Connect with us

Breaking News

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis: Nilasari

 

Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan Wajib Pajak yang patuh pajak.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan sosial. Manusia senantiasa bertindak berdasarkan pertimbangan dan kesenangan pribadi sehingga disebut sebagai makhluk individual. Apabila sifat individual tersebut tidak dikendalikan, maka sebagaimana yang dikatakan Thomas Hobbes manusia menjadi homo homini lupus yaitu manusia menjadi serigala bagi sesamanya.

Selain sebagai makhluk individual, manusia adalah makhluk sosial (homo homini socius) yang saling membutuhkan, memiliki kepedulian dan kebersamaan dengan sesama. Oleh karena itu, sifat kepedulian terhadap sesama harus selalu dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep inilah yang melatarbelakangi lahirnya pajak di Indonesia.

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia, dikarenakan pajak memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan kehidupan di negara ini. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 yaitu sebesar 74, 6 % dari total pendapatan negara, bahkan pada APBN tahun 2018 pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, tetapi tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Ini karena manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima. Namun, tidak bisa dipungkiri, bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memeroleh manfaat pajak. Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan manfaat pajak.

Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya dalam pembangunan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Namun, sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh Wajib Pajak masih rendah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3 persen.

Apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum, maka kesadaran hukum dapat memengaruhi tingkat kepatuan hukum masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, “Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku”. Sama halnya dengan kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia.

 Generasi Indonesia diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini, bersama-sama saling membantu untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran.

Pentingnya generasi millennial

Sejalan dengan tujuan meningkatkan kesadaran pajak, maka keberadaan generasi muda yang akrab disapa generasi millennial menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan tersebut. Generasi millennial adalah generasi yang lahir pada tahun 1980–2000-an, sehingga usia mereka saat ini mencapai 17-37 tahun yang merupakan usia produktif.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif mencapai angka mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial ini harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh pajak.

Salah satu ciri generasi millennial selain aktif dan kreatif adalah generasi yang melek teknologi, artinya generasi ini sangat akrab dan mudah mengikuti perkembangan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era globalisasi teknologi berkembang pesat. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan kesadaran pajak pada generasi millennial dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Gerakan Sajak (Sadar Pajak) sebagai wujud peningkatan kesadaran pajak bagi generasi millennial dapat ditempuh dengan beberapa gerakan, yaitu:

Gerakan Majak (Manfaat Pajak)

Ada beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran pajak di Indonesia, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan pentingnya manfaat pajak tersebut. Oleh karena itu, melalui teknologi terutama media sosial atau situs web hendaknya ditampilkan berbagai manfaat yang dihasilkan dari pajak sehingga dari pengetahuan tersebut, tertanam kesadaran pajak.

Gerakan Kompak (Komparasi Pajak)

Melalui gerakan komparasi akan ditampilkan perbandingan negara-negara bahwa kesadaran pajak berimplikasi terhadap kemajuan negaranya. Oleh karena itu diharapkan masyarakat khususnya generasi millennial menjadi terdorong untuk sadar pajak. Misalnya dengan membandingkan negara Indonesia dengan Jepang dan Australia bahwa membayar pajak bagi mereka adalah suatu kebanggaan dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Gerakan Ketebak (Keterbukaan Pajak)

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kesadaran pajak di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pengelola pajak. Oleh karena itu, untuk mengembalikan dan menghidupkan kepercayaan masyarakat tersebut terutama generasi millennial yang cerdas dapat ditempuh dengan memberikan informasi terkait pajak secara transparan.

Gerakan Sosialisasi “E-pajak”

E-pajak bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Keberadaan E-pajak sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan sosialisasi e-pajak tersebut sehingga masyarakat terutama generasi millennial mengetahui kemudahan yang diberikan e-pajak sehingga dengan demikian diharapkan dapat mendorong kesadaran pajak.

Beberapa gerakan sajak (sadar pajak) tersebut sebaiknya ditampilkan dengan menarik sehingga mendorong perhatian masyarakat khususnya generasi millennial. Gerakan Sajak ini diharapkan menjadi awal dari terbentuknya budaya sadar pajak, yaitu budaya masyarakat Indonesia khususnya generasi millennial memiliki kebanggaan terhadap pajak, menganggap bahwa pajak bukanlah sebuah beban, melainkan suatu wujud tindakan berbagi kepada sesama.

Generasi Indonesia diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini, bersama-sama saling membantu untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Wujud dari kesejahteraan itu adalah terciptanya pembangunan dalam segala aspek baik pembangunan karakter, moral maupun pembangunan fisik berupa infrastruktur, kesehatan, pendidikan maupun sektor-sektor kehidupan lainnya. Penanaman nilai-nilai kesadaran pajak sejak dini sangat penting untuk menciptakan Wajib Pajak yang patuh pajak.

 (Tulisan ini memenangi Juara II Lomba Menulis Artikel Pajak Untuk Mahasiswa 2018, dalam rangka memperingati Hari Pajak 14 Juli 2018. Majalah Pajak memuatnya atas seizin penyelenggara lomba.)

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Profesor Stanford: “Jokes” Bisa Bikin Anda Cuan!

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Dr. Jennifer Aaker memiliki visi yang sama dengan IHIK3, yaitu memaksimalkan potensi humor yang masih dianggap remeh di korporasi maupun institusi pendidikan

Jakarta, Majalahpajak.net – Wajarnya, supaya bisa mendapatkan rezeki lebih, kita perlu bekerja lebih keras dan cerdas. Namun ternyata di samping bekerja lebih keras dan cerdas, ada strategi lain yang sangat mungkin untuk diadaptasi agar pemasukan Anda bertambah.

Apa itu? Menggunakan humor! Ya, ternyata, humor begitu bermanfaat bagi hidup, terutama dari segi bisnis dan berwirausaha.

Ini bukan candaan, karena sudah ada studi yang membuktikannya. Bahkan, yang menyampaikannya adalah seorang profesor yang mengajar di Stanford Graduate School of Business langsung: Dr. Jennifer Aaker.

“Studi membuktikan bahwa jika Anda melempar joke yang ‘receh’ sekalipun saat bernegosiasi atau di akhir sesi sales pitching, Anda bisa mendapatkan uang lebih,” jelas Jennifer saat memberikan paparan di webinar Humor Resources Department yang diadakan oleh Institut Humor Indonesia Kini (IHIK3, dibaca ‘ihik ihik ihik’), Kamis, 8 April 2021.

Mengapa demikian? Katanya, kerelaan konsumen untuk membelanjakan uangnya ketika berada di proses negosiasi yang dibumbui humor bisa meningkat hingga 18 persen.

“Intinya, Anda bisa mendapat pemasukan lebih banyak cuma gara-gara melempar jokes bapak-bapak,” pesannya.

Jennifer Aaker di webinar Humor Resources Department (IHIK3)

Dr. Jennifer Aaker adalah akademisi yang fokus ke topik-topik penelitian behavioral, terutama seputar bisnis dan psikologi. Tahun ini, ia bersama Naomi Bagdonas menerbitkan buku bertajuk “Humor, Seriously”. Naomi sendiri adalah dosen di Stanford Graduate School of Business, komedian, dan fasilitator humor untuk petinggi di perusahaan-perusahaan Fortune 100.

Kolaborasi Jennifer dan IHIK3 sendiri pada dasarnya dilandasi pada satu misi yang sama, yaitu menyebarkan manfaat humor yang belum banyak diketahui orang, terlebih di Indonesia. Di sini, humor masih dianggap sebagai sesuatu yang remeh atau sekadar lucu-lucuan saja. Padahal kalau dimanfaatkan betul, humor bisa sangat bermanfaat bagi seseorang dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya maupun dalam berbisnis.

Novrita Widiyastuti, Chief Executive Officer (CEO) IHIK3, bisa mengonfirmasinya. IHIK3 sendiri sebelumnya pernah diminta untuk memberikan pelatihan humor di suatu bank. Program tersebut diikuti oleh hampir seluruh bagian dalam bank tersebut, mulai dari petinggi sampai stafnya.

“Beberapa bulan berselang, waktu kami meminta direktur bank tersebut untuk hadir di pelatihan humor kami yang lain untuk memberikan testimoni, beliau bilang, ‘Setelah mbak Novri dan tim memberi pelatihan humor ke kantor kami, ternyata tidak hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga profit.’ Merinding sendiri saya mendengarnya,” jelas Novri yang juga akademisi dan peneliti humor itu di sesi kedua webinar Humor Resources Department.

Yasser Fikry, Chief Creative Officer (CCO) IHIK3 menambahkan bahwa untuk berhumor di kantor, Anda sejatinya bisa memulai detik ini juga.

“Kalau Anda di kantor tidak punya pimpinan yang mau berhumor, silakan nikmati humor di antara teman-teman terdekat Anda dulu. Berusahalah menikmati pertemanan kecil itu. Anda kan sebenarnya bisa berhumor sebelum memulai pekerjaan, saat istirahat makan siang, atau ketika mau pulang,” jelas dosen sekaligus komedian itu.

“Yang jadi pertanyaan dalam mengimplementasikan humor di dunia kerja bukan ‘bisa atau tidak?’, tapi ‘mau apa tidak?’,” tandasnya.

Mengingat betapa besar manfaat humor, IHIK3 pun mengajak agar pelbagai elemen masyarakat dan institusi, terutama institusi pendidikan dan perusahaan, untuk dengan bijak memanfaatkan humor.

“Yang terpenting setelah acara ini adalah semua yang hadir di sini jadi bisa dan berani untuk mengimplementasikan humor di lingkungannya masing-masing. Kebetulan, orientasi kantor saya sendiri adalah membuat kebahagiaaan dan kesejahteraan bisa dirasakan bersama,” pesan Danny Septriadi, co-founder IHIK3 dan senior partner DDTC.

Webinar Humor Resources Department sendiri diikuti oleh banyak elemen masyarakat, mulai dari petinggi dan pemilik bisnis, praktisi Human Resources (HR), staf pelbagai perusahaan, akademisi sejumlah perguruan tinggi ternama di Indonesia, hingga pegawai di institusi pemerintahan.

Salah satu peserta yang hadir adalah penulis buku, coach, dan praktisi HR, Josef Bataona. Ia sepaham apa yang dipaparkan oleh Dr. Jennifer Aaker dalam kesempatan itu.

“Saya setuju dengan apa yang Jennifer tadi bilang: it’s all about switching the mindset. Ini tentang proses mencari apa yang bisa menghibur kita dari kejadian sehari-hari,” katanya.

Ada pula perwakilan akademisi, yakni Prof. Bambang Suryadi, Ph.D, yang hadir. Sebagai akademisi yang juga menggemari humor dan penelitian terkaitnya seperti Jennifer, ia optimistis bahwa humor bisa dimanfaatkan di mana pun karena humor dalam perspektifnya adalah medium untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar.

“Humor ini kan sebenarnya sebuah instrumen, sebuah alat. Jadi apa yang akan kita tuju itu bukan humornya, tetapi produktivitas, happiness, hingga keakraban secara emosional maupun fisik antarindividu,” paparnya.

Menariknya, para peserta Humor Resources Department ini juga tak ragu untuk mendemonstrasikan kemampuan berhumornya. Contohnya, komentar Bawono Aji berikut.

“Di webinar ini, IHIK3 bilang karyawan yang humoris harusnya digaji lebih tinggi. Nah kebetulan, hari ini atasan saya hadir dan tadi juga sudah mengakui kalau saya termasuk yang paling humoris di kantor,” kelakar partner di divisi Research and Training DDTC tersebut.

Lanjut baca

Breaking News

WIKA Berikan Bantuan untuk Korban Bencana Alam NTT

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net –  PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk. (WIKA) melalui Corporate Social Responsibiliy (CSR) melaksanakan serah terima bantuan kepada masyarakat Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pasca bencana badai, banjir bandang dan tanah longsor yang menerpa sejak Minggu, 4 April 2021.

Sejumlah bantuan seperti kebutuhan dapur, susu, air mineral, mie instan serta perlengkapan mandi senilai Rp50 juta diserahkan WIKA melalui posko bantuan Satgas Bencana Kementerian BUMN di Kupang pada Kamis, (8/4/21).

GM Corporate Relations WIKA, Achmad Harris A. Soekamto menuturkan bahwa penyaluran jenis bantuan ini telah menyesuaikan kebutuhan korban yang terpaksa harus tinggal dipengungsian akibat rusaknya harta benda akibat bencana.

“Semoga aksi cepat tanggap dari kami ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk sementara. Ke depan, karena melihat juga terdapat kerusakan infrastruktur, seperti rusaknya rumah warga, fasilitas umum, terputusnya jalan akses, WIKA juga akan mengirimkan bantuan alat berat, berupa Excavator dan Dump Truck melalui Proyek Bendungan Manikin Paket I guna membantu pelaksanaan pembersihan puing-puing reruntuhan bangunan dan pohon tumbang di jalan utama. Dengan demikian, aktivitas mobilisasi warga bisa lancar kembali,” pungkas Harris.

Lanjut baca

Breaking News

Titik Penting Sejarah “Tax Treaty”

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Untuk mencegah penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (p3B), disusun sebuah instrumen multilateral yang mampu memodifikasi ketentuan dalam P3B secara serentak.

Sebagai anggota The Group of Twenty (G20) dan Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), Indonesia turut berpartisipasi dalam memerangi penyalahgunaan tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), salah satunya dengan mengadopsi multilateral instrument (MLI).

“Praktik penghindaran pajak itu sangat berbahaya, bisa menggerus potensi penerimaan pajak suatu negara dari transaksi lintas negara, cross border. Misalnya, praktik transfer pricing, praktik treaty abuse, treaty shopping, praktik thin capitalization atau DER (debt to equity ratio),” kata Direktur Perpajakan Internasional (periode 2016–Febuari 2021) John Hutagaol ini, Rabu (3/2).

Treaty shopping adalah skema yang dilakukan Wajib Pajak (WP) untuk mendapatkan fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian P3B. Sementara thin capitalization adalah perusahaan melakukan pendanaan melalui utang yang lebih tinggi dibandingkan modal yang dimiliki. Cara itu signifikan menurunkan keuntungan yang dilaporkan kepada otoritas pajak.

Untuk menanggulangi segala praktik penghindaran pajak, anggota G20 dan OECD bekerja sama membentuk Inclusive Framework on BEPS yang menghasilkan 15 rencana aksi.

Ke-15 Rencana aksi BEPS itu meliputi, isu pemajakan ekonomi digital (rencana aksi 1), netralisasi hybrid mismatch arrangement (rencana aksi 2), penyusunan ketentuan controlled foreign companies/CFC yang efektif (rencana aksi 3), pembatasan pengurangan biaya bunga (rencana aksi 4), melawan harmful tax practise (rencana aksi status BUT secara artifisial (rencana aksi 7), transfer pricing dan pembentukan nilai (rencana aksi 8 sampai 10), pengukuran dan pengawasan BEPS (rencana aksi 11), mandatory disclosure rules (rencana aksi 12), struktur tiga tingkat dokumentasi transfer pricing untuk meningkatkan transparansi (rencana aksi 13), membuat MAP menjadi lebih efektif (rencana aksi 14), penyusunan instrumen multilateral (rencana aksi 15).

MLI

Dari 15 rencana aksi BEPS itu terdapat beberapa rencana aksi yang memengaruhi P3B dan dituangkan dalam MLI atau multilateral instrument. Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani konsensus itu pada 7 Juni 2017 di Paris.

John menjelaskan, MLI disusun dengan untuk memodifikasi ketentuan dalam P3B secara serentak, sinkron, dan efisien. MLI dapat memodifikasi banyak P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, secara bersamaan MLI dapat mengamandemen P3B Indonesia-Australia, P3B Indonesia-Jepang, dan P3B Australia-Jepang.

“Secara konvensional sebelum ada MLI, dalam perundingan P3B dengan negara atau yurisdiksi mitra, kita melalui proses negosiasi bilateral yang pada umumnya memerlukan alokasi tenaga, biaya dan waktu yang banyak dan panjang,” kata John.

Sekretaris Jenderal OECD Angel Gurria menggambarkan dampak penandatanganan MLI ini sebagai “a new turning point in tax treaty history”.

Sikap Indonesia

Indonesia yang diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu dan Direktorat Perpajakan Internasional kemudian menyertakan covered tax agreement (CTA) untuk 47 yurisdiksi. CTA adalah P3B yang akan dimodifikasi melalui MLI. Negara yang masuk dalam daftar CTA Indonesia antara lain Singapura, Amerika Serikat, Australia, Belanda, Belgia, Inggris, Italia, Jepang, Malaysia, dan Mesir.

MLI yang diajukan Indonesia akan termodifikasi apabila yurisdiksi yang diusulkan juga memilih Indonesia, termasuk pemilihan pasal yang sama.

OECD menetapkan 38 yurisdiksi sesuai dengan Indonesia. John menyebut, ada sembilan yurisdiksi yang tidak memilih Indonesia ataupun belum menandatangani naskah MLI, yakni Amerika Serikat, Brunei Darussalam, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Republik Ceko, Norwegia, dan Swiss.

Setelah sesuai, ke-38 yurisdiksi itu melakukan pengesahan MLI sesuai ketentuan domestik. Setiap yurisdiksi mitra harus menyelesaikan prosedur internal di negara atau yurisdiksi masing-masing.

“Indonesia melalui ratifikasi kemudian menyampaikan ratifikasi beserta notifikasi dan reservasinya kepada sekretariat OECD sebagai depositary,” jelas John.

Ratifikasi itu dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pengesahan Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi Multilateral untuk menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan Persetujuan Pemajakan dan Penggeseran Laba).

Hingga 16 Februari 2021, 23 dari 38 yurisdiksi sudah melakukan ratifikasi.

Kepala Seksi Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan Internasional III Adrian Munandar menambahkan, Indonesia menyampaikan reservasi kepada Sekretariat OECD pada tanggal 28 April 2020, sehingga MLI mulai berlaku pada 1 Agustus 2020. Namun demikian, MLI di Indonesia baru berlaku efektif pada 1 Januari 2021 untuk withholding tax dan 1 Januari 2022 untuk pajak lainnya.

“Maksudnya ketika MLI mulai diimplementasikan di Indonesia, untuk Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang menerima penghasilan di Indonesia, akan dipotong PPh pasal 26 sejak 1 Januari 2021. Sementara untuk pajak lainnya, misalnya terdapat situasi di mana berdasarkan ketentuan MLI suatu aktivitas SPLN dianggap merupakan BUT di Indonesia, maka pemajakan atas BUT itu—untuk PPh pasal 25 contohnya—berlaku efektif pada 1 Januari 2022,” jelas Adrian.

Adopsi 11 pasal

Inclusive Framework on BEPS merilis ketentuan MLI dalam delapan bab dengan total 39 Pasal. Namun, Indonesia saat ini baru mengadopsi 11 pasal, yaitu tentang dual resident entities (pasal 4), purpose of a covered tax agreement (pasal 6), prevention of treaty abuse (pasal 7), dividend transfer (pasal 8), gains transfer of shares derives principally from immovable properties (pasal 9), artificial avoidance of PE status through commissionaire (pasal 12), artificial avoidance of PE status through specific activity exemption (pasal 13), splitting-up contracts (pasal 14), definition of closely related (pasal 15), mutual agreement procedure (pasal 16), corresponding adjustment (pasal 17).

Implementasi pasal 6 dan 7 MLI digunakan untuk memfasilitasi rencana aksi BEPS 6 tentang pencegahan penyalahgunaan P3B. Menurut Adrian, P3B pada umumnya disusun untuk menghindari pemajakan berganda. Sementara subjek pajak yang melakukan aggressive tax planning biasanya melakukan pengelakan pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang terdapat dalam P3B.

“Sehingga salah satu ketentuan yang diatur dalam rencana aksi BEPS 6 adalah bahwa setiap P3B harus memiliki judul atau mukadimah yang menyatakan bahwa P3B disusun tidak hanya untuk menghindari pengenaan pajak berganda tetapi juga mencegah terjadinya pengelakan pajak,” kata Adrian.

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved