Connect with us

Report

Saya harus ‘Give Back to the Community’

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Dok Pribadi

Upaya sosialisasi atau edukasi program pemerintah seharusnya bisa lebih banyak melibatkan pelaku seni agar mereka sejahtera dan bisa bayar pajak.

 

Seniman, terutama pelukis, kerap kali masih dipandang sebelah mata karena dianggap tak memiliki penghasilan tetap—masa depannya tidak jelas. Apalagi seniman tanggung yang belum punya nama, tidak punya banyak koneksi dan kecakapan untuk memasarkan hasil karyanya. Pengalaman ini dialami langsung oleh pelukis  Naufal Abshar, saat awal-awal memulai kariernya sebelum akhirnya mendulang kesuksesan. Untungnya zaman telah berubah. Di era digital sekarang ini, seniman bisa lebih mudah memasarkan karyanya lewat media sosial dan semacamnya.

Melalui sambungan telepon, akhir Maret lalu Naufal yang gemar menggambar sejak di bangku sekolah dasar ini berbagi cerita perjalanan kariernya sebagai seniman kepada Majalah Pajak.

Sejak kecil Naufal memang suka menggambar anime di mana pun ia suka, termasuk kertas ulangan dan meja sekolah. Alhasil, ia sering mendapat teguran dari gurunya. Beranjak besar, keinginan Naufal menjadi seorang pelukis pun makin kuat. Ia kemudian menajamkan bakat seninya di LASALLE College of the Arts, Singapura—setelah berhasil meyakinkan orangtuanya bahwa pilihannya berkarier di dunia seni pun berpeluang mengantarkannya kepada kesuksesan. Secara persuasif, Naufal memberikan pengertian bahwa profesi apa pun memiliki peluang untuk sukses atau gagal.

Baca Juga: Proses Penetapan Target Pajak

“Yang terpenting adalah kita menekuni dan mencintai pekerjaan kita. Karena, kalau itu terpaksa, jadinya setengah-setengah. Makanya, waktu itu aku mengilustrasikan seniman-seniman yang sukses di luar sana. Banyak, loh, seniman yang sukses, banyak, loh, profesi-profesi arsitek atau desainer yang sukses. Itu pandangan yang waktu itu aku kasih ke orangtua,” kenang Naufal.

Saat di Singapura, Naufal memperkenalkan karyanya melalui pameran solo di galeri seni Art Porters. Dengan membawa tema “Is This Fate?”, Naufal bekerja sama dengan kurator Israel untuk pamerannya itu. Kendati telah berdikari dengan karya-karyanya di Singapura, toh ia tetap memutuskan pulang dan berkarya di Indonesia.

Selain karena permintaan orangtua, biaya hidup di Singapura terbilang tinggi. Lebih dari itu, Naufal juga ingin bersumbangsih kepada tanah air.

“Saya sudah menyerap banyak ilmu, and at the end I’m an Indonesian, di mana saya harus give back to community. Ide-ide juga lebih banyak karena Indonesia cukup dinamis dan beragam, banyak banget dapat inspirasi.”

“Ketika ekosistem sudah terbentuk, industrinya sudah terbangun, penghasilan mereka sudah mapan, itu yang menjadikan (mereka sadar) ‘Oh, ya sudah, gue juga enggak apa-apa kok bayar pajak.’”

Pulang ke Indonesia, Naufal tak mengira ternyata ia harus berjuang dari nol agar karya-karyanya dikenal. Tanpa koneksi, Naufal merasa kesulitan dan tak tahu harus memulai dari mana. Berbagai upaya sudah ia jalani, mulai dari membuka les gambar, membuat cendera mata, datang ke pameran satu ke pameran lainnya, hingga membuat mural di kafe-kafe.

Akhirnya, ia bertemu dengan seseorang yang memintanya menggambar sepatu untuk dipamerkan. Momentum itu mulai mengubah nasibnya. Karya-karyanya yang beraliran kontemporer ini semakin dikenal banyak orang. Banyak juga yang memintanya berkolaborasi, tapi tak semuanya bisa ia penuhi bila tak memiliki kesamaan visi dan misi.

Baca Juga: DJP Segera Menyisir Subyek dan Obyek Pajak Transaksi Digital

Lukisan tawa

Hingga saat ini, Naufal memiliki puluhan lukisan. Untuk menyelesaikan sebuah lukisan, Naufal membutuhkan waktu berminggu-minggu, tergantung suasana hati, konsep, dan tingkat kesulitan. Yang pasti, karya itu mesti lahir dari keinginan hatinya.

“Karya-karya saya yang paling berkesan adalah karya-karya personal yang dimulai dari kegelisahan diri sendiri, tapi ternyata juga mewakili permasalahan orang lain. Karya yang ngomongin tentang personal issue, tentang kita as a human being.”

Naufal mencontohkan karyanya yang berjudul Disguise and Laughter. Lukisan ini menceritakan bagaimana manusia bisa mengamuflase tawa di hadapan orang lain. Karya-karya Naufal juga mudah dikenali karena berkarakter. Salah satu ciri khasnya adalah pengaplikasian kata “Ha-Ha-Ha” di sebagian besar lukisannya.

“Ha-Ha-Ha itu sebenarnya menceritakan tentang konsep tertawa. Karena, enggak semua tertawa itu terlahir dari semua yang lucu, di mana kita menertawakan orang lain, menertawakan diri sendiri, menertawakan keadaan sosial, politik. Jadi, banyak banget elemennya. Di sinilah aku mencoba untuk mengkritik sesuatu secara humoris,” tutur Naufal.

Setelah sekitar lima tahun berkarya, Naufal pun kerap menjadi pembicara dan membagikan pengalaman hidupnya di berbagai acara dan di media sosial, demi memotivasi orang-orang yang belum berhasil di industri kreatif ini.

“Seniman itu sebenarnya tidak seperti dulu, loh, yang kerjanya berdiam di studio, terus sering dicap aneh. It’s not about the looks, it’s not about the presentation, but it’s about karya itu sendiri. Bagaimana kita sebagai seorang seniman bisa berkarya dan karyanya itu bisa bermanfaat bagi sesama, kepada society.”

Pelukis sampul album Kunto Aji ini juga berpesan agar seorang seniman bisa menemukan identitas, sehingga setiap karyanya memiliki karakter. Selain itu, seniman juga mesti kerja keras dan kerja cerdas, juga berdoa.

“Karena di balik semua itu pasti ada faktor x, yaitu luck. Dan luck itu dibeli dengan kita berbuat baik, berdoa, dan mematuhi aturan yang ada.”

Kenal pajak

Naufal juga termasuk anak muda yang menaati pajak. Ia mulai mengenal pajak sekitar 2–3 tahun lalu saat penghasilan Naufal mulai memadai, dan orangtua mengingatkannya untuk membayar pajak. Karena tak paham pajak, Naufal pun bertanya kepada teman-teman sejawatnya. Ia juga mencari tahu informasinya melalui internet.

Setelah itu, ia datang ke KPP Pratama Depok Cimanggis, tempat ia terdaftar sebagai WP. Naufal akui, stigma pajak yang menakutkan masih ia rasakan, karena tak ada satu pun aturan pajak yang dikenalnya.

“Sebenarnya (awalnya) cukup ambigu dan cukup membingungkan untuk kami para seniman—para pekerja-pekerja bebas—untuk kami membayar pajak. Karena, kami tidak memiliki pendapatan yang tetap. Jujur, perhitungannya juga cukup membingungkan. Orang seni, kan, enggak mau mikir ribet. Itu dia yang membuat aku takut pajak.”

Namun, Naufal yakin ia harus mengurus pajak agar tak menemui masalah di kemudian hari. Apalagi, saat Naufal menjadi pelukis sekaligus influencer sukses. Setelah dua tahun Naufal terbiasa mengurus pajaknya sendiri, ia berangsur merasakan kemudahan pajak.

Namun, Naufal akui banyak seniman lain yang belum tergugah membayar pajak. Sebab, pekerja seni belum merasakan fasilitas-fasilitas yang memadai dari pemerintah, seperti ruang publik seni, sekolah seni, dan proyek-proyek yang melibatkan seniman. Akibatnya, banyak seniman yang masih berjuang sendiri dalam mencari nafkah.

At the end, seniman harus survive sendiri. Mungkin karena itu banyak seniman yang belum bayar pajak, karena mereka belum merasakan fasilitasnya, seniman ini bingung mau kerja apa. Ketika ekosistem sudah terbentuk, industrinya sudah terbangun, penghasilan mereka sudah mapan, itu yang menjadikan (mereka sadar) ‘Oh, ya sudah, gue juga enggak apa-apa kok bayar pajak.’”-Ruruh Handayani

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Report

Belilah Produk UMKM Terdekat

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi

Kesadaran semua lapisan masyarakat merupakan kunci penting Indonesia bisa keluar dari masa pandemi dan resesi ekonomi.

 

Bagi presenter dan penyiar radio Sinyorita, adaptasi kebiasaan baru yang mesti dijalaninya akibat pandemi korona hingga kini dirasakannya seperti mimpi. Bayangkan, ia harus selalu mengenakan “alat perang” seperti masker, sanitasi tangan, dan membawa alat makan setiap ia keluar rumah.

Wanita yang akrab dipanggil Sinyo ini juga mesti yakin bahwa stasiun radio tempatnya bekerja telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.

“Awal-awal pandemi, kami empat bulan sempat siaran dari rumah. Sekarang balik lagi ke studio, tapi cuma tiga penyiar sama produser. Yang lainnya kerja dari rumah. Meskipun bertiga, kami disekat, siaran pakai masker, dan setiap jam sekali (studio) disemprot. Jadi, memang protokolnya benar-benar dipatuhin banget,” tutur Sinyo kepada Majalah Pajak, Senin (28/9).

Baca Juga: Ekonomi Kuartal ke-4 Membaik, Pemerintah Tetap Fokus Menjaga Pertumbuhan

Komedian bersuara merdu ini pun tak berhenti menyuarakan protokol kesehatan. Sebagai influencer dan figur publik, ia merasa bertanggung jawab membantu pemerintah mengampanyekan protokol kesehatan.

“Bukan berarti pencitraan, ya, kaya ada yang minta foto segala macam aku suka ingetin, ‘Maskernya mana?’”

Sinyo pun menyayangkan semakin banyak orang yang justru mengendurkan kewaspadaannya terhadap penularan virus korona belakangan ini. Selain berkiblat kepada negara lain yang situasinya sudah kembali normal serta terus digaungkannya vaksin yang telah mencapai fase akhir oleh pemerintah, masyarakat juga cenderung mengikuti selebritas atau pejabat yang tak mengindahkan protokol kesehatan.

“Kita harusnya jadi role model masyarakat, karena pasti gerak-gerik kita sebagai public figure juga dipantau. Misalnya dia enggak percaya adanya korona, tapi ada beberapa orang yang harus dia edukasi atau istilahnya harus ada yang dipertanggungjawabkan dari konten yang dia buat. Jadi, masyarakat memang benar-benar harus kita kasih contoh, kasih edukasi, jangan pernah bosan.”

Promo produk gratis

Sinyo berprinsip, patuh terhadap anjuran pemerintah bukan karena takut dengan aparat, tapi karena kesadarannya sedang menghadapi virus tidak kasatmata. Menurutnya, pemahaman itu yang kurang ditangkap oleh masyarakat.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Padahal, semakin lama krisis kesehatan ini berlangsung, bisa mengakibatkan resesi ekonomi seperti yang diproyeksikan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Resesi ekonomi berkepanjangan bisa mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam.

Aktris kelahiran Jakarta 38 tahun silam ini paham, peran masyarakat untuk membantu pemerintah keluar dari jurang resesi adalah membuat roda perekonomian terus berjalan. Salah satunya, dengan membeli produk yang dijual saudara, teman, atau tetangga.

“Kita juga enggak boleh menutup mata banget nih. Yang paling gampang dengan membantu pengusaha kecil yang terdekat saja. Keluarga kita jualan, kita beli. Supaya roda perekonomian muter. Apalagi, kan, sekarang banyak yang terdampak PHK, mereka banting setir harus berjualan,” ujarnya.

Cara lainnya, influencer bisa promosi produk pelaku UMKM melalui akun media sosialnya secara gratis. Ini ia lakukan selama enam bulan terakhir. Sinyo menyebut, ada sekitar 500–600 produk yang ia bantu promosikan di akun Instagram miliknya, sehingga ia terpaksa membatasi endorsement gratis ini.

“Aku penginnya benar-benar honest review juga, tetap harus ada proses rekam, editing, posting. Jadi, tetap sama kaya endorse berbayar, dan alhamdulillah impact-nya bagus banget. Sekarang paling aku terima satu-dua (produk) karena aku batasin.”

Baca Juga: Lapor Pajak Kami Permudah

Sadar pajak

Gotong royong dan kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan merupakan kunci penting Indonesia bisa keluar dari masa pandemi. Begitu juga kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan masyarakat tak akan bertambah tanpa adanya kesadaran Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya.

Ini juga yang dirasakan Sinyo. Sejak bekerja di salah satu stasiun televisi, Sinyo lebih memilih menghitung sendiri pajaknya dibantu dengan salah seorang staf keuangan ketimbang memakai jasa konsultan pajak. Menurutnya, mengurus pajak sendiri jauh lebih hemat sekaligus agar paham terhadap perhitungan pajak.

Mudah-mudahan pemerintah bisa sama-sama nyelesein pandemi ini dengan baik, mengalokasikan hasil pajak dari masyarakatnya secara baik juga.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua ini mengaku bingung saat pertama kali datang ke kantor pajak. Namun, ia tak merasa kesulitan karena fiskus sangat membantunya. Sinyo juga tak dapat perlakuan spesial hanya karena ia seorang pesohor.

“Tadinya sih stres. Karena memang pas datang aja bingung mulainya dari mana. Tapi langsung diarahkan, ngikutin antrean dan prosedurnya. Maksudnya, enggak diistimewakan karena kita public figure. Akhirnya, sampai sekarang ngurus sendiri.”

Sinyo juga mengapresiasi pola pelayanan dan komunikasi petugas pajak di kantor pajak ini. Mereka tak lelahnya menanggapi pertanyaan Sinyo soal kendala yang dihadapi saat mengurus pajak, seperti hitung dan lapor pajak penghasilan.

“Mereka benar-benar kooperatif, enggak yang jadinya bete. Karena, kan, aku bilang enggak semua juga orang mau ngurusin pajak terpusat dengan hal-hal yang jelimet kaya gitu.”

Selain itu, ia merasa senang saat KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua merilis program drive thru pada Hari Pajak lalu. Menurutnya, selain mengikuti perkembangan zaman, program ini juga terobosan yang patut diapresiasi karena kantor pajak peduli akan kesehatan Wajib Pajak dan pegawainya.

“Ini sih movement yang bagus banget dari kantor pajak. Dan pastinya kita happy, masih bisa tetap komunikasi dua arah. Kalau misalnya kita urus sendiri lewat on-line, kadang kurang puas kalau enggak langsung ketemu orang pajaknya. Sekarang bisa lewat drive thru. Jadi, dipermudah banget pastinya.”

Sinyo pun berharap agar kinerja baik KPP berikut fiskusnya, dapat seirama dengan kinerja pemerintah yang mengelola uang pajak untuk memulihkan perekonomian nasional, termasuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

“Mudah-mudahan pemerintah bisa sama-sama nyelesein pandemi ini dengan baik, mengalokasikan hasil pajak dari masyarakatnya secara baik juga. Mudah-mudahan bisa amanah, menjalankan apa yang dipegangnya dan segala yang diembannya, biar kita semua sama-sama makmur,” akhirnya.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

Lanjut baca

Report

Gugah Inovasi dan Rasa Kebangsaan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Pandemi menuntut adanya transformasi layanan perpajakan. KPP harus memperkuat rasa kebangsaan yang bermuara pada kepatuhan.

 

Bak melipir di restoran cepat saji, Jumat (18/9) siang itu, seorang pengendara motor melaju ke lorong sisi kiri gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Dua (KPP Pratama KB 2). Ia berhenti tepat di depan loket dua layanan tanpa turun (lantatur) atau populer disebut drive thru. Sejurus kemudian, ia meletakkan dokumen ke sebuah laci putih sembari berbincang dengan petugas pajak yang berada di balik kaca. Tak kurang dari dua menit urusan perpajakan Wajib Pajak (WP) itu pun rampung.

Layanan yang baru diresmikan pada Hari Pajak 14 Juli 2020 ini memiliki dua loket dengan fungsi yang berbeda. Loket satu melayani penerimaan surat-surat dan pos atau ekspedisi, sementara pos dua menerima layanan perpajakan, seperti Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, formulir perpajakan, pengambilan berkas permohonan, dan sebagainya.

Kepala KPP Pratama KB 2 Winahju Mahartono menuturkan, pelayanan perpajakan yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah penularan Covid-19. Meskipun DJP telah mengembangkan layanan serba-on-line, tak sedikit WP tetap mengurus administrasi perpajakannya secara langsung ke KPP. Maka, lantatur adalah solusinya.

Baca Juga: Hati Dekat Jadi Percaya

“Di era pandemi drive thru sangat penting. Layanan cepat ini pada prinsipnya memindahkan TPT (tempat pelayanan terpadu) ke drive thru. Pelayanan dapat mengurangi interaksi langsung antara Wajib Pajak dengan para pegawai TPT dan pegawai lainnya khusus untuk surat lain-lain yang biasanya diterima langsung oleh sekretaris kepala kantor,” ujar pria yang hangat disapa dengan Win ini, di ruang kerjanya.

Lantatur berawal dari ide Kepala Kantor Wilayah DJP Jaksel II, Edi Slamet Irianto. Gagasan ini kemudian dilaksanakan oleh kepala kantor sebelumnya, Ponti K. Mawardi. Kini, Win yang baru menjabat sekitar satu bulan, berkomitmen memperkuat lantatur sebagai salah satu layanan alternatif di tengah pandemi.

Selain itu, lantatur dapat menghemat waktu WP—semua urusan perpajakan beres dalam waktu tak kurang dari tiga menit. Win lantas memperlihatkan tabel laporan kinerja pelayanan lantatur selama tiga bulan. Salah satunya tertulis, “Penerimaan SPT Masa Pasal 23 dilayani oleh Angel dan Hanum (pegawai lantatur) dalam waktu 2 menit 30 detik.”

Sepanjang Juli hingga September, tercatat 256 WP sudah menggunakan layanan cepat ini. WP yang masih memerlukan konsultasi akan diarahkan menuju ruang helpdesk maupun TPT yang berada di dalam KPP.

Baca Juga: Akselerasi Layanan Saluran Teknologi

Kunci komunikasi

Selain pelayanan fisik, Win membangun rasa saling percaya antar-pemangku kepentingan di wilayah kerjanya. Ia mendatangi langsung camat, lurah, komandan rayon militer, hingga beragam asosiasi pengusaha. Kuncinya, bagaimana KPP menjadi kawan diskusi yang mampu menjelaskan kondisi ekonomi terkini secara komprehensif. Win meyakinkan kepada mereka bahwa pajak bukan melulu soal penerimaan, melainkan soal kebangsaan. Tanpa ada pajak, pemerintah tidak akan mampu mengeluarkan anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun.

“Penguasa wilayah itu penting bagi saya karena mereka yang mengetahui kondisi lingkungan dan penduduknya. Hari ke dua saya menjabat, saya langsung menemui camat, danramil, lurah di empat kelurahan. Kami mendiskusikan potensi wilayah, potensi ekonomi, potensi usaha, potensi masyarakatnya. Kita bangun rasa cinta pada wilayah, kebangsaannya.”

Kata kunci dalam berkomunikasi yang saya pegang terus adalah mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih.

Pendekatan itulah yang menjadi pedomannya dalam bertugas di DJP. Apalagi sepanjang berkarier di eselon III, Win lebih sering ditempatkan di kantor wilayah (kanwil) yang notabene memerlukan koordinasi dan sinergi antar-pemangku kepentingan. Pengalaman yang tak terlupa sekaligus menjadi fondasinya dalam memimpin adalah ketika Win menjadi ketua pelaksana sosialisasi Tax Amnesty yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tiga ribu saudagar batu bara. Kala itu, Win yang menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, harus mampu berkoordinasi dalam waktu satu bulan dengan pelbagai pihak. Mulai dari WP, Pangdam Mulawarman, Kapolda Kaltim, Gubernur Kaltim, Walikota Balikpapan, tiga Kepala Kanwil DJP, hingga Pasukan Pengamanan Presiden (Paspamres). Acara yang digelar pada akhir bulan November 2016 itu berjalan sesuai rencana.

Baca Juga: Kuncinya pada Komunikasi dan Moral Petugas Pajak

“Kita harus percaya diri karena kita benar bekerja untuk bangsa. Menjalin komunikasi yang baik, kita harus penuh etika, empati, dan sopan santun. Saya sangat menghargai mereka, enggak pernah memaksakan keinginan. Kata kunci dalam berkomunikasi yang saya pegang terus adalah mohon maaf, minta tolong, dan terima kasih,” kata Win.

Win juga melakukannya kepada WP KPP Pratama KB 2. Kepala Bidang Kerja Sama Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil DJP Jakarta Pusat tahun 2008 ini masif melakukan dialog virtual bersama WP strategis untuk memperkuat rasa kebangsaan. Win ingin memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi ancaman resesi. Pemulihan ekonomi nasional dapat tercipta jika semua pihak saling mendukung.

“Kita bangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita ingatkan bangsa ini bangsa besar. Kesadaran itu akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak nantinya. Di masa pandemi kita harus sama-sama saling mendukung. Rasa kebangsaan yang saya tekankan kepada Wajib Pajak. Sehingga kami berharap, bagi usaha yang mendapat untung (usahanya) di pandemi jangan lupa bayar pajak, bagi yang terdampak manfaatkanlah insentif pajak,” ujar Win.

Fasilitas yang sudah dimanfaatkan oleh WP di KPP Pratama KB 2 meliputi Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22 Impor, PPh 22 Dalam Negeri, SKB PPh 23, PPh 25, dan PPh 23 Final. Realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama KB 2 mencapai 67,8 persen hingga 29 September. “Kami berusaha menuju 100 persen sampai dengan akhir tahun 2020 dengan kontribusi terbesar berasal dari sektor perdagangan dan eceran,” yakinnya.

Serba-aplikasi        

Agar komunikasi kian intensif, Account Representatif (AR) membuat grup pada aplikasi WhatsApp. Di ruang daring ini WP bebas berkonsultasi mengenai aneka regulasi perpajakan. Sementara AR dapat memberikan informasi dan edukasi secara intensif.

Baca Juga: Teknologi tidak Mengganti Rasa dan Empati

“Karena kalau mereka disuruh buka situs pajak.go.id, belum tentu mereka buka. Kalau dengan AR mereka akan mau ngomong. Kita juga akan memunculkan panutan-panutan, tokoh-tokoh Wajib Pajak baik (WP) Badan maupun (WP) Orang Pribadi sebagai teladan kepatuhan,” tambah pria yang pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Banten Tahun 2012 ini.

Penggalian potensi dan pengawasan juga tetap dilakukan secara daring menggunakan Aplikasi BotSol, yakni sistem yang dapat mencari nama usaha, pemilik usaha, beserta nomor teleponnya. Setiap AR ditugaskan menghubungi lima WP per hari untuk memastikan kepatuhan maupun membuka ruang konsultasi perpajakan. Untuk pengawasan pembayaran, KPP menggunakan Aplikasi AMP3.20. Perangkat ini menjadi alat pemantau AR jika WP terjadi keterlambatan atau pengurangan penyetoran pajak.

“Melalui cara ini selain menambah juga kemampuan kita untuk mengingatkan WP—‘Sudah lapor SPT belum? Sudah memanfaatkan insentif belum sampai Desember?’ Orang-orang di Jakarta itu sebenarnya patuh, tapi perlu diingatkan saja,” kata Win.

Tak kalah penting, sebagai pemimpin Win harus mampu membangkitkan semangat berinovasi kepada seluruh pegawainya. Ia membuka seluas-luasnya aspirasi dan kolaborasi dari seluruh pegawai. Ada tiga moto kerja yang ia terapkan yaitu, kerja (kerja profesional, kerja melayani, kerja sinergi, kerja kesempurnaan), bersih (integritas), dan bahagia (ketenangan batin, suka berbagi, suka bersyukur).

“Bahagia dalam bekerja itu penting. Kebahagiaan sangat diperlukan untuk meningkatkan imunitas sehingga produktif, kreatif dan inovatif. Saya enggak bisa bayangkan kalau kita bekerja tanpa bahagia, inovasi akan terhambat, pemikiran jadi terbatas.

Baca Juga: Ekonomi Asia Mulai Kembali Stabil

Lanjut baca

Report

Kami sudah Kehabisan Jurus

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Claro Hotel & Convention Makassar

Agar tidak makin terpuruk, hotel terbesar di Timur Indonesia ini berharap pemerintah kembali menyelenggarakan MICE. 

 

Genap enam bulan Indonesia berjuang melawan pandemi korona. Tak lama sejak diumumkannya kasus pertama Covid-19 oleh Presiden RI Joko Widodo pada 3 Maret 2020, pembatasan aktivitas pun berlangsung di berbagai daerah demi memutus penyebaran virus.

Pembatasan aktivitas itu lalu merembet ke penutupan tempat usaha; pemberlakuan ibadah, belajar, dan bekerja di rumah; hingga pembatasan transportasi umum. Lambat laun, tak hanya menginfeksi kesehatan masyarakat, pembawa penyakit yang tak kasatmata ini juga memukul telak usaha di berbagai sektor, termasuk perhotelan.

Salah satu hotel yang turut merasakan dampak negatif Covid-19 adalah Claro Hotel & Convention Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Hotel yang telah beroperasi selama 15 tahun ini merupakan kebanggaan grup hotel Phinisi Hospitality. Hotel bintang 4 ini memiliki 585 kamar dan suite yang dilengkapi dengan keindahan desain dan furnitur, juga keramahan staf hotel yang tak tertandingi.

Hotel yang terletak di jantung kawasan bisnis ini juga menawarkan fasilitas meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE) terbesar di Makassar; dengan lebih dari 15 ruang pertemuan, dan 2 Ballroom yang masing-masing dapat menampung 3.500 dan 5.000 orang.

Baca Juga: Staycation” Nyaman di Hotel Elegan

Maka, ketika pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberlakukan di Makassar, pendapatan hotel seketika tiarap lantaran pemerintah setempat melarang adanya segala aktivitas berkumpul, termasuk penyelenggaraan acara.

Pendapatan anjlok

General Manager Claro Hotel & Convention Makassar Anggiat Sinaga menyebut, pendapatan sektor perhotelan di Makassar sangat mengandalkan pelaksanaan MICE, bukan dari arus pariwisata. Pasalnya, kontribusi arus pariwisata terhadap perhotelan hanya menyumbang kurang dari 1 persen. Ini berbanding jauh dengan pelaksanaan MICE—terutama dari acara-acara pemerintah.

“Makassar tidak hidup dari pariwisata, tapi dari MICE. Maka itu, pasca-Pak Jokowi buat statement (kasus Covid-19 pertama di Indonesia), langsung gelagapan kami semua. Event-event yang ada di Claro langsung cancel semua,” tutur Anggiat kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Senin (31/8).

Anggiat pun mengungkapkan, pembatalan semua acara di hotel ini hingga akhir Maret lalu mengakibatkan kerugian sekitar Rp 11 miliar. Tidak lakunya fasilitas MICE di hotel ini juga memengaruhi tingkat okupansi hotel. Di awal pandemi, tingkat hunian hotel sekitar 20-30 persen saja. Bulan Juli lalu, Anggiat menyebut tingkat okupansi hotel anjlok ke 2-5 persen.

“Kami sangat bergantung pada MICE pemerintah. Sekarang nyaris tidak ada jurus, habis sudah jurus. Ketika kami buat program, pemerintah masih takut-takut (menyelenggarakan acara). Dulu, (kantor) pajak sering buat gathering dengan Wajib Pajak (WP), sekarang enggak ada lagi. Semua cenderung efisiensi dan selalu buat acara virtual. Terus kami mau ambil uang dari mana?”

Anggiat yang juga Ketua Badan Pengurus Daerah PHRI Sulsel ini juga menampung keluhan yang sama dari seluruh pengelola hotel dan restoran se-Sulsel. Bukan hanya itu, terpuruknya industri perhotelan mengakibatkan rentetan berbagai usaha penyokong ikut lesu. Hal ini pun pernah ia sampaikan saat rapat virtual bersama pejabat setempat.

Event di hotel akan menggerakkan 101 industri ekonomi kreatif. Petani hidup, peternak hidup, karyawan hidup, tukang suvenir hidup.”

“Kalau mau pemulihan ekonomi daerah segera bergerak, marilah sama-sama hentikan program-program virtual. Kalau selalu virtual, yang untung hanya telekomunikasi. Sementara event di hotel, akan menggerakkan 101 industri ekonomi kreatif. Petani hidup, peternak hidup, karyawan hidup, tukang suvenir hidup,” tegasnya.

Baca Juga: Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

Anggiat pun bersyukur, sejak Agustus lalu Pemda setempat melonggarkan sejumlah batasan dan mengizinkan acara-acara diadakan di hotel. Asal, pengelola hotel bisa menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Alhasil, tingkat okupansi hotel saat ini bisa mencapai 25 persen.

“Nanti bisa diaudit, kalau ada hotel yang enggak layak saya selaku Ketua PHRI bisa mengingatkan mereka ataupun melarang mereka menerima event. Jadi, biarkan protokol berjalan, biarkan acara berjalan, biarkan pemerintah melakukan tugasnya mengendalikan Covid-19.”

Insentif pajak

Anggiat juga menuturkan, dengan pendapatan hotel yang minim, sementara biaya operasional hotel tetap dibayarkan, membuat CEO Phinisi Hospitality Indonesia ini terpaksa melakukan sejumlah langkah efisiensi. Di antaranya merumahkan sejumlah pegawai, dan pemotongan gaji hingga 50 persen kepada semua pekerja termasuk dirinya.

Jika tidak melakukan itu, manajemen akan merasa kesulitan membayar biaya operasional seperti tagihan listrik per bulan sekitar Rp 1,9 miliar, dan menganggarkan gaji karyawan yang jumlahnya mencapai 1.100 orang.

Untuk itu, di tengah keterpurukan yang berlangsung, Anggiat merasa sedikit lega dapat merasakan insentif pajak yang diberikan pemerintah. Sebagai WP yang terdaftar di KPP Madya Makassar, Claro Hotel & Convention memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

Anggiat juga merasa komunikasi dan kerja sama yang terjalin selama ini dengan KPP Madya Makassar dan Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) berlangsung baik. Ia merasa tak ada lagi petugas yang melakukan pendekatan dengan cara mengancam, dan mencari celah untuk menguntungkan diri sendiri.

Baca Juga: Bancakan Berkesan di Resto “New Normal

Ia lalu berharap agar Kementerian Keuangan bisa memperpanjang insentif pajak yang telah diberlakukan. Terpenting, kembali mengadakan acara atau rapat di hotel untuk memulihkan sektor perhotelan, restoran, dan segala unit usaha yang berada di bawahnya.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News2 jam lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News1 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News2 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News2 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News3 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News3 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News1 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News2 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved