Connect with us

Breaking News

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Majalah Pajak

Published

on

Penulis: Nilasari

 

Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan Wajib Pajak yang patuh pajak.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk individu dan sosial. Manusia senantiasa bertindak berdasarkan pertimbangan dan kesenangan pribadi sehingga disebut sebagai makhluk individual. Apabila sifat individual tersebut tidak dikendalikan, maka sebagaimana yang dikatakan Thomas Hobbes manusia menjadi homo homini lupus yaitu manusia menjadi serigala bagi sesamanya.

Selain sebagai makhluk individual, manusia adalah makhluk sosial (homo homini socius) yang saling membutuhkan, memiliki kepedulian dan kebersamaan dengan sesama. Oleh karena itu, sifat kepedulian terhadap sesama harus selalu dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep inilah yang melatarbelakangi lahirnya pajak di Indonesia.

Pajak merupakan hal yang sangat penting bagi negara Indonesia, dikarenakan pajak memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan kehidupan di negara ini. Pajak menjadi sumber penerimaan dan pendapatan negara terbesar. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 yaitu sebesar 74, 6 % dari total pendapatan negara, bahkan pada APBN tahun 2018 pajak menjadi penyumbang pendapatan negara sebesar 85%. Penerimaan pajak inilah yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan Indonesia mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan berbagai sektor lainnya yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal inilah yang disebut sebagai fungsi budgetair (anggaran) pajak yaitu pajak berperan dalam membiayai berbagai pengeluaran negara.

Peran pajak dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, tetapi tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Ini karena manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima. Namun, tidak bisa dipungkiri, bahwa saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia telah memeroleh manfaat pajak. Pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis dan berkualitas, akses transportasi dan mobilitas yang mudah melalui pembangunan infrastruktur jalan yang mendorong perekonomian adalah sekumpulan manfaat pajak.

Peran pajak dalam membiayai berbagai pengeluaran negara khususnya dalam pembangunan dapat dioptimalkan apabila setiap warga negara yang merupakan wajib pajak sadar akan kewajibannya. Namun, sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh Wajib Pajak masih rendah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyampaikan bahwa kepatuhan pajak masyarakat Indonesia dapat dilihat dari tingkat tax ratio yang masih 10,3 persen.

Apabila dikaitkan dengan teori kepatuhan hukum, maka kesadaran hukum dapat memengaruhi tingkat kepatuan hukum masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, “Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku”. Sama halnya dengan kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pandangan bahwa membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada tanah air sebagaimana dianut oleh warga Jepang juga rasa tanggung jawab untuk berkontribusi mewujudkan kesejahteraan sebagaimana yang dianut warga Australia harus ditanamkan dalam diri warga negara Indonesia.

 Generasi Indonesia diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini, bersama-sama saling membantu untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran.

Pentingnya generasi millennial

Sejalan dengan tujuan meningkatkan kesadaran pajak, maka keberadaan generasi muda yang akrab disapa generasi millennial menjadi sangat penting untuk mendukung tujuan tersebut. Generasi millennial adalah generasi yang lahir pada tahun 1980–2000-an, sehingga usia mereka saat ini mencapai 17-37 tahun yang merupakan usia produktif.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif mencapai angka mayoritas di Indonesia. Oleh karena itu, bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial ini harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat menciptakan wajib pajak yang patuh pajak.

Salah satu ciri generasi millennial selain aktif dan kreatif adalah generasi yang melek teknologi, artinya generasi ini sangat akrab dan mudah mengikuti perkembangan teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di era globalisasi teknologi berkembang pesat. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan kesadaran pajak pada generasi millennial dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Gerakan Sajak (Sadar Pajak) sebagai wujud peningkatan kesadaran pajak bagi generasi millennial dapat ditempuh dengan beberapa gerakan, yaitu:

Gerakan Majak (Manfaat Pajak)

Ada beberapa faktor penyebab kurangnya kesadaran pajak di Indonesia, salah satunya adalah kurangnya pengetahuan pentingnya manfaat pajak tersebut. Oleh karena itu, melalui teknologi terutama media sosial atau situs web hendaknya ditampilkan berbagai manfaat yang dihasilkan dari pajak sehingga dari pengetahuan tersebut, tertanam kesadaran pajak.

Gerakan Kompak (Komparasi Pajak)

Melalui gerakan komparasi akan ditampilkan perbandingan negara-negara bahwa kesadaran pajak berimplikasi terhadap kemajuan negaranya. Oleh karena itu diharapkan masyarakat khususnya generasi millennial menjadi terdorong untuk sadar pajak. Misalnya dengan membandingkan negara Indonesia dengan Jepang dan Australia bahwa membayar pajak bagi mereka adalah suatu kebanggaan dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Gerakan Ketebak (Keterbukaan Pajak)

Faktor lain yang menyebabkan rendahnya kesadaran pajak di Indonesia adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak pengelola pajak. Oleh karena itu, untuk mengembalikan dan menghidupkan kepercayaan masyarakat tersebut terutama generasi millennial yang cerdas dapat ditempuh dengan memberikan informasi terkait pajak secara transparan.

Gerakan Sosialisasi “E-pajak”

E-pajak bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Keberadaan E-pajak sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, sangat diperlukan sosialisasi e-pajak tersebut sehingga masyarakat terutama generasi millennial mengetahui kemudahan yang diberikan e-pajak sehingga dengan demikian diharapkan dapat mendorong kesadaran pajak.

Beberapa gerakan sajak (sadar pajak) tersebut sebaiknya ditampilkan dengan menarik sehingga mendorong perhatian masyarakat khususnya generasi millennial. Gerakan Sajak ini diharapkan menjadi awal dari terbentuknya budaya sadar pajak, yaitu budaya masyarakat Indonesia khususnya generasi millennial memiliki kebanggaan terhadap pajak, menganggap bahwa pajak bukanlah sebuah beban, melainkan suatu wujud tindakan berbagi kepada sesama.

Generasi Indonesia diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas kemajuan bangsa ini, bersama-sama saling membantu untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran. Wujud dari kesejahteraan itu adalah terciptanya pembangunan dalam segala aspek baik pembangunan karakter, moral maupun pembangunan fisik berupa infrastruktur, kesehatan, pendidikan maupun sektor-sektor kehidupan lainnya. Penanaman nilai-nilai kesadaran pajak sejak dini sangat penting untuk menciptakan Wajib Pajak yang patuh pajak.

 (Tulisan ini memenangi Juara II Lomba Menulis Artikel Pajak Untuk Mahasiswa 2018, dalam rangka memperingati Hari Pajak 14 Juli 2018. Majalah Pajak memuatnya atas seizin penyelenggara lomba.)

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Novi Hifani

Published

on

Foto: Ilustrasi

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM.

Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir telah memunculkan pola transaksi baru yang berbeda dengan cara konvensional yang ditandai oleh maraknya kehadiran perusahaan rintisan berbasis teknologi (startup). Fenomena ini ditangkap sebagai peluang bisnis yang menjanjikan oleh perusahaan jasa pembentukan dan perizinan, Easybiz. Berdiri sejak Desember 2014, perusahaan ini telah melayani sekitar 700 pelanggan untuk jasa pengurusan pendirian badan usaha.

CEO Easybiz Leo Faratody mengemukakan, kehadiran perusahaannya dilatarbelakangi oleh berbagai tantangan yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan maupun startup dalam memperoleh izin usaha.

Dalam membantu pendirian badan usaha, pihaknya terlebih dahulu menganalisis peraturan yang ada dan memetakan tahapan proses yang sulit untuk kemudian disederhanakan sehingga bisa memangkas waktu menjadi lebih singkat. Ia akan memaparkan berbagai bentuk badan usaha seperti perseroan terbatas (PT), firma, atau perseorangan. Berbagai aspek kegiatan bisnis pelanggan juga digali untuk menentukan bentuk yang paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Kami mengenali dulu kegiatan usahanya karena ini berkorelasi dengan perizinan. Analisis terhadap regulasi juga rutin dilakukan. Di tahap ini kami lebih maju dibandingkan biro jasa yang lain,” jelas Leo kepada Majalah Pajak di Jakarta, Rabu (27/2).

Payung usaha, perizinan, dan juga laporan pajak itu berpengaruh pada valuasi perusahaan. Kalau semua aspek regulasinya beres, ketika ada investor berminat dia bisa langsung valuasi saja.

Valuasi perusahaan

Ia mengingatkan pentingnya kejelasan pendirian badan usaha dan payung hukum berupa perizinan sebagai aset bagi suatu bisnis untuk berkembang. Kejelasan badan usaha dan perizinan itu perlu dimiliki sejak awal bisnis dijalankan.

Bentuk usaha yang belum jelas dan belum adanya perizinan akan menjadi pertimbangan bagi investor yang berminat untuk menanamkan modal di bisnis tersebut.

“Payung usaha, perizinan, dan juga laporan pajak itu berpengaruh pada valuasi perusahaan. Kalau semua aspek regulasinya beres, ketika ada investor berminat dia bisa langsung valuasi saja,” imbuhnya.

Untuk membantu pelaku usaha dalam mengurus pelaporan pajak, pihaknya merekomendasikan pada konsultan pajak yang menjadi mitra Easybiz. Ia mengungkapkan, kebutuhan pajak bagi perusahaan yang baru berdiri untuk UMKM dan startup saat ini cukup besar. Pihaknya juga selalu menyarankan kepada para pelaku usaha untuk patuh pajak karena bisnis dan pajak merupakan satu kesatuan.

“Sejak awal membantu mendirikan perusahaan, kami menyarankan pelaku usaha agar patuh pajak. Kalau bisnis tidak patuh pajak, tentu negara juga kurang suka,” urainya.

Layanan daring

Platform layanan pendirian usaha on-line (daring) ini memiliki program Easybiz 2.0 untuk melayani dan memandu pendirian perusahaan dan pengurusan perizinan. Sejumlah pelaku usaha telah menjadi klien Easybiz, seperti Akseleran, DanaDik, dan Vestifarm.

Di platform ini terdapat fitur proses pembayaran dan fitur pemantauan proses pendirian usaha. Seluruh pembuatan dokumen mulai dari akta pendirian dan dokumen perizinan dapat dilakukan melalui Easybiz 2.0. Adapun biaya yang dikenakan untuk mendaftar sebesar Rp 8 juta. Dengan alokasi biaya itu, Easybiz akan mengurus pembuatan akta, SK, surat keterangan domisili, SIUP dan NPWP.

“Akan banyak upaya kolaborasi dengan co-working space dan venture capital yang memiliki anak usaha binaan. Ini untuk membantu semua pelaku usaha dalam proses pendirian perusahaan,” tutur Leo.

Wilayah DKI Jakarta saat ini untuk pengajuan proses perizinan usaha dapat dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Terdapat 269 item perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP DKI Jakarta dan 98 item perizinan yang dapat diproses secara daring.

Continue Reading

Breaking News

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180 juta maka total UMKM sampai dengan tahun 2019 akan mendapatkan peningkatan pertumbuhan sebanyak sembilan juta UMKM baru. Sebuah angka yang luar biasa tentunya, karena kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama.

Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen.

Tentu saja ini menjadi tantangan ke depan pemerintah untuk menaikkan ekspor UMKM dan membuat UMKM Indonesia lebih kompetitif dengan UMKM mancanegara. Karena itulah pemerintah begitu bersemangat untuk mengelola UMKM lebih baik lagi. Hal ini tecermin dengan menurunkan tarif perpajakannya menjadi hanya 0,5 persen. Tarif yang sangat ringan ini menjadi insentif pajak bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto usaha setahun maksimal mencapai Rp 4,8 miliar dan diharapkan mampu memicu motivasi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya dan memajukan usahanya di Indonesia.

Bila dilihat dari jenis raihan peredaran usaha bruto/omzet sebesar Rp 4,8 miliar, maka kategori jenis UMKM yang masuk adalah level mikro , kecil dan menengah. Namun, untuk menengah dalam definisi Undang-Undang No 20 maksimal sampai dengan Rp 50 miliar hanya boleh menggunakan tarif 0,5 persen PP No. 23 Tahun 2018 maksimal Rp 4,8 miliar saja. Dengan kata lain, industri menengah wajib beralih menggunakan tarif PPh Umum, yakni Pasal 17 UU PPh.

Perlu diingat, dalam PP No. 23 tahun 2018 ini ada beberapa klausul yang wajib diketahui oleh Wajib Pajak di antaranya:

Pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen punya batas waktu

Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5 persen punya grace period alias batasan waktu.

Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen adalah:

  1. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
  2. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
  3. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu itu berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini ditujukan untuk mendorong Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5 persen

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5 persen adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
  2. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar.

Contoh kasus, Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pasar A sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasar B sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian, Tuan X pada 2020 akan dikenai skema PPh Final 0,5 persen karena total peredaran bruto dari seluruh tempat usaha di tahun 2019 kurang dari Rp 4,8 miliar.

Yang tidak dapat memanfaatkan PPh Final 0,5 persen

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP Orang Pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
  2. Wajib Pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  3. Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
  4. Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Tuan X ternyata memiliki tempat usaha lain, misal di Pasar C dengan rincian peredaran usaha sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) maka Tuan X pada tahun 2020 tidak dapat dikenai PPh Final 0,5 persen, karena peredaran bruto dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi Rp 4,800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Wajib Pajak perlu mengajukan diri jika ingin menggunakan skema tarif normal

Apabila tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5 persen, maka Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5 persen,

Sudah selayaknya UMKM mendapatkan tempat utama di negeri ini sebagai salah satu penentu pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan tarif pajak yang sangat bersahabat tentu saja buat kalangan milenial yang sekarang sudah mulai mawas tentang bisnis maka pajak tidak akan menjadi sandungan utama dalam pengembangan bisnis mereka. Kenapa demikian? Karena UMKM di era teknologi dan revolusi industri 4.0 akan berubah menjadi startup-startup digital, yaitu basis bisnis yang selama ini menggunakan transaksi konvensional beralih menjadi serba digital dan on-line. Mereka inilah masa depan bangsa dalam menggerakkan roda ekonomi riil di tengah persaingan pasar global yang demikian ketat dan berat. Kali ini pemerintah dengan kebijakan pajaknya memilih merangkul mereka dengan menyederhanakan administrasi perpajakannya dan meringankan besaran tarif pajak terutangnya.

Continue Reading

Breaking News

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Sejar Panjaitan

Published

on

Penulis: Doni Budiono

 

Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran perpajakan.

 

Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Demi mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan pendapatan negara, terutama dari sektor perpajakan, yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana lainnya.

Untuk memperoleh pendapatan negara dari sektor perpajakan yang optimal, kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu penentunya. Menurut R. Soemitro (1990), secara umum, teori tentang kepatuhan dapat digolongkan ke dalam teori paksaan (compulsory compliance) dan teori konsensus (voluntary compliance).

Berdasarkan teori paksaan, kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan disebabkan oleh adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Sementara itu, berdasarkan teori konsensus, pemenuhan kewajiban perpajakan terjadi secara sukarela karena sikap penerimaan masyarakat terhadap suatu aturan.

Perlu diperhatikan, meskipun pemerintah mempunyai legitimasi hukum untuk memaksa masyarakat taat pajak, pemerintah tidak mempunyai legitimasi psikologi untuk mendorong masyarakat secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya. Akibatnya, kecenderungan untuk menghindari pajak menjadi hal yang sulit dielakkan.

Kecenderungan masyarakat untuk menghindari pajak akan menimbulkan jarak sosial (Braithwite 2007) antara masyarakat dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi masyarakat awam di daerah yang tidak mengerti dan memahami pajak, pajak akan dianggap sebagai hambatan dalam usaha.

Pendekatan baru

Sebagai suatu solusi, diperlukan pendekatan baru dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan di masyarakat. Pendekatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak ketiga, yaitu pihak yang menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah.

Salah satu pihak yang dapat dioptimalkan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat adalah Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI). Selain sebagai lembaga edukasi dan pusat informasi perpajakan di perguruan tinggi, ATPETSI yang terbagi dalam tax center yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, juga memiliki kemampuan untuk melakukan riset sehubungan dengan pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang.

ATPETSI merupakan mitra dari DJP yang keberadaannya membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan kepada masyarakat. Kehadiran ATPETSI sebagai kepanjangan tangan pemerintah menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dalam upaya membantu masyarakat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, jelas, dan lengkap.

Sependapat dengan Darussalam (Ketua Umum ATPSETSI) dalam Majalah Pajak edisi LX tahun 2019, tax center menjadi bagian dari universitas memiliki peranan yang sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup aktivitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat. Kemudian, sebagai mitra pemerintah, tax center dengan semangat pengabdian masyarakat, akan membantu menyukseskan program-program pemerintah yang berkaitan dengan perpajakan untuk disampaikan dengan lebih intens kepada masyarakat.

Selain itu, mengingat saat ini merupakan era digitalisasi, tax center dapat mengoptimalkan peranan mahasiswa sebagai generasi milenial untuk membantu masyarakat agar mengerti pentingnya taat pajak. Tentunya, kehadiran mahasiswa menghadirkan sebuah warna baru. Dengan segala kreativitas yang dimiliki, mahasiswa dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Saat ini, tax center telah tersebar di berbagai universitas di tanah air. Ini dapat menjadi langkah awal bagi pemerintah merangkul masyarakat di berbagai daerah.

Pada akhirnya, dalam melakukan sosialisasi aturan dan pemahaman perpajakan kepada masyarakat, dapat dilakukan kolaborasi melalui kerja sama antara ATPETSI dan DJP melalui kantor wilayahnya (Kanwil). Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui kegiatan bersama DJP dengan ATPETSI melalui tax center, seperti menyelenggarakan seminar pendidikan, pelatihan, kursus, penelitian, konsultasi perpajakan, dan kegiatan lain yang melibatkan dosen, pemerhati pajak, mahasiswa, dan masyarakat.

Bila kegiatan di atas dapat terselenggara dengan baik, diharapkan ilmu perpajakan dapat lebih hidup dan kesadaran pajak masyarakat di daerah semakin tinggi sehingga tingkat kepatuhan perpajakan masyarakat pun kian meningkat.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News1 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News2 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News2 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News9 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News9 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News9 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News10 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending