Connect with us

On Views

Sri Mulyani: Pajak Tulang Punggung Negara

Majalah Pajak

Published

on

Momentum Hari Pajak 14 Juli bukan dimaknai sekadar  perayaan  semata, melainkan juga sebagai  pengingat tentang  pentingnya pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan,  pajak adalah satu hembusan napas dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pajak juga merupakan tulang punggung negara yang harus kokoh.

“Tulang punggung negara ini tidak boleh rapuh, bengkok. Harus kuat agar dapat dihormati negara lain,” seru menteri terbaik dunia ini di Gedung Utama Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (11/7).

Di kesempatan yang sama, Guru Besar Ilmu Kebijakan Perpajakan Universitas Indonesia, Haula Rosdiana memberikan  kuliah umum perpajakan. Ia menekankan pentingnya  pajak  ibarat darah yang tiap tetesnya amat berarti  bagi   kesehatan negara.  Dalam demokrasi kebijakan publik, imbuhnya, hubungan paling intim negara dengan rakyatnya adalah pajak.

Dalam rangkaian peringatan Hari Pajak,  Subdirektorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak  menggelar diskusi buku ‘Taxing Women’ yang ditulis oleh Yustinus Prastowo.

Buku tersebut memaparkan ketertinggalan Indonesia dalam  mengoptimalkan peran pajak sebagai  insturumen kebijakan publik.  Prastowo menjelaskan tentang perlunya memaksimalkan tax expenditure berupa pengurangan, pengecualian pajak, dan pemberian tunjangan – tunjangan yang menjamin peningkatan kesejahteraan perempuan.  Misalnya, rekomendasi kebijakan pembebasan pajak untuk pembalut, susu anak, dan kosmetik.

“Melalui buku ini saya juga mengajak kaum perempuan untuk kritis menyampaikan rekomendasi kebijakan pajak secara argumentatif,” kata Prastowo.

Subdit P2Humas Ditjen Pajak juga turut memberikan bantuan kepada beberapa panti asuhan.

“Semoga  pajak semakin diingat masyarakat. Hari Pajak 14 Juli sebagai perayaan berbagi dan semangat membangun negara,” harap Sekertaris Direktorat Jenderal Pajak, Arfan.

Rangkaian Hari Pajak  ditutup oleh upacara bendera sekaligus peluncuran buku ‘Jejak Pajak’ oleh Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, beserta jajarannya, di lapangan Kantor Pusat Ditjen Pajak. – Aprilia Hariani

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

On Views

“Go Regional” lewat Kemitraan Strategis

Ruruh Handayani

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Sekolah bisnis PPM School of Management terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh mahasiswanya. Salah satu upayanya ialah dengan mengembangkan jaringan pendidikan bisnis dan manajemen secara nasional maupun internasional.

Pada pertengahan Februari lalu, manajemen kampus menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Asia University (AU), Taiwan. Penandatanganan MoU ini merupakan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pertukaran pelajar, riset bersama, dan pertukaran pengajar.

Ketua PPM School of Management Ningky Sasanti Munir yang ditemui Majalah Pajak seusai acara mengatakan, AU merupakan universitas swasta yang masuk dalam 10 besar di Taiwan dan telah memegang akreditasi tingkat dunia.

“PPM itu hampir setiap bulan seperti tempat turis (wisata), banyak sekali perguruan tinggi (berbagai negara) datang mengajak kerja sama. Tapi yang kami harapkan untuk menjadi partner adalah yang akan membantu kami menjadi seperti mereka juga (terakreditasi tingkat dunia), salah satunya Asia University ini,” jelas Ningky, Sabtu (16/2).

Ia menambahkan, untuk menjadi sekolah tinggi yang memiliki akreditasi tingkat dunia butuh proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Lewat jalinan kerja sama dengan universitas seperti AU, liku-liku itu akan menjadi lebih ringan.

AU merupakan universitas kedelapan yang bekerja sama dengan PPM School of Management. Beberapa universitas sebelumnya adalah INHA University, Korea Selatan; Nirma University, India; dan KEDGE University, Perancis.

Continue Reading

On Views

Manufaktur, Penangkal Deindustrialisasi Dini

Novi Hifani

Published

on

Foto: Ilustrasi

Rendahnya pertumbuhan sektor manufaktur menyebabkan Indonesia mengalami deindustrialisasi dini. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, gejala deindustrialisasi dini ditandai oleh menurunnya industri manufaktur sehingga pertumbuhan ekonomi nasional justru ditopang oleh sektor-sektor lain seperti perdagangan dan transportasi.

“Saat ini pertumbuhan industri manufaktor lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang di acara peluncuran buku Policies to Support the Development of Indonesia’s Manufacturing Sector During 2020–2024 bersama Asian Development Bank (ADB) di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat, 8 (2).

Ia memaparkan, pertumbuhan sektor manufaktur Indonesia sebenarnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi sebelum terjadi krisis moneter 1998. Namun setelah itu, sektor manufaktur terus mengalami penurunan dan tidak lagi menjadi penopang perekonomian.

Baca Juga: Industri Makanan dan Minuman Tergantung Bahan Impor

“Kalau ingin memacu pertumbuhan ekonomi lebih dari tujuh persen, sektor manufaktur harus jadi tumpuan,” ujarnya.

Permasalahan lain yang menjadi sorotan adalah rendahnya peringkat kompleksitas ekonomi Indonesia. Semakin rendah angkanya, jelas Bambang, maka sektor manufaktur semakin tidak memiliki nilai tambah. Kondisi ini yang mengakibatkan kegiatan ekspor komoditas Indonesia rentan terpengaruh harga internasional.

“Untuk itu nilai tambah industri manufaktur lokal perlu ditingkatkan. Pabrik baterai di Morowali, Sulawesi Tengah adalah re-emergence of industrialization di Indonesia,” jelasnya.

Continue Reading

On Views

Wujudkan Indonesia Bebas Sampah

Sejar Panjaitan

Published

on

Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyebut ada sekitar 100.000 ton hingga 400.000 ton sampah plastik yang masuk ke laut Indonesia per tahun. Dengan konsumsi sampah plastik dalam jumlah yang sama, maka pada tahun 2050 diprediksi jumlah sampah plastik akan melebihi jumlah biota laut. Saat ini Jakarta menghasilkan 7.200 ton limbah dalam satu hari.

Berangkat dari keprihatinan itu, Bijaksana Junerosano terpanggil untuk mencari solusi atas permasalahan sampah itu. Ia kemudian mendirikan perusahaan layanan pengelolaan sampah yang dikenal dengan nama Waste4Change. Perusahaan ini tidak hanya menyediakan jasa pengangkutan dan pemilahan sampah, tetapi juga layanan strategis terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia.

“Kami mendirikan Waste4Change sebagai solusi dalam bentuk perusahaan layanan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Angka 4 dalam nama Waste4Change mencakup empat hal, yaitu consult, memberikan konsultasi berdasarkan penelitian mendalam dan pelatihan tentang pengelolaan limbah yang bertanggung jawab; campaign, memberikan edukasi kepada perusahaan, tempat tinggal, sekolah hingga komunitas tentang pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab; collect, mengumpulkan limbah dari daerah perumahan atau komersial ke kantor Waste4Change untuk dipilah; create, berkolaborasi dengan mitra tepercaya untuk mengubah limbah menjadi bahan daur ulang,” ujar Sano dalam rilis pers yang kami dapat pada Jumat (1/1).

Waste4Change memiliki misi mewujudkan Indonesia Bebas Sampah dan menggandeng Bank DBS Indonesia untuk bekerja sama dalam mewujudkannya. Waste4Change memulai bisnis dengan mengikuti program DBS Foundation seperti business workshop, pendampingan wirausaha sosial dan business coaching.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 hari ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News3 minggu ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News3 minggu ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News1 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News4 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News8 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News8 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News8 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News9 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News9 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Trending