UU HPP, reformasi struktural, dan reformasi fiskal ditempuh untuk mendukung visi Indonesia menjadi negara maju.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, UU HPP tak sekadar ingin mendulang pendapatan negara, melainkan bagian dari reformasi perpajakan yang terus-menerus dilakukan demi membuat sistem perpajakan yang memiliki tata kelola makin baik, berkeadilan, dan berkepastian hukum.

“Kita mengharapkan sistem pajak menjadi makin efisien, netral, fleksibel, efektif, dan adil, dan memberikan kepastian, serta kesederhanaan bagi perekonomian, terutama para pembayar pajak, dan memiliki prediktabilitas atau stabilitas,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers virtual, beberapa waktu lalu.

Reformasi perpajakan yang terus dilakukan pemerintah—utamanya DJP—secara berkelanjutan sejak 1983 ini dilakukan baik dari sisi penguatan organisasi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, dan penyempurnaan regulasi. Nah, UU HPP ini merupakan reformasi di bagian regulasi atau kebijakan.

Sri Mulyani mengatakan bahwa reformasi perpajakan yang dilakukan melalui UU HPP, reformasi struktural, dan reformasi fiskal merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk mendukung visi Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045. Untuk itu, APBN yang sehat—setelah bekerja ekstrakeras sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan ekonomi nasional—menjadi prasyarat.

“Tanpa APBN yang kuat, seluruh reform tidak mungkin terjadi. Jadi, inilah proses pemulihan ekonomi dan pemulihan kesehatan APBN,” ucapnya.

Sapu jagat

UU HPP disebut sebagai omnibus law atau UU sapu jagat karena memuat 6 kelompok materi utama yang terdiri dari 9 Bab dan 19 Pasal, yang mengubah beberapa UU perpajakan sekaligus. Pemerintah pun memastikan akan mengeluarkan 43 aturan pelaksanaannya—8 aturan berbentuk Peraturan Pemerintah dan 35 aturan berupa Peraturan Menteri Keuangan.

Salah satu klaster yang mengundang banyak perhatian adalah Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau voluntary disclosure program yang akan berlangsung selama 6 bulan sejak 1 Januari—30 Juni 2022. Publik menyebut program ini sebagai Tax Amnesty Jilid 2 lantaran pemerintah memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak yang belum patuh, bahkan bagi yang pernah melakukan program pengampunan pajak ini pada 2016 silam.

Namun, DJP memaknainya sebagai kesempatan untuk WP yang belum melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan mereka sepenuhnya, melalui dua kebijakan. Kebijakan pertama ditujukan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang mengikuti Amnesti Pajak 2016, tetapi tidak atau belum sepenuhnya melaporkan aset dan harta yang diperolehnya sejak 1 Januari 1985—31 Desember 2015.

Tarif PPh final yang dikenakan adalah 11 persen untuk deklarasi luar negeri (LN), 8 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri (DN), serta 6 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN) atau hilirisasi SDA atau renewable energy.

Sementara, kebijakan kedua ditujukan khusus untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mengikuti Amnesti Pajak 2016, dengan basis aset perolehan tahun 2016—2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020. Tarif PPh Final yang dikenakan adalah 18 persen untuk deklarasi LN; 14 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset DN; dan 12 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN dan hilirisasi SDA dan energi terbarukan.

Pasal 15 Bab VIII Ketentuan Peralihan UU HPP menyebut bahwa begitu UU HPP berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan harta bersih tidak berlaku, sepanjang pengungkapan dilakukan pada periode berlakunya PPS.

Pajak karbon

UU HPP juga mengenalkan pajak karbon. Sri Mulyani mengutarakan bahwa aturan ini menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. Ia mengklaim, penerapan pajak karbon menjadi bukti komitmen pemerintah menggunakan berbagai instrumen fiskal untuk membiayai pengendalian perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan.

“Tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah mengubah perilaku para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon,” ucapnya.

Singkatnya, mereka yang mengotori lingkungan, harus mengganti kerugian berupa pajak sebagai kompensasi untuk membersihkan lingkungan melalui kebijakan lain.

Di sisi lain, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Ia pun menyebut penerimaan negara dari pajak karbon akan dimanfaatkan untuk menambah dana pembangunan, investasi teknologi ramah lingkungan, atau memberikan dukungan kepada masyarakat berpendapatan rendah dalam bentuk program sosial. Yang pasti, pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan berbagai hal, termasuk kesiapan industri dan kondisi ekonomi.

Di tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara pada 1 April 2022 dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada batas emisi (cap and tax). Tarif Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi batas yang ditetapkan.

Cukai

Klaster yang juga dimuat dalam UU HPP adalah perubahan tentang UU Cukai. Kepala Subdirektorat Potensi dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aris Sudarminto mengemukakan, cukai adalah pungutan yang sangat khusus karena hanya dikenakan pada barang yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu etanol atau etil alkohol, minumal beralkohol, dan produk tembakau.

Aris bilang, jumlah barang kena cukai (BKC) di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan dengan negara lain. Penerimaan cukai saat ini sangat tergantung pada Industri Hasil Tembakau (IHT).

“Itulah mengapa jika ada isu kenaikan tarif, semuanya ribut dan gaduh, karena memang 96 persen penerimaan cukai bergantung pada IHT,” ucapnya dalam webinar CITA, Selasa (23/11).

Berbeda dengan klaster lain yang lebih kompleks, klaster cukai hanya memuat 1 pasal perubahan dengan beberapa klausul. Pertama, pemerintah mendapat penguatan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis BKC dengan tetap melibatkan DPR RI.

Kedua, UU HPP juga menggunakan prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) terkait pelanggaran cukai dan mendahulukan pemulihan negara.

Ketiga, UU HPP mengatur penyesuaian sanksi administrasi dalam upaya pemulihan kerugian pendapatan negara pada saat penelitian dan penyidikan. Dalam UU HPP, hasil penelitian yang tidak berujung pada penyidikan mewajibkan pelaku membayar sanksi administratif berupa denda sebesar tiga kali jumlah cukai yang seharusnya dibayar.

Sementara pada tahap penyidikan, UU Cukai sebelumnya mengamanatkan penghentian penyidikan wajib membayar pokok cukai, ditambah sanksi denda 4 kali cukai kurang dibayar. Melalui UU HPP, penghentian cukup dengan membayar sanksi denda sebesar empat kali nilai cukai.

Mengintip penjabaran semangat gotong royong dan kebersamaan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Keterangan resmi yang dirilis Kementerian Keuangan mengungkapkan, RUU HPP—yang kemudian disahkan menjadi UU HPP—merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian reformasi perpajakan yang telah dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan. Regulasi juga akan menjadi landasan yang sangat penting bagi proses reformasi selanjutnya.

Implementasi berbagai ketentuan yang termuat di dalamnya diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peraturan ini bertujuan untuk memulihkan perekonomian nasional yang terdampak oleh pandemi Covid-19 melalui optimalisasi penerimaan negara di bidang pajak.

UU HPP secara umum mengatur enam aspek penting, yakni mengubah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), mengubah UU Pajak Penghasilan (UU PPh), mengubah UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN), menambah program pengungkapan sukarela Wajib Pajak, menambah Pajak Karbon, dan mengubah UU Cukai.

Pengaturan mengenai KUP yang meliputi sanksi pajak dan integrasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NIK-NPWP) berlaku sejak diundangkan. Pengaturan mengenai PPh berlaku mulai tahun pajak 2022 dan PPN mulai April 2022. Program pengungkapan sukarela berlaku mulai 1 Januari–30 Juni 2022. Pajak Karbon berlaku 1 April 2022 piloting PLTU batu bara. Adapun pengaturan UU Cukai berlaku sejak diundangkan.

Dalam UU HPP mengenai KUP, terdapat terobosan baru, yakni integrasi basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan. Penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP Orang Pribadi akan semakin memudahkan WP dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Keberpihakan pada UMKM

Dalam pengaturan PPh, lapisan penghasilan WP Orang Pribadi yang dikenai tarif terendah 5 persen dinaikkan menjadi Rp 60 juta dari sebelumnya Rp 50 juta, sedangkan PTKP tetap. Kenaikan batas lapisan tarif terendah ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah membayar pajak lebih rendah ketimbang sebelumnya.

Di sisi lain, pemerintah mengubah tarif dan menambah lapisan PPh Orang Pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar.

Perubahan-perubahan itu ditekankan untuk meningkatkan keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, termasuk pelaku UMKM, baik pribadi maupun badan.

UU HPP mengatur perluasan basis PPN dengan melakukan pengurangan pengecualian dan fasilitas PPN. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya akan dibebaskan dari PPN.

Pemerintah juga menetapkan tarif tunggal untuk PPN. Kenaikan tarif PPN dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025. Kebijakan ini mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Saat ini tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah daripada rata-rata dunia sebesar 15,4 persen, dan juga lebih rendah dari Filipina (12 persen), Tiongkok (13 persen), Arab Saudi (15 persen), Pakistan (17 persen) dan India (18 persen).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan, adanya peningkatan rentang penghasilan atas lapisan pertama tarif PPh akan membantu banyak orang pribadi dan karyawan. Jika sebelumnya WP terkait dengan penghasilan Rp 60 juta per tahun harus membayar PPh sebesar 15 persen, maka mulai awal tahun depan hanya dikenai 5 persen. Menurut data statistik, imbuhnya, jumlah karyawan di area ini mencapai lebih dari 2 juta. Artinya, akan banyak sekali masyarakat yang terbantu melalui skema tersebut.

“Kebijakan PPh mempertimbangkan benchmarking di berbagai negara; ini merupakan bagian dari gotong royong. Penghasilan lebih tinggi diharapkan berkontribusi lebih banyak; ini menunjukkan prinsip kebersamaan,” papar Yon dalam acara Sosialisasi UU HPP yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Jumat (29/10).

Selain melalui perubahan lapis pada PPh Orang Pribadi, ketentuan PPh juga memberi dukungan kepada pelaku UMKM dengan pemberlakukan PTKP Rp 500 juta. Jika UMKM memiliki omzet Rp 1 miliar, jelasnya, maka penghasilan yang dikenai PPh hanya Rp 500 juta. UMKM hanya akan membayar separuh dari tingkat pajak yang berlaku dalam aturan sebelumnya. Di samping itu, PPh Badan juga dipertahankan 22 persen, setelah mempertimbangkan penerapan tarif di negara anggota OECD dan ASEAN.

Target penerimaan pajak ditentukan melalui perpaduan proses politik yang dilandasi beragam variabel, antara lain asumsi pertumbuhan ekonomi dan potensi pajak.

Di akhir atau awal tahun, sepertinya kita selalu memperdebatkan masalah tidak atau realistisnya target penerimaan pajak yang ditetapkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebelum ikut dalam perdebatan, penting bagi kita memahami penetapan target penerimaan pajak.

Managing Partner DDTC Darussalam mengutip DDTC Working Paper No 2119 berjudul “Metode dan Teknik Proyeksi Penerimaan Pajak: Panduan dan Aplikasi”, yang menjelaskan bahwa dalam perspektif politik anggaran, penentuan besaran target penerimaan pajak akan selalu diselaraskan dengan upaya mendanai belanja pemerintah tanpa memberikan suatu risiko fiskal yang besar. Perspektif itu merupakan kerangka sederhana yang melihat penentuan target penerimaan berdasarkan target belanja dan skenario pembiayaan anggaran.

“Walau sederhana dan merupakan perspektif dasar politik anggaran, cara tersebut tentu berisiko untuk meleset. Pasalnya, penentuan target tidak diperhitungkan secara matang dengan melihat kemampuan, tren, serta asumsi-asumsi di masa mendatang. Oleh karena itu, banyak pemerintah kemudian menggunakan pendekatan yang lebih teknis dan bisa dipertanggungjawabkan secara kuantitatif,” kata Darussalam kepada Majalah Pajak, pada (25/11).

“Sebagai contoh, melihat pola tax buoyancy atau elastisitas antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penerimaan pajak. Cara ini relatif sederhana karena hanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan elastisitas secara historis serta asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun fiskal ke depan. Namun, metode perhitungan ini relatif sulit dilakukan di situasi turbulensi ekonomi seperti saat pandemi Covid-19.”

Selanjutnya, perhitungan kuantitatif lainnya bisa menggunakan analisis ekonometri berupa data time series. Artinya, dengan melihat pola pengaruh atas berbagai faktor terhadap penerimaan pajak di suatu negara, maka akan diketahui besaran proyeksi penerimaan di masa mendatang. Variabel yang dipergunakan bisa bermacam-macam, semisal pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, inflasi, harga komoditas, perkembangan sektor tertentu, dan sebagainya. Berbagai pendekatan ini bisa disebut sebagai pendekatan berbasis data makroekonomi yang bersifat top-down.

Dalam berbagai teknik proyeksi penerimaan pajak, banyak akademisi menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai faktor penentu yang utama. Karena pertumbuhan ekonomi yang merujuk pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) merefleksikan pertumbuhan seluruh aktivitas ekonomi masyarakat serta adagium pajak sebagai ekor ekonomi. Sayangnya, keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak di Indonesia tidak terlalu tampak.

“Pembuktian dapat kita lihat dari data kinerja penerimaan pajak selama 10 tahun terakhir. Selama 1 dekade terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai. Pada tahun fiskal 2015 dan 2016, realisasinya justru berada di bawah 85 persen dari target. Padahal, kita ketahui bahwa penyusunan target turut menyertakan variabel pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil di atas 5 persen, kecuali pada 2020,” kata Darussalam.

Selain itu, perlu dipahami bahwa penganggaran merupakan proses yang cukup panjang. Pokok kebijakan fiskal beserta target penerimaan pajak tahun mendatang biasanya telah disusun sejak triwulan pertama tahun berjalan. Penyusunan itu umumnya juga menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data historis sehingga dapat dipertanggungjawabkan (reliable).

Menariknya, bisa jadi terdapat dinamika sektor ekonomi, sosial, dan politik selama tahun berjalan yang membuat proyeksi tersebut sedikit menjauh dari kata presisi. Sebagai ilustrasi, proyeksi penerimaan di tahun mendatang telah disusun secara baik pada semester I tahun berjalan, tapi ternyata realisasi penerimaan pajak di tahun berjalan mengalami shortfall. Akibatnya, target tahun mendatang kian menantang dan ‘jauh’ dari angka yang realistis.

“Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kini mulai menggunakan proyeksi outlook. Skema ini pada dasarnya berupaya untuk mendekatkan pada kondisi riil tahun berjalan,” kata Darussalam.

Selain itu, perhitungan target penerimaan pajak bisa saja disusun dari gabungan berbagai perhitungan di skala mikro. Caranya, nilai potensi penerimaan diukur berbasis perkembangan basis pajak dan dinamika di sektor atau jenis pajak tertentu.

“Dalam pendekatan mikro ini, cara perhitungan dan indikator yang dipergunakan bisa sangat bervariasi. Contoh, estimasi penerimaan PPnBM kendaraan bermotor dihitung dari jumlah penjualan dan impor setiap jenis kendaraan bermotor. Pendekatan mikro bersifat bottom-up dan umumnya lebih sering digunakan untuk mengukur dampak suatu kebijakan,” kata Darussalam.

Ia menilai, satu hal yang pasti penentuan target penerimaan pajak yang ideal adalah disusun secara kuantitatif melalui pendekatan teknis. Dengan demikian, risiko terjadinya shortfall atau defisit bisa lebih mungkin dikendalikan. Akan tetapi, hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa penentuan target penerimaan pajak juga suatu proses politik anggaran.

“Target pajak ditentukan dalam proses politik anggaran yang seringkali memadukan antara pendekatan yang bersifat teknis kuantitatif dengan kebutuhan belanja. Dalam prosesnya, aspek politik, yaitu faktor bargaining antara pemerintah dan DPR serta sasaran yang hendak dicapai mewarnai diskusi yang berpotensi menjauh dari target pajak yang realistis,” kata Darussalam.

UU HPP dan “tax ratio”

Ia menuturkan, bahwa kehadiran UU HPP sejatinya akan memutus persoalan fundamental sektor perpajakan tanah air. Terutama dalam turut menopang ketersediaan dana pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan.

“UU HPP yang akan dilaksanakan mulai tahun depan adalah sesuatu yang tepat secara momentum. Karena jika kita baru mulai membahas reformasi pajak ketika pandemi berlalu, justru ada missed opportunity. Kehadiran UU HPP juga sejalan dengan agenda konsolidasi fiskal yang mulai banyak dilakukan oleh negara lain,” kata Darussalam.

Potensi keberhasilan UU HPP dalam meningkatkan tax ratio juga tidak bisa dilepaskan dari, antara lain, Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), UU Cipta Kerja klaster kemudahan berusaha bidang perpajakan, pemberlakuan strategi compliance risk management, dan sebagainya. Namun demikian, masih ada tantangan.

“Adanya perubahan melalui UU HPP diproyeksikan bisa menghasilkan potensi penambahan penerimaan perpajakan. Akan tetapi, keberhasilan tersebut akan dipengaruhi oleh perilaku kepatuhan Wajib Pajak, serta literasi dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan di sektor perpajakan. Selain itu, terdapat risiko distorsi pertumbuhan ekonomi akibat ancaman pandemi yang belum usai. Oleh karena itu, masih ada tantangan,” kata Darussalam.

Terkait aspek kepatuhan, ia memberikan catatan khusus. Berdasarkan buku berjudul Making People Pay: The Economic Sociology of Taxation (Mathew, 2010) setidaknya terdapat 10 aspek yang menentukan seseorang tidak patuh membayar pajak, yaitu tidak mendapat manfaat apa pun, pajak yang dibayar diselewengkan, pajak yang dibayar tidak digunakan dengan efisien, prosedur pajak sangat rumit, kesulitan memahami hukum pajak, interaksi dengan otoritas pajak tidak menyenangkan, khawatir diperiksa dengan tidak seharusnya, biaya kepatuhan pajak terlalu mahal, orang-orang sekitar tidak membayar pajak, dan merasa tidak memengaruhi penerimaan bila tidak membayar pajak.

“Jika kesepuluh hal tersebut dapat kita selesaikan, saya optimis kita bisa meningkatkan tax ratio lebih cepat. Sebagai contoh, upaya mengurangi biaya kepatuhan bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi, mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak secara efektif dan efisien, pengaturan konsultan pajak agar tidak terjadi monopoli profesi, dan sebagainya,” kata Darussalam.