Connect with us

Topic

Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Ruruh Handayani

Published

on

Penurunan tarif pajak dan pembinaan UMKM bertujuan agar sektor itu mampu menjadi penggerak ekonomi nasional sekaligus tulang punggung perekonomian nasional.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 yakni PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu akhirnya resmi diberlakukan 1 Juli lalu. Namun, rupanya ada syarat yang mengiringi penurunan tarif PPh final menjadi 0,5 persen itu.

Salah satunya yakni pengenaan jangka waktu (sunset clause) tertentu bagi Wajib Pajak (WP) yang menggunakan tarif ini. Artinya, setelah batas waktu itu, WP mau tidak mau harus melakukan pembukuan dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai rezim umum.

Tentu, demi rasa keadilan, batas waktu yang dikenakan berbeda-beda tergantung dari jenis WP. Bagi WP Badan berbentuk perusahaan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun; WP Badan berupa koperasi, persekutuan komanditer, atau firma boleh memakai tarif ini selama empat tahun; sedangkan WP orang pribadi mendapat jatah selama tujuh tahun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, tidak ada referensi atau kajian khusus mengapa batas waktu yang ditetapkan terdiri dari tiga, empat, dan tujuh tahun. Angka-angka itu muncul berdasarkan beberapa simulasi yang dipresentasikan dari pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi Rancangan PP kala itu. Pihak-pihak dimaksud, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Kebijakan Fiskal, DJP, serta Asosiasi UMKM.

“Simulasinya adalah kami bagi jenis WP-nya, (WP) badan berupa PT, itu yang seharusnya sekarang pun harusnya enggak boleh. Tapi oke, pemerintah masih berbaik hati, karena PP 46 dulu, kan, (aturannya) masih (PPh) final, boleh tidak pembukuan. Tentu diberikan partisi tiga tahun. Yang tiga lagi (yakni) CV, koperasi, dan firma oke lebih panjang sedikit (4 tahun), ” papar Hestu pada Majalah Pajak akhir Juli lalu.

Sementara untuk WP orang pribadi, Hestu mengatakan bahwa tujuh tahun adalah waktu yang cukup optimal untuk pelaku UMKM mengembangkan usahanya sekaligus belajar menerapkan pembukuan. “Jadi angka itu ya dari simulasi-simulasi saja, basisnya seperti itu,” tambahnya.

Ini langkah yang memang harus kami ambil, untuk mendidik UKM kita ke depannya menjadi lebih baik.

Dampingi UMKM

Hestu menyebut, walaupun di PP 23 detail aturannya sudah mencakup penjelasan, aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tetap akan dikeluarkan. Secara khusus, PMK yang diperkirakan akan keluar di bulan Agustus ini akan menjelaskan mengenai pergantian Surat Keterangan Bebas (SKB) menjadi Surat Keterangan.

SKB diberlakukan pada rezim PP 46, yaitu WP harus bolak-balik ke KPP meminta SKB setiap ingin bertransaksi. Sedangkan di aturan PMK yang baru ini, nantinya WP hanya diberikan surat keterangan yang berlaku setahun sekali atau mungkin seterusnya. Selain memudahkan WP dan fiskus, surat keterangan ini diharapkan dapat memangkas proses administrasi yang rumit.

Selain kemudahan dan pemangkasan tarif, Hestu memastikan bahwa DJP akan terus mendampingi para pelaku UMKM hingga kelak dapat menjalani bisnisnya secara mandiri, dan melakukan tata kelola pembukuan dengan baik.

“Mengapa pembukuan? Pembukuan itu, kan, dasarnya accounting. Accounting itu mendidik orang yang berbisnis itu ada pemisahan antara penggunaan pribadi, aset pribadi, dengan kepentingan bisnis. Dengan pemisahan seperti itu, maka mereka akan bisa menjalankan bisnisnya lebih sehat, peluang potensi untuk berkembangnya lebih baik daripada yang tidak ada pemisahan. Jadi, memang ini langkah yang memang harus kami ambil, untuk mendidik UKM kita ke depannya menjadi lebih baik.”

Tak sekadar omong, DJP telah memiliki beberapa acuan pendampingan UMKM yang terangkum dalam program Business Development Service (BDS). Program ini mengedepankan end to end approach, yaitu para UMKM di daerah-daerah mendapat pendampingan dan dipertemukan langsung dengan pihak-pihak yang dapat membantu keberlangsungan dan perkembangan usaha mereka, seperti perbankan, market place, hingga motivator.

“Kami enggak langsung menyosialisasikan pajak atau menyuruh mereka membayar pajak, tapi komunitas itu kami dekati, kami sering pertemukan dengan pihak-pihak yang bisa mendukung mereka. Mereka kami buat nyaman, terbantu untuk urus perkembangan bisnisnya, untuk melakukan aktivitas bisnisnya, baru kami masuk pajaknya,” ucap Hestu.

Sebetulnya, program itu sudah dimulai sedari empat tahun lalu, tapi memang baru beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) saja yang tercatat melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan UMKM. Ini dapat dipahami, sebab keberadaan UMKM memang baru terkonsentrasi di beberapa daerah saja, di antaranya Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

Untuk itu, meluncurnya Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 13 tanggal 9 Juli lalu tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BDS, seolah memberi titah pada setiap KPP agar memetakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di masing-masing area kerja. Menurut SE itu, KPP diberikan keleluasaan untuk merancang kegiatan pemberdayaan dan pendampingan, termasuk bekerja sama dengan instansi, perbankan, atau pihak lain yang terkait.

Hestu pun menambahkan, selain DJP, institusi lain seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan perusahaan BUMN kompak melaksanakan kegiatan serupa, dan tak jarang bersinergi dengan DJP.

“BUMN itu punya rumah kreatif. Ketika BUMN itu mengumpulkan, membina UKM-nya, kami juga masuk untuk memberikan kesadaran pajak. Kami sosialisasi di KPP juga banyak, dan kami juga akan lakukan kampanye semacam ini. Sudah banyak yang jalan, di Sumatera itu mereka (KPP) sudah door to door kepada para UMKM. Enggak apa-apa itu, kan, kreativitas masing-masing, enggak ada masalah.”

Turun dulu, naik kemudian

Penurunan tarif 0,5 persen boleh jadi akan berdampak pada penerimaan pajak hingga akhir tahun ini. Pasalnya, jika jumlah setoran pajak dari 1,5 juta pelaku UMKM hingga akhir tahun lalu sebesar Rp 5,8 triliun, maka setelah dipangkas 0,5 persen, potensi pajak yang hilang hingga Desember mendatang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, Hestu menyatakan, dampak positif kebijakan ini memang baru akan terasa di periode jangka menengah panjang, baik dari sisi basis data maupun pembayaran pajaknya.

Jika menilik ke masa diluncurkannya PP 46 di tahun 2013 lalu, penerimaan pajak dari UMKM memang terus merangkak naik dari tahun ke tahunnya. Ini sebagai pembuktian bahwa pelaku UMKM juga mau berpartisipasi dalam pembangunan negara.

“PP 46 itu dulu banyak yang menyangsikan, ‘apakah itu efektif?’ Kami punya data, pembayarannya naik terus, sampai 1,5 juta (pelaku UKM) di tahun 2017. Artinya apa? UKM itu mau, kok, bayar pajak,” ujarnya.

Hestu menilai, jumlah pembayar pajak dari sektor UMKM masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang mencapai 59 juta pelaku. Untuk itu, penurunan tarif ini diharapkan akan merangkul lebih banyak lagi pelaku UMKM yang sadar pajak.

“Dengan penurunan tarif ini kami ringankan beban pajak mereka, dan yang belum bayar, kami ajak untuk mulai bayar. Jadi, ini kita bicara keterlibatan pengusaha walaupun sekecil apa pun untuk ikut membiayai negara ini. Kami juga sampaikan kemudahan-kemudahan di sini, ngitung pajaknya mudah sekali, tinggal omzet sebulan berapa, catat. Mereka juga enggak ditinggalkan oleh pemerintah, enggak dibiarkan sendiri, banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk membantu mereka,” pungkasnya.—Ruruh Handayani/Foto: Dok. P2 Humas DJP

Topic

Solid di masa Sulit

W Hanjarwadi

Published

on

 Fluktuasi nilai tukar rupiah tak akan membuat Indonesia terpuruk, jika pilar-pilar penyangga negara ini tetap solid dan solutif.

Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah fakta getir yang harus kita hadapi. Namun, saling tuding dan menyalahkan keadaan bukanlah solusi. Alih-alih merutuki sederet penyebabnya, akan lebih baik jika masing-masing pihak sebisa mungkin mengambil langkah antisipasi. Sebab, pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan yang digulirkan.

Di berbagai kesempatan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memastikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih stabil.

“Kita memiliki APBN yang sehat dan moneter yang kuat,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, ada empat pilar yang menentukan sehat atau tidak sehatnya perekonomian Indonesia. Pilar pertama adalah kondisi moneter. Pada sisi ini, kondisi inflasi Indonesia cukup rendah sehingga mampu menstabilkan harga-harga. Pilar kedua, adalah perbankan. Diukur dari jumlah pertumbuhan kredit, posisi loan to deposit ratio, non-performing loan maupun capital adequacy ratio, masih cukup stabil. Ketiga adalah APBN. Dari sisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen, inflasi di kisaran 3,5 persen, serta surat perbendaharaan negara (SPN) bunga tiga bulan Indonesia lebih rendah dari asumsi, yakni 4,6%.

Untuk itu, Sri Mulyani mengajak semua pihak untuk turut andil dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Sektor usaha diharapkan mampu meningkatkan ekspor, melakukan pembangunan industri, juga menyubstitusi impor.

“Kalau kita sedang menghadapi badai di luar, rumah kita harus kokoh.”

Kita memiliki APBN yang sehat dan moneter yang kuat

Ambil peluang

Sejalan dengan pandangan pemerintah, Managing Director KIB Consulting Bambang Budi Suwarso yang juga anggota Kamar Dagang dan Industri itu berpandangan, pelaku industri Indonesia harus jeli mengambil peluang di tengah terpuruknya rupiah yang salah satunya disebabkan perang dagang antara Cina dan Amerika itu. Kalangan pengusaha, seperti garmen dan baja agar meningkatkan ekspor. Kesempatan harus cepat diambil sebelum pesaing Indonesia menyambar peluang lebih dahulu.

Langkah itu ternyata sudah dipraktikkan oleh PT. Pan Brother Tbk (PBRX). Perusahaan multinasional yang telah memproduksi tekstil sejak tahun 1969 ini menggenjot penjualan produknya ke luar negeri. Hasilnya cukup menggembirakan. Hingga kuartal pertama 2018, perusahaan ini mampu mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 107,4 juta dollar AS, atau tumbuh tumbuh 7,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sekitar 91% atau 98,4 juta dollar AS penjualan kuartal pertama tahun ini berasal dari segmen pasar ekspor. Meski demikian, Wakil Presiden Direktur PT Pan Brohters Tbk Anne Patricia Sutanto berharap, rupiah akan kembali menguat. Sebab, kenaikan kurs dollar hanya bermanfaat sesaat bagi eksportir dan pada akhirnya akan akan berdampak pada adanya negosiasi harga.

Lain lagi dengan dengan Sintesa Group. Perusahaan induk yang memiliki beberapa lini bisnis, seperti properti, energi, industri, dan produk farmasi ini berusaha mengoptimalkan bahan baku atau  komponen lokal dalam proses produksinya. Jika seluruh unit usaha perusahaan ini sebelumnya menggunakan produk impor, untuk menekan biaya produksi kini perusahaan itu menggunakan produk lokal yang memiliki kualitas sama.

Tentu, tak bisa ditampik, tak sedikit imbas negatif akibat depresiasi rupiah terhadap dollar AS. Namun, jika semua elemen masyarakat berinisiatif mengambil peran positif, Indonesia akan tetap berdiri kokoh, seperti harapan Sri Mulyani.

“Kita harus meyakinkan, semua jendela, pintu, dan seluruh pilar-pilar yang menyangga rumah kita (Indonesia) harus kita jaga bersama. Karena di luar tidak selalu sunshine, bright, happy.”

Continue Reading

Topic

Optimalkan Komponen Lokal dalam Produksi

Aprilia Hariani K

Published

on

 Menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, Sintesa Group berupaya mengantisipasinya dengan berbagai upaya. Grup perusahaan yang bergerak di bidang bisnis properti, energi, industri, dan produk konsumen ini berusaha mengoptimalkan kandungan komponen lokal dalam menjalankan proses produksinya.

Menurut CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, secara teori, pelemahan rupiah terhadap dollar AS tentu berdampak pada kenaikan biaya produksi dengan bahan baku dan barang modal impor. Sementara, konsumsi domestik masih cenderung stagnan. Artinya, perusahaan tidak mungkin menaikan harga jual.

“Dalam menghadapi atau mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap dollar AS, kami mengoptimalkan kandungan komponen lokal pada proses produksi,” ujar Shinta Widjaja, pada Rabu (26/9).

Dalam menghadapi atau mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap dollar AS, kami mengoptimalkan kandungan komponen lokal pada proses produksi.

Contoh pemanfaatan kandungan komponen lokal pada sektor properti, misalnya, jika sebelumnya pembelian besi, peralatan mekanik, dan elektrik harus diimpor, kini menggunakan bahan dalam negeri. Seperti diketahui, Sintesa Group mengelola beberapa hotel di Indonesia, di antaranya, Hotel Sintesa Peninsula di Manado, Palembang, dan Jakarta.

Untuk lini bisnis konsumen yang menjual suplemen kesehatan melalui anak perusahaan PT Sintesa Duta Sejahtera, momen ini justru ia manfaatkan untuk melihat peluang pasar ekspor. Terlebih, multivitamin yang diproduksi dari herbal yang notabene berasal dari sumber daya alam lokal bisa dimaksimalkan.

“Kami ekspor ke Eropa,” sebut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional ini.

Di samping itu, Shinta berharap, pemerintah harus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan pengaruh dinamika global. Kebijakan moneter dan fiskal diharapkan mampu memberi stimulus pada iklim usaha.

“Bank Indonesia perlu senantiasa memastikan tersedianya likuiditas, baik valas maupun rupiah,” tutup salah satu wanita yang sukses di Asia versi Majalah Forbes pada edisi April 2016 ini.

Continue Reading

Topic

Jangan hanya Ribut, Tangkap Peluang

Novi Hifani

Published

on

Indonesia harus cepat menangkap peluang dari kondisi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan meningkatkan ekspor.

Perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok turut  berimbas pada ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.  Managing Director  KIB Consulting Bambang Budi Suwarso berpandangan, Indonesia harus jeli dan cepat  mengambil peluang dari perang dagang kedua  negara  adi daya  itu.

Menurut Bambang,  kondisi ini harus dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha seperti garmen dan baja untuk meningkatkan ekspor.  Jika tidak cepat menangkap peluang, pesaing Indonesia seperti Vietnam akan lebih dahulu merebut kesempatan bagus ini dan mengambil pasar ekspor di Amerika.

Ia menjelaskan, pemerintah Amerika mengecualikan produk baja Indonesia atas kenaikan tarif karena Indonesia dan beberapa negara lainnya masih diposisikan sebagai negara berkembang. Sementara  Vietnam merupakan  negara yang mendapat  tarif spesial karena dulunya bekas jajahan  Amerika.

Kalau  Amerika menaikkan tarif bea masuk  produk asal Tiongkok, harusnya Indonesia senang dan segera ambil kesempatan ini

“Kita mesti cepat ambil kesempatan ini,  jangan hanya ribut beda pendapat di dalam negeri. Nanti diambil duluan oleh negara pesaing   seperti Vietnam,”kata Bambang kepada Majalah Pajak usai memberi pemaparan dalam diskusi  tentang tantangan bisnis di era digital di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (7/9).

Ia memaparkan,  munculnya  perang dagang kedua negara itu bermula  dari janji  Presiden Trump yang ingin menguatkan kembali ekonomi negaranya sebagaimana slogan kampanye yang sempat dilontarkannya  yakni “US Strong Again”. Untuk mewujudkan janjinya,  Trump mengambil sejumlah langkah kontroversial  seperti menutup perbatasan dengan Meksiko dan menaikkan bea masuk untuk produk-produk tertentu dari Tiongkok.

“Besi dari Tiongkok dulu tarifnya hanya 5 persen, tapi sekarang dinaikkan jadi 25 persen. Ini tentu tidak fair, dengan negara-negara Eropa juga begitu. Kalau  Amerika menaikkan tarif bea masuk  produk asal Tiongkok, harusnya Indonesia senang dan segera ambil kesempatan ini,”ujarnya.

Pelajaran dari Tiongkok

Ia mengungkapkan, sebelumnya banyak perusahaan Amerika yang mendirikan pabrik di Tiongkok seperti i-Phone  dan General Electric (GE).  Tiongkok kemudian meniru teknologi yang dimiliki perusahaan-perusahaan terkemuka itu  sehingga bisa membuat produk serupa dengan harga yang lebih bagus dan murah. Langkah ini membuat  perekonomian Tiongkok terus melesat secara signifikan.  Jika pada 1995 pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok masih lebih rendah dari Indonesia, sekarang jumlahnya telah melampaui dan meningkat luar biasa.

“Tiongkok itu plagiator yang berhasil. Ini sebenarnya yang harus dilakukan di Indonesia. Kita tidak perlu malu mencontek. Sampai hari ini kita tidak ada produk kebanggaan. Mobil tidak ada, elektronik hampir tidak ada,”paparnya.

Terkait kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika seperti pembatasan impor dan kenaikan PPh 22 impor atas produk tertentu, ia menilai  sudah  benar dan Kadin mendukung langkah tersebut. Sebagai mitra pemerintah, imbuhnya, Kadin berdiri obyektif dan tidak mengeluarkan pernyataan keliru yang justru berdampak buru dan  menimbulkan kepanikan di  masyarakat.

“Kondisi  sekarang ini tidak akan seperti krisis 1998 karena situasinya sangat berbeda. Salah satunya, Presiden Jokowi  benar-benar pemimpin yang berfikir lebih besar untuk negaranya dibandingkan hal lain. Kita percaya itu,”tegasnya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News2 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News2 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News3 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News10 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News11 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending