Connect with us

TAX RESEARCH

 Saatnya Mengoptimalkan Pajak Nonkaryawan

Diterbitkan

pada

Wahyu Nuryanto Executive Director MUC Tax Research Institute

Pemangku kebijakan perlu berupaya keras memperbaiki akses perpajakan untuk menjangkau masyarakat yang bekerja di sektor informal.

Di tengah upaya pengendalian pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengatur strategi penerimaan pajak tahun 2021. Selain membidik Wajib Pajak (WP) Badan, DJP juga hendak mengoptimalkan penerimaan pajak WP Orang Pribadi (OP), utamanya dari kalangan menengah ke atas.

Di atas kertas, angka kepatuhan formal WP memang semakin membaik. Realisasi rasio kepatuhan pajak pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2018 mencapai 71,10 persen. Tahun berikutnya meningkat menjadi 73,06 persen, dan 78 persen per Desember 2020. Sementara, dilihat dari komposisinya, WP OP yang bekerja (karyawan) memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik dalam menyampaikan SPT dibandingkan WP Badan.

Meski rasio kepatuhan belum sesuai target, upaya DJP menyediakan layanan pelaporan harus diapresiasi. Sebab, berkat pengembangan IT yang dilakukan DJP, pelaporan secara daring semakin mudah dari tahun ke tahun.

Namun, bicara soal kepatuhan pajak tidak cukup hanya melihat indikator pelaporan SPT. Lapor SPT memang penting untuk profiling. Kepatuhan WP perlu dilihat lewat variabel lain yang jauh lebih penting, antara lain dari sisi struktur penerimaan pajak dan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan oleh petugas pajak. Ini terkait juga dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pajak.

Tingkatkan PPh OP

Selama ini, penyumbang pajak terbesar ke kas negara memang perusahaan atau WP Badan, kemudian diikuti oleh PPN, pajak impor, baru kemudian PPh karyawan. Sementara PPh 25/29 yang menyasar orang-orang berpendapatan menengah ke atas justru sangat kecil. Padahal, nilai rasio Gini kita cenderung tinggi, yang berarti ketimpangan pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin lebar. Pendapatan masyarakat kaum kelas atas di Indonesia naik lebih cepat jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat kelas bawah. Sayangnya, sumbangan pajak orang kaya dari tahun ke tahun pertumbuhannya tidak signifikan.

OECD dalam risetnya menunjukkan struktur pajak di negara-negara berekonomi maju justru didominasi oleh PPh Orang Pribadi, baru kemudian diikuti oleh PPN dan pajak korporasi. Sementara di Indonesia kebalikannya, PPh Badan dan PPN justru menyumbang pajak paling besar, sementara porsi PPh orang kaya (PPh 25/29) sangat kecil, bahkan jika dibandingkan dengan setoran PPh karyawan. Artinya, kepatuhan pajak buruh dan pekerja formal itu jauh lebih baik dibandingkan orang kaya yang menjadi target PPh 25/29.

Oleh karena itu, untuk memperbaiki struktur penerimaan negara yang selama ini cenderung bergantung pada PPh Badan dan PPN, Indonesia harus mulai meningkatkan kontribusi pajak pada PPh WP OP nonkaryawan. Terlebih, selama ini penerimaan pajak dari kelompok WP OP nonkaryawan masih terbilang rendah. Dan ini erat kaitannya dengan terbatasnya akses otoritas pajak dalam menjangkau kegiatan ekonomi nonformal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2020, jumlah orang yang bekerja di sektor informal mencapai 60,47 persen, sedangkan yang ada di sektor formal hanya 39,53 persen. Jika melihat beberapa tahun terakhir, jumlah pekerja informal terus meningkat. Dengan kondisi itu, pemangku kebijakan perlu berupaya keras untuk memperbaiki akses perpajakan untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal. Misalnya, membangun mekanisme pembayaran pajak yang sederhana, mudah, dan tidak terasa memberatkan bagi WP; memaksimalkan penggunaan teknologi informasi; dan bekerja sama dengan otoritas lain, seperti lembaga keuangan.

“Reward and punishment”

Salah satu faktor yang memengaruhi penerimaan PPh Badan maupun PPN adalah laju pertumbuhan ekonomi, kualitas pengawasan dan pelayanan pajak. Untuk mendorong kepatuhan WP OP nonkaryawan, pemerintah perlu memperbaiki sistem perpajakan secara komprehensif. Tak kalah penting adalah penerapan sistem reward and punishment yang seimbang, lebih tegas dan konsisten. Kemudian, perbaiki sistem pemungutan pajak, khususnya untuk objek PPh Pasal 25/29; dan terakhir, penetapan target penerimaan harus berdasarkan potensi kewilayahan.

Tahun 2020 lalu, di tengah terpuruknya ekonomi, setoran PPh25/29 justru tumbuh. Ini kabar baik mengingat jenis pajak yang lainnya mengalami kontraksi. Namun, apakah fakta itu mengindikasikan WP prominen semakin patuh membayar pajak? Hal ini harus diuji terlebih dahulu. Karena selain pertumbuhannya tipis, secara nominal juga kenaikannya tidak signifikan. Terlebih jika dibandingkan dengan nilai deklarasi aset WP di luar negeri ketika digulirkan tax amnesty beberapa tahun lalu. Padahal, jika hasil tax amnesty dioptimalkan, seharusnya akan diikuti kontribusi WP OP, khususnya yang pendapatannya besar, meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir.

Bukan tidak mungkin pertumbuhan PPh 25/29 tahun 2020 justru karena sumbangsih para pekerja bebas atau freelancer yang meningkat seiring dengan kebutuhan tenaga lepas di tengah tuntutan pembatasan sosial atau WFH akibat pandemi. Karena aktivitas bisnis, perkantoran dan pabrik dibatasi maka bisa jadi pengusaha memilih melakukan outsource pekerjaan mereka kepada freelancer, terutama yang terkait dengan jasa. Artinya, struktur penerimaan pajak kita belum ideal. Potensi pajak yang belum tergali masih sangat besar, terutama dari WP Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan underground economy.

Terkait underground economy, penerapan pajak digital sebuah kemajuan di tengah perlambatan sektor-sektor ekonomi konvensional. Namun, pajak digital saja belum cukup, perlu terobosan lain dari otoritas pajak untuk bisa meng-capture aktivitas ekonomi yang berada di wilayah samar.

Wahyu Nuryanto
Executive Director MUC Tax Research Institute

 

TAX RESEARCH

Implikasi Digitalisasi terhadap Konsultan dan Wajib Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi
Tidak melulu memberikan keuntungan, digitalisasi perpajakan juga menimbulkan tantangan kepada DJP, konsultan pajak, dan juga Wajib Pajak

 

Penulis: Dr. Martua Eliakim Tambunan, SE., AK., M.Si., CA, CRMP, Director PT. Pro Visioner Konsultindo

Majalahpajak.net-Laporan OECD tahun 2021 menyatakan administrasi perpajakan di negara-negara OECD mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk mengembangkan digitalisasi perpajakan dalam bentuk e-services dan solusi digital. Digitalisasi perpajakan akan meningkatkan pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan (OECD, 2021).

Senada dengan pernyataan OECD itu, Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah melakukan upaya digitalisasi perpajakan selama beberapa tahun dan terakhir melalui Pembaruan Sistem Inti Administrasi Pajak (PSIAP). Proses itu dimulai dari pendaftaran Wajib Pajak (WP), pelaporan SPT dan dokumen lainnya, pembayaran pajak, pemeriksaan dan pendukung administrasi pembayaran serta fungsi akuntansi WP. Tujuan akhirnya adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan lebih efektif, efisien dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi.

Baca Juga : Menyambut Keniscayaan Digitalisasi

Masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan sangat membantu, baik dalam proses administrasi perpajakan di sisi DJP maupun pemenuhan kewajiban perpajakan di sisi WP, dan konsultan pajak yang membantu WP. Selama pandemi kontak fisik dibatasi, membuat pemenuhan kewajiban perpajakan seperti penyampaian dokumen berbasiskan salinan digital menjadi tidak terelakkan. Di masa sebelum dan selama pandemi, ternyata aspek perpajakan dari peningkatan ekonomi digital (penjualan dan pembelian atas barang dan jasa secara daring) dapat diimbangi karena DJP juga melakukan peningkatan kualitas digitalisasi perpajakan.

Digitalisasi perpajakan sejalan dengan tujuan peningkatan tax ratio (perbandingan penerimaan pajak terhadap GDP). Asian Development Bank (ADB, 2016) menyatakan terdapat korelasi peningkatan tax ratio dengan persentase biaya penggunaan teknologi dalam digitalisasi perpajakan. Contoh, pada tahun 2015, tax ratio Indonesia sebesar 10,9 persen dengan persentase biaya digitalisasi perpajakan sebesar 2,85 persen. Sedangkan Malaysia dengan tax ratio 13,8 persen, persentase biaya digitalisasi perpajakannya mencapai 7,1 persen. Artinya, Malaysia mempunyai tax ratio lebih tinggi daripada Indonesia karena dukungan persentase digitalisasi perpajakan yang lebih besar.

Selain itu, digitalisasi perpajakan dapat menjadi marketing yang baik bagi administrasi perpajakan dari sudut pandang WP. Iveta Grossova (IOTA, 2018), Direktur Administrasi Perpajakan Slovakia, mengatakan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan harus meningkatkan pengalaman WP dalam kegiatan administrasi perpajakan. Peningkatan pengalaman WP ini akan membuat WP nyaman mengurus administrasi perpajakannya. Merekalah yang kemudian, secara tidak langsung, mengatakan kepada calon WP lain bahwa digitalisasi administrasi perpajakan telah membuat otoritas pajak menjadi institusi yang bersahabat dan inovatif.

Kemudian dari sudut pandang konsultan pajak, Saruji dan Hamid (2020) juga berpendapat digitalisasi akan memberikan kemudahan dalam verifikasi transaksi, meminimalkan kesalahan, dan melindungi dari penipuan. Lebih lanjut, menurut Saruji dan Hamid, konsultan pajak akan mempunyai tugas yang lebih sedikit dari sebelumnya. Mereka akan menghabiskan waktu lebih sedikit dalam pengambilan data, me-review, dan mengorganisasi data. Dengan demikian, konsultan pajak akan lebih fokus untuk memberikan nilai tambah lebih dari yang sebelumnya diberikan, contohnya akan fokus untuk memberikan saran-saran yang bersifat strategis.

Baca Juga : Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Implikasi

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, digitalisasi perpajakan dapat memberikan keuntungan, tapi dari sisi lain, ia akan menimbulkan tantangan. Di bawah ini akan diuraikan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh DJP, konsultan pajak, dan WP.

Berdasarkan program inisiatif transformasi institutional DJP (Tambunan MRUD & Rosdiana H, 2020), digitalisasi perpajakan memiliki sejumlah tantangan. Pertama, bagaimana mengakses kepada pelaku ekonomi informal yang gagap teknologi. Kedua, membangun dan menguatkan hubungan kemitraan dengan pihak ketiga terkait distribusi data. Ketiga, memberlakukan prinsip-prinsip pembelajaran untuk efisiensi pengolahan data di kantor pajak. Keempat, meningkatkan peran Pusat Pengolahan Data dalam digitalisasi dokumen. Kelima, meningkatkan kecepatan, akurasi dan keamanan proses pelaporan pajak. Keenam, meningkatkan akses bilingual dan integrasi kepada website DJP. Ketujuh, mengembangkan website yang user-friendly, cepat dan mudah diakses. Kedelapan, menyiapkan sumber daya manusia (SDM), organisasi serta anggaran.

Bagi konsultan pajak dan WP, tantangan digitalisasi administrasi perpajakan juga mengemuka dari berbagai sisi. Pertama, mengurangi perencanaan perpajakan secara agresif (aggressive tax planning) karena compliance risk management (SE-24/PJ/2019 dan SE-39/PJ/2021) melalui digitalisasi perpajakan dapat berjalan lebih baik. Kedua, meningkatkan tertib administrasi bagi WP Orang Pribadi seperti high-net-worth individual karena data sudah sangat terbuka kepada kepemilikan langsung dan tidak langsung dalam grup bisnis.

Ketiga, mempersiapkan antisipasi automatic exchange of information serta sumber data lainnya yang ditindaklanjuti oleh DJP dengan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Keempat, membantu WP di sektor informal (seperti UMKM) yang tidak mampu untuk menyiapkan infrastruktur teknologi dalam penerapan digitalisasi perpajakan. Kelima, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengolahan data secara digital. Keenam, mempersiapkan budaya baru bagi WP maupun konsultan untuk dapat beradaptasi lingkungan baru berkenaan digitalisasi perpajakan.

Ketujuh, memitigasi risiko atas pengenaan pajak yang besar dari DJP melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedelapan, menghitung kemampuan membayar pajak berdasarkan data masa lalu dari DJP dengan kondisi keuangan WP saat ini yang belum tentu selaras.

Penjelasan di atas menyiratkan bahwa digitalisasi perpajakan berimplikasi tidak hanya kepada DJP tetapi juga kepada konsultan pajak dan WP. Bagi konsultan pajak dan WP, digitalisasi perpajakan adalah peluang untuk menurunkan biaya kepatuhan, mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kenyamanan dalam berbisnis.

Baca Juga : Indonesia Urutan Ketiga Asia Tenggara dalam Kesiapan Digitalisasi Bisnis

Namun, di sisi lain, konsultan pajak dan WP harus bersedia menerima tantangan di bidang perencanaan pajak. Konsultan pajak harus memberikan advis yang bersifat strategis, menyiapkan data yang diminta di SP2DK, meningkatkan infrastruktur dan pengetahuan digitalisasi perpajakan, dan memitigasi risiko atas penalti perpajakan yang besar dengan mempertimbangkan kemampuan membayar.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

‘Mentor’ dan Kuasa Pajak dalam UU HPP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penulis: Arief Sholikhul Huda (Managing Partner Taxford)

UU HPP memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada WP untuk mendapatkan bantuan dan mencari “mentor” dalam bidang perpajakan.

 

Majalahpajak.net-Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dalam menjalankan pekerjaan dan usahanya, masyarakat sering kali hanya berfokus kepada cara memperoleh penghasilan. Sedangkan pemenuhan kewajiban seperti mengadakan pencatatan atau pembukuan dan memelihara data atau dokumen masih sering luput dari perhatian.

Padahal, perpajakan bersifat kompleks dan multidisiplin. Pajak melibatkan minimal ilmu ekonomi, hukum, dan pajak itu sendiri. Masyarakat atau Wajib Pajak (WP) diyakini memiliki pengetahuan aspek ekonomi dan bisnis dalam menghimpun penghasilan. Di sisi pengetahuan legal, mungkin mereka menguasai aspek hukum pendirian perusahaan, kedudukan hukum sebagai karyawan, profesional, usahawan,  atau investor.

Namun sayangnya, aspek hukum perpajakan bukanlah hal yang sederhana. Belum lagi aspek akuntansi. Sungguh memusingkan.

Kelonggaran dan kesempatan

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terutama dalam Pasal 32 Ayat (3), WP diberi “kelonggaran dan kesempatan” untuk meminta bantuan pihak lain yang memahami masalah perpajakan dan membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak WP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan itu dapat berupa bantuan untuk memahami masalah perpajakan (bantuan konsultasi) dan bantuan untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Baca Juga : Pahlawan UU HPP

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah seorang kuasa, yaitu orang yang menerima kuasa khusus dari WP untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari WP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seorang kuasa wajib memiliki kompetensi tertentu, antara lain jenjang pendidikan tertentu, sertifikasi, dan/atau pembinaan oleh asosiasi atau Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, kuasa dapat dilakukan oleh konsultan pajak atau pihak lain sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Jenjang pendidikan, mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I, Pasal 1 Ayat 8, didefinisikan sebagai “tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi”.

Dengan demikian, yang dimaksud jenjang pendidikan tertentu menurut Penjelasan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP semestinya dimaknai sebagai jenjang pendidikan formal yang berhubungan dengan bidang perpajakan.

Syarat kuasa hukum

Menurut penulis, Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP merupakan salah satu harmonisasi paling ideal, yaitu menyelaraskan Pasal 32 Ayat (3a) UU Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017, yaitu keputusan atas Pengajuan Pengujian Pasal 32 Ayat (3a) UU KUP a quo.

Perubahan ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) di dalam UU HPP ini juga sekaligus mengharmonisasikan ketentuan mengenai “kompetensi” atau persyaratan menjadi Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak (sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam pengajuan Banding/Gugatan) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2015 (PMK-184) sebagai peraturan pelaksana Pasal 34 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 (UU PP) yang memaknai kompetensi sebagai “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pasal 4 PMK-184, mengatur bahwa persyaratan “memiliki pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan” (kompetensi) itu haruslah dibuktikan dengan (a) ijazah Sarjana/ Diploma IV di bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi yang terakreditasi; atau (b) ijazah Sarjana/Diploma IV di bidang lain yang dilengkapi dengan salah satu bukti tambahan berupa: (1) ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai dari perguruan tinggi terakreditasi; (2) brevet perpajakan dari instansi/lembaga penyelenggara brevet perpajakan; (3) sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai dari instansi atau lembaga pendidikan dan pelatihan kepabeanan dan cukai; atau (4) surat/dokumen yang menunjukkan pengalaman pernah bekerja pada instansi pemerintah di bidang teknis perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai.

Bahkan, harmonisasi ketentuan mengenai kompetensi berupa sertifikasi dapat ditemui juga dalam ketentuan mengenai kelengkapan bukti tambahan bagi pemegang ijazah Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi selain dalam bidang administrasi fiskal, akuntansi, perpajakan, dan/atau kepabeanan dan cukai berupa ijazah Diploma III perpajakan dan/atau kepabeanan dan cukai, brevet perpajakan, sertifikat keahlian kepabeanan dan cukai.

Baca Juga : UU HPP untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Para mantan ASN di DJP atau DJBC yang memilih melanjutkan pengabdian di sektor swasta, faktanya pernah menerima pembinaan oleh Kemenkeu dan memiliki kompetensi yang lebih lengkap yang dengan jelas terakomodasi di dalam Penjelasan Pasal 32 (3a) UU HPP. Harmonisasi ketentuan ini terukir begitu indah dan lengkap karena tetap mengakomodasi sekaligus menegaskan konsultan pajak sebagai orang yang dapat ditunjuk sebagai kuasa untuk membantu WP dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dengan mempertimbangkan Pasal 49 UU KUP yang mengatur bahwa “Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain”, penulis berpendapat cakupan perpajakan menurut Pasal 32 UU HPP seharusnya dimaknai meliputi PPh, PPN dan PPnBM, Bea Masuk, Cukai, PBB, Bea Meterai, BPHTB, dan pajak lainnya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kuasa serta parameter kompetensi diharapkan mampu mewujudkan asas di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU HPP serta berkaca Putusan MK-63.

Berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional di dalam UU HPP, kita patut optimistis bahwa harmonisasi ketentuan Pasal 32 Ayat (3a) UU HPP ini dapat meningkatkan jumlah Kuasa Wajib Pajak yang dapat berperan sebagai “mentor” bagi WP dalam meningkatkan kecerdasan perpajakan.

Dengan meningkatnya kecerdasan pajak, diharapkan WP dapat lebih mudah dan patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, para Kuasa Wajib Pajak hendaknya berkolaborasi dengan DJP/DJBC/otoritas pajak lainnya dalam menjamin kepatuhan dan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Pada akhirnya, kondisi ini diharapkan mampu melipatgandakan penerimaan negara dari sektor pajak serta mendorong terwujudnya kemandirian dalam mencapai cita-cita nasional memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lanjut baca

TAX RESEARCH

Pengungkapan Sukarela untuk Penguatan Keadilan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Richard Burton, SH., M, Dosen, Ketua Bidang Humas dan Kerjasama Institusi P3HPI

Tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada WP, Program Pengungkapan Sukarela juga merupakan bentuk penguatan keadilan pajak untuk kepentingan negara.

Ketika ada tesis menyatakan kepatuhan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan pungutan pajak, boleh jadi itu benar. Karena problem seluruh dunia tidak lepas dari persoalan patuh tidaknya Wajib Pajak (WP) melaksanakan kewajiban pajak sesuai undang-undang. Faktor itu juga menjadi dasar berpikir filosofis bagaimana menyusun norma hukum mendorong kepatuhan melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021 (UU HPP) yang mulai berlaku sejak 29 Oktober 2021.

Pengungkapan sukarela sejatinya tidak lepas dari sistem pungutan pajak yang didasarkan pada self assessment supaya WP melakukan penghitungan dan pembayaran pajaknya sendiri melalui pengungkapan sukarela. Karena makna frasa “Pengungkapan Sukarela” sejalan dengan makna self assessment. Bahkan kebijakan pengungkapan sukarela menjadi kelanjutan dari kebijakan Pengampunan Pajak yang telah dilakukan atas dasar UU Nomor 11 tahun 2016, dengan pendekatan hukum sedikit berbeda.

Kepastian hukum

Persoalan kepatuhan adalah juga persoalan kepastian hukum yang esensinya menjadi tujuan dari pungutan pajak yang sesungguhnya. Tidak akan pernah ada WP rela membayar pajak jika norma hukumnya kabur alias tidak jelas (vague van normen) karena akan berakibat pada ketidakpastian dalam penegakan hukumnya. Itu sebabnya, persoalan PPS adalah persoalan bersama yang menjadi kesepakatan untuk dilakukan untuk kepentingan bersama.

Dari sisi hukum, kebijakan pengungkapan sukarela dalam UU HPP menjadi cara melihat “hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat” sebagaimana dikatakan Roscou Pound sebagai “as a tool of social engineering. Filosofi pungutan pajak melalui pengungkapan sukarela yang dimulai sejak dijalankannya reformasi perundang-undangan pajak tahun 1983 lalu; tujuan hukumnya tidak akan pernah berubah pada tujuan kepastian hukum.

Sebagai sarana perubahan masyarakat, norma pengungkapan sukarela dalam UU HPP menjadi kenyataan hukum dalam pemikiran teori yang dikatakan Mochtar Kusumaatmadja (2006) bahwa positivisme hukum mempunyai pengaruh sangat kuat dan mengakar dalam pola pikir fungsionaris hukum. Karenanya pembentukan hukum (undang-undang) menjadi tumpuan utama terwujudnya pembaruan masyarakat.

Kalau begitu, penilaian kepatuhan melalui perubahan norma-norma pengungkapan sukarela sejak tahun 1983 sampai dengan diterbitkannya UU HPP adalah cara berhukum memberi kepastian mewujudkan hukum sebagai kewajiban yang mesti dijalankan untuk kokohnya negara melalui pajak. Pada sisi inilah keberhasilan pengungkapan sukarela menjadi harapan yang tidak perlu diragukan menyusul keberhasilan pengampunan pajak yang pernah dijalankan melalui UU No. 11/2016 lalu.

Keadilan pajak

Tema keadilan pajak dalam rumusan PPS adalah tema yang bisa dinilai dalam kacamata berbeda. Sekalipun terdapat perbedaan penilaian keadilan, hemat penulis tidak dapat dikotomikan pada menilai satu sisi adil dan sisi lain tidak adil. Karena makna keadilan sendiri sifatnya sangat subjektif, bahkan ragam penilaian bisa dinilai pada kacamata berbeda pada konteks dan maksud si penyusun norma serta si pembaca norma.

Dalam konteks pajak (baca: Program Pengungkapan Sukarela), keadilannya mesti ditilik pada konteks kepastian yang normanya dirumuskan dalam undang-undang. Jika demikian, tepat yang dikatakan Bagir Manan bahwa norma hukum harus bertujuan pada keadilan yang berkepastian. Sumber kepastian hukum bukan saja pada putusan hakim pengadilan, tetapi juga pada perundang-undangan. Jika perundang-undangan tidak jelas, akan menjadi sumber ketidakpastian hukum.

Aturan PPS yang dijalankan mulai 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022 merupakan satu kepastian yang ditunggu (Pasal 6 ayat (1) dari Bab V UU HPP). Usainya masa pengungkapan sukarela tentu memberi implikasi hukum bagi pihak-pihak yang memanfaatkan maupun yang tidak memanfaatkan. Setidaknya ada dua manfaat bagi pihak yang ikut PPS, pertama tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak untuk kewajiban pajak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kecuali ditemukan data harta belum diungkapkan. Kedua, data pengungkapan sukarela tidak lagi dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pidana pajak.

Di samping itu, bicara hukum atau UU tidak dapat dilepaskan dari sanksi, sebab sanksi merupakan salah satu unsur dari empat unsur hukum. Sanksi pada PPS merupakan sanksi dalam tatanan hukum bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah untuk mempertahankan tertib hukum. Persoalannya, bagaimana otoritas pajak akan menerapkan sanksi jika WP tidak memanfaatkan?

Hukum sudah memberi kewenangan kepada otoritas pajak sepanjang otoritas pajak memiliki data harta yang belum diungkapkan WP. Membahas sanksi kerap dimaknai sebagai cara memberi ketidaknyamanan. Kalau begitu, cukup kiranya persoalan sanksi menjadi norma yang patut direnungkan semata. Jika diperlukan, tidaklah perlu sanksi dalam pengungkapan sukarela diterapkan, karena bukan sanksi yang menjadi fokus berfikir kita pada makna pengungkapan sukarela, akan tetapi lebih pada cara berfikir memberi kesadaran pajak (tax consciousness) dan kejujuran (honesty) dalam hidup bernegara yang didalamnya pajak melekat dalam diri setiap WP.

Dalam analisis penulis, pengungkapan sukarela telah menjadi hukum yang sangat baik yang dalam pandangan filosofis merupakan proses penguatan untuk dapat terus hidup bersama dalam negara. Penekanan makna hukum itulah yang digagas filsuf Perancis Maurice Hauriou bahwa keinginan menaati aturan itu selalu lemah, tapi akan menjadi kuat jika ada dukungan orang lain, yakni institusionalisasi hidup bersama dalam negara.

Dengan demikian, pengungkapan sukarela merupakan bentuk penguatan keadilan pajak untuk kepentingan negara. Pengungkapan sukarela adalah jalan keluar (solusi) terbaik dalam konteks dan keadaan pandemi saat ini masih terus memberi ketidaknyamanan masyarakat termasuk semua pelaku ekonomi yang berujung pada penerimaan pajak.

Perjalanan panjang mewujudkan sistem ideal pungutan pajak melalui Program Pengungkapan Sukarela bukanlah yang paling ideal, tapi dapat dipahami menjadi cara terbaik untuk diwujudkan saat ini. Oleh karenanya, melalui Program Pengungkapan Sukarela kiranya dapat terwujud mimpi Indonesia yang lebih baik ke depan.

 

Lanjut baca

Populer