Connect with us

Business

Sektor Tekstil Tambah Produksi APD

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Minimnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) saat wabah virus korona mendorong sektor usaha tekstil di Indonesia mengalihkan kegiatannya pada produksi APD guna memenuhi kebutuhan domestik.

Wabah virus korona telah memukul sejumlah sektor usaha mulai dari transportasi, perhotelan, pusat perbelanjaan retail, jasa boga, hingga kuliner. Di tengah bencana global yang memprihatinkan ini, tetap ada sektor usaha yang justru menggeliat bahkan tak sanggup memenuhi lonjakan permintaan. Sektor tekstil misalnya, tingginya permintaan alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat (baju pelindung) dan masker yang sangat dibutuhkan oleh petugas medis dalam menangani ribuan pasien korona telah menggerakkan pelaku usaha untuk mengalihkan kegiatan pabriknya pada produksi APD.

Salah satu perusahaan tekstil yang kini beralih memproduksi APD adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Produsen seragam militer yang telah mendunia ini kini ikut memproduksi APD berupa masker dan baju hazmat untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam menangani korona.

Baca Juga: Menyiapkan Gugus Tugas Tingkat RT untuk Penanggulangan COVID-19

Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto memaparkan, pabrik perusahaannya yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah membuat masker nonmedis antimikrobial dan baju hazmat tahan air yang dibutuhkan tenaga medis dalam menangani pasien korona.

“Selain memproduksi masker maupun baju pelindung dan menjualnya secara komersial, Sritex juga memberi donasi untuk membantu pemerintah,” jelas Iwan.

“Kemungkinan demand terhadap APD dapat bertambah hingga seratus persen, bahkan 500 persen.”

Sritex menjual masker seharga Rp 5.500 untuk pembelian minimal seribu helai dan baju pelindung seharga Rp 1 juta untuk pembelian minimal sepuluh helai.

Penuhi permintaan domestik

Langkah bisnis yang ditempuh Sritex ini sejalan dengan imbauan pemerintah yang disampaikan melalui Kementerian Perindustrian terhadap pelaku usaha. Kementerian Perindustrian telah meminta kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk dapat memproduksi masker dan baju pelindung guna memenuhi permintaan domestik yang sedang tinggi. Lonjakan permintaan APD ini timbul mengikuti kebutuhan para tenaga kesehatan dalam penanganan pasien yang terpapar virus korona (COVID-19).

“Kami mendorong produsen tekstil di dalam negeri dapat ikut menyediakan APD, sebab saat ini kita masih butuh cukup banyak dalam menghadapi penyebaran virus korona di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (27/3).

Baca Juga: Pelaku Industri Kecil dapat Listrik Gratis 6 Bulan, Ini Cara Mendapatkannya

Dalam upaya penanganan wabah korona, diversifikasi produk yang dilakukan industri tekstil menjadi salah satu cara cepat dalam pemenuhan kebutuhan APD yang sangat tinggi saat ini. Ia berharap langkah ini dapat menjadi solusi untuk mempertahankan kinerja industri tekstil di tengah menurunnya pasar dalam negeri. Pihaknya memproyeksikan hingga empat bulan ke depan kebutuhan APD sebanyak 12 juta helai.

“Dengan kondisi seperti saat ini, kemungkinan demand terhadap APD dapat bertambah hingga seratus persen, bahkan 500 persen,” jelasnya.

Untuk itu Kemenperin telah memetakan potensi industri APD di dalam negeri, termasuk juga industri tesktil yang bersedia memproduksi APD mulai dari pakaian pelindung, caps, towel, sarung tangan, pelindung kaki, dan kacamata pelindung wajah (goggles).

“Kami terus aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan untuk kelancaran izin edar dan impor bahan bakunya,” imbuh Agus.-Novita Hifni

Breaking News

BRI Gandeng Gojek Sebagai Mitra Penyalur Kredit UMKM

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk mempercepat penyerapan kredit, bank-bank BUMN menggandeng sejumlah perusahaan berbasis teknologi. Upaya ini untuk menjangkau lebih banyak segmen usaha mikro, kecil dan menengah. Salah satu perusahaan yang digandeng Bank BRI adalah Gojek.

Gojek terpilih menjadi salah satu mitra pemerintah serta bank-bank BUMN untuk penyaluran kredit secara digital lewat program DigiKu. Pada tahap awal, Bank BRI bersama Gojek memberikan fasilitas pinjaman kepada para pengemudi yang menjadi mitra perusahaan teknologi itu.

DigiKu yang baru diluncurkan oleh pemerintah, bank-bank BUMN serta pelaku ekosistem digital akhir pekan lalu itu sebagai bagian dari gerakan bangga buatan Indonesia (BBI) untuk menyediakan produk pinjaman digital bagi UMKM.

Akses pengajuan modal lewat sejumlah kanal daring ini dilakukan untuk mempermudah UMKM yang saat ini terdampak pandemi Covid-19 dalam pengajuan pinjaman modal kerja berbunga ringan.

Adapun, plafon kredit yang disalurkan lewat Gojek dan kanal daring lainnya, yakni hingga Rp 20 juta dengan tenor pinjaman 1-12 bulan. Pemerintah menyebutkan total bantuan modal yang akan disalurkan bagi satu juta UMKM dalam ekosistem digital dalam program DigiKu mencapai Rp 4,2 triliun.

Ketua Umum Himbara yang juga Direktur Utama Bank BRI Sunarso mengatakan bahwa kerja sama dengan Gojek di produk DigiKU ini merupakan penguatan kerja sama yang dijalin BRI dengan Gojek dan beberapa perusahaan platform digital lainnya, seperti Tokopedia dan Shopee.

“Bank BRI telah menggandeng Gojek dan platform digital lainnya dalam rangka membuka akses pengajuan KUR lewat channeling online. Fasilitas KUR yang ditawarkan hingga maksimal Rp50 juta, dengan tenor maksimal 3 tahun,” kata Sunareso Minggu (19/7/2020).

Sementara itu, Chief Public Policy and Government Relations Gojek Shinto Nugroho mengatakan, dalam program DigiKu, Gojek sudah berkolaborasi dengan BRI untuk menyediakan akses fasilitas pinjaman bunga ringan kepada mitra pengusaha termasuk pengemudi.

“Situasi pandemi sangat mempengaruhi pendapatan mitra kami, sehingga fasilitas pinjaman bunga ringan ini akan membantu meringankan beban keuangan mereka. Khususnya bagi UMKM, fasilitas yang diberikan diharapkan mampu untuk menjaga perputaran usaha sekaligus menangkap kesempatan baru,” katanya.

 

Lanjut baca

Breaking News

Saatnya UMKM Konvensional Berjualan Melalui Platform Digital

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong pelaku UMKM di tanah air untuk memasarkan produknya secara on-line melalui platform e-commerce.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo mengatakan, digitalisasi UMKM ini dilakukan melalui program #BeliKReatifLokal yang telah diluncurkan sejak Juni 2020.

“Telah terkurasi 500 pelaku ekonomi kreatif untuk kami fasilitasi (pendaftaran) HAKI (Hak Kekayaan Intelektual), kami fasilitasi untuk masuk ke on-line, dan kami juga memberikan pendampingan-pendampingan promosi,” kata Angela Angela saat menghadiri dialog “Indonesia Bicara” di Studio IV TVRI, Jakarta Pusat, Kamis (16/7/2020).

Angela menjelaskan, program ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha UMKM yang terdampak pandemi COVID-19 untuk memasarkan produknya di platform digital. Mengingat terbatasnya interaksi jual beli secara fisik di tengah pandemi.

“Dengan terjadinya pandemi ini, para pengusaha UMKM tidak bisa beraktivitas dan dalam hal ini mereka harus beradaptasi dengan teknologi agar bisa terus beraktivitas. UMKM Indonesia harus bisa berinovasi dan kita bangga terhadap produk lokal dan saya yakin produk lokal bisa merajai pasar,” ungkap Angela.

Angela menuturkan, bahwa program ini menyasar tiga subsektor UMKM, yaitu kriya, fashion, dan kuliner, terutama yang berada di Jabodetabek.

“Kami memilih di zona merah khususnya Jabodetabek. Karena kami melihat itu sangat terhambat produktivitas secara fisik jadi itu yang kami fasilitasi terlebih dahulu,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Staf Khusus Bidang Kebijakan Digital dan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedy Permadi, yang mengatakan, pemasaran produk UMKM lewat platform digital memungkinkan pengusaha dapat memperluas distribusi produknya tanpa harus melakukan kontak fisik.

“Di masa pandemi COVID-19 ini, sebenarnya bisa menghadirkan peluang distribusi baru bagi para pengusaha UMKM. Yaitu melalui metode distribusi produk secara digital,” ujar Dedy.

Menanggapi hal tersebut, CEO Blibli.com, Kusumo Martanto, menyatakan komitmennya untuk membantu memasarkan dan mempromosikan produk UMKM melalui beberapa hal.

“Kami di Blibli mempermudah pendaftaran di platform kami. Selain itu kami juga membantu digital marketing dan pengiriman produk UMKM,” tutur Kusumo.

Lanjut baca

Breaking News

Situasi Pandemi Tidak Menurunkan Kualitas Kinerja EBA-SP SMF

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Meski dalam situasi pendemi Covid-19, PT Sarana Multigriya Finansial/SMF  (Persero), kinerja keuangan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) masih terjaga dengan baik. Selain itu kinerja Efek dengan rating idAAA masih tetap menjanjikan.

EBA-SP merupakan instrumen yang dikeluarkan oleh PT SMF dan ditetapkan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.20/POJK.04/2017 juncto POJK 23/POJK.04/2014 tentang Pedoman Penerbitan Pelaporan Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) dalam Rangka Pembiayaan Sekunder Perumahan.

OJK juga telah menetapkan EBA-SP sebagai pilihan produk yang baik bagi investor. Hal ini sesuai dengan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal surat imbauan untuk menempatkan dana pada Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) yang diterbitkan oleh Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.

EBA-SP SMF memiliki return yang kompetitif yaitu berkisar antara 7 persen-10 persen. Hal ini terlihat dari histori penerbitan EBA-SP, yaitu Kupon EBA-SP Kelas A sebagai instrumen dengan rating triple A selalu berada di atas return deposito.

Berdasarkan Laporan Keuangan EBA-SP audited EBA-SP SMF per 31 Desember 2019  yang dipublikasikan pada akhir Juni 2020, kinerja EBA-SP masih menunjukkan performa yang baik, yaitu masih lancarnya pembayaran kupon terhadap investor EBA-SP Kelas A.

Di samping itu, menurut Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo,  pada Laporan Perubahan Aset Bersih tampak masih adanya Dividen Sertifikat EBA-SP Kelas B. Kedua hal itu menunjukkan EBA-SP sebagai produk structured finance yang aman dan menguntungkan, karena telah distruktur sedemikian rupa sehingga terbentuk mekanisme perlindungan   terhadap default bagi para investornya.

“Para investor Kelas B masih memperoleh hak pendapatan investasinya dengan diperolehnya dividen. Ini menunjukkan, kinerja Pool KPR Underlying EBA masih baik. Hal ini pula menunjukkan secara otomatis para investor Kelas A masih aman terlindungi dari risiko default. Saat ini pendapatan kelas B masih berkisar antara 10 persen-20 persenan per tahun,” tata Ananta Wiyogo.

“Tentunya dengan kinerja EBA yang masih terus terjaga dengan baik, hal ini meyakinkan kepada investor bahwa EBA yang diterbitkan Perseroan dengan rating terbaik (triple A), merupakan sarana investasi yang sangat aman dan menguntungkan bagi investor, karena distruktur dengan sangat baik dan aman, sehingga risikonya lebih rendah dibandingkan dengan instrumen berpendapat tetap lainnya,” ungkap Ananta.

Terkait pengaruh kondisi pandemi covid-19 terhadap kinerja EBA-SP, Ananta menuturkan memang sedikit banyak cukup memukul sektor properti, khususnya KPR. Hal itu terealisasi melalui kebijakan countercyclical pemerintah untuk menstimulus perekonomian. Salah satunya melalui pemberian holiday payment kepada para debitur KPR. EBA-SP sebagai instrumen investasi yang bergantung terhadap arus kas dari angsuran KPR, juga tidak terlepas dari dampak itu.

Ananta mengatakan, SMF selaku Penerbit EBA-SP telah menyiapkan langkah antisipasi mengenai kemungkinan terburuk dampaknya terhadap para investor akibat kebijakan itu.

“Pada prinsipnya EBA-SP telah distruktur dengan sangat baik, sehingga tercipta mekanisme perlindungan yang terbaik bagi para investornya. Di samping mekanisme perlindungan dari internal struktur EBA-SP, SMF selaku Penerbit juga memberikan mekanisme perlindungan terhadap investor melalui penyediaan credit enhancement dalam bentuk jaminan satu kali pembayaran biaya senior dan kupon Kelas A. Mengingat ini merupakan kebijakan countercyclical, diharapkan tidak akan berkepanjangan. Kami yakin EBA-SP masih sangat aman,” papar Ananta.

Ananta optimistis bahwa ke depan para investor akan semakin percaya diri akan efek ini. Sebab, efek ini diterbitkan oleh SMF yang merupakan BUMN yang 100 persen dimiliki oleh pemerintah dengan peringkat idAAA dari Pefindo, baik secara Korporasi maupun Surat Utangnya.

Sejak tahun 2009 hingga saat ini SMF telah menginisiasi 13 kali penerbitan transaksi sekuritisasi baik dengan skema KIK EBA maupun EBA-SP, dengan total nilai sebesar Rp 12,156 triliun, yang 12 transaksi dilakukan bekerja sama dengan BTN dan 1 transaksi bekerja sama dengan Bank Mandiri.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum EBA SP SMF ini akan digunakan untuk melakukan pembelian kumpulan tagihan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang terpilih berdasarkan 32 kriteria seleksi. Adapun, seluruh transaksi EBA SP SMF mendapatkan rating idAAA dari Pefindo. Rating itu mencerminkan kemampuan untuk membayar kewajiban secara tepat waktu yang sangat kuat dan risiko default yang rendah.

 

 

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News1 hari lalu

Merdeka Menikmati Humor Gratis di Masa Krisis

Kondisi sosial ekonomi dunia, termasuk Indonesia memang masih menghawatirkan akibat pagebluk Covid-19. Namun, jangan sampai keadaan itu membunuh semangat dan...

Breaking News1 minggu lalu

10 Perusahaan Global ini Menjadi Pemungut PPN Produk Digital yang Dijual di Indonesia

Direktur Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk sepuluh perusahaan global yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan...

Breaking News1 minggu lalu

Modal Nabung di Himbara, UMKM Bisa Sekalian Bikin NPWP

Pemerintah akan mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Ada empat perbankan...

Breaking News1 minggu lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News1 minggu lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 minggu lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News1 minggu lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News1 minggu lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News2 minggu lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News2 minggu lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Populer