Connect with us

Interview

Saatnya Jelajahi Negeri Sendiri

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pribadi dan Istimewa

Arus wisatawan asing berkurang, maka yang perlu digenjot wisatawan nusantara. Ini saatnya bagi wisatawan domestik mengunjungi wilayah masing-masing.

Kebijakan pembatasan sosial di masa pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian di berbagai sektor usaha termasuk pariwisata. Pengamat pariwisata Asnawi Bahar menuturkan, pelaku industri pariwisata bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mempererat sinergi dalam menentukan langkah yang tepat untuk pengembangan pariwisata sebagai antisipasi jika pandemi berlangsung lama.

Mantan Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) ini berpandangan, saat ini kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata sebaiknya lebih fokus pada wisatawan nusantara (wisnus) yang masih memiliki potensi besar untuk digarap. Dalam surat elektroniknya ke Majalah Pajak, Selasa (15/9), ia menguraikan pentingnya dukungan dari pemerintah daerah di seluruh Indonesia dalam membenahi sumber daya manusia (SDM), kesiapan standar kesehatan yang maksimal, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang selama ini selalu menjadi hambatan dalam pengembangan sektor pariwisata.

Berikut ini penuturannya.

Bagaimana pandangan Anda terhadap kondisi sektor pariwisata di Indonesia saat ini di tengah situasi pandemi virus korona yang masih terjadi?

Dari indikator yang ada jelas terlihat penurunan. Jumlah wisatawan asing maupun domestik ke seluruh destinasi menurun tajam. Bali sebagai salah satu contoh boleh dikatakan tidak ada pergerakan wisatawan. Malah Pemerintah Daerah Bali sendiri yang untuk sementara masih menunda dibukanya Pulau Dewata. Jika Bali saja masih belum bergerak, bagaimana yang lain? Walaupun kegiatan di sektor pariwisata sudah menerapkan standar kesehatan, kekhawatiran terhadap pandemi masih tinggi.

Baca Juga: Suksesnya Pemulihan Sektor Pariwisata Bergantung Kepercayaan Wisatawan

Pemerintah telah melakukan upaya pemulihan ekonomi termasuk di sektor pariwisata. Bagaimana Anda melihat efektivitas kebijakan pemerintah tersebut dan apa yang masih perlu dibenahi?

Dilema pemulihan ekonomi masih tinggi. Saat ini muncul beragam pandangan dari masyarakat tentang ketidakberdayaan pemerintah mencegah makin meluasnya Covid-19 yang terlihat dari angka-angka yang terinfeksi terus naik. Jadi pemulihan ekonomi menimbulkan berbagai macam pandangan baik yang optimis dan banyak pula yang pesimis. Sehingga apa pun yang dilakukan pemerintah, jika angka positif terinfeksi Covid-19 terus naik tentu sulit untuk dikatakan efektif dan kontraksi ekonomi terus terjadi dengan indikator-indikator yang jelas.

Kebijakan di bidang pariwisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini sebaiknya lebih fokus ke wisnus yang potensinya besar dan semua daerah fokus pula membenahi destinasi, SDM, dan kesiapan standar kesehatan yang maksimal kalau pandemi ini berlangsung lama.

Bagaimana upaya pelaku industri pariwisata dalam mengantisipasi dampak pandemi agar tidak terpuruk terlalu dalam dan meminimalisasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK)?

Saat ini yang dilakukan pelaku usaha pariwisata sangat terbatas karena wisatawan asing masih belum bisa masuk dan wisnus masih dalam keraguan untuk melakukan perjalanan wisata. Karyawan yang dirumahkan sudah tidak bisa dibendung, namun pelaku usaha berupaya memaksimalkan segala sumber daya yang tersisa. Misalnya jasa pemesanan tiket perjalanan, penyewaan kendaraan yang banyak dimiliki oleh kalangan industri pariwisata, dan menawarkan kamar hotel secara on-line walau permintaan masih rendah.

Pandemi virus korona tentu sangat memukul industri pariwisata. Kondisi keterpurukan saat ini bisa menjadi potensi untuk mengubah minat masyarakat Indonesia agar mau mengunjungi destinasi di dalam negeri. Arus wisatawan asing berkurang, maka yang perlu digenjot itu wisnus. Ini saatnya bagi wisatawan domestik mengunjungi wilayah masing-masing. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus segera meluncurkan program yang lama sudah dirintis, Kenali Negerimu Jelajahi Negerimu. Untuk mendukung jumlah wisnus, pemerintah perlu memberikan subsidi harga tiket pesawat supaya bisa lebih murah dan terjangkau oleh masyarakat.

Banyak orang Indonesia datang ke Kanada dan rela membayar mahal hanya ingin melihat kupu-kupu. Kita bisa membuat yang tematik model seperti itu.

Bagaimana pelaku industri pariwisata melakukan adaptasi di masa new normal, apakah upaya yang dilakukan sudah bisa secara perlahan meningkatkan lagi jumlah wisatawan yang datang?

Baca Juga: Wisata Alam Segera Dibuka, Kemenparekraf Ingatkan Patuhi Protokol Kesehatan

Standar new normal sudah dilakukan dengan menyesuaikan paket-paket dan destinasi-destinasi yang terseleksi serta penerapan aturan yang ketat bagi hotel, objek wisata, alat transportasi, dan restoran. Saat ini upaya meningkatkan wisatawan mulai bergerak namun belum menggunakan jasa biro perjalanan.

Bagaimana langkah kolaborasi yang dilakukan bersama berbagai pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan pandemi di tingkat pusat maupun daerah?

 Semua pihak sudah bekerja sama secara maksimal dengan standar-standar yang ketat. Masing-masing mempunyai tugas agar menjadi satu kesatuan gerak bersama dalam fungsi masing-masing. Bidang perhotelan melayani dengan standar pelayanan yang maksimal, sektor jasa transportasi darat dan udara melayani dengan aturan yang sangat disiplin, bidang restoran menerapkan kualitas pelayanan yang sangat terkontrol dan biro perjalanan dengan layanan pemesanan on-line. Berbagai upaya adaptasi ini menjadikan semua komponen wisata terkoordinasi dengan sangat efektif dalam satu paket.

Sebelum adanya pandemi, masalah yang selalu muncul dalam mengembangkan pariwisata adalah infrastruktur. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur yang selama ini sudah menjadi salah satu prioritas pembangunan harus dilanjutkan.

Kebijakan pembebasan visa bagi sejumlah negara memang dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Namun, kebijakan itu perlu dibarengi dengan pengawasan. Jangan sampai kedatangan turis asing malah merugikan Indonesia, seperti banyak turis di Bali yang over stayed. Kebijakan bebas visa juga perlu ditopang dengan infrastruktur yang memadai agar tidak ada lagi persoalan keterbatasan kapasitas. Kalau bandara belum siap, bagaimana bisa pesawat banyak berdatangan ke Indonesia?

Tantangan lainnya di pariwisata adalah sinergi. Perlu ada sinergi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam merancang konsep bersama yang punya daya saing. Ide untuk menawarkan wisata tematik bisa menjadi daya pikat tersendiri bagi wisatawan. Banyak orang Indonesia datang ke Kanada dan rela membayar mahal hanya ingin melihat kupu-kupu. Kita bisa membuat yang tematik model seperti itu dan tentu perlu ada dukungan dari berbagai pihak untuk bisa mewujudkannya.

Bagaimana dengan industri pariwisata di Sumatera Barat saat ini, seperti apa tantangan yang dialami oleh para pelaku usaha?

Sumatera Barat sangat diuntungkan dengan akses jalur darat yang baik. Pemangku kepentingan dan pemerintah daerah secara kolaboratif membidik wisnus dari provinsi tetangga untuk datang. Upaya ini cukup berhasil dalam menaikkan tingkat hunian hotel dari sebelumnya di titik terendah nol persen sekarang mulai bergerak naik menjadi 50 persen.

Baca Juga: Menparekraf Ajak Pulihkan Sektor Pariwisata melalui Penguatan UMKM

Apa strategi yang harus dilakukan untuk membangkitkan bisnis pariwisata?

Ketika pandemi berangsur pulih nanti maka upaya mengejar pangsa pasar yang menjadi andalan Indonesia saat ini harus dimaksimalkan. Potensi wisnus yang besar akan menjadi target utama dengan promosi melalui digital, influencer dan artis-artis terkenal. Pada 2019, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif (Kemenparekraf) menargetkan 18 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia dari yang sebelumnya 20 juta dengan perkiraan potensi devisa sebesar 20 juta dollar AS.

Data Badan Pusat Statistik mencatat selama 2019 jumlah kunjungan wisman ke Indonesia selama 2019 mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan. Jumlah ini meleset dari target Kemenparekraf sebesar 18 juta wisman. Jumlah kunjungan wisman sepanjang 2019 terdiri atas wisman yang berkunjung melalui pintu masuk udara sebanyak 9,83 juta kunjungan, pintu masuk laut sebanyak 4,16 juta kunjungan, dan pintu masuk darat sebanyak 2,11 juta kunjungan.

Selama 2019, wisman yang datang dari wilayah Amerika Serikat memiliki persentase kenaikan paling tinggi, yaitu sebesar 14,16 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan wilayah Asia selain ASEAN memiliki persentase penurunan paling besar, yaitu sebesar 10,30 persen. Kunjungan wisman yang datang ke Indonesia paling banyak berasal dari wisman berkebangsaan Malaysia 2,98 juta kunjungan atau 18,51 persen, diikuti Tiongkok 2,07 juta kunjungan atau 12,86 persen, dan Singapura 1,93 juta kunjungan atau 12,01 persen.

Dengan adanya pandemi maka target wisatawan tahun 2020 tentu harus lebih realistis. Kalau ingin target lebih tentu harus ada terobosan, meski sudah menerapkan kebijakan bebas visa dan ternyata masih belum tercapai. Selain mengejar kuantitas, kualitas wisatawan saat berkunjung perlu dikedepankan juga. Sehingga dengan tingkat pengeluaran yang lebih tinggi, pada akhirnya bisa meningkatkan jumlah kunjungan. Indonesia jangan lagi hanya mengandalkan Bali sebagai daerah tujuan wisata. Untuk itu, langkah pemerintah untuk mendorong 10 Bali baru perlu lebih fokus dengan melakukan percepatan infrastruktur berikut fasilitasnya.

Destinasi Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur yang terkenal dengan Pulau Komodo misalnya. Pemerintah perlu mengajak wisatawan untuk tak hanya fokus ke Pulau Komodo namun juga ke pulau-pulau di sekitarnya mengingat terbatasnya Pulau Komodo untuk dikunjungi tamu. Begitu juga dengan destinasi lainnya. Selain itu, Indonesia juga perlu menampilkan atraksi menarik dan pertunjukan skala internasional yang bisa diminati turis, misalnya F1 dan MotoGP. Selain itu Kemenparekraf juga harus aktif mengikuti table top industri pariwisata.

Baca Juga: Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Interview

Wisata “Wellness” Indonesia Menanti Sentuhan

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Negeri khatulistiwa menyimpan sejuta pesona keindahan alam yang seakan tak ada habisnya untuk dijelajahi. Tak hanya panorama yang elok, sektor pariwisata Indonesia ternyata juga memiliki potensi tersembunyi di bidang wellness tourism yang belum disadari dan belum digali secara maksimal. Andry Edwin Dahlan selaku Vice Chairman Indonesia Medical Tourism Association mengungkapkan, selama ini cukup banyak devisa negara yang keluar dari tingginya animo masyarakat Indonesia untuk melakukan terapi pengobatan ke luar negeri.

Menurut anggota Tim Pengembangan Health Tourism untuk desa wisata Bali Barat yang sehari-hari berprofesi sebagai dokter ini, negara-negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia mampu merebut ceruk pasar dari wisatawan asal Indonesia yang terkenal royal melalui penawaran paket-paket wisata menarik yang menggabungkan konsep wisata belanja, kuliner, keliling kota dengan wisata medis.

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak di Bandung, Jawa Barat, Jumat (13/11), ia menyampaikan pandangan komprehensifnya tentang potensi pengembangan wellness tourism di Indonesia.

Berikut ini petikannya.

                         

Indonesia menyimpan potensi yang besar untuk mengembangkan wisata medis di berbagai daerah. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan wisata medis?

Secara definisi, medical tourism adalah suatu perjalanan karena alasan kesehatan yang lebih cenderung menyangkut tindakan medis pengobatan (cure), operasi dan/atau tindakan medis lainnya yang dilakukan terhadap penderita suatu penyakit atau kelainan kondisi kesehatannya. Jadi, wisata medis ini berbeda dengan health/wellness tourism yang merupakan pariwisata kesehatan dengan tujuan untuk pemeliharaan dan/atau pemulihan kesehatan oleh orang yang sehat, tidak menderita suatu penyakit, atau orang yang baru sembuh. Dalam sebuah literatur yang ditulis oleh peneliti health tourism Smith dan Puczko, health and wellness tourism dapat dikembangkan berdasarkan bahan-bahan atau aset yang telah tersedia pada suatu daerah (existing assets for health and wellness tourism) atau diadakan berdasarkan kebutuhan atau permintaan (use of existing assets).

Seberapa besar potensi ekonomi dari wisata medis di Indonesia?

Kita bisa melihat betapa banyak devisa negara Indonesia keluar selama ini dari intensitas masyarakat yang melakukan terapi pengobatan ke luar negeri. Negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand memandang masyarakat kita sebagai konsumen yang royal dalam berwisata. Oleh karenanya, mereka pintar mengemas paket kesehatan dalam bundling paket wisata medis, misalnya medical check-up yang dipadukan dengan paket city tour lengkap plus wisata belanja dan kulinernya. Menurut catatan penduduk Indonesia yang berobat ke Malaysia mencapai rata-rata 550.000 orang per tahun. Biaya yang dikeluarkan untuk paket wisata medis ke sana berkisar Rp 7 juta-Rp 10 juta per orang. Bisa diperkirakan berapa jumlah devisa yang keluar. Malaysia hanya kebagian potongan kue yang kecil dari medical tourisme di kawasan Asia Tenggara. Tercatat mereka hanya mendapatkan 1/4 pemasukan Singapura dari bidang medical tourisme ini. Berdasarkan data per tahun 2016, sekitar 30 persen pelancong wisata medis Singapura berasal dari mancanegara dan 70 persennya berasal dari Indonesia. Tentunya biaya berobat ke Singapura 2-3 kali lipat daripada Malaysia. Bisa diperkirakan mereka mampu meraup angka sampai Rp 10 triliun per tahun. Total devisa Indonesia yang keluar ke berbagai negara untuk bidang medical tourisme adalah sekitar Rp 110 triliun. Ini tentu angka yang bukan main besarnya.

Bagaimana mengidentifikasi aset yang telah tersedia pada suatu daerah sebagai potensi untuk pengembangan health and wellness tourism?

Ada sejumlah aspek yang termasuk dalam existing assets for health and wellness tourism, yakni natural healing assets, iindigenous healing traditions, medical service, nature, dan spiritual traditions. Adapun yang termasuk use existing assets adalah medical/ surgical clinic or hospital, medical/therapeutic hotel/clinic spa, medical wellness center or spa, leisure and recreation spa, hotel and resort spa, dan holistic retreats. Artikel yang dimuat dalam jurnal Discover Medical Tourism menerangkan, medical tourism lebih terfokus pada “surgical procedures” atau prosedur operasi sedangkan health tourism lebih banyak dihubungkan dengan konsep sebuah resort yang dirancang untuk tujuan relaksasi, mencari ketenangan, serta peningkatan kebugaran.

Jadi, ada dua konsep dasar dalam wisata medis, yakni medical tourisme dan health/wellness tourism. Konsep yang kedua ini selanjutnya kita sebut sebagai wellness tourism. Pengertian medical tourism mengacu pada perjalanan bagi mereka yang menginginkan penyembuhan dari suatu penyakit. Perjalanan ini dilakukan karena berbagai alasan.

Pada umumnya pelancong mencari teknik pengobatan terbaru yang belum ada di negara asal pelancong atau karena pelayanan kesehatan di negaranya terlalu panjang antreannya sehingga untuk mempercepat mereka melakukan investigasi layanan serupa di negara lain. Ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dari negara berkembang ke negara maju. Namun ada juga yang beralasan mencari terapi yang lebih ekonomis karena alasan plafon asuransi, misalnya penduduk dari negara yang mahal biaya kesehatannya di belahan dunia barat berobat ke negara-negara Asia. Alasan lain adalah mencari upaya penyembuhan melalui jalur alternatif atau tradisional yang mana secara ilmu kedokteran di negara-negara barat penyakit tersebut tidak dapat diupayakan kesembuhannya. Ini biasa dilakukan oleh masyarakat dari negara maju ke negara berkembang atau negara barat ke negara timur.

Konsep kedua dari wisata medis adalah wellness tourisme. Meskipun ada beragam istilah wellness dari tiap wilayah dan budaya, inti pengertiannya tidak terlepas dari konsep sehat organisasi kesehatan dunia (World Health Organization) bahwa kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukanlah tujuan hidup. Ada unsur kemampuan fisik, sosial, individu maupun kelompok untuk mewujudkan keinginan hidup sehat dan mengatasi kendala lingkungan. Pengertian ini memiliki hubungan yang erat dengan beragam konsep wellness. Menjadi catatan penting bagi kita, bahwa tiap negara dan kultur suatu bangsa meyakini adanya hubungan erat wellness dan health dengan kegiatan pariwisata. Para pengelana yang mencari keseimbangan hidup antara fisik dan mental seringkali menemukan komplementer dan alternatif terapi (seperti massage, yoga, dan meditasi) sebagai sumber daya baru yang tercerahkan. Meskipun beberapa terapi ini tidak didasari bukti ilmiah yang valid dan industri medis kurang memperhitungkannya, demand atas komplementer ini dalam kegiatan pariwisata terus meningkat.

Secara sederhana wellness tourism bisa dimaknai sebagai perjalanan wisata kesehatan yang dilakukan oleh orang-orang sehat dan orang-orang yang baru sembuh dari sakit guna pemulihan tubuhnya. Sebagian dari mereka melakukan langkah preventif dan rehabilitatif untuk mencegah penuaan dini serta timbulnya penyakit di masa yang akan datang.

Lokasi seperti apa yang bisa yang menjadi target untuk pengembangan wisata kesehatan?

Target wellness tourisme adalah spot-spot wisata yang memiliki udara sejuk pegunungan, pantai tropis yang kaya sinar matahari, daerah geothermal yang mengalirkan uap panas dari sumber alami pegunungan, juga daerah tropis yang kaya akan tumbuhan herbal yang menyehatkan. Sebagai contoh marine hydroteraphy yang berkembang pesat di daerah Rostoff. Daerah ini terkenal dengan garis pantainya yang membentang di selatan Perancis. Hotel-hotel dan resort di sana menyiapkan saluran air langsung dari laut ke kolam renang khusus yang kaya akan biota atau nutrisi bagi pemulihan sakit sendi dan radang rematik. Marine hydrotherapy ini cocok bagi pelancong yang baru sembuh dari penyakit stroke, kelumpuhan ataupun kondisi disabilitas lainnya. Contoh lain adalah Estonia yang memiliki lokasi khusus sebagai pusat peningkatan kualitas tidur seseorang dengan suasana alam yang mendukung.

Wilayah mana saja di Indonesia yang memiliki potensi alam untuk dikembangkan sebagai wellness tourism?

Indonesia memiliki garis pantai yang panjang, terumbu karang dan biota laut yang lebih bernutrisi, sumber geothermal yang kaya serta beragam tumbuhan tropis Dari kedua konsep wisata medis yakni medical dan wellness tourisme, potensi Indonesia yang lebih sesuai dan diminati oleh industri global adalah wellness tourisme.

Sejumlah peneliti beralasan, hampir di setiap wilayah Indonesia dapat ditemukan pariwisata kesehatan yang dapat dikembangkan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan kekayaan alam yang tersebar baik di lima pulau terbesar maupun di pulau-pulau kecilnya. Selama ini health and wellness khususnya spa lebih identik untuk kecantikan dan kebugaran tubuh. Seiring berkembangnya kreativitas dan inovasi para penyedia jasa yang menggabungkan spa dengan herbal therapy, manfaat yang diperoleh bukan lagi sebatas kecantikan melainkan juga untuk penyembuhan berbagai penyakit.

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, penggunaan rempah-rempah, bumbu-bumbuan dan tumbuh-tumbuhan seperti padi, kelapa, jahe dan lainnya untuk digunakan sebagai bahan penyembuhan dan relaksasi (rejuvenate) yang bersifat holistik sudah merupakan kebiasaan turun-temurun dan sebagian telah dikemas menjadi industri spa. Terlihat dalam sepuluh tahun terakhir ini spa and wellness berkembang sangat cepat di Indonesia khususnya di Bali.

Sebagian besar masyarakat belum menyadari potensi bisnis wellness tourism di Indonesia, padahal negeri ini memiliki sumber daya alam yang beragam dan sangat banyak sebagai modal dasar. Tentunya citra keanekaragaman hayati dan pesona alam Indonesia yang sudah terbentuk di mata dunia masih memerlukan sentuhan tangan-tangan kreatif dan inovatif untuk menggali lebih dalam lagi akan kemanfaatannya secara bijak, bersama-sama, dan berkelanjutan.

Lanjut baca

Interview

CSR UMKM harus Dikaitkan dengan Bisnis Inti

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di bidang pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki arti penting terutama di masa pandemi virus korona sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional.

Akademisi yang merupakan salah seorang pendiri social enterprise A+CSR Indonesia, Jalal melihat upaya meningkatkan keberdayaan UMKM yang terbaik adalah dengan menggunakan bisnis inti perusahaan dan pendekatan creating shared value (CSV).

Dalam surat elektroniknya kepada Majalah Pajak, Senin (31/1), Chairperson of Advisory Board – Social Investment Indonesia ini menjelaskan secara gamblang tentang pendekatan CSV dalam mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilai perusahaan, peran strategis CSR untuk pemberdayaan UMKM di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN), dan juga kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan program CSR. Ia juga menyoroti praktik CSR selama dua dekade ini di Indonesia yang masih memberikan penekanan berlebihan pada donasi perusahaan, padahal tujuan idealnya adalah untuk pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini penjelasannya.

Praktik CSR di masa pandemi Covid-19 memiliki peran strategis dan menjadi tumpuan penting untuk menebar manfaat di masyarakat. Bagaimana analisis Anda tentang CSR di masa pandemi?

CSR di masa pandemi Covid-19 ini perlu dilakukan dalam tiga kerangka waktu—pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek perusahaan perlu memberikan respons (respond), dalam jangka menengah konsentrasi diperlukan untuk memulihkan (recover), dan dalam jangka panjang untuk membangun kembali dengan lebih baik (rebuild better). Tentu saja yang perlu dilakukan adalah respond terlebih dahulu, tapi segera setelah itu perusahaan perlu melakukan tindakan recover dan rebuild better. Perusahaan juga perlu melakukannya bukan hanya melalui investasi sosial, melainkan terutama dengan bisnis intinya.

Baca Juga: Edukasi dan Kebahagiaan

Saya melihat sebagian besar perusahaan di Indonesia masih berkonsentrasi pada tindakan jangka pendek dan investasi sosial belaka. Atau, setidaknya itu yang mereka komunikasikan kepada pemangku kepentingan eksternal. Perusahaan-perusahaan tentu melakukan tindakan terkait bisnis inti, tetapi terutama masih terkait dengan penjagaan kesehatan pekerjanya. Beberapa perusahaan sudah menunjukkan inisiatif untuk memulihkan diri, misalnya dengan pemberlakuan protokol kesehatan untuk bisa beroperasi kembali. Tetapi, misalnya, upaya jangka panjang seperti meninjau ulang tingkat ketangguhan atau resiliensi, bahkan meningkatkannya belum banyak dilakukan. Saya mengikuti beberapa diskusi soal business continuity, dan hampir seluruhnya masih membicarakan upaya recover. Rebuild better sangat jarang diperbincangkan.

Oleh karena CSR sebetulnya bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, menurut hemat saya, sudah saatnya perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk menunjukkan inisiatif-inisiatif rebuild better ini. Juga, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dan lintas-industri maupun lintas-sektor, karena rebuild better sesungguhnya tidak bisa dilakukan secara sendirian.

Bagaimana sebaiknya perusahaan merancang program CSR-nya di Indonesia agar efektif dan tepat sasaran?

CSR di Indonesia hingga sekarang belum dilakukan dengan tepat oleh mayoritas perusahaan. Pertama-tama karena mayoritas perusahaan belum melihat CSR dalam integrasi dengan bisnis inti. Sebagian besar perusahaan masih melihatnya sebagai donasi sukarela, atau disamakan dengan pengembangan masyarakat dalam maknanya yang paling sempit.

Agar CSR menjadi efektif, CSR harus ditempatkan di tempatnya yang benar dan didukung oleh kebijakan puncak, sumber daya manusia, sumber daya organisasi dan sumber daya finansial yang memadai. Kalau tidak demikian, maka CSR akan selalu berada di pinggiran dan akan menjadi “korban” manakala krisis terjadi. Padahal, CSR yang benar seharusnya menyelamatkan perusahaan dari krisis, dengan memastikan bahwa seluruh isu yang material dikelola dengan benar menuju keberlanjutan.

Baca Juga: CSR Kesejahteraan Sosial bukan Derma

Agar CSR menjadi tepat sasaran, perusahaan perlu mengetahui dengan benar siapa saja yang menjadi pemangku kepentingannya. Pemangku kepentingan yang ada pada prioritas tertinggi CSR adalah mereka yang paling terpengaruh dan bisa memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Tentu saja, tujuan perusahaan atau purpose harus dibuat dengan benar juga. Purpose, mengikuti pendirian Alex Edmans, kini didefinisikan sebagai jawaban atas pertanyaan “Bagaimana dunia menjadi lebih baik lantaran keberadaan perusahaan kita?” Kalau perusahaan masih sekadar berpikir bahwa tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan untuk pemilik modalnya, CSR yang tepat sasaran tidak akan pernah terwujud.

Pemerintah sebagai regulator menjadi bagian penting dalam memetakan penyebaran kegiatan dan program CSR agar saling sinergi dan tidak tumpang tindih. Apa pandangan Anda terkait peran pemerintah dalam mendukung praktik CSR sejauh ini?

Pemerintah memang perlu mengupayakan sinergi CSR dengan seluruh kegiatan lainnya yang bertujuan pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. Sekarang pembangunan berkelanjutan itu diformulasikan dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan demikian, secara mudah CSR adalah kontribusi perusahaan untuk mencapai SDGs, terutama di wilayah dampaknya. Agar tidak tumpang-tindih, perusahaan perlu mengetahui secara persis apa saja dampak dari keputusan dan aktivitasnya, dan itu dikelola dengan sumber daya yang memadai. Di sini pemerintah perlu menjadi pengawas agar perusahaan benar-benar bertanggung jawab sosial.

Ketika perusahaan mau berkontribusi secara positif, baik itu melalui bisnis inti, investasi sosial, maupun advokasi kebijakan, pemerintah perlu menjadi fasilitator, selain juga menjadi pihak yang berbagi sumber daya. Penting disadari bahwa kemitraan (SDG 17) itu memiliki prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, dan keuntungan bersama. Siapa pun yang telibat dalam kemitraan untuk mencapai SDGs perlu menegakkan prinsip-prinsip itu. Jangan sampai kesetaraan diabaikan lewat sekadar memberikan perintah atau memberikan sumber daya finansial. Jangan sampai mereka yang terlibat di dalam kemitraan itu menyembunyikan vested interests yang berakibat penyimpangan dari tujuan kontribusi atas SDGs. Juga, jangan sampai satu pihak mendapatkan manfaat, sementara yang lain tidak mendapatkannya, atau sangat sedikit secara komparatif.

Terus terang, dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan, CSR masih jauh dari idealisme seperti itu. Mungkin sudah dua dekade CSR itu relatif dikenal di Indonesia, tetapi penekanan berlebihan pada donasi perusahaan masih terus terjadi. Pemerintah, perusahaan, juga kelompok masyarakat sipil perlu belajar lagi soal hakikat CSR, dan bagaimana CSR benar-benar ditujukan untuk mendukung pencapaian SDGs.

Program CSR yang menyentuh sektor UMKM saat ini juga menjadi perhatian penting pemerintah maupun perusahaan. Adakah program CSR di bidang pemberdayaan UMKM yang menurut Anda dapat dijadikan contoh keberhasilan dan apa saja poin pentingnya terkait hal ini?

Sudah banyak program pengembangan masyarakat yang menyasar kepada UMKM, dengan penekanan pada usaha mikro dan kecil. Namun, sebagian besarnya belum menggunakan investasi sosial sebagai paradigmanya. Oleh karenanya, banyak perusahaan melakukannya sebagai kegiatan yang terputus. Bila menggunakan investasi sosial sebagai paradigma, maka perusahaan yang melakukannya akan berkonsentrasi pada manfaat (di tingkat outcome dan impact) yang benar-benar terjadi pada UMKM yang dibantunya dan manfaat bagi perusahaan.

Baca Juga: Lapor Pajak Kami Permudah

Untuk meningkatkan keberdayaan UMKM sebetulnya yang terbaik adalah dengan menggunakan bisnis inti perusahaan dan pendekatan creating shared value (CSV). Dengan CSV, perusahaan berusaha mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai nilainya, baik sebagai pemasok maupun sebagai mitra pemasaran. Kalau perusahaan menggunakan pendekatan ini, maka mereka bisa membantu UMKM dengan tiga strategi, yaitu menciptakan produk dan pasar; meningkatkan produktivitas; dan membangun klaster lokal. Mungkin tidak semua peluang untuk UMKM dapat dilaksanakan dengan CSV, dan tidak setiap industri bisa melakukan CSV dengan sama mudahnya, tapi sangat penting untuk bisa ditemukan celah-celah CSV ketika perusahaan ingin membantu UMKM.

“CSR BUMN perlu untuk segera diubah penekanannya. Dari sekadar PKBL, ia harus ditegaskan juga kaitannya dengan bisnis inti. Dan PKBL pun penting untuk dilakukan dengan paradigma investasi sosial, bukan sekadar donasi.”

Salah satu contoh keberhasilan dalam meningkatkan kinerja UMKM tentu saja adalah apa yang dilakukan oleh BRI. Bank ini melihat UMKM sebagai mitra bisnisnya, lantaran mayoritas kredit dan investasinya memang diletakkan di UMKM. Kalau kita lihat perkembangan kinerja UMKM yang menjadi nasabah BRI dan menjadi sasaran investasi sosial BRI, kita akan paham mengapa BRI menjadi bank dengan aset dan keuntungan terbesar di Indonesia. Contoh yang lain, tentu saja adalah Nestle, yang bermitra dengan para petani dan peternak sepanjang rantai pasokannya. CSV memang ditemukan Michael Porter dan Mark Kramer lantaran mereka meneliti praktik bisnis Nestle. Perusahaan lainnya dalam industri ini, seperti Unilever dan Danone, juga banyak menggunakan pendekatan yang sama dalam hubungan bisnis mereka dengan UMKM.

Khusus perusahaan perbankan, bagaimana Anda melihat praktik CSR yang telah dilakukan selama ini dalam membantu pelaku usaha kecil?

Seperti yang telah saya nyatakan sebelumnya, BRI adalah contoh terbaik dalam hal ini. Tentu saja, di belakangnya ada BTPN yang juga melayani mass market. Tetapi, beberapa tahun belakangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat menekankan, memfasilitasi dan meregulasi inklusi finansial. Sebelum ada regulasinya, beberapa bank juga memiliki inisiatif itu.

Pada dasarnya, inklusi finansial adalah salah satu isu material di dalam CSR perbankan. Bank-bank tidak bisa sekadar memberikan kredit dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan dan proyek-proyek besar. Ini terkait erat dengan masalah ketimpangan yang memang akan semakin parah apabila lembaga jasa keuangan hanya memberikan kredit dan berinvestasi di mereka yang sudah memiliki akses besar atas layanan perbankan dan investasi.

Tetapi tentu saja inklusi keuangan, termasuk layanan perbankan untuk usaha mikro dan kecil bukanlah satu-satunya cara untuk berkontribusi meningkatkan kinerja UMKM. Ada banyak bank, terutama bank-bank BUMN yang juga memiliki program pelatihan, bantuan permodalan, dan kredit murah. Di sisi lainnya, inklusi keuangan juga tidak bisa dipandang sebagai kewajiban semata. Lagi-lagi contoh dari BRI dan kemudian BTPN menunjukkan kepada kita bahwa berbisnis dengan UMKM itu menguntungkan dan membuka peluang pasar yang lebih besar lagi. Dan, ketika ini berhasil, maka bank-bank bukan saja berkontribusi pada ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), melainkan juga pada penghilangan kemiskinan (SDG 1) dan penghilangan kelaparan (SDG 2) di samping beberapa SDG lainnya sekaligus.

Bagaimana sinergi yang telah dilakukan para pemangku kepentingan di Indonesia dalam mengoptimalkan program CSR untuk pemberdayaan UMKM?

Sinergi adalah kata yang mengalami inflasi sejak lama. Sama dengan kemitraan, sinergi itu sangat mudah diucapkan tapi sesungguhnya sulit dicapai. Karena sinergi adalah hasil yang diharapkan dari kemitraan, sesungguhnya sinergi ini lebih kecil peluang tercapainya. Seandainya kita bisa bermitra dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsipnya, belum tentu hasilnya merupakan sinergi.

Baca Juga: CSR Kesejahteraan Sosial bukan Derma

Menurut pengamatan saya, banyak sekali kementerian dan lembaga pemerintah yang memiliki program terkait dengan UMKM. Hal ini sebetulnya menunjukkan perhatian yang tinggi, namun juga agak menyulitkan perusahaan lantaran ada banyak inisiatif pemerintah yang perlu mendapatkan perhatian. Perusahaan kerap menjadi sibuk dalam urusan pembinaan hubungan dan kurang berkonsentrasi pada tujuan peningkatan kinerja UMKM sendiri.

Dalam kondisi yang demikian, biasanya pendekatan bisnis menjadi jauh lebih mudah. Perusahaan bisa melakukan peningkatan kapasitas terhadap UMKM yang masuk ke dalam rantai nilainya. Pada jenis-jenis UMKM tertentu, banyak perusahaan yang membantu meningkatkan kapasitas mereka terlebih dahulu, walau belum tentu akan dimasukkan ke dalam rantai pasokannya. Mereka melakukan proyek pengembangan masyarakat dengan harapan bahwa sebagian dari UMKM yang dibantunya kemudian bisa menjadi bagian dari rantai pasokannya. Ketika sudah menjadi bagian itu, pendekatan bisnis menjadi yang dominan. Di titik itu pula sesungguhnya community development tak bisa dibedakan dengan business development.

BUMN memiliki potensi sumber daya yang besar dalam menggerakkan program CSR untuk masyarakat. Dalam pandangan Anda, seperti apa efektivitas program CSR yang dijalankan BUMN sejauh ini dan apa saja tantangannya?

BUMN, sebagaimana yang jelas terbaca pada undang-undangnya, punya mandat di luar mencari keuntungan. Dengan demikian, seharusnya BUMN tidak terbatas pada CSR yang bersifat strategis atau terkait dengan bisnis intinya saja, namun juga yang bersifat investasi sosial. Karena beberapa BUMN sangatlah besar, dan memiliki sumber daya finansial khusus untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), maka potensinya memang sangat besar.

Tetapi ironinya adalah, dengan kekecualian beberapa BUMN yang progresif, sebagian besar BUMN malah melihat CSR hanya yang terkait dengan PKBL itu. Sementara, CSR yang terkait dengan bisnis intinya malah kurang tampak. Lebih jauh lagi, saya kira sangatlah sulit untuk menyatakan opini tentang keefektifan aktivitas PKBL pada mayoritas BUMN. Hingga sekarang yang dominan kita lihat di dalam laporan-laporan PKBL adalah paparan tentang aktivitas dan sumber daya finansial yang dikeluarkan. Kalaulah ada paparan tentang kinerja, itu biasanya terhenti di level output belaka; dan sulit mencari informasi soal outcome dan impact-nya.

Dengan kondisi tersebut, saya kira, CSR BUMN perlu untuk segera diubah penekanannya. Dari sekadar PKBL, ia harus ditegaskan juga kaitannya dengan bisnis inti. Dan PKBL pun penting untuk dilakukan dengan paradigma investasi sosial, bukan sekadar donasi. Baik CSR yang terkait dengan bisnis inti maupun PKBL BUMN seharusnya dilihat dengan perspektif kontribusi atas pencapaian SDGs, dilaksanakan secara integral oleh seluruh bagian dalam perusahaan sebagaimana yang ditegaskan oleh ISO 26000, diukur kinerjanya dengan metodologi yang mumpuni seperti social return on investment (SROI), dan dilaporkan dengan standar Global Reporting Initiative (GRI) yang mutakhir.

Baca Juga: Fokus pada Perluasan Jaringan dan Soliditas

Tantangannya, tentu saja, apakah Kementerian BUMN mau menegaskan hal-hal tersebut agar CSR BUMN benar-benar menjadi seperti apa yang disepakati di level global. Di sisi lain, BUMN-BUMN juga perlu untuk memelajari paradigma CSR strategis bahkan hingga kapitalisme pemangku kepentingan (stakeholder capitalism) dan bisnis sosial (social business), juga berbagai standar dan metodologi yang terkait dengan sungguh-sungguh. Saya mendengar kabar-kabar baik soal ini, tetapi sampai hal itu benar-benar terjadi, kita tak bisa benar-benar tahu seperti apa kinerja CSR BUMN di Indonesia secara umum.

Lanjut baca

Interview

Buka Data Pajak, Cari Solusi Bersama

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Keterbukaan data pajak yang diterbitkan secara berkala dan rinci akan sangat membantu pemerintah dalam menyoroti permasalahan sebenarnya di masyarakat. Namun sayangnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga kini belum sepenuhnya bisa menyajikan data penerimaan ke publik baik per sektor usaha maupun daerah. Mantan Dirjen Pajak periode tahun 2000-2001 Machfud Sidik melontarkan kritik tajamnya pada kinerja DJP yang dinilainya masih cenderung menutupi berbagai data untuk kepentingan internal.

Dalam perbincangan santai dengan Majalah Pajak di kediamannya yang sejuk di Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini, Machfud yang hingga kini masih aktif mengajar di lingkungan kampus dan menjadi Senior Fiscal Decentralization Expert di organisasi KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan) memaparkan pandangan dan sumbangsih pemikirannya bagi perbaikan sektor perpajakan di Indonesia.

Berikut ini petikannya.

 

Di masa pandemi virus korona yang sampai sekarang belum berakhir, pajak menjadi instrumen kunci dalam pemulihan ekonomi nasional. Seperti apa bentuk dukungan yang bisa dilakukan otoritas pajak terhadap upaya pemulihan ekonomi saat ini?

Dalam keadaan sulit yang dialami masyarakat akibat pandemi ini, sektor perpajakan khususnya para petugas pajak tidak boleh agresif seperti melakukan enforcement. Itu dampaknya secara psikologis kurang bagus kalau ada orang yang tidak patuh lalu dilakukan enforcement apalagi sampai disandera, diumumkan, walaupun dari segi regulasi benar.

Dari segi kebijakan fiskal, domain pajak itu selain sifatnya teknokratis juga merupakan domain bagi political issue. Jadi, menambah beban yang tidak perlu dan terpaksa pemerintah harus menjelaskan. Maka cara yang lebih tepat adalah melakukan pemetaan, mana sektor-sektor yang di masa pandemi ini justru malah naik. Itu perlakuannya harus tetap, jangan sampai beban pajaknya dikurangi. Tapi sektor-sektor yang terpuruk jangan dikejar-kejar. Harus ada suatu kebijakan tentunya karena pajak itu kepentingan regulatory dan keluarnya peraturan pemerintah (perpu) untuk mengatasi dampak pandemi itu sudah sangat kuat. Pemerintah tidak bisa dituntut dan sebagainya, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan keringanan di bidang perpajakan. Kalau sudah begitu tidak usah khawatir. Pejabat publik itu memang risikonya diserang sana sini, tapi harus tegas. Kita mengakui ada kelemahan di setiap kebijakan, tapi kita bisa mempertahankannya.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Bagaimana mengelola kebijakan di sektor fiskal agar penerimaan pajak tidak menurun begitu dalam akibat pandemi?

Terkait tuntutan pajak pada DJP dan menteri keuangan, saya secara implisit mengatakan, betapa pun krusial dan mendesaknya suatu kebijakan, pemegang kebijakan itu harus punya data yang akurat dan kuat. Jangan membuat kebijakan yang sebenarnya masih kontroversial dan meragukan. Kalau datanya setengah-setengah, maka mudah diombang-ambing oleh sekelompok orang yang ada kepentingan atau dekat dengan pengusaha. Tapi kalau kita tidak punya interest kemudian punya data akurat dan sudah dipilih yang paling baik di antara kebijakan yang tidak populer, maka jalankan saja.

Masukan dari berbagai pihak itu penting, seperti dari pengusaha dan masyarakat. Namun pengusaha juga punya kepentingan, sehingga pengusaha harus punya argumentasi kenapa minta pajaknya diringankan.

Ketika keadaan ekonomi sedang terpuruk, maka pajak harus diberi keringanan. Tidak apa-apa diberi keringanan pajak, tapi kita dapat keuntungan. Memang keuntungan yang diperoleh itu tidak dalam wujud current financial atau duit yang masuk sekarang, tapi paling tidak keterpurukan itu bisa berkurang. Sektor-sektor usaha yang tadinya beromzet seratus persen lalu terpukul menjadi hanya 20 persen, sekarang dengan adanya keringanan pajak bisa terbantu misalnya menjadi 50 persen.

Tentunya masih ada kawan-kawan petugas pajak yang cenderung pada revenue oriented. Itu tidak salah. Yang salah besar itu jika petugas pajak berpandangan parsial dan hanya memikirkan kepentingan pajak. Harusnya bisa berfikir makro atau imparsial. Meski tidak terima duit dari pajak dalam jumlah besar, tapi kita dapat keuntungan di bidang ekonomi. Dalam jangka menengahnya nanti diharapkan muncul lagi penerimaan. Yang demikian ini harus disajikan ke masyarakat dengan data-data.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Bagaimana Anda melihat transparansi data dan informasi di sektor pajak saat ini?

Sampai sekarang kawan-kawan di lingkungan perpajakan itu pelit dengan data. Informasi dan datanya disimpan sendiri. Kalau kita bertanya ke Badan Kebijakan Fiskal yang menjadi mitra DJP, mereka memberikan data tidak apa adanya. Kalau seperti ini, bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang bagus.

Bandingkan dengan di Amerika Serikat, Kanada, Singapura, dan Jepang. Laporan penerimaan pajak di AS itu dari segmen orang paling kaya sampai yang paling miskin, data tentang besarnya penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi itu almost real time. Laporan bulan yang lalu sudah ketahuan. Ini tentu jadi memudahkan pemerintahnya juga ketika mau menentukan sektor bisnis mana yang perlu diobati atau diberi keringanan pajak.

“Tentunya masih ada kawan-kawan petugas pajak yang cenderung pada revenue oriented. Itu tidak salah. Yang salah besar itu jika petugas pajak berpandangan parsial dan hanya memikirkan kepentingan pajak. “

Data semacam itu bukan rahasia karena sudah dibuat agregasi. Untuk kelompok orang miskin yang pendapatannya sampai Rp 25 juta, kan, tidak menyebutkan orang per orang, tapi secara kelompok atau sudah dalam klaster. Publikasi DJP untuk PPh Orang Pribadi per kelompok pendapatan misalnya, apakah ada datanya yang diterbitkan tiap bulan? Kemudian data tentang berapa besar distribusi penerimaan pajak di tiap wilayah seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Lalu data tentang penerimaan pajak menurut kelompok usaha industri atau sektor tertentu. Mestinya menteri keuangan bisa mendesak dirjen pajak untuk menyajikan data itu. Jadi, bukan data pajak dari orang-orang tertentu saja. Sehingga kita seperti (melihat) kucing dalam karung, tidak ada yang mengetahui mana yang perlu dibebaskan pajaknya.

Data tentang distribusi penerimaan pajak per kelompok usaha di tiap daerah kabupaten atau provinsi itu sangat penting. Namun data seperti itu tidak ada. Yang ada hanya data penerimaan utuh secara global dari pajak pertambangan nilai (PPN) atau PPh.

Baca Juga: Integrasi Data Tingkatkan Kepatuhan dan Efisiensi

Apa urgensi dari keterbukaan dan penyajian data perpajakan tersebut?

Para akademisi bisa memotret kondisi di masyarakat yang sesungguhnya. Kita jadi mempertanyakan kenapa kalau pajak tidak bisa menyajikan data. Dulu Badan Pusat Statistik (BPS) juga pelit data. Sekarang terbuka semua, data apa pun ada. Bahkan sampai data per desa juga BPS ada. Data tentang ekspor dan impor, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan bisa didapat. Ini contoh kemajuan yang bagus dari BPS.

Lembaga lain seperti Bank Indonesia juga membuat laporan tahunan tentang ekonomi yang menganalisis ekonomi regional di daerah, padahal sebenarnya itu bukan tugas bank sentral. Itu merupakan tugas gubernur atau bupati di daerah, tapi analisis yang dibuat BI sangat membantu pemerintah daerah. Kepentingan BI terhadap analisis regional itu memang untuk mengukur tingkat inflasi yang erat kaitannya dengan stabilitas moneter.

Kenapa DJP yang mempunyai banyak kantor wilayah (kanwil) dan kantor pelayanan pajak (KPP) tidak menerbitkan data pajak per-KPP? Pegawai-pegawai pajak dengan latar belakang pendidikan yang lulusan S1 dan S2 itu bisa menganalisis kinerja pajak. Sekarang ini keterbukaan sudah menjadi tuntutan dan pajak harus bisa menjawab tuntutan itu. Dalam keadaan terpuruk di masa pandemi begini akan terbuka semua dan bisa diketahui sumbatan atau bottle neck yang perlu dibenahi. Nanti muaranya adalah transformasi.

Bagaimana dengan upaya transformasi yang telah dilakukan di sektor pajak sejauh ini?

Sekarang sudah dilakukan upaya transformasi begitu hebat, tapi ibarat kecepatan mobil baru 40 km/jam. Padahal yang diinginkan 150 km/jam karena ini di jalan tol. Masyarakat tidak bisa menunda lama. Misalnya kecenderungan internasional kalau kita mau bersaing, PPh Badan itu harus diturunkan. Sekarang pemerintah sudah menurunkan PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen, 20 persen bahkan ada sampai 18 persen untuk perusahaan yang go public. Artinya, penerimaan dari PPh Badan tidak bisa diharapkan. Sedangkan untuk PPh Orang Pribadi saat ini struktur kekayaan masih timpang. Jadi, bagaimana dengan struktur ekonomi yang masih timpang itu kita bisa mengejar pajak? Akhirnya seperti “Si Buta dari Gua Hantu”—memukul sana-sini tapi hasilnya kosong.

Sumber penerimaan yang paling besar peranannya itu dari Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office/LTO), lalu Kanwil Khusus. Jika Kanwil Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah dikelompokkan angka totalnya sudah menyumbang 70 persen. Jika ditambah Sumatera kira-kira sudah 85 persen dari perekonomian nasional. LTO saja kira-kira menyumbang 40 persen.

Baca Juga: Paques, Pemroses Big Data dari Indonesia

Jumlah WP (Wajib Pajak) sekitar 30 juta, tapi kalau ditelusuri lagi sebenarnya hanya dibayar oleh LTO, WP di kanwil khusus yang jumlah WP-nya tidak sampai lima ribu. Itu ketimpangan, harus dikoreksi. Apalagi kalau kita bicara Papua yang hanya menyumbang sekitar 1,6 persen dari total penerimaan. Kalau kita punya data dan itu di-share, kita bisa bicara sesuatu dan mencari solusinya. Kalau data itu ditutup dan gelap, walau akademisi juga tidak akan bisa menganalisis apa sumbatan masalahnya.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

Pemerintah dan Bank Dunia Sepakati Kerja Sama Ketahanan Fiskal untuk Mitigasi Bencana

Jakarta, Majalahpajak.net – Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi.  Karena itu, perlu kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan...

Advertorial2 hari lalu

PajakMania Gelar “Roadshow” Pajak di Enam Kota

Jakarta, Majalahpajak.net – PajakMania akan menggelar roadshow kelas pajak 2021 di enam kota, yakni kota Surabaya, Jogjakarta, Semarang, Cirebon, Bandung...

Breaking News2 hari lalu

Menyambung Nyawa Pariwisata

Pariwisata terpuruk selama pandemi. Kebijakan komprehensif diperlukan untuk memperpanjang umurnya.   Sejatinya, masyarakat dan pemerintah yang berkecimpung di industri pariwisata...

Breaking News3 hari lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News4 hari lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News5 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News6 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News6 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News1 minggu lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News2 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved