Connect with us

Tax Gathering

Sambut Niat Tulus, Ambil Stimulus

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Persyaratan permohonan fasilitas pajak telah diperluas, dipermudah, dan diperpanjang hingga akhir Desember 2020. Sayang kalau tidak dimanfaatkan.

 

Tembang “Bagimu Negeri” mengiringi pembukaan seminar virtual bertajuk “Gotong-Royong Membangun Negeri di Masa Pandemi” yang dihelat oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur (Jaktim), Rabu pagi (22/7). Lirik lagu gubahan Kusbini ini terasa kian hikmat ketika kami mengingat perayaan Hari Pajak di tengah pandemi: padamu kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami.”

Seminar yang merupakan rangkaian acara peringatan Hari Pajak ini kemudian dibuka oleh Kepala KPP Madya Jaktim Dessy Eka Putri dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jaktim Arfan.

Menurut Arfan, Hari Pajak tahun ini dapat menjadi periang kesadaran pajak bagi seluruh bangsa. Pajak telah menjalankan fungsi sebagai alat pengatur (regulerend) dan alat anggaran (budgetair) dalam menjaga perekonomian nasional. Arfan bahkan menyebut pajak sebagai sokoguru ekonomi.

“Pajak berperan penting sebagai 70 sampai 80 persen sumber penerimaan Indonesia. Sebagai sokoguru, pajak harus melindungi ekonomi,” kata Arfan. “Pajak terus mendorong masyarakat, pengusaha, Wajib Pajak untuk berusaha, bertumbuh, bersaing, bahkan mampu bersaing di skala nasional maupun internasional. Pajak bukan untuk mematikan.”

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Sejatinya, pemahaman itu sudah ada, bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini lahir. Pada rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pemimpin sidang Dr. Radjiman Wedyodiningrat mengusulkan pajak sebagai salah satu poin kebutuhan penting dalam membangun sebuah negara. Usulan ini terkabul. Kata pajak muncul pada 14 Juli 1945 dalam Rancangan Undang Undang Dasar 1945 Bab VII Hal Keuangan pada Pasal 23 butir kedua, “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. “Maka,” tambah Arfan, “14 Juli kita peringati sebagai Hari Pajak.”

Manfaatkan stimulus

Demi mengatasi pandemi, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 menetapkan biaya penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah ditetapkan sebesar Rp 695,20 triliun.

Secara spesifik, stimulus pajak masuk ke dalam pos insentif usaha berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) Rp 39,66 triliun, pembebasan PPh Pasal 22 impor Rp 14,75 triliun, pengurangan angsuran PPh Pasal 25 Rp 14,40 triliun, restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 5,80 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp 20 triliun, stimulus lainya Rp 26 triliun. Sedangkan, stimulus pajak masuk dalam pos UMKM berupa pembebasan PPh final UMKM DTP Rp 2,40 triliun.

Sayangnya, berdasarkan laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa), per 22 Juli 2020 pemanfaatan untuk UMKM baru sebesar 25,3 persen, sementara pemanfaatan insentif usaha sekitar 13,34 persen.

“Kita sampaikan ke teman-teman pembayar pajak, ini bukan ‘jebakan batman’. Stimulus ini benar-benar menjalankan niat membantu meringankan pembayar pajak untuk bisa bergerak di masa sulit ini,” ujar Arfan, “Harapannya, stimulus yang diberikan akan mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yang pada akhirnya peningkatan pembayaran pajak akan mengikuti. Di KPP Madya Jakarta Timur, alhamdulillah sudah sebagian besar (Wajib Pajak) memanfaatkan stimulus ini.”

Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Hal senada juga ditekankan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam sesi seminar. Prastowo menegaskan, stimulus perpajakan merupakan upaya pemerintah agar industri dapat bangkit dari keterpurukan. Lihat saja pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) pada kuartal (Q) II (Maret–Juni) sekitar -9,7 persen, Tiongkok 1,2 persen, dan Indonesia -3,1 persen.

Dalam merespons perlambatan ini pemerintah RI terus melakukan pembaharuan regulasi agar dapat menolong segala jenis usaha yang terdampak sejak Covid-19 merebak di tanah air pada pertengahan Maret.

Khusus untuk stimulus pajak, pemerintah telah mengeluarkan tiga jilid regulasi. Jilid pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 (23 Maret 2020) yang isinya memberikan stimulus kepada 745 klasifikasi lapangan usaha (KLU). Kedua, PMK 44 Tahun 2020 (27 April 2020) yang menetapkan 1.062 KLU penerima fasilitas. Ketiga, PMK 86 Tahun 2020 (16 Juli 2020) yang mengatur perluasan KLU menjadi 1.189 sekaligus memperpanjang batas waktu hingga akhir Desember 2020.

“Kalau ini jebakan, tidak akan diperpanjang (batas waktunya) dan diperluas (KLU-nya). Stimulus ini betul-betul niat tulus pemerintah membantu Wajib Pajak, maka syaratnya pun dipermudah, permohonan dilakukan secara on-line. Karena fasilitas ini memang tidak wajib, tetapi rugi kalau kita tidak memanfaatkan,” kata Prastowo.

“Harapannya, stimulus yang diberikan akan mendorong perekonomian menjadi lebih baik, yang pada akhirnya peningkatan pembayaran pajak akan mengikuti.”

Di lain sisi, pandemi bisa menjadi momentum mengubah paradigma. Kata Prastowo, “Dulu pajak itu pedang, sekarang pajak jadi perisai. Dulu orang bicara pajak itu penerimaan, sekarang stimulus.”

Pandemi bisa membangkitkan semangat gotong-royong untuk menciptakan ekosistem baru perpajakan di mana DJP, WP, akuntan, dan konsultan pajak saling memperkukuh kepercayaan (trust). Prastowo menyebut ada tiga ciri era baru perpajakan, yaitu transparan, adil, dan simpel.

“Pandemi meningkatkan kreativitas pegawai. Sosialisasi peraturan tetap bisa dilakukan secara virtual seperti ini, lebih efisien, kreatif,” tambahnya.

Kreatif

Ya, kreatif. Itulah kunci yang turut ditekankan Business and Communication Coach Helmy Yahya. Selain peran pemerintah, setiap individu harus berusaha menemukan berkah di balik musibah. Mantan Direktur TVRI ini berbagi rumus ICUU—improve your character, check the business, upgrade your skills, update the channelling.

Baca Juga: Meracik Siasat Penyelamatan

“Saya katakan ICCU sebagai karakter move on menghadapi pandemi,” kata Helmy, “I—improve your character. Jadi, diperlukan karakter yang luar biasa. Tidak ada persoalan diselesaikan dengan mengeluh. Pemerintah sekarang saya kira sudah komit betul, memberikan insentif. C—check the business, bisnis itu bergerak dan selalu ada peluang, mencari bisnis baru, penjualan on-line adalah keharusan. U—upgrade your skills, saatnya kita manfaatkan waktu untuk belajar, banyak webinar jauh lebih murah. U—upgrade your channelling, ternyata banyak kesempatan untuk bersinergi.”

Tak hanya rumus, Helmy pun berbagi pengalamannya. Jadi, ketika masa pandemi, Helmy membangun kanal YouTube bernama “Helmy Yahya Bicara”. Kontennya berkonsep talkshow, di mana Helmy mewawancarai bintang tamu, seperti pengusaha nasional Sandiaga Uno, Menteri Sosial RI Juliari P Batubara, dan lainnya. Hanya satu bulan berjalan ia mampu meraih 100 ribu pengikut dan mendapat silver play button. Pada bulan Juli, Helmy telah memiliki sekitar 385 ribu pengikut.

“Intinya kreatif, diferensiasi, dan baca situasi. Penjualan secara on-line adalah keharusan. Pemanfaatan media sosial bisa untuk jualan dan personal branding. Kalau tidak bisa (menggunakan medsos), pakai pihak ketiga, marketplace (untuk berjualan),” yakin Helmy.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta Raya Diana Dewi juga menuturkan hal serupa. Selama pandemi, Komisaris Utama PT Suri Nusantara Jaya ini mencari peluang bisnis dengan mengubah produk daging segarnya menjadi daging beku. Pemasaran produknya pun berganti menjadi ke retail rumah tangga dari sebelumnya ke hotel, restoran, atau katering.

“Pengusaha itu adalah pejuang. Jangan mengeluh, harus kreatif. Pandemi ini momentum untuk reformasi struktural dan ekonomi, peningkatan keahlian, mengubah metode bisnis dari off-line menjadi on-line serta menguatkan digitalisasi untuk aktivitas ekonomi dan sosial,” kata Diana.

Terkait, stimulus perpajakan, ia berharap, mempermudah persyaratan pengajuan dan menyosialisasikan aturan teranyar secara masif. “Sebenarnya, kami stakeholders sudah menerima stimulus perpajakan. Ada PPN yang tidak dipungut, PPh 21 untuk pekerja, pengurangan setoran PPh Pasal 25 sudah kami terima sebesar 30 persen selama enam bulan,” kata Diana.

Rangkaian diskusi ini dipandu oleh pembaca acara berita Aiman Witjaksono dan ditutup dengan pertanyaan dari Wajib Pajak KPP Madya Jaktim, di antaranya PT Samudra Dyan Praga diwakili Rahmat Fuad dan PT Kalimasada Pusaka oleh Mayang Arsadi.

Tak hanya diikuti oleh 582 WP terdaftar, acara juga disaksikan Kepala KPP dan Kepala Bidang di lingkungan Kanwil DJP Jaktim, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kepala KPP Pratama Bengkalis, Kepala KPP Pratama Banjarbaru, Kepala KPP Pratama Pulo Gadung, Kepala KPP Pratama Duren Sawit, Kepala KPP Pratama Matraman, serta media.

Baca Juga: Sambut Normal Baru, OJK Terbitkan Stimulus Lanjutan untuk Perbankan

Tax Gathering

Lewat Seni Kepatuhan Tergali

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto : Dok KPP Pratama Banyuwangi

Melalui apresiasi kepada Wajib Pajak terbaik dan pegiat seni budaya lokal, Kanwil DJP Jawa Timur III dan KPP Pratama Banyuwangi ingin membangun kepatuhan pajak sukarela.

Gambar dua sosok musisi lokal Banyuwangi terpampang di layar latar besar belakang panggung pada acara  bertajuk “Malam Apresiasi Wajib Pajak dan Musisi Banyuwangi”, di Hotel El Royale Banyuwangi, Jawa Timur,  pada Jumat malam (21/2).  Di atas gambar itu tertulis, “Tribute to Catur Arum and Yddi ranah lokal, mereka sudah tersohor sejak tahun 2000. Karyanya yang paling populer adalah “Layangan” dan “Tetese Eluh”.  Selain lirik menggunakan bahasa Osing, musik mereka memadukan alat modern alat-alat tradisional, seperti gamelan, kluncing (alat musik dari Jawa Timur), kentung, dan lain-lain.“ Catur Arum dan Yons DD (Triyono Adi) yang dalam gambar itu mengenakan topi koboi fedora dan topi flat cap merupakan komponis sekaligus penyanyi berbahasa Osing—bahasa khas Banyuwangi. ama keduanya semakin gemilang ketika turut mendirikan Patrol Opera Banyuwangi atau grup musik tradisional Banyuwangi.

“Semua lagu ciptaan kami menggunakan musik yang bernama laras slendro. Tentang genre, pop, dangdut, dangdut koplo, jaz, blues, tergantung kita mengemasnya,” kata Yons DD.

Sebelum acara dimulai, lagu-lagu karya Catur Arum dan Yons DD pun didendangkan. “ Ono kop-kopan. Sawi-sawian, macem-macem gambare. Salam laros Banyuwangi,” begitu bunyi penggalan lagu “Layangan”.  Dalam bahasa Indonesia, artinya “Ada cap-capan. Ada sawi (sayur), macam-macam gambarnya. Salam laros (lare osing) Banyuwangi.”

Atmosfer lokalitas Banyuwangi malam itu sangat terasa. Terlebih seluruh tamu undangan, termasuk 16 Wajib Pajak penerima penghargaan, kompak memakai atribut khas bumi Blambangan ini—udeng untuk kaum pria, dan selendang dikenakan kaum wanita.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Agustin Vita Avantin menuturkan, Kabupaten Banyuwangi kini telah berkembang pesat. Perempuan kelahiran Banyuwangi,  17 Agustus ini menilai pembangunan infrastruktur maupun penguatan kesenian dan budaya Banyuwangi terbukti menjadi daya pikat investor maupun wisatawan.

“Hanya Banyuwangi yang bisa membalikkan dunia. Dulu Banyuwangi adalah daerah (terkesan) penuh misteri, sekarang menjadi destinasi. Kalau pemda (pemerintah daerah) mengusung pariwisata, kita harus menangkapnya sebagai kekuatan pendukung. Pak Yunus (Kepala KPP Pratama Banyuwangi) sudah menangkap itu. Komitmen DJP untuk turut mengembangkan seni budaya lokal. KPP dan pemda berjalan bersama, ” tutur perempuan yang menjabat Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara pada 2017 hingga 2018 ini.

Vita memaparkan, tahun 2019 lalu, capaian penerimaan pajak Kanwil DJP Jawa Timur III sebesar 85, 51 persen atau Rp 30.959 triliun. Tumbuh 22,52 persen dari realisasi penerimaan pajak pada 2018 yang sebesar Rp 29. 550 triliun. Adapun target penerimaan pajak 2020 Kanwil DJP Jawa Timur III sebesar Rp 38. 660 triliun atau tumbuh 24, 88 persen. Sedangkan, capaian penerimaan pajak KPP Pratama Banyuwangi tahun 2019 sebesar 104, 21 persen atau Rp 1. 049 triliun. Sementara tahun 2020 target penerimaan pajak KPP sebesar Rp 1. 508 triliun.

“Target KPP Pratama Banyuwangi naik sangat besar, sekitar 38 persen. Target ini adalah kepercayaan Kantor Pusat (DJP), sebab ada potensi sektor-sektor yang tumbuh di Banyuwangi. Ada pengembangan pelabuhan Ketapang, pengembangan kawasan industri Banyuwangi Wongsorejo, pembangunan Pembangkit Listrik Geothermal Ijen, pembangunan jalan tol, pembangunan PT INKA (Persero),” urai Vita.

Agar target 2020 tercapai, KPP Pratama Banyuwangi tahun ini akan mengklasifikasikan 300 Wajib Pajak prioritas. Di samping itu, pihaknya membangun kepatuhan pajak sukarela dengan memberikan apresiasi kepada Wajib Pajak dengan kontribusi pajak terbaik pada 2019 kepada 10 Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. KPP Pratama Banyuwangi juga memberikan apresiasi kepada enam tempat penerima pembayaran pajak (bank persepsi) terbesar di wilayah Banyuwangi.

Adapun kategori 10  Wajib Pajak terbaik itu adalah PT Bumi Suksesindo; PT Tuna Indonesia Mandiri; PT Tri Sakti Lautan Mas; Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; PT Bank Perkreditan Rakyat Anugerah Dharma Yuwana; CV Roxy Banyuwangi; PT Timur Putra Santosa; Perusahaan Daerah Minum TK II Banyuwangi; CV Gembira; dan seorang lagi adalah Goenawan, Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Banyuwangi. Sementara enam tempat pembayaran pajak terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pos Indonesia (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

“Sepuluh (Wajib Pajak) ini telah kami nilai kontribusinya yang terbaik untuk negara terutama untuk Banyuwangi. Kami juga memberikan apresiasi kepada enam pihak yang membantu kami. Bahkan saat sibuk-sibuknya masa pembayaran pajak, mereka dengan rela mau membuka lebih waktunya, lebih lama buka, lebih sabar melayani Wajib Pajak sebagai mitra kami,” kata Vita.

Di kesempatan yang sama, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan,  peningkatan kontribusi pajak Banyuwangi tercapai karena buah dari pemindahan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan ke wilayahnya. Ia menyebut, salah satunya, PT Bumi Suksesindo. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan ini dikatakan Anas sebagai satu-satunya perusahaan multinasional yang pajaknya disetor ke daerah operasional.

“PT Bumi Suksesindo yang sebelumnya pembayaran pajak berada di Jakarta sekarang sudah membayarkan pajaknya di Banyuwangi. Tapi yang lain masih belum, kami terus bernegosiasi. Saya yakin, WP terutama perusahaan besar akan memindahkan pajaknya ke Banyuwangi,” kata Anas.

Dengan demikian, ia optimistis target penerimaan pajak 2020 di Banyuwangi akan meningkat,  sehingga dapat membiayai program pembangunan di daerahnya.  Untuk meningkatkan perekonomian, di tahun 2020 Banyuwangi telah mempunyai 123 acara yang terdiri dari seni budaya, kuliner, pesona alam, sportourism, dan sebagainya. Tahun lalu Banyuwangi mampu menggaet sekitar 5,3 juta kunjungan wisatawan.

“Seni budaya termasuk musik , kita punya Jazz Pantai, Jazz Ijen, Festival Gandrung Sewu,  Festival Musik Islami, Festival Band Pelajar, dan banyak lagi. Tahun ini bisa sampai enam juta (wisatawan),” sebut Anas.

Apresiasi musisi lokal

Untuk mendukung musisi lokal, itu Kepala KPP Pratama Banyuwangi Yunus Darmono  menghelat Lomba Cipta Lagu Bahasa Osing bertema “Ojo Korupsi” yang dibuka sejak Januari 2020. Dari sekitar 10 nominasi lagu, hanya ada tiga lagu yang terbaik.  Juara pertama diraih Mohammad Solihin dengan judul lagu “Banyuwangi Jujur” dengan hadiah Rp 10 juta. Juara kedua dengan hadiah Rp 7,5 juta dimenangkan Hendro Harsono dengan lagu berjudul “Ojo Korupsi Tah”, dan juara ketiga dengan hadiah Rp 5 juta dimenangkan oleh Antariksawan Jusuf dengan lagu “Korupsi Iku Nyolong”.  Pengumuman pemenang dilakukan usai sesi pemberian penghargaan Wajib Pajak Berkontribusi Terbaik 2019.

Lagu-lagu yang mendapat juara itu pun sangat menginspirasi. Salah satunya adalah lagu “Banyuwangi Jujur”. Berikut penggalan liriknya: “Ojo ngentit, Kang. Ojo ngutil, Mbok. Ojo nyolong picise negoro. Wani jujur pungkasane mulyo. Ojo dadi penyakitne bongso (jangan mencuri, Mas. Jangan mencuri, Mbak. Jangan mencuri uang negara. Berani jujur akan menjadi mulia. Jangan jadi penyakitnya negara)

Kami mencoba melakukan pendekatan seni budaya, terutama musik, karena musik adalah bahasa universal, termasuk kesadaran pajak bisa ditanamkan melalui musik-musik lokal. Antusias masyarakat luar biasa, kebetulan tema lagu Anti Korupsi karena KPP saat ini sedang menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” ungkap Yunus.

Pada puncak acara, KPP Pratama Banyuwangi memberikan penghargaan kepada Catur Arum dan Yon DD karena dinilai telah berjasa melestarikan lagu-lagu khas Banyuwangi. Keduanya juga tampil membawakan puluhan lagunya diiringi oleh Partol Orkes Banyuwangi. Menurut Yunus, upaya ini sebagai salah satu sinergi KPP dalam membantu pemda mempromosikan seni budaya Banyuwangi.

“Dalam rangka menghargai perkembangan musik Banyuwangi dengan tetap mengingat jasa mereka. Partol Orkes Banyuwangi yang mereka bentuk telah menjembatani musik tradisional dan modern sehingga layak menjadi salah satu tonggak sejarah perkembangan musik Banyuwangian. Kami hanya memberi wadah saja,” tutur pencinta lukisan ini.

Di hari sebelumnya (20/2), KPP membuat Focus Group Discussion (FGD) bersama para musisi serta budayawan bertajuk “Menemukan Kembali Musik Banyuwangi”, di Sanggar Genjah Arum, Kemiren, Banyuwangi. Secara garis besar, FGD membahas pelestarian musik berbahasa Osing  sekaligus aspek perpajakan untuk para pencipta lagu.

“Yang mengemuka keinginan agar karya musik bisa dikenakan pajaknya di tingkat publikasi, bukan untuk pencipta lagu. Karena sering kali lagu dijual lepas,” ungkap Yunus. Sebagai catatan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan PPh Pasal 26 untuk pemain musik atau penyanyi terdapat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Pasal 3, huruf c, ayat 2.

“Seluruh rangkaian kegiatan  ini untuk meneladani semangat para perintis musik Banyuwangi, untuk pembangunan Banyuwangi selanjutnya yang lebih modern, bersih, bersahabat, dan bermartabat,” harap Yunus.

Selain pendekatan budaya, KPP Pratama Banyuwangi telah bersinergi dengan para santri dan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat lebih mudah menanamkan kepatuhan pajak sukarela ke masyarakat.

“Relawan pajak kami bukan hanya dari universitas, tapi dari santri. Jadi, mereka yang bicara (pajak) ke masyarakat, kami yang teknisnya. Kami juga sudah bersinergi dengan NU (Nahdlatul Ulama) setempat untuk mendakwahkah pajak,” tutupnya.-Aprilia Hariani

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News3 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News4 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Breaking News2 minggu lalu

IKPI Beri Masukan DJP Soal Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelenggarakan sosialisasi UU No. 11 Tahun 2020 Tentang...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved