Terhubung dengan kami

Topic

Selamat Tinggal SPT Manual

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Era milenial telah menghapus banyak hal yang berbau manual. Termasuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Awal tahun menjelang Februari hingga akhir Maret kita senantiasa menggelar hajatan rutin penyampaian Surat Pemberitahuan Tahun (SPT) Pajak Penghasilan (PPh). Hanya saja, cara menyampaikan SPT kali ini telah berubah sejak beberapa tahun terakhir. Tahun ini—terutama di daerah urban—kita tak akan lagi mendapati dropbox di sudut-sudut mal atau tempat-tempat strategis lainnya. Tak ada lagi antrean yang mengular di ruang-ruang tunggu kantor pajak karena harus menyampaikan SPT secara manual. Zaman telah berubah. Teknologi telah membuat segalanya terasa lebih mudah.

Saat ini semua serba-on-line. Pengguna internet di Indonesia pun terus meroket dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dirilis lembaga survei We Are Social, tingkat pengguna internet di Indonesia hingga Januari 2018 lalu mencapai 132,7 juta atau separuh dari jumlah penduduk Indonesia. Hampir semua kebutuhan dan transaksi sehari-hari dapat dipenuhi melalui internet, termasuk lapor dan membayar pajak.

Sejak diujicoba pada 2012 silam, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembenahan sistem untuk memperkuat penggunaan e-Filling. Tahun ini DJP menargetkan ada 17 juta Wajib Pajak Orang Pribadi melaporkan SPT PPh Tahunannya. DJP optimistis, penggunaan e-Filling kali ini bakal lancar. Tahun lalu memang empat ada beberapa kendala terkait peladen (server), tapi tahun, ini beberapa infrastruktur database lama sudah dipindahkan ke tempat yang baru sekarang.

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi menjelaskan, saat ini DJP juga tengah mengembangkan teknologi yang bisa melakukan balancing secara otomatis pada saat server-nya penuh. Hal ini untuk menjaga overload seperti yang terjadi tahun lalu.

“Kapasitasnya juga sudah kami tune-in terus,” yakin Iwan.

Tak hanya di tingkat pusat, setiap KPP pun agaknya tahun ini lebih siap melayani Wajib Pajak secara on-line. Bahkan, di tiap Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), KPP menyediakan layanan mandiri melalui komputer yang sudah disediakan. Layanan ini memungkinkan Wajib Pajak mengurus keperluan pelaporan perpajakan atau pengajuan NPWP secara mandiri melalui unit-unit komputer yang siap beroperasi selama 24 jam. Dengan layanan ini, Wajib Pajak didorong untuk lapor SPT menggunakan e-filling.

“DJP kini bersedia membuka diri untuk berkolaborasi (open organization) dengan pihak luar untuk menjadi agen pajak melalui skema Application Service Provider (ASP).”

KPP tak kalah siap

KPP Pratama Pondok Aren juga tak kalah sigap. Untuk melayani pelaporan SPT tahun ini, KPP melibatkan puluhan mahasiswa Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN). Mereka akan diberikan penyuluhan dan pelatihan untuk menjadi relawan yang bertugas mengarahkan dan melayani pelaporan SPT Tahunan.

Meski demikian, Iwan pun tak menampik, masih banyak Wajib Pajak yang lebih memilih datang ke kantor pajak untuk menghindari kesalahan pengisian SPT. Padahal, e-Filing itu kan, bisa diisi dan diunggah dari mana pun dan kapan pun. Namun, Iwan maklum, barangkali hal itu karena meurut Wajib Pajak bahasa maupun graphic user interface (GUI) yang terdapat di aplikasi milik DJP cenderung tidak user friendly atau sulit dipahami.

Untuk mengatasi hal itu, DJP kini bersedia membuka diri untuk berkolaborasi (open organization) dengan pihak luar untuk menjadi agen pajak melalui skema Application Service Provider (ASP). Agen yang bekerja sama tersebut dapat membuat aplikasi sendiri dengan GUI yang lebih mudah digunakan WP, dan terintegrasi dengan sistem DJP.

Ungkapan Iwan seolah diamini oleh Loria, salah seorang Wajib Pajak pengguna jasa ASP. Wanita yang kesehariannya bekerja sebagai Accounting and General Affairs di salah satu perusahaan swasta ini mengaku selama ini lebih sering menggunakan ASP pihak ketiga, OnlinePajak. Menurutnya hal itu lebih mudah dan praktis untuk digunakan ketimbang datang ke kantor pajak maupun bank terdekat. Ia mengaku, semenjak menggunakan ASP semuanya jadi lebih mudah, cepat dan simpel.

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Topic

Bareng-Bareng Bangun Kesadaran

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Saya menyambut gembira keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM menjadi setengah persen. Itu sangat membantu. Sehingga yang dulunya Wajib Pajak yang tidak taat, dengan adanya perubahan pelayanan dan peraturan jadi lebih patuh pajak,” ucap Dede Purnama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kuningan akhir Juli lalu merespons berlakunya PP 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013.

Dede mulai menekuni dunia usaha sejak didaulat orangtuanya untuk mengurus perusahaan keluarga yang mulai berdiri sejak tahun 1996. Tahyun 2000, salah satu produknya, yakni sari minuman kemasan bermerek Jeniper (kependekan dari jeruk nipis peras) dikukuhkan sebagai oleh-oleh khas Kuningan.

Lebih tadi itu, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan, Jawa Barat ini mengaku senang dengan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan KPP sejak dua tahun lalu dan semakin hari semakin baik.

“Yang saya alami saya hampir 30 hingga 40 kali ke kantor sini karena saya mau belajar. Perubahannya memang luar biasa. Dulu kita ke kantor pajak terasa deg-deg-an. Sekarang lebih terlihat seperti kantor yang nyaman dan tenang,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di KPP Kuningan akhir Juli lalu.

Pengusaha itu enggak ribet. Ketika memang aturan birokrasi dipermudah, Wajib Pajak akan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.

Konsultan pribadi

Pria yang menjabat sebagai Direktur Operasional di perusahaan yang didirikan sang ibu ini menambahkan, urusan perpajakan perusahaannya sangat terbantu oleh keramahan dan kinerja para pegawai di KPP khususnya para Account Representative (AR). Layanan yang diberikan AR membuat Dede merasa terbantu karena perusahaannya serasa memiliki konsultan pajak yang gratis.

“Saya sudah empat kali ganti AR, yang semuanya sering memberikan masukan ke kami. Jadi, AR ini boleh dibilang konsultan pajak perusahaan kita yang ada di kantor pajak. Konsultan gratis dan luar biasa,” ujarnya.

Dede menyarankan, ke depan setiap kantor pelayanan pajak di Indonesia memiliki standardisasi pelayanan yang seragam, membuat Wajib Pajak nyaman.

“Begitu orang datang merasa nyaman, tidak merasa seperti orang salah. Pertama, suasana kantornya ya, kalau masuk kantor suasana tegang, kita bisa ikutan tegang. Mudah-mudahan kantor pajak di Indonesia seperti KPP Kuningan itu,” harap Dede.

Respons positif mengenai PP No. 23 Tahun 2018 juga diberikan oleh pemilik sekaligus direktur PT. Inti Dwitama, Fajar Febriansyah.

“Kami terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Karena melalui penurunan tarif ini dirasakan sangat signifikan dan membantu peningkatan penghasilan kami sebenarnya,” ungkapnya. Selain itu, penurunan tarif pajak juga disambut respons positif oleh masyarakat karena melalui peraturan ini mereka lebih bisa terbangun kesadarannya dengan tarif yang lebih efisien.

Ia pun membagikan pengalamannya bahwa pajak itu sebenarnya tidak ada yang sulit dan sangat mudah, karena ketika sudah mendapatkan pemahaman dari AR atau dari KPP ini kita dapat memahami bahwa aturan seperti apa peraturan yang dimaksud.

“Pengusaha itu enggak ribet, ketika memang aturan birokrasi itu dipermudah, dan saya rasakan itu sangat mudah ya, melalui komunikasi yang baik dengan teman KPP, itu sangat mudah sekali dijalankan. Hampir enggak ada halangan yang berarti.”

Fajar berharap adanya pemerataan pembangunan di daerah-daerah merata khususnya di Kuningan. Tidak hanya itu, ia juga mengajak para fiskus di KPP untuk membangun kesadaran dari teman-teman UMKM lain yang memang belum memahami betul tentang apa itu pajak.

“Memang kita akui, sumber daya yang dimiliki KPP ini terbatas dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus mereka awasi. Akan tetapi, kita punya peran bareng-bareng untuk membangun kesadaran mereka dalam rangka ekstensifikasi pajak.”

Lanjutkan Membaca

Topic

Perlu Pendampingan dan Aturan yang Koheren

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Nawa Cita di bidang kemandirian ekonomi akan tercapai jika pembangunan infrastruktur selaras dengan regulasi yang koheren antarkementerian dan lembaga.

Tiga poin Nawa Cita yang menjadi visi-misi Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla di antaranya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Target itu menurut Direktur Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal bisa dicapai asalkan pembangunan infrastruktur selaras dengan regulasi yang koheren antarkementerian dan lembaga. Faisal melihat, secara infrastruktur fisik daerah perbatasan sudah jauh lebih baik dari periode pemerintahan sebelumnya. Namun, belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonominya dengan maksimal.

Menurut pria alumnus Studi Pembangunan University of Melbourne, Australia yang tengah meneliti keberhasilan Nawa Cita di bidang sosial dan ekonomi ini, pembangunan infrastruktur belum dapat menaikkan performa ekonomi di daerah pinggiran lantaran adanya regulasi antarkementerian yang tak saling mendukung. Misalnya, pembangunan infrastruktur tol yang seyogianya memiliki multiplier effect secara langsung bagi masyarakat pelaku UMKM. Nyatanya, rest area dominan diisi oleh produk-produk asing ketimbang produk masyarakat setempat.

Secara infrastruktur fisik daerah perbatasan sudah jauh lebih baik dari periode pemerintahan sebelumnya. Tapi, yang sudah dibangun ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonominya.

“Seharusnya, pemerintah daerah memfasilitasi dan mengatur harga produk lokal, kementerian UMKM dan Koperasi membina kualitas produk, sedangkan lembaga terkait juga membatasi izin investasi perusahaan asing,” kata Faisal di ruang kerjanya, kawasan Tebet, pada Jumat pagi (27/7).

Artinya, lanjut lulusan program doktor ekonomi politik dari University of Queensland, Australia tahun 2013 ini, regulasi yang koheren antarkementerian/lembaga sangat fundamental dalam membangun akses pasar para pelaku UMKM. Hal itu sesuai dengan hasil riset CORE Indonesia tahun 2017 dengan sampel UMKM dari Aceh hingga Papua. Ditemukan bahwa hambatan terbesar UMKM bukan soal modal, tapi pendampingan dan akses pasar.

“Kementerian berbondong-bondong melakukan pemberdayaan. Program antarkementerian bentrok, UMKM-nya bingung,” tambah Faisal.

Tak hanya skala mikro. Salah satu dampak kurangnya keterkaitan juga dapat dilihat dari urusan logistik. Perbedaan data stok beras antarkemeterian/lembaga berdampak besar pada pengambilan kebijakan impor dan ekspor beras.

“Sebenarnya di Makassar stok beras melimpah. Karena data simpang siur, pulau Jawa memutuskan impor beras dari Thailand,” kata Faisal.

Dengan begitu, sangat logis jika penurunan kemiskinan 9,82 persen di semester pertama 2018 ditopang oleh naiknya dana bantuan sosial, yakni dari Rp 57 triliun (2017) menjadi Rp 81 triliun (2018).

Faisal menilai, Nawa Cita di bidang kemandirian ekonomi, membangun daerah dari pinggiran belum tercapai sesuai harapan.

Lanjutkan Membaca

Topic

Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penurunan tarif pajak dan pembinaan UMKM bertujuan agar sektor itu mampu menjadi penggerak ekonomi nasional sekaligus tulang punggung perekonomian nasional.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 yakni PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu akhirnya resmi diberlakukan 1 Juli lalu. Namun, rupanya ada syarat yang mengiringi penurunan tarif PPh final menjadi 0,5 persen itu.

Salah satunya yakni pengenaan jangka waktu (sunset clause) tertentu bagi Wajib Pajak (WP) yang menggunakan tarif ini. Artinya, setelah batas waktu itu, WP mau tidak mau harus melakukan pembukuan dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai rezim umum.

Tentu, demi rasa keadilan, batas waktu yang dikenakan berbeda-beda tergantung dari jenis WP. Bagi WP Badan berbentuk perusahaan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun; WP Badan berupa koperasi, persekutuan komanditer, atau firma boleh memakai tarif ini selama empat tahun; sedangkan WP orang pribadi mendapat jatah selama tujuh tahun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, tidak ada referensi atau kajian khusus mengapa batas waktu yang ditetapkan terdiri dari tiga, empat, dan tujuh tahun. Angka-angka itu muncul berdasarkan beberapa simulasi yang dipresentasikan dari pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi Rancangan PP kala itu. Pihak-pihak dimaksud, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Kebijakan Fiskal, DJP, serta Asosiasi UMKM.

“Simulasinya adalah kami bagi jenis WP-nya, (WP) badan berupa PT, itu yang seharusnya sekarang pun harusnya enggak boleh. Tapi oke, pemerintah masih berbaik hati, karena PP 46 dulu, kan, (aturannya) masih (PPh) final, boleh tidak pembukuan. Tentu diberikan partisi tiga tahun. Yang tiga lagi (yakni) CV, koperasi, dan firma oke lebih panjang sedikit (4 tahun), ” papar Hestu pada Majalah Pajak akhir Juli lalu.

Sementara untuk WP orang pribadi, Hestu mengatakan bahwa tujuh tahun adalah waktu yang cukup optimal untuk pelaku UMKM mengembangkan usahanya sekaligus belajar menerapkan pembukuan. “Jadi angka itu ya dari simulasi-simulasi saja, basisnya seperti itu,” tambahnya.

Ini langkah yang memang harus kami ambil, untuk mendidik UKM kita ke depannya menjadi lebih baik.

Dampingi UMKM

Hestu menyebut, walaupun di PP 23 detail aturannya sudah mencakup penjelasan, aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tetap akan dikeluarkan. Secara khusus, PMK yang diperkirakan akan keluar di bulan Agustus ini akan menjelaskan mengenai pergantian Surat Keterangan Bebas (SKB) menjadi Surat Keterangan.

SKB diberlakukan pada rezim PP 46, yaitu WP harus bolak-balik ke KPP meminta SKB setiap ingin bertransaksi. Sedangkan di aturan PMK yang baru ini, nantinya WP hanya diberikan surat keterangan yang berlaku setahun sekali atau mungkin seterusnya. Selain memudahkan WP dan fiskus, surat keterangan ini diharapkan dapat memangkas proses administrasi yang rumit.

Selain kemudahan dan pemangkasan tarif, Hestu memastikan bahwa DJP akan terus mendampingi para pelaku UMKM hingga kelak dapat menjalani bisnisnya secara mandiri, dan melakukan tata kelola pembukuan dengan baik.

“Mengapa pembukuan? Pembukuan itu, kan, dasarnya accounting. Accounting itu mendidik orang yang berbisnis itu ada pemisahan antara penggunaan pribadi, aset pribadi, dengan kepentingan bisnis. Dengan pemisahan seperti itu, maka mereka akan bisa menjalankan bisnisnya lebih sehat, peluang potensi untuk berkembangnya lebih baik daripada yang tidak ada pemisahan. Jadi, memang ini langkah yang memang harus kami ambil, untuk mendidik UKM kita ke depannya menjadi lebih baik.”

Tak sekadar omong, DJP telah memiliki beberapa acuan pendampingan UMKM yang terangkum dalam program Business Development Service (BDS). Program ini mengedepankan end to end approach, yaitu para UMKM di daerah-daerah mendapat pendampingan dan dipertemukan langsung dengan pihak-pihak yang dapat membantu keberlangsungan dan perkembangan usaha mereka, seperti perbankan, market place, hingga motivator.

“Kami enggak langsung menyosialisasikan pajak atau menyuruh mereka membayar pajak, tapi komunitas itu kami dekati, kami sering pertemukan dengan pihak-pihak yang bisa mendukung mereka. Mereka kami buat nyaman, terbantu untuk urus perkembangan bisnisnya, untuk melakukan aktivitas bisnisnya, baru kami masuk pajaknya,” ucap Hestu.

Sebetulnya, program itu sudah dimulai sedari empat tahun lalu, tapi memang baru beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) saja yang tercatat melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan UMKM. Ini dapat dipahami, sebab keberadaan UMKM memang baru terkonsentrasi di beberapa daerah saja, di antaranya Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

Untuk itu, meluncurnya Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 13 tanggal 9 Juli lalu tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BDS, seolah memberi titah pada setiap KPP agar memetakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di masing-masing area kerja. Menurut SE itu, KPP diberikan keleluasaan untuk merancang kegiatan pemberdayaan dan pendampingan, termasuk bekerja sama dengan instansi, perbankan, atau pihak lain yang terkait.

Hestu pun menambahkan, selain DJP, institusi lain seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan perusahaan BUMN kompak melaksanakan kegiatan serupa, dan tak jarang bersinergi dengan DJP.

“BUMN itu punya rumah kreatif. Ketika BUMN itu mengumpulkan, membina UKM-nya, kami juga masuk untuk memberikan kesadaran pajak. Kami sosialisasi di KPP juga banyak, dan kami juga akan lakukan kampanye semacam ini. Sudah banyak yang jalan, di Sumatera itu mereka (KPP) sudah door to door kepada para UMKM. Enggak apa-apa itu, kan, kreativitas masing-masing, enggak ada masalah.”

Turun dulu, naik kemudian

Penurunan tarif 0,5 persen boleh jadi akan berdampak pada penerimaan pajak hingga akhir tahun ini. Pasalnya, jika jumlah setoran pajak dari 1,5 juta pelaku UMKM hingga akhir tahun lalu sebesar Rp 5,8 triliun, maka setelah dipangkas 0,5 persen, potensi pajak yang hilang hingga Desember mendatang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, Hestu menyatakan, dampak positif kebijakan ini memang baru akan terasa di periode jangka menengah panjang, baik dari sisi basis data maupun pembayaran pajaknya.

Jika menilik ke masa diluncurkannya PP 46 di tahun 2013 lalu, penerimaan pajak dari UMKM memang terus merangkak naik dari tahun ke tahunnya. Ini sebagai pembuktian bahwa pelaku UMKM juga mau berpartisipasi dalam pembangunan negara.

“PP 46 itu dulu banyak yang menyangsikan, ‘apakah itu efektif?’ Kami punya data, pembayarannya naik terus, sampai 1,5 juta (pelaku UKM) di tahun 2017. Artinya apa? UKM itu mau, kok, bayar pajak,” ujarnya.

Hestu menilai, jumlah pembayar pajak dari sektor UMKM masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang mencapai 59 juta pelaku. Untuk itu, penurunan tarif ini diharapkan akan merangkul lebih banyak lagi pelaku UMKM yang sadar pajak.

“Dengan penurunan tarif ini kami ringankan beban pajak mereka, dan yang belum bayar, kami ajak untuk mulai bayar. Jadi, ini kita bicara keterlibatan pengusaha walaupun sekecil apa pun untuk ikut membiayai negara ini. Kami juga sampaikan kemudahan-kemudahan di sini, ngitung pajaknya mudah sekali, tinggal omzet sebulan berapa, catat. Mereka juga enggak ditinggalkan oleh pemerintah, enggak dibiarkan sendiri, banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk membantu mereka,” pungkasnya.—Ruruh Handayani/Foto: Dok. P2 Humas DJP

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News2 minggu lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News4 minggu lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News2 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News3 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News7 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News8 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News9 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News11 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News11 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News12 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Advertisement Pajak-New01

Trending