Connect with us

Taxclopedia

Seputar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kerap terabaikan dan hanya menjadi konsumsi terbatas di wilayah pemda. Padahal, peran keduanya amat penting dalam mempercepat laju pembangunan di sebuah wilayah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah komponen utama pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun komponen PAD lainnya yang sah adalah (1) hasil penjualan kekayaan (aset) daerah yang tidak dipisahkan, (2) jasa giro, pendapatan bunga, (3) pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), (4) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi; dan (5) potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Adanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada hakikatnya menguatkan prinsip desentralisasi keuangan daerah yang memberikan ruang kepada daerah untuk mengelola secara mandiri APBD mereka. Pemerintah pusat mendelegasikan sebagian haknya memungut pajak kepada daerah untuk dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi pembangunan daerah tersebut.

Pembaca setia “Taxclopedia” mungkin akan sedikit heran dengan munculnya istilah Wajib Pajak Daerah yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah atau disingkat NPWPD, dibandingkan dengan WP yang memiliki NPWP. Secara sederhana penulis akan menjelaskan perbedaan antara Wajib Pajak Daerah dan Wajib Pajak dalam tabel berikut:

 

Deskripsi Wajib Pajak Daerah Wajib Pajak
Kewajiban Pajak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Pusat (PPh, PPN & PPnBM, Bea Meterai, PBB sektor P3)
Identitas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Nomor Pokok Wajib Pajak
Relasi Setiap Wajib Pajak Daerah juga terdaftar sebagai Wajib Pajak (Pajak Pusat) Tidak setiap Wajib Pajak (Pajak Pusat) terdaftar sebagai Wajib Pajak Daerah

 

 

Penulis seringkali menyebut Pajak Daerah adalah PPN yang “didaerahkan”, karena secara falsafah pemungutan pajak, Pajak Daerah sifatnya adalah objektif dan dikenakan pada konsumen, baik pribadi maupun badan, yang menikmati produk dan jasa atau layanan yang diberikan oleh pihak penyedia jasa atau layanan pada suatu daerah. Misal, Pajak Restoran sebenarnya adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen yang mendapatkan berbagai fasilitas oleh pihak restoran termasuk makanan dan minuman yang mereka konsumsi, demikian juga pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan dan yang lainnya.

Namun diberikannya ruang pemajakan daerah kepada daerah tidak berarti daerah atau provinsi leluasa dan bebas untuk menentukan tarif pajak, objek pajak, dan tata kelolanya. Daerah tetap harus mengikuti panduan pemerintah pusat, dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan telah menerbitkan Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai arah dan petunjuk bagi daerah dalam melakukan implementasi Undang Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada edisi kali ini penulis mencoba memberikan informasi kepada pembaca tentang serba-serbi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditinjau dari beberapa aspek.

Pemungutan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU No 28 tahun 2009).

 

Boks: Jenis Pajak Daerah

 

Pajak Provinsi:

  • Pajak Kendaraan Bermotor
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  • Pajak Air Permukaan
  • Pajak Rokok.

 

Pajak kabupaten/kota:

  • Pajak Hotel;
  • Pajak Restoran;
  • Pajak Hiburan;
  • Pajak Reklame;
  • Pajak Penerangan Jalan;
  • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  • Pajak Parkir;
  • Pajak Air Tanah;
  • Pajak Sarang Burung Walet;
  • Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  • Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

 

Tarif pajak daerah untuk provinsi dan kabupaten sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

  1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi:

1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif pajak kendaraan bermotor diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1 persen dan paling tinggi sebesar 2 persen dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2 persen dan paling tinggi sebesar 10 persen.

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/ POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan paling rendah sebesar 0,5 persen dan paling tinggi sebesar 1 persen.

– Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1 persen dan paling tinggi sebesar 0,2 persen.

2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dengan ketentuan bahwa pada penyerahan pertama sebesar 20 persen, sedangkan pada penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen. Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

– Penyerahan pertama sebesar 0,75 persen.

– Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 persen.

3) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50 persen lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi.

4) Tarif Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Pasal 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10 persen.

5) Tarif Pajak Rokok

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

  1. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota:

1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

2) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 persen. Khusus untuk hiburan berupa pergelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan paling tinggi sebesar 10 persen.

4) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen.

5) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5 persen.

6) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25 persen.

7) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 persen.

8) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20 persen.

9) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3 persen.

11) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5 persen.

Pemungutan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi terbagi dalam 3 golongan, yaitu:

1) Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

2) Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta; dan

3) Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemda dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

 

Boks:  Jenis-Jenis Retribusi Daerah

 

Retribusi Jasa Umum

  1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
  2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
  3. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
  4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
  5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
  6. Retribusi Pelayanan Pasar
  7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
  9. Retribusi Biaya Penggantian Cetak Peta
  10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
  11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
  12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
  13. Retribusi Pelayanan Pendidikan
  14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

 

Retribusi Jasa Usaha

  1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
  3. Retribusi Tempat Pelelangan
  4. Retribusi Terminal
  5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
  6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
  7. Retribusi Rumah Potong Hewan
  8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Kapal
  9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
  10. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
  11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

 

Retribusi Perizinan Tertentu

  1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
  2. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Retribusi Izin Gangguan
  4. Retribusi Izin Trayek
  5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

 

Tata cara penghitungan Retribusi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 151 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut.

1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemda untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh pemda.

4) Rumus sebagaimana dimaksud pada angka 3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh pemda dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Retribusi Daerah ditetapkan dengan menggunakan Peraturan Daerah (Perda), di mana di dalamnya paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

– Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;

– Golongan Retribusi;

– Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

– Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;

– Struktur dan besarnya tarif Retribusi;

– Wilayah pemungutan;

– Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;

– Sanksi administratif;

– Penagihan;

– Penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan

– Tanggal mulai berlakunya.

Selain ketentuan tersebut diatas, Peraturan Daerah dimaksud juga dapat mengatur mengenai :

– Masa Retribusi;

– Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau

  • Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

 

 

Penyusunan Perda

Setiap peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah. Selain itu, terhadap daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pembatalan atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 157 s.d. Pasal 159, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Penyusunan Rancangan Perda (Peraturan Daerah)

  1. Pajak dan Retribusi Tingkat Provinsi. Setiap rancangan Perda provinsi tentang Pajak dan Retribusi disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi kemudian ditetapkan dan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
  2. Pajak dan Retribusi Tingkat Daerah. Rancangan Perda kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota kemudian ditetapkan dan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan.

Pada Perda Provinsi, evaluasi terhadap Perda dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan terhadap Perda Kabupaten/Kota, evaluasi dilakukan oleh gubernur.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam penetapan tarif.

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum sesuai koridor dalam UU. Selain itu, pengawasan terhadap pungutan oleh pemda juga diubah dari represif menjadi preventif, sehingga diharapkan dapat mengurangi munculnya Perda yang bermasalah (tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi) dan yang tanpa melalui kajian komprehensif.

 

Referensi BOX:

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Taxclopedia

Cara Legal ‘Cuci Uang’

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Riva Fazry

Negara berjanji memberi diskon besar pada Wajib Pajak yang ‘mencuci uangnya’
di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi. 

Memasuki triwulan pertama 2023 publik dikejutkan dengan berita adanya kekayaan dalam jumlah fantastis yang dimiliki oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang menurut kacamata awam sangat tidak wajar, sehingga terindikasi kekayaan mereka didapat dengan “mencuci uang” melalui berbagai cara.

Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang jelas ilegal, karena kekayaan yang dimiliki dan disamarkan atau disembunyikan pelaku berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan.

Namun sebetulnya ada praktik “pencucian uang” yang legal bahkan dianjurkan oleh negara. Bedanya, uang yang dipakai dalam “pencucian uang” di sini berasal dari sumber penghasilan yang sah, dan dikeluarkan untuk dana tanggung jawab sosial (company social responsibility) kepada masyarakat luas.

Seringkali perusahaan besar membelanjakan dana tanggung jawab sosial ini di bidang pendidikan, sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, fasilitas umum dan banyak hal bermanfaat lainnya untuk kepentingan masyarakat luas. Negara bahkan berjanji memberikan diskon besar pada Wajib Pajak yang “mencuci uangnya” di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi.

Sudah menjadi pandangan umum masyarakat dan Wajib Pajak bahwa pajak adalah beban atau kewajiban—sedikit[1]banyak terasa berat meskipun pemerintah melakukan gerakan penyadaran ke semua lapisan. Itulah fakta yang tidak bisa ditutupi oleh pemerintah di negara mana pun yang mengutip pajak atas penghasilan yang dimiliki oleh warganya.

Pemerintah ternyata memberikan beragam insentif fiskal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Pemotongan pajak atau super tax deduction diberikan kepada sejumlah perusahaan yang menyediakan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diberikan mulai dari 60 persen hingga 300 persen, bagi industri pionir, yakni industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Insentif di atas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 Juni 2019 ini menegaskan bahwa perusahaan yang mendapatkan fasilitas adalah yang tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A Undang[1]Undang Pajak Penghasilan.

Berikut ini penulis rangkum sejumlah fakta terkait pemberian pajak besar-besaran oleh pemerintah

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 60 persen

Aturan tersebut menyebut Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu, yakni industri padat karya dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Badan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 200 persen

Kemudian Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Pengembangan kompetensi yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia, dan juga yang memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 300 persen

Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, menurut beleid itu, dapat diberi pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu yang dimaksud adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.

  1. Super tax deduction diyakini bisa tingkatkan kualitas SDM

Pemberian insentif fiskal super tax deduction diyakini mampu mendorong sektor industri manufaktur agar terlibat aktif menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

PP tentang pemberian insentif pajak pada pelaku usaha yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional tersebut, mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pada 26 Juni 2019.

Kompetensi yang didorong termasuk 127 jenis kompetensi untuk siswa, pendidikan dan tenaga kependidikan pada sekolah menegah atau madrasah aliyah kejuruan.

Sebanyak 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi. Serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja.

Ragam kompetensi mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital.

Insentif pajak ini guna mendorong keterlibatan pihak swasta untuk aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Untuk mendapatkan fasilitas ini, wajib pajak cukup menyampaikan pemberitahuan melalui sistem online single submission.

Terkait dengan diskon besar-besaran atau super deduction ada tiga sasaran yang diinginkan pemerintah dengan melibatkan pihak industri atau wajib pajak terkait dengan pendidikan vokasi, yakn

  1. Tertentu untuk siswa, pendidik, dan/ atau tenaga kependidikan pada sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan
  2. Kompetensi tertentu untuk mahasiswa, pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma pada program vokasi
  3. Kompetensi tertentu untuk perorangan serta peserta latih, instruktur, dan/atau tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja

Menurut penulis selama ini masalah utama dunia pendidikan adalah adanya kesenjangan yang besar antara pemilik lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja. Artinya ada ketidaksinkronan antara kebutuhan pemberi kerja dan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja. Banyak pencari kerja yang tidak kompeten dan kredibel, padahal mereka harus masuk ke lapangan kerja, baik itu industri, perdagangan maupun sektor jasa. Karena itu, butuh terobosan luar biasa untuk menyelesaikan problem ini. Dan momen itu didapatkan pada saat negara membutuhkan juga penerimaan pajak.

Awalnya, terlihat merugikan negara karena penerimaan pasti berkurang dari sektor pajak, tetapi kalau kacamata investasi kita gunakan tentunya suatu hal yang lumrah bila kondisi awal dimulainya sebuah “investasi” akan mengeluarkan banyak biaya yang bisa berujung pada kerugian di awal terjadinya investasi. Namun, jangan salah, investasi paling mahal dan memiliki valuasi yang tinggi di masa depan adalah investasi di bidang pendidikan.

PP dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan No. 128/ PMK.010/2019) ini tiba di saat yang tepat, meskipun sebenarnya sangat-sangat terlambat. Negara kita sudah kecolongan dan tertinggal jauh oleh negara tetangga ASEAN yakni Vietnam dan Thailand, bahkan Kamboja sudah melakukan hal yang sama lebih dahulu dari negara kita. Akibatnya banyak pabrikan luar negeri atau penanaman modal asing masuk ke negara tersebut dibandingkan dengan negara kita. Tidak boleh ada kata sesal atau terlambat untuk sebuah optimisme dalam bernegara.

Berikutnya penulis akan ilustrasikan bagaimana perhitungan diskon tersebut terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan atau Wajib Pajak.

Contoh 1:

PT X melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto Rp 500.000.000,00

Biaya non-praktik kerja dan pemagangan Rp (400.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan Rp (20.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas Rp 80.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto Rp (20.000.000,00) Penghasilan Kena Pajak Rp 60.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT X sebesar Rp 20.000.000,00 (100 % x Biaya Pemagangan)

Contoh 2:

PT Y melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut: Penghasilan bruto Rp 500.000.000,00

Biaya non-praktik kerja dan pemagangan Rp (400.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan Rp (60.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto Rp 40.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto Rp (40.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Y sebesar Rp60.000.000,00 (100% x Biaya praktik kerja dan pemagangan). Namun demikian, karena tambahan pengurangan tersebut menyebabkan rugi fiskal sebesar Rp 20.000.000,00 maka tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT Y hanya sebesar Rp 40.000.000,00.

Contoh format biaya terkait kegiatan vokasi yang mendapatkan diskon besar ini ada di lampiran PMK No. 128 tahun 2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu, dan dapat diunduh di laman-laman penyedia peraturan perpajakan.

Demikianlah, mudah-mudahan Wajib Pajak tertarik untuk mendapatkan diskon di atas, apalagi ada janji kemudahan dalam prosedur dan permohonan untuk mendapatkan diskon ini, yakni cukup melalui OSS atau Online Single Submission yang terintegrasi dengan semua lini birokrasi.

Continue Reading

Taxclopedia

Optimalisasi Penerimaan Daerah Lewat UU HKPD

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Riva Fazry

 

Ada ruang menarik bagi daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, tapi implementasi UU ini perlu sosialisasi masif.

 

Majalahpajak.net – Tampaknya banyak yang tidak tahu bahwa di awal tahun 2022 lalu, tepatnya tanggal 5 Januari 2022, diundangkan sebuah produk hukum baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah disingkat HKPD.

Tidak banyak media menyoroti produk hukum ini. Pembahasan di linimasa pun juga sangat jarang ditemui, apa mungkin karena Undang-Undang ini hanya bicara hubungan “suami- istri” dalam sebuah keluarga, yakni hubungan pemerintah pusat dan daerah di negara ini, bisa jadi publik pun enggan untuk membicarakannya? Padahal Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan urusan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergi pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan.

Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada empat pilar utama, yaitu:

  1. Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
  2. Mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah
  3. Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah
  4. harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Sistem pajak dan retribusi

Ada perubahan yang signifikan dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan banyaknya penyederhanaan atau restrukturisasi jenis pajak dan retribusi daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu). Hal ini memiliki tujuan untuk

Baca Juga: “Stick and Carrot” Penyelaras APBD-APBN

(i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;

(ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;

(iii) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah;

(iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan objek pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

PBJT adalah wujud dari PPN yang didaerahkan karena itu tentunya dengan penyederhanaan ini akan menjadi lebih mudah melakukan pengawasan dan pengaturannya oleh pemerintah daerah setempat. Bila dulu populer dengan istilah Pajak Restoran, Pajak Hotel maka dengan istilah baru semua jenis pajak itu disebut dengan PBJT yang terdiri atas

  1. Makanan dan/ atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan

Retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah.

TKD

Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah (vertikal) dan ketimpangan fiskal antardaerah (horizontal), sekaligus mendorong kinerja daerah dalam mewujudkan pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. TKD meliputi DBH (Dana Bagi Hasil), DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan, serta Dana Desa.

Penulis melihat adanya ruang yang sangat menarik bagi daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar, katakanlah PPh di mana pemerintah pusat sangat berbaik hati membagi hasil penerimaan beberapa jenis PPh ke Pemerintah Daerah seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Orang Pribadi. Meskipun ini bukan hal baru dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pembagian DBH PPh yang mencapai 20 persen merupakan anugerah untuk daerah tersebut tanpa perlu melakukan effort yang cukup besar. Sebab, semua aktivitas pengumpulan pajak sudah dilakukan oleh otoritas pajak nasional, yakni Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor wilayah nya di setiap provinsi dan kantor pelayanan pajaknya di setiap kabupaten/kota.

Pemerintah daerah mungkin bisa ikut membantu terealisasinya rencana penerimaan PPh daerah tersebut dengan memberikan akses yang luas untuk para fiskus dalam menggali potensi PPh di daerahnya. Akses yang paling utama tentu adalah data dan informasi tentang Wajib Pajak Orang Pribadi dan karyawan yang tinggal di daerah tersebut.

Selain PPh, PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) tetap diberikan 100 persen untuk Pemerintah Daerah dan ditambah DBH untuk Cukai dari tembakau yang tetap dipertahankan.

Untuk daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar, DBH-nya akan meliputi (a) kehutanan, (b) mineral dan batu bara, (c) minyak bumi dan gas bumi,  (d) panas bumi, dan (e) perikanan, yang kelimanya tentu juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan DAU dan DAK, dilakukan reformulasi, yakni pada aspek penggunaan yang ditujukan untuk mendorong kinerja pencapaian pelayanan dasar masyarakat untuk DAU. Sementara itu, DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antardaerah.

Utang dan sinergi

Sesuai UU HKPD, daerah dapat mengakses sumber-sumber pembiayaan utang daerah, baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan kreatif dengan menerbitkan obligasi daerah dan sukuk daerah. ini merupakan sebuah terobosan kemandirian keuangan daerah. Dan yang menarik adalah skema pinjaman daerah akan didasarkan pada penggunaannya dan bukan pada periodisasi jangka waktu pinjaman, meliputi pinjaman untuk pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal BUMD.

Selain itu, jenis pinjaman daerah akan diperluas, yaitu pinjaman tunai dan pinjaman kegiatan. Meskipun tentu ada batasan dalam melakukan pembiayaan seperti tidak boleh dari luar negeri dan harus mendapat persetujuan DPRD dalam rapat pembahasan APBD. Untuk daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisatanya atau objek kreatif lainnya tentu akan bisa mendapatkan pembiayaan yang mudah atas instrumen keuangan yang mereka perjualbelikan di masyarakat.

Baca Juga: Seputar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pengelolaan belanja

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan (a) kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, (b) penganggaran terpadu, dan (c) penganggaran berbasis kinerja.

Lebih lanjut, peningkatan kualitas belanja daerah juga dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan di pemerintah daerah dan penguatan aspek pengawasan. Untuk itu, UU ini juga memandatkan adanya sertifikasi bagi aparatur pengelola keuangan di pemerintah daerah, dan keterlibatan aparat pengawas intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melakukan pengawasan intern atas rancangan APBD ataupun pelaksanaan atas APBD, dan melakukan penguatan kapabilitas terhadap aparat pengawas intern pemerintah daerah. Dan ini juga sebagai upaya serius untuk menanggulangi inefficiency anggaran yang selama ini terjadi di banyak APBD, belum lagi bicara soal kebocorannya.

Undang-Undang ini juga memberikan ruang bagi daerah-daerah tertentu yang mempunyai kapasitas fiskal memadai dan telah menyelenggarakan dengan baik segala urusan wajib layanan dasar, untuk dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat yang bersifat lintas generasi. Daerah juga dipersilakan menyimpan surplus APBD-nya (dari hasil PAD) menjadi Dana Abadi Daerah untuk kemudian diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang berisiko rendah. Namun dana abadi ini jangan sampai tercampur dengan dana dari Transfer ke Daerah yang alokasi penggunaannya sudah jelas untuk belanja daerah. Dimana Menteri Keuangan pernah menyatakan total dana mengendap di bank-bank daerah mencapai Rp 200 triliun, padahal dana itu jelas alokasi penggunaannya.

Pada saat UU ini mulai berlaku, peraturan berikut ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mereka adalah: (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (3) dan beberapa perubahan pasalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020.

Itu berarti pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bersinergi menyelenggarakan sosialisasi yang masif agar penerapan UU ini tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, terutama Wajib Pajak di daerah. Di samping itu, pemerintah daerah juga perlu segera menyiapkan payung hukum turunannya (PERDA) yang sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah.

Penulis berharap, adanya penguatan tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ini akan menjawab tantangan dalam mewujudkan tujuan bernegara. Semoga segera ada penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit APBD dan Pembiayaan Utang Daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, serta sinergi bagan akun standar.

Sinergi kebijakan fiskal nasional ini harus didukung oleh sistem informasi yang dapat mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintahan secara nasional sesuai dengan bagan akun standar yang terintegrasi agar layanan kepada masyarakat di seluruh pelosok nusantara dapat makin merata dan berkualitas.

Semoga pengaturan-pengaturan ini memberikan kemampuan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bersinergi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Continue Reading

Taxclopedia

Benteng Antiresesi

Harisman Isa Mohamad

Published

on

FOTO: ILUSTRASI

 

Hampir setengah penerimaan negara kita tersedot untuk membayar utang. Peran pajak sebagai benteng antiresesi kian diperlukan.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Baru-baru ini Bloomberg yaitu penyedia informasi keuangan global merilis hasil survei bahwa Indonesia masuk dalam daftar 15 negara yang berisiko mengalami resesi. Dalam daftar tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-14, tepat di atas India.

Secara berurutan, menrut survei itu, urutan ke-15 negara yang berisiko terkena resesi adalah Sri Lanka, New Zealand, Korea Selatan, Jepang, China, Hongkong, Australia, Taiwan, Pakistan, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Indonesia dan India.

Selanjutnya kita tahu, Sri Lanka, yang menempati urutan pertama negara berpotensi resesi, ternyata kolaps lebih dulu, dengan menyisakan ketidakpastian politik dan keamanan. Presiden dan perdana menteri negara di Asia Selatan itu mengundurkan diri, karena Sri Lanka gagal membayar utang-utang luar negerinya.

Sri Lanka bangkrut akibat gagal bayar utang luar negeri yang lebih dari Rp 700 triliun dan inflasi lebih dari 50 persen. Salah satu utangnya adalah utang ke China yang semakin menumpuk hingga melampaui 5 miliar dollar AS (Rp 71,7 triliun), yang dipergunakan untuk pembangunan berbagai proyek infrastruktur, termasuk jalan, bandara, dan pelabuhan.

Di sana kini terjadi pemadaman listrik, harga kebutuhan pokok meroket, dan bahan bakar langka. Lalu, banyak rumah sakit kehabisan obat-obatan dan persediaan penting.

Cadangan devisanya turun menjadi sekitar 1,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 22,8 triliun) pada akhir November. Itu jumlah yang hanya cukup untuk membayar impor beberapa pekan.

Yang terbaru, negara adidaya Amerika Serikat secara akademis atau teknis sudah masuk ke dalam resesi karena pertumbuhan ekonominya minus dalam dua kuartal berturut-turut. Inflasi yang melonjak tinggi, dan indikator terkuat mereka sudah jatuh ke jurang resesi adalah banyaknya warga yang sudah mulai kesulitan membayar tagihan mereka akibat Bank Federal Amerika Serikat menaikkan suku bunganya.

Baca Juga: Resesi bukan untuk Ditakuti

Bagaimana dengan Indonesia?

Mari kita lihat beberapa indikator utama

  1. Tingkat inflasi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi di Indonesia 4,35 persen (yoy) dan 3,19 persen (Januari–Juni 2022). Angka itu timpang secara drastis dengan inflasi di Sri Lanka yang sudah mencapai 50 persen bahkan disebut berpotensi mencapai 80 persen. Artinya, inflasi di negara kita masih masuk dalam kondisi moderat.

  1. Neraca perdagangan (ekspor dan impor)

Neraca perdagangan Indonesia yang surplus karena topangan komoditas yang harganya kini meningkat, yaitu batu bara dan kelapa sawit. Memang komoditas yang kini sangat terdampak secara global adalah komoditas pangan dan energi.

Meskipun kita importir minyak bumi, kita juga eksportir dalam jumlah besar untuk komoditas sawit dan batu bara. Bahkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari dua komoditas ini sudah mampu membuat realisasi penerimaan di APBN melewati target dari anggaran yang ditetapkan di tahun 2022.

  1. Neraca pembayaran utang

Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB di bawah 40 persn, atau masuk dalam kategori relatif aman. Namun, pertumbuhan utang kita lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak. Komposisi pinjaman luar negeri juga cukup besar. Dua hal ini harus dijadikan pertimbangan untuk melihat kemampuan bayar utang.

Utang Indonesia hingga akhir Mei 2022 mencapai Rp 7.002,24 triliun, atau setara dengan 38,88 persen PDB kita. Porsi utang didominasi oleh Surat Berharga Negara sebesar 88,20 persen dan 11,80 persen dari pinjaman dari total utang.

Sekarang mari kita bandingkan dengan penerimaan pajak sampai dengan semester I tahun 2022. Pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara sebesar Rp 1.317,2 triliun pada semester I-2022. Realisasi ini tumbuh 48,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy) yang sebesar Rp 887 triliun.

Pendapatan negara per semester I-2022 sudah mencapai 58,1 persen dari target APBN 2022. Adapun target pendapatan negara dalam APBN tahun ini adalah Rp 1.846,1 triliun. Sementara, realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 868,3 triliun atau naik 55,7 persen secara yoy. Kemudian, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 167,6 triliun atau naik 37,2 persen secara yoy dari Rp 122 triliun. Jadi, secara total penerimaan perpajakan per semester I-2022 sebesar Rp 1.035,9 triliun atau naik 52,3 persen dari periode tahun lalu yang sebesar Rp 680 triliun.

Di sisi lain, tahun 2022 ini pemerintah menyiapkan anggaran (1) membayar bunga berjalan sebesar Rp 405 triliun dan (2) membayar cicilan pokok yang akan jatuh tempo di tahun 2022, Rp 443 triliun.

Dengan total pembayaran di tahun 2022 sebesar Rp 843 triliun dan target penerimaan negara tahun 2022 sebesar 1.846 triliun, maka rasio pembayaran utang terhadap penerimaan negara adalah 45 persen. Artinya, 45 persen penerimaan negara habis terkuras untuk membayar utang saja.

Apa yang ditakutkan?

Satu kata, apa itu? Stagflasi. Stagflasi adalah kondisi perekonomian di mana inflasi tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi stagnan bahkan menurun.

Konflik Rusia-Ukraina berkepanjangan terus mendorong naiknya harga energi dan pangan sehingga terjadi inflasi di negara-negara maju, termasuk negara kita dengan harga meningkat, produsen menanggung biaya lebih besar dalam produksi yang membuat mereka (produsen) berkontraksi, mengurangi produksi. Ini menjadi ancaman besar secara global, menimbulkan stagflasi.

Dan sudah kita lihat harga beberapa komoditas di negara kita pun naik, termasuk harga BBM yang mendapatkan subsidi terbesar dari APBN. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, maka risiko kenaikan harga komoditas vital di negara kita seperti BBM diprediksi akan kembali terjadi. Dan ini akan berdampak besar terhadap kondisi perekonomian di negara kita.

Bank Dunia melalui laporan Global Economic Prospects edisi Juni 2022 memperingatkan terjadinya resesi ekonomi yang disertai dengan inflasi yang tinggi (stagflasi), dipicu oleh pandemi Covid-19 ditambah adanya konflik Rusia dan Ukraina.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

Untuk itu pemerintah harus berhati-hati dan cermat melakukan pengelolaan perekonomian dengan melakukan realokasi subsidi yang tepat guna meredam inflasi.

Sementara itu, Bank Indonesia belum melakukan peningkatan suku bunga acuan, dengan menjaga di level 3,5 persen agar tetap di level yang aman.

Benteng pajak

Tentu saja ujung dari semua kekhawatiran itu adalah ketidakmampuan negara ini membayar utang-utangnya yang jatuh tempo dan memberikan berbagai subsidi kepada masyarakat luas. Namun kekhawatiran itu bisa berkurang bila penerimaan negara dari sektor perpajakan mampu melampaui target nasional dalam APBN.

Porsi pembiayaan utang yang sudah mencapai 45 persen dari APBN menunjukkan ketergantungan kita yang sangat tinggi kepada penerimaan pajak dalam memperbaiki rasio utang di masa datang. Ini jelas tugas berat bagi insan pajak (Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak) agar mampu memenuhi amanah dan harapan bangsa Indonesia dalam merealisasikan penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Tidak ada cara lain yang lebih efektif dalam mencegah resesi tentu selain berhemat, mengetatkan ikat pinggang, dan terus mencari sumber-sumber penerimaan negara. Kita tidak bisa berharap terus dari kenaikan harga komoditas. Diversifikasi ekonomi harus segera dilakukan seraya mengurangi ketergantungan impor terhadap komoditas tertentu.

Dan tentu saja, pajak tetap akan menjadi penjaga stabilitas APBN negara ini dengan memasok penerimaan negara atas semua distribusi keuntungan/kekayaan yang dimiliki oleh perorangan maupun entitas (badan hukum) berupa pajak yang harus disetor ke kas negara. Tanpa pajak, negara tak ada.

Continue Reading

Populer