Connect with us

Topic

Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Ruruh Handayani

Published

on

Penurunan tarif pajak dan pembinaan UMKM bertujuan agar sektor itu mampu menjadi penggerak ekonomi nasional sekaligus tulang punggung perekonomian nasional.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 yakni PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu akhirnya resmi diberlakukan 1 Juli lalu. Namun, rupanya ada syarat yang mengiringi penurunan tarif PPh final menjadi 0,5 persen itu.

Salah satunya yakni pengenaan jangka waktu (sunset clause) tertentu bagi Wajib Pajak (WP) yang menggunakan tarif ini. Artinya, setelah batas waktu itu, WP mau tidak mau harus melakukan pembukuan dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai rezim umum.

Tentu, demi rasa keadilan, batas waktu yang dikenakan berbeda-beda tergantung dari jenis WP. Bagi WP Badan berbentuk perusahaan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun; WP Badan berupa koperasi, persekutuan komanditer, atau firma boleh memakai tarif ini selama empat tahun; sedangkan WP orang pribadi mendapat jatah selama tujuh tahun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, tidak ada referensi atau kajian khusus mengapa batas waktu yang ditetapkan terdiri dari tiga, empat, dan tujuh tahun. Angka-angka itu muncul berdasarkan beberapa simulasi yang dipresentasikan dari pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi Rancangan PP kala itu. Pihak-pihak dimaksud, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Kebijakan Fiskal, DJP, serta Asosiasi UMKM.

“Simulasinya adalah kami bagi jenis WP-nya, (WP) badan berupa PT, itu yang seharusnya sekarang pun harusnya enggak boleh. Tapi oke, pemerintah masih berbaik hati, karena PP 46 dulu, kan, (aturannya) masih (PPh) final, boleh tidak pembukuan. Tentu diberikan partisi tiga tahun. Yang tiga lagi (yakni) CV, koperasi, dan firma oke lebih panjang sedikit (4 tahun), ” papar Hestu pada Majalah Pajak akhir Juli lalu.

Sementara untuk WP orang pribadi, Hestu mengatakan bahwa tujuh tahun adalah waktu yang cukup optimal untuk pelaku UMKM mengembangkan usahanya sekaligus belajar menerapkan pembukuan. “Jadi angka itu ya dari simulasi-simulasi saja, basisnya seperti itu,” tambahnya.

Ini langkah yang memang harus kami ambil, untuk mendidik UKM kita ke depannya menjadi lebih baik.

Dampingi UMKM

Hestu menyebut, walaupun di PP 23 detail aturannya sudah mencakup penjelasan, aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tetap akan dikeluarkan. Secara khusus, PMK yang diperkirakan akan keluar di bulan Agustus ini akan menjelaskan mengenai pergantian Surat Keterangan Bebas (SKB) menjadi Surat Keterangan.

SKB diberlakukan pada rezim PP 46, yaitu WP harus bolak-balik ke KPP meminta SKB setiap ingin bertransaksi. Sedangkan di aturan PMK yang baru ini, nantinya WP hanya diberikan surat keterangan yang berlaku setahun sekali atau mungkin seterusnya. Selain memudahkan WP dan fiskus, surat keterangan ini diharapkan dapat memangkas proses administrasi yang rumit.

Selain kemudahan dan pemangkasan tarif, Hestu memastikan bahwa DJP akan terus mendampingi para pelaku UMKM hingga kelak dapat menjalani bisnisnya secara mandiri, dan melakukan tata kelola pembukuan dengan baik.

“Mengapa pembukuan? Pembukuan itu, kan, dasarnya accounting. Accounting itu mendidik orang yang berbisnis itu ada pemisahan antara penggunaan pribadi, aset pribadi, dengan kepentingan bisnis. Dengan pemisahan seperti itu, maka mereka akan bisa menjalankan bisnisnya lebih sehat, peluang potensi untuk berkembangnya lebih baik daripada yang tidak ada pemisahan. Jadi, memang ini langkah yang memang harus kami ambil, untuk mendidik UKM kita ke depannya menjadi lebih baik.”

Tak sekadar omong, DJP telah memiliki beberapa acuan pendampingan UMKM yang terangkum dalam program Business Development Service (BDS). Program ini mengedepankan end to end approach, yaitu para UMKM di daerah-daerah mendapat pendampingan dan dipertemukan langsung dengan pihak-pihak yang dapat membantu keberlangsungan dan perkembangan usaha mereka, seperti perbankan, market place, hingga motivator.

“Kami enggak langsung menyosialisasikan pajak atau menyuruh mereka membayar pajak, tapi komunitas itu kami dekati, kami sering pertemukan dengan pihak-pihak yang bisa mendukung mereka. Mereka kami buat nyaman, terbantu untuk urus perkembangan bisnisnya, untuk melakukan aktivitas bisnisnya, baru kami masuk pajaknya,” ucap Hestu.

Sebetulnya, program itu sudah dimulai sedari empat tahun lalu, tapi memang baru beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) saja yang tercatat melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan UMKM. Ini dapat dipahami, sebab keberadaan UMKM memang baru terkonsentrasi di beberapa daerah saja, di antaranya Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

Untuk itu, meluncurnya Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 13 tanggal 9 Juli lalu tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BDS, seolah memberi titah pada setiap KPP agar memetakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di masing-masing area kerja. Menurut SE itu, KPP diberikan keleluasaan untuk merancang kegiatan pemberdayaan dan pendampingan, termasuk bekerja sama dengan instansi, perbankan, atau pihak lain yang terkait.

Hestu pun menambahkan, selain DJP, institusi lain seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan perusahaan BUMN kompak melaksanakan kegiatan serupa, dan tak jarang bersinergi dengan DJP.

“BUMN itu punya rumah kreatif. Ketika BUMN itu mengumpulkan, membina UKM-nya, kami juga masuk untuk memberikan kesadaran pajak. Kami sosialisasi di KPP juga banyak, dan kami juga akan lakukan kampanye semacam ini. Sudah banyak yang jalan, di Sumatera itu mereka (KPP) sudah door to door kepada para UMKM. Enggak apa-apa itu, kan, kreativitas masing-masing, enggak ada masalah.”

Turun dulu, naik kemudian

Penurunan tarif 0,5 persen boleh jadi akan berdampak pada penerimaan pajak hingga akhir tahun ini. Pasalnya, jika jumlah setoran pajak dari 1,5 juta pelaku UMKM hingga akhir tahun lalu sebesar Rp 5,8 triliun, maka setelah dipangkas 0,5 persen, potensi pajak yang hilang hingga Desember mendatang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, Hestu menyatakan, dampak positif kebijakan ini memang baru akan terasa di periode jangka menengah panjang, baik dari sisi basis data maupun pembayaran pajaknya.

Jika menilik ke masa diluncurkannya PP 46 di tahun 2013 lalu, penerimaan pajak dari UMKM memang terus merangkak naik dari tahun ke tahunnya. Ini sebagai pembuktian bahwa pelaku UMKM juga mau berpartisipasi dalam pembangunan negara.

“PP 46 itu dulu banyak yang menyangsikan, ‘apakah itu efektif?’ Kami punya data, pembayarannya naik terus, sampai 1,5 juta (pelaku UKM) di tahun 2017. Artinya apa? UKM itu mau, kok, bayar pajak,” ujarnya.

Hestu menilai, jumlah pembayar pajak dari sektor UMKM masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang mencapai 59 juta pelaku. Untuk itu, penurunan tarif ini diharapkan akan merangkul lebih banyak lagi pelaku UMKM yang sadar pajak.

“Dengan penurunan tarif ini kami ringankan beban pajak mereka, dan yang belum bayar, kami ajak untuk mulai bayar. Jadi, ini kita bicara keterlibatan pengusaha walaupun sekecil apa pun untuk ikut membiayai negara ini. Kami juga sampaikan kemudahan-kemudahan di sini, ngitung pajaknya mudah sekali, tinggal omzet sebulan berapa, catat. Mereka juga enggak ditinggalkan oleh pemerintah, enggak dibiarkan sendiri, banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk membantu mereka,” pungkasnya.—Ruruh Handayani/Foto: Dok. P2 Humas DJP

Topic

Menjawab Teka Teki Perpajakan

Novi Hifani

Published

on

Riset dipercaya mampu menjawab teta teki perpajakan dan membantu Direktorat Jenderal Pajak menentukan fokus dan strategi. Kantor wilayah pajak akan berperan penting.

 

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam mengemukakan, riset akan membawa pajak lebih fokus dalam pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang. Hasil riset pula yang dapat mengungkap berbagai pertanyaan yang belum terjawab selama ini terkait target pajak yang tidak pernah tercapai sejak sunset policy tahun 2008. Permasalahan sesungguhnya terkait hal itu belum diketahui pasti, apakah karena target yang terlalu tinggi atau memang kapasitas kelembagaan DJP yang belum memadai.

“Riset akan menjawab semua yang selama ini jadi teka teki. Dari situ dapat ditentukan fokus dan strategi DJP. Jadi, riset memegang kunci dalam persoalan tata kelola,” kata Darussalam kepada Majalah Pajak di Gedung Menara DDTC, kawasan boulevard Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (13/2).

Darussalam juga menyambut baik pelibatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penguatan fungsi riset pajak dari segi dukungan big data. Di era digital saat ini, urainya, penguasaan big data berperan penting dalam membantu sektor perpajakan memetakan permasalahan yang ada dan melihat tren di masa depan.

Ia berpandangan, siapa pun yang menguasai big data maka idealnya dia yang akan menjadi penguasa dan pemenang di bidangnya. Pengelolaan big data nantinya menghasilkan output yang mengarahkan DJP dalam merancang strategi kebijakan.

“Saya yakin big data dapat menjawab berbagai persoalan yang selama ini belum terjawab menjadi terang-benderang,” paparnya.

Riset akan menjawab semua yang selama ini jadi teka teki. Dari situ dapat ditentukan fokus dan strategi DJP.

ATPETSI, urainya, memiliki banyak ahli riset yang menjadi bagian dari tax center di kampus-kampus seluruh Indonesia. Jika kegiatan penelitian dilakukan secara bersama di setiap kanwil pajak sesuai karakteristik dan potensi ekonomi daerah, imbuhnya, ini akan menjadi gerakan yang luar biasa untuk kepentingan optimalisasi penerimaan pajak.

“Koordinasinya bisa dilakukan di setiap kanwil. Ayo mulai riset pajak ini melalui pendekatan ke kampus-kampus yang sebagian besar sudah ada tax center. Ini sekaligus memberdayakan tax center juga,” jelasnya.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Tahun riset pajak

Darussalam juga mengungkapkan DJP dapat menggerakkan seluruh kantor wilayah untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah dan menetapkan 2019 sebagai Tahun Riset Pajak.

“Sebelumnya DJP pernah membuat momentum tema-tema pajak seperti Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan Tahun Pengampunan Pajak. Saya berharap tahun ini sebagai Tahun Riset Pajak. Jadi, gaungnya nasional,” kata Darussalam.

ATPETSI mendukung sepenuhnya dan siap bergerak ke kampus-kampus yang sudah memiliki tax center untuk berkolaborasi dengan kanwil pajak. Menurutnya, selama ini pihak kampus sudah kerap menjalin kerja sama dengan kanwil pajak di berbagai kesempatan dan kegiatan riset bukan suatu hal yang baru bagi lingkungan kampus. Melalui gerakan nasional ini, ia mengajak untuk membangunkan lagi dan lebih fokus pada pentingnya riset.

Continue Reading

Topic

Menjalin Lingkungan Riset Perpajakan

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Ilustrasi

Kebijakan yang tepat sasaran memerlukan riset mendalam. Tapi sebelum riset berakar menjadi budaya, sebuah lingkungan riset—yang memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi—harus terbangun.

 

Jika melihat jejak digital tentang riset untuk kebijakan publik selama beberapa tahun belakangan ini, hampir setiap kementerian/lembaga, dunia akademis atau elemen masyarakat lainnya menyerukan pentingnya membuat kebijakan berbasis riset atau penelitian. Barangkali lantas timbul pertanyaan, apakah selama ini kebijakan yang diambil pemerintah belum berdasarkan riset atau data yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat? Tentu saja negeri ini terus berbenah.

Sejak tumbangnya Orde Baru dan bangkitnya era Reformasi yang mengusung napas demokrasi dan transparansi di negeri ini, produk kebijakan yang dihasilkan pun semakin baik. Diakui atau tidak, pada Orde Baru, kebijakan lebih banyak dihasilkan oleh keputusan politik atau teknokrat yang diambil berdasarkan kepentingan kelompok atau bahkan individu, bukan kepentingan masyarakat yang notabene paling terdampak oleh produk kebijakan itu. Sementara produk-produk kebijakan yang ada saat ini tak semuanya baru. Atau kalau pun produk baru, dibuat dengan metode dan cara lama sehingga perlu dievaluasi kembali agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Menjelang akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan pun menyerukan pentingnya jajaran Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan berdasarkan riset. Pada pembukaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang November 2018 lalu, Menteri Keuangan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, agar keuangan negara menjadi instrumen yang efektif, berhasil, berdaya guna, dan bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya, salah satu caranya adalah dengan terus-menerus melakukan perbaikan kebijakan berdasarkan penelitian berdasarkan bukti (evidence based).

Sri Mulyani meyakini, penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya.

Direktorat jenderal Pajak (DJP), sebagai unit vertikal Kementerian Keuangan pun mencoba menerjemahkan imbauan itu sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengakui, penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Riset yang mendalam dibutuhkan untuk perbaikan bidang perpajakan. Sementara riset yang dangkal justru dapat berujung pada perubahan atau kebijakan yang kurang efektif atau bahkan berdampak buruk. Robert menyebut perlunya membangun lingkungan penelitian (environment research) yang baik, dan ini memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi.

Penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya

Siap bekerja sama

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Muhammad Dimyati menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan DJP. Pihaknya bahkan telah menyiapkan peta jalan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017–2045. Di dalamnya terdapat sepuluh bidang fokus yang dapat dijadikan pedoman bagi para peneliti, termasuk substansi pajak dan ekonomi pajak yang masuk dalam bidang Sosial Humaniora (Soshum). Peta jalan itu dibentuk karena menurut Dimyati masih ada kesenjangan antara penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan institusi. Banyak peneliti yang melakukan riset tidak berdasarkan kebutuhan institusi atau tidak sesuai dengan masalah kekinian. Hasil riset sering hanya untuk memenuhi kebutuhan si peneliti, misalnya untuk syarat kelulusan mahasiswa atau promosi seorang dosen dan profesi lainnya. Faktor lainnya juga disebabkan karena tidak adanya panduan yang kuat sebagai pedoman si peneliti.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Sejalan dengan Kemenristek Dikti, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI), Haula Rosdiana mengatakan, perguruan tinggi, sebagai mata dan telinga rakyat, siap bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan penelitian perpajakan. Dengan keunggulan metodologinya, perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam merumuskan setiap kebijakan perpajakan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam siap menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan. ATPETSI memiliki banyak ahli riset yang menjadi bagian dari tax center di kampus-kampus seluruh Indonesia. Ia optimistis, riset akan membawa pajak lebih fokus dalam pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang. Hasil riset pula yang dapat mengungkap berbagai pertanyaan yang belum terjawab selama ini terkait target pajak yang tidak pernah tercapai sejak sunset policy tahun 2008. Darussalam menegaskan, ATPETSI mendukung sepenuhnya dan siap bergerak ke kampus-kampus yang sudah memiliki tax center untuk berkolaborasi dengan institusi pajak.

Dukungan juga datang dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI). Lembaga riset ini siap bersinergi dengan DJP, salah satunya dengan teknologi big data analytics. Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI Yan Rianto mengemukakan, dukungan big data akan meningkatkan efisiensi proses internal terkait akurasi dari analisis yang dilakukan petugas pajak. Melalui big data, prediksi dan analisis data bisa dilakukan secara komprehensif untuk menggali potensi pajak yang baru. Dengan cara itu, pembuat kebijakan dapat mengantisipasi regulasi yang perlu dikeluarkan terhadap sektor yang baru tumbuh seperti ekonomi digital.

Continue Reading

Topic

Bukan Era Memaksakan Pesan

Novi Hifani

Published

on

Besarnya jumlah pemilik akun media sosial menunjukkan ruang komunikasi ini telah menjadi pilihan favorit masyarakat dalam menyampaikan pesan.

Pemanfaatan media sosial (medsos) sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi di era digital tak terelakkan lagi. Besarnya pengguna internet khususnya medsos menjadi salah satu pendorong bagi banyak kalangan di masyarakat baik individu maupun institusi yang memilih medsos dalam berkomunikasi atau sosialisasi program.

Pegiat medsos yang juga berprofesi sebagai praktisi humas di salah satu perusahaan konsultan humas terkemuka, Wicaksono mengungkapkan tentang hasil survei terkini mengenai jumlah pemilik akun medsos di Indonesia yang mencapai lebih dari seratus juta orang atau hampir separuh dari total populasi penduduk.

“Kita sama-sama mengetahui, medsos adalah salah satu media komunikasi yang populer tidak hanya di Indonesia tapi dunia,” jelas pemilik akun @Ndorokakung ini kepada Majalah Pajak usai menjadi moderator dalam diskusi tentang “Property Outlook” di Jakarta, Kamis (24/1).

Dari data jumlah pemilik akun medsos yang terbilang sangat besar, urainya, hal ini menunjukkan bahwa medsos merupakan ruang komunikasi yang sangat besar bagi berbagai kalangan baik individu, organisasi sosial kemasyarakatan, perusahaan, maupun institusi pemerintahan.

“Dalam komunikasi di medsos itu mereka saling berbagi pendapat dan gagasan, termasuk juga melakukan transaksi apa pun,” ujarnya.

Kalau kantor pajak punya medsos, pengelolanya harus paham seperti apa informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, ini bukan eranya lagi komunikator memaksakan pesannya.

Pesan harus relevan

Ia memaparkan, salah satu fungsi komunikasi secara umum termasuk juga di medsos adalah bagaimana membuat suatu pesan sampai kepada pihak yang diajak berkomunikasi. Oleh sebab itu jika ingin berinteraksi di medsos, maka penggunanya harus memahami dulu siapa targetnya seperti kelompok demografi usianya atau jenis kelaminnya. Dengan memahami targetnya, maka setiap pesan atau informasi yang disampaikan harus dikemas sedemikian rupa agar sesuai dengan karakter penerima pesan.

“Kalau targetnya dari kelompok milenial berarti kemasan pesan harus disesuaikan dengan karakteristik kelompok itu. Pahami hal-hal yang mereka sukai sehingga pesan itu dapat diterima dan menjadi sesuatu yang efektif,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya setiap pihak yang berkomunikasi di medsos untuk memiliki strategi tertentu. Strategi itu mencakup tentang tujuan berkomunikasi, bagaimana memproduksi konten, perencanaan waktu untuk mengubah konten, dan menyusun konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau kantor pajak punya medsos, pengelolanya harus paham seperti apa informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, ini bukan eranya lagi komunikator memaksakan pesannya, tapi justru terbalik,” tuturnya. Dengan cara memberikan informasi yang tetap relevan, pembaca menjadi selalu membutuhkan dan menunggu informasi dari pemberi pesan.

Kalau yang terjadi sebaliknya, konten yang ditampilkan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka akun medsos itu lama kelamaan akan ditinggalkan. “Jadi, perlu strategi untuk merancang supaya konten-konten pajak itu relevan, informatif, dan bermanfaat,” paparnya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News2 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News3 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News3 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News6 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News10 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News10 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News10 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News11 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending