Integrasi data perpajakan selaras dengan keinginan manajemen PT Pelindo IV (Persero) untuk menuju ke “digital-assessment system”.

PT Pelindo IV (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang layanan jasa kepelabuhanan dengan wilayah cakupan dari Kalimantan Timur hingga Papua atau sekitar 50 persen dari luas Indonesia. Dengan luasnya wilayah cakupan dan 32 unit kerja, Pelindo IV tentu memiliki transaksi perpajakan yang cukup besar dan kompleks setiap tahun.

Oleh karenanya, kesepakatan kerja sama Integrasi Data Perpajakan yang terjalin antara Pelindo IV dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjadi salah satu media untuk menyelenggarakan kepatuhan perpajakan menjadi lebih sistematis.

Direktur Keuangan PT Pelindo IV (Persero) Choirul Anwar mengemukakan, pada dasarnya Integrasi Data Perpajakan merupakan keinginan dari manajemen perusahaan untuk mengubah konsep self-assesment menjadi digital-assessment system.

“Integrasi data perpajakan diharapkan dapat meminimalkan risiko dan menuju otomatisasi pelaporan pajak yang didukung teknologi serta penyajian data yang lebih akurat dalam waktu relatif singkat,” jelas Choirul kepada Majalah Pajak melalui surat elektronik, Jumat (8/1).

Dalam teknis pelaksanaannya Integrasi Data Perpajakan menciptakan konektivitas host to host antara platform enterprise resource planning Wajib Pajak (WP) dan peladen (server) penyelenggara pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan begitu, sistem perpajakan milik perusahaan terintegrasi langsung dengan sistem DJP.

Perlu pedoman

Choirul memaparkan, saat ini Pelindo IV telah masuki tahap integrasi host to host e-Faktur yang bekerja sama dengan PT Mitra Pajakku sebagai penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) dan BRI untuk modul pembayaran perpajakan dengan nama aplikasi Tarra e-Faktur h2h.

“Dalam waktu dekat Pelindo IV akan memasuki tahap selanjutnya, yakni tax mapping chart of account atas akun pendapatan dan biaya dengan melibatkan tim dari DJP,” ungkap Chairul.

Ia menambahkan, Integrasi Data Perpajakan bertujuan mewujudkan tata kelola yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan pajak dan menekan biaya kepatuhan (cost of compliance). Selain itu, Integrasi Data Perpajakan juga meminimalkan frekuensi dispute antara DJP dan WP. Semua pihak secara bersama melakukan pengembangan Integrasi Data Perpajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi.

“Bagi Pelindo IV, kerja sama integrasi data perpajakan ini bermanfaat dalam meningkatkan akurasi data dan mengurangi risiko kesalahan, mengurangi proses dan input data secara manual serta memperluas akses dan informasi terkait penerapan aspek perpajakan,” papar Chairul.

Menurutnya, DJP saat ini sangat concern dengan pengembangan berbasis teknologi. Ini terlihat dari penerapan e-Bupot untuk pemotongan PPh Pasal 23/26 dan juga fasilitas SPT pre-populated untuk menarik data Faktur Pajak Masukan yang menjadi hak WP. Ia berharap agar pengelolaan SPT PPh lainnya juga dapat dilakukan secara elektronik seperti e-Bupot PPh Pasal 23.

“Untuk membantu para pelaku bisnis di lingkungan kepelabuhanan, perlu kiranya ada suatu modul yang dapat menjadi pedoman untuk pengenaan pajak atas transaksi-transaksi bisnis yang dijalankan di lingkungan kepelabuhanan,” kata Choirul.

Integrasi data akan menciptakan efisiensi yang memudahkan proses administratif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

PT Pelabuhan Indonesia I sampai dengan IV (Persero) merupakan BUMN Jasa Pelabuhan di bidang jasa kepelabuhanan yang tiap tahun menangani transaksi dengan jumlah dan kompleksitas yang amat tinggi. Total, ada ratusan ribu hingga sejuta lebih transaksi per tahun. Tak pelak, banyaknya transaksi itu berpotensi menimbulkan dispute (sengketa), baik lantaran dinamika perkembangan transaksi perseroan, maupun lantaran perbedaan pemahaman aspek perpajakan.

Melihat hal itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau yang lebih dikenal dengan IPC (Indonesia Port Corporation) sepakat menandatangani nota kesepahaman tentang integrasi data perpajakan. Penandatanganan yang dilakukan di Jakarta, Selasa (10/11/2020) ini juga diikuti oleh PT Pelabuhan Indonesia I dan IV (Persero).

Direktur Utama Pelindo II (Persero) Arif Suhartono mengungkapkan bahwa langkah integrasi data tiga BUMN pengelola pelabuhan ini mengikuti jejak PT Pelindo III (Persero) yang telah lebih dulu melakukan integrasi data perpajakan dengan DJP, di Semarang.

“Kerja sama ini memberikan manfaat bagi korporasi dalam bidang perpajakan yang selama ini ada beberapa hal untuk komunikasi yang kurang lancar,” ungkapnya, seusai penandatanganan MoU.

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan hal yang strategis, karena keempat BUMN pelabuhan tersebut mengelola titik penting lalu lintas barang di Indonesia, yakni dari Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Saling menguntungkan

Arif menjelaskan integrasi data perpajakan antara IPC dengan DJP akan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi kedua belah pihak.

“Salah satu keuntungannya adalah menciptakan efisiensi yang akan memudahkan proses administratif dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi IPC,” jelasnya.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2019, setoran pajak IPC kepada negara mencapai Rp 1,17 triliun. Jumlah ini naik sebesar Rp 8 miliar dibandingkan setoran pajak tahun 2018. Sementara itu, dividen yang disetor ke negara mencapai Rp 832,7 miliar, atau naik Rp 178,8 miliar dibandingkan setoran dividen tahun 2018.

Lebih lanjut lagi, ia mengatakan integrasi data perpajakan melalui sarana teknologi informasi ini sejalan dengan digitalisasi operasional IPC, yang juga mencakup bagian keuangan yang sudah dijalankan sejak beberapa tahun terakhir.

“Selain menjadi efisien, integrasi data perpajakan berbasis digital akan menciptakan transparansi dan akurasi data perpajakan. Bagi IPC, hal ini sangat penting untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan akan terus kami lakukan di semua lini operasional,” ujar Arif.

Keuntungan lain yang didapatkan IPC sebagai WP adalah transparansi perpajakan akan menurunkan biaya kepatuhan (cost of compliance) dan risiko pemeriksaan atau sengketa di kemudian hari. Sengketa pajak kerap kali merupakan proses panjang dan mahal yang dapat menyita sumber daya perusahaan pada aktivitas produktif.

Selanjutnya, Arif menjabarkan kerja sama integrasi data perpajakan tiga BUMN pengelola pelabuhan tersebut akan terbagi dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, DJP bersama dengan Pelindo I, II, dan IV (Persero) akan melakukan integrasi data berupa host-to-host e–Faktur PPN dan host-to-host e-SPT Masa PPN.

Integrasi data perpajakan kemudian akan berlanjut pada tahap kedua yaitu host-to-host e-Bupot unifikasi. Pada tahap ketiga, integrasi data perpajakan akan menyangkut berbagai aspek proses bisnis perusahaan seperti konfirmasi status Wajib Pajak (KSWP), e-Billing, e-Filing, general ledger tax mapping, compliance arrangements, dan integrasi data proforma semua jenis SPT.

Pelindo 1 terus berupaya menyelesaikan setiap jenis integrasi data perpajakan agar tetap “on the track”, dan rampung pada 2022.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperluas implementasi Integrasi Data Perpajakan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagai lanjutan program bersama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Pada 10 November 2020, giliran PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 yang melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) Integrasi Data Perpajakan.

BUMN yang bergerak di industri kepelabuhanan ini memiliki lima anak perusahaan dan satu perusahaan asosiasi. Dalam menjalankan bisnisnya, Pelindo 1 berfokus pada pelayanan bongkar muat peti kemas dan jasa kepelabuhanan di 16 cabang pelabuhan di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Wilayah kerja ini merupakan lokasi strategis karena berada di Selat Malaka—salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia.

Delapan jenis integrasi

Senior Vice President Pajak Pelindo 1 Maslakhodima Siregar mengemukakan, bagi Pelindo 1 integrasi data perpajakan sangat penting diimplementasikan untuk mengurangi kerumitan administrasi perpajakan dan cost of compliance perusahaan. Pihaknya pun segera menyatakan komitmennya mengikuti proses integrasi data perpajakan dengan menandatangani MoU setelah infrastruktur teknologi informasi internal dipastikan siap.

“Kami menunggu kesiapan sistem front end dan back end utilisasinya, baru kami mengambil langkah untuk mengikuti MoU,” jelas wanita yang akrab disapa Dima Siregar ini saat wawancara virtual dengan Majalah Pajak, Kamis (14/1). Ia menambahkan, sumber data untuk integrasi data perpajakan ada pada sistem internal Pelindo 1.

Berdasarkan data dari DJP, ada delapan jenis integrasi data (host to host) perpajakan dimulai dari host to host e-Faktur, e-Bupot, validasi data NPWP, e-Billing, e-Filing, general ledger tax mapping, compliance arrangement, dan proforma surat pemberitahuan PPN dan PPh.

Saat ini, Pelindo 1 tengah menjalani integrasi data tahapan e-Bupot unifikasi. Setelahnya, perusahaan mesti menyesuaikan beberapa akun perusahaan di Bagan Akun atau Chart of Accounts (COA) pada laporan keuangan, dengan COA yang sudah dipersyaratkan dalam integrasi data perpajakan untuk monitoring transparansi data perpajakannya.

“Selama ini COA kami masih versi internal, dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan integrasi data perpajakan. Dalam pelaksanaannya, kami akan kerja sama dengan KPP sehingga nanti transparansinya memenuhi harapan. Hulunya dibenarkan dulu sama-sama sehingga nanti hilirnya sesuai dengan transparansi yang sama-sama juga kita harapkan,” imbuhnya.

Dima Siregar pun mengatakan, perusahaan menargetkan setiap jenis integrasi data perpajakan ini diselesaikan paling lambat selama enam bulan, sehingga seluruh tahapan bisa rampung pada tahun 2022 dan sudah mendapat sertifikat Wajib Pajak (WP) Patuh dari DJP.

“Hingga saat ini prosesnya masih on the track. Jadi, cepat atau tidak terlaksananya integrasi data perpajakan ini tergantung kepada kesiapan WP, bagaimana effort yang dikeluarkan untuk melaksanakan integrasi data perpajakan ini, kemudian bagaimana kolaborasinya dengan DJP.”

Banyak manfaat

Meski butuh effort luar biasa di awal, Dima Siregar meyakinkan bahwa manfaat yang akan dirasakan WP jauh lebih besar daripada upayanya jika keseluruhan proses tahapan integrasi data perpajakan selesai dilaksanakan.

Salah satu manfaatnya adalah mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses pembayaran dan pelaporan pajak, sehingga pekerjaan dan penggunaan SDM dalam administrasi perpajakan bisa lebih efisien dan efektif.

Beberapa keuntungan lainnya yakni beban administrasi untuk mematuhi ketentuan perpajakan jauh berkurang, risiko pemeriksaan atau sengketa perpajakan yang lebih rendah karena telah sepenuhnya terbuka kepada otoritas pajak, data dan NPWP sebagai alat bantu dalam melakukan proses knowing your costumer, meningkatkan potensi keuntungan bisnis BUMN, serta membantu dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

“Manfaat lainnya juga kami dapat memantau aktivitas keuangan atau perpajakan BUMN secara terintegrasi,” kata Dima Siregar, seraya menambahkan bahwa integrasi ini juga dapat membantunya menganalisis kinerja perusahaan.

Melihat ragam manfaat itu, ia berharap seluruh BUMN sebagai motor penggerak program integrasi data perpajakan bisa melaksanakan penandatanganan MoU di tahun ini.

Terkait perusahaan swasta, Dima Siregar menyampaikan DJP perlu mengelompokkan mereka berdasarkan kesiapan infrastruktur dan SDM. Sedangkan bagi WP Badan di ranah usaha kecil dan menengah, ia berharap DJP menemukan metode agar proses integrasi data perpajakan bisa berbiaya rendah, bahkan tidak berbayar.

Terakhir, Dima Siregar menyampaikan agar DJP dan kementerian terkait secara berkesinambungan berkoordinasi dan memantau WP yang telah mengambil langkah integrasi data perpajakan.

“Tanpa monitoring dan guidance dari DJP atau dukungan dari kementerian terkait, maka potensi akan terjadi perlambatan dan tidak sesuai dengan waktu yang kita harapkan,” pungkasnya.