Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya (FEB UAJ) bekerja sama dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan webinar (seminar daring) pajak nasional bertajuk “Pemanfaatan Insentif Pajak Jilid II dalam Mengantisipasi Tantangan Ekonomi di Masa Covid-19 untuk Korporasi dan UMKM”.

Dalam sambutannya, Dekan FEB UAJ Irenius Dwinanto Bimo menjelaskan acara ini merupakan bagian dari webinar series yang diselenggarakan program studi FEB UAJ. “Webinar ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih kami kepada bangsa dan negara dalam rangka menyambut ulang tahun Atma Jaya dan fakultas (FEB) ke-60,” ujarnya, Jumat (15/05).

Acara yang dipandu oleh Kepala Program Studi (KPS) Magister Akuntansi FEB UAJ Christina Yuliana itu menghadirkan Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir dan Ketua Komite Etik IKPI Pusat Lani Dharmasetya ini melibatkan 1.203 peserta dari seluruh Indonesia yang berasal dari kalangan korporat, dosen, anggota IKPI, mahasiswa dan pelaku UMKM.

Lani dalam paparannya menjelaskan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan korporasi dan UMKM seperti PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen, dan pengembalian pendahuluan PPN. “Ini adalah salah satu wujud nyata kepekaan DJP terhadap WP dalam menghadapi pandemi Covid-19, khususnya bagi korporasi dan UMKM,” ungkapnya.
Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir berharap webinar ini dapat membantu pemenuhan kewajiban WP korporasi dan UMKM di tengah pandemi.
“Mudah-mudahan dengan mengikuti webinar ini semuanya menjadi jelas, sehingga dapat membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka,” kata Soebakir.

Christina Yuliana menambahkan, peserta yang mengikuti webinar ini akan mendapatkan e-sertifikat yang dapat digunakan untuk mendapatkan credit point untuk anggota IKPI atau karyawan perusahaan dan beasiswa bagi penyandang gelar BKP yang ingin melanjutkan ke program studi magister akuntansi dan PPak FEBUAJ.—Heru Yulianto

Meski dalam kondisi pandemi Covid-19, Wajib Pajak  Badan dan Wajib Pajak  Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 31 Desember 2019 tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2019 paling lambat tanggal 30 April 2020. Namun, untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam menyiapkan SPT Tahunan mereka, DJP memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Hestu Yoga Saksama menjelaskan, bentuk relaksasi untuk Wajib Pajak  Badan, yakni SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa formulir 1771 beserta lampiran 1771 I – IV,  transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan, bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam menyiapkan SPT Tahunan mereka, DJP memberikan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat tanggal 30 Juni 2020.

Sementara untuk Wajib Pajak  Orang Pribadi pengusaha atau pekerja bebas, SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa formulir 1770 dan lampiran 1770 I – IV, neraca menggunakan format sederhana, bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Selanjutnya, penyampaian dokumen kelengkapan SPT Tahunan berupa laporan keuangan lengkap dan berbagai dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:02/PJ/2019 paling lambat tanggal 30 Juni 2020, dilakukan dengan menggunakan formulir SPT pembetulan.

“Wajib Pajak  tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan, tetapi jika ada kekurangan bayar dalam SPT tahunan yang disetorkan setelah 30 April 2020 tetap dikenakan sanksi bunga sebesar dua persen per bulan,” kata Hestu melalui keterangan tertulis Minggu, (18/4).

Hestu mengatakan, Wajib Pajak  yang ingin memanfaatkan relaksasi ini harus menyampaikan pemberitahuan sebelum menyampaikan SPT. Pemberitahuan itu disampaikan secara on-line melalui www.pajak.go.id.

Fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak  yang menyatakan lebih bayar dan meminta restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan), atau oleh Wajib Pajak  yang menyampaikan SPT setelah 30 April 2020.

Kebijakan relaksasi ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 06 /PJ/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Coronavirus Disease 2019. Peraturan ini dapat diunduh di www.pajak.go.id.

Dengan relaksasi ini diharapkan Wajib Pajak  dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak menunda menyetorkan pajak yang terutang karena pajak yang dibayarkan sangat diperlukan oleh negara dalam penanganan wabah Covid-19. Wajib Pajak  Badan juga dapat memanfaatkan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020 dengan menggunakan tarif PPh yang lebih rendah (22 persen). —Waluyo Hanjarwadi

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada Desember lalu telah memperkenalkan empat kebijakan baru melalui program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bahagia dan mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana mengatakan, pendidikan tidak boleh membelenggu murid, orangtua, dan pendidik melainkan harus merdeka dan menciptakan suasana bahagia baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan. Menurutnya, selama ini keberhasilan pendidikan di Indonesia diukur berdasarkan nilai tinggi yang didapat anak. Padahal aspek terpenting dari pendidikan adalah menciptakan karakter anak.

“Prioritas utama Mas Menteri (Nadiem Makarim) bukan soal pengembangan digitalisasi pendidikan, tapi penguatan karakter yang berbasis pancasila. Baru kemudian melakukan perubahan birokrasi, deregulasi, dan debirokratisasi,” papar Erlangga di acara Media Gathering PPM Manajemen, di bilangan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (14/2).

Direktur Eksekutif PPM Manajemen Bramantyo Djohanputro menuturkan, institusinya menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila dan mengaplikasikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada struktur organisasi sejak awal institusi ini berdiri. Bahkan, perayaan hari jadi sekolah manajemen tertua di Indonesia ini tidak hanya dirayakan pada 3 Juni saja, tapi juga 1 Juni bertepatan dengan Hari Pancasila dan 17 Agustus bertepatan dengan peringatan kemerdekaan Indonesia.

Terkait SDM unggul, Direktur Pengembangan Eksekutif PPM Manajemen Pepey Riawati Kurnia memaparkan sejumlah program andalan, yakni Sekolah Tinggi Manajemen, Lembaga Sertifikasi Publikasi (LSP PPM), Riset dan Konsultasi Manajemen, serta Public Training.—Ruruh Handayani