Masuknya investasi asing di Indonesia harus membawa teknologi maju yang dapat meningkatkan kualitas SDM melalui transfer teknologi.

Indonesia harus memperkuat sektor industri domestik di era ekonomi digital atau yang dikenal dengan istilah revolusi industri keempat. Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang Rachmat Gobel mengemukakan, upaya memperkuat industri dalam negeri dapat ditempuh dengan mengundang masuknya investasi asing yang membawa teknologi maju sehingga dapat memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.

“Tentu kita harapkan industri yang masuk ke Indonesia itu membawa teknologi yang lebih advance karena ini kaitannya dengan upaya peningkatan kualitas SDM,” ujar Rachmat kepada Majalah Pajak usai menghadiri peresmian Indonesia-Japan Business Network di Kantor Pusat Kementerian Perindustrian RI, Jakarta, Rabu (8/8).

Ia mengingatkan pentingnya pembangunan SDM sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan persaingan global. Rachmat menambahkan, penerapan teknologi canggih pada revolusi industri keempat tentu harus diiringi dengan kemampuan SDM yang dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi. Upaya peningkatan kemampuan SDM itu dapat dilakukan melalui rangkaian program pendidikan di pusat-pusat pelatihan.

“Kalau SDM-nya tidak siap, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, tidak bisa hanya sekadar teknologi canggih,” jelasnya.

 “Karena jumlah tenaga kerja di Indonesia besar, mesti ada keseimbangan antara penggunaan tenaga kerja dan teknologi.”

Tenaga kerja dan teknologi

Rachmat memaparkan, Indonesia harus dapat memanfaatkan masuknya investasi asing untuk peningkatan SDM. Ia memberi contoh investasi Jepang yang banyak membangun pabrik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar melainkan juga tujuan investasi.

“Sudah banyak perusahaan Jepang yang membangun industri nasional dan pusat-pusat pelatihan. Ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia,” urainya.

Ia mengakui satu hal yang belum maksimal dimanfaatkan dalam investasi asing adalah alih teknologi khususnya yang terkait dengan pengembangan produk. Upaya alih teknologi ini dapat dimulai dengan proses produksi yang lebih efisien agar perusahaan di Indonesia memiliki produktivitas dan berdaya saing tinggi.

“Lewat investasi asing, harus ada teknologi maju yang dibawa. Dan karena jumlah tenaga kerja di Indonesia besar, mesti ada keseimbangan antara penggunaan tenaga kerja dan teknologi,” ujar Rachmat.

Indonesia bersama dengan 115 anggota negara/yurisidksi l yang tergabung dalam komunitas internasional Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) tengah mengupayakan terwujudnya norma pemajakan era ekonomi digital dalam skema revolusi industri 4.0. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, John Hutagaol mengatakan, konsensus global itu akan terealisasi pada tahun 2020.

“Konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital merupakan solusi dalam menyelesaikan permasalahan perpajakan yang timbul akibat Revolusi Industri 4.0. Mayoritas anggota Inclusive Framework on BEPS sepakat untuk memilih consensus-based long term solution hingga tahun 2020,” jelas John di Kantor Pusat DJP, Jumat (24/8).

Ia menjelaskan, Industri 4.0 telah menimbulkan disrupsi pada seluruh aspek kegiatan usaha. Transaksi usaha antarnegara/yurisdiksi dapat dilaksanakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Pengaruh disrupsi akan mentransformasikan sistem perpajakan secara global, terutama standar dan norma pemajakannya yang masih konvensional. Seperti diketahui, saat ini keberadaan suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) ditentukan oleh kehadiran fisik (physical presence). Padahal, keberadaan suatu BUT merupakan salah satu kriteria untuk menentukan adanya hak pemajakan suatu negara/yurisdiksi atas penghasilan dari transaksi.

TFDE

Menghadapi fenomena itu, sejak tahun 2017, Inclusive Framework on BEPS sepakat untuk membentuk gugus tugas bernama Task Force on the Digital Economy (TFDE). Tugasnya, melakukan kajian atas perkembangan teknologi informasi sekaligus dampak atas dunia usaha. TFDE juga bertugas memberi rekomendasi mengenai standar dan norma pemajakan atas aktivitas ekonomi digital.

Kemudian, pada pertemuan Inclusive Framework ke-5 akhir Juni 2018 di Lima Peru, TFDE memaparkan lebih jauh mengenai kriteria Significant Economic Presence (SEP) dalam menentukan keberadaan suatu BUT. Diharapkan pada pertemuan berikutnya di Paris awal tahun 2019, TFDE dapat melengkapi kajiannya terkait metode alokasi laba (profit allocation method) dengan memerhatikan aspek value creation.

“Bila kriteria baru BUT itu dapat diterima sebagai konsensus global pada tahun 2020, maka diharapkan hak pemajakan dapat dibagi secara fair di era ekonomi digital,” imbuh Direktur Peraturan Perpajakan II tahun 2012-2016 itu.

Kemajuan teknologi informasi pada revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih baik.

Pemajakan nasional

Namun, sejatinya, lanjut John, revolusi industri tidak mengubah prinsip-prinsip dasar pemajakan. “Prinsip dasar pemajakan tetap mengacu pada four canons-nya Adam Smith yaitu equity, certainty, convenience, and economy,” sebut pria yang juga menjadi dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Dari sisi equality, keadilan akan terwujud bila tidak timbul perlakuan pajak yang diskriminasi terhadap pelaku usaha on-line dengan pelaku usaha konvensional, demikian pula terhadap pelaku usaha on-line lokal dengan pelaku usaha on-line asing. Intinya, menurut John, seluruh pelaku usaha yang memperoleh penghasilan dari Indonesia harus membayar pajak.

Sementara untuk certainty dan convenience, selain dapat dipenuhi dengan menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, juga dapat diwujudkan dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi secara masif dalam pelayanan perpajakan misalnya e-registration, e-filing, e-billing, e-faktur, dan e-Bupot.

“Kemajuan teknologi informasi pada revolusi industri 4.0 dapat dimanfaatkan untuk membangun administrasi perpajakan yang lebih baik di mana proses bisnisnya lebih terintegrasi, lebih efisien dan akuntabel sehingga dapat menekan administration cost,” Tambahnya.

Dari aspek ekonomi, pelayanan perpajakan seperti pendaftaran, pelaporan dan penyetoran pajak sudah dapat terlayani secara elektronik dan hal itu akan menekan biaya kepatuhan (compliance cost) bagi Wajib Pajak.

“Tidak ada jenis penghasilan baru yang muncul, misalnya dari transaksi e-Commerce. Yang membedakannya hanyalah cara atau metode bertransaksi,” tutup John.

Revolusi Industri 4.0 bisa mengantarkan bangsa Indonesia untuk menjemput mimpi sebagai 10 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia asalkan SDM dan infrastruktur dipersiapkan.

Revolusi Industri 4.0 telah mengantarkan kita pada lanskap peradaban yang memengaruhi seluruh sendi kehidupan ekonomi, sosial dan budaya kita. Semua serbacepat, praktis, canggih, dan menjanjikan efisiensi pada banyak hal. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan pemanfaatan beragam teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan (AI), Internet of Things (IoT), wearables, robotika canggih, dan 3D printing untuk mendongkrak pekerjaan sektor industri, baik industri kecil maupun besar hingga produk kemanusian.

Sebagai contoh, di Cina dan Jepang, sebuah restoran sudah memekerjakan robot untuk menggantikan tugas manusia mengantar hidangan. Robot-robot itu bahkan bisa berinteraksi layaknya manusia berkat teknologi artifisial intelijen yang ditanamkan. Di bidang kedokteran, seorang bayi di Ohio, AS selamat dari penyakit langka Tracheobronchomalacia yang dideritanya berkat teknologi printer 3D yang bisa membuat organ salinan untuknya bayi. Itulah era Revolusi Industri 4.0, era kemitraan yang harmoni antara manusia dan teknologi hasil ciptaannya.

Indonesia pun tak ingin jadi penonton belaka. Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai road map bagi arah pembangunan industri ke depan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian Perindustrian, Ngakan Timur Antara mengungkapkan, kehadiran era Industri 4.0 ini merupakan sebuah peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia sekaligus sebagai akselerator cita-cita Indonesia menjadi 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia.

Ada lima sektor industri yang menjadi fokus utama Kementerian Perindustrian sebagai langkah penerapan awal revolusi industri 4.0. Kelima sektor itu adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, automotif, kimia, serta elektronik. Kementerian Perindustrian menilai, kelima sektor itu lebih siap secara SDM dan infrastrukturnya juga mampu mengungkit ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Meski demikian, harus diakui hampir semua sektor manufaktur Indonesia menghadapi tantangan serupa, mulai dari ketersediaan bahan baku domestik hingga kebijakan industri.

Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan inisiatif Making Indonesia 4.0 sebagai road map bagi arah pembangunan industri ke depan.

Program vokasi

Beberapa faktor yang menghambat industri Indonesia biasanya lintas-sektoral. Karenanya, Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif nasional lintas-sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, mulai dari perbaikan alur aliran barang dan material; desain ulang zona industri; mengakomodasi standar-standar keberlanjutan memberdayakan UMKM; membangun infrastruktur digital nasional; menarik minat investasi asing, peningkatan kualitas SDM; pembangunan ekosistem inovasi; insentif untuk investasi teknologi; dan harmonisasi aturan dan kebijakan.

Rachmat Gobel, pengusaha yang kini menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Jepang ini mengusulkan, upaya memperkuat industri dalam negeri dapat ditempuh dengan mengundang masuknya investasi asing yang membawa teknologi maju. Namun, penerapan teknologi canggih pada Industri 4.0 juga harus diiringi dengan kemampuan SDM yang dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan yang terjadi. Upaya peningkatan kemampuan SDM itu dapat dilakukan melalui rangkaian program pendidikan di pusat-pusat pelatihan.

Usul Rachmat itu sejalan dengan yang sudah dilakukan oleh Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Sritex. Untuk mendukung program pemerintah dan berupaya agar memiliki SDM yang tepat sasaran, TMMIN sudah sejak 2017 menjalankan Program Vokasi Industri.

Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT TMMIN Bob Azam mengatakan, program yang terdiri dari pendalaman keterampilan dasar dan praktik langsung di lini produksi di pabrik-pabrik TMMIN ini memiliki beberapa jurusan yang berhubungan dengan manufaktur automotif seperti logistik, pemeliharaan (maintenance), pencetakan (moulding), serta manajemen produksi. Saat ini Vokasi Industri TMMIN dapat menampung sebanyak 100 peserta yang terdiri dari pelajar, pencari kerja, dan pekerja. Ke depan, TMMIN akan menambah kapasitas hingga 400 peserta.

Sementara itu, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) bekerja sama dengan Kemenperin terus mengambil lulusan dari Technopark Solo, Jawa Tengah, sebagai tenaga kerja di bagian produksi. Sritex juga memiliki Corporate Culture Development Program, tujuannya agar pekerja memiliki budaya bekerja yang cepat, produktif.

CEO PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto mengatakan, saat ini teknologi 4IR masih cenderung mahal sehingga membutuhkan investasi yang besar. Manajemen pun mesti memikirkan apakah teknologi itu benar-benar dibutuhkan perusahaan demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Namun, Iwan yakin ke depannya industri tanah air akan mampu mengadopsi teknologi 4IR, karena pelan-pelan akan menjadi murah.

Harmonisasi aturan

Salah satu dari 10 poin inisiatif  pemerintah untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia adalah komitmen pemerintah untuk melakukan harmonisasi aturan dan kebijakan untuk mendukung daya saing industri dan memastikan koordinasi pembuat kebijakan antara kementerian dan lembaga terkait dengan pemerintah daerah. Direktorat jenderal pajak, sebagai salah satu pemangku kepentingan pun tak tinggal diam, terutama mengkaji kebijakan perpajakannya.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, John Hutagaol mengatakan, Indonesia bersama dengan 115 anggota negara/yurisdiksi yang tergabung dalam komunitas internasional Inclusive Framework on BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) tengah mengupayakan terwujudnya norma pemajakan era ekonomi digital dalam skema Industri 4.0.

Menurut John, Revolusi Industri 4.0 telah menimbulkan disrupsi pada seluruh aspek kegiatan usaha. Transaksi usaha lintas negara/yurisdiksi I dapat dilaksanakan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Menghadapi fenomena itu, sejak tahun 2017, Inclusive Framework on BEPS telah membentuk gugus tugas bernama Task Force on the Digital Economy (TFDE). Tugasnya, melakukan kajian atas perkembangan teknologi informasi sekaligus dampak atas dunia usaha.