Connect with us

Business

Rumah Subsidi Perlu Fleksibilitas

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Kalangan pengembang properti menyerukan pentingnya penyederhanaan aturan dalam memperoleh fasilitas pembiayaan untuk rumah subsidi di daerah.

Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian rumah di Indonesia saat ini masih cukup tinggi. Kondisi ini justru berbanding terbalik dengan dukungan alokasi dana subsidi dari pemerintah yang cenderung turun. Jika rencana penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Properti (FLPP) bagi MBR tidak segera terlaksana, Program Sejuta Rumah akan sulit tercapai.

Ketua Umum Pengembang Indonesia (PI) Barkah Hidayat mengatakan, sebanyak 85 persen anggota asosiasinya adalah pengembang perumahan FLPP yang sangat rentan terhadap pergerakan pembiayaan konsumen.

“Jika pembiayaan terhambat maka akan ada multiplier effect ke stakeholder lain yaitu perbankan, kontraktor, vendor dan akhirnya ke konsumen juga,” jelas Barkah dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (23/1).

Menurutnya, angka kuota FLPP sebaiknya tidak ditentukan sepihak oleh pemerintah melainkan berdasarkan data bersama dari seluruh organisasi pengembang perumahan. Upaya ini perlu ditempuh agar backlog perumahan subsidi (ketimpangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat) karena bisa mengetahui jumlah kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya banyak menerima laporan dari daerah mengenai rumitnya aturan yang terkait dengan aplikasi FLPP. Kalangan pengembang berharap prosedur FLPP dapat dipermudah.

“Jangan sampai rumahnya sederhana, tapi peraturannya tidak sederhana,” tegasnya.

Stabilitas industri properti

Hal senada disampaikan oleh Plt Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Properti Setyo Maharso. Ia menekankan pentingnya upaya menjaga keberlangsungan stabilitas industri properti, misalnya dengan menambah kuota FLPP dan mencari alternatif substitusi dari subsidi rumah. Dengan dana FLPP yang makin menurun dan sudah membahayakan, maka perlu dicarikan alternatif substitusi. Saat ini backlog rumah didominasi oleh segmen masyarakat berpenghasilan Rp 7 juta ke bawah, ungkapnya, sementara dana alokasi perumahan untuk segmen ini masih terbatas.

“Ada 174 industri terkait di lingkaran industri properti yang merupakan salah satu sektor penggerak perekonomian nasional secara masif,” urai Setyo.

Ia memaparkan beberapa alternatif yang bisa diterapkan, misalnya melalui pengalihan dana bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) menjadi mekanisme Subsidi Selisih Bunga (SSB) di tahun 2020.

“Mekanisme SSB ini akan menambah bantuan untuk membangun sebanyak 128.125 unit rumah,” jelasnya.

Pilihan kedua yang bisa diterapkan adalah dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap. Dana pemerintah pusat yang mengendap di rekening pemerintah daerah (pemda) hingga Rp 186 triliun jika ditarik ke pusat sebesar 10 persen atau sekitar Rp 18,6 triliun bisa dialihkan ke perumahan sederhana. Menurutnya, cara ini dapat ditempuh karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Aturan tersebut menyatakan bahwa rumah umum mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah.

Langkah lainnya adalah dengan optimalisasi peranan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk perumahan mengingat porsi penyalurannya yang masih sedikit. Menurutnya, perlu ada titik temu di Kementerian Tenaga Kerja untuk tingkat bunga optimal antara bank dan BPJS TK agar penyaluran perumahan pekerja bisa optimal. Sementara SMF dapat ditingkatkan peranannya secara lebih besar untuk pembiayaan perumahan rakyat.

“Fleksibilitas SMF perlu ditingkatkan dalam mendapatkan dan menyalurkan pendanaan,” ujar Setyo. –Novita Hifni

1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Warisan Keramahan dan Kemegahan Batavia | Majalah Pajak

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi.

Tanaman tembakau kini sedang memasuki musim tanam yang hampir serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Meskipun di tengah masa pandemi COVID-19, para petani tembakau tetap berupaya untuk menghidupi ladangnya dengan mematuhi pembatasan-pembatasan yang berlaku di masing-masing daerah. Upaya ini dilakukan demi menyambung kehidupan di masa sulit.

Tembakau merupakan sumber penghasilan bagi sekitar tiga juta petani di seluruh Indonesia. Selain bergantung pada kondisi cuaca untuk menghasilkan panen tembakau yang berkualitas, keberlangsungan hidup para petani juga sangat bergantung pada eksistensi beragam industri tembakau yang menyerap hasil panen mereka. Namun, eksistensi seluruh industri tembakau juga sangat bergantung pada otoritas pemerintah, yang menetapkan peraturan atas keberlangsungan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.

Ketergantungan IHT dengan ekonomi masyarakat akar rumput cukup tinggi. Pemerintah perlu menghasilkan kebijakan terkait IHT yang stabil agar dapat menjaga eksistensi mereka. Tidak hanya industri rokok, melainkan juga seluruh entitas yang dinaunginya. Sebagai contoh kebijakan terkait tarif cukai. Sejak tahun 2015, tarif cukai rokok terus naik setiap tahunnya. Dikutip dari Kompas.com, berturut-turut, tarif cukai rokok naik sebesar 8,72 persen pada tahun 2015, 11,19 persen pada tahun 2016, 10,54 persen pada tahun 2017, 10,04 persen pada tahun 2018, 10,04 persen pada tahun 2019, dan terakhir 23 persen pada awal tahun 2020. Kenaikan tarif cukai rokok yang cukup besar pada awal tahun ini juga dibarengi oleh kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok sekitar 35 persen dan cukai hasil tembakau (CHT) sekitar 21,55 persen.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan, menyoroti dampak kenaikan tarif cukai yang terus-menerus itu kian mengimpit para pelaku industri tembakau.

“Dengan kenaikan tarif cukai rokok yang cukup besar pada awal tahun 2020, penjualan rokok tahun ini diprediksi menurun sekitar 15 persen hingga 20 persen. Ditambah lagi, industri tembakau juga ikut terhantam oleh keberadaan pandemi COVID-19 karena berdampak pada penjualan rokok yang diprediksi semakin menurun hingga sekitar 30 persen sampai 40 persen,” ungkapnya melalui keternagan tertulis Jumat (5/6).

Pandangan serupa juga sampaikan Ketua Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Agus Parmuji. Menurut Agus, petani tembakau juga terimbas kenaikan tarif cukai yang menghantam para pelaku industri.

“Memang yang terimpit adalah industri, namun petani adalah yang paling pertama terdampak yang paling besar. Seperti saat kenaikan tarif cukai di awal tahun 2020, industri langsung menghentikan pembelian tembakau di sentra-sentra pertembakauan karena berupaya untuk mengurangi bahan baku,” jelasnya.

Akibat kebijakan yang kian mengimpit, jumlah industri tembakau di Indonesia terus tergerus. Ini dapat terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Data Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat pada tahun 2017, jumlah pabrik rokok di Indonesia hanya tersisa 487 pabrikan dari 1.000 pabrik rokok pada tahun 2012. Pabrikan itu termasuk penghasil tiga jenis produksi hasil tembakau yang dilegalkan dalam undang-undang, yaitu Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Penyusutan jumlah pabrikan rokok itu merupakan imbas kebijakan pemerintah yang cenderung tidak mendukung keberlangsungan industri ini. Perubahan kebijakan dari tahun ke tahun juga merupakan hal lain yang menyebabkan pelaku industri tembakau sulit melakukan proyeksi masa depan bisnisnya. Contoh lainnya, terkait kebijakan simplifikasi tarif cukai dan penggabungan tarif cukai SPM dan SKM yang terus mendapatkan pertentangan oleh para pelaku industri. Jika diterapkan, kebijakan itu diyakini akan mematikan industri golongan kecil dan menengah. Padahal, para pabrikan rokok kecil dan menengah itu turut andil dalam menghidupkan perekonomian masyarakat serta pertanian tembakau di berbagai daerah di Indonesia.

Kategori kecil, menengah, dan besar pada pabrikan rokok di Indonesia tidak semata-mata menggambarkan kapasitas produksi yang dimiliki, tetapi juga menggambarkan jenis dan kualitas tembakau yang digunakan. Tembakau grade 1 yang disebut sebagai kualitas terbaik biasanya digunakan oleh perusahaan besar, sedangkan tembakau grade 2 dan lainnya biasanya digunakan oleh pabrikan yang lebih kecil. Masing-masing jenis dan kualitas tembakau ini biasanya juga ditanam di wilayah berbeda. Karena itu, adanya keragaman kategori industri menopang kelangsungan pertanian tembakau Indonesia berikut dengan kehidupan para petaninya.

Tantangan bagi IHT

Kondisi pandemi yang tengah terjadi juga memberi tantangan lebih kepada IHT dan seluruh mata rantai di dalamnya. Karenanya, Henry mengapresiasi kebijakan dari Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah memberikan relaksasi penundaan pembayaran pita cukai dari 60 hari menjadi 90 hari selama pandemi COVID-19 ini yang sangat membantu para industri rokok dalam mengatur cash flow. Henry juga mengapresiasi Kementerian Perindustrian yang telah memberikan bimbingan dan panduan sehingga para industri rokok tetap dapat berproduksi dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19.

Henry merekomendasikan, ke depan pemerintah tidak perlu mengubah kebijakan IHT yang sudah ada saat ini untuk melindungi beragam industri tembakau yang sudah terancam gulung tikar. Sebab, masing-masing kategori itu sudah memiliki pasarnya tersendiri. Selain itu, kondisi yang kian mengimpit pelaku usaha menyebabkan pabrikan rokok tidak dapat menunjang penghidupan masyarakat sekitarnya yang selama ini dilakukan berdasarkan asas gotong royong. Hal ini juga patut dipikirkan bersama.

Henry meminta, wacana-wacana perubahan kebijakan seperti peningkatan tarif cukai rokok yang terus menerus ataupun juga penyederhanaan struktur tarif cukai dan penggabungan volume SKM dan SPM diminta agar tidak dilanjutkan. Ia berharap, struktur tarif cukai yang mencakup 10 layer seperti saat ini tetap dipertahankan, serta tarif cukai untuk tahun 2021 tetap pada status quo dengan menggunakan aturan yang ada saat ini dan, mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 serta tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Agus pun berharap, pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang tepat dan stabil, khususnya setelah pandemi COVID-19 ini yang dampaknya juga turut dirasakan oleh industri hasil tembakau. Diharapkan, pemerintah dapat mengakomodasi seluruh pelaku industri dan juga melindungi pihak-pihak lain yang terkena dampaknya, termasuk petani tembakau.

“Petani tembakau merupakan pihak yang paling sengsara jika industri tembakau terus dihantam. Dengan demikian, pemerintah perlu lebih melindungi para petani tembakau dengan memperhatikan kemakmuran para petani tembakau, memastikan penggunaan tembakau hasil panen para petani lokal secara efektif, serta tidak melanjutkan agenda-agenda yang terus menekan para pelaku IHT,” harap Agus.—Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca

Breaking News

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga hubungan dengan investor.”

Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan bisnis rintisan (startup) di Indonesia cukup pesat. Hal ini tak lepas dari kemajuan teknologi digital serta tumbuhnya pengguna internet di tanah air. Dalam laporan yang bertajuk “Mapping & Database Startup Indonesia 2018” dari Indonesia Digital Creative Industry Society, jumlah perusahaan rintisan teknologi di Indonesia mencapai 992 startup.

Salah satu sebab merebaknya startup adalah strategi pendanaan bisnis yang unik dan menarik, karena sangat bergantung pada suntikan dana para investor agar tetap bertahan di tengah kompetisi bisnis yang cukup sengit. Namun, dalam praktiknya tidak semudah itu, dunia ekonomi digital sering mengalami pasang surut yang berimbas pada kondisi finansial startup yang sulit untuk diprediksi dan tidak seleluasa perusahaan besar.

Apalagi dengan merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia. Penyebaran virus itu telah memukul banyak aktivitas usaha dari berbagai skala, tak terkecuali perusahaan rintisan. Survey Tech in Asia yang melakukan penelitian terhadap lebih dari 140 pelaku industri profesional dan pendiri startup di Asia menyebutkan, beberapa sektor yang paling terkena dampak krisis antara lain, perjalanan (3,8 poin), perumahan (3,3 poin), media (3,2 poin), serta marketplace dan platform (3,2 poin).

Hal ini juga berdampak kepada investor yang menjadi sangat berhati-hati dalam menambah atau menanamkan modal kepada para pemilik usaha rintisan. Maka, para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga hubungan dengan investor.

Menurut FX Iwan, CEO Jagartha Advisors—sebuah perusahaan penasihat investasi independen, pelaku usaha rintisan perlu memperhatikan posisi lini usahanya saat ini,  antara lain dari efisiensi alokasi anggaran dalam melakukan kegiatan  ‘bakar uang’ atau burn rate dan estimasi runway yang dimiliki sebelum kehabisan modal. Selanjutnya, pemilik usaha dapat mengevaluasi kelayakan model bisnis saat ini dibanding tiga bulan hingga tiga tahun ke depan. Tidak kalah penting, mengatur strategi untuk memelihara hubungan dengan investor jangka panjang juga diperlukan.

Terkait menjaga agar “mood” investor tetap tinggi di tengah tantangan krisis, FX Iwan menilai pemilik usaha dapat melakukan tiga pendekatan.

Pertama, melakukan review kembali terhadap pos-pos pengeluaran yang tidak prioritas pada kondisi saat ini dan memangkas biaya promosi berlebihan atau ‘bakar uang’ untuk meningkatkan efisiensi dari  pengeluaran.

“Kondisi pandemi ini juga menjadi kesempatan bagi perusahaan startup untuk membuktikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh buying customer bukan hanya karena adanya promosi sesaat,” tutur Iwan kepada Majalah Pajak melalui keterangan tertulis, Selasa (2/6).

Dengan demikian, lanjut Iwan, runway startup juga akan menjadi semakin lama, yang akan berimbas dalam meningkatkan leverage startup di hadapan investor dan stakeholder lainnya, karena masih memiliki ‘nafas yang panjang’ dalam menjalani bisnis.

Kedua, menyiapkan strategi pivot bisnis jangka pendek atau mengubah model bisnis dengan tetap berpijak pada visi bisnis yang dimiliki sehingga tetap menjaga sirkulasi revenue stream di tengah pandemi. Selain itu, pivot membantu pelaku usaha untuk dapat menemukan ide-ide inovasi baru agar bisnis menjadi lebih fleksibel.

“Ismaya Group misalnya, melakukan penjualan bumbu bahan makanan siap pakai untuk menurunkan stock opname restoran dan inventory dan menaikkan runway cashflow selain melakukan transformasi ke delivery order,” Iwan mencontohkan.

Ketiga, menyiapkan skenario yang berbeda-beda sebagai rencana cadangan di masa-masa krisis seperti ini. Perkirakan skenario bisnis usaha dari segala aspek, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang karena akan membuat perusahaan lebih siap jika mengalami masa-masa krisis lainnya di masa yang akan datang. Skenario yang dijalankan tentunya harus memperhatikan aspek maupun pandangan legal yang aman dari sisi perusahaan.

“Salah satu skenario yang mulai banyak dijalankan oleh perusahaan saat ini ialah merumahkan karyawan, membatalkan kemitraan, menunda pembayaran, sampai mengurangi gaji karyawan demi menjaga beban operasional dan pendapatan agar tetap di level rasional, yang mana skenario ini sudah disepakati secara legal oleh pihak-pihak terkait,” jelas Iwan.

Jeli aspek legal

Aspek legal merupakan salah satu elemen penting bagi manajemen sebelum melakukan aksi masif seperti pengurangan beban operasional atau pembatalan kemitraan. Di tengah pandemi Covid-19, penerapan prinsip hukum force majeure menjadi pilihan perusahaan untuk membatalkan atau mengubah ketentuan hubungan dengan pihak-pihak baik di luar maupun di dalam perusahaan termasuk dengan karyawan. Penting diingat, walaupun force majeure merupakan ketentuan yang berlaku secara umum dalam hukum perdata di Indonesia, keberlakuannya akan dilihat secara kasus per kasus (case by case basis) dan biasanya akan kembali kepada persetujuan dari para pihak yang terlibat atau bahkan perlu dibawa untuk diputuskan oleh suatu proses ajudikasi/persidangan yang berlaku sebelum prinsip force majeure dapat diterapkan.

Praktisi hukum yang banyak bergelut di bidang perusahaan rintisan, Alvin Suryohadiprojo mengungkapkan, para pengusaha startup harus melakukan penilaian mandiri sebelum menerapkan prinsip force majeure dalam kontrak-kontrak bisnis mereka. Untuk memiliki argumen yang kuat, perusahaan harus bisa membuktikan bahwa benar terjadi suatu keadaan memaksa yang terjadi di luar kendali dan menghambat kegiatan normal bisnis mereka serta tidak ada itikad buruk yang mendasari.

“Perusahaan startup perlu menyiapkan argumen dan bukti dokumen yang kuat atas ketidakmampuannya dalam melangsungkan/melaksanakan berbagai kontrak bisnis yang mereka miliki ketika menghadapi sebuah kejadian memaksa, termasuk pandemi Covid-19. Bagi pelaku usaha yang masih dapat menjalankan aktivitas bisnis secara normal (Business as Usual) selama masa pandemi Covid-19, mungkin akan susah membangun argumen yang menyatakan bahwa terjadi suatu kejadian force majeure,” jelas Alvin.

Alvin Suryohadiprojo Praktisi hukum

Alvin Suryohadiprojo Praktisi hukum

Pada prinsipnya, kata Alvin, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang ingin menerapkan force majeure dalam hubungan hukum mereka dengan pihak lain di luar atau di dalam perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan kontrak/perjanjian bisnis.

Pertama, lakukan penilaian, apakah kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19. Apakah ada akibat kepada kewajiban yang dimilikinya berdasarkan suatu perjanjian dan apa saja konsekuensi akibat tidak terlaksananya kewajiban tersebut.

“Lihat apakah dalam perjanjian terdapat klausul force majeure, peristiwa-peristiwa apa saja yang termasuk dalam klausul tersebut, dan cara untuk dapat menyampaikan bahwa dirinya terdampak suatu peristiwa force majeure,” saran alvin yang selama ini banyak menangani permasalahan hukum perusahaan (corporate law) termasuk di bidang ekonomi digital dan transaksi-transaksi merger dan akuisisi ini.

Kedua, menurut Alvin, walaupun terdampak pandemi COVID-19, tetap laksanakan kewajiban sesuai ketentuan perjanjian semaksimal mungkin untuk menunjukkan itikad baik dan sebagai upaya tindakan mitigasi atas kerugian yang terjadi.

Ketiga,  menyampaikan kondisinya kepada pihak lain yang melakukan transaksi (counterparty) atau meminta penetapan kepada pihak yang lebih berwenang (misalnya hakim) apabila pihak lain (counterparty) tersebut tidak menyetujui alasan mengenai penerapan klausul force majeure. Di sisi lain, para pelaku usaha yang belum memasukkan aspek pandemi dalam klausul force majeure di kontrak bisnisnya, dapat melakukan perubahan terhadap perjanjian.

“Pelaku usaha, baik rintisan ataupun yang sudah berdiri sejak lama, dapat meminta pendampingan dari firma hukum eksternal untuk mendapatkan masukan ataupun pandangan legal yang lebih komprehensif demi mempertahankan keberlangsungan bisnisnya.” tutup pria yang telah berpraktik sebagai konsultan hukum selama tujuh tahun dan merupakan founding partner firma hukum Karna Partnership ini.—Waluyo Hanjarwadi

 

 

Lanjut baca

Business

Pilihan Realistis Industri Pertahanan

Novi Hifani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Dua perusahaan industri pertahanan negara, Pindad dan Dirgantara Indonesia melakukan diversifikasi usaha dengan memproduksi ventilator sekaligus mengatasi kelangkaan alat bantu di masa pandemi korona.

Melonjaknya permintaan alat bantu pernapasan (ventilator) dari berbagai negara di seluruh dunia selama pandemi korona menyebabkan kelangkaan alat medis yang sangat dibutuhkan pasien COVID-19. Kondisi ini akhirnya memacu sektor industri di dalam negeri untuk memproduksi ventilator.

Wakil Menteri Pertahanan RI Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, ventilator merupakan alat bantu pernapasan yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 di seluruh dunia. Makin tingginya permintaan alat kesehatan ini mengakibatkan stok ventilator juga kian menipis.

Untuk mengantisipasi kondisi ini, pihaknya secara aktif mendorong pabrik milik badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di klaster National Defence and High-tech Industries (NDHI) turut serta memproduksi ventilator. Menurutnya, saat ini ada dua BUMN di sektor pertahanan yang mampu dan siap membuat ventilator, yaitu PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) Persero dan PT Dirgantara Indonesia (Persero). Dua perusahaan pelat merah yang masuk dalam klaster NDHI ini telah lulus uji produk oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) Kementerian Kesehatan RI.

          Baca Juga: Langkah “Extraordinary” Hadapi Resesi

Kementerian Pertahanan akan pastikan membeli produk buatan BUMN ini agar kita tak telat bergerak dan menjadi pemenang dalam melawan Covid-19.

“Kementerian Pertahanan akan pastikan membeli produk buatan BUMN ini agar kita tak telat bergerak dan menjadi pemenang dalam melawan COVID-19,” papar Trenggono dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (25/4).

Ia menuturkan, pemanfaatan mesin produksi yang dimiliki sektor industri pertahanan untuk membuat ventilator merupakan pilihan realistis. Bahkan negara adidaya Amerika Serikat pun mendorong sektor industri automotif seperti pabrik mobil Ford dan General Motor untuk memproduksi ventilator.

“Bahkan Israel Aerospace Industries yang dikenal sebagai manufaktur dirgantara dan persenjataan diperintahkan ikut berperan untuk memproduksi ventilator portabel, imbuhnya.

Jauh lebih murah

Direktur Utama PT Pindad (Persero) Abraham Mose mengatakan, peran industri pertahanan seperti Pindad dalam kondisi luar biasa (KLB) pandemi korona seperti sekarang ini sangat diperlukan. Pemegang saham dalam hal ini negara dapat mengarahkan mesin pabrik dan para teknisi untuk memproduksi peralatan kesehatan yang sangat diperlukan mulai dari ventilator, tabung oksigen, masker ruang operasi, hingga bilik disinfektan.

       Baca Juga: Laporan Keuangan BUMN “Nyambung” ke DJP

“Pindad sudah membuat ventilator pumping machine yang berfungsi sebagai alat bantu pasien gagal napas,” ujarnya.

Adapun Dirgantara Indonesia memproduksi ventilator portabel yang diberi nama Vent-I (Ventilator Indonesia), hasil kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB). Ventilator jenis ini ditujukan bagi pasien yang sakit, tetapi masih mampu bernapas sendiri.

Hasil produksi dalam negeri ini mendapat apresiasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ia mengungkapkan, ventilator untuk pasien korona yang selama ini diimpor dengan harga tinggi sekitar Rp 500 juta rupiah per unit sekarang bisa turun menjadi hanya Rp 15 juta. Pindad yang biasanya memproduksi senjata, melalui kerja sama dengan UI dan UGM kini dapat memproduksi 200 ventilator per bulan. Sementara Dirgantara Indonesia yang biasanya memproduksi pesawat terbang, melalui kerja sama dengan ITB dan Yayasan Salman ITB sekarang mampu memproduksi 500 ventilator per pekan.

“Dengan diversifikasi bisnis yang dilakukan dua BUMN ini, insya Allah semua rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 tidak akan kekurangan ventilator dan tidak perlu impor lagi,” ujar Emil, sapaan akrab mantan Walikota Bandung ini.

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News6 jam lalu

DBS dan Temasek Foundation Berikan Ribuan Makanan Siap Saji untuk Pekerja Lepas dan Masyarakat Terdampak

Temasek Foundation (TF) bekerja sama dengan Bank DBS Indonesia memberikan bantuan makanan siap saji bagi pekerja harian lepas dan masyarakat...

Breaking News13 jam lalu

Industri Tembakau Dihantam Pandemi, Pemerintah Diharapkan Pikirkan Nasib Petani

Nasib tiga juta petani tembakau di Indonesia di ujung tanduk karena industri tembakau dihantam pandemi. Tanaman tembakau kini sedang memasuki...

Breaking News17 jam lalu

Pariwisata Bali Optimistis Bisa ‘Berteman’ dengan Covid-19

Ketua Pasar ASEAN dari Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali Febrina Budiman mengatakan, industri pariwisata di...

Breaking News1 hari lalu

OJK Imbau Pengelola Dana Tapera Ikuti Aturan Pemerintah

Pemerintah telah memberikan insentif untuk mempermudah beroperasinya pengelola dana tabungan perumahan rakyat (Tapera) melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP...

Breaking News2 hari lalu

Menaker Terbitkan Surat Edaran untuk Menjaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi

Untuk melindungi keberlangsungan usaha dari dampak pandemi Covid-19 Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemenaker) menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor...

Breaking News2 hari lalu

Kemenparekaf Pilih Enam Bidang Usaha Prioritas untuk Uji Coba Protokol Tatanan Hidup Baru

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekaf)/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menetapkan enam bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk...

Breaking News3 hari lalu

Dukung Petugas Medis, Ariston Thermo Sumbang Water Heater untuk RS Rujukan Covid-19 di Jakarta

Data BNPB pada 3 Juni 2020 menyebutkan,  ada 27.549 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia. Sebanyak 17.951 orang dalam perawatan,...

Breaking News4 hari lalu

Agar Bisnis Tetap Atraktif di Tengah Pandemi—Simulasi Skenario, Litigasi “Force Majeure”

“Para pelaku usaha startup perlu mencari celah agar terus menjaga keberlangsungan bisnis di tengah resesi ekonomi global, khususnya dalam menjaga...

Breaking News4 hari lalu

40 Persen Pengguna Internet Asia Pasifik Hadapi Kebocoran Data Pribadi

Asyik berselancar di dunia maya membuat pengguna internet sering kali lupa diri. Entah sekadar main gim, mengunduh berkas gratis dari...

Breaking News5 hari lalu

Sambut Normal Baru, Yogyakarta Siapkan “Ubo Rampe” Buka Pariwisata

Sudah kangen suasana asri Yogyakarta? Jangan khawatir, tak lama lagi ini Kota Gudeg itu bakal membuka sektor pariwisatanya. Saat ini...

Trending