Connect with us

Business

Sektor Tekstil Tambah Produksi APD

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Minimnya ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) saat wabah virus korona mendorong sektor usaha tekstil di Indonesia mengalihkan kegiatannya pada produksi APD guna memenuhi kebutuhan domestik.

Wabah virus korona telah memukul sejumlah sektor usaha mulai dari transportasi, perhotelan, pusat perbelanjaan retail, jasa boga, hingga kuliner. Di tengah bencana global yang memprihatinkan ini, tetap ada sektor usaha yang justru menggeliat bahkan tak sanggup memenuhi lonjakan permintaan. Sektor tekstil misalnya, tingginya permintaan alat pelindung diri (APD) seperti baju hazmat (baju pelindung) dan masker yang sangat dibutuhkan oleh petugas medis dalam menangani ribuan pasien korona telah menggerakkan pelaku usaha untuk mengalihkan kegiatan pabriknya pada produksi APD.

Salah satu perusahaan tekstil yang kini beralih memproduksi APD adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Produsen seragam militer yang telah mendunia ini kini ikut memproduksi APD berupa masker dan baju hazmat untuk memenuhi kebutuhan domestik dalam menangani korona.

Baca Juga: Menyiapkan Gugus Tugas Tingkat RT untuk Penanggulangan COVID-19

Direktur Utama Sritex Iwan Setiawan Lukminto memaparkan, pabrik perusahaannya yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah membuat masker nonmedis antimikrobial dan baju hazmat tahan air yang dibutuhkan tenaga medis dalam menangani pasien korona.

“Selain memproduksi masker maupun baju pelindung dan menjualnya secara komersial, Sritex juga memberi donasi untuk membantu pemerintah,” jelas Iwan.

“Kemungkinan demand terhadap APD dapat bertambah hingga seratus persen, bahkan 500 persen.”

Sritex menjual masker seharga Rp 5.500 untuk pembelian minimal seribu helai dan baju pelindung seharga Rp 1 juta untuk pembelian minimal sepuluh helai.

Penuhi permintaan domestik

Langkah bisnis yang ditempuh Sritex ini sejalan dengan imbauan pemerintah yang disampaikan melalui Kementerian Perindustrian terhadap pelaku usaha. Kementerian Perindustrian telah meminta kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk dapat memproduksi masker dan baju pelindung guna memenuhi permintaan domestik yang sedang tinggi. Lonjakan permintaan APD ini timbul mengikuti kebutuhan para tenaga kesehatan dalam penanganan pasien yang terpapar virus korona (COVID-19).

“Kami mendorong produsen tekstil di dalam negeri dapat ikut menyediakan APD, sebab saat ini kita masih butuh cukup banyak dalam menghadapi penyebaran virus korona di Indonesia,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (27/3).

Baca Juga: Pelaku Industri Kecil dapat Listrik Gratis 6 Bulan, Ini Cara Mendapatkannya

Dalam upaya penanganan wabah korona, diversifikasi produk yang dilakukan industri tekstil menjadi salah satu cara cepat dalam pemenuhan kebutuhan APD yang sangat tinggi saat ini. Ia berharap langkah ini dapat menjadi solusi untuk mempertahankan kinerja industri tekstil di tengah menurunnya pasar dalam negeri. Pihaknya memproyeksikan hingga empat bulan ke depan kebutuhan APD sebanyak 12 juta helai.

“Dengan kondisi seperti saat ini, kemungkinan demand terhadap APD dapat bertambah hingga seratus persen, bahkan 500 persen,” jelasnya.

Untuk itu Kemenperin telah memetakan potensi industri APD di dalam negeri, termasuk juga industri tesktil yang bersedia memproduksi APD mulai dari pakaian pelindung, caps, towel, sarung tangan, pelindung kaki, dan kacamata pelindung wajah (goggles).

“Kami terus aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan untuk kelancaran izin edar dan impor bahan bakunya,” imbuh Agus.-Novita Hifni

Business

Pilihan Realistis Industri Pertahanan

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Dua perusahaan industri pertahanan negara, Pindad dan Dirgantara Indonesia melakukan diversifikasi usaha dengan memproduksi ventilator sekaligus mengatasi kelangkaan alat bantu di masa pandemi korona.

Melonjaknya permintaan alat bantu pernapasan (ventilator) dari berbagai negara di seluruh dunia selama pandemi korona menyebabkan kelangkaan alat medis yang sangat dibutuhkan pasien COVID-19. Kondisi ini akhirnya memacu sektor industri di dalam negeri untuk memproduksi ventilator.

Wakil Menteri Pertahanan RI Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, ventilator merupakan alat bantu pernapasan yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 di seluruh dunia. Makin tingginya permintaan alat kesehatan ini mengakibatkan stok ventilator juga kian menipis.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, pihaknya secara aktif mendorong pabrik milik badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di klaster National Defence and High-tech Industries (NDHI) turut serta memproduksi ventilator. Menurutnya, saat ini ada dua BUMN di sektor pertahanan yang mampu dan siap membuat ventilator, yaitu PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) Persero dan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Dua perusahaan pelat merah yang masuk dalam klaster NDHI ini telah lulus uji produk oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kementerian Kesehatan RI.

          Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Kementerian Pertahanan akan pastikan membeli produk buatan BUMN ini agar kita tak telat bergerak dan menjadi pemenang dalam melawan Covid-19.

“Kementerian Pertahanan akan pastikan membeli produk buatan BUMN ini agar kita tak telat bergerak dan menjadi pemenang dalam melawan COVID-19,” papar Trenggono dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (25/4).

Ia menuturkan, pemanfaatan mesin produksi yang dimiliki sektor industri pertahanan untuk membuat ventilator merupakan pilihan realistis. Bahkan negara adidaya Amerika Serikat pun mendorong sektor industri automotif seperti pabrik mobil Ford dan General Motor untuk memproduksi ventilator.

“Bahkan Israel Aerospace Industries yang dikenal sebagai manufaktur dirgantara dan persenjataan diperintahkan ikut berperan untuk memproduksi ventilator portabel, imbuhnya.

Jauh lebih murah

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengatakan, peran industri pertahanan seperti Pindad dalam kondisi luar biasa (KLB) pandemi korona seperti sekarang ini sangat diperlukan. Pemegang saham dalam hal ini negara dapat mengarahkan mesin pabrik dan para teknisi untuk memproduksi peralatan kesehatan yang sangat diperlukan mulai dari ventilator, tabung oksigen, masker ruang operasi, hingga bilik disinfektan.

       Baca Juga: Laporan Keuangan BUMN “Nyambung” ke DJP

“Pindad sudah membuat ventilator pumping machine yang berfungsi sebagai alat bantu pasien gagal napas,” ujarnya.

Adapun Dirgantara Indonesia memproduksi ventilator portabel yang diberi nama Vent-I (Ventilator Indonesia), hasil kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ventilator jenis ini ditujukan bagi pasien yang sakit, tetapi masih mampu bernapas sendiri.

Hasil produksi dalam negeri ini mendapat apresiasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengungkapkan, ventilator untuk pasien korona yang selama ini diimpor dengan harga tinggi sekitar Rp 500 juta rupiah per unit sekarang bisa turun menjadi hanya Rp 15 juta. Pindad yang biasanya memproduksi senjata, melalui kerja sama dengan UI dan UGM kini dapat memproduksi 200 ventilator per bulan. Sementara Dirgantara Indonesia yang biasanya memproduksi pesawat terbang, melalui kerja sama dengan ITB dan Yayasan Salman ITB sekarang mampu memproduksi 500 ventilator per pekan.

“Dengan diversifikasi bisnis yang dilakukan dua BUMN ini, insya Allah semua rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 tidak akan kekurangan ventilator dan tidak perlu impor lagi,” ujar Emil, sapaan akrab mantan Walikota Bandung ini.

Lanjut baca

Business

Maskapai Fokus Garap Rute Domestik

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Istimewa

Wabah virus korona yang menghantam bisnis penerbangan mendorong maskapai penerbangan di Indonesia untuk lebih fokus menggarap rute domestik dibandingkan internasional.

 

Presiden Jokowi di awal Februari 2020 telah menyampaikan beberapa kebijakan penting terkait pencegahan virus korona sebagai upaya antisipasi untuk melindungi kepentingan nasional. Di sektor transportasi udara, pemerintah meninjau ulang penerbangan dari dan menuju Tiongkok serta menghentikan sementara pemberian visa bagi warga negara Tirai Bambu tersebut. Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional (Indonesia National Air Carrier Assosiation/INACA) menyambut baik langkah yang ditempuh pemerintah. Ketua INACA Denon Prawiraatmadja menilai kebijakan pemerintah sudah tepat dalam mewaspadai penyebaran virus korona melalui upaya pencegahan semaksimal mungkin agar tidak masuk di wilayah Indonesia karena dapat mengancam keselamatan penduduk.

Ia menuturkan, semua negara kini berupaya untuk mengendalikan penyebaran virus mematikan ini sehingga banyak maskapai yang menghentikan sementara seluruh rute penerbangan ke Tiongkok atau ke Provinsi Hubei yang merupakan tempat ditemukannya virus korona dan dalam waktu singkat mewabah ke berbagai penjuru dunia.

Seiring turunnya harga tiket penerbangan domestik, pihaknya akan lebih fokus untuk mengoptimalkan pangsa pasar penerbangan lokal yang bisa menjadi tumpuan bagi maskapai dalam membidik peluang bisnis di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Baca Juga :

“Kami berharap penerbangan lokal bisa menjadi kekuatan bagi industri penerbangan nasional dengan masyarakat memanfaatkan jasa layanan transportasi udara secara maksimal,” papar Denon di Jakarta, Rabu (5/2).

Menurutnya, penurunan harga tiket akan membuat pasar penerbangan domestik kembali menggeliat seperti di waktu sebelumnya ketika tiket murah diterapkan. Tumbuhnya pasar penerbangan domestik tentunya akan dapat berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik selama periode Januari–Desember 2019 sebesar 76,7 juta orang.Angka ini turun 18,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 94,1 juta orang. Namun selama libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 penerbangan domestik kembali menunjukkan perkembangan dengan jumlah penumpang mencapai 3,2 juta orang.

Wabah korona diharapkan dapat segera teratasi agar kondisi Tiongkok sebagai pusat manufaktur terbesar di dunia dapat kembali pulih sehingga bisa menumbuhkan lagi perekonomian global, termasuk juga industri penerbangan.

Insentif          

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga telah mengeluarkan kebijakan khusus untuk membantu sektor industri penerbangan dan pariwisata dengan pemberian insentif. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan insentif yang diberikan kepada maskapai berupa pengurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengurangan landing fee dan diskon sewa ruangan oleh pengelola bandara yakni PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).-Novita Hifni

Lanjut baca

Business

Rumah Subsidi Perlu Fleksibilitas

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Kalangan pengembang properti menyerukan pentingnya penyederhanaan aturan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan untuk rumah subsidi di daerah.

Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian rumah di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan dukungan alokasi dana subsidi dari pemerintah yang cenderung turun. Jika rencana penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) bagi MBR tidak segera terlaksana, Program Sejuta Rumah akan sulit tercapai.

Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat mengatakan, sebanyak 85 persen anggota asosiasinya adalah pengembang perumahan FLPP yang sangat rentan terhadap pergerakan pembiayaan konsumen.

“Jika pembiayaan terhambat maka akan ada multiplier effect ke stakeholder lain yaitu perbankan, kontraktor, vendor dan akhirnya ke konsumen juga,” jelas Barkah dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurutnya, angka kuota FLPP sebaiknya tidak ditentukan sepihak oleh pemerintah melainkan berdasarkan data bersama dari seluruh organisasi pengembang perumahan. Upaya ini perlu ditempuh agar backlog perumahan subsidi (ketimpangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat) karena bisa mengetahui jumlah kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya banyak menerima laporan dari daerah mengenai rumitnya aturan yang terkait dengan aplikasi FLPP. Kalangan pengembang berharap prosedur FLPP dapat dipermudah.

“Jangan sampai rumahnya sederhana, tapi peraturannya tidak sederhana,” tegasnya.

Stabilitas industri properti

Hal senada disampaikan oleh Plt Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Properti Setyo Maharso. Ia menekankan pentingnya upaya menjaga keberlangsungan stabilitas industri properti, misalnya dengan menambah kuota FLPP dan mencari alternatif substitusi dari subsidi rumah. Dengan dana FLPP yang makin menurun dan sudah membahayakan, maka perlu dicarikan alternatif substitusi. Saat ini backlog rumah didominasi oleh segmen masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta ke bawah, ungkapnya, sementara dana alokasi perumahan untuk segmen ini masih terbatas.

“Ada 174 industri terkait di lingkaran industri properti yang merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian nasional secara masif,” urai Setyo.

Ia memaparkan beberapa alternatif yang bisa diterapkan, misalnya melalui pengalihan dana bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) di tahun 2020.

“Mekanisme SSB ini akan menambah bantuan untuk membangun sebanyak 128.125 unit rumah,” jelasnya.

Pilihan kedua yang bisa diterapkan adalah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap. Dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening pemerintah daerah (pemda) hingga Rp 186 triliun jika ditarik ke pusat sebesar 10 persen atau sekitar Rp 18,6 triliun bisa dialihkan ke perumahan sederhana. Menurutnya, cara ini dapat ditempuh karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Aturan tersebut menyatakan bahwa rumah umum mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Langkah lainnya adalah dengan optimalisasi peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk perumahan mengingat porsi penyalurannya yang masih sedikit. Menurutnya, perlu ada titik temu di Kementerian Tenaga Kerja untuk tingkat bunga optimal antara bank dan BPJS TK agar penyaluran perumahan pekerja bisa optimal. Sementara SMF dapat ditingkatkan peranannya secara lebih besar untuk pembiayaan perumahan rakyat.

“Fleksibilitas SMF perlu ditingkatkan dalam mendapatkan dan menyalurkan pendanaan,” ujar Setyo. –Novita Hifni

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News13 jam lalu

ISEI Beri Tiga Usulan untuk Pemulihan Ekonomi dari Pandemi Covid-19

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) mengusulkan tiga langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19 di masa normal baru (new...

Breaking News1 hari lalu

Ada Peluang Besar Investasi dan Pembiayaan Ramah Lingkungan di Indonesia

Bank DBS Indonesia menilai, saat ini peluang investasi dan pembiayaan ramah lingkungan di Indonesia sangat besar. Tahun ini, pemerintah berencana...

Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf Penerapan prosedur standar kenormalan baru (new normal) di sarana publik/Foto: Kemenparekraf
Breaking News2 hari lalu

Penerapan Kenormalan Baru Jadi Peluang Sektor Parekraf Bangkit Lebih Cepat

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Dampak COVID-19 di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf Ari Juliano Gema mengatakan, penerapan prosedur...

Breaking News3 hari lalu

Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan lanjutan di sektor perbankan untuk memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan. Kebijakan relaksasi ketentuan...

Breaking News3 hari lalu

Solusi Investasi dan Perlindungan Diri Menjelang Usia Nonproduktif

Bank DBS Indonesia dan Manulife Indonesia berupaya menjawab kebutuhan nasabah dalam membantu mewujudkan tujuan keuangan mereka di masa depan. Hal...

Breaking News3 hari lalu

BI Perpanjang Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik

Mengacu pada situasi COVID-19 terkini, Bank Indonesia (BI) memperpanjang kebijakan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik hingga 15 Juni...

Breaking News4 hari lalu

Ini Panduan Normal Baru Wajib Diterapkan Instansi atau Perusahaan

Pamdemi COVID-19 telah melahirkan normal baru (new normal) dalam kehidupan sehari-hari. New normal yang dimaksud adalah menerapkan gaya hidup sesuai...

Breaking News4 hari lalu

17 Tahun Berturut-turut Bank Indonesia Raih Opini WTP dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada  Bank Indonesia (BI). Predikat itu...

Breaking News5 hari lalu

Jika COVID-19 Tak Kunjung Reda, PSBB Jakarta Diperpanjang dan Lebih Ketat

Anies imbau warga Jakarta mematuhi PSBB. Jika COVID-19 tak Kunjung reda, PSBB Jakarta bakal diperpanjang dan diberlakukan lebih ketat. Masyarakat...

Breaking News1 minggu lalu

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Sepertinya edisi “Taxclopedia” kali ini paling banyak memuat dasar hukum untuk topik yang dibicarakan. Bahkan, saat tulisan ini dibuat, pemerintah...

Trending