Connect with us

TAX RESEARCH

 Saatnya Mengoptimalkan Pajak Nonkaryawan

Wahyu Nuryanto

Diterbitkan

pada

Wahyu Nuryanto Executive Director MUC Tax Research Institute

Pemangku kebijakan perlu berupaya keras memperbaiki akses perpajakan untuk menjangkau masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Di tengah upaya pengendalian pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatur strategi penerimaan pajak tahun 2021. Selain membidik Wajib Pajak (WP) Badan, DJP juga hendak mengoptimalkan penerimaan pajak WP Orang Pribadi (OP), utamanya dari kalangan menengah ke atas.

Di atas kertas, angka kepatuhan formal WP memang semakin membaik. Realisasi rasio kepatuhan pajak pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2018 mencapai 71,10 persen. Tahun berikutnya meningkat menjadi 73,06 persen, dan 78 persen per Desember 2020. Sementara, dilihat dari komposisinya, WP OP yang bekerja (karyawan) memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik dalam menyampaikan SPT dibandingkan WP Badan.

Meski rasio kepatuhan belum sesuai target, upaya DJP menyediakan layanan pelaporan harus diapresiasi. Sebab, berkat pengembangan IT yang dilakukan DJP, pelaporan secara daring semakin mudah dari tahun ke tahun.

Namun, bicara soal kepatuhan pajak tidak cukup hanya melihat indikator pelaporan SPT. Lapor SPT memang penting untuk profiling. Kepatuhan WP perlu dilihat lewat variabel lain yang jauh lebih penting, antara lain dari sisi struktur penerimaan pajak dan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan oleh petugas pajak. Ini terkait juga dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pajak.

Tingkatkan PPh OP

Selama ini, penyumbang pajak terbesar ke kas negara memang perusahaan atau WP Badan, kemudian diikuti oleh PPN, pajak impor, baru kemudian PPh karyawan. Sementara PPh 25/29 yang menyasar orang-orang berpendapatan menengah ke atas justru sangat kecil. Padahal, nilai rasio Gini kita cenderung tinggi, yang berarti ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Pendapatan masyarakat kaum kelas atas di Indonesia naik lebih cepat jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat kelas bawah. Sayangnya, sumbangan pajak orang kaya dari tahun ke tahun pertumbuhannya tidak signifikan.

OECD dalam risetnya menunjukkan struktur pajak di negara-negara berekonomi maju justru didominasi oleh PPh Orang Pribadi, baru kemudian diikuti oleh PPN dan pajak korporasi. Sementara di Indonesia kebalikannya, PPh Badan dan PPN justru menyumbang pajak paling besar, sementara porsi PPh orang kaya (PPh 25/29) sangat kecil, bahkan jika dibandingkan dengan setoran PPh karyawan. Artinya, kepatuhan pajak buruh dan pekerja formal itu jauh lebih baik dibandingkan orang kaya yang menjadi target PPh 25/29.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki struktur penerimaan negara yang selama ini cenderung bergantung pada PPh Badan dan PPN, Indonesia harus mulai meningkatkan kontribusi pajak pada PPh WP OP nonkaryawan. Terlebih, selama ini penerimaan pajak dari kelompok WP OP nonkaryawan masih terbilang rendah. Dan ini erat kaitannya dengan terbatasnya akses otoritas pajak dalam menjangkau kegiatan ekonomi nonformal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020, jumlah orang yang bekerja di sektor informal mencapai 60,47 persen, sedangkan yang ada di sektor formal hanya 39,53 persen. Jika melihat beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja informal terus meningkat. Dengan kondisi itu, pemangku kebijakan perlu berupaya keras untuk memperbaiki akses perpajakan untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal. Misalnya, membangun mekanisme pembayaran pajak yang sederhana, mudah, dan tidak terasa memberatkan bagi WP; memaksimalkan penggunaan teknologi informasi; dan bekerja sama dengan otoritas lain, seperti lembaga keuangan.

“Reward and punishment”

Salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan PPh Badan maupun PPN adalah laju pertumbuhan ekonomi, kualitas pengawasan dan pelayanan pajak. Untuk mendorong kepatuhan WP OP nonkaryawan, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan secara komprehensif. Tak kalah penting adalah penerapan sistem reward and punishment yang seimbang, lebih tegas dan konsisten. Kemudian, perbaiki sistem pemungutan pajak, khususnya untuk objek PPh Pasal 25/29; dan terakhir, penetapan target penerimaan harus berdasarkan potensi kewilayahan.

Tahun 2020 lalu, di tengah terpuruknya ekonomi, setoran PPh25/29 justru tumbuh. Ini kabar baik mengingat jenis pajak yang lainnya mengalami kontraksi. Namun, apakah fakta itu mengindikasikan WP prominen semakin patuh membayar pajak? Hal ini harus diuji terlebih dahulu. Karena selain pertumbuhannya tipis, secara nominal juga kenaikannya tidak signifikan. Terlebih jika dibandingkan dengan nilai deklarasi aset WP di luar negeri ketika digulirkan tax amnesty beberapa tahun lalu. Padahal, jika hasil tax amnesty dioptimalkan, seharusnya akan diikuti kontribusi WP OP, khususnya yang pendapatannya besar, meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir.

Bukan tidak mungkin pertumbuhan PPh 25/29 tahun 2020 justru karena sumbangsih para pekerja bebas atau freelancer yang meningkat seiring dengan kebutuhan tenaga lepas di tengah tuntutan pembatasan sosial atau WFH akibat pandemi. Karena aktivitas bisnis, perkantoran dan pabrik dibatasi maka bisa jadi pengusaha memilih melakukan outsource pekerjaan mereka kepada freelancer, terutama yang terkait dengan jasa. Artinya, struktur penerimaan pajak kita belum ideal. Potensi pajak yang belum tergali masih sangat besar, terutama dari WP Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan underground economy.

Terkait underground economy, penerapan pajak digital sebuah kemajuan di tengah perlambatan sektor-sektor ekonomi konvensional. Namun, pajak digital saja belum cukup, perlu terobosan lain dari otoritas pajak untuk bisa meng-capture aktivitas ekonomi yang berada di wilayah samar.

Wahyu Nuryanto
Executive Director MUC Tax Research Institute

 

TAX RESEARCH

Perluasan Basis Pajak Perlu Strategi Luar Biasa

Wahyu Nuryanto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Peningkatan basis pajak harus menjadi kampanye lebih luas dan mendapat dukungan secara politis.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, target penerimaan pajak mencapai Rp 1.229,6 triliun, naik Rp 159,6 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun lalu. Pada saat yang sama, pemerintah diharapkan melanjutkan pelbagai program insentif kepada Wajib Pajak (WP) untuk mengakselerasi upaya pemulihan ekonomi.

Mencapai target penerimaan itu tentu tidak mudah. Berlarut-larutnya wabah Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi hingga saat ini masih dalam kondisi belum menggembirakan. Sementara pertumbuhan alami penerimaan pajak biasanya dikaitkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen juga terbilang sangat optimistis di tengah kondisi ketidakpastian saat ini.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu strategi kerja yang tidak biasa-biasa saja. Dengan kata lain, tahun ini tidak ada ruang bagi otoritas untuk melakukan business as usual. Setiap tahun, otoritas pajak selalu akrab dengan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi. Jika tahun ini kedua hal itu masih dilakukan seperti sedia kala, dalam kondisi seperti ini tentu target penerimaan sangat sulit dicapai, meski bukan mustahil. Artinya, perlu strategi luar biasa bagaimana memperluas basis pemajakan termasuk meningkatkan jumlah WP terdaftar, dan bagaimana melakukan pengawasan terhadap WP yang sudah terdaftar.

 

Selektif dan Tepat Sasaran

Harus diakui bahwa pajak memainkan peran penting dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dari krisis dan pandemi. Ibarat dua sisi mata uang, penarikan pajak harus digenjot untuk memastikan ketersediaan anggaran penanggulangan Covid-19 namun di sisi lain harus merelakan sebagian setoran tidak ditarik demi menstimulus perekonomian. Percepatan restitusi PPN, insentif PPh 22 impor, pajak ditanggung pemerintah, serta tax holiday dan tax allowance adalah sederet fasilitas fiskal yang akan kembali dilanjutkan pada tahun ini. Hal ini tentu akan mengurangi potensi penerimaan pajak, yang sejatinya tanpa ada pandemi pun sudah tertekan oleh perlambatan ekonomi.

Teorinya, ada dua pilihan kebijakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yaitu memperluas basis pemajakan atau meningkatkan tarif pajak. Opsi kedua sudah jelas bukan pilihan pemerintah menyusul dipangkasnya tarif PPh Badan dan digelontorkannya berbagai keringanan pajak sejak tahun lalu. Konsekuensi dari penurunan tarif pajak adalah perluasan basis pemajakan (tax base) mutlak harus dilakukan. Selain itu, yang harus diperhatikan adalah memastikan insentif perpajakan diberikan secara selektif dan tepat sasaran. Sejak dahulu itu bukan perkara mudah.

Koordinasi dan Kolaborasi

DJP dalam beberapa kesempatan menyatakan salah satu strategi DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tahun ini adalah perluasan basis pajak. Salah satu upaya yang sudah dirintis DJP sejak tahun lalu adalah pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Meskipun belum sepenuhnya efektif diterapkan, namun langkah ini patut diapresiasi.

Hanya saja, perluasan basis pajak tidak cukup hanya dengan mengandalkan kebijakan pajak digital. Tanpa pandemi pun DJP seharusnya aktif menyasar subjek pajak yang selama ini sulit terjamah sistem perpajakan (underground economy). Misalnya, dengan membatasi transaksi tunai yang sampai saat ini regulasinya belum ada. Tentu saja ini bukan domain DJP. Karenanya, perlu dukungan dari otoritas lain yang punya kewenangan mengatur transaksi keuangan untuk membantu DJP dalam memperkuat fiskal.

Sebagai negara yang menganut sistem perpajakan self-assessement, otoritas pajak harus memiliki alat pengawasan yang andal untuk bisa mendeteksi ketidakpatuhan WP. Dibutuhkan strategi baru yang lebih efektif, antara lain dengan memperkuat sistem pengawasan sektor informal dengan menggandeng pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas IT dan penguatan basis data tidak kalah penting dan itu sebenarnya sudah masuk dalam rencana strategis DJP 2019–2024.

Transformasi sistem pelayanan pajak perlu didorong agar dapat mengedukasi, memudahkan, sekaligus adaptif dengan gaya hidup WP yang semakin serbadigital. Intinya, pengembangan teknologi informasi perpajakan merupakan keharusan dalam mengoptimalkan pelayanan, memperkuat pengawasan, sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela WP secara sistematis.

Dalam hal ini DJP tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi dan bersinergi dengan pihak lain. Antara lain dengan mengefektifkan pemanfaatan data dan informasi  dari pihak ketiga, seperti  bank atau lembaga keuangan. Perlu koordinasi dan kolaborasi lintas kelembagaan agar implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI) atau Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan bisa efektif meningkatkan basis pajak.

Satu hal yang pasti, ekstensifikasi dan perluasan tax base ini harus menjadi kampanye lebih luas dan sudah sepatutnya mendapatkan dukungan politis.

Wahyu Nuryanto, Executive Director MUC Tax Research Institute

(https://mucglobal.com/id/consultants/detail/wahyu-nuryanto)

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Makna Klaster Pajak di UU Cipta Kerja

Bawono Kristiaji

Diterbitkan

pada

Penulis:

Apa makna klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja? Apa  yang perlu dilakukan untuk menjamin efektivitasnya?

Pada tanggal 2 November lalu, pemerintah telah mengundangkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Rendahnya serapan tenaga kerja, upaya untuk lepas dari middle income trap, serta tekanan ekonomi akibat pandemi, merupakan beberapa faktor yang menjadi latar belakang terbitnya UU yang kerap disebut omnibus law itu.

Untuk menciptakan lapangan kerja dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak, ruang lingkup UU Cipta Kerja mencakup berbagai aspek. Mulai dari peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, percepatan proyek strategis nasional, hingga dukungan riset dan inovasi. Tak ayal, terobosan hukum ini memperoleh apresiasi dari lembaga internasional seperti World Bank dan OECD.

UU Cipta Kerja turut mengatur tentang perubahan dan/atau penambahan pasal pada UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN), serta UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ketiganya dapat ditemui pada Pasal 111, 112, dan 113, klaster kemudahan berusaha, bidang perpajakan.

Terdapat 21 komponen yang diatur melalui klaster tersebut. Sebut saja, penegasan mengenai status Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN), penyertaan modal dalam bentuk aset (imbreng) tidak terutang PPN, pengaturan ulang sanksi administrasi pajak, dan sebagainya. Selain bertujuan untuk meningkatkan pendanaan investasi, klaster ini turut mendorong kepatuhan sukarela, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin keadilan iklim berusaha dalam negeri.

Lantas, apa makna kehadiran klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja? Apakah ada hal yang perlu dilakukan untuk menjamin efektivitasnya?

Momentum

Pertama, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah telah mempersiapkan landasan strategi relaksasi di fase setelah pandemi. Pasalnya, bahkan di tengah pandemi ini mulai terdapat tren pergeseran orientasi insentif pajak di banyak negara. Tujuannya tidak hanya mendorong likuiditas perusahaan dan rumah tangga, tapi juga bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di masa depan (Sarfo, 2020). Pengalaman dari fase pascakrisis keuangan global 2008 juga memperlihatkan kompetisi pajak dalam mendorong daya saing yang kian intens.

Selain itu, pemerintah memberikan sinyal bahwa pembenahan di area pajak merupakan bagian tidak terpisahkan dari upaya menciptakan iklim usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja. Apalagi, dalam Global Investment Competitiveness Report 2019/2020, World Bank (2020) menyajikan temuan bahwa pajak termasuk salah satu faktor penentu daya saing dan keputusan investasi. Artinya, kolaborasi setiap sektor, termasuk pajak, secara serentak dan komprehensif akan memiliki signifikansi yang lebih kuat dalam memperbaiki iklim usaha di Indonesia.

Kedua, kehadiran UU Cipta Kerja tidak dapat dilepaskan dari berbagai terobosan fiskal, khususnya pajak, pada saat pandemi. Seperti kita ketahui, pemerintah telah melakukan respons cepat dengan mengubah paradigma pajak dari sifat budgeter ke regulerend (Darussalam, 2020). Berbagai insentif pajak, misalkan PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh Pasal 22 impor, dan sebagainya, memperlihatkan langkah yang progresif.

Tidak hanya itu, Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diundangkan melalui UU No. 2 Tahun 2020 telah memberikan landasan hukum adanya ruang penyesuaian keuangan negara/APBN. UU ini juga memberikan klausul tentang penurunan tarif PPh Badan, pemungutan pajak digital, perpanjangan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta pemberian kewenangan kepada menkeu untuk memberikan fasilitas kepabeanan. Artinya, walau terdapat suatu relaksasi, pemerintah juga bereaksi cepat dengan memberikan landasan hukum untuk pemajakan atas sektor digital sebagai alat untuk mengompensasi biaya penanganan pandemi.

Tahun ini juga terbit UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. UU yang akan efektif berlaku mulai 2021 tersebut menyiratkan keinginan pemerintah atas adanya peran serta secara adil dari seluruh masyarakat dalam penerimaan negara.

Singkatnya, berbagai terobosan fiskal tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus dalam upaya menjaga daya tahan ekonomi dalam jangka pendek, tapi juga berorientasi kepada pemulihan dalam jangka menengah-panjang. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai instrumen pajak guna kemudahan berusaha, kepastian hukum, perluasan basis pajak, serta upaya meningkatkan kepatuhan sukarela secara sekaligus. Ke depan, diharapkan akan terwujud kestabilan ekonomi yang disertai dengan meningkatnya basis pajak dan kesinambungan fiskal.

Ketiga, hadirnya klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja secara tidak langsung juga dapat dihubungkan dengan upaya mereformasi sistem pajak. Dalam konteks ini, kita agaknya harus memaknai bahwa pandemi yang berdampak bagi resesi telah menjadi katalis para perumus kebijakan untuk melakukan penyesuaian dalam sistem pajak.

Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Rodrik (1996), maupun Olofsgard (2003) bahwa krisis ekonomi umumnya mendorong adanya urgensi, justifikasi, serta peluang reformasi pajak yang kerap tidak dilakukan dalam situasi normal. Hal ini juga selaras dengan berbagai pernyataan Presiden Jokowi, bahwa pandemi harus dijadikan momentum untuk perbaikan.

Langkah selanjutnya

Demi menjamin efektivitas klaster perpajakan UU Cipta Kerja, diperlukan adanya aturan pelaksanaan agar memberikan kepastian di lapangan. Kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah yang saat ini telah mulai melakukan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Selain untuk memberi panduan yang jelas bagi seluruh pemangku kepentingan, berbagai aturan turunan tersebut seyogianya tetap dijaga dalam koridor “kemudahan berusaha” yang berupaya dicapai

Dari telaah atas klaster perpajakan dalam UU Cipta Kerja, setidaknya terdapat tiga kelompok karakteristik peraturan turunan. Kelompok pertama merupakan aturan penjelasan mengenai ketentuan yang berkaitan erat dengan aspek kewajiban administrasi wajib pajak, semisal prosedur pembetulan sehubungan dengan penyesuaian tarif bunga sanksi administrasi.

Kelompok kedua merupakan jenis aturan yang dibutuhkan untuk mengantisipasi adanya interpretasi yang timbul akibat interaksi dengan peraturan lain, misalkan aturan mengenai pengecualian dividen luar negeri dengan ketentuan CFC. Sedangkan, kelompok ketiga merupakan aturan yang berfungsi memberikan penjelasan lebih lanjut akibat adanya delegasi dari UU Cipta Kerja. Kelompok ini misalkan kriteria keahlian tertentu dalam rezim pajak bagi WNA, kriteria sektor tertentu yang bisa melakukan pengkreditan pajak masukan bagi PKP gagal produksi lebih dari tiga tahun, dan sebagainya.

Selain langkah tersebut, kita tentu berharap agar ikhtiar peningkatan kepatuhan dan tax ratio tetap terjaga. Bagaimanapun juga, penerimaan pajak adalah urat nadi pendanaan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, narasi bahwa pandemi merupakan momentum solidaritas dan dorongan kontribusi masyarakat dalam sistem pajak di masa mendatang juga harus dikedepankan.

Lanjut baca

Analysis

Pandemi, IHSG Bearsih, dan Strategi Berinvestasi

Hendra Ridwandhana

Diterbitkan

pada

Penurunan index harga saham gabungan sudah dua kali mengalami penurunan selama 2020 akibat pandemi Covid-19. Penurunan pertama terjadi pada awal tahun membuat indeks turun 37.33 persen year to date di Maret 2020 menuju 3937 poin, posisi ini merupakan yang terdalam dalam 5 tahun terakhir.

IHSG memang sempat rebound setelahnya dan naik bertahap setelah pemerintah DKI mengumumkan PSBB transisi pada Juni 2020 yang membuat IHSG terbang sementara menuju 5371 poin pada akhir Agustus 2020. Namun, semakin tingginya kasus Covid-19 di Jakarta membuat pemerintah daerah menarik rem darurat dan seketika itu juga diikuti dengan penurunan IHSG untuk kedua kalinya menuju 4870 poin pada akhir September 2020, turun 9.34 persen dari titik tertinggi setelah rebound atau turun 22.5 persen secara year to date .

Secara valuasi, beberapa ukuran pasar seperti PER dan PBV rata-rata menunjukan indeks sudah tertekan cukup dalam. Selama 2020 PER dan PBV emiten blue chip menunjukkan penurunan yang dapat diartikan valuasi pasar emiten menjadi lebih murah. Turunnya valuasi pada akhirnya menjadi daya tarik tersendiri untuk value investor walaupun ketidakpastian pandemi Covid-19 masih tinggi dan IHSG masih mungkin untuk tertekan lebih dalam. Dalam keadaan seperti ini, bagaimanakah investor terutama investor pemula menyikapi momen ini dan memanfaatkannya untuk berinvestasi saham?

Dalam berinvestasi setidaknya ada dua pertanyaan utama yang sering diajukan yaitu, kapan kita harus berinvestasi dan pada aset seperti apa seharusnya uang kita diinvestasikan. Dua pertanyaan tersebut muncul karena adanya ekspektasi perkembangan nilai investasi yang diinginkan.

Pada umumnya investor ingin melihat investasinya terus berkembang dan tidak ingin nilai investasinya turun. Sehingga wajar jika kita sebagai investor bertanya kapan momen yang tepat dan pada aset apa kita berinvestasi. Sehingga pada akhirnya mengantarkan kita pada peramalan momen pergerakan harga dan analisis fundamental aset keuangan tertentu.

Pada peramalan momen untuk mencari waktu yang tepat pada umumnya berujung pada metode investasi Lump Sum Investing. Dengan strategi ini investor berinvestasi langsung pada satu waktu dengan jumlah besar dengan tujuan untuk mengoptimalkan potensi imbal hasil yang dapat diperoleh dengan berinvestasi pada harga serendah-rendahnya pada momen yang tepat.

Pada umumnya investor melakukan investasi secara lump sum jika dia yakin akan momen atau tren bullish pergerakan harga yang masih atau akan terjadi dalam beberapa periode ke depan. Pengambilan momen beli ini didasarkan dari dua pendekatan teknikal untuk menebak arah pergerakan saham.

Pendekatan teknikal yang sering dilakukan adalah pendekatan momentum yang mendasari pengambilan keputusan beli berdasar momen pergerakan saham tertentu. Pendekatan ini mengasumsikan pergerakan saham akan terus berlanjut pada arah yang sama. Investor akan membeli pada saat saham sudah bergerak naik selama beberapa periode.

Pendekatan kedua adalah pendekatan reversal. Kontras dengan pendekatan momentum, pendekatan reversal ini mengasumsikan pergerakan saham akan berbalik arah beberapa arah setelah jenuh. Dengan pendekatan ini investor akan membeli saham jika sebuah saham sudah dirasa turun cukup dalam dan akan berbalik arah.

Sehingga kedua metode ini dianggap lebih optimal jika investor mampu dengan tepat memprediksi momen atau tren pergerakan harga di masa yang akan datang. Jika investor dapat meramalkan pergerakan harga di masa depan dengan tepat maka metode ini akan dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi investor tersebut.

Dua pendekatan teknikal tersebut masing-masing memiliki pekerjaan rumah yang sama rumitnya, menebak arah pergerakan harga saham. Pelaku investasi dengan momentum strategi harus menebak apakah saham yang diikuti masih dalam tren bullish-nya atau kenaikannya hanya faktor fluktuasi sementara dari longterm sideways.

Sementara pelaku investasi dengan reversal pattern harus menebak apakah tren turun dari sebuah saham sudah mendekati akhir atau masih akan melanjutkan penurunan. Dalam praktiknya untuk menebak arah itu investor dapat menggunakan beberapa indikator seperti moving average, relative strength indicator, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya indikator-indikator ini hanyalah sebuah alat dalam peramalan yang memiliki kemungkinan salah.

Pada era keterbukaan informasi seperti sekarang, pasar menjadi lebih efisien karena emiten publik diwajibkan melakukan disclosure terkait informasi yang bersifat material. Praktis alur informasi akan lebih cepat diterima pasar dan dapat dikatakan pasar menajdi semakin efisien.

Dalam keadaaan seperti saat ini ini kedua pendekatan dg strategi momentum dan reversal hanya akan bekerja dan menghasilkan kinerja yang baik pada saham-saham yang diperdagangkan secara tidak efisien atau dalam bahasa lain tidak terlalu diperhatikan oleh pelaku pasar.

Dalam keadaan pasar yang tidak efisien tidak semua informasi terserap oleh pelaku pasar sehingga hal ini memengaruhi pergerakan harga saham menjadi kurang aktif diperdagangkan. Hal ini praktis membuat indikator indikator lebih mudah menebak tren pergerakan harga saham.

Keadaan pasar modal Indonesia saat ini telah jauh memiliki eksposur terhadap investor asing dibandingkan 10 tahun yang lalu yang membuat pergerakan IHSG lebih terintegrasi dengan pelaku/investor global. Ditambah dengan perbaikan infrastruktur pasar modal yang terjadi dalam 10 tahun terakhir tentunya akan membuat pasar Indonesia menjadi lebih aktif dan efisien sehingga semua informasi material yang bersifat publik akan semakin cepat terefleksi pada harga pasar sebuah saham. Hal ini membuat harga saham sebuah perusahaan akan semakin sulit untuk ditebak pergerakannya dengan indikator-indikator teknikal yang biasa digunakan.

Dengan asumsi pasar efisien kelompok investor kedua yang menggunakan skema dollar cost averaging sebagai alternatif dari lump sum investing. Karena dapat dikatakan pada kondisi pasar efisien, pergerakan harga semakin mengikuti fenomena random walk sehingga akan sulit bagi investor untuk menebak arah pergerakan dalam waktu dekat dan melakukan profit taking dengan menggunakan indikator-indikator yang ada.

Secara statistic, jika pergerakan saham mengikuti fenomena random walk seharusnya imbal hasil saham akan memiliki kemungkinan untuk menghasilkan imbal hasil di atas dan di bawah rata-rata dengan kemungkinan yang kurang lebih sama. Sehingga lump sum investing akan menghadapi problematika “sinyal palsu” yang mengakibatkan “beli tinggi jual rendah”.

Dollar cost averaging dapat mengurangi risiko kesalahan “beli tinggi jual rendah” pada metode lump sum investing dalam kondisi pasar efisien dan sulit diperkirakan pergerakannya.  Dengan metode dollar cost averaging, investor membagi investasinya sepanjang horizon waktu investasi tertentu. Rata-rata harga pembelian pun cenderung lebih rendah dibanding dengan metode lump sum dalam kondisi pasar bearish seperti saat ini. Selain itu metode ini tidak memerlukan kemampuan untuk menebak arah pergerakan harga saham di masa depan.

Pertanyaan selanjutnya adalah, aset saham apa yang layak untuk dibeli. Jawaban dari beberapa literatur dan juga diskusi di ruang publik mengerucut pada value investing yang cukup populer. Yaitu berinvestasi pada asset-aset yang dirasa memiliki valuasi yang masih cukup murah. Dalam hal ini sering digunakan ukuran Price per Earning Ratio (PER) ataupun Price to Book Value Ratio (PBV) untuk menentukan mahal atau murahnya ukuran saham sebuah emiten.

Aset dengan PER atau PBV yang rendah relatif dari rata-rata industrinya berarti perusahaan tersebut dihargai lebih rendah secara relatif dari rata-rata perusahaan lain di industri tersebut. Dengan dikombinasikan dengan parameter fundamental perusahaan lainnya seperti kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba maka Investor dapat membidik asset-aset saham dengan fundamental baik dan juga valuasi yang murah.

Ketidakpastian global terkait dengan pandemi memang telah membuat hampir seluruh indeks saham dunia mengalami tren penurunan yang cukup dalam. Seringkali kasus banyak investor telah melakukan pengalihan /rebalancing aset menuju asset-aset yang dianggap lebih aman seperti deposito, emas, dan obligasi pemerintah.

Namun perlu disadari juga turun dalamnya valuasi IHSG juga telah membuat valuasi perusahaan-perusahaan terutama blue chip menjadi jauh lebih murah dari sebelumnya. Hal ini tentunya dapat dimanfaatkan bagi value investor untuk masuk ke saham saham tersebut. Investor dapat menggunakan alat bantu analisis fundamental dan dikombinakan dengan menggunakan teknik pembelian bertahap dengan metode dollar cost averaging untuk mengurangi risiko fluktuasi harga saham dalam masa pandemi ini.

 

Hendra Ridwandhana Trainer di PPM Manajemen

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved