Connect with us

Topic

Situasi Krisis dan Potensi Sengketa Pajak

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. TaxPrime

Dalam situasi serba-tidak normal, dampak pandemi COVID-19 terhadap “transfer pricing” kian nyata. Beberapa hal menimbulkan potensi sengketa perpajakan.

 

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) seperti menggugurkan harapan pemulihan ekonomi akibat perang dagang yang baru dirintis. Pandemi justru semakin melumpuhkan aktivitas ekonomi dunia karena terbatasnya interaksi sosial akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan kenormalan baru (new normal) telah membentuk pola konsumsi dan budaya kerja serba-digital

Menurut Senior Advisor Transfer Pricing and International Tax sekaligus Vice Managing Partner Taxprime Wawan Setiyo Hartono, dalam situasi serba-tidak normal tersebut, dampak COVID-19 terhadap transfer pricing semakin nyata karena hal ini menimbulkan tiga isu.

Pertama, perubahan kebijakan harga transfer akibat disrupsi rantai pasokan barang/jasa. Kedua, penurunan permintaan. Ketiga, dampak signifikan terhadap pasar keuangan yang dapat memengaruhi peningkatan biaya pendanaan. Keseluruhan isu-isu perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi menimbulkan sengketa perpajakan.

“Maka dalam situasi krisis ini tantangan Wajib Pajak adalah bagaimana membuktikan kewajaran perubahan kebijakan harga, penerapan metode transfer pricing yang paling andal serta bagaimana mendokumentasikannya dengan baik dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jelas Wawan, melalui Google Meeting, pada Senin Sore (18/5).

Penanggung risiko kerugian

Berdasarkan prinsip kewajaran, suatu remunerasi seharusnya sejalan dengan fungsi yang dilakukan, aset yang digunakan dan risiko yang ditanggung. Oleh karena itu, dalam situasi normal, kebijakan harga memainkan peranan dalam pengalokasian laba kepada masing-masing entitas dalam rantai pasokan sejalan dengan penciptaan nilai yang dihasilkan.

Baca Juga: Mengenal “Transfer Pricing

Dalam struktur grup perusahaan multinasional, pada umumnya ditemui entitas dengan risiko dan fungsi yang terbatas seperti contract manufacturers, toll manufacturers, dan limited risk distributors. Entitas tersebut diberikan kewenangan pengambilan keputusan yang terbatas, namun konsekuensinya terlindungi dari dampak negatif maupun positif dari terealisasinya suatu risiko.

Dalam situasi normal, entitas dengan fungsi dan risiko terbatas seharusnya menerima laba yang relatif rendah dibandingkan entitas dengan fungsi dan risiko penuh. Dalam situasi krisis, di mana perusahaan lainnya dalam grup usaha dengan fungsi dan risiko penuh mengalami kerugian, maka konsep bahwa perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas tetap dijamin untuk memperoleh laba yang relatif rendah tapi stabil, dapat dipertanyakan.

Dalam situasi krisis seperti ini tentunya perusahaan multinasional mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Beberapa kebijakan tersebut antara lain desentralisasi dan/atau perubahan kebijakan harga. Sangat dimungkinkan perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas diberikan kewenangan oleh prinsipal untuk mengambil kebijakan darurat dan sementara untuk menjaga kelangsungan usaha. Dalam kondisi demikian apakah perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas tersebut harus menanggung risiko kerugian? Untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memang menanggung risiko, maka analisis lebih lanjut harus dilakukan untuk mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut mengendalikan risiko dan memiliki kemampuan finansial untuk menanggung risiko.

Selanjutnya, terkait penerapan ex-ante, penetapan harga transfer transaksi afiliasi untuk tahun pajak 2020 didasarkan pada kondisi pembanding pada saat pra-krisis. Hal ini menyebabkan rentang kewajaran untuk menentukan remunerasi perusahaan dengan fungsi dan risiko terbatas cenderung lebih besar dari pada perusahaan independen dalam situasi yang sebanding.

Untuk mengatasi keterbatasan pembanding, Wawan mengusulkan  solusi. Pertama, penggunaan profit level indicator di tingkat laba kotor karena harga pokok penjualan sebagian besar bersifat biaya variabel yang tidak terpengaruh kondisi krisis. Kedua, penggunaan full range data pembanding yang diterima. Ketiga, perubahan strategi pencarian pembanding seperti misalnya menerima data pembanding yang rugi. Keempat, perubahan periode analisis. Kelima, penyesuaian data pembanding sebagaimana diatur Paragraf 3.47 – 3.54 OECD Transfer Pricing Guidelines (TPG) 2017.

Namun, masing-masing solusi di atas memiliki ketidaksempurnaan dan hambatan dalam penerapannya. Sebagai contoh ketentuan perundangan yang berlaku masih menganut penggunaan interquartile range sebagai rentang kewajaran. Oleh karena itu, diperlukanlah pedoman kebijakan transfer pricing yang relevan di dalam situasi krisis dari otoritas pajak yang dapat memberikan panduan bagi perusahaan multinasional dalam melakukan perubahan kebijakan harga dan mencegah potensi sengketa perpajakan.

Kondisi kontraktual

Dalam melakukan perubahan kebijakan transfer pricing, perusahaan multinasional perlu meninjau kembali ketentuan dalam perjanjian terkait transaksi afiliasi yang masih berlaku sesuai dengan paragraf 1.77, 1.78, 1.88 dan 1.89 OECD TPG 2017 yang pada prinsipnya menyatakan kondisi kontraktual menjadi dasar dalam pemahaman akan alokasi fungsi dan risiko serta dalam hal ketidaksesuaian antara ketentuan kontraktual tersebut dengan perilaku aktual maka alokasi risiko berdasarkan perilaku aktual harus digunakan sebagai dasar dalam analisis kewajaran.

Baca Juga: Penerimaan Negara Terkontraksi, Defisit APBN Kian Lebar

Klausul terkait keadaan kahar dan penghentian kontrak merupakan hal-hal yang harus diperhatikan jika perusahaan multinasional hendak meninjau ulang apakah perubahan kebijakan harga telah tercakup dalam perjanjian, kondisi yang mendasari perubahan kebijakan harga tersebut, kemungkinan renegosiasi perubahan harga barang atau jasa dalam situasi tertentu di antaranya pandemi COVID-19, dan lain-lain.

Transaksi jasa intragrup

Transaksi pemberian jasa intragrup di dalam kondisi krisis dapat menimbulkan beberapa isu bagi Wajib Pajak (WP). Pertama, terhambatnya pelaksanaan pemberian beberapa jasa intragrup yang dapat menyebabkan masalah dalam pengujian eksistensi jasa tersebut. Kedua, tantangan tentang alokasi biaya yang ditimbulkan dari restrukturisasi dan pemulihan kondisi bisnis.

Dalam situasi krisis ini tantangan Wajib Pajak adalah bagaimana membuktikan kewajaran perubahan kebijakan harga, penerapan metode transfer pricing yang paling andal serta bagaimana mendokumentasikannya.

Terkait isu pertama diperlukanlah perubahan kebijakan harga di antaranya berdasarkan aktivitas aktual atau renegosiasi terhadap margin atas biaya aktual dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran. Terhadap permasalahan kedua, identifikasi atas penerima manfaat secara langsung dari kebijakan restrukturisasi tersebut sangat penting dalam pengalokasian biaya terkait kepada penerima manfaat tersebut.

Royalti dan transaksi lisensi

Pada prinsipnya penerima lisensi mengharapkan bahwa penggunaan aset tak berwujud dapat meningkatkan posisi komersial antara lain peningkatan penjualan dan/atau penurunan biaya yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan laba. Jika royalti tetap dibebankan pada saat krisis yang menyebabkan semakin tergerusnya laba bahkan kerugian maka manfaat aset tak berwujud bagi penerima lisensi dapat dipertanyakan oleh otoritas pajak. Solusi terhadap permasalahan ini adalah mengevaluasi kebijakan harga transfer yang ditetapkan apakah sejalan dengan manfaat ekonomis yang diterima oleh penerima lisensi.

Metode analisis dan pendekatan pengujian

Terkait dengan metode analisis, Wawan menegaskan bahwa analisis transfer pricing yang andal harus didasarkan pada penggambaran akurat akan kondisi transaksi afiliasi khususnya dalam kondisi krisis di antaranya informasi dan penjelasan bahwa kerugian yang diderita oleh suatu perusahaan merupakan genuine losses.

Ia lantas menyarankan agar penggunaan metode transfer pricing dalam pengujian transaksi afiliasi didasarkan pada analisis kesebandingan. Dalam situasi krisis seperti ini, bila data pembanding di tingkat harga tersedia, seperti komoditas, maka data pembanding tersebut secara sempurna menggambarkan kondisi ekonomi terkini.

Selanjutnya, metode comparable uncontrolled price (CUP) dengan menggunakan harga kuotasi pasar merupakan metode yang paling andal untuk transaksi komoditas sesuai paragraf 2.18-2.22 OECD TPG 2017. Karena harga tersebut mencerminkan kondisi ekonomi paling aktual, maka dimungkinkan tidak diperlukan terjadinya perubahan kebijakan harga dalam situasi krisis ini.

Wawan menjelaskan bahwa tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dan transaksi pembanding menjadi faktor yang krusial dalam menentukan apakah pengujian segregasi atau agregasi yang harus diterapkan.

“Jika Wajib Pajak tetap menggunakan pendekatan agregasi untuk menguji seluruh transaksi afiliasi, padahal pengujian secara segregasi dapat dilakukan maka pengujian tersebut menimbulkan tidak tergambarnya faktor-faktor penyebab kerugian yang terjadi saat krisis akibat COVID-19, dan menimbulkan ketidakakuratan hasil analisis,’  imbuh Wawan.

Dokumentasi dan APA

Dokumentasi yang komprehensif disertai dokumen pendukung yang cukup atas restrukturisasi bisnis dan perubahan kebijakan harga sebagai akibat pandemi, sangatlah diperlukan. Hal tersebut berguna bagi WP untuk menginformasikan dampak krisis terhadap transaksi afiliasi kepada Otoritas Pajak.

Selanjutnya, bagi WP yang memiliki (APA) Advance Pricing Agreement dengan otoritas pajak, maka WP perlu berdiskusi dengan otoritas pajak mengenai amandemen poin-poin yang telah disepakati di antaranya perubahan asumsi kritikal.

Baca Juga: Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Manajemen arus kas

Pandemi COVID-19 telah mendisrupsi Supply Chain Management (SCM) dalam suatu perusahaan multinasional. Tantangan SCM tersebut disebabkan terjadinya volatilitas harga, turunnya produktivitas dan turunnya permintaan dari pelanggan.

 Director of Transfer Pricing Compliance and International Tax Taxprime, Dewo mengatakan, secara umum kondisi bisnis yang tidak menentu dan perlambatan secara ekonomi menyebabkan WP sedang memfokuskan pada pengelolaan cash flow dan pendanaan untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. WP juga akan mempertimbangkan untuk mendapatkan pinjaman baik dari pihak afiliasi maupun dari pihak independen/bank yang dapat menimbulkan konsekuensi transfer pricing.

Terkait pinjaman dari pihak afiliasi yang disepakati dalam masa COVID-19, WP tetap perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip kewajaran. Di antaranya, hak dan kewajiban yang disepakati serta kebijakan harga atas transaksi tersebut apakah juga sejalan dengan perilaku pihak independen dalam kondisi yang sebanding.

“Karena prinsipnya dalam transaksi afiliasi, analisis kewajaran dilakukan untuk memetakan dan membandingkan dengan bagaimana perspektif bisnis dalam keadaan sebanding juga terjadi. Ketika pihak afiliasi meminta pinjaman dari pihak afiliasi lainnya, maka analisis kewajaran dalam penetapan harga bunga pinjaman seharusnya juga pasti menghitung risiko gagal bayar—apakah bisnisnya rentan terhadap COVID-19 atau tidak,” jelas Dewo.

Menurut Dewo, bila pihak afiliasi berupaya mendapatkan pinjaman dari pihak bank independen dan ternyata pihak afiliasi itu belum bankable, yang biasa dilakukan untuk meningkatkan nilai perusahaan tersebut di mata pemberi pinjaman adalah dengan cara mendapatkan garansi dari pihak afiliasi. Garansi tersebut dapat berupa garansi yang implisit maupun eksplisit. Dalam kondisi yang sebanding, pihak independen dalam memberikan garansi tersebut akan meminta remunerasi berupa guarantee fee sejalan dengan fungsi yang dilakukan dan risiko yang dihadapinya.

“Namun, sekali lagi tanpa assessment dan dokumentasi yang lengkap, transaksi afiliasi atas garansi pinjaman tersebut juga memberikan risiko tambahan kepada WP ketika menghadapi pemeriksaan pajak,” imbuh Dewo.

Baca Juga: DJP Berikan Fasilitas Pengurangan PPh Bagi Wajib Pajak yang Bantu Perangi Covid-19

Topic

Tarik Boleh Asalkan untuk Usaha

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

BRI menyalurkan program bantuan produktif dari pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang hanya boleh ditarik untuk kegiatan usaha.

 

Pemerintah telah merealisasikan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp 2,4 juta bagi pelaku usaha mikro mulai pertengahan Agustus lalu. Program bantuan bagi 12 juta pelaku usaha mikro ini bertujuan untuk menekan dampak pandemi virus korona agar kegiatan ekonomi dapat kembali menggeliat.

Untuk tahap awalnya bantuan akan diberikan pada 9,1 juta pelaku usaha mikro dengan total anggaran Rp 22 triliun. Adapun data pelaku usaha mikro penerima program bantuan produktif ini salah satunya berasal dari data perbankan yang termasuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah salah satu bank Himbara yang mendapat tugas untuk menyalurkan BPUM kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria.

Baca Juga: BRI Siap Dukung Digitalisasi Desa

Direktur Utama BRI Sunarso mengemukakan, pihaknya telah melakukan verifikasi nasabah yang dapat memperoleh BPUM dari pemerintah, membuat kriteria, menyiapkan data dan juga sistem penyalurannya. Nasabah yang dapat memperoleh bantuan produktif ini memiliki rekening tabungan dengan saldo kurang dari Rp 2 juta dan juga sedang tidak mendapatkan kredit.

“Identifikasi data nasabah pemegang tabungan Simpedes yang belum mendapat kredit dan saldonya kurang dari Rp 2 juta ada 4,3 juta orang dan dari jumlah itu ada 1,1 juta orang yang bisa menerima lebih dulu. Selebihnya kami lakukan verifikasi by name by address,” jelas Sunarso dalam diskusi virtual, Rabu (12/8).

Adapun mekanisme penyaluran bantuan produktif usaha mikro ini dengan cara menyalurkan langsung ke rekening penerima bantuan. BRI juga mengerahkan petugas untuk menyebarluaskan program ini kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

“Bantuan produktif ini boleh ditarik kalau digunakan untuk usaha. Kami telah menyiapkan formulir bagi nasabah penerima bantuan yang ingin mengambil dananya,” jelasnya.

BRI mengerahkan petugas untuk menyebarluaskan program ini kepada nasabah yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Kredit mikro mulai tumbuh

Dalam keterangan pers yang dirilis Kamis (6/8), Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan saat ini kegiatan ekonomi di sentra-sentra UMKM mulai bergerak lagi yang ditandai dengan meningkatnya permintaan kredit dari kalangan pelaku UMKM sehingga perlu dukungan untuk percepatan pemulihan sektor usaha.

Baca Juga: BRI Gandeng Gojek Sebagai Mitra Penyalur Kredit UMKM

Fokus kegiatan tenaga pemasaran mikro BRI selama April hingga Mei yakni 80 persen restrukturisasi kredit dan 20 persen ekspansi kredit. Pada Juni, kondisi mulai bergeser menjadi 76 persen ekspansi kredit sedangkan restrukturisasi kredit hanya 24 persen.

Kegiatan ekonomi para pelaku UMKM yang mulai meningkat ini mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) BRI tumbuh kembali.

“Di Semester I 2020 BRI telah menyalurkan KUR Rp 56 triliun untuk 2 juta nasabah yang 59,3 persennya disalurkan ke sektor produksi. Ini setara 47 persen dari target KUR tahun ini senilai Rp 102,2 triliun. Kami optimistis mampu capai target dari pemerintah,” papar Supari.

Pihaknya terus berupaya melakukan terobosan untuk mendukung percepatan pemulihan UMKM, salah satunya melalui skema pinjaman baru yaitu Kupedes Bangkit yang baru diluncurkan. Produk ini bertujuan membantu nasabah mikro existing BRI yang tengah mengalami penurunan usaha dan membutuhkan modal kerja tambahan guna menghadapi transisi di masa adaptasi kebiasaan baru (new normal).

Kupedes Bangkit memberikan tenggat waktu (grace period) pembayaran pokok selama enam bulan pertama, sehingga nasabah cukup membayar bunganya saja. Pemberian tenggat waktu ini agar debitur dapat mengoptimalkan tambahan modal untuk fokus meningkatkan kembali kapasitas usahanya. Pinjaman ini juga meringankan beban para pelaku UMKM karena bebas provisi dan administrasi.

Baca Juga: UKMKM dan Keberpihakan Setengah Hati

Lanjut baca

Topic

UMKM Perlu Likuiditas dan Modal Kerja

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Membantu UMKM yang terdampak pandemi, HIPMI menjadi fasilitator antara UMKM dan pemangku kepentingan dan memberikan working capitaluntuk UMKM.

 

Pandemi Covid-19 belum juga usai. Virus ini bukan hanya berdampak bagi kesehatan, tetapi juga mengacaukan sektor ekonomi. Virus korona mengempas dunia usaha. Mulai dari industri besar hingga menghambat laju usaha sebagian besar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ajib Hamdani melihat, kontraksi ekonomi saat ini bahkan sampai mematikan sektor UMKM. Berbeda dengan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, ketika UMKM justru menjadi penyelamat krisis.

“Ketika Covid-19 masuk ke Indonesia di awal Maret lalu, justru sektor UMKM juga kena,” ungkapnya saat diwawancarai Majalah Pajak di Kantor BPP HIPMI, Selasa (01/09).

Baca Juga: JEMPUT MIMPI DI WAKTU MUDA

Ajib menilai, pandemi ini berimbas pada sisi terpenting dalam ekonomi yaitu demand dan supply. “Jadi, daya beli masyarakat ini benar-benar kehajar luar biasa, dan sisi supply-nya. Sisi supply ini berarti bagaimana perputaran ekonomi dan bisnis yang terjadi. Kalau kita lihat itu memang likuiditas yang ada di sektor bisnis ini sangat kurang,” tambahnya.

Untuk membantu pelaku UMKM, pemerintah pun telah membuat beberapa kebijakan, baik berupa pemberian relaksasi kredit, bantuan tunai, hingga insentif pajak. Namun, praktiknya, berbagai skema bantuan itu belum bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 692,2 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari anggaran PEN itu, sebesar Rp 123,46 triliun di antaranya disalurkan kepada UMKM. Dana itu diharapkan mampu membuat pelaku UMKM bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Bantuan pemerintah untuk UMKM meliputi bantuan subsidi bunga sebesar Rp 35,28 triliun, restrukturisasi kredit sebesar Rp 78,78 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp 5 triliun. Selanjutnya ada penjaminan untuk modal kerja Rp 1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp 2,4 triliun serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 1 triliun.

Sayangnya berbagai skema bantuan itu belum terserap dengan maksimal. Wakil Ketua Satuan Tugas PEN Rosan Roeslani mengatakan, hingga 31 Agustus 2020, penyerapan bantuan UMKM baru 38,42 persen atau setara Rp 47,44 triliun dari anggaran yang disiapkan Rp 123,46 triliun.

Bagaimana mungkin kita bisa men-deliver cepat dan tepat ketika database tidak jelas?

Basis data

Ajib menilai, belum maksimalnya penyaluran skema bantuan itu karena permasalahan mendasar Indonesia sejak dulu yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah masalah basis data (database). Misalnya, data tidak valid, atau bahkan terjadi tumpang tindih data antarkementerian. Begitu juga dengan sinkronisasi antara data pusat dengan data yang ada di daerah.

Baca Juga: Menyongsong Peluang sebelum Hilang

“Kalau ditanya apa hal mendasar? Database. Sekarang, bagaimana mungkin kita bisa men-deliver (bantuan itu) cepat dan tepat ketika database-nya tidak jelas?” ujar Ajib.

HIPMI mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sejumlah Rp 2,4 juta untuk 12 juta UMKM. Namun, pria kelahiran Magelang 7 Desember 1980 ini mengingatkan bahwa dalam hal teknis pelaksanaannya, pemerintah harus bisa mengombinasikan antara database yang valid dan cepat agar tidak kehilangan momentum.

“Working capital

Agar bantuan untuk sektor UMKM yang terdampak pandemi korona bisa tepat sasaran dan tersalurkan dengan maksimal, Ajib mengatakan, HIPMI fokus melakukan dua hal. Pertama, untuk kredit berjalan, HIPMI membentuk tim khusus yang bernama Pokja Relaksasi Kredit Perbankan. Pokja ini berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu seluruh pengusaha yang ada di daerah yang mengalami kesulitan likuiditas, cash flow, dan lainnya. Untuk memastikan kelancaran upaya itu, HIPMI juga membangun komunikasi yang baik dengan stakeholders (pemangku kepentingan) keuangan, mulai dari perbankan, lembaga keuangan lain, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan DPR Komisi XI.

“Kami laporkan yang terjadi di lapangan,” ujarnya. “Alhamdulillah, semua stakeholder memberikan dukungan yang positif terhadap apa yang dilakukan oleh HIPMI,” ujarnya.

Kedua, HIPMI memberikan working capital berupa alternatif penambahan pembiayaan baru kepada pelaku UKM untuk memastikan keberlangsungan bisnis menyongsong tatanan normal baru atau new normal.

Baca Juga:Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

Upaya lain yang dilakukan HIPMI adalah memberikan program literasi keuangan dan literasi digital bagi pelaku UKM. HIPMI mengajarkan cara menyusun laporan keuangan dan bekerja sama dengan platform digital seperti Bukalapak, Tanijoy, dan Fish On.

“Kita ingin mendorong para pengusaha itu bisa lebih mengeskalasi bisnisnya dan bisa naik kelas,” pungkasnya.

Lanjut baca

Topic

Mendampingi yang Susah Terdata

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Kementerian Koperasi dan UKM RI

Kemenkop UKM berupaya menyokong keberlangsungan UMKM terdampak pandemi korona dari segala sisi.

 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Tak hanya itu, UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja, sebagai instrumen pemerataan pendapatan dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai pencipta pasar baru dan sumber inovasi.

Maka, tidaklah berlebihan pada Rapat Terbatas virtual pertengahan April lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menitahkan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memitigasi dampak buruk Covid-19 terhadap keberlangsungan UMKM.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) RI, Hanung Harimba Rachman mengatakan, dampak pandemi korona dirasakan oleh Koperasi dan UMKM, baik dari sisi supply (penawaran) maupun demand (permintaan). Untuk itu, Kemenkop UKM tengah menjalankan sejumlah program sebagai upaya intervensi di kedua sisi tersebut untuk mengatasinya.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

Dari sisi penawaran, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 123,46 triliun untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus sektor UMKM. Hanung mengklaim, per tanggal 27 Agustus 2020, bantuan tersalurkan sebanyak Rp 56.503,22 miliar atau 45,76 persen.

Pada 24 Agustus lalu, Presiden Jokowi juga meluncurkan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) tahap I kepada satu juta pelaku usaha mikro. Masing-masing pelaku usaha mikro ini akan mendapatkan modal kerja sebesar Rp 2,4 juta. Anggaran BPUM sebesar Rp 28,8 triliun ditargetkan untuk 12 juta pelaku usaha mikro yang unbankable—tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan.

“Program ini diharapkan dapat menambah modal kerja yang selama pandemi ini tergerus untuk kepentingan konsumsi serta integrasi usaha mikro ke dalam sistem keuangan inklusif. Selain itu, UMKM perlu diberikan kemudahan dalam pengurusan izin usaha atau izin edar produk, serta kepastian supply bahan baku yang murah,” Ungkap Hanung kepada Majalah Pajak melalui pernyataan tertulis, Rabu (2/9).

Sementara di sisi permintaan, Kemenkop UKM membantu pemasaran produk koperasi dan UKM melalui Belanja Produk UMKM oleh Pemerintah dan BUMN yang bisa diakses melalui laman UKM dan Bela Pengadaan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Ada potensi senilai Rp 321 triliun belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk dapat dioptimalkan UMKM.

Selain itu, Kemenkop UKM juga bersinergi dengan Kemenbumn menjalankan Pasar Digital (PaDi). Program yang dirilis pada 17 Agustus lalu ini mempertemukan UMKM dengan BUMN untuk mengoptimalkan, mempercepat, dan mendorong efisiensi transaksi belanja BUMN pada UMKM.

Hanung menyebut, ada potensi setidaknya Rp 35 triliun dan 27 kategori produk UMKM yang bisa terserap. Saat ini, ada sembilan BUMN—dan secara bertahap ke BUMN lainnya—yang siap menyerap produk UMKM di berbagai kategori seperti alat tulis kantor, katering dan snack, serta pengadaan dan sewa furnitur.

Upaya lainnya, Kemenkop UKM juga melakukan onboarding digitalisasi UMKM di daerah-daerah dengan memanfaatkan katalog digital.

Baca Juga: Sunset Clause” agar UMKM Melek Pembukuan

“Katalog digital ini nantinya berisi produk UMKM serta tautan kontak penjual, sehingga dapat disebarkan dengan sederhana melalui platform chat ataupun media sosial, dan jika diklik akan langsung terhubung ke WhatsApp penjual,” terang Hanung.

Pemerintah harus membuat pajak ramah bagi UMKM. Pasalnya, hingga saat ini pelaku Koperasi dan UMKM terbilang sulit tertib administrasi pajak karena keterbatasan pengetahuan dan SDM.

Dilema data

Hanung menyampaikan, hingga saat ini tidak ada satu pun kementerian atau lembaga yang memiliki data lengkap UMKM, khususnya usaha mikro yang jumlahnya mencapai 63 juta pelaku.

“Mayoritas jumlah pelaku usaha pada level mikro, karakteristiknya sangat dinamis dan subsistence (hanya cukup untuk bertahan); perubahan jenis usaha yang dilakukan, dan pelaku yang mudah berpindah domisili, sehingga membuat pemerintah kesulitan melakukan pendataan,” imbuh Hanung.

Untuk itu, Kemenkop UKM memanfaatkan, menghimpun sekaligus konsolidasi data dengan berbagai pihak mulai dari Kementerian/Lembaga, perbankan, hingga dinas daerah.

“Kami jadikan momen ini untuk konstruksi data secara komprehensif, dengan melakukan cleansing data bersama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), sehingga data yang dihasilkan tetap prudent.”

Sekaligus, Hanung juga menampik anggapan tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah yang tak harmonis dalam pengumpulan data pelaku UMKM.

Baca Juga: Teten: Big Data UMKM Parah, Kami Sulit Ambil Kebijakan

“Kemenkop UKM berkoordinasi cukup baik dengan pemerintah daerah secara formal dan informal, seperti membuat kelompok kerja pelaksanaan program. Hal tersebut didukung oleh Kementerian Dalam Negeri. Saat ini memang sulit dilakukan pendataan (langsung) karena penerapan physical distancing, karena itu Kemenkop UKM menghimpun dari berbagai sumber data.”

Pendampingan

Selain data, Hanung pun menuturkan kendala-kendala lain pada awal penanganan pandemi Covid-19, yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran. Misalnya saja, kesiapan institusi menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga negara lain.

Tantangan lainnya yakni kaidah pemerintah atau regulasi yang terlalu rigid (kaku) dalam pelaksanaannya; adanya kekhawatiran dalam pengambilan keputusan akibat permasalahan hukum dalam krisis-krisis ekonomi sebelumnya; serta program bertujuan ganda atau multi-objective, seperti program subsidi Kredit Usaha Rakyat yang dikaitkan dengan mendorong perluasan Wajib Pajak.

Namun, Hanung memastikan bahwa kendala-kendala itu telah tertanggulangi dengan adanya perbaikan regulasi dan kesiapan institusi; rasionalisasi tujuan, dan penyederhanaan prosedur pelaksanaan program; serta pengawalan lembaga-lembaga terkait dalam penyiapan, pelaksanaan, dan evaluasi program sehingga dapat tepat sasaran juga aman secara hukum. Sementara, realisasi bujet yang tidak terserap perlu dilakukan redesign kebijakan atau inisiatif baru.

Hanung juga berpendapat pemerintah harus membuat pajak ramah bagi UMKM. Pasalnya, hingga saat ini pelaku Koperasi dan UMKM terbilang sulit tertib administrasi pajak karena keterbatasan pengetahuan dan SDM. Berdasarkan data yang dirangkum Kemenkop UKM, hingga akhir tahun 2019 tercatat baru 2,3 juta UMKM dari total 64 juta UMKM atau 3,5 persennya saja yang memiliki NPWP aktif dan patuh pajak.

Sebetulnya, Kemenkop UKM sudah menyiapkan pendampingan kepada UMKM dalam pengelolaan administrasi keuangan. Namun, untuk meningkatkan citra pajak yang ramah terhadap UMKM, Hanung menyatakan perlunya diberi perlakuan yang berbeda antara usaha besar dan UMKM.

Baca Juga: Insentif Pajak untuk Koperasi dan UMKM

“Perlu citra yang lebih baik terkait pajak di masyarakat, pemerintah mencoba hadir di masyarakat dengan memberikan advokasi dan sosialisasi yang intensif terkait pajak kepada pelaku usaha. Selain itu, pembayaran pajak untuk UMKM jangan bersifat mandatory, tetapi lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.”

Di akhir pernyataan, Hanung berharap masyarakat bisa menjalankan protokol kesehatan sehingga dapat mendukung upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Masyarakat juga harus belanja produk dalam negeri agar perekonomian dapat terus bergerak, dan mencegah resesi ekonomi.

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer