Connect with us

TAX RESEARCH

Solusi Terbaik Sengketa Pajak Internasional

Diterbitkan

pada

Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

MAP dan APA bisa menjadi solusi alternatif bagi WP dalam memitigasi risiko sengketa perpajakan internasional. Keberhasilan proses keduanya memerlukan iktikad baik WP dan fiskus.

Dalam banyak kasus, sengketa perpajakan internasional kerap terjadi karena perbedaan fiskus dan Wajib Pajak (WP) dalam menginterpretasikan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau tax treaty dan/atau melakukan penetapan harga transfer (transfer pricing) atas transaksi dengan  pihak terafiliasi (affiliated parties) lintas yurisdiksi. Penyelesaiannya sejauh ini lebih banyak diselesaikan melalui proses keberatan atau banding (domestic remedies).

Dalam prosesnya, keberatan dan banding bisa memakan waktu yang tidak sebentar dan ongkos perkara yang juga tidak murah. Sebagai ilustrasi, WP harus menunggu keputusan otoritas pajak atas keberatan yang diajukannya sampai 12 bulan. Jika kantor pajak dalam putusannya menolak keberatan atau memberikan keputusan kurang sesuai harapan, WP dapat menempuh proses hukum lanjutan dengan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Jangka waktu pengajuan permohonan banding adalah 3 bulan sejak keputusan keberatan diterima WP. Meskipun sidang pemeriksaan perkara banding di pengadilan pajak paling lama 15 bulan sejak banding diajukan, penerbitan keputusanya bisa melebihi jangka waktu tersebut.

Apabila permohonan banding ditolak atau hanya dikabulkan sebagian, WP akan dikenai sanksi administrasi tambahan berupa denda 100 persen jumlah pajak berdasarkan putusan banding, yang tidak dibayar sebelum pengajuan keberatan. Ketidakpastian menjadi catatan dalam hal ini.

Mutual Agreement Procedure”

Sejatinya, ada pendekatan alternatif yang bisa ditempuh WP guna menyelesaikan sengketa perpajakan terkait transaksi ross border, antara lain dengan mengajukan permohonan Mutual Agreement Procedure (MAP). MAP adalah prosedur persetujuan bersama antar-otoritas pajak untuk menyelesaikan permasalahan administratif yang timbul dalam penerapan P3B, termasuk mengeliminasi terjadinya pemajakan ganda karena koreksi transfer pricing. Pendekatan ini juga diharapkan bisa menghindari adanya penghasilan yang tidak terpajaki di mana pun.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/PMK.03/2019, batas waktu penyampaian MAP adalah tiga tahun sejak surat ketetapan pajak dikeluarkan, tanggal bukti pembayaran, pemotongan atau pemungutan PPh, dan sejak perlakuan perpajakan yang dianggap tidak sesuai dilakukan. WP ataupun mitra P3B dapat mengajukan permohonan kembali, sepanjang belum melewati batas waktu kedaluwarsa.

Penerapan APA dan MAP merupakan fasilitas menarik yang disediakan negara. Kebijakan ini bisa menjadi solusi dari kebuntuan perkara atau berbelit-belitnya proses persidangan di Pengadilan Pajak

DJP akan melakukan penelitian atas informasi dan dokumen yang dipersyaratkan untuk menentukan apakah permohonan MAP bisa ditindaklanjuti atau ditolak. Jika permohonan diterima, maka DJP akan menindaklanjutinya dengan melakukan perundingan dengan pejabat yang berwenang dari negara mitra. Perundingan dilaksanakan maksimal 24 bulan sejak permohonan diterima.

Advance Pricing Agreement”

Selain MAP, WP juga bisa mencegah terjadinya sengketa transfer pricing dengan mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement (APA). APA merupakan kesepakatan di awal antara perusahaan multinasional dengan satu atau lebih otoritas pajak negara lain sehubungan dengan penetapan harga transaksi yang wajar antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

APA tidak hanya bersifat unilateral (melibatkan WP dengan satu otoritas pajak); APA juga bisa bersifat bilateral/multilateral (melibatkan WP dengan dua atau lebih otoritas pajak). APA bukan merupakan prosedur penyelesaian sengketa yang didasarkan pada P3B,  karenanya ia dapat diajukan juga atas transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa di yurisdiksi yang tidak terikat tax treaty. Sedangkan MAP berpedoman pada P3B.

DJP akan merespons permohonan APA paling lama 24 bulan setelah permohonan diajukan oleh WP dan dapat diperpanjang untuk 24 bulan berikutnya. Kesepakatan harga transfer dalam kerangka APA berlaku untuk jangka waktu transaksi afiliasi selama empat tahun ke depan.

Penerapan APA dan MPA sejatinya merupakan fasilitas menarik yang disediakan negara. Kebijakan ini bisa menjadi solusi dari kebuntuan perkara atau berbelit-belitnya proses persidangan di pengadilan pajak. Terlebih, pelaksanaan MAP dan APA di Indonesia tidak membebankan biaya sepeser pun kepada WP. Berbeda halnya dengan di sejumlah negara lain, yang memperhitungkan ongkos negosiasi MAP dan APA. Sayangnya, tidak banyak WP  tertarik memanfaatkan fasilitas MAP dan APA.

Minimnya pemanfaatan MAP dan APA terlihat dari statistik MAP dan APA di Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir masih dapat dihitung dengan jari (lihat tabel).

Interfensi Hukum

DJP sudah menegaskan bahwa MAP bisa dijalankan berbarengan dengan proses keberatan dan banding. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 274 tahun 2011, kesepakatan MAP akan menjadi dasar perbaikan putusan DJP terkait dengan keberatan WP. Dengan catatan, proses MAP tuntas sebelum WP menempuh proses banding. Dengan kata lain, kedudukan hasil MAP lebih kuat dibandingkan dengan putusan keberatan.

Beda halnya jika proses MAP dilakukan berbarengan dengan banding di pengadilan pajak. Jika hasil MAP keluar lebih dahulu sebelum putusan banding berkekuatan hukum tetap, maka hasil kesepakatan MAP dapat dibawa ke pengadilan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara banding. Sebaliknya, jika putusan banding diketok hakim lebih dahulu, maka secara otomatis proses MAP berhenti atau tidak bisa dilanjutkan.

Yang perlu menjadi catatan adalah majelis hakim adalah pihak independen yang dalam memutus perkara tidak bisa dipaksa. Dengan demikian, tidak ada jaminan juga bahwa hasil MAP pasti diikuti oleh majelis hakim dalam memutus perkara banding di pengadilan pajak, kecuali WP mencabut permohonan bandingnya ketika masih ada ruang untuk mencabut. Bisa jadi, hal ini menjadi salah satu penyebab keraguan WP untuk mengajukan permohonan MAP atau APA.

Transparansi

Meskipun MAP dan APA sudah diinisiasi sejak lama (MAP sejak tahun 2010), dalam pelaksanaannya di Indonesia, keduanya seperti hal baru. Statistik DJP menunjukkan bahwa pelaksanaan MAP dan APA setidaknya baru terlihat mulai tahun 2016 dan mencapai puncaknya pada tahun 2018. Kabar baiknya, tingkat penyelesaian MAP di Indonesia relatif lebih baik dibandingkan banyak negara di dunia.

Menurut catatan OECD—seperti dipaparkan DJP—tingkat penyelesaian MAP Indonesia berkisar 55,97 persen, lebih baik dibandingkan  dengan Jepanf (54,41 persen), Singapura (50,75 persen), Korea (47,01 persen), Malaysia (4,55 persen) dan Filipina (0 persen). Namun, kinerja Indonesia tidak lebih baik dibandingkan dengan Cina (57,4 persen), Australia (67,71 persen), New Zealand (72,92 persen), dan Thailand (77,42 persen).

Hemat penulis, MAP dan APA bisa menjadi solusi alternatif bagi WP dalam menghadapi atau memitigasi risiko sengketa perpajakan internasional. Namun, untuk dapat memastikan keberhasilan proses keduanya diperlukan iktikad baik dari masing-masing pihak, baik WP maupun fiskus.

Untuk memastikan permohonan MAP dan APA-nya diresponS dengan baik oleh DJP, WP tidak cukup hanya memenuhi persyaratan administrasi. Transparansi dan keterbukaan informasi keuangan menjadi kunci utama bagi WP untuk bisa memaksimalkan opsi MAP dan APA.  Sementara otoritas pajak, harus punya semangat melayani WP yang mengajukan permohonan MAP dan APA, jika ingin mengurangi beban perkara keberatan dan banding yang menumpuk setiap tahunnya.

Keseriusan DJP setidaknya bisa dimulai dengan melakukan sosialisasi yang lebih aktif kepada WP terkait dengan fasilitas penyelesaian sengketa yang sejak lama diinisiasi oleh OECD  dan G20 ini.Karsino, Direktur MUC Tax Research Institute

TAX RESEARCH

Implikasi Digitalisasi terhadap Konsultan dan Wajib Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi
Tidak melulu memberikan keuntungan, digitalisasi perpajakan juga menimbulkan tantangan kepada DJP, konsultan pajak, dan juga Wajib Pajak

 

Penulis: Dr. Martua Eliakim Tambunan, SE., AK., M.Si., CA, CRMP, Director PT. Pro Visioner Konsultindo

Majalahpajak.net-Laporan OECD tahun 2021 menyatakan administrasi perpajakan di negara-negara OECD mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan digitalisasi perpajakan dalam bentuk e-services dan solusi digital. Digitalisasi perpajakan akan meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (OECD, 2021).

Senada dengan pernyataan OECD itu, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan upaya digitalisasi perpajakan selama beberapa tahun dan terakhir melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Pajak (PSIAP). Proses itu dimulai dari pendaftaran Wajib Pajak (WP), pelaporan SPT dan dokumen lainnya, pembayaran pajak, pemeriksaan dan pendukung administrasi pembayaran serta fungsi akuntansi WP. Tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan lebih efektif, efisien dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Baca Juga : Menyambut Keniscayaan Digitalisasi

Masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan sangat membantu, baik dalam proses administrasi perpajakan di sisi DJP maupun pemenuhan kewajiban perpajakan di sisi WP, dan konsultan pajak yang membantu WP. Selama pandemi kontak fisik dibatasi, membuat pemenuhan kewajiban perpajakan seperti penyampaian dokumen berbasiskan salinan digital menjadi tidak terelakkan. Di masa sebelum dan selama pandemi, ternyata aspek perpajakan dari peningkatan ekonomi digital (penjualan dan pembelian atas barang dan jasa secara daring) dapat diimbangi karena DJP juga melakukan peningkatan kualitas digitalisasi perpajakan.

Digitalisasi perpajakan sejalan dengan tujuan peningkatan tax ratio (perbandingan penerimaan pajak terhadap GDP). Asian Development Bank (ADB, 2016) menyatakan terdapat korelasi peningkatan tax ratio dengan persentase biaya penggunaan teknologi dalam digitalisasi perpajakan. Contoh, pada tahun 2015, tax ratio Indonesia sebesar 10,9 persen dengan persentase biaya digitalisasi perpajakan sebesar 2,85 persen. Sedangkan Malaysia dengan tax ratio 13,8 persen, persentase biaya digitalisasi perpajakannya mencapai 7,1 persen. Artinya, Malaysia mempunyai tax ratio lebih tinggi daripada Indonesia karena dukungan persentase digitalisasi perpajakan yang lebih besar.

Selain itu, digitalisasi perpajakan dapat menjadi marketing yang baik bagi administrasi perpajakan dari sudut pandang WP. Iveta Grossova (IOTA, 2018), Direktur Administrasi Perpajakan Slovakia, mengatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan harus meningkatkan pengalaman WP dalam kegiatan administrasi perpajakan. Peningkatan pengalaman WP ini akan membuat WP nyaman mengurus administrasi perpajakannya. Merekalah yang kemudian, secara tidak langsung, mengatakan kepada calon WP lain bahwa digitalisasi administrasi perpajakan telah membuat otoritas pajak menjadi institusi yang bersahabat dan inovatif.

Kemudian dari sudut pandang konsultan pajak, Saruji dan Hamid (2020) juga berpendapat digitalisasi akan memberikan kemudahan dalam verifikasi transaksi, meminimalkan kesalahan, dan melindungi dari penipuan. Lebih lanjut, menurut Saruji dan Hamid, konsultan pajak akan mempunyai tugas yang lebih sedikit dari sebelumnya. Mereka akan menghabiskan waktu lebih sedikit dalam pengambilan data, me-review, dan mengorganisasi data. Dengan demikian, konsultan pajak akan lebih fokus untuk memberikan nilai tambah lebih dari yang sebelumnya diberikan, contohnya akan fokus untuk memberikan saran-saran yang bersifat strategis.

Baca Juga : Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Implikasi

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, digitalisasi perpajakan dapat memberikan keuntungan, tapi dari sisi lain, ia akan menimbulkan tantangan. Di bawah ini akan diuraikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh DJP, konsultan pajak, dan WP.

Berdasarkan program inisiatif transformasi institutional DJP (Tambunan MRUD & Rosdiana H, 2020), digitalisasi perpajakan memiliki sejumlah tantangan. Pertama, bagaimana mengakses kepada pelaku ekonomi informal yang gagap teknologi. Kedua, membangun dan menguatkan hubungan kemitraan dengan pihak ketiga terkait distribusi data. Ketiga, memberlakukan prinsip-prinsip pembelajaran untuk efisiensi pengolahan data di kantor pajak. Keempat, meningkatkan peran Pusat Pengolahan Data dalam digitalisasi dokumen. Kelima, meningkatkan kecepatan, akurasi dan keamanan proses pelaporan pajak. Keenam, meningkatkan akses bilingual dan integrasi kepada website DJP. Ketujuh, mengembangkan website yang user-friendly, cepat dan mudah diakses. Kedelapan, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), organisasi serta anggaran.

Bagi konsultan pajak dan WP, tantangan digitalisasi administrasi perpajakan juga mengemuka dari berbagai sisi. Pertama, mengurangi perencanaan perpajakan secara agresif (aggressive tax planning) karena compliance risk management (SE-24/PJ/2019 dan SE-39/PJ/2021) melalui digitalisasi perpajakan dapat berjalan lebih baik. Kedua, meningkatkan tertib administrasi bagi WP Orang Pribadi seperti high-net-worth individual karena data sudah sangat terbuka kepada kepemilikan langsung dan tidak langsung dalam grup bisnis.

Ketiga, mempersiapkan antisipasi automatic exchange of information serta sumber data lainnya yang ditindaklanjuti oleh DJP dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Keempat, membantu WP di sektor informal (seperti UMKM) yang tidak mampu untuk menyiapkan infrastruktur teknologi dalam penerapan digitalisasi perpajakan. Kelima, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengolahan data secara digital. Keenam, mempersiapkan budaya baru bagi WP maupun konsultan untuk dapat beradaptasi lingkungan baru berkenaan digitalisasi perpajakan.

Ketujuh, memitigasi risiko atas pengenaan pajak yang besar dari DJP melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedelapan, menghitung kemampuan membayar pajak berdasarkan data masa lalu dari DJP dengan kondisi keuangan WP saat ini yang belum tentu selaras.

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa digitalisasi perpajakan berimplikasi tidak hanya kepada DJP tetapi juga kepada konsultan pajak dan WP. Bagi konsultan pajak dan WP, digitalisasi perpajakan adalah peluang untuk menurunkan biaya kepatuhan, mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kenyamanan dalam berbisnis.

Baca Juga : Indonesia Urutan Ketiga Asia Tenggara dalam Kesiapan Digitalisasi Bisnis

Namun, di sisi lain, konsultan pajak dan WP harus bersedia menerima tantangan di bidang perencanaan pajak. Konsultan pajak harus memberikan advis yang bersifat strategis, menyiapkan data yang diminta di SP2DK, meningkatkan infrastruktur dan pengetahuan digitalisasi perpajakan, dan memitigasi risiko atas penalti perpajakan yang besar dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

‘Mentor’ dan Kuasa Pajak dalam UU HPP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penulis: Arief Sholikhul Huda (Managing Partner Taxford)

UU HPP memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada WP untuk mendapatkan bantuan dan mencari “mentor” dalam bidang perpajakan.

 

Majalahpajak.net-Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam menjalankan pekerjaan dan usahanya, masyarakat sering kali hanya berfokus kepada cara memperoleh penghasilan. Sedangkan pemenuhan kewajiban seperti mengadakan pencatatan atau pembukuan dan memelihara data atau dokumen masih sering luput dari perhatian.

Padahal, perpajakan bersifat kompleks dan multidisiplin. Pajak melibatkan minimal ilmu ekonomi, hukum, dan pajak itu sendiri. Masyarakat atau Wajib Pajak (WP) diyakini memiliki pengetahuan aspek ekonomi dan bisnis dalam menghimpun penghasilan. Di sisi pengetahuan legal, mungkin mereka menguasai aspek hukum pendirian perusahaan, kedudukan hukum sebagai karyawan, profesional, usahawan,  atau investor.

Namun sayangnya, aspek hukum perpajakan bukanlah hal yang sederhana. Belum lagi aspek akuntansi. Sungguh memusingkan.

Kelonggaran dan kesempatan

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terutama dalam Pasal 32 Ayat (3), WP diberi “kelonggaran dan kesempatan” untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan dan membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak WP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan itu dapat berupa bantuan untuk memahami masalah perpajakan (bantuan konsultasi) dan bantuan untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Baca Juga : Pahlawan UU HPP

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah seorang kuasa, yaitu orang yang menerima kuasa khusus dari WP untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seorang kuasa wajib memiliki kompetensi tertentu, antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jenjang pendidikan, mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8, didefinisikan sebagai “tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.

Dengan demikian, yang dimaksud jenjang pendidikan tertentu menurut Penjelasan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP semestinya dimaknai sebagai jenjang pendidikan formal yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

Syarat kuasa hukum

Menurut penulis, Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP merupakan salah satu harmonisasi paling ideal, yaitu menyelaraskan Pasal 32 Ayat (3a) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, yaitu keputusan atas Pengajuan Pengujian Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP a quo.

Perubahan ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) di dalam UU HPP ini juga sekaligus mengharmonisasikan ketentuan mengenai “kompetensi” atau persyaratan menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak (sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam pengajuan Banding/Gugatan) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2015 (PMK-184) sebagai peraturan pelaksana Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 (UU PP) yang memaknai kompetensi sebagai “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pasal 4 PMK-184, mengatur bahwa persyaratan “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan” (kompetensi) itu haruslah dibuktikan dengan (a) ijazah Sarjana/ Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau (b) ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang lain yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan berupa: (1) ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi terakreditasi; (2) brevet perpajakan dari instansi/lembaga penyelenggara brevet perpajakan; (3) sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau (4) surat/dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Bahkan, harmonisasi ketentuan mengenai kompetensi berupa sertifikasi dapat ditemui juga dalam ketentuan mengenai kelengkapan bukti tambahan bagi pemegang ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi selain dalam bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai berupa ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai, brevet perpajakan, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai.

Baca Juga : UU HPP untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Para mantan ASN di DJP atau DJBC yang memilih melanjutkan pengabdian di sektor swasta, faktanya pernah menerima pembinaan oleh Kemenkeu dan memiliki kompetensi yang lebih lengkap yang dengan jelas terakomodasi di dalam Penjelasan Pasal 32 (3a) UU HPP. Harmonisasi ketentuan ini terukir begitu indah dan lengkap karena tetap mengakomodasi sekaligus menegaskan konsultan pajak sebagai orang yang dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk membantu WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan mempertimbangkan Pasal 49 UU KUP yang mengatur bahwa “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain”, penulis berpendapat cakupan perpajakan menurut Pasal 32 UU HPP seharusnya dimaknai meliputi PPh, PPN dan PPnBM, Bea Masuk, Cukai, PBB, Bea Meterai, BPHTB, dan pajak lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kuasa serta parameter kompetensi diharapkan mampu mewujudkan asas di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU HPP serta berkaca Putusan MK-63.

Berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional di dalam UU HPP, kita patut optimistis bahwa harmonisasi ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP ini dapat meningkatkan jumlah Kuasa Wajib Pajak yang dapat berperan sebagai “mentor” bagi WP dalam meningkatkan kecerdasan perpajakan.

Dengan meningkatnya kecerdasan pajak, diharapkan WP dapat lebih mudah dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, para Kuasa Wajib Pajak hendaknya berkolaborasi dengan DJP/DJBC/otoritas pajak lainnya dalam menjamin kepatuhan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Pada akhirnya, kondisi ini diharapkan mampu melipatgandakan penerimaan negara dari sektor pajak serta mendorong terwujudnya kemandirian dalam mencapai cita-cita nasional memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Pengungkapan Sukarela untuk Penguatan Keadilan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Richard Burton, SH., M, Dosen, Ketua Bidang Humas dan Kerjasama Institusi P3HPI

Tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada WP, Program Pengungkapan Sukarela juga merupakan bentuk penguatan keadilan pajak untuk kepentingan negara.

Ketika ada tesis menyatakan kepatuhan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pungutan pajak, boleh jadi itu benar. Karena problem seluruh dunia tidak lepas dari persoalan patuh tidaknya Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban pajak sesuai undang-undang. Faktor itu juga menjadi dasar berpikir filosofis bagaimana menyusun norma hukum mendorong kepatuhan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang mulai berlaku sejak 29 Oktober 2021.

Pengungkapan sukarela sejatinya tidak lepas dari sistem pungutan pajak yang didasarkan pada self assessment supaya WP melakukan penghitungan dan pembayaran pajaknya sendiri melalui pengungkapan sukarela. Karena makna frasa “Pengungkapan Sukarela” sejalan dengan makna self assessment. Bahkan kebijakan pengungkapan sukarela menjadi kelanjutan dari kebijakan Pengampunan Pajak yang telah dilakukan atas dasar UU Nomor 11 tahun 2016, dengan pendekatan hukum sedikit berbeda.

Kepastian hukum

Persoalan kepatuhan adalah juga persoalan kepastian hukum yang esensinya menjadi tujuan dari pungutan pajak yang sesungguhnya. Tidak akan pernah ada WP rela membayar pajak jika norma hukumnya kabur alias tidak jelas (vague van normen) karena akan berakibat pada ketidakpastian dalam penegakan hukumnya. Itu sebabnya, persoalan PPS adalah persoalan bersama yang menjadi kesepakatan untuk dilakukan untuk kepentingan bersama.

Dari sisi hukum, kebijakan pengungkapan sukarela dalam UU HPP menjadi cara melihat “hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat” sebagaimana dikatakan Roscou Pound sebagai “as a tool of social engineering. Filosofi pungutan pajak melalui pengungkapan sukarela yang dimulai sejak dijalankannya reformasi perundang-undangan pajak tahun 1983 lalu; tujuan hukumnya tidak akan pernah berubah pada tujuan kepastian hukum.

Sebagai sarana perubahan masyarakat, norma pengungkapan sukarela dalam UU HPP menjadi kenyataan hukum dalam pemikiran teori yang dikatakan Mochtar Kusumaatmadja (2006) bahwa positivisme hukum mempunyai pengaruh sangat kuat dan mengakar dalam pola pikir fungsionaris hukum. Karenanya pembentukan hukum (undang-undang) menjadi tumpuan utama terwujudnya pembaruan masyarakat.

Kalau begitu, penilaian kepatuhan melalui perubahan norma-norma pengungkapan sukarela sejak tahun 1983 sampai dengan diterbitkannya UU HPP adalah cara berhukum memberi kepastian mewujudkan hukum sebagai kewajiban yang mesti dijalankan untuk kokohnya negara melalui pajak. Pada sisi inilah keberhasilan pengungkapan sukarela menjadi harapan yang tidak perlu diragukan menyusul keberhasilan pengampunan pajak yang pernah dijalankan melalui UU No. 11/2016 lalu.

Keadilan pajak

Tema keadilan pajak dalam rumusan PPS adalah tema yang bisa dinilai dalam kacamata berbeda. Sekalipun terdapat perbedaan penilaian keadilan, hemat penulis tidak dapat dikotomikan pada menilai satu sisi adil dan sisi lain tidak adil. Karena makna keadilan sendiri sifatnya sangat subjektif, bahkan ragam penilaian bisa dinilai pada kacamata berbeda pada konteks dan maksud si penyusun norma serta si pembaca norma.

Dalam konteks pajak (baca: Program Pengungkapan Sukarela), keadilannya mesti ditilik pada konteks kepastian yang normanya dirumuskan dalam undang-undang. Jika demikian, tepat yang dikatakan Bagir Manan bahwa norma hukum harus bertujuan pada keadilan yang berkepastian. Sumber kepastian hukum bukan saja pada putusan hakim pengadilan, tetapi juga pada perundang-undangan. Jika perundang-undangan tidak jelas, akan menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Aturan PPS yang dijalankan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 merupakan satu kepastian yang ditunggu (Pasal 6 ayat (1) dari Bab V UU HPP). Usainya masa pengungkapan sukarela tentu memberi implikasi hukum bagi pihak-pihak yang memanfaatkan maupun yang tidak memanfaatkan. Setidaknya ada dua manfaat bagi pihak yang ikut PPS, pertama tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak untuk kewajiban pajak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kecuali ditemukan data harta belum diungkapkan. Kedua, data pengungkapan sukarela tidak lagi dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana pajak.

Di samping itu, bicara hukum atau UU tidak dapat dilepaskan dari sanksi, sebab sanksi merupakan salah satu unsur dari empat unsur hukum. Sanksi pada PPS merupakan sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah untuk mempertahankan tertib hukum. Persoalannya, bagaimana otoritas pajak akan menerapkan sanksi jika WP tidak memanfaatkan?

Hukum sudah memberi kewenangan kepada otoritas pajak sepanjang otoritas pajak memiliki data harta yang belum diungkapkan WP. Membahas sanksi kerap dimaknai sebagai cara memberi ketidaknyamanan. Kalau begitu, cukup kiranya persoalan sanksi menjadi norma yang patut direnungkan semata. Jika diperlukan, tidaklah perlu sanksi dalam pengungkapan sukarela diterapkan, karena bukan sanksi yang menjadi fokus berfikir kita pada makna pengungkapan sukarela, akan tetapi lebih pada cara berfikir memberi kesadaran pajak (tax consciousness) dan kejujuran (honesty) dalam hidup bernegara yang didalamnya pajak melekat dalam diri setiap WP.

Dalam analisis penulis, pengungkapan sukarela telah menjadi hukum yang sangat baik yang dalam pandangan filosofis merupakan proses penguatan untuk dapat terus hidup bersama dalam negara. Penekanan makna hukum itulah yang digagas filsuf Perancis Maurice Hauriou bahwa keinginan menaati aturan itu selalu lemah, tapi akan menjadi kuat jika ada dukungan orang lain, yakni institusionalisasi hidup bersama dalam negara.

Dengan demikian, pengungkapan sukarela merupakan bentuk penguatan keadilan pajak untuk kepentingan negara. Pengungkapan sukarela adalah jalan keluar (solusi) terbaik dalam konteks dan keadaan pandemi saat ini masih terus memberi ketidaknyamanan masyarakat termasuk semua pelaku ekonomi yang berujung pada penerimaan pajak.

Perjalanan panjang mewujudkan sistem ideal pungutan pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela bukanlah yang paling ideal, tapi dapat dipahami menjadi cara terbaik untuk diwujudkan saat ini. Oleh karenanya, melalui Program Pengungkapan Sukarela kiranya dapat terwujud mimpi Indonesia yang lebih baik ke depan.

 

Lanjut baca

Populer