Connect with us

Breaking News

Stabilisasi Makro Ekonomi, Akselerasi Belanja untuk Dorong Perekonomian dan Kesehatan

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbagai upaya perbaikan ekonomi terlihat di tengah kekhawatiran risiko resesi dunia yang masih relatif tinggi akibat eskalasi pandemi. Seperti terlihat PDB Q2-2020 European Union tercatat tumbuh -14,4 persen, Inggris -21,7 persen, Amerika Serikat -9,1 persen, Jepang -9,9 persen. Untuk memitigasi risiko ini, berbagai negara terus mengucurkan stimulus baik fiskal maupun moneter, antara lain European Central Bank (ECB) menambah stimulusnya, Bank of England (BoE) menambah pembelian obligasi pemerintahnya, Jepang menambah belanja fiskal, serta disepakatinya paket fiskal Amerika Serikat.

Kementerian Keuangan melaporkan, peningkatan angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Global di level ekspansif pada bulan Agustus 2020 menunjukkan aktivitas ekonomi global hingga Agustus terus menunjukkan perbaikan. Hal yang sama juga terlihat dari kenaikan angka PMI Manufaktur Indonesia di level 50,8. Hasil penilaian terbaru OECD pada September 2020 merevisi ke atas outlook pertumbuhan global 2020 juga menambah sentimen positif akan perbaikan ekonomi ke depannya. Meski demikian, fluktuasi harga komoditas perlu tetap diwaspadai.

Kasus kumulatif Covid-19 di dunia masih meningkat, seiring dengan bergesernya episentrum ke negara-negara yang berpenduduk besar seperti Amerika Serikat, India dan Brazil. Kasus Covid-19 Indonesia juga belum melandai hingga akhir Agustus 2020 dan cenderung terus meningkat sejak diberlakukannya PSBB transisi, sehingga pada tanggal 14 September Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat. Sementara itu, inflasi pada Agustus masih rendah di kisaran 1,32 persen (yoy). Likuiditas perbankan berlebih dan Dana Pihak Ketiga terus meningkat yang menunjukkan pasar keuangan dalam keadaan stabil. Begitu pula dari penerbitan SBN. Minat investor menurun pada Agustus, tetapi yield masih tetap terjaga berada di level lebih rendah dibandingkan awal tahun 2020.

Belanja Negara semakin terakselerasi pada Agustus, demikian pula halnya dengan kinerja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus meningkat sebagai bagian dari stimulus untuk mendorong pertumbuhan Q3-2020. Pemerintah berkomitmen untuk merespons pandemi dengan prudent dan penuh kewaspadaan sehingga kebijakan yang ditempuh dapat lebih terarah dan terukur. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi September 2020.

Kinerja sektor perekonomian variatif pada Agustus 2020

Secara umum perbaikan ekonomi masih berlanjut pada Agustus. Ini tecermin bahwa PMI Manufaktur sudah melewati batas threshold ekspansif sejalan dengan konsumsi listrik, impor bahan baku dan konsumsi, belanja bantuan sosial, Indeks Keyakinan Konsumen dan ekspektasi konsumen yang tumbuh positif (mom) serta indeks kepercayaan terhadap pemerintah mulai menunjukkan kenaikan.

Di sektor riil, mobilitas penduduk dan pelonggaran PSBB mendorong mulai pulihnya aktivitas ekonomi meski masih terbatas. Penjualan ritel, semen dan alat berat mulai naik seiring dengan peningkatan optimisme masyarakat dan pertumbuhan produksi dalam negeri. Di sisi lain aktivitas impor masih tertekan meski sedikit meningkat dan aktivitas ekspor menurun dibanding Juli, sedangkan deflasi masih terjadi meskipun dalam tren menurun dan cadangan devisa masih naik didukung neraca perdagangan yang positif dan pembiayaan Pemerintah.

Pendapatan negara masih kontraksi

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan akhir Agustus 2020 tercatat telah mencapai Rp 1.034,14 triliun atau 60,83 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020. Pertumbuhan Pendapatan Negara mengalami kontraksi sebesar negatif 13,11 persen (yoy). Secara detail, realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp 798,10 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 232,07 triliun, sementara realisasi Hibah mencapai Rp 3,97 triliun. Pertumbuhan Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan dan PNBP juga mengalami kontraksi berturut-turut sebesar negatif 13,39 persen (yoy) dan negatif 13,48 persen (yoy).  Komponen Pendapatan Negara dari Perpajakan dan PNBP masing-masing capaian realisasinya terhadap APBN-Perpres 72/2020 tercatat mencapai 56,82 persen dan 78,90 persen.

Secara lebih detail, realisasi penerimaan Perpajakan yang berasal dari penerimaan Pajak telah mencapai 56,47 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi pada Januari-Agustus 2020 yang disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kecuali PPh OP yang masih tumbuh tipis sebesar 2,46 persen (yoy). Sementara itu, realisasi penerimaan Perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai telah mencapai 58,91 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020 atau tumbuh melambat sebesar 1,83 persen (yoy). Penerimaan Cukai didorong HT yang tumbuh  4,93 persen (yoy) akibat limpahan penerimaan tahun sebelumnya (efek PMK-57), sedangkan penerimaan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) tertekan masing-masing -9,55 persen (yoy) dan -6,94 persen (yoy), terdampak pelemahan perdagangan internasional maupun aktivitas ekonomi nasional.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Agustus 2020 mencapai Rp232,07 T atau 78,9 persen terhadap target dalam Pepres No. 72 Tahun 2020 lebih rendah 13,5 persen (yoy). Namun realisasi PNBP dari  pendapatan BLU sampai dengan akhir Agustus 2020 masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 36,5 persen (yoy), terutama berasal dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit dan peningkatan pendapatan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.

Bantuan sosial

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Agustus 2020 sebesar Rp 1.534,66 triliun atau sekitar 56,03 persen dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi Belanja Negara itu meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 977,31 tiliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 557,35 triliun. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Agustus 2020 tumbuh sebesar 49,5persen (mom) atau 13,97 persen (yoy), membaik dibandingkan bulan Juli 4,2 persen (yoy). Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat itu antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp 139,14  atau sekitar 81,5 persen dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi bansos tersebut tumbuh 76,88 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena didorong adanya perluasan bansos untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19. Begitu pula, Belanja K/L tumbuh 7,4 persen (yoy), jauh membaik dibanding 0 persen pada Juli dan penyerapan Belanja Program PEN semakin terakselerasi tumbuh 27,3 persen secara bulanan. Realisasi belanja subsidi yang terdiri dari subsidi energi dan subsidi non energi sampai dengan akhir Agustus 2020 mencapai Rp95,27 triliun atau 49,61 persen dari target pada APBN-Perpres72/2020, dengan capaian realisasi lebih rendah 7,90 persen (yoy) akibat terutama oleh masih rendahnya harga minyak mentah (ICP).

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Agustus 2020 mencapai Rp557,35 T atau 72,96 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp504,68 T (72,85 persen) dan Dana Desa Rp52,67 triliun (73,99 persen). Capaian realisasi TKDD sampai dengan Agustus 2020 lebih tinggi sekitar Rp26,75 T atau 68,7persen (mom) dan secara tahunan mencapai 5,04 persen (yoy) membaik dibandingkan -3,4persen (yoy) di Juli. Begitu pula Transfer Ke Daerah tumbuh 3,3persen (yoy), meningkat dari bulan Juli yang masih minus 5,1persen (yoy) dan Dana Desa masih melanjutkan pertumbuhan yang  cukup tinggi 41,2persen (yoy) di bulan Agustus. Realisasi TKDD ini membaik yang secara umum disebabkan karena percepatan penyaluran beberapa jenis TKDD dalam mendukung penanganan/penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di daerah maupun implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Realisasi Program PEN Positif

Progres Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan tren positif. Di sektor kesehatan, Program PEN telah merealisasikan sejumlah insentif kesehatan dan santunan kematian bagi nakes, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif BM dan PPN Kesehatan. Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan prakerja, diskon listrik, dan BLT dana desa. Di sektoral K/L dan Pemda, Program PEN telah terealisasi untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif. Selain itu, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha, Pemerintah telah merealisasikan berbagai insentif untuk para pelaku usaha antara lain: PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan. Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas Pemerintah yang ditunjukkan dengan terealisasinya penempatan dana Pemerintah, pembiayaan investasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM.

Prudent, akuntabel dan terkendali

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020. Realisasi defisit APBN hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp500,52 T atau sekitar 3,05 persen PDB. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Agustus 2020 sudah mencapai Rp667,81 T utamanya bersumber dari pembiayaan utang. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp693,61 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp671,65 T dan Pinjaman (neto) sebesar Rp21,96 T. Di sisi lain, Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp27,25 triliun kepada BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya total pembelian SBN oleh Bank Indonesia sebagai implementasi SKB I sampai dengan bulan Agustus mencapai Rp45,326 triliun, sedangkan berdasarkan SKB II, Pemerintah telah menerbitkan SBN melalui Private Placement kepada BI untuk pembiayaan public goods sebesar Rp 99,08 triliun dan untuk alokasi non-public goods telah terealisasi sebesar Rp 44,38 triliun.

Upaya penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional membutuhkan pembiayaan yang cukup besar yang sebagiannya dipenuhi oleh pembiayaan. Namun demikian, Pemerintah senantiasa memperhatikan dan menjaga aspek kehati-hatian ( prudent ), akuntabel dan menjaga risiko tetap terkendali serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam memperoleh pembiayaan utang. Pemerintah berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang dipenuhi ketidakpastian ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat pada nomor telepon (021) 3865330.

Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi September 2020 yang memberikan informasi lebih detail mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Agustus 2020. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan pelat merah ini meraih penghargaan pada kategori Perusahaan Non-Publik Sektor Keuangan dengan Aset di atas Rp 15 Triliun yang mampu bertahan di tengah krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Acara penghargaan yang mengusung tema Survive in Crisis: The Most Resilient BUMN 2020”, Pegadaian mendapatkan penghargaan The Most Resilient BUMN 2020, Best CEO BUMN 2020 dan Best CFO BUMN 2020.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menyatakan rasa syukur dan berterima kasih atas penghargaan kepada perusahaan sebagai The Most Resilient BUMN 2020 karena terus menunjukkan kinerja positif selama masa krisis. Ia juga menyatakan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Bisnis Indonesia sebagai Best CEO BUMN 2020.

“Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian yang terus melayani masyarakat di tengah pandemi. Alhamdulillah meskipun suasana sedang krisis, di tahun 2020 ini perusahaan masih menunjukkan kinerja yang lumayan bagus”.

Kuswiyoto berharap hal ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik lagi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Ninis Kesuma Adriani yang menerima penghargaan Best CFO BUMN 2020 mengatakan bahwa di masa krisis ini, banyak perusahaan menghadapi penurunan pendapatan dan peningkatan biaya.

“Masa Pandemi Covid-19 merupakan salah satu tantangan untuk para CFO dalam meningkatkan perannya dalam menentukan arah strategi perusahaan dan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru. Pandemi ini juga memaksa kita untuk terus melakukan konsolidasi, penyesuaian fokus bisnis, meningkatkan efisiensi dan menggunakan teknologi dalam menjaga keuangan perusahaan”.

Ninis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Insan Pegadaian yang selalu bekerja keras dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

“Keberhasilan Award ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja sama yang baik dari seluruh karyawan yang selalu menjaga kinerja di tengah situasi sulit ini,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Seminar nasional “Fiscal Resilience: Economic and Mitigation Perspective Amidst Pandemic Covid-19 & Post Pandemic Financial Recovery” oleh Universitas Indonesia pada Sabtu Siang (28/11).

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi Covid-19. Demikian diungkapkan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam seminar nasional bertajuk “Fiscal Resilience: Economic and Mitigation Perspective Amidst Pandemic Covid-19 & Post Pandemic Financial Recovery” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia pada Sabtu Siang (28/11).

Yon menjelaskan, selain sebagai sumber penerimaan, pajak harus menjadi penolong bagi dunia usaha melalui pelbagai insentif yang diberikan. Dengan alokasi Rp 120,61 triliun, pemerintah telah memberi insentif pajak meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 31 Desember 2020.

“Tentunya dari waktu ke waktu kita terus melakukan evaluasi, kita lihat efektivitasnya. Dari survei yang dilakukan DJP, 70 persen dari responden menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan stimulus pajak. Artinya, insentif yang diberikan itu bermanfaat karena begitu besarnya dampak ekonomi yang dirasakan oleh dunia usaha.”

Hasil survei ini setidaknya menggambarkan kebijakan perpajakan relatif tepat sasaran. Sebab sejatinya, lanjut Yon, semua kebijakan berangkat dari analisis data perlambatan ekonomi dan pelbagai survei. Per Juli 2020 diketahui, 86 persen WP atau badan usaha mengalami penurunan penjualan dan 87 persen WP mengalami penurunan laba perusahaan.

“Secara agregat kami melihat dampak dari insentif usaha terhadap pencapaian tujuan mempertahankan ekonomi telah tercapai, ” jelas Yon.

Momentum kepatuhan

Kini, Kementerian Keuangan tengah menyusun peta jalan insentif fiskal di tahun 2021. Yon berharap, insentif terus membantu dunia usaha sekaligus menjadi momentum peningkatan kepatuhan.

Hal senada juga Staf Khusus Kementerian Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Ia mengatakan saat ini Indonesia masuk era baru kepatuhan kooperatif. Ekosistem perpajakan tidak lagi antara WP dengan DJP saja, melainkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Ada konsultan pajak, akuntan, pengacara, akademisi, dan sebagainya.

“Mereka semua ini berelasi dalam konteks environment yang lebih baik. Dengan demikian, kepatuhan pajak meningkat karena relasi dialektis dengan otoritas pajak yang terus meningkatkan akuntabilitasnya, ” kata Pras.

Seirama dengan itu, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, turut berharap pasca-pandemi kesadaran pajak semakin tertanam di benak seluruh warga negara. Apalagi pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya memberi kepastian dan keadilan melalui simplifikasi perpajakan.

“Setelah masa pandemi, ya seharusnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak meningkat. Karena pemerintah sudah melakukan banyak hal, seharusnya dijawab oleh Wajib Pajak sesuai ability to pay,” kata Darussalam.

Lanjut baca

Breaking News

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja bagi lulusan minimal Diploma (D3).  Anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan itu membutuhkan tenaga kerja untuk ditempatkan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Mengutip laman resmi anak perusahaan BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) pada Senin (30/11/2020), posisi yang dibutuhkan adalah Medical Sales, Sales Healthcare, Sales Consumer, APJ Alkes, dan Administrasi Akutansi.

Bagi pelamar yang ingin mendaftar menjadi Medical Sales dan Sales Healthcare syaratnya yakni lulusan minimal D3 dari semua jurusan, tetapi yang lebih diutamakan yang berasal dari jurusan farmasi dan kesehatan.

Sementara itu, syarat untuk posisi Sales Consumer yakni lulusan D3 dari semua jurusan, posisi APJ Alat Kesehatan harus berprofesi Apoteker dan Administrasi Akuntansi diperuntukkan bagi lulusan D3 Akuntansi.

Syarat lain untuk mendaftar lowongan kerja di Rajawali Nusindo yakni belum menikah, memiliki SIM A dan SIM C, dan mau ditempatkan di Kantor Cabang PT Rajawali Nusindo Cabang Pontianak. Periode lamaran ini dibuka sampai dengan 5 Desember 2020. Bagi calon pelamar yang ingin mendaftar dapat mengirimkan Surat Lamaran dan CV melalui email cab.pontianak@nusindo.co.id atau ke rncab.pontianak@gmail.com.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News15 jam lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News1 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News2 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News5 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News7 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News1 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News2 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved