Connect with us

Breaking News

Stabilisasi Makro Ekonomi, Akselerasi Belanja untuk Dorong Perekonomian dan Kesehatan

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbagai upaya perbaikan ekonomi terlihat di tengah kekhawatiran risiko resesi dunia yang masih relatif tinggi akibat eskalasi pandemi. Seperti terlihat PDB Q2-2020 European Union tercatat tumbuh -14,4 persen, Inggris -21,7 persen, Amerika Serikat -9,1 persen, Jepang -9,9 persen. Untuk memitigasi risiko ini, berbagai negara terus mengucurkan stimulus baik fiskal maupun moneter, antara lain European Central Bank (ECB) menambah stimulusnya, Bank of England (BoE) menambah pembelian obligasi pemerintahnya, Jepang menambah belanja fiskal, serta disepakatinya paket fiskal Amerika Serikat.

Kementerian Keuangan melaporkan, peningkatan angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Global di level ekspansif pada bulan Agustus 2020 menunjukkan aktivitas ekonomi global hingga Agustus terus menunjukkan perbaikan. Hal yang sama juga terlihat dari kenaikan angka PMI Manufaktur Indonesia di level 50,8. Hasil penilaian terbaru OECD pada September 2020 merevisi ke atas outlook pertumbuhan global 2020 juga menambah sentimen positif akan perbaikan ekonomi ke depannya. Meski demikian, fluktuasi harga komoditas perlu tetap diwaspadai.

Kasus kumulatif Covid-19 di dunia masih meningkat, seiring dengan bergesernya episentrum ke negara-negara yang berpenduduk besar seperti Amerika Serikat, India dan Brazil. Kasus Covid-19 Indonesia juga belum melandai hingga akhir Agustus 2020 dan cenderung terus meningkat sejak diberlakukannya PSBB transisi, sehingga pada tanggal 14 September Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kembali menerapkan PSBB ketat. Sementara itu, inflasi pada Agustus masih rendah di kisaran 1,32 persen (yoy). Likuiditas perbankan berlebih dan Dana Pihak Ketiga terus meningkat yang menunjukkan pasar keuangan dalam keadaan stabil. Begitu pula dari penerbitan SBN. Minat investor menurun pada Agustus, tetapi yield masih tetap terjaga berada di level lebih rendah dibandingkan awal tahun 2020.

Belanja Negara semakin terakselerasi pada Agustus, demikian pula halnya dengan kinerja program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terus meningkat sebagai bagian dari stimulus untuk mendorong pertumbuhan Q3-2020. Pemerintah berkomitmen untuk merespons pandemi dengan prudent dan penuh kewaspadaan sehingga kebijakan yang ditempuh dapat lebih terarah dan terukur. Demikian disampaikan pada publikasi APBN Kita edisi September 2020.

Kinerja sektor perekonomian variatif pada Agustus 2020

Secara umum perbaikan ekonomi masih berlanjut pada Agustus. Ini tecermin bahwa PMI Manufaktur sudah melewati batas threshold ekspansif sejalan dengan konsumsi listrik, impor bahan baku dan konsumsi, belanja bantuan sosial, Indeks Keyakinan Konsumen dan ekspektasi konsumen yang tumbuh positif (mom) serta indeks kepercayaan terhadap pemerintah mulai menunjukkan kenaikan.

Di sektor riil, mobilitas penduduk dan pelonggaran PSBB mendorong mulai pulihnya aktivitas ekonomi meski masih terbatas. Penjualan ritel, semen dan alat berat mulai naik seiring dengan peningkatan optimisme masyarakat dan pertumbuhan produksi dalam negeri. Di sisi lain aktivitas impor masih tertekan meski sedikit meningkat dan aktivitas ekspor menurun dibanding Juli, sedangkan deflasi masih terjadi meskipun dalam tren menurun dan cadangan devisa masih naik didukung neraca perdagangan yang positif dan pembiayaan Pemerintah.

Pendapatan negara masih kontraksi

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan akhir Agustus 2020 tercatat telah mencapai Rp 1.034,14 triliun atau 60,83 persen dari target pada APBN-Perpres 72/2020. Pertumbuhan Pendapatan Negara mengalami kontraksi sebesar negatif 13,11 persen (yoy). Secara detail, realisasi Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp 798,10 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 232,07 triliun, sementara realisasi Hibah mencapai Rp 3,97 triliun. Pertumbuhan Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan Perpajakan dan PNBP juga mengalami kontraksi berturut-turut sebesar negatif 13,39 persen (yoy) dan negatif 13,48 persen (yoy).  Komponen Pendapatan Negara dari Perpajakan dan PNBP masing-masing capaian realisasinya terhadap APBN-Perpres 72/2020 tercatat mencapai 56,82 persen dan 78,90 persen.

Secara lebih detail, realisasi penerimaan Perpajakan yang berasal dari penerimaan Pajak telah mencapai 56,47 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020. Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi pada Januari-Agustus 2020 yang disebabkan oleh perlambatan kegiatan ekonomi akibat Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, kecuali PPh OP yang masih tumbuh tipis sebesar 2,46 persen (yoy). Sementara itu, realisasi penerimaan Perpajakan dari Kepabeanan dan Cukai telah mencapai 58,91 persen terhadap APBN-Perpres 72/2020 atau tumbuh melambat sebesar 1,83 persen (yoy). Penerimaan Cukai didorong HT yang tumbuh  4,93 persen (yoy) akibat limpahan penerimaan tahun sebelumnya (efek PMK-57), sedangkan penerimaan Bea Masuk (BM) dan Bea Keluar (BK) tertekan masing-masing -9,55 persen (yoy) dan -6,94 persen (yoy), terdampak pelemahan perdagangan internasional maupun aktivitas ekonomi nasional.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Agustus 2020 mencapai Rp232,07 T atau 78,9 persen terhadap target dalam Pepres No. 72 Tahun 2020 lebih rendah 13,5 persen (yoy). Namun realisasi PNBP dari  pendapatan BLU sampai dengan akhir Agustus 2020 masih mencatat pertumbuhan positif sebesar 36,5 persen (yoy), terutama berasal dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit dan peningkatan pendapatan pengelolaan dana pengembangan pendidikan nasional.

Bantuan sosial

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Agustus 2020 sebesar Rp 1.534,66 triliun atau sekitar 56,03 persen dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi Belanja Negara itu meliputi realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 977,31 tiliun dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 557,35 triliun. Secara nominal, realisasi Belanja Pemerintah Pusat sampai dengan Agustus 2020 tumbuh sebesar 49,5persen (mom) atau 13,97 persen (yoy), membaik dibandingkan bulan Juli 4,2 persen (yoy). Peningkatan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat itu antara lain dipengaruhi oleh realisasi bantuan sosial yang mencapai Rp 139,14  atau sekitar 81,5 persen dari pagu Perpres 72/2020. Realisasi bansos tersebut tumbuh 76,88 persen (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena didorong adanya perluasan bansos untuk membantu masyarakat di masa pandemi Covid-19. Begitu pula, Belanja K/L tumbuh 7,4 persen (yoy), jauh membaik dibanding 0 persen pada Juli dan penyerapan Belanja Program PEN semakin terakselerasi tumbuh 27,3 persen secara bulanan. Realisasi belanja subsidi yang terdiri dari subsidi energi dan subsidi non energi sampai dengan akhir Agustus 2020 mencapai Rp95,27 triliun atau 49,61 persen dari target pada APBN-Perpres72/2020, dengan capaian realisasi lebih rendah 7,90 persen (yoy) akibat terutama oleh masih rendahnya harga minyak mentah (ICP).

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan Agustus 2020 mencapai Rp557,35 T atau 72,96 persen dari pagu APBN Perpres 72/2020, yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp504,68 T (72,85 persen) dan Dana Desa Rp52,67 triliun (73,99 persen). Capaian realisasi TKDD sampai dengan Agustus 2020 lebih tinggi sekitar Rp26,75 T atau 68,7persen (mom) dan secara tahunan mencapai 5,04 persen (yoy) membaik dibandingkan -3,4persen (yoy) di Juli. Begitu pula Transfer Ke Daerah tumbuh 3,3persen (yoy), meningkat dari bulan Juli yang masih minus 5,1persen (yoy) dan Dana Desa masih melanjutkan pertumbuhan yang  cukup tinggi 41,2persen (yoy) di bulan Agustus. Realisasi TKDD ini membaik yang secara umum disebabkan karena percepatan penyaluran beberapa jenis TKDD dalam mendukung penanganan/penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di daerah maupun implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Realisasi Program PEN Positif

Progres Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan tren positif. Di sektor kesehatan, Program PEN telah merealisasikan sejumlah insentif kesehatan dan santunan kematian bagi nakes, penyaluran untuk gugus tugas penanganan Covid-19 dan insentif BM dan PPN Kesehatan. Selanjutnya, program PEN untuk perlindungan sosial telah terealisasi untuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai dan sembako, kartu sembako dan prakerja, diskon listrik, dan BLT dana desa. Di sektoral K/L dan Pemda, Program PEN telah terealisasi untuk kegiatan padat karya K/L, DID pemulihan ekonomi, DAK Fisik, dan cadangan perluasan bantuan produktif. Selain itu, sebagai wujud pemberian dukungan kepada dunia usaha, Pemerintah telah merealisasikan berbagai insentif untuk para pelaku usaha antara lain: PPh 21 DTP, Pembebasan PPh 22 impor, Pengurangan angsuran PPh 25, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Penurunan tarif PPh Badan. Dukungan bagi UMKM pun turut menjadi prioritas Pemerintah yang ditunjukkan dengan terealisasinya penempatan dana Pemerintah, pembiayaan investasi Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, dan pemberian subsidi bunga untuk UMKM.

Prudent, akuntabel dan terkendali

Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga keberlanjutan fiskal di tahun 2020. Realisasi defisit APBN hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp500,52 T atau sekitar 3,05 persen PDB. Realisasi pembiayaan anggaran hingga Agustus 2020 sudah mencapai Rp667,81 T utamanya bersumber dari pembiayaan utang. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp693,61 triliun, terdiri dari Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp671,65 T dan Pinjaman (neto) sebesar Rp21,96 T. Di sisi lain, Pemerintah juga telah merealisasikan pengeluaran pembiayaan investasi sebesar Rp27,25 triliun kepada BUMN, BLU dan lembaga/badan lainnya sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya total pembelian SBN oleh Bank Indonesia sebagai implementasi SKB I sampai dengan bulan Agustus mencapai Rp45,326 triliun, sedangkan berdasarkan SKB II, Pemerintah telah menerbitkan SBN melalui Private Placement kepada BI untuk pembiayaan public goods sebesar Rp 99,08 triliun dan untuk alokasi non-public goods telah terealisasi sebesar Rp 44,38 triliun.

Upaya penanganan pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional membutuhkan pembiayaan yang cukup besar yang sebagiannya dipenuhi oleh pembiayaan. Namun demikian, Pemerintah senantiasa memperhatikan dan menjaga aspek kehati-hatian ( prudent ), akuntabel dan menjaga risiko tetap terkendali serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam memperoleh pembiayaan utang. Pemerintah berkomitmen untuk menempatkan APBN sebagai instrumen fiskal untuk melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia di tengah kondisi yang dipenuhi ketidakpastian ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Gedung Frans Seda, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat pada nomor telepon (021) 3865330.

Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) edisi September 2020 yang memberikan informasi lebih detail mengenai realisasi pelaksanaan APBN hingga akhir bulan Agustus 2020. Publikasi ini memberikan paparan informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Punya Valuasi Rp 14,5 Triliun, OnlinePajak Masuk Deretan Startup Unicorn

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Charles-Guinot - CEO/Founder OnlinePajak

Jakarta, Majalahpajak.net – Sebuah riset yang dilakukan CBInsights bertajuk “The Complete List Of Unicorn Companies” yang dilakukan unicorn hingga Juli 2021 menyebutkan, Indonesia kini memiliki tujuh perusahaan rintisan (startup) unicorn atau memiliki valuasi di atas 1 miliar dollar AS atau Rp 14,5 triliun (kurs Rp 14.500 per dollar AS).

Salah satu startup yang terbaru adalah startup OnlinePajak. Dalam riset tersebut OnlinePajak disebut memiliki valuasi 1,7 miliar dollar AS. Beberapa investor besarnya adalah Sequoia Capital India, Warburg Pincus dan Altos Ventures.

OnlinePajak adalah platform aplikasi on-line pajak yang memberikan solusi pintar mengelola pajak orang Indonesia. Platform ini memfasilitasi hitungan, setoran, dan lapor pajak perusahaan.

OnlinePajak didirikan oleh Charles Guinot seorang warga negara Perancis yang telah lama tinggal di Indonesia. Menurut Crunchbase, startup perpajakan ini telah mengumpulkan dana investor hingga 41 juta  dollar AS dari tiga kali putaran pendanaan.

Tahun 2015, secara resmi Charles meluncurkan aplikasi berbasis website  OnlinePajak kepada seluruh warga Indonesia secara gratis. Kehadiran OnlinePajak ini memudahkan penggunanya untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak dalam satu platform terintegrasi yang sederhana.

Misalnya, Wajib Pajak dapat melakukan perhitungan beberapa jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 23, hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pengguna dapat langsung membuat e-Faktur dan SPT dengan hanya menekan sebuah tombol.

Sebelumnya, dalam wawancara ekslusif dengan Majalah Pajak, Charles mengatakan, untuk memudahkan pengguna dalam membayar dan melaporkan pajak, OnlinePajak pun telah terkoneksi dengan sistem e-Billing dan e-Filing milik kantor pajak. OnlinePajak sendiri telah resmi menjadi aplikasi mitra DJP.

“Kami mempunyai dua buah server yang masing-masing telah terkoneksi dengan server e-Billing dan e-Filing di DJP,” jelas Charles.

Lanjut baca

Breaking News

Peringati Ultah ke-14, DDTC Luncurkan Komik Edukasi Pajak

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Dalam rangka menyambut ulang tahun (ultah) ke-14 Danny Darussalam Tax Center (DDTC), DDTC mengadakan peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju.

Managing Partner DDTC Darussalam mengungkapkan, ide pembuatan komik ini berangkat dari keprihatinannya terhadap kondisi perpajakan Indonesia khususnya dalam satu dekade terakhir. Ia menilai, pajak belum bisa memberikan sumbangsih yang seharusnya kepada negara dan tax ratio Indonesia masih terendah jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN.

“Perspektif edukasi itu tidak harus dengan memaksakan pajak, tetapi bagaimana agar pembayaran pajak itu tidak harus selalu dengan dipaksakan tapi tumbuh dari diri kita sendiri melalui  edukasi literasi pajak sejak usia dini,” ungkapnya pada Jumat (16/07).

Ia menambahkan, kesadaran akan pentingnya pajak sudah seharusnya ditanamkan sejak dini karena pajak itu butuh proses dan tidak instan. Selain itu, edukasi pajak bukan hanya menjadi tanggung jawab otoritas pajak semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama.

Webinar peluncuran buku komik pajak berjudul Joni dan Kawan Pajak: Pajak Kita untuk Indonesia Maju, Jumat (16/7/21)

“Di negara-negara maju, pajak itu didapatkan dengan proses yang panjang. Dimulai dari usia dini, bahkan pajak bisa dimulai dari lingkungan terkecil dari kita adalah lingkungan keluarga. Selain itu, sudah seharusnya pendekatan pajak itu mulai kita perkenalkan kepada anak-anak usia dini dengan sederhana dan dengan cara yang bahagia,” tambahnya.

Menurutnya, mempelajari pajak itu tidak harus dimulai dengan menekankan pajak sebagai suatu kewajiban. Tapi, alangkah baiknya jika mempelajari pajak itu mulai dari menjelaskan bahwa kebutuhan kita sehari-hari sebenarnya itu semua dibiayai dari pajak, mulai dari menceritakan tentang manfaat pajak untuk pembangunan jalan, gedung, dan jembatan dan lainnya. Sehingga apa yang tertanam di benak kita bahwa pajak itu bukan kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan.

“Jadi, kalau pajak itu dipandang sebagai kebutuhan, maka ketika kita akan melakukan pembayaran pajak maka kita akan ikhlas, sukarela, bahkan dengan bangga menyatakan bahwa kita pembayar pajak sebenarnya adalah pahlawan pajak saat ini,” jelasnya.

Sebagai informasi, komik ini merupakan karya Taxologist DDTC Nehemia Daniel Sohilait dan Ilustrator Dewinta Asyiva Sidiq dengan editor Managing Partner DDTC Darussalam dan Senior Partner DDTC Danny Septriadi. Komik ini disusun untuk mengedukasi masyarakat, terutama bagi kalangan muda dengan pendekatan pop culture sehingga mudah diterima. Adapun komik ini menceritakan tentang keseharian Joni sebagai karakter utama.

Dari penggambaran keseharian Joni tersebut, diharapkan pengenalan dan pemahaman tentang pajak dapat dicerna dengan mudah. Cerita-cerita yang termuat dalam komik ini juga dapat menjadi jawaban atas berbagai pertanyaan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.

Sebagai penutup, Senior Partner Danny Septriadi mengatakan bahwa buku ini merupakan komitmen Darussalam terhadap ide dan bagaimana mengkomunikasikan masalah pajak dalam bentuk yang sederhana.

“Sebelumnya kita banyak buat buku yang dibaca oleh para profesional, Wajib Pajak (WP), otoritas pajak dengan bahasa yang sedikit rumit. Dengan adanya komik ini, itu semuanya dibumikan,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Hari Pajak Nasional, DJP Luncurkan Enam Aplikasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Pada momentum peringatan Hari Pajak Nasional 14 Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan enam aplikasi yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Keenam aplikasi itu adalah DJP Connect, Compliance Risk Management (CRM) Transfer Pricing, CRM Edukasi Perpajakan, Smart Web, Ability to Pay (mendeteksi kemampuan Wajib Pajak/WP untuk patuhi kewajiban pembayarannya), Dashboard WP Madya, dan Integrasi Aplikasi Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Sri Mulyani berharap, aplikasi ini dapat meningkatkan layanan pajak dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang petugas pajak.

“Saya harap berbagai aplikasi ini juga menghilangkan risiko tata kelola, yaitu para jajaran petugas WP kemudian men-treat WP sebagai klien pribadi, bukan klien institusi yang akhirnya menciptakan penyelewengan seperti yang sekarang kita lihat dalam kasus yang sedang diselidiki KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya Rabu (14/7).

Terlepas dari itu, Sri Mulyani mengapresiasi pengembangan yang dilakukan DJP. Seluruh pegawai harus mampu mengembangkan teknologi di tengah pandemi demi memperkuat layanan kepada WP dan mengoptimalkan penerimaan negara. Namun, DJP harus memerhatikan pula keamanan data, keandalan, beserta risiko lainnya.

“Dengan kemampuan data analitik dan desain seluruh proses bisnisnya. Saya lihat sangat komprehensifnya, mulai dari sumber daya manusia, edukasi, penagihan, penegakan hukum. Ini komplit dari awal hingga akhir,” kata eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menurut Sri Mulyani, pembenahan itu juga merupakan adalah ikhtiar yang baik dan penting. Musababnya, dalam proses pengumpulan pajak banyak memiliki titik sumber kelemahan dan kerawana,  seperti ketidakakuratan data sehingga WP merasa tidak dilayani dengan adil dan penerimaan pajak tidak optimal.

“Saya minta aplikasi yang diluncurkan terus disempurnakan Namun sama seperti semua sistem, akan mendapatkan masukan, kritik, dan complain. Jadi saya harap yang mengelola tetap open minded, untuk yang kritik sampaikan secara sopan. Jadi baik user dan pengembangnya, semua berinteraksi secara beradab. Jangan muncul sikap menyepelekan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan. berbagai aplikasi tersebut langsung digunakan hari ini. Tujuannya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di DJP lebih efektif, efisien, akuntabel, dan integritas organisasi.

“Ini jadi milestone juga, sebagai upaya kami perbaiki sistem perpajakan, menciptakan SDM untuk menyongsong implementasi sistem perpajakan yang baru di 2024. Kami lakukan beberapa inovasi di tahun ini. Perbaikan sisi pelayanan ke WP. DJP terus lakukan click, call, dan counter,” ujar Suryo.

Lanjut baca
/

Populer