Connect with us

Breaking News

Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Kantor OJK Jakarta/Foto: Istimewa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan lanjutan di sektor perbankan untuk memberikan ruang likuiditas dan permodalan perbankan. Kebijakan relaksasi ketentuan ini untuk menjaga stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.

Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, kebijakan stimulus lanjutan ini dikeluarkan OJK setelah mencermati  dampak pandemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas perekonomian sehingga berefek kepada sektor keuangan melalui transmisi pelemahan sektor riil.

“OJK sangat berharap penanganan Covid–19 dapat segera mewujudkan aktivitas Kenormalan Baru (new normal) dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga OJK dapat mengukur dan memitigasi risiko likuiditas dan kecukupan permodalan industri jasa keuangan,” kata dalam keterangan tertulis Kamis (28/5).

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso pada pertemuan virtual dengan Industri Jasa Keuangan pada Rabu (27/5), mengajak segenap unsur lembaga jasa keuangan, pemangku kepentingan dan regulator bersinergi mengantisipasi serta menjaga sentimen positif. Pada kesempatan itu, Wimboh menyampaikan sejumlah paket kebijakan stimulus lanjutan di sektor perbankan, yaitu

Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Umum Konvensional Dan Bank Umum Syariah, meliputi:

  1. Pelaporan/Perlakuan/Governance atas Kredit/Pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 (POJK Stimulus Covid–19).

Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai POJK Stimulus Covid-19 dilaporkan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan kolom Kode Sifat Kredit atau Pembiayaan diisi “1 = Kredit atau Pembiayaan yang Direstrukturisasi” dan kolom Keterangan diisi Covid-19.

Perlakuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah atau Loan at Risk (LAR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank.

Governance Persetujuan Kredit/Pembiayaan Restrukturisasi sesuai POJK Stimulus Covid-19. Untuk mempercepat proses persetujuan kredit restrukturisasi yang mengacu pada POJK stimulus Covid-19 dan untuk menghindari penumpukan apabila mekanisme persetujuan harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi, maka perbankan dapat melakukan persetujuan restrukturisasi kredit dengan beberapa alternatif governance dengan tetap memperhatikan prinsip obyektivitas, independensi, menghindari benturan kepentingan, dan kewajaran.

  1. Penyesuaian Implementasi Beberapa Ketentuan Perbankan Selama Periode Relaksasi

Kewajiban pemenuhan Capital Conservation Buffer dalam komponen modal sebesar 2,5 persen dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bagi bank BUKU3 dan BUKU 4 untuk sementara ditiadakan sampai dengan 31 Maret 2021.

Kewajiban pemenuhan Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) bagi bank BUKU 3, BUKU 4, dan Bank Asing harus dipelihara serendah-rendahnya sebesar 85 persen sampai dengan 31 Maret 2021. Bank wajib menyusun rencana tindak untuk mengembalikan pemenuhan LCR dan NSFR menjadi 100 persen paling lambat 30 April 2021.

Penilaian Kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Setelah tenggat waktu tersebut, penilaian kualitas AYDA kembali mengacu pada ketentuan mengenai penilaian kualitas aset bank berdasarkan periode kepemilikan oleh bank sejak AYDA dieksekusi tanpa memperhitungkan periode relaksasi.

Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan oleh bank untuk tahun 2020 dapat kurang dari 5 persen anggaran biaya sumber daya manusia.

  1. Penundaan Implementasi Basel III Reforms

Sejalan dengan siaran pers yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) pada tanggal 27 Maret 2020, implementasi standar Basel III Reforms di Indonesia yang antara lain mencakup perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko operasional, perhitungan ATMR untuk risiko kredit, perhitungan ATMR untuk risiko pasar dan credit valuation adjustment (CVA) ditunda menjadi 1 Januari 2023. Dengan demikian, dalam perhitungan Ketentuan Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sampai dengan periode data Desember 2022, bank masih mengacu pada ketentuan mengenai ATMR yang saat ini berlaku.

Kebijakan Relaksasi Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPR dan BPRS dapat membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum kurang dari 0,5 persen atau tidak membentuk PPAP umum untuk aset produktif dengan kualitas lancar berupa penempatan pada bank lain dan kredit atau pembiayaan dengan kualitas Lancar untuk laporan bulanan sejak posisi April 2020.

Penyediaan dana dalam bentuk Penempatan Dana antarbank (PDAB) untuk penanggulangan permasalahan likuiditas pada BPR dan BPRS dikecualikan dari ketentuan BMPK atau BMPD, maksimal 30 persen dari modal BPR dan BPRS, untuk seluruh pihak terkait dan tidak terkait. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

Perhitungan AYDA berdasarkan jangka waktu kepemilikan dapat dihentikan sementara sampai dengan 31 Maret 2021. Selanjutnya BPR/BPRS dapat menggunakan persentase nilai AYDA posisi 31 Maret 2020 sebagai faktor pengurang modal inti dan diharapkan dapat membantu bank memperkuat permodalan yang disebabkan kerugian sebagai dampak Covid-19. Berlaku sampai dengan 31 Maret 2021.

BPR dan BPRS dapat menyediakan dana pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM tahun 2020 kurang dari 5 persen dari realisasi biaya SDM tahun sebelumnya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan di atas akan dikeluarkan dalam bentuk POJK dan Surat Edaran OJK kepada perbankan. Sebelumnya, OJK sudah menerbitkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk perbankan dan restrukturisasi pinjaman di perusahaan pembiayaan.

Hingga 18 Mei 2020, 95 bank telah mengimplementasikan restrukturisasi kredit pada 4,9 juta debitur dengan nilai outstanding Rp 458,8 triliun. Sementara untuk perusahaan pembiayaan, hingga 26 Mei 2020, dari 183 perusahaan pembiayaan sudah melakukan restrukturisasi sebanyak 2,1 juta kontrak dengan jumlah outstanding Rp 66,78 triliun.—Waluyo Hanjarwadi

2 Comments

2 Comments

  1. Pingback: Andalkan Partisipasi Publik dan Teknologi | Majalah Pajak

  2. Pingback: Pandemi, Saat untuk Berhemat dan Berinvestasi | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu dalam penyaluran bantuan sosial nontunai, transaksi pemerintah daerah, serta melalui elektronifikasi pada sistem transportasi. Namun, transaksi digital memunculkan risiko fraud dan cyber crime. Misalmua, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan stakeholder untuk menekan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

“Kami sadari transaksi digital juga memunculkan risiko fraud dan cyber crime yang kemudian ada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme,” ujar Perry dalam pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Menyadari hal itu, Bank Indonesia pun memperkuat regulasi perizinan, khususnya pengawasan terkait pada perusahaan, lembaga jasa sistem pembayaran di bawah kewenangan Bank Indonesia.

Selain itu, pihak otoritas moneter juga memperkuat kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

“BI pun mendorong agar Indonesia menjadi anggota penuh kami terus melakukan sinergi untuk jadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF),” kata Perry.

Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang terus berjalan di pintu perbatasan Indonesia. Salah satu kasus yang telah dibongkar terkait pembawaan uang tunai dari luar negeri. Ia menceritakan salah satu modus pencucian uang yang dilakukan oknum pemilik penukaran uang (money changer) berinisial NL. Modus yang dilakukan NL adalah membawa uang tunai senilai Rp 23,4 miliar dari luar negeri ke Indonesia lewat pintu bandara menggunakan koper. Kasus itu akhirnya ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan PPATK.

Sri Mulyani mengatakan, bandara memang menjadi salah satu lokasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya TPPU. Dari catatannya, ada tiga lokasi yang paling berisiko tinggi. Ketiganya yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta, tipe B di Bandara Ngurah Rai Bali dan Batam, Kepulauan Riau.

Lanjut baca

Breaking News

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan optimisme prospek ekonomi di tahun baru.

Dalam delapan tahun terakhir, kecuali 2017 dan 2020, indeks acuan di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara rata-rata naik 1,5 persen selama Januari.

Di Januari 2020, IHSG memang terkoreksi 5,7 persen di tengah sentimen buruk di awal tahun yakni serangan AS terhadap jenderal tertinggi Iran, Qasem Soleimani, pada 3 Januari yang dikhawatirkan memicu perang dunia ketiga dan pandemi virus korona sejak Maret 2020.

CEO Mirae Aset Sekuritas Indonesia Taye Shim menilai, Covid19 telah mengganggu kehidupan kita sehari-hari dan telah menyebabkan dampak besar bagi pertumbuhan bisnis dan ekonomi.

“Terlepas dari tantangan yang berat, Mirae Asset Sekuritas mampu menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Melalui produk dan layanan inovatif kami seperti HOTS Championship, Up or Down Survival, pembukaan rekening on-line, dan lain-lain,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Adapun Mirae Asset mencatat, hingga 6 Januari 2021, IHSG tercatat sudah naik 1,4 persen. Ke depan, kinerja IHSG diprediksi masih akan positif selama Januari tahun ini.

“Kami perkirakan kinerja IHSG akan kembali positif di Januari 2021 didukung optimisme vaksinasi COVID-19,” kata Hariyanto Wijaya dan Emma A. Fauni, analis Mirae Asset, dalam riset bertajuk “Indonesia Strategy, Januari: Compounding the January Effect”, yang dirilis 8 Januari 2021.

Keduanya menilai ada tiga faktor utama yang akan mendorong penguatan pasar modal dalam negeri awal tahun ini, kendati ada tekanan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara jangka pendek.

Pertama, Indonesia memasuki 2021 dengan lebih banyak rasa optimistis bahwa ekonomi akan pulih di tengah kabar baik jadwal vaksinasi.

 

Jadwal vaksinasi sekitar 15 bulan, mulai Januari 2021 hingga Maret 2022, sementara waktu kedatangan vaksin dijadwalkan antara Desember 2020 hingga kuartal 1-2022.

Kedua, Indonesia sebagai penghasil dan pengekspor komoditas juga mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga komoditas.

Harga minyak sawit mentah (CPO) mencapai MYR3.900 per ton, level tertinggi sejak 2008 karena empat faktor: rendahnya stok CPO, gangguan produksi akibat dampak La Nina, naiknya permintaan China dan India, dan harga minyak kedelai yang menguntungkan sebagai penggantinya.

Selain itu, dolar AS (USD) juga diprediksi melemah seiring dengan tekanan defisit kembar pada fiskal dan transaksi berjalan pemerintah AS karena besarnya stimulus fiskal demi merangsang lemahnya ekonomi.

Ketiga, bangkitnya manufaktur China. Aktivitas manufaktur China terus berkembang dalam

8 bulan beruntun. Pesanan pabrik baru China dan ekspor baru untuk pabrik juga naik, dikonfirmasi oleh permintaan yang lebih tinggi untuk produk China dari pasar luar negeri.

Pilih saham komodtas

Mirae Asset merekomendasikan untuk mempertahankan pilihan utama saham-saham komoditas (nikel, CPO, batu bara, dan emas), bank dan unggas. Rekomendasi ini membuka opsi untuk saham-saham seperti ANTM, INCO, LSIP, UNTR, BBRI, BMRI, BBNI, dan JPFA.

“Kami memilih ANTM dan INCO, karena emiten ini penerima manfaat dari kenaikan harga nikel seiring dengan naiknya permintaan dari produksi baja dan baterai EV.”

Saham LSIP masuk radar (top picks) karena emiten sawit ini akan terdorong kenaikan harga CPO. UNTR juga masuk pilihan karena memperhitungkan dampak positif dari kenaikan harga emas. Adapun JPFA karena adanya pemulihan sektor unggas.

Kedua analis Mirae Asset ini menilai, per 7 Januari, top picks dengan bobot yang sama menghasilkan akumulasi tingkat pengembalian sebesar 40,1 persen. Bandingkan dengan akumulasi return IHSG sebesar -3,7 persen sejak dimulainya laporan top picks bulanan pada Agustus 2019.

“Sebab itu, top picks kami mengungguli IHSG sebesar 43,9 persen.”

Terkait dengan kinerja Mirae Aset, Taye Shim, mengungkapkan di tengah ketidakpastian, perusahaan mampu menorehkan kinerja baik di bisnis brokerage dengan total nilai transaksi mencapai Rp 410,3 triliun di 2020, melesat 97 persen dibandingkan 2019.

Milestone penting yang berhasil kami capai adalah menjadi perusahaan sekuritas terbesar di Indonesia sejak 25 September 2019 hingga saat ini. Kami ingin berterima kasih kepada klien, karyawan, dan mitra media kami atas pencapaian luar biasa ini. Mengingat kami adalah perusahaan pialang ritel terbesar di Indonesia, kami sangat bangga melihat investor ritel kami menjadi pusat perhatian di pasar modal Indonesia,” kata Taye Shim.

Tahun ini, memang masih banyak ketidakpastian, tetapi Mirae Asset meyakini dengan sentimen positif vaksinasi, akan memberikan angin segar bagi pemulihan ekonomi nasional, dan berimbas ke pasar modal.

Perusahaan berkomitmen untuk terus menyediakan produk dan layanan yang inovatif melalui transformasi digital, untuk menyediakan informasi investasi tepat waktu yang dikurasi dengan cermat oleh tim riset dan pemasara. Mirae Asset juga akan terus meningkatkan infrastruktur IT dan layanan pelanggan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tumbuh pesat.

“Mirae Asset ingin menjadi mitra investasi untuk mencapai tujuan jangka panjang nasabah dengan variasi produk yang berbeda sesuai profil risiko dan tujuan investasi nasabah,” katanya.

Lanjut baca

Breaking News

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus korona (Covid-19) di Istana Merdeka pada Rabu (13/1/2021).

Presiden Jokowi mendapatkan dosis pertama dari vaksin produksi Sinovac. Penyuntikan kepada presiden dilakukan oleh Wakil Dokter Kepresidenan dr Abdul Muthalib. Sebelum disuntik vaksin, sesuai prosedur Presiden Jokowi melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, seperti pemeriksaan tekanan darah, pertanyaan terkait riwayat penyakit seperti jantung, diabetes, dan ginjal. Usai dilakukan vaksinasi, Jokowi mendapatkan kartu tanda vaksinasi untuk diperlihatkan saat pemberian dosis vaksin kedua, yakni 14 hari setelah pemberian dosis pertama.

Selain Jokowi, hari itu sejumlah petinggi negara juga melakukan vaksinasi tahap pertama. Ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Azis. Ada pula tokoh organisasi, asosiasi profesi dan tokoh agama, antara lain Ketua PB IDI Daeng M Faqih, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, dan tokoh dari PB NU.

Abdul Muthalib menyampaikan, penyuntikan vaksin Covid-19 untuk Presiden Jokowi berjalan lancar dan tanpa rasa sakit. Bahkan, menurut Abdul Muthalib tak ada pendarahan di bekas suntikan Presiden Jokowi. Meski demikian ia mengaku sempat merasa gugup menyuntik orang nomor satu di Republik ini.

“Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa gugup,” kata Abdul Muthalib usai penyuntikan,” ujar Abdul Muthalib.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News17 jam lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News3 hari lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News3 hari lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News3 hari lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News3 hari lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Breaking News3 hari lalu

WIKA Raih Penghargaan 10 Juta Jam Kerja Selamat

Makassar, Majalahpajak.net – Direktur QHSE PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA), Rudy Hartono memimpin upacara Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan...

Breaking News4 hari lalu

Antar Pangan Gratis untuk Masyarakat Terdampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Memasuki tahun 2021, dampak sosial dan ekonomi dari Covid-19 di Jakarta dan sekitarnya terus meluas. Kebijakan aktivitas...

Breaking News5 hari lalu

BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Pandemi COVID-19 mengganggu kondisi kesehatan dan ekonomi secara signifikan di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merespons kejadian ini,...

Breaking News5 hari lalu

PPKM Berlaku, Pengelola Mal Minta Pemerintah Longgarkan Waktu Operasional

Jakarta, Majalahpajak.net – Pemerintah pusat memberlakukan kebijakan pengetatan pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) di kawasan Jawa-Bali mulai Senin, (11/1/2021). Kebijakan...

Breaking News1 minggu lalu

Realisasi PMN dan Investasi untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian Keuangan RI menyebutkan, pada tahun 2020, pemerintah telah melakukan realisasi investasi pemerintah kepada Badan Usaha Milik...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved