Connect with us

Feature

Serius Berhumor

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Ihik3

Humor lebih dari sekadar lelucon yang dinikmati sambil lalu, tapi alat komunikasi efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat.

“Kalau Anda melihat singkatan Ihik3, artinya Anda harus membaca ‘Ihik-Ihik-Ihik’. Boleh sambil menahan senyum atau ketawa ngikik.”

Begitulah kalimat pembuka yang tertera dalam lembar profil Institut Humor Indonesia Kini atau biasa disingkat Ihik3 yang tertera pada laman situs resminya. Membaca itu, paling tidak kita akan mesem sendiri. Dan itu bagus karena membuat orang tersenyum adalah ibadah. Bagi Anda yang kehilangan senyum atau tawa, bergegaslah ke markas Ihik3 di Menara DDTC, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Anda akan dibuat ngikik tanpa beban, sekaligus terhenyak saat menyadari betapa seriusnya humor saat dikaji sebagai disiplin ilmu.

Ihik3 adalah pusat kegiatan humor yang mengelola humor secara serius dan profesional berbasis pengalaman, ilmu pengetahuan, dan riset yang komprehensif. Lembaga ini didukung oleh literatur dari dalam maupun luar negeri dan ditangani para praktisi dan akademisi peminat humor.

Ihik3  lahir dari gagasan Danny Septriadi, Darminto M Sudarmo, dan Seno Gumira Ajidarma. Dua nama terakhir ini cukup familier di dunia seni. Seno adalah sosok sastrawan kawakan yang karya-karyanya tak asing lagi. Puluhan novel dan cerpen sastra telah ia bukukan. Salah satu karya yang memukau adalah Cerpen “Sepotong Senja untuk Pacarku”. Seno kini juga aktif menulis di berbagai media tentang kebudayaan kontemporer. Sayang, saat Majalah Pajak berkunjung ke markas Ihik3 pada Kamis sore (24/10), pria kelahiran Boston, AS 19 Juni 1958 ini tak bisa datang—mungkin sedang berada di alam humor, memotong senja untuk diberikan kepada pacarnya.

Selain dunia sastra, Seno juga sangat peduli pada seni humor. Ia telah meneliti banyak karya kartun maupun komik yang jarang terpikir oleh peneliti lain. Di mata Seno, humor seperti musik jazz—meliuk-liuk, mendesis-desis, mendadak-dadak; tak bisa diduga, tak bisa ditebak bagaimana akhirnya.

Darminto M Sudarmo pun hari itu tak bisa hadir. Pria kelahiran Kendal, Jawa Tengah 1956 ini adalah wartawan, sekaligus kartunis. Ia juga menulis buku aneka lelucon dan kajian tentang humor. Sampai saat ini ia masih setia menjadi pewarta yang sigap menarikan jemarinya di atas papan ketik komputernya—tak peduli kini orang lebih suka menonton Youtube daripada membaca berita.

Berbeda dengan Seno dan Darminto, profesi Danny Septriadi bisa dikatakan sama sekali jauh dari dunia seni. Danny adalah praktisi sekaligus akademisi di bidang perpajakan. Menyandingkan kata pajak dan humor sekilas seperti menyandingkan bumi dan langit. Bagaimana tidak, perpajakan adalah bidang yang identik dengan angka dan hitung-hitungan njlimet, sementara humor sebaliknya. Namun, di situlah kejelian Danny menunjukkan bahwa humor bisa masuk ke ranah mana saja, disajikan dan dan dinikmati oleh siapa saja.

Pengajar Pajak Internasional di Magister Akuntansi Universitas Indonesia itu mengatakan, kehadiran Ihik3 tak lain untuk membantu orang agar mempunyai kemampuan secara mandiri untuk mengembangkan dan mengaplikasikan humor dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam menjalankan kegiatan profesinya.

Selain Danny, hari itu kami ditemani oleh Chief Executive Officer Ihik3 Novrita Widiyastuti dan Yasser Fikry, Chief Creative Officer Ihik3. Novrita yang biasa dipanggil Novri ini adalah akademisi, pegiat serta periset humor yang memasukkan humor sebagai bahan skripsi dan tesisnya. Perempuan kelahiran Jakarta, 1 November 1979 sudah menyukai humor sejak remaja. Ketertarikan Novrita tentang humor berangkat dari masih sedikitnya orang yang mau mengkaji humor secara serius.

“Humor itu penting diterapkan di kehidupan sehari hari karena banyak sekali manfaatnya, terutama untuk kesehatan. Penelitian dan buku kajian humor saat ini masih sedikit sekali di Indonesia,” tutur Novrita.

Senada dengan Novrita, Yasser Fikry pun memandang, humor sangat penting dan harus disikapi dengan serius.

“Humor itu serius. Dari mana seriusnya? Dari segi persiapan. Humor itu ya harus baca, humor itu harus cerdas, dan cuma orang cerdas yang bisa memahami dan melakukan tindakan yang humoris, karena saat dia bisa men-deliver materi humor, orang bisa tertawa,” tutur Yasser.

 

Untuk inklusi kesadaran pajak

Belakangan ini Direktorat Jenderal Pajak tengah gencar membangun kesadaran pajak bagi generasi muda Indonesia melalui pendidikan inklusi. Menurut Danny, DJP perlu mengaplikasikan humor sebagai sarana sosialisasi perpajakan agar pesannya lebih sampai kepada masyarakat. Ia pun mengutip pendapat dua ahli yang meneliti soal humor.

“Menurut Avner Ziv, humor dapat mengubah atau mereformasi masyarakat. Sementara Berger mengatakan, humor tidak hanya digunakan untuk menyampaikan informasi atau berbagi makna, tetapi juga dapat menciptakan sebuah hubungan saling percaya, sehingga mengurangi rasa saling curiga, kemudian timbul kesukarelaan membayar pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi sengketa,” kata Danny.

 

Danny menilai, salah satu cara untuk kampanye inklusi kesadaran pajak menggunakan humor patut dipertimbangkan. Sejak 2017, Ihik3 telah meneliti mengenai humor generasi milenial.  Artinya, Ihik3 bisa membantu menyukseskan program DJP dengan menyuplai data jenis humor yang tepat bagi mereka.

“Kami melihat, mereka (milenial) suka tipe yang absurd, menggunakan meme, menggunakan ilustrasi. DJP bisa menggunakan itu untuk kampanye inklusi kesadaran pajak. Karena generasi milenial jadi sasaran DJP untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak, kalau diminta kami juga bisa kolaborasi,” tandas Danny.

Raih Muri

Keseriusan Ihik3 mengkaji humor diwujudkan melalui berbagai upaya. Di kantor, ratusan buku, majalah, dan jurnal penelitian bertema humor memenuhi rak-rak The Library of Humor Studies, perpustakaan yang didirikan Ihik3. Maret lalu, perpustakaan itu menyabet rekor dunia dari Museum Rekor Indonesia (Muri) sebagai Perpustakaan Kajian Humor Pertama tak hanya di Indonesia, tapi juga dunia.

Untuk menunjang misinya memasyarakatkan humor dan menghumorkan masyarakat, untuk menjadikan Indonesia yang lebih Jenaka, Ihik3 juga memperkenalkan humor ke berbagai institusi, baik institusi pendidikan, perusahaan maupun pemerintahan.

Di kampus-kampus, Ihik3 menghadirkan beberapa pengajar tamu ternama yang punya minat seni dan humor seperti Maman Suherman, Agus Noor, Mice, dan Budiman Hakim.

“Diharapkan, mahasiswa dapat menggunakan humor untuk menyampaikan pesan yang diakhiri dengan membuat kajian humor di jurnal ilmiah dan tugas akhir,” tutur Novrita yang juga berprofesi sebagai dosen.

Ihik3 juga menggagas program-program pelatihan untuk memaksimalkan aplikasi humor. Ada tiga program unggulan, yaitu Workshop Humor at Work—humor dalam pekerjaan, mengurangi stres dan menjadi bagian dari kepemimpinan; Workshop Public Speaking—humor untuk melatih kemampuan berbicara di depan umum dengan memasukkan unsur humor; dan Workshop Humor Quotient untuk melatih kemampuan praktis mengembangkan dan menggunakan humor di dalam kehidupan sehari-hari.

Feature

Petani, Pemegang Kunci Kedaulatan Pangan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Mengatasi persoalan pangan harus dimulai dengan meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani.

 

“Dulu tanah di sini adalah lahan-lahan petani. Namun, banyak dijual kepada orang luar daerah yang bukan petani—untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jadi, sebagian kami beli lagi untuk mencegah lahan dikonversi. Kami pertahankan sebagai lahan pertanian,” tutur Profesor Andreas saat Majalah Pajak berkunjung ke kantor Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB) Bogor akhir Juli lalu.

Pagi itu, usai berbincang tentang isu kedaulatan pangan di Indonesia, Guru Besar Institut Pertanian Bogor bernama lengkap Dwi Andreas Santosa itu mengajak kami menyambangi petak-petak sawah yang berada di belakang kompleks kantor ICBB. Udara segar di areal persawahan Situgede, Bogor Barat kali itu melegakan rongga saluran pernapasan kami yang tertutup masker. Mata kami tertuju pada rumpun tanaman padi yang tumbuh subur bak hamparan permadani hijau. Sisa-sisa bulir embun di pucuk-pucuk daun padi tampak berkilauan memantulkan cahaya matahari pukul sembilan pagi.

“Satu bulan lagi panen,” tutur pria yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) itu. “Varietas Mentik Wangi dari jaringan tani AB2TI Karanganyar (Jawa Tengah). Benih ini dalam proses seleksi di sekretariat nasional AB2TI Bogor,” lanjutnya.

Lahan itu membentang seluas 1,3 hektare dan dibelah oleh aliran sungai kecil. Di lahan itu, pria kelahiran Blora 27 September 1962 itu membangun ICBB Foundation, sebuah lembaga riset nirlaba yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan biodiversitas dan bioteknologi untuk memajukan pertanian di Indonesia.

Baca Juga: Petani Muda Agen Pembangunan

Ada empat fasilitas utama yang dimiliki oleh ICBB. Pertama, Enviromental Biotechnology Laboratory (EBL)-ICBB, yakni laboratorium riset dan pengujian terintegrasi yang hingga saat ini menjadi rujukan Kementerian Pertanian RI dan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium penguji sejak tahun 2014 silam. Laboratorium ini menangani analisis mikrobiologi, kimia-biokimia, dan molekuler untuk sampel tanah, air, pupuk, dan mikroba. Fasilitas kedua adalah ICBB Culture Collection for Microorganisms and Cell Cultures (ICBB-CC), yakni fasilitas koleksi kultur dan isolat mikroorganisme, seperti bakteri, fungi, mikroalga, dan plasmid.

Fasilitas ketiga adalah ICBB Nursery. Unit yang menangani produksi dan penyediaan bibit unggul tanaman Jati Solomon ICBB1 hasil teknologi kultur jaringan. Pohon jati ini memiliki keunggulan kualitas kayu sangat baik—Grade A+, dibandingkan dengan kayu jati pada umumnya.

Selain ketiga fasilitas tersebut, ICBB juga melakukan riset dan pengembangan berkelanjutan serta produksi seri pupuk hayati PROVIBIO®, pupuk hayati yang oleh Kementerian Pertanian RI pernah dinobatkan sebagai pupuk terbaik.

Dengan fasilitas lengkap itu, banyak lembaga pemerintah atau swasta yang memanfaatkan produk ICBB atau menggunakan jasa untuk melakukan berbagai kajian atau analisis untuk kebutuhan mereka. ICBB juga merupakan surga bagi para mahasiswa untuk melakukan riset atau penelitian, terutama mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang ilmu pengetahuan alam, khususnya pengembangan teknologi pertanian.

Independen

Peraih gelar doktor dari Life Sciences Braunschweig University of Technology, Jerman ini membebaskan lembaga nirlaba yang ia nakhodai itu dari berbagai macam model penggalangan dana atau masuknya donatur.

“Kami tidak mau nantinya malah disetir, ‘kamu harus begini, harus begitu’. Itu yang kami tidak mau. Saya tekankan ke pegawai-pegawai di sini juga bahwa kita harus mampu mandiri. Dan ternyata bisa,” ucap Andreas.

Baca Juga: Membebaskan UMKM dan Petani dari Impitan Ekonomi

Untuk menjadi mandiri, laboratorium bioteknologi lingkungan ICBB pun menjual produk-produk penunjang pertanian dan membuka beberapa jasa pelayanan komersial. Misalnya, jasa pelatihan untuk bioremediasi, pengomposan, identifikasi DNA; isolasi dan pemurnian benih; analisis kimia dan fisika untuk sampel pupuk, tanah dan air; analisis mikrobiologi; dan analisis lingkungan, seperti Total Petroleum Hydrocarbon, kualitas air, dan logam-logam berat.

Prihatin nasib petani

Sebagai ilmuwan di bidang pertanian, Andreas sejak dulu sangat dekat dengan para petani. Ia selalu prihatin dengan ketidakberpihakan para kapitalis terhadap nasib petani. Padahal, petani adalah pilar penting penentu kedaulatan pangan di Indonesia. Untuk itu, sesuai dengan bidang keilmuan yang ia miliki, bersama rekan-rekan sejawat, Andreas pun berusaha memecahkan masalah pokok yang dihadapi para petani Indonesia. Misalnya, soal benih, pupuk, pestisida.

“Harga pembelian pemerintah (HPP) sering digunakan oleh tengkulak untuk mematok harga di tingkat petani.

Pada 2011 lalu, misalnya, Andreas berembuk di Bali dengan para petani dan rekan ilmuwan untuk mendirikan Indonesian Farmer Seed Bank, bank benih yang didedikasikan untuk petani. Ia juga mengembangkan benih hortikultura bersama kalangan ilmuwan untuk disebarkan ke petani. Sementara untuk mengatasi masalah pupuk dan pestisida, Andreas mengembangkan pupuk hayati berbahan mikroorganisme dan menciptakan biopestisida hayati dan biofungisida berlabel PROVIBIO.

Untuk menyebarluaskan produk-produk itu, alumnus Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta, ini bersama sejawatnya hanya memproduksi master kulturnya, lalu diserahkan kepada kelompok tani. Merekalah yang memproduksi massal, menjualnya, dan uangnya bisa digunakan untuk pengembangan organisasi. Dari distribusi itu, Andreas hanya menyisihkan persentase sangat kecil untuk pengembangan riset.

Andreas juga selalu ringan untuk turun tangan ketika para petani berhadapan masalah hukum dengan para kapitalis. Misalnya ketika 14 petani pemulia tanaman jagung di Kediri harus berurusan dengan pengadilan dan masuk penjara dikarenakan dianggap melanggar UU No 12 Th 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Para petani itu didakwa menyimpan, mengedarkan dan memperjualbelikan benih tanpa izin dan label. Pada saat itu, Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman, tidak mengizinkan petani untuk memuliakan benih-benih tanaman pangan. Pemerintah seolah hanya menempatkan petani sekadar sebagai produsen sekaligus konsumen pangan. Tugasnya hanya menanam, merawat, memanen dan hasilnya untuk makan dan dijual—dengan harga tak seberapa—untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Baca Juga: Mental dulu, Baru Modal

“Saya datang ke sana, ngobrol. Mereka minta tolong supaya tidak dikejar-kejar lagi oleh polisi agar seluruh benih diserahkan,” tutur Andreas.

Berangkat dari peristiwa itu, tahun 2011, Andreas pun membantu memperjuangkan peninjauan kembali (judicial review) UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman sebagai saksi ahli. Andreas menilai, peraturan ini memiliki celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu.

“Benih adalah kehidupan. Benih ini menentukan 60 persen keberhasilan atau kegagalan usaha tani. Artinya, bila menguasai benih maka menguasai kehidupan, sehingga banyak pihak di seluruh dunia—pemodal, maupun yang lainnya—berusaha menguasai benih,” tukas Andreas.

Upaya peninjauan kembali pun dikabulkan oleh MK sebagian. UU itu akhirnya menetapkan penyebaran benih memang harus mendapatkan izin dari pemerintah, tapi untuk petani kecil dikecualikan. Sayangnya, tahun lalu terjadi hal serupa. Tengku Munirwan, seorang keuchik (pemimpin desa) sekaligus pemimpin BUMDes Meunasah Rayeuk Kecamatan Nisam, Aceh Utara nyaris meringkuk di tahanan Polda Aceh setelah ditetapkan sebagai tersangka karena mengembangkan benih padi IF8 yang belum dilepas varietasnya dan belum disertifikasi (berlabel). Untungnya, Munirwan batal masuk penjara karena kala itu ada demonstrasi besar-besaran. Kasus itu menjadi isu nasional karena benih padi yang berasal dari pemulia benih anggota AB2TI Karanganyar itu jika dikembangkan mempunyai potensi hasil yang tinggi, mencapai 13 ton GKP per hektare. Dengan inovasi itu, Desa Meunasah Rayeuk bahkan sempat terpilih menjadi juara II Nasional Inovasi Desa yang penghargaannya diserahkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.

Serangkaian peristiwa itu membuat Andreas sangat prihatin dengan nasib para petani. Padahal, kunci kedaulatan pangan ada pada kesejahteraan petani. Ia berharap pemerintah benar-benar menunjukkan keberpihakan yang serius terhadap petani, seperti memerhatikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah maupun beras, dan pemberian bantuan yang tepat sasaran.

“HPP ini penting sering kali digunakan oleh tengkulak untuk mematok harga di tingkat petani.”

Selain dengan aksi nyata, keprihatinan Andreas juga diwujudkan dengan penampilannya sehari-hari. Hampir di setiap kesempatan, lelaki berkacamata ini selalu mengenakan pakaian hitam. “Saya hampir di setiap kesempatan selalu pakai pakaian hitam. Karena ada pemberontakan dalam diri saya—kenapa petani kecil ini semakin lama semakin terpuruk.”

Baca Juga: Membebaskan UMKM dan Petani dari Impitan Ekonomi

 

Lanjut baca

Feature

Kebudayaan itu Investasi, bukan Biaya

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Kebudayaan adalah fondasi cara membangun negara, manusia, dan bangsa di dalamnya. Kebudayaan, menurut Radhar Panca Dahana, adalah penanaman modal untuk membangun manusia nan kreatif dan tidak korup.

 

Waktu iftar kira-kira masih kurang satu jam lagi ketika kami sampai di kediaman Radhar Panca Dahana di bilangan Pamulang, Tangerang Selatan, pekan terakhir Ramadan lalu. Mengenakan kaos oblong merah, pria kelahiran Jakarta, 26 Maret 1965 itu menemui tim Majalah Pajak di ruang tamu. Setelah mempersilakan kami duduk, ia merebahkan tubuhnya di kursi panjang.

Tubuhnya mulai terlihat ringkih. Apalagi, sejak hampir dua puluh tahun lalu, ia sudah divonis gagal ginjal kronis—acute renal failure dan cronic renal failure. Tahun 2001 silam, sepasang ginjalnya oleh dokter dinyatakan mati. Sejak saat itu, selama tiga kali seminggu pria yang dikenal publik sebagai sastrawan dan budayawan itu harus rutin melakukan hemodialisis yang melelahkan. Sampai hari ini, tiada hari yang ia lewati tanpa gangguan dua hingga tiga macam penyakit dari belasan efek samping yang didapatkan setelah proses cuci darah itu.

“Dua bulan lalu, pada saat selesai cuci darah, saya tiba-tiba blank, tidak ingat apa-apa. Huruf-huruf pun saya lupa. Menulis itu bagaimana caranya, saya lupa. Setelah peristiwa itu, ketika ada SMS/WA masuk, anak saya yang menuliskannya. Sekarang saya sedang berusaha keras memulihkan ingatan saya,” tutur Radhar, Sabtu (23/5).

Baca Juga: Lewat Seni Kepatuhan Tergali

Raga Radhar boleh saja mulai lemah. Namun, sorot matanya yang tajam menyala jelas menunjukkan bahwa ia tak pernah kalah melawan sakit yang dialaminya. Ketika bicara tema budaya ia selalu serius. Kritiknya lugas dan sering kali pedas, memerahkan telinga yang dikritiknya. Namun, semua itu semata-mata ia lakukan karena rasa cintanya terhadap budaya Indonesia dan dorongan kuat untuk merawat serta memajukannya.

“Kecintaan saya terhadap budaya adalah panggilan hidup. Hidup saya sudah saya wakafkan untuk memperjuangkan kebudayaan itu. Saya tidak ada pamrih, tidak minta apa-apa. Jadi kere juga enggak masalah. Saya tidak mau ada siapa pun atau apa pun yang membuat saya tidak istikamah dengan perjuangan saya.”

Budaya adalah fondasi

Awal tahun lalu, tepatnya 21 Januari 2020, harian Kompas menerbitkan tulisan Radhar yang berjudul “Sakratul Maut Seni-Budaya”. Lewat kritik tajam itu Radhar menumpahkan kekesalannya atas ketidakpedulian pengambil kebijakan dan elemen bangsa lainnya dalam merawat dan memajukan kebudayaan di negeri ini. Dari rezim satu ke rezim lainnya, perhatian dan keberpihakan pemerintah terhadap kebudayaan menurut Radhar masih sangat rendah. Budaya cenderung dijadikan objek yang perlu dieksploitasi dan dimanipulasi.

Puluhan tahun memperjuangkan kebudayaan menjadi fondasi cara kita membangun negara, manusia dan bangsa di dalamnya, hasilnya hampir nihil bahkan negatif,” tulis Radhar. “Kebudayaan, terutama seni sebagai bagian vital di dalamnya masih dipandang dan diposisikan sebagai objek yang perlu dieksploitasi dan dimanipulasi.”

Ketidakpedulian itu menurut pria yang tahun 1996 lalu dinobatkan sebagai Seniman Muda Masa Depan Asia versi Nippon Hoso Kyokai (NHK), Jepang itu terlihat dari banyak hal. Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), misalnya, Radhar mempertanyakan bagaimana pemerintah hendak dianggap mementingkan seni budaya dengan hanya menganggarkan Rp 2.000 per kepala dalam APBN. Anggaran itu jauh dari cukup untuk mengurus semua hal yang berhubungan dengan kepentingan seni budaya yang terdiri dari jutaan seniman, puluhan taman budaya dan ribuan sanggar hingga museum, dan situs-situs purbakala.

Padahal, tulis Radhar, SBY kala itu juga diketahui publik banyak membuat pertunjukan karya seni, melalui lagu, puisi hingga drama. Tetapi seni dan kebudayaan secara umum yang substantif membentuk kedalaman manusia, karakter dan integritasnya tinggal menjadi omong kosong atau retorika murahan. Tokoh-tokoh yang menjadi menteri urusan itu juga tidak memahami,” kritik Radhar.

Baca Juga: Ketika Budaya Lahir Kembali

Karenanya, pada era SBY Radhar pernah meminta pemerintah untuk menambah alokasi anggaran dana untuk memajukan bidang kebudayaan. Permintaan itu pun dipenuhi. Dari yang semula hanya ratusan miliar menjadi Rp 1,5 triliun. Namun, hingga era pemerintahan saat ini, anggaran untuk kebudayaan tidak naik signifikan.

“Hidup saya sudah saya wakafkan untuk memperjuangkan kebudayaan. Saya tidak ada pamrih, tidak minta apa-apa. Jadi kere juga enggak masalah.”

Lewat tulisan itu, Radhar juga mengkritik keras rencana Gubernur DKI Jakarta terkait kebijakan revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM melalui rencana pembangunan hotel bintang lima di kompleks TIM dan menjadikan kawasan kebudayaan itu sebagai pusat komersial. Bagi Radhar, TIM adalah tempat berkebudayaan dan berkesenian. Memang, salah satu alasan dibangunnya hotel di TIM adalah agar ada pendapatan yang masuk untuk kemudian digunakan membiayai kegiatan kebudayaan. Namun, menurut Radhar, adalah cara berpikir yang keliru jika TIM dianggap membebani keuangan negara.

“Kebudayaan bukan cost, melainkan investasi untuk membangun manusia menjadi manusia-manusia kreatif yang tidak korup, tidak kolutif,” kata Radhar.

Selain itu, Radhar juga menyesalkan keputusan pemerintah soal perampingan direktorat pada Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Perubahan struktur direktorat kebudayaan dan dihapusnya direktorat kesenian membuat ia khawatir akan lahirnya kebijakan kebudayaan yang tidak konstruktif. Dengan digantinya direktorat kesenian dan munculnya direktorat film, musik dan media baru ia khawatir kesenian klasik dan tradisional yang sejak lama membentuk jati diri bangsa ini akan hilang tergerus arus globalisasi yang berada dalam cengkeraman kapitalisme.

Tentu saja tidak semua orang sependapat dengan kritik Radhar itu. Apalagi budaya memang terbentuk dari banyak unsur yang rumit. Begitu kompleks, abstrak, dan luas sehingga setiap orang pun bisa melihat dari sudut pandang, cara pikir dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda.

Ketelanjuran

Radhar mengatakan, setiap zaman akan melahirkan kebudayaan yang adaptif. Tidak ada kebudayaan yang statis atau permanen. Namun, perkembangan kebudayaan seyogianya harus tetap berakar pada karakter dan jati diri bangsa. Sebagai bangsa bahari, sejak ribuan tahun lalu karakter masyarakat Nusantara memiliki sifat dasar terbuka dan mau menerima perbedaan. Akrab dengan kebebasan, kesetaraan, toleransi-akseptasi, persaudaraan, kosmopolitan, interkultural dan multikultural.

Nilai-nilai itu merupakan realitas karakter sejati bangsa Indonesia yang membentuk budaya primordial atau orisinal suku-suku bangsa di Nusantara. Sayangnya, kedatangan penjajah dari daratan Eropa yang menjajah negeri ini merusak budaya Nusantara dengan budaya kontinental yang ditanamkan selama ratusan tahun di Nusantara. Baik melalui pendidikan, cara berpikir, berperilaku, menempatkan pribumi sebagai inlander, dan lain-lain. Alhasil, menjadi ketelanjuran peradaban yang sebagian sudah tidak bisa diperbaiki.

Baca Juga: Bayar Pajak Cermin Etika Pribadi

“Kehidupan berbangsa, berbudaya, bernegara itu diatur oleh cara hidup, teori dan lain-lain yang bukan milik kita. Misalnya, sistem politik, sistem hukum kita, sampai dengan sistem beribadah, bereksistensi memahami Tuhan, bertauhid itu semua berubah dari dasar-dasar yang kita miliki ke dasar baru yang berdasar kepada kebudayaan kontinental,” tutur pria yang pernah menempuh pendidikan di Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Perancis ini.

Pemerintah, dengan cita-cita revolusi mental dan upaya mengembalikan kejayaan maritim merupakan upaya yang sangat bagus. Sayangnya, menurut Radhar, pendekatan pembangunan yang dilakukan masih berlatar belakang pola pikir kontinental.

Lanjut baca

Feature

Aroma Perjuangan di Sekilo Kopi

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok Pribadi

Berawal dari jualan satu kilogram kopi, kini ia menjadi pengusaha yang mampu menembus pasar Eropa dan Amerika.

Eni Wartuti tak sempat merasakan indahnya menghabiskan masa sweet seventeen bersama orang-orang tersayang layaknya remaja lain. Usianya baru genap 17 tahun saat ia harus meninggalkan kampung halamannya. Pada usia belia, perempuan asli Kebumen, Jawa Tengah ini terpaksa menjadi pekerja migran demi meringankan beban ekonomi keluarganya. Ia tak ingin adik-adiknya juga putus sekolah sepertinya.

Sulitnya ekonomi memang membuat Eni tak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ia harus puas hanya mengantongi ijazah SMP yang untuk bisa membawanya pulang pun lebih dahulu harus menjadi buruh di Kota Bandung.

Setelah bisa menebus ijazah yang ditahan sekolah karena administrasi, Eni memutuskan pergi ke Arab Saudi melalui perusahaan jasa penyalur tenaga kerja Indonesia. Kala itu tahun 1998, tepat ketika dunia tengah dilanda krisis moneter 1998. Di sana, Eni bekerja selama dua tahun, lalu kembali ke tanah air. Beberapa bulan tinggal di kampung halaman, perempuan tomboi kelahiran 27 Juni 1981 ini memutuskan untuk kembali bekerja di luar negeri. Kali ini ia mencoba peruntungan di Taiwan.

Dua tahun kemudian ia kembali ke Indonesia. Sama seperti sebelumnya, ia tidak betah tinggal berlama-lama di negeri sendiri. Akhirnya pada 2003, Eni merantau ke Hong Kong. Selama tinggal di Negeri Beton inilah cakrawala pandang Eni mulai berubah. Kultur masyarakat Hong Kong yang menjunjung tinggi kedisiplinan, kerja keras, dan sangat menghargai waktu itu akhirnya memengaruhi etos kerja Eni.

Baca Juga: UKMKM dan Keberpihakan Setengah Hati

Di sela-sela bekerja, Eni mulai aktif bersosialisasi dengan pekerja migran Indonesia lainnya. Ia juga ikut berorganisasi dan mulai mengikuti seminar dan pelatihan pengembangan diri di Hong Kong. Di sana pulalah akhirnya jiwa wirausaha Eni mulai muncul. Saat libur bekerja Eni mulai berjualan produk hasil industri kreatif asal Indonesia, seperti pakaian batik, tas kulit, dan kerajinan lainnya.

“Saya mengambil barang dari Indonesia. Sampai Hong Kong saya jual dengan harga bisa empat kali lipat. Hanya sehari jualan saja—hari Minggu (libur kerja) saya bisa mengantongi omzet 10-20 juta rupiah,” tutur Eni kepada Majalah Pajak, Sabtu (2/5).

Tahun demi tahun, usaha perempuan yang gemar olahraga bela diri ini pun semakin maju pesat. Ia mulai berpikir untuk membangun usaha di Indonesia. Apalagi saat itu modal materi, jaringan dan pengalaman yang ia miliki selama berjualan di Hong Kong dirasa sudah cukup untuk membuka usaha di tanah air. Pada 2014, Eni memutuskan untuk mengakhiri petualangannya di negeri orang. Ia pulang dengan tekad bulat, ingin mengawali usaha di negeri sendiri.

“Sampai kapan pun, merantau, ya, akan begitu-begitu saja. Dari satu negara ke negara lainnya, sama saja. Saya jadi berpikir, kapan punya usaha sambil membangun negeri sendiri?” kata Eni.

Bangkrut

Sampai di tanah air, Eni melanjutkan bisnis seperti yang pernah dilakoninya di Hong Kong, tetapi lebih fokus ke fesyen. Mengambil barang dari beberapa daerah di Indonesia kemudian mengirimnya ke Hong Kong. Ia juga memanfaatkan jaringan yang telah dibangun di Hong Kong sebelumnya. Ia juga memanfaatkan media sosial yang ada untuk berjualan secara daring. Selain fesyen, Eni juga merambah usaha jasa ekspedisi untuk pengiriman barang ke luar negeri.

Pemerintah harus membantu UKM dengan cara membeli produk-produk mereka, bukan membeli produk perusahaan-perusahaan besar.

Untuk mengembangkan bisnisnya, Eni pun pindah ke Bandung. Di Kota Kembang itu ia mulai merambah usaha di bidang properti dan sempat jalan dua tahun. Namun, malang tak dapat ditolak. Alih-alih berhasil, bisnis baru yang ia tekuni ini justru membuat Eni jatuh terpuruk. Uang yang susah payah ia kumpulkan dari hasil usaha yang dilakoninya pun ludes tanpa sisa.

“Saya sempat menjalankan bisnis properti tetapi, akhirnya bangkrut, semua habis. Saya harus mulai dari nol, modal minus,” ujar pemegang sabuk hitam Taekwondo yang hobi traveling ini.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Saat ditanya apakah kebangkrutan itu karena ditipu rekan bisnisnya, Eni tak menampik, tapi juga tak mengiyakan. Ia hanya tersenyum legawa. “Mungkin karena saya belum menguasai ilmunya bisnis properti,” tuturnya. “Tetapi, saya jadi semakin tahu betapa pentingnya menguasai ilmu sebelum berbisnis,” imbuhnya.

Sekilo kopi

Kebangkrutan itu tak membuat Eni putus asa. Ia yakin, suatu hari nanti akan bisa bangkit lagi, meski modal di kantong sudah ludes dan harus memulai dari nol. Ia yakin, uang bukan modal utama mencapai kesuksesan. Jika dianalogikan tubuh, bagi Eni, ilmu adalah kaki, sedangkan uang hanyalah ibarat sandal—modal sekunder untuk menggapai keberhasilan.

“Ilmu itu ibarat kaki kita. Orang yang memiliki sandal tetapi tidak memiliki kaki, maka dia tidak bisa berjalan ke mana-mana dengan bebas. Namun orang yang memiliki kaki, walaupun tidak memiliki sandal, dia akan mampu berjalan ke mana saja.”

Dari Bandung, Eni hijrah ke Jakarta. Di Jakarta ia mencari tempat kos dan belum punya tujuan yang jelas ingin memulai usaha apa. Belum lama tinggal di Jakarta, ia terkena musibah lagi.

“Saya kemalingan. Uang ludes, laptop dan HP saya pun ikut hilang. Nangis darah pun enggak ada yang tahu. Saya hanya bisa berdoa, ‘Ya Tuhan, kalau memang masih ada ujian terberat yang harus saya jalani, segerakanlah agar nantinya tinggal kesuksesan yang aku temui,’” tutur Eni.

Dalam ketidakjelasan itu, Eni dihubungi oleh Ade Suryana, ayah angkatnya yang tinggal di Ciparay, Kabupaten Bandung. Ade adalah petani kopi sekaligus pemroses kopi profesional sejak 1994.

Singkat cerita, Eni diminta tinggal di Bandung dan mempelajari seluk beluk kopi dari hulu hingga hilir. Eni tak punya pilihan kecuali menerima peluang itu, meski ia mengaku sama sekali tak tahu tentang kopi.

“Awalnya saya bukan pencinta kopi. Saya tidak mengonsumsi kopi. Namun, di sana saya belajar banyak tentang kopi. Mulai dari pemetikan, pemrosesan sampai menjadi bubuk, saya pelajari totalitas,” kisah Eni.

Setelah cukup memahami kopi, akhir tahun 2016, Eni pun merintis usaha kopi dengan merek Gandasari Coffee. Rumah produksinya ada di Bekasi dan melibatkan tenaga kerja setempat. Eni mengaku, saat mengawali bisnis barunya itu hanya bermodal satu kilogram kopi. Berkat keuletannya memasarkan produknya dan membangun jaringan, perlahan-lahan ia berhasil bangkit. Lama-lama ia mulai bisa membeli peralatan penunjang produksi.

Baca Juga: Mendamba Bersatunya Kopi Indonesia

Dalam waktu tiga tahun, usahanya pun semakin berkembang. Kelebihan produk kopi racikan Eni terletak pada cara pemrosesannya yang mempertahankan cara tradisional. Berbeda dengan produsen kopi pada umumnya, ia melakukan penyangraian (roasting) dengan menggunakan gerabah. Cara ini untuk mempertahankan kualitas dan cita rasa kopi.

“Kopi yang diolah menggunakan gerabah lebih pulen dan memiliki aroma yang lebih khas,” tutur perempuan yang sering mengisi seminar kewirausahaan ini.

Selain alasan kualitas, cara itu dipilih Eni untuk melestarikan tradisi mengolah kopi yang sudah dilakukan turun-temurun sejak dulu di Indonesia.

Dengan mengusung konsep palugada—apa lu mau gua ada—produk kopi racikan Eni kini sudah mencapai puluhan ton kopi per bulan. Varian produknya pun beragam. Mulai dari kopi rempah, hingga kosmetik yang berbahan baku kopi. Misalnya produk yang diberi label Kopinang, yakni campuran kopi robusta dan arabika dipadu dengan jintan hitam dan pinang muda. Produk ini dijual ke Aljazair, Maroko, dan Arab Saudi. Selain itu, Eni juga mengolah kulit kopi menjadi cocktail, parfum kopi, masker wajah dan lulur mandi dari kopi dicampur bahan lain seperti mint, susu, rosemary.

Tahun lalu, Eni juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama dengan pembeli dari Polandia untuk pembelian beragam produk kopi dan turunannya. Sebagian produk Gandasari Coffee juga sudah mulai masuk ke daratan Amerika, seperti Brasil dan kawasan Asia Timur seperti Jepang.

Bertahan di tengah wabah

Pada Maret lalu, bekerja sama dengan investor Arab Saudi, Eni melebarkan sayapnya dengan membuka kafe dan restoran di daerah Cawang, Jakarta dengan nama Gandasari Cafe & Resto. Sayangnya, baru beberapa saat diresmikan, restoran dan kafe itu harus tutup sementara akibat pageblug COVID-19 yang melanda negeri ini. Eni pun terpaksa merumahkan karyawannya. Wabah ini juga sangat memengaruhi bisnis kopi yang sudah eksis.

Eni mengaku, omzetnya turun hingga 80 persen. Rencana ekspor green coffee ke Arab Saudi Mei mendatang pun terancam tertunda. Namun, ia tak ingin menyerah dengan keadaan. Berbagai cara terus ia lakukan agar bisnisnya tetap bertahan. Ia berharap, pemerintah benar-benar memiliki kesungguhan dalam membantu usaha kecil menengah (UKM). Caranya dengan membuat kebijakan membeli produk-produk UKM agar mereka bisa bertahan di tengah masa sulit ini.

“Pemerintah harus membantu UKM dengan cara membeli produk-produk mereka, bukan membeli produk perusahaan-perusahaan besar.”

Eni mengaku sangat berterima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi yang selama ini telah menunjukkan komitmen mereka untuk membantu UKM dengan cara membeli produk-produk mereka.

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News20 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer