Connect with us

Breaking News

SMF dan Kementerian Parekraf Kerja Sama Dorong PEN untuk Sektor Wisata

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Perjanjian Kerja Sama (PKS) tingkatkat sektor wisata antara SMF dengan Direktorat Akses Pembiayaan Kementerian Parekraf Rabu (11/11/2020).

Tangerang, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF kembali bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kementerian Parekraf) dalam merealisasikan Kerja Sama Pelaksanaan Dukungan Pembiayaan Pembangunan Homestay di Destinasi Pariwisata Indonesia.

Sinergi itu diwujudkan melalui Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SMF dengan Direktorat Akses Pembiayaan Kementerian Parekraf, yang ditandatangani oleh Direktur Akses Pembiayaan Kementerian Parekraf, Hanifah, Deputi Bidang Industri dan Investasi, Kementerian Parekraf,  Fadjar Hutomo,  dan Direktur SMF, Trisnadi Yulrisman, yang disaksikan oleh serta Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, pada Rabu (11/11/2020).

Perjanjian kerja sama itu melingkupi lima hal. Pertama, fasilitas dan koordinasi terkait dengan kebijakan yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan Pondok Wisata (Homestay) di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Ada pun KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Kedua, pertukaran data dan/atau informasi yang dibutuhkan. Ketiga, pembiayaan Pondok Wisata (Homestay) di Destinasi Pariwisata Indonesia, antara lain pendanaan dan pemberdayaan lembaga penyalur. Keempat pelaksanaan regulasi, profiling, promosi dan advokasi investasi di Destinasi Pariwisata Indonesia, dan kelima, monitoring dan evaluasi pertumbuhan pembangunan homestay.

Dalam kerja sama ini SMF berperan sebagai pemberi pembiayaan homestay kepada masyarakat di desa/lokasi wisata melalui Lembaga Penyalur dan pemberdayaan Lembaga Penyalur pada area Daerah Super Priotitas (DSP). Melengkapi peran itu, SMF berkoordinasi dengan Kementerian Parekraf, melakukan  pendampingan kepada lembaga penyalur dalam rangka capacity building dan peningkatan peran serta masyarakat setempat.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Parekraf dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Nomor No. 166/MOU/SMF-KPEP/XI/2020 dan No.159/MOU/SMF-KPEP/X/2020, tentang Dukungan Pembiayaan Pembangunan Homestay Di Destinasi Pariwisata Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 11 November 2020. Perjanjian kerja sama itu merupakan lanjutan dari Perjanjian Kerja Sama yang sebelumnya telah ditandatangani pada tahun  2019.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan bahwa penyaluran pembiayaan homestay ini merupakan ini bagian dari komitmen SMF dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh Pemerintah khususnya di sektor pariwisata, melalui pembiayaan homestay.

“Sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI, di tengah pandemi ini SMF berkomitmen untuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas.  Terkait itu SMF siap untuk dan didayagunakan untuk dapat mendorong kembali pertumbuhan sektor pariwisata yang sejalan dengan program Pemerintah dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional,” katanya.

Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi sarana pengembangan potensi wisata di berbagai daerah di Indonesia ke depannya dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan taraf hidup masyarakat serta mendukung Program PEN.

“Kami meyakini bahwa bergeraknya homestay di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Indonesia akan menjadi salah satu pendorong bergeraknya sektor pariwisata. Selain itu, penyaluran pembiayaan bagi homestay juga akan menumbuhkan potensi ekonomi baik bagi pemilik homestay maupun masyarakat sekitar,” ungkap Ananta.

Ananta optimistis bahwa program pembiayaan homestay ini dapat memberikan dampak dari sisi dampak sosial, yakni dapat meningkatkan kualitas aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kekayaan, tingkat pendapatan, kualitas hidup, perdagangan, dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya.

Senada dengan itu Deputi Bidang Industri dan Investasi juga sangat berharap, dengan adanya sinergi antara Kemenparekraf dengan PT.SMF akan semakin banyak pelaku pariwisata khususnya pemilik homestay yang mendapat fasilitasi akses pembiayaan hingga pada akhirnya akan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Program Pembiayaan homestay merupakan salah satu program penugasan khusus kepada SMF dari Pemerintah. Sepanjang tahun 2019 dan 2020, SMF telah bersinergi dengan Kementerian Parekraf dalam merealisasikan Program Kemitraan berupa Program Pembiayaan Homestay di Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) yang terletak di Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat (NTB)

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan pelat merah ini meraih penghargaan pada kategori Perusahaan Non-Publik Sektor Keuangan dengan Aset di atas Rp 15 Triliun yang mampu bertahan di tengah krisis yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19.

Acara penghargaan yang mengusung tema Survive in Crisis: The Most Resilient BUMN 2020”, Pegadaian mendapatkan penghargaan The Most Resilient BUMN 2020, Best CEO BUMN 2020 dan Best CFO BUMN 2020.

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menyatakan rasa syukur dan berterima kasih atas penghargaan kepada perusahaan sebagai The Most Resilient BUMN 2020 karena terus menunjukkan kinerja positif selama masa krisis. Ia juga menyatakan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Bisnis Indonesia sebagai Best CEO BUMN 2020.

“Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh Insan Pegadaian yang terus melayani masyarakat di tengah pandemi. Alhamdulillah meskipun suasana sedang krisis, di tahun 2020 ini perusahaan masih menunjukkan kinerja yang lumayan bagus”.

Kuswiyoto berharap hal ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik lagi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis Pegadaian Ninis Kesuma Adriani yang menerima penghargaan Best CFO BUMN 2020 mengatakan bahwa di masa krisis ini, banyak perusahaan menghadapi penurunan pendapatan dan peningkatan biaya.

“Masa Pandemi Covid-19 merupakan salah satu tantangan untuk para CFO dalam meningkatkan perannya dalam menentukan arah strategi perusahaan dan dalam penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru. Pandemi ini juga memaksa kita untuk terus melakukan konsolidasi, penyesuaian fokus bisnis, meningkatkan efisiensi dan menggunakan teknologi dalam menjaga keuangan perusahaan”.

Ninis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh Insan Pegadaian yang selalu bekerja keras dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

“Keberhasilan Award ini tidak terlepas dari kerja keras dan kerja sama yang baik dari seluruh karyawan yang selalu menjaga kinerja di tengah situasi sulit ini,” pungkasnya.

Lanjut baca

Breaking News

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Seminar nasional “Fiscal Resilience: Economic and Mitigation Perspective Amidst Pandemic Covid-19 & Post Pandemic Financial Recovery” oleh Universitas Indonesia pada Sabtu Siang (28/11).

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi Covid-19. Demikian diungkapkan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam seminar nasional bertajuk “Fiscal Resilience: Economic and Mitigation Perspective Amidst Pandemic Covid-19 & Post Pandemic Financial Recovery” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia pada Sabtu Siang (28/11).

Yon menjelaskan, selain sebagai sumber penerimaan, pajak harus menjadi penolong bagi dunia usaha melalui pelbagai insentif yang diberikan. Dengan alokasi Rp 120,61 triliun, pemerintah telah memberi insentif pajak meliputi pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50 persen, serta percepatan restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 31 Desember 2020.

“Tentunya dari waktu ke waktu kita terus melakukan evaluasi, kita lihat efektivitasnya. Dari survei yang dilakukan DJP, 70 persen dari responden menyatakan bahwa mereka sangat puas dengan stimulus pajak. Artinya, insentif yang diberikan itu bermanfaat karena begitu besarnya dampak ekonomi yang dirasakan oleh dunia usaha.”

Hasil survei ini setidaknya menggambarkan kebijakan perpajakan relatif tepat sasaran. Sebab sejatinya, lanjut Yon, semua kebijakan berangkat dari analisis data perlambatan ekonomi dan pelbagai survei. Per Juli 2020 diketahui, 86 persen WP atau badan usaha mengalami penurunan penjualan dan 87 persen WP mengalami penurunan laba perusahaan.

“Secara agregat kami melihat dampak dari insentif usaha terhadap pencapaian tujuan mempertahankan ekonomi telah tercapai, ” jelas Yon.

Momentum kepatuhan

Kini, Kementerian Keuangan tengah menyusun peta jalan insentif fiskal di tahun 2021. Yon berharap, insentif terus membantu dunia usaha sekaligus menjadi momentum peningkatan kepatuhan.

Hal senada juga Staf Khusus Kementerian Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Ia mengatakan saat ini Indonesia masuk era baru kepatuhan kooperatif. Ekosistem perpajakan tidak lagi antara WP dengan DJP saja, melainkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Ada konsultan pajak, akuntan, pengacara, akademisi, dan sebagainya.

“Mereka semua ini berelasi dalam konteks environment yang lebih baik. Dengan demikian, kepatuhan pajak meningkat karena relasi dialektis dengan otoritas pajak yang terus meningkatkan akuntabilitasnya, ” kata Pras.

Seirama dengan itu, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, turut berharap pasca-pandemi kesadaran pajak semakin tertanam di benak seluruh warga negara. Apalagi pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai upaya memberi kepastian dan keadilan melalui simplifikasi perpajakan.

“Setelah masa pandemi, ya seharusnya kepatuhan sukarela Wajib Pajak meningkat. Karena pemerintah sudah melakukan banyak hal, seharusnya dijawab oleh Wajib Pajak sesuai ability to pay,” kata Darussalam.

Lanjut baca

Breaking News

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja bagi lulusan minimal Diploma (D3).  Anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan itu membutuhkan tenaga kerja untuk ditempatkan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Mengutip laman resmi anak perusahaan BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) pada Senin (30/11/2020), posisi yang dibutuhkan adalah Medical Sales, Sales Healthcare, Sales Consumer, APJ Alkes, dan Administrasi Akutansi.

Bagi pelamar yang ingin mendaftar menjadi Medical Sales dan Sales Healthcare syaratnya yakni lulusan minimal D3 dari semua jurusan, tetapi yang lebih diutamakan yang berasal dari jurusan farmasi dan kesehatan.

Sementara itu, syarat untuk posisi Sales Consumer yakni lulusan D3 dari semua jurusan, posisi APJ Alat Kesehatan harus berprofesi Apoteker dan Administrasi Akuntansi diperuntukkan bagi lulusan D3 Akuntansi.

Syarat lain untuk mendaftar lowongan kerja di Rajawali Nusindo yakni belum menikah, memiliki SIM A dan SIM C, dan mau ditempatkan di Kantor Cabang PT Rajawali Nusindo Cabang Pontianak. Periode lamaran ini dibuka sampai dengan 5 Desember 2020. Bagi calon pelamar yang ingin mendaftar dapat mengirimkan Surat Lamaran dan CV melalui email cab.pontianak@nusindo.co.id atau ke rncab.pontianak@gmail.com.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News10 jam lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News16 jam lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News1 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News2 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News5 hari lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News7 hari lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News1 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News1 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Breaking News2 minggu lalu

Perda DKI Disahkan, Tidak Menggunakan Masker Didenda Rp 250 Ribu

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan Peraturan Daerah ( Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19....

Breaking News2 minggu lalu

Merajut Kepedulian, Membangun Kesejahteraan Sosial

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Sosial bersama Forum CSR Kesejahteraan Sosial (Kesos) terus mendorong partisipasi aktif dunia usaha dalam penyelenggaraan tanggung jawab...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved