Connect with us

Report

Sahabat dan Juru Masak Data

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Kanwil DJP Sulselbartra

 Kanwil harus jadi koki yang mampu mengolah data sampai matang. Validitas data akan membuat KPP bekerja tanpa ragu dan meningkatkan kepatuhan.

 

Pada peringatan Hari Pajak 14 Juli 2020 lalu, Dirjen Pajak Suryo Utomo menekankan, tugas dan fungsi kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diperkuat agar mampu memberikan bimbingan kepada unit di bawahnya secara lebih optimal.

Menurut Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) Wansepta Nirwanda, amanah itu harus dijalankan dengan strategi yang fokus sesuai dengan tantangan dan kondisi wilayah kerjanya. Khusus bagi Kanwil Sulselbarta, prioritas yang dilakukan adalah memvalidasi data dari pelbagai sumber agar seluruh KPP dapat maksimal dalam bertugas. Menurut pria yang hangat disapa Wanda ini data yang valid merupakan hal krusial di tengah era keterbukaan informasi.

Sebagai gambaran, setiap kanwil akan menerima beragam data dari Kantor Pusat DJP. Data itu antara lain berupa informasi keuangan dari seluruh bank di Indonesia dan data automatic exchange of information (AEoI). Selain itu, sistem perpajakan self assessment, menuntut petugas pajak mampu menguji data yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

“Persoalan kita, secara data sudah cukup lumayan besar, tetapi data yang diberikan kantor pusat itu ada data yang mentah, hampir matang, atau masih primer, sehingga validitas data yang perlu kita perhatikan. Karena tingkat validitas yang tinggi membuat Wajib Pajak percaya dengan kita. Kepercayaan akan membuat kepatuhan. Jadi, prinsip kita, data diolah sampai matang sehingga di KPP tinggal eksekusi tanpa ragu,” ungkap Wanda kepada Majalah Pajak, melalui wawancara virtual, pada Senin Pagi (31/8).

Baca Juga: Efisiensi, Penahan Dingin Pandemi

Prinsip itu diejawantahkan melalui pembuatan laporan hasil analisis (LHA) dan distribusi data potensi lainnya. Mulanya, data yang bersumber dari kantor pusat DJP disandingkan dengan data ekonomi dari pelbagai kementerian/lembaga (K/L). Lalu, aneka data itu dimasak oleh tim Center for Tax Analysis (CTA) kanwil, setelahnya, barulah LHA dan data potensi lainnya akan didistribusikan ke 15 KPP di unit lingkungan Kanwil DJP Sulselbartra.

“Salah satu contohnya kita buat LHA dari sektor perhotelan. Kita bicara data perekonomian tahun 2019, pertumbuhan ekonomi di Sulsel merupakan yang tertinggi di Indonesia. Nasional lima persen, Sulsel tujuh persen. Kemudian kita adu dengan SPT sektor perhotelan di sini. Ternyata terbalik, secara ekonomi tumbuh positif, tapi secara SPT pembayarannya malah menurun. Nah, tax gap inilah yang menjadi bahan analisis Kanwil.”

Integrasi data

Begitu pula pada sektor lain yang menjadi unggulan, seperti pertambangan, pertanian, perikanan—Kanwil kudu punya masing-masing LHA tervaliditasi. Oleh karenanya, Kanwil DJP Sulselbartra bersinergi dengan pemerintah daerah setempat untuk menguatkan hasil analisis itu. Program yang sudah dijalankan meliputi pertukaran data perpajakan perhotelan dan rumah makan, data izin mendirikan bangunan (IMB), serta data rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan pertambangan. Kerja sama ini dilakukan secara resmi berdasarkan perjanjian kerja sama antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah.

“Salah satu yang baik di sini adalah pertambangan. Nah, kita butuh data RKAB dari Pemda sebagai pegangan kami untuk menghitung realisasi dari pertambangan. Kerja sama ini pengaruhnya besar sekali dalam menguji kebenaran SPT yang sudah disampaikan,” kata Wanda, “Bahkan, kalau perlu info tambahan kita gali lagi yang mungkin ada di kanwil atau perlu ke kantor pusat, bahkan bisa disandingkan dengan pembayaran PNBP di Direktorat Jenderal Anggaran, intinya sebisa mungkin LHA yang turun sudah bersih, sudah matang.”

Pengawasan data

Setelah membagikan LHA ke KPP di wilayah kerjanya, kanwil melakukan pengawasan agar KPP segera mengeksekusi dan melapor secara berkala. Agar implementasi berjalan sistemik, kanwil membentuk liaison officer (LO) yang beranggotakan seluruh kepala bidang, kepala bagian, dan para kepala seksi, dan pegawai lainnya.

“Validitas data yang perlu kita perhatikan. Karena tingkat validitas yang tinggi membuat Wajib Pajak percaya dengan kita. Kepercayaan akan membuat kepatuhan.”

Untuk membantu pengawasan dan pemanfaatan data, kanwil membuat beberapa aplikasi penunjang. Pertama, aplikasi permintaan data (Penta) untuk membantu KPP meminta data. Kedua, aplikasi distribusi data untuk menyebarkan LHA dan data penunjang lainnya. Ketiga, aplikasi Monev untuk monitoring dan evaluasi.

“Meskipun ekonomi terhenti akibat Covid-19, petugas pajak harus tetap bekerja secara efektif mengandalkan teknologi,” ujar Wanda.

Baca Juga: Meretas Pajak ke Desa-Desa

Sebelum monitoring dan evaluasi bulanan, kanwil biasanya telah mempelajari terlebih dahulu catatan yang terdapat pada semua aplikasi, sehingga rapat evaluasi akan fokus membahas solusi atau langkah konkret.

“Kami sering mengatakan kepada teman-teman di KPP, ‘kanwil bukan bos.’ kanwil tidak boleh tangan kosong datang ke KPP hanya nanya bagaimana penerimaan pajaknya. Enggak bisa begitu saja. Jadi, kanwil kalau mau ngapa-ngapain harus punya dulu datanya,” kata pria yang pernah menahkodai Kanwil DJP Papua dan Maluku.

Prinsip Wanda dalam memimpin itu nyatanya mampu memacu semangat KPP berinovasi dan meraih prestasi. KPP Madya Makassar dikenal sebagai langganan penerima penghargaan. Di tahun 2013 dan 2018, misalnya, KPP ini dinobatkan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Pertama di Lingkungan Kementerian Keuangan.

“Kita (memimpin) bukan gaya instruksi tapi bersahabat—saling diskusi, komunikasi lancar. Kita juga sering membuat apresiasi di tingkat KPP dan kanwil supaya mereka terpacu. Pegawai kalau diberi penghargaan, pengakuan, akan merasa lebih dihargai,” kata Wanda.

Mimpi edukasi

Selain memperkukuh internal, Wanda pun merencanakan penguatan edukasi perpajakan melalui pembangunan ruang karya bagi generasi muda yang memiliki bakat di bidang teknologi, khususnya startup. Wanda menilai, startup karya anak bangsa telah diakui dunia.

“Setelah kita fasilitasi semua, anak muda ini kita ketemukan dengan investor. Biasanya investor bisa beli karya mereka secara putus, atau menjadikan mereka karyawan, atau berkolaborasi bersama. Mimpi saya, kalau suatu saat nanti mereka jadi direktur atau petinggi di perusahaan tersebut, mereka punya kepatuhan pajak yang tinggi karena merasa lahir dari kita. Begitu cara yang saya tiru dari industri automotif mengedukasi anak di TK (Taman kanak-kanak). Mereka mengajari gambar mobil A supaya tertanam, kalau dewasa akan beli mobil A.”

Rencananya program edukasi itu sudah dilakukan di awal tahun 2020. Akan tetapi, terhambat oleh pandemi. “Kita sedang pikirkan bagaimana kalau dilakukan menyesuaikan kondisi sekarang ini, bisa daring atau bagaimana,” tambahnya.

Baca Juga: Hati Dekat Jadi Percaya

Di akhir perbincangan, Wanda berharap Kanwil DJP Sulselbartra dapat mengoptimalisasi target penerimaan pajak di tahun 2020. Per 31 Agustus lalu, kanwil mampu menghimpun Rp 7,27 triliun atau 55,33 persen dari target. Pencapaian ini lebih rendah 3,07 persen dibandingkan tahun lalu.

“Di tengah ekonomi yang sulit kami harus terus bekerja keras. Kami juga sudah sosialisasi insentif pajak ke Wajib Pajak. Hasilnya, hampir semua mengajukan. Persoalan utama belum semuanya—baru setengahnya menyampaikan realisasi laporan, khususnya Wajib Pajak UMKM,” ungkap Wanda.

Report

Anak Muda Mau, kok, Bayar Pajak

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Tak sulit membangkitkan kesadaran pajak di kalangan milenial, kalau sistem administrasi dipermudah dan pemerintah bisa amanah.

Saat ini, semakin banyak anak muda yang berani melangkah ke dunia usaha di berbagai sektor. Hal ini bisa menjadi landasan yang baik bagi Indonesia untuk menyambut fase surplus demografi pada tahun 2030 hingga 2045 kelak. Di periode itu, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia yang diproyeksikan mencapai 297 juta jiwa.

Omar Daniel adalah salah satu generasi milenial yang awalnya tak menyangka akan terjun ke dunia hiburan. Padahal, sejak kuliah ia telah mempersiapkan diri untuk kerja kantoran. Meski begitu, Omar terbukti mampu memberikan talenta terbaiknya sebagai aktor hingga sekarang.

Keberanian, kejelian, ketekunan, dan kisah keberhasilan kalangan milenial tentu akan semakin menjadi berkah bagi perekonomian nasional apabila diiringi dengan kesadaran dan kepatuhan pajak.

Faktanya, berdasarkan laporan Organisation of Economic Co-operation and Development (OECD) berjudul Revenue Statistics in Asian and Pacific Economies 2020 yang dirilis Juli lalu, rasio pajak Indonesia pada 2018 hanya mencapai 11,9 persen atau terendah dari 21 negara Asia-Pasifik.

Kurang sosialisasi

Menurut Omar, rendahnya kesadaran pajak di kalangan masyarakat terlebih anak muda adalah karena masih terbatasnya penyuluhan pajak. Omar menuturkan, pengalaman pertamanya ke kantor pajak adalah demi mengurus NPWP sebagai salah satu syarat penandatanganan kontrak sinetron pertamanya pada 2016 silam. Setelahnya, ia tak serta-merta menyetorkan dan melaporkan penghasilannya ke kantor pajak.

“Prosesnya enggak cepat untuk bisa memahami apa itu setor pajak. Saya enggak tahu apakah saya harus minta bukti potong pajak, gimana cara lapornya, dan lain-lain. Setelah itu, saya dapat cerita dari pengalaman-pengalaman lawan main atau senior yang sudah berpengalaman terkait dengan pajak. Entah itu mereka enggak melek pajak, atau tiba-tiba tagihan pajaknya membengkak,” tutur Omar kepada Majalah Pajak melalui sambungan telepon, Selasa siang (24/11).

Baru di tahun ketiga, Omar yang tengah fokus di dunia perfilman ini tertib bayar dan lapor pajak dibantu seorang staf keuangan pribadi. Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan ini juga merasa terbantu oleh account representative (AR) yang mengingatkan pembayaran atau membantunya saat terjadi kendala.

“Kami memang memerlukan person in charge (PIC) yang memang available waktunya dan fast response agar jauh lebih memudahkan. PIC yang enggak gonta-ganti. Karena kalau gonta-ganti, kan, kita harus menjelaskan dari awal lagi tentang seluk-beluk pekerjaan, seluk-beluk gaji,” ujar Omar.

Rendahnya kesadaran pajak juga hingga kini masih terjadi pada rekan- rekan seprofesi Omar di dunia hiburan.

“Kami sempat ada pembicaraan kaya ‘Wah, kenapa lu pada anteng-anteng aja, sedangkan gue dikejar-kejar suruh bayar (pajak)? Apa yang membedakan lu sama gue? Sama-sama artis, sama-sama dapat endorse-an juga’. Itu sih yang membuat saya bingung terkadang, tapi enggak ada yang gimanagimana ‘gitu. Cuma ya itu, ternyata yang melek pajak sangat sedikit—hanya satu dari sepuluh orang atau dari dua sampai sepuluh orang,” ungkapnya.

Pria kelahiran Surakarta, 25 tahun silam ini juga mengatakan dunia hiburan turut merasakan dampak pandemi. Namun alih-alih mendapatkan insentif pajak, pelaku industri kreatif tetap dibebankan pembayaran pajak yang terbilang besar.

“Sebetulnya enggak semua orang setuju dengan nominal pemotongannya. Apalagi nominalnya menurut saya lumayan besar banget, ya. Dan, pekerja entertainment bukan hanya yang nongol di TV, di balik layar pun banyak dengan tingkat income-nya masing-masing enggak semuanya besar. Enggak yang terus nongol di TV berarti besar (pendapatannya).”

Pemain film Satria Dewa Gatotkaca ini pun berharap agar pemerintah bisa memberikan insentif pajak bagi pekerja industri kreatif atau kaum milenial yang dibarengi dengan kemudahan sistem administrasinya.

“Mungkin buat generasi milenial ada potongan sekian-sekian atau pemutihan pajak atau amnesti atau apa pun itu yang bisa menarik anak muda untuk sadar pajak,” ucap lulusan Universitas Mercu Buana, Jakarta ini.

Hasil pajak

Omar juga menilai, banyak masyarakat yang ogah bayar pajak karena pemerintah belum menunjukkan pengelolaan pajak dengan benar. Selain sarana dan prasarana tak banyak berkembang, masyarakat belum bisa memanfaatkan langsung fasilitas kesehatan, jalan tol, atau fasilitas umum secara gratis.

“Mau foto endorse-an di Lapangan Banteng yang dibangun pemerintah dengan dananya dari pembayaran pajak saja dilarang-larang. Jadi, sarana dan prasarananya kadang-kadang tidak menunjang kami yang sudah melakukan pembayaran pajak dengan baik.”

Omar juga tak rela apabila pajak yang dibayarkan pada negara dipergunakan dengan tidak semestinya.

“Kita melihat dengan kita membayar pajak kok kaya ngasih makan koruptor ya? Yang korupsi makin banyak. Sehingga itu berpengaruh juga ke teman-teman lain yang belum bayar pajak. Kaya ‘Lu bayar pajak juga sama aja kaya gue, gue enggak bayar aja aman malah enggak rugi, enggak keluar duit lagi. Itu juga yang membuat anak muda untuk malas bayar pajak.”

Meski pesimistis korupsi dan pungutan liar di Indonesia bisa musnah, Omar yakin dengan pembenahan sistem administrasi yang terus diupayakan Ditjen Pajak diiringi pengelolaan pajak nan amanah oleh pemerintah, generasi muda akan lebih sadar pajak.

“Anak muda itu pasti mau kok bayar pajak, mereka enggak sulit. Selama dari 2016 saya berkarier sampai sekarang ketemu berbagai orang, berbagai profesi, berbagai strata sosial, berbagai macam penghasilan; mereka hanya takut dan tidak tahu, tapi bukan tidak mau. Cuma tiga jawaban—iya tahu dan mereka sudah melakukan, tidak tahu tidak pernah melakukan, atau mereka takut untuk melakukan,” pungkasnya.

Lanjut baca

Report

Kantor Asri, Bersemi Inovasi

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Aneka simplifikasi layanan perpajakan dan ruang kreatif tumbuh di kantor hijau ini.

Kebun vertikal setinggi 2 sampai 2,5 meter menyelimuti seluruh pagar di pekarangan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pesanggrahan (KPP Pesanggrahan). Dari kejauhan, kebun itu membentuk gradasi warna yang berasal dari tanaman Philodendron burle marx, Epipremnum aureum (sirih gading), Scindapsus golden, dan Tradescantia zebrina. Barisan Philodendron xanadu (monstera gergaji) pun menemani langkah kami menuju tempat pelayanan terpadu (TPT).

Atmosfer kian asri ketika kami menjejaki lantai tiga, ruang kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon). Tak jauh dari lift, terdapat dua rak setinggi lengan yang permukaannya disematkan tenun Maumere, pot sirih gading, dan akuarium berisi Betta splendens (ikan cupang). Setiap meja kerja memiliki satu vas tanaman yang wajib dirawat oleh pegawai. Menariknya lagi, ada ruang rapat lesehan yang dilengkapi bangku bantal jumbo dan beberapa akuarium mini. Nyaris di setiap lantai, terdapat tempat diskusi pegawai yang dipercantik dengan rupa-rupa tanaman berpot mini lengkap bersama satu meja dan tiga bangku. Contohnya, di lantai empat, sudut itu diberi nama pojok amarilis (Aman, Rapi, dan Minimalis)—amarilis adalah nama salah satu tanaman hias.

Begitulah konsep kantor ramah lingkungan (eco office) yang akhirnya mengantarkan KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan meraih Penghargaan Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Selatan II.

Kepala KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan Wijayanti Kemala menuturkan, pembangunan konsep ini dimulai sejak akhir tahun 2019 atas inisiatif seluruh pegawai. Kantor yang hijau nan bersih akan menciptakan kenyamanan yang bermuara pada peningkatan produktivitas dan kinerja. Sementara, kenyamanan bagi Wajib Pajak (WP) diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan sukarela.

“Yang bikin saya kagum sama teman-teman keinginan luar biasa untuk berubah. Mereka dreaming kantornya seperti apa—kantor yang nyaman—bagaimana delapan jam setengah kita di sini. Jadi, enggak semata-mata (membangun eco office) untuk perlombaan,” kata perempuan yang biasa disapa Yanti ini, Selasa (24/11).

Sebagai pemimpin, ia ingin pegawai merasakan atmosfer kantor seperti di rumah sendiri. Sekali lagi, Yanti percaya, kenyamanan akan memantik daya kreativitas dan inovasi sehingga dapat menyelesaikan tugas secara optimal.

“Saya sampaikan ke pegawai, ‘Ke kantor seperti kita mau datang pesta, happy saja bawaanya. Jangan sampai ada beban. Toh, kalau ada beban kita sampaikan cari solusi bersama,’” kata Yanti.

Konsep kantor ramah lingkungan diejawantahkan pula dengan kesadaran memisahkan sampah organik dan non-organik. Komitmen ini diperkuat melalui sinergi bersama Suku Dinas Kebersihan Kebayoran Lama, sejak 2 Juli 2020 lalu. Tak kalah penting, kampanye penghematan energi listrik dan air maupun anjuran membawa botol minuman sendiri pun gencar dilakukan. Rangkaian kebiasaan ini akan menumbuhkan pula budaya disiplin dalam bekerja.

Selain itu, Yanti menyemai rasa solidaritas pegawai melalui kegiatan seni tari, paduan suara, puisi, fotografi, dan lain-lain. Beberapa kali ia pun mengadakan pelbagai perlombaan, misalnya yang paling teranyar, kompetisi fotografi sebagai peringatan Hari Keuangan Nasional. Hasil karya pemenang rencanannya akan dipamerkan di pelbagai ruang di KPP. Pegawai yang jago melukis dapat mencurahkan kreativitas mereka di area depan dinding lantai empat. Sekarang, hasil karya mural bertema bentang alam itu dapat dinikmati oleh semua pegawai.

“Kantor menjadi ruang kreativitas itu saya sangat-sangat mendukung. Karena agar tidak melulu teknis tapi meng-explore sedikit. Lomba foto pegawai diadakan supaya mereka ada kebanggaan atas karyanya. Buatlah artefak-artefak sejarah di mana pun kalian bertugas. Mereka jadi semakin semangat bekerja. Jadi, bukan hanya ruangannya yang bagus tapi suasana kebatinannya juga,” kata Yanti.

Produktivitas

Hal itu dibuktikan salah satunya oleh account representative (AR) KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan, Andy Tri Laksana. Ia berhasil menciptakan Aplikasi PRIMA (Pesanggrahan reporting, information and monitoring application) untuk mempermudah pegawai dalam penatausahaan tata naskah dinas secara elektronik. Aneka surat dan modul terintegrasi dalam aplikasi itu, mulai dari modul alat tulis kantor, modul buku tamu, modul data informasi, modul Waskon, manajemen pos pelayanan, naskah dinas, hingga layanan SMS billing.

“Misalnya, ada permintaan dari (seksi) pelayanan untuk penerbitan surat teguran, tadinya jenjangnya harus ke AR-nya. Itu di-shortcut, (seksi) pelayanan bisa menge-print sendiri. Rahasia datanya masih terjaga.”

Bahkan, sebelum pandemi, KPP sudah menggunakan aplikasi Janji Temu untuk meminimalisasi antrean. WP nyaman, pelayanan perpajakan pun jauh lebih efektif dan efisien. Namun, aplikasi ini diganti dengan Kunjung Pajak—aplikasi yang ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP.

Inovasi lainnya adalah Layanan Online Satu Pintu. Aplikasi ini memudahkan WP mengakses seluruh layanan perpajakan, seperti insentif pajak, layanan TPT, tutorial perpajakan, konsultasi perpajakan, billing pajak, dan lain-lain. “Kalau di kantor semua nyaman, produktivitas jadi meningkat,” yakin Yanti.

Strategi pandemi

Sejatinya, konsep serbadigital selaras dengan visi Reformasi Perpajakan Jilid III yang tengah dibangun DJP. Akan tetapi, bagi Yanti yang tak kalah penting lagi adalah membangun strategi komunikasi yang tepat. Para fiskus harus menempatkan WP sebagai mitra, bahkan bisa menciptakan peluang baru bagi mereka.

“Contohnya, ada perusahaan IT (informasi teknologi) mau membuat konten, kita katakan ‘Kami di sini punya WP yang YouTuber’. Kalau perusahaan atau WP pendapatannya meningkat, pajaknya mengikuti. Jadi, kami menghubungkan komunikasi antar-WP.”

Buah dari inovasi itu tercermin dari rasio kepatuhan WP Orang Pribadi dan WP Badan yang semakin meningkat. Tahun 2016, misalnya, rasio kepatuhan ini mencapai 82,07 persen. Di tahun 2019, rasio ini menjadi 105,92—melampaui target yang ditetapkan Kantor Pusat DJP.

Di tengah pagebluk, KPP menghimpun penerimaan dengan menelaah kembali kondisi WP secara lebih saksama. KPP yang memiliki wilayah kerja di Bintaro, Pesanggrahan, Ulujami, Petukangan Selatan dan Petukangan Utara ini memiliki empat sektor usaha penyumbang penerimaan terbesar, yaitu perdagangan besar dan eceran; jasa profesional, ilmiah, dan teknis; konstruksi; serta sektor informasi dan komunikasi.

Jika dilihat dari jenis pajaknya, seluruh setoran dari semua jenis pajak menurun di tahun ini. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)—penyumbang 73 persen penerimaan—menurun hingga 8,55 persen. Demikian pula Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Badan turun sampai 32,62 persen.

“Kalau untuk penerimaan di masa pandemi ini, kita memilah-milah mana perusahaan yang bangkrut, tutup. Lalu kita melihat potensi yang tumbuh di era pandemi seperti sektor kesehatan dan teknologi digital. Youtuber dan influencer banyak yang berkontribusi,” kata Yanti.

KPP juga berupaya mengoptimalkan penggalian potensi berdasarkan data yang dihimpun dari aplikasi AMP 3.20. Aplikasi yang dikembangkan kali pertama oleh Kanwil DJP Jaksel II ini digunakan Kanwil untuk mengelola dan menganalisis data sebelum didistribusikan ke KPP unit vertikal. Kini, AMP 3.20 sudah diadopsi oleh beberapa Kanwil lain.

Selanjutnya, optimalisasi penerimaan dilakukan dengan menindaklanjuti data sasaran ekstensifikasi (DSE) sesuai Surat Edaran Nomor 24 tentang Implementasi Compliance Risk Management (CRM) dalam Kegiatan Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, dan penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Jakarta Pesanggrahan pun masih melakukan kunjungan WP dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19, seperti menindaklanjuti data faktur.

Realisasi penerimaan per 31 Oktober 2020 mencapai 82,56 persen dari target sekitar Rp 933,53 miliar. Yanti optimistis, kantornya mampu meraih seratus persen target penerimaan di tahun ini.

Lanjut baca

Report

‘Menjual’ Solusi, Menjaring Kepatuhan

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Sebagai pionir, LTO Tiga terus mendorong seluruh BUMN memanfaatkan program integrasi data. Efisiensi dan kepatuhan adalah keuntungannya.

Sepanjang 202o, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) integrasi data dengan beberapa badan usaha milik negara (BUMN). Ada PT Pelabuhan Indonesia III, PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), dan Mining Industry Indonesia (MIND ID). Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar/Large Tax Office (Kanwil LTO) pada Oktober 2020 merilis, sudah 23 BUMN menjadi peserta dan 12 BUMN masih dalam tahap persiapan program integrasi data.

Sejatinya, cikal bakal program ini dimulai dari Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Tiga (LTO Tiga) bersama PT Pertamina (Persero) di tahun 2018. Otomatisasi itu dijalankan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-514/MK.03/2017 yang berisi penunjukan delapan BUMN untuk menjalankan integrasi data, yaitu PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Telkom (Persero), PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Tiga dari delapan BUMN itu adalah WP yang diadministrasikan di LTO Tiga yakni, Pertamina, PLN, dan PGN. Namun, hanya PGN yang masih dalam proses kepesertaan.

Kepala LTO Tiga, Teguh Iman Wirotomo bersyukur, animo WP untuk menjadi peserta integrasi data melebihi ekspektasi. Bahkan, dalam waktu dekat PT Bio Farma dan PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta lima anak perusahaannya akan mengikuti program integrasi data ini.

“Ibarat orang jualan, laku. Kenapa laku? Karena bermanfaat. Bayangkan sebelum integrasi data, AR (account representative) kesulitan mengetahui data WP. Karena AR tidak bisa meminjam dokumen detail WP sebagaimana yang bisa dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak pada saat pemeriksaan, dan kesalahan atau temuan baru akan diketahui nanti ketika diperiksa, sedangkan tidak ada pemeriksaan tahun berjalan, kecuali PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Artinya, jika nanti ditemukan suatu kesalahan dan terjadinya sudah lampau, ada biaya yang tinggi—sanksi. Sanksi, kan, sebenarnya biaya yang tidak perlu,” urai Teguh.

Artinya, integrasi data dapat menghapus beban biaya sanksi perusahaan. Integrasi data bermuara pada efisiensi.

“Di sini perusahaan besar, kalau kesalahannya dua tahun, (sanksinya) gede, kan? Padahal, seharusnya bisa buat modal, training pegawai—meningkatkan kualitas SDM, upgrade IT,” tambah mantan Kepala KPP Madya Sidoarjo dan KPP Madya Makassar ini.

Tahapan penyatuan

Program multimanfaat ini berada di bawah arahan Direktur Jenderal Pajak dan beberapa Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Perpajakan. Kemudian, secara teknis, ada tim integrasi data yang digawangi oleh beberapa direktorat terkait di DJP serta Kanwil LTO bersama dengan KPP terkait.

Tim integrasi memetakan tiga tahapan penyatuan data. Tahap pertama, perusahaan melakukan host to host (H2H) e-faktur dan H2H e-SPT Masa PPN. Tahap kedua, H2H e-Bupot Unifikasi. Tahap ketiga meliputi service KSWP, e-Billing, e-Filing, GL Tax Mapping, Compliance Arrangements, dan integrasi data proforma semua jenis SPT.

“Tahapan-tahapan tersebut untuk menunjukkan progres dari pelaksanaan integrasi data. Yang terpenting hasil akhir integrasi data adalah menciptakan cooperative compliance,” ujar Teguh.

Sebagai katalisator, Pertamina membangun sendiri infrastruktur sistem informasi teknologi. Kerumitan membangun sistem mandiri, menjadikan pelajaran bagi BUMN lain untuk menggunakan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP).

“Sebagai contoh MIND ID yang menggunakan PJAP, kemarin prosesnya cepat dan momennya tepat. Di setiap kesempatan kami selalu mengajak BUMN lain. Bagi kami niat dan minat sudah setengah langkah, nanti akan tindaklanjuti dengan ‘aspal’ yang baik. Sebab integrasi data bicara dengan kesiapan, WP sendiri yang mengukur kesiapannya—dan nantinya semua transaksi enggak ada yang ditutup-tutupi.”

Teguh memastikan akan terus mempromosikan program ini. Tim integrasi juga berupaya menyempurnakan setiap tahapan sistem agar semakin mempermudah WP. Sebab banyaknya ragam jenis usaha setiap BUMN masih menjadi tantangan bagi DJP menciptakan format sistem yang andal.

Integrasi internal

Seirama dengan itu, LTO Tiga membangun tim yang solid untuk melayani sekaligus mengawasi WP, khususnya sinergi antara Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) dan tim Fungsional Pemeriksa. Komitmen ini merupakan amanah yang terdapat di Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-07/PJ/2020.

“Bukan hanya WP, kita sendiri dalam KPP harus menjadi tim yang solid. Waskon dan pemeriksaan blend jadi satu. Teman-teman AR menganalisis, dikirim ke pemeriksa, feedback, dibahas bareng. Sehingga walaupun kondisi seperti ini kita ternyata masih bisa menggali pajak yang lalu-lalu. Dulu enggak begitu—kerja, menganalisis, terbit sendiri-sendiri. Harapannya sekarang ada akselerasi untuk optimalisasi penerimaan.”

Di tahun pandemi ini pemetaan potensi penerimaan fokus kepada WP strategis berkontribusi tertinggi dan industri kesehatan. Pemetaan dilakukan oleh AR, dengan satu AR mengawasi kurang lebih 10 WP. Adapun jumlah WP terdaftar di KPP LTO Tiga adalah 349 dari BUMN di sektor industri, jasa, dan perdagangan.

“Walaupun ada serba-e (elektronik), kami tetap memberikan pelayanan langsung yang maksimal untuk kepuasan stakeholder. Bahkan kalau WP telepon jam 12 kita harus melayani, karena ngapain WP telepon kalau enggak ada masalah? Dia percaya pada AR. Cara jualan kita tidak harus pasang iklan di mana-mana, melainkan bagaimana AR di sini memberikan solusi, kepastian, kecepatan. Itu namanya dimensi kualitas pelayanan.”

Elemen pelayanan yang tak kalah krusial adalah kenyamanan fasilitas fisik. Misalnya, KPP menyediakan ruang tunggu yang nyaman dan artistik. KPP berkomitmen memenuhi seluruh aspek pelayanan publik.

“Kantor harus serius melayani, ada sofa, ada bunga, ruang tunggu enggak panas. Jadi, WP akan berpikir, ‘Oh, kantor ini serius melayani’. Peta strategi DJP dalam IKU (indikator kinerja utama) mengarah ke pelayanan. Karena pelayanan yang baik mendorong kepatuhan sukarela. Kepatuhan mendorong penerimaan,” ujar Teguh.

Strategi komunikasi juga menjadi bagian penting dalam pelayanan. Pegawai terus dilatih memiliki kemampuan menjelaskan aturan perpajakan secara komprehensif dan santun. Prinsip ini dituangkan dalam moto pelayanan LTO Tiga yang diadopsi dari nilai perjuangan salah satu grup bela diri—fortiter in re suaviter in modo (kokoh kuat dalam prinsip, luwes lembut cara mencapainya).

Berkat seluruh kerja keras, LTO Tiga mampu mempertahankan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diraih sejak 2018. Predikat ini tercermin dari target rasio kepatuhan WP yang mencapai 100 persen. “Menjaga predikat WBBM salah satu bukti komitmen kami untuk berusaha melayani dengan sempurna,” yakin Teguh.

Di tahun yang tak mudah ini LTO Tiga diamanahi menghimpun pajak sebesar Rp 74,1 triliun. Hingga Oktober 2020, target itu telah 67,1 persen tercapai.

 

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial2 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News2 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News3 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News4 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News5 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News6 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News6 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News1 minggu lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News2 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved