Connect with us

Tax Light

Serendipitas

Diterbitkan

pada

Serendipitas disadari atau tidak, ada di setiap manusia yang di pengujung hari mau merenungi apa yang dia lakukan di seluruh hari itu.

Banyak orang mencari tujuan hidupnya sejak dia mengenal arti pertanyaan, “Apakah cita-citamu?”

Zaman dahulu, cita-cita ngehits seorang anak SD adalah menjadi dokter, kedua, menjadi insinyur, kemudian ada yang sedikit idealis menyatakan ingin menjadi guru. Zaman sekarang saat ditanya cita-cita, seorang anak SD bisa menjawab, ingin menjadi youtubers, artificial intelligencers, atau pengusaha kaya. Berkembang pesatnya informasi membukakan wawasan generasi muda bahwa di ujung dunia sana, profesi ini menjadi luar biasa, profesi anu berbayaran tinggi, dan itulah kesuksesan.

Mari tarik benang merahnya. Dalam tujuan hidup setiap orang mencapai kesuksesan, terdapat proses dan standar yang berbeda-beda. Orangtua yang sering membawa anaknya saat mengikuti seminar motivasi atau MLM (multi-level marketing) yang menawarkan kesuksesan tanpa perlu pengorbanan dan perjuangan, tanpa disadari menanam konsep yang membekas dan membius. Kemewahan. Sedikit usaha. Kaya itu mudah. Sukses itu perlu.

Hal itu dibuktikan dengan realitas saat mereka beranjak besar, bahwa prestasi tidak selalu mendukung keberlimpahan materi di masa depan. Si A teman sekelas yang dulu bandel, sekarang sudah jadi pengusaha ekspor-impor. Si B yang dulu enggak pernah dapat ranking, sekarang punya industri kertas, makanan dan minuman. Lantas kemudian konsep kesuksesan menjadi goyah saat arti sekolah dipertanyakan. Buat apa sekolah tinggi-tinggi mengejar gelar, kalau nanti penghasilannya lebih rendah dari mereka yang dropout?

Dan kemudian terjadilah proses pencarian besar-besaran dalam diri seseorang, yang memiliki naluri pencapaian secara instan. Hal itu kemudian memicu target tidak terkendali saat mereka mencari. Ketika mendapatkan informasi dan pemahaman bahwa surga bisa diperoleh dengan nyata, maka terjadilah bom bunuh diri satu keluarga. Ketika merasa bahwa hanya kekuasaan yang dapat menyalurkan hasrat pemenuhan materi, maka hilangnya anak manusia dari muka bumi secara misterius sudah bukan hal luar biasa.

Serendipitas bukan itu. Pertengahan abad ke-17, Horace Walpole, seorang penulis Inggris menemukan informasi yang menarik saat meneliti lambang. Penemuan tersebut dia sebut serendipity, dari dongeng “The Three Princess of Serendip”, bahwa sesuatu ditemukan dari hal-hal yang tidak diketahui dan dicari.

Seseorang yang memberanikan diri untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak baru dengan tujuan melengkapi persyaratan utang di bank dengan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, bisa saja memperoleh serendipitasnya saat bertemu dengan petugas pajak yang secara bersahabat membeberkan informasi apa dan bagaimana kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hal itu membuka pikirannya tentang bagaimana rekan-rekan sang petugas pajak yang bersahabat itu, berjuang dalam mencari orang-orang yang belum membayar pajak secara benar dan berusaha mengedukasi masyarakat berulang-ulang. Padahal, berita yang dibacanya di media lebih sering tuntutan pemenuhan target tanpa diiringi kesadaran tinggi yang timbul dari masyarakat, untuk membayar pajak. Keluhan masyarakat tentang ketidaktahuan senantiasa beralaskan sosialisasi kurang. Pertanyaannya, apakah saat kelas pajak dan sosialisasi diadakan, mereka yang diundang memiliki tujuan untuk sadar pajak dan datang menghadiri? Tidak tercapainya penerimaan pajak sesuai target, kasus-kasus pajak, menjadi tema hangat yang kalau perlu didiskusikan dalam bentuk debat intelektual di layar kaca yang tujuannya mencari solusi, tapi menampilkan kontroversi dan polemik. Asalnya hanya mencari.

Saat kita melakukan semua dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, maka bisa saja terjadi hal-hal menyenangkan yang tadinya tidak diharapkan.

Padahal sederhana saja hidup ini. Saat kita melakukan semua dengan sungguh-sungguh dan kerja keras, maka bisa saja terjadi hal-hal menyenangkan yang tadinya tidak diharapkan. Ide-ide yang kita tuangkan kemudian menjadi tren inovasi yang diikuti seluruh kantor, misalnya. Melayani Wajib Pajak dengan empati, bisa saja tanpa disangka-sangka membuat sang Wajib Pajak menyetor pajaknya dengan nominal tinggi dan keikhlasan tinggi, tentunya. “Baru sekali saya ketemu orang pajak seperti Anda”, demikian kepuasan tercetus dari sang Wajib Pajak. Wow! Apakah ini keterpaksaan? Tidak, ini kesadaran dan kepercayaan. Prinsip habitas—mengubah perilaku dengan kepercayaan, melalui edukasi langsung dan persuasif ke komunitas atau individu. Padahal juga, tadinya semua dilakukan semata karena tugas dan bergulirnya surat imbauan yang harus dihadapi kedua belah pihak.

Hal lain, terbentuknya sinergi dan kerja sama antarlembaga, mungkin saja bertujuan pertukaran data terjalin baik. Namun, prinsip habitas akan membangun kepercayaan bersama sehingga terjadi lebih dari sekadar bertukar data, tapi juga bersama meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil yang luar biasa dan tak terduga menjadi kejutan kecil yang perlu direnungi. Betapa banyak asosiasi dan instansi, kementerian dan kelembagaan yang pernah semeja dalam menandatangani kerja sama, dan tanpa terasa tahun berganti dan batas kerja sama berakhir tanpa ada proses yang bermanfaat. Seandainya pencaharian dilakukan bersama, maka siklus yang terjadi adalah: Kami mencari ini, tetapi menemukan lebih daripada yang dicari. Kami menandatangani perjanjian kerja sama, tapi akhirnya kami bersahabat. Pernahkah berpikir seperti itu di setiap langkah hari-hari?

Tindakan bersahabat sering terdapat pada koloni binatang, kendati terus diabaikan sampai saat terjadinya riset De Wal dalam Calne di buku Batas Nalar, yang menyatakan bahwa perilaku yang tidak mementingkan diri sendiri terdapat tidak hanya pada monyet dan kera. Lumba-lumba membantu sesama yang terluka dengan berenang di bawahnya, dan bahkan rela terdampar hanya untuk menolong. Binatang pemangsa membawa makanan untuk temannya yang tidak ikut berburu. Dalam ilmu biologis etika, umumnya kelompok binatang yang saling menolong akan hidup lebih tangguh dalam perjuangan hidup, dibandingkan mereka yang hidup terpencil dan semata-mata dipacu oleh kepentingan diri sendiri yang mendesak. Tindakan bersahabat, seyogianya dimiliki manusia.

Menurut De Waal, sintesis empat sifat pada binatang yang menawarkan cetak biru moralitas adalah sifat simpati, sifat internalisasi, sifat timbal balik dan sifat penyesuaian diri dan menghindari konflik. Masing-masing sifat itu merupakan tanggapan nalar terhadap upaya mencapai keseimbangan antara persaingan dan kerja sama. Setiap manusia yang berpikir tentunya sangat tersinggung bila dianggap tidak bernalar.

Kembali pada topik awal. Serendipitas adalah unsur kejutan dari suatu proses yang tidak kita cari. Sesungguhnya, serendipitas—disadari atau tidak—ada di setiap manusia yang di pengujung hari merenungi apa yang dia lakukan di seluruh hari itu.

Maknanya, berjalanlah tanpa pamrih. Setelah itu, berterima kasih pada Tuhan.

Selamat Idul Fitri, maaf lahir batin, dan selamat memperdalam serendipitas.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Tax Light

Pahlawan UU HPP

Diterbitkan

pada

Agar cita-cita UU HPP tercapai, kita memerlukan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan DJP dan kerja sama dengan media.

Komentar netizen di akun @ditjenpajakri tentang UU HPP rasanya seperti permen—asin, manis, pedas, semua ada. Begitulah kekuatan sosial media, di mana siapa pun bisa menyampaikan suara secara bebas.

HPP yang merupakan kependekan Harmonisasi Peraturan Perpajakan disamakan dengan Harga Pokok Penjualan yang katanya bisa membuat pusing kalau ada UU-nya. Ada lagi yang menyingkat isinya menjadi “kenaikan persentase PPN dan PPh”. Terlontar juga harapan agar “makin banyak manfaat pajak yang bisa diwujudkan dengan munculnya UU baru ini” dan mengapresiasi Reformasi Perpajakan yang dilaksanakan pemerintah. Tak ketinggalan juga komentar “maka bertambahlah sumber dana untuk dikorupsi”. Mereka yang tidak bersuara mungkin hanya wait and see bagaimana kelanjutan ceritanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata harmonis berarti ‘sesuatu yang berkaitan dengan harmoni, atau seia sekata’, sedangkan harmonisasi diartikan sebagai ‘pengharmonisan atau upaya mencari keselarasan’.

Maka, bukan tanpa alasan kalau akhirnya UU—yang pada saat diajukan pemerintah diberi sebutan RUU KUP ini—dinamakan UU HPP. Pertimbangannya, antara lain, di dalamnya terdapat beberapa klaster UU yang harus diselaraskan; bahwa perluasan basis pajak dilakukan dengan tetap menjaga keadilan dan kesetaraan bagi masyarakat; dan seterusnya.

Di antara komentar yang sudah disebutkan di atas ada juga, “Yeee, aturan baru, yang lama aja belum tau wkwkwkwk.” Bak sindiran sekaligus hantaman bagi petugas pajak yang selama ini melakukan kegiatan edukasi. Pekerjaan rumah terbesar bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan sosialisasi atau bahkan edukasi kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak agar tujuan pembuatan UU ini dapat tercapai.

Jangan sampai tulisan Menteri Keuangan RI dalam akun media sosialnya, “RUU HPP merupakan tonggak sejarah baru bagi sistem perpajakan yang akan membawa Indonesia mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia karena Negara yang maju adalah Negara yang didukung dengan sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif dan akuntabel,” hanya menjadi harapan yang tidak dapat terwujud nyata.

Masa pandemi Covid-19, di satu sisi, membawa kemudahan dalam kegiatan edukasi dan penyampaian informasi karena masyarakat lebih melek teknologi digital. Artinya, makin banyak kanal informasi yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan materi UU HPP. Banyaknya permintaan narasumber kegiatan webinar pada saat UU HPP masih berupa RUU menunjukkan antusiasme masyarakat untuk mengetahui lebih awal bahkan sebelum UU disahkan.

Mereka yang merasa berkepentingan dengan UU HPP ini tidak sebatas diri sebagai WP tetapi juga sebagai akademisi yang melakukan kajian terhadap perubahan perundang-undangan perpajakan, sebagai konsultan pajak yang harus menjadi penyedia informasi pertama bagi para klien, bahkan sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kaum yang lemah atau yang diperlakukan tidak adil dengan adanya UU baru.

Direktorat Jenderal Pajak yang saat ini sudah memiliki Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak dan Asisten Penyuluh Pajak terus berupaya untuk mengoptimalkan kegiatan edukasi melalui kanal yang tersedia. Webinar daring, seminar, IG Live dan siniar (podcast) merupakan bentuk kegiatan yang banyak dilakukan untuk menyebarluaskan informasi UU HPP.

Kerja sama dengan media elektronik dan media cetak juga dilakukan. Begitu juga dengan berbagai materi kehumasan yang dikemas sedemikian rupa agar masyarakat lebih mudah memahami konten UU HPP.

Tujuan pembuatan UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela WP.

Sejalan dengan tujuan tersebut seluruh pemangku kepentingan DJP diharapkan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan UU HPP. Pada momen Hari Pahlawan di bulan November ini kiranya kita semua dapat mengawalinya dengan menjadi Pahlawan UU HPP sesuai dengan peran yang kita mainkan.

Lanjut baca

Tax Light

Tak Ingin Jadi Penumpang Gelap

Diterbitkan

pada

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan mahasiswa, selalu ada yang bertanya apa yang dapat dia dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Mewujudkan generasi muda sadar pajak adalah tantangan. Pengalaman melakukan webinar perpajakan bersama para mahasiswa yang juga merupakan calon WP di masa depan (future taxpayer) memberikan pengalaman yang membawa kesan tersendiri—kesan bangga dan bahagia karena mahasiswa masa kini ternyata memiliki wawasan yang cukup luas tentang perpajakan.

Webinar dijadikan suatu wadah para mahasiswa bukan hanya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang sifatnya praktis dan tidak dipelajari di bangku kuliah, tetapi juga untuk mengenal lebih jauh tentang prospek pekerjaan setelah lulus kuliah.

Taxplore 2021 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, tidak hanya memperkaya wawasan mahasiswa melalui webinar perpajakan tetapi juga memberikan Virtual Company Tour agar mahasiswa mengenal dunia kerja sejak dini dan termotivasi untuk lebih terampil, kreatif, disiplin, dan berpikir kritis sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan mereka hadapi.

Ajang Indonesia Millennial Financial Summit yang digagas oleh PT Pegadaian (Persero) tahun 2021 diselenggarakan dua kali karena tingginya animo di kalangan generasi muda. Bekerja sama dengan Universitas Budi Luhur di bulan Maret lalu dengan Universitas Hassanudin di bulan September, PT Pegadaian (Persero) menyasar penduduk usia produktif Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik sekitar 50,36 persennya merupakan generasi milenial. Di webinar tersebut mahasiswa diberikan pemahaman tentang arti penting pengelolaan keuangan dan berinvestasi sedari dini termasuk memperkenalkan fungsi, asas, dan manfaat pajak.

Bincang inklusi pajak dengan Tax Center Universitas Gunadarma memperkenalkan saya dengan seorang dosen pengampu mata kuliah wajib umum di Fakultas Sastra yang begitu bersemangat menyukseskan program inklusi pajak, yang menurutnya sangat penting untuk dilakukan. Ia yang tak punya latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi justru termotivasi untuk berusaha memahami perpajakan dan berupaya untuk dapat menyampaikannya kepada para mahasiswa yang berfokus pada mata kuliah bahasa asing.

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pun turut menyelenggarakan webinar yang lengkap membahas pajak pusat dan pajak daerah. Perbedaan jenis pajak berdasarkan instansi pengelolanya harus dimengerti oleh para calon WP, termasuk mahasiswa, dan juga WP agar tidak salah alamat dalam menyampaikan aspirasi, masukan maupun kritik.

Kebijakan pemerintah pusat di bidang perpajakan selama masa pandemi Covid-19 menjadi topik hangat tidak hanya di kalangan para pengusaha atau praktisi tetapi juga bagi mahasiswa yang berupaya berpikir kritis demi kemajuan bangsa. Pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas penyerahan rumah dan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah atas penyerahan kendaraan bermotor mengundang kritik bahwa pemerintah memberikan insentif bagi orang kaya. Itu terjadi tentu karena terbatasnya pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki. Setelah deterrent effect-nya dijelaskan kepada mereka, barulah mereka mengerti arah dan tujuan kebijakan tersebut.

Pada kesempatan diskusi saat webinar dengan Universitas Muria Kudus dan PKN STAN, isu terkait kebijakan dalam RUU KUP yang pada masa itu masih dalam tahap pembahasan dengan DPR pun termasuk hal menarik didiskusikan dengan para mahasiswa. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan perwakilan asosiasi, para mahasiswa pun tertarik untuk mencoba membahas hal-hal yang berkaitan dengan kenaikan tarif PPN yang rupanya menjadi topik menarik terutama yang berkaitan dengan jasa pendidikan, jasa Kesehatan, dan sembako.

Pada setiap kesempatan berkomunikasi dengan para mahasiswa selalu ada kesempatan di mana seorang mahasiswa bertanya apa yang dapat dia dilakukan sebagai seorang mahasiswa yang belum menjadi WP untuk dapat ikut serta meningkatkan kesadaran pajak di tengah-tengah masyarakat.

Pesan untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh tidak pernah bosan untuk dilontarkan, dengan harapan agar kelak mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Mereka mengerti akan manfaat pajak sejak dini agar pada saatnya nanti tidak enggan untuk ikut berkontribusi melalui pembayaran pajak. Untuk saat ini, mereka berperan dengan mengingatkan orang-orang terdekat: mengingatkan mereka untuk lapor SPT; dan kalau mereka punya usaha yang masih tergolong UMKM, mengingatkan agar membayar PPh final 0,5 persen, dan lain-lain.

Dengan demikian, kelak pada masanya, mereka tidak menjadi free rider (ingin menikmati manfaat tapi tidak mau berkontribusi). Kontribusi mahasiswa juga dapat diwujudkan dalam bentuk partisipasi menjadi relawan pajak untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak memberikan bimbingan teknis pengisian SPT ataupun untuk kegiatan edukasi lainnya.

Generasi muda sadar pajak, padamu kami bertumpu.

Lanjut baca

Tax Light

Satu Tutur Indonesia Makmur

Diterbitkan

pada

Pajak Bertutur dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus.

Rekor MURI untuk kegiatan edukasi pajak dengan jumlah peserta terbanyak mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tapi itulah yang terjadi pada tanggal 11 Agustus 2017: Sebanyak 127.459 peserta didik dari 2.182 lembaga pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan pendidikan dasar dan menengah sederajat hingga jenjang perguruan tinggi mengikuti kegiatan Pajak Bertutur untuk pertama kalinya secara serentak di seluruh pelosok Nusantara.

Prestasi tersebut mengukir sejarah dan menjadi tonggak awal standar bagaimana kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya. Meski program ini dilaksanakan dalam waktu singkat tiap tahun, DJP ingin meninggalkan kesan kepada peserta didik bahwa satu episode dalam kehidupan mereka pernah tersentuh kata pajak. Pesan kecil cukup untuk membuka cakrawala peserta didik untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Dengan menggandeng Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, program Pajak Bertutur berkembang pesat karena kementerian ini sangat identik dengan dunia pendidikan formal. Apabila ditambahkan dengan keikutsertaan dari Kementerian/Lembaga dan pihak ketiga lainnya tentunya program edukasi ini akan semakin berkembang.

Sebuah pepatah Cina berbunyi, If you are planning for a year, sow rice. If you are planning for a decade, plant trees. If you are planning for a lifetime, educate people. Tingkat kepatuhan WP di Indonesia yang masih tergolong rendah di antara negara tetangga sangat mungkin disebabkan oleh, salah satunya, masih rendahnya budaya sadar pajak. Maka, edukasi perpajakan harus dilakukan demi terwujudnya budaya sadar pajak. Bonus demografi Indonesia yang berlangsung 2020–2035 adalah kesempatan negeri ini untuk membentuk generasi bangsa yang berbudaya sadar pajak.

Pajak Bertutur terus dilakukan setiap tahun karena pesan utama tentang inklusi kesadaran pajak pada pendidikan perlu diulang terus-menerus agar tidak surut. Program ini adalah penyemangat baru setiap tahun serta pemantik kesadaran bagi pihak eksternal DJP. Program ini menunjukkan bahwa investasi jangka panjang DJP di dunia pendidikan akan terus dilakukan seraya menggugah pihak internal DJP untuk terus menggelorakan semangat inklusi perpajakan.

Program ini juga turut membangun citra bahwa pajak juga dekat dengan siswa/mahasiswa. Dengan memberikan contoh langsung dari para fiskus, DJP berharap pesan yang disampaikan kepada para peserta didik dapat lebih realistis dan membuka wawasan tentang kondisi nyata di lapangan tentang bagaimana pajak itu bekerja membangun negara.

Pengenalan pajak kepada para siswa merupakan tugas para pendidik pada dunia pendidikan, baik sekolah maupun kampus. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pesan kunci (key message) yang harus tepat disampaikan kepada peserta didik, serta perbedaan literasi tentang konsep sadar pajak oleh para tenaga pendidik, membuat DJP terjun langsung secara serentak dan secara nasional dengan pesan kunci yang tepat tanpa distorsi. Selain itu pegawai DJP juga dapat turut menyampaikan pesan kesadaran kepada tenaga pendidik agar kelak mereka dapat turut menggaungkan pesan itu secara mandiri.

Pajak Bertutur hadir sebagai bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak dengan mengangkat tema “Berbagi dan Gotong Royong” pada pendidikan tingkat dasar (SD), “Pajak sebagai Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Berwarganegara” pada tingkat menengah (SMP), dan “Pajak sebagai Tulang Punggung Pembangunan” pada tingkat Atas (SMA), serta “Pajak sebagai Perwujudan IPOLEKSOSBUDHANKAM” pada tingkat Perguruan Tinggi.

Dengan satu tutur kiranya Indonesia makmur dapat terwujud.

Inge Diana Rismawanti

Kepala Subdit Penyuluhan Perpajakan Direktorat P2Humas DJP

Lanjut baca

Populer