Connect with us

Topic

Situasi Krisis dan Potensi Sengketa Pajak

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. TaxPrime

Dalam situasi serba-tidak normal, dampak pandemi COVID-19 terhadap “transfer pricing” kian nyata. Beberapa hal menimbulkan potensi sengketa perpajakan.

 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) seperti menggugurkan harapan pemulihan ekonomi akibat perang dagang yang baru dirintis. Pandemi justru semakin melumpuhkan aktivitas ekonomi dunia karena terbatasnya interaksi sosial akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan kenormalan baru (new normal) telah membentuk pola konsumsi dan budaya kerja serba-digital

Menurut Senior Advisor Transfer Pricing and International Tax sekaligus Vice Managing Partner Taxprime Wawan Setiyo Hartono, dalam situasi serba-tidak normal tersebut, dampak COVID-19 terhadap transfer pricing semakin nyata karena hal ini menimbulkan tiga isu.

Pertama, perubahan kebijakan harga transfer akibat disrupsi rantai pasokan barang/jasa. Kedua, penurunan permintaan. Ketiga, dampak signifikan terhadap pasar keuangan yang dapat memengaruhi peningkatan biaya pendanaan. Keseluruhan isu-isu perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan.

“Maka dalam situasi krisis ini tantangan Wajib Pajak adalah bagaimana membuktikan kewajaran perubahan kebijakan harga, penerapan metode transfer pricing yang paling andal serta bagaimana mendokumentasikannya dengan baik dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jelas Wawan, melalui Google Meeting, pada Senin Sore (18/5).

Penanggung risiko kerugian

Berdasarkan prinsip kewajaran, suatu remunerasi seharusnya sejalan dengan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung. Oleh karena itu, dalam situasi normal, kebijakan harga memainkan peranan dalam pengalokasian laba kepada masing-masing entitas dalam rantai pasokan sejalan dengan penciptaan nilai yang dihasilkan.

Baca Juga: Mengenal “Transfer Pricing

Dalam struktur grup perusahaan multinasional, pada umumnya ditemui entitas dengan risiko dan fungsi yang terbatas seperti contract manufacturers, toll manufacturers, dan limited risk distributors. Entitas tersebut diberikan kewenangan pengambilan keputusan yang terbatas, namun konsekuensinya terlindungi dari dampak negatif maupun positif dari terealisasinya suatu risiko.

Dalam situasi normal, entitas dengan fungsi dan risiko terbatas seharusnya menerima laba yang relatif rendah dibandingkan entitas dengan fungsi dan risiko penuh. Dalam situasi krisis, di mana perusahaan lainnya dalam grup usaha dengan fungsi dan risiko penuh mengalami kerugian, maka konsep bahwa perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas tetap dijamin untuk memperoleh laba yang relatif rendah tapi stabil, dapat dipertanyakan.

Dalam situasi krisis seperti ini tentunya perusahaan multinasional mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Beberapa kebijakan tersebut antara lain desentralisasi dan/atau perubahan kebijakan harga. Sangat dimungkinkan perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas diberikan kewenangan oleh prinsipal untuk mengambil kebijakan darurat dan sementara untuk menjaga kelangsungan usaha. Dalam kondisi demikian apakah perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas tersebut harus menanggung risiko kerugian? Untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memang menanggung risiko, maka analisis lebih lanjut harus dilakukan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut mengendalikan risiko dan memiliki kemampuan finansial untuk menanggung risiko.

Selanjutnya, terkait penerapan ex-ante, penetapan harga transfer transaksi afiliasi untuk tahun pajak 2020 didasarkan pada kondisi pembanding pada saat pra-krisis. Hal ini menyebabkan rentang kewajaran untuk menentukan remunerasi perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas cenderung lebih besar dari pada perusahaan independen dalam situasi yang sebanding.

Untuk mengatasi keterbatasan pembanding, Wawan mengusulkan  solusi. Pertama, penggunaan profit level indicator di tingkat laba kotor karena harga pokok penjualan sebagian besar bersifat biaya variabel yang tidak terpengaruh kondisi krisis. Kedua, penggunaan full range data pembanding yang diterima. Ketiga, perubahan strategi pencarian pembanding seperti misalnya menerima data pembanding yang rugi. Keempat, perubahan periode analisis. Kelima, penyesuaian data pembanding sebagaimana diatur Paragraf 3.47 – 3.54 OECD Transfer Pricing Guidelines (TPG) 2017.

Namun, masing-masing solusi di atas memiliki ketidaksempurnaan dan hambatan dalam penerapannya. Sebagai contoh ketentuan perundangan yang berlaku masih menganut penggunaan interquartile range sebagai rentang kewajaran. Oleh karena itu, diperlukanlah pedoman kebijakan transfer pricing yang relevan di dalam situasi krisis dari otoritas pajak yang dapat memberikan panduan bagi perusahaan multinasional dalam melakukan perubahan kebijakan harga dan mencegah potensi sengketa perpajakan.

Kondisi kontraktual

Dalam melakukan perubahan kebijakan transfer pricing, perusahaan multinasional perlu meninjau kembali ketentuan dalam perjanjian terkait transaksi afiliasi yang masih berlaku sesuai dengan paragraf 1.77, 1.78, 1.88 dan 1.89 OECD TPG 2017 yang pada prinsipnya menyatakan kondisi kontraktual menjadi dasar dalam pemahaman akan alokasi fungsi dan risiko serta dalam hal ketidaksesuaian antara ketentuan kontraktual tersebut dengan perilaku aktual maka alokasi risiko berdasarkan perilaku aktual harus digunakan sebagai dasar dalam analisis kewajaran.

Baca Juga: Penerimaan Negara Terkontraksi, Defisit APBN Kian Lebar

Klausul terkait keadaan kahar dan penghentian kontrak merupakan hal-hal yang harus diperhatikan jika perusahaan multinasional hendak meninjau ulang apakah perubahan kebijakan harga telah tercakup dalam perjanjian, kondisi yang mendasari perubahan kebijakan harga tersebut, kemungkinan renegosiasi perubahan harga barang atau jasa dalam situasi tertentu di antaranya pandemi COVID-19, dan lain-lain.

Transaksi jasa intragrup

Transaksi pemberian jasa intragrup di dalam kondisi krisis dapat menimbulkan beberapa isu bagi Wajib Pajak (WP). Pertama, terhambatnya pelaksanaan pemberian beberapa jasa intragrup yang dapat menyebabkan masalah dalam pengujian eksistensi jasa tersebut. Kedua, tantangan tentang alokasi biaya yang ditimbulkan dari restrukturisasi dan pemulihan kondisi bisnis.

Dalam situasi krisis ini tantangan Wajib Pajak adalah bagaimana membuktikan kewajaran perubahan kebijakan harga, penerapan metode transfer pricing yang paling andal serta bagaimana mendokumentasikannya.

Terkait isu pertama diperlukanlah perubahan kebijakan harga di antaranya berdasarkan aktivitas aktual atau renegosiasi terhadap margin atas biaya aktual dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran. Terhadap permasalahan kedua, identifikasi atas penerima manfaat secara langsung dari kebijakan restrukturisasi tersebut sangat penting dalam pengalokasian biaya terkait kepada penerima manfaat tersebut.

Royalti dan transaksi lisensi

Pada prinsipnya penerima lisensi mengharapkan bahwa penggunaan aset tak berwujud dapat meningkatkan posisi komersial antara lain peningkatan penjualan dan/atau penurunan biaya yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan laba. Jika royalti tetap dibebankan pada saat krisis yang menyebabkan semakin tergerusnya laba bahkan kerugian maka manfaat aset tak berwujud bagi penerima lisensi dapat dipertanyakan oleh otoritas pajak. Solusi terhadap permasalahan ini adalah mengevaluasi kebijakan harga transfer yang ditetapkan apakah sejalan dengan manfaat ekonomis yang diterima oleh penerima lisensi.

Metode analisis dan pendekatan pengujian

Terkait dengan metode analisis, Wawan menegaskan bahwa analisis transfer pricing yang andal harus didasarkan pada penggambaran akurat akan kondisi transaksi afiliasi khususnya dalam kondisi krisis di antaranya informasi dan penjelasan bahwa kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan merupakan genuine losses.

Ia lantas menyarankan agar penggunaan metode transfer pricing dalam pengujian transaksi afiliasi didasarkan pada analisis kesebandingan. Dalam situasi krisis seperti ini, bila data pembanding di tingkat harga tersedia, seperti komoditas, maka data pembanding tersebut secara sempurna menggambarkan kondisi ekonomi terkini.

Selanjutnya, metode comparable uncontrolled price (CUP) dengan menggunakan harga kuotasi pasar merupakan metode yang paling andal untuk transaksi komoditas sesuai paragraf 2.18-2.22 OECD TPG 2017. Karena harga tersebut mencerminkan kondisi ekonomi paling aktual, maka dimungkinkan tidak diperlukan terjadinya perubahan kebijakan harga dalam situasi krisis ini.

Wawan menjelaskan bahwa tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dan transaksi pembanding menjadi faktor yang krusial dalam menentukan apakah pengujian segregasi atau agregasi yang harus diterapkan.

“Jika Wajib Pajak tetap menggunakan pendekatan agregasi untuk menguji seluruh transaksi afiliasi, padahal pengujian secara segregasi dapat dilakukan maka pengujian tersebut menimbulkan tidak tergambarnya faktor-faktor penyebab kerugian yang terjadi saat krisis akibat COVID-19, dan menimbulkan ketidakakuratan hasil analisis,’  imbuh Wawan.

Dokumentasi dan APA

Dokumentasi yang komprehensif disertai dokumen pendukung yang cukup atas restrukturisasi bisnis dan perubahan kebijakan harga sebagai akibat pandemi, sangatlah diperlukan. Hal tersebut berguna bagi WP untuk menginformasikan dampak krisis terhadap transaksi afiliasi kepada Otoritas Pajak.

Selanjutnya, bagi WP yang memiliki (APA) Advance Pricing Agreement dengan otoritas pajak, maka WP perlu berdiskusi dengan otoritas pajak mengenai amandemen poin-poin yang telah disepakati di antaranya perubahan asumsi kritikal.

Baca Juga: Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Manajemen arus kas

Pandemi COVID-19 telah mendisrupsi Supply Chain Management (SCM) dalam suatu perusahaan multinasional. Tantangan SCM tersebut disebabkan terjadinya volatilitas harga, turunnya produktivitas dan turunnya permintaan dari pelanggan.

 Director of Transfer Pricing Compliance and International Tax Taxprime, Dewo mengatakan, secara umum kondisi bisnis yang tidak menentu dan perlambatan secara ekonomi menyebabkan WP sedang memfokuskan pada pengelolaan cash flow dan pendanaan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. WP juga akan mempertimbangkan untuk mendapatkan pinjaman baik dari pihak afiliasi maupun dari pihak independen/bank yang dapat menimbulkan konsekuensi transfer pricing.

Terkait pinjaman dari pihak afiliasi yang disepakati dalam masa COVID-19, WP tetap perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran. Di antaranya, hak dan kewajiban yang disepakati serta kebijakan harga atas transaksi tersebut apakah juga sejalan dengan perilaku pihak independen dalam kondisi yang sebanding.

“Karena prinsipnya dalam transaksi afiliasi, analisis kewajaran dilakukan untuk memetakan dan membandingkan dengan bagaimana perspektif bisnis dalam keadaan sebanding juga terjadi. Ketika pihak afiliasi meminta pinjaman dari pihak afiliasi lainnya, maka analisis kewajaran dalam penetapan harga bunga pinjaman seharusnya juga pasti menghitung risiko gagal bayar—apakah bisnisnya rentan terhadap COVID-19 atau tidak,” jelas Dewo.

Menurut Dewo, bila pihak afiliasi berupaya mendapatkan pinjaman dari pihak bank independen dan ternyata pihak afiliasi itu belum bankable, yang biasa dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut di mata pemberi pinjaman adalah dengan cara mendapatkan garansi dari pihak afiliasi. Garansi tersebut dapat berupa garansi yang implisit maupun eksplisit. Dalam kondisi yang sebanding, pihak independen dalam memberikan garansi tersebut akan meminta remunerasi berupa guarantee fee sejalan dengan fungsi yang dilakukan dan risiko yang dihadapinya.

“Namun, sekali lagi tanpa assessment dan dokumentasi yang lengkap, transaksi afiliasi atas garansi pinjaman tersebut juga memberikan risiko tambahan kepada WP ketika menghadapi pemeriksaan pajak,” imbuh Dewo.

Baca Juga: DJP Berikan Fasilitas Pengurangan PPh Bagi Wajib Pajak yang Bantu Perangi Covid-19

Topic

Prioritas Anggaran Dorong Pemulihan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

 

Komitmen pemulihan diupayakan melalui bujet anggaran dan aneka transformasi kebijakan.

 

Pada pekan lalu, di halaman depan salah satu media cetak terkemuka, Profesor Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menulis, 2020 adalah tahun annus horribilis ‘tahun yang mengerikan’. Wabah Covid-19 memorakporandakan aspek kesehatan, sosial, ekonomi.

Namun di sisi lain, tak mustahil di 2021 menjadi annus mirabilis ‘tahun yang indah’. Keyakinan itu setidaknya berangkat dari alokasi anggaran kesehatan (vaksin), perlindungan sosial, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tahun 2021. Belum lagi rangkaian paket kebijakan pendukungnya seperti prioritas anggaran infrastruktur atau digitalisasi dan lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menilik sejarah krisis Indonesia, Hal Hill (Profesor/ekonom Australian National University) dalam buku Ekonomi Indonesia menulis, Indonesia kembali tumbuh positif di pertengahan 1999 pasca-Krisis Moneter di tahun 1998. Artinya, dulu kita membutuhkan setidaknya satu tahun untuk pulih. Padahal, di tahun 1998 itu, Bank Dunia menyatakan Indonesia “dalam keadaan krisis yang parah” dan merupakan negara yang paling “mengalami pemutarbalikan nasib yang dramatis”.

Sinyal pertumbuhan

Krisis kali ini memang berbeda, tapi pemerintah melakukan proyeksi yang sama—pulih dalam waktu kurang lebih setahun. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 5 persen di 2021. Bank Dunia meramalkan pertumbuhan kita hanya 4,4 persen. Optimisme itu Asumsi ini berangkat dari pertumbuhan pada kuartal III/2020 (Juli–September) -3,49 persen yang lebih baik dibandingkan kuartal II (April–Mei) -5,32 persen. Sinyal pertumbuhan juga terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur (sektor terbesar) yang mencapai poin 50,6 dari yang sebelumnya di bawah 50. Level PMI manufaktur di atas 50 menunjukkan aktivitas industri ini mulai melakukan ekspansi.

Untuk mengakselerasi itu, total APBN 2021 dipatok Rp 2,750 triliun, dengan alokasi khusus untuk PEN di bidang kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun. Sri Mulyani menyebut, dalam APBN 2021 khusus untuk vaksin dianggarkan Rp 18 triliun dan sisa anggaran PEN 2020 sebesar Rp 36,4 triliun.

Sementara untuk perlindungan sosial dianggarkan Rp 408,8 triliun. Kata Sri Mulyani, “Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh menteri dan lembaga yang pertama untuk program perlindungan sosial bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi, program-program perlindungan sosial akan dilakukan mulai bulan Januari.”

Ia mengatakan, pembiayaan anggaran dalam APBN 2021 mencapai Rp 1.000-an triliun. Itu dilakukan untuk mendukung restrukturisasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund.

Langkah di atas diharapkan meningkatkan akses pembiayaan untuk permodalan UMKM, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan sebagainya. Ingat, pagu PEN 2020 untuk UMKM juga masih belum seluruhnya terserap. Per 15 Desember, realisasi PEN klaster UMKM baru mencapai 92 persen, yakni Rp 106,46 triliun dari pagu Rp 116, 31 triliun.

Transformasi

Kembali merujuk buku Ekonomi Indonesia, pada pemulihan ekonomi pasca-Krisis Moneter 1998, pemerintah juga melakukan hal senada untuk fokus pada UMKM. Sepanjang 1998 hingga 2000 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 20 triliun untuk program pembangkitan ekonomi rakyat ini.

Demi mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah pun melakukan transformasi struktural—sebuah langkah yang, menurut Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin, diakui dunia. Dalam APBN 2021 transformasi struktural tecermin dari alokasi bidang infrastruktur Rp 417,4 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pariwisata Rp 14,2 triliun, pembangunan information and communication technologies/ICT kurang lebih Rp 29,6 triliun.

Transformasi struktural turut diupayakan melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Regulasi ini ini diyakini mampu menciptakan segala efek berganda untuk pemulihan dan kemajuan.

APBN 2021 juga dirancang untuk mendukung reformasi pada sektor penerimaan negara, misalnya meneruskan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)/Core Tax Administration System (CTRS) atau jamak disebut core tax. Upaya ini sangat penting untuk konsolidasi fiskal dan mengembalikan kembali kesehatan APBN.

Kesehatan APBN memang harus mendapat perhatian serius, sebab pada tahun 2023, defisit APBN akan kembali mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, yakni tidak lebih dari 3 persen. Jika itu terlanggar, peringkat Indonesia akan memburuk di mata dunia, dan itu akan berpengaruh pada minat investasi ke Indonesia di depan.

Lanjut baca

Topic

Andalkan Tujuh Program Pemulihan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah telah menetapkan tujuh program prioritas untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi yang tecermin melalui kebijakan APBN 2021.

Spirit lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain untuk kemudahan berusaha, menarik investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, UU ini menjadi harapan besar dunia usaha agar bisa bangkit lebih cepat. Melalui UU ini pula, investasi di Indonesia diharapkan bisa tumbuh dengan cepat sehingga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani mengapresiasi lahirnya UU tersebut. Menurutnya, UU Cipta Kerja adalah bentuk konsistensi, bentuk kepastian hukum bagaimana pemerintah memberikan jaminan adanya terobosan kemudahan berusaha. Namun, ia berharap, aturan pelaksanaan UU ini segera diterbitkan agar pelaku usaha semakin mudah mengimplementasikannya.”

“Hipmi memiliki harapan yang besar bagaimana aturan turunan ini konsisten dengan spirit yang dibangun di UU omnibus law ini,” kata Ajib di Jakarta, Kamis (17/12).

Menurut Ajib, agar pertumbuhan ekonomi pada 2021 bisa mencapai kisaran 4 hingga 5 persen seperti yang diharapkan pemerintah, aturan teknis di bawah UU Cipta Kerja relevan dengan aturan pokok yang telah dibuat. Apalagi Ajib menilai, tantangan ekonomi tahun 2021 tidak mudah.

Dukungan anggaran

Pemerintah telah mendesain UU Cipta Kerja ini sevisi dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Alokasi APBN tahun 2021 memang menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional, termasuk melalui transformasi struktural. Ada empat fokus kebijakan APBN 2021, yakni untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.

Seperti telah disetujui Badan Anggaran DPR RI, pada APBN 2021, pendapatan negara tahun 2021 disepakati Rp 1.743,64 triliun, terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp 1.742,74 triliun dan pendapatan hibah sebesar Rp 902,8 miliar. Sementara belanja negara disepakati sebesar Rp 2.750,02 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,54 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 795,47 triliun.

Pemerintah telah menetapkan tujuh program prioritas untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tecermin melalui kebijakan APBN 2021. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran mencapai Rp 169 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk akselerasi pemulihan kesehatan, reformasi JKN dan memastikan health security preparedness semakin baik. Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran dengan porsi terbesar—20 persen dari APBN atau mencapai Rp 550 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk memberikan penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan program internasional penilaian pelajar (PISA) dan penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta kompetensi guru.

Selanjutnya, alokasi belanja untuk perlindungan sosial mencapai Rp 421,7 triliun untuk mendukung reformasi perlindungan sosial bertahap yaitu perlindungan sosial komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi populasi masyarakat menua atau aging population.

Sektor infrastruktur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 413,8 triliun untuk penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas tertunda. Sementara alokasi untuk ketahanan pangan mencapai Rp 104,2 triliun melalui peningkatan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan food estate.

Yang menarik adalah sektor teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang mendapat porsi Rp 29,6 triliun. Pemerintah memandang, pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat dalam pembangunan dan pengembangan TIK sebagai upaya transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Maju. Anggaran itu untuk optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memberikan efisiensi, kemudahan, dan percepatan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah akan menyediakan ekosistem digital dengan alokasi anggaran Rp 29,6 triliun untuk penyediaan sarana prasarana digitalisasi, termasuk coverage layanan internet untuk mendukung UMKM agar lebih mudah mengakses pasar.

“Pemerintah mendesain UU Cipta Kerja sevisi dengan APBN 2021, terkait transformasi digital. Hal ini untuk menjawab tantangan ketika masa pandemi ruang gerak pelaku usaha terbatas untuk mencegah penularan Covid-19. Karena itu, kehadiran platform digital sangat penting,” ujar Prastowo pada diskusi tema “Klaster Perpajakan Pada UU Cipta Kerja Dan Pengaruhnya Pada Kinerja UMKM” bersama Perhimpunan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) pada Kamis, (17/12/2020).

Program strategis untuk percepatan ekonomi lainnya adalah sektor pariwisata yang pada tahun 2020 mendapat tekanan paling besar dari dampak Covid-19. Sektor ini mendapat anggaran Rp 15,7 triliun untuk mengembangkan kawasan wisata dan pengembangan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Lanjut baca

Topic

Menepis Krisis “Annus Horribilis”

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Program pemulihan ekonomi melibatkan banyak pemangku kepentingan pusat dan daerah. Komunikasi dan kerja sama yang baik menjadi kunci keberhasilan.

Selamat tinggal tahun 2020. Banyak yang menyebut tahun 2020 sebagai tahun annus horribilistahun nan mengerikan’. Bagaimana tidak, jutaan nyawa di antero dunia melayang dalam waktu hampir bersamaan karena keganasan virus korona (Covid-19). Di Indonesia, krisis ini setidaknya telah merenggut lebih dari 22 ribu jiwa. Orang-orang hidup di bawah bayang-bayang kecemasan dan ketidakpastian. Roda ekonomi pun nyaris berhenti berputar. Banyak orang kehilangan ladang pekerjaan, menambah daftar panjang jumlah pengangguran akibat masifnya gelombang PHK.

Tahun 2021 datang tanpa disambut gegap gempita perayaan. Bukan lantaran tak ada optimisme menyambut masa depan, melainkan langkah mitigasi agar setumpuk beban pekerjaan rumah melakukan pemulihan ekonomi nasional segera terselesaikan.

Pemerintah telah menetapkan program-program prioritas untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tecermin melalui kebijakan APBN 2021. Di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp 169,7 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk akselerasi pemulihan kesehatan, reformasi JKN dan memastikan health security preparedness semakin baik.

Dari total anggaran itu, sebesar Rp 60,5 triliun akan digunakan untuk vaksinasi dan penanganan Covid-19. Belakangan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebutuhan anggaran untuk vaksin bahkan bisa mencapai Rp 73 triliun.

Sektor infrastruktur juga menjadi program prioritas pemerintah untuk mengungkit ekonomi. Sebab, sektor ini berperan kunci sebagai daya ungkit melalui proyek-proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 413,8 triliun, pemerintah berharap penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Dari total anggaran itu, Rp 29,6 triliun di antaranya akan digunakan untuk membangun ekosistem digital, antara lain dengan menyediakan sarana prasarana digitalisasi, termasuk coverage layanan internet untuk mendukung UMKM agar lebih mudah mengakses pasar.

Pekerjaan rumah lainnya adalah membangkitkan kembali sektor pariwisata yang nyaris setahun belakangan mati suri. Hingga pekan kedua April 2020, sebanyak 180 destinasi dan 232 desa wisata di Indonesia ditutup akibat pandemi. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 15,7 triliun untuk memulihkan sektor pariwisata. Fokus utamanya mendorong pengembangan destinasi pada lima fokus DSP (Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang). Anggaran itu juga akan digunakan untuk pengembangan aspek atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta peningkatan promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta; pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya; serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.

Hindari tumpang tindih

Setiap kementerian dan lembaga diberikan keleluasaan menjabarkan program-program prioritas sesuai arah kebijakan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), misalnya, memiliki lima program kerja prioritas, yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, pengembangan lima destinasi wisata superprioritas, Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia, dan penyelesaian tugas khusus serta proyek strategis nasional.

Berbagai program itu tentu melibatkan kementerian lain terkait. Di sektor pengembangan wisata, misalnya, ada program pengembangan destinasi pariwisata superprioritas di lima lokasi, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara) yang juga menjadi fokus program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Demikian halnya dengan Program Ketahanan Pangan (food estate) yang melibatkan Kementerian Pertanian, dan program-program kolaboratif yang melibatkan kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah terkait. Dengan demikian, perlu komunikasi yang baik, membuang ego sektoral serta gotong royong yang terarah antar-pemangku kepentingan agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan benar-benar tepat sasaran.

Yang tak kalah penting, masing-masing program harus memiliki leading sector dengan kewenangan yang jelas dan terukur agar program berjalan sesuai yang dicita-citakan.

 

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News18 jam lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News2 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News3 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News6 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News1 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News1 minggu lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News1 minggu lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News1 minggu lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Breaking News1 minggu lalu

WIKA Raih Penghargaan 10 Juta Jam Kerja Selamat

Makassar, Majalahpajak.net – Direktur QHSE PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rudy Hartono memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved