Connect with us

Topic

Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Ruruh Handayani

Published

on

Penurunan tarif pajak dan pembinaan UMKM bertujuan agar sektor itu mampu menjadi penggerak ekonomi nasional sekaligus tulang punggung perekonomian nasional.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 yakni PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu akhirnya resmi diberlakukan 1 Juli lalu. Namun, rupanya ada syarat yang mengiringi penurunan tarif PPh final menjadi 0,5 persen itu.

Salah satunya yakni pengenaan jangka waktu (sunset clause) tertentu bagi Wajib Pajak (WP) yang menggunakan tarif ini. Artinya, setelah batas waktu itu, WP mau tidak mau harus melakukan pembukuan dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai rezim umum.

Tentu, demi rasa keadilan, batas waktu yang dikenakan berbeda-beda tergantung dari jenis WP. Bagi WP Badan berbentuk perusahaan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun; WP Badan berupa koperasi, persekutuan komanditer, atau firma boleh memakai tarif ini selama empat tahun; sedangkan WP orang pribadi mendapat jatah selama tujuh tahun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, tidak ada referensi atau kajian khusus mengapa batas waktu yang ditetapkan terdiri dari tiga, empat, dan tujuh tahun. Angka-angka itu muncul berdasarkan beberapa simulasi yang dipresentasikan dari pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi Rancangan PP kala itu. Pihak-pihak dimaksud, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Kebijakan Fiskal, DJP, serta Asosiasi UMKM.

“Simulasinya adalah kami bagi jenis WP-nya, (WP) badan berupa PT, itu yang seharusnya sekarang pun harusnya enggak boleh. Tapi oke, pemerintah masih berbaik hati, karena PP 46 dulu, kan, (aturannya) masih (PPh) final, boleh tidak pembukuan. Tentu diberikan partisi tiga tahun. Yang tiga lagi (yakni) CV, koperasi, dan firma oke lebih panjang sedikit (4 tahun), ” papar Hestu pada Majalah Pajak akhir Juli lalu.

Sementara untuk WP orang pribadi, Hestu mengatakan bahwa tujuh tahun adalah waktu yang cukup optimal untuk pelaku UMKM mengembangkan usahanya sekaligus belajar menerapkan pembukuan. “Jadi angka itu ya dari simulasi-simulasi saja, basisnya seperti itu,” tambahnya.

Ini langkah yang memang harus kami ambil, untuk mendidik UKM kita ke depannya menjadi lebih baik.

Dampingi UMKM

Hestu menyebut, walaupun di PP 23 detail aturannya sudah mencakup penjelasan, aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tetap akan dikeluarkan. Secara khusus, PMK yang diperkirakan akan keluar di bulan Agustus ini akan menjelaskan mengenai pergantian Surat Keterangan Bebas (SKB) menjadi Surat Keterangan.

SKB diberlakukan pada rezim PP 46, yaitu WP harus bolak-balik ke KPP meminta SKB setiap ingin bertransaksi. Sedangkan di aturan PMK yang baru ini, nantinya WP hanya diberikan surat keterangan yang berlaku setahun sekali atau mungkin seterusnya. Selain memudahkan WP dan fiskus, surat keterangan ini diharapkan dapat memangkas proses administrasi yang rumit.

Selain kemudahan dan pemangkasan tarif, Hestu memastikan bahwa DJP akan terus mendampingi para pelaku UMKM hingga kelak dapat menjalani bisnisnya secara mandiri, dan melakukan tata kelola pembukuan dengan baik.

“Mengapa pembukuan? Pembukuan itu, kan, dasarnya accounting. Accounting itu mendidik orang yang berbisnis itu ada pemisahan antara penggunaan pribadi, aset pribadi, dengan kepentingan bisnis. Dengan pemisahan seperti itu, maka mereka akan bisa menjalankan bisnisnya lebih sehat, peluang potensi untuk berkembangnya lebih baik daripada yang tidak ada pemisahan. Jadi, memang ini langkah yang memang harus kami ambil, untuk mendidik UKM kita ke depannya menjadi lebih baik.”

Tak sekadar omong, DJP telah memiliki beberapa acuan pendampingan UMKM yang terangkum dalam program Business Development Service (BDS). Program ini mengedepankan end to end approach, yaitu para UMKM di daerah-daerah mendapat pendampingan dan dipertemukan langsung dengan pihak-pihak yang dapat membantu keberlangsungan dan perkembangan usaha mereka, seperti perbankan, market place, hingga motivator.

“Kami enggak langsung menyosialisasikan pajak atau menyuruh mereka membayar pajak, tapi komunitas itu kami dekati, kami sering pertemukan dengan pihak-pihak yang bisa mendukung mereka. Mereka kami buat nyaman, terbantu untuk urus perkembangan bisnisnya, untuk melakukan aktivitas bisnisnya, baru kami masuk pajaknya,” ucap Hestu.

Sebetulnya, program itu sudah dimulai sedari empat tahun lalu, tapi memang baru beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) saja yang tercatat melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan UMKM. Ini dapat dipahami, sebab keberadaan UMKM memang baru terkonsentrasi di beberapa daerah saja, di antaranya Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

Untuk itu, meluncurnya Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 13 tanggal 9 Juli lalu tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BDS, seolah memberi titah pada setiap KPP agar memetakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di masing-masing area kerja. Menurut SE itu, KPP diberikan keleluasaan untuk merancang kegiatan pemberdayaan dan pendampingan, termasuk bekerja sama dengan instansi, perbankan, atau pihak lain yang terkait.

Hestu pun menambahkan, selain DJP, institusi lain seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan perusahaan BUMN kompak melaksanakan kegiatan serupa, dan tak jarang bersinergi dengan DJP.

“BUMN itu punya rumah kreatif. Ketika BUMN itu mengumpulkan, membina UKM-nya, kami juga masuk untuk memberikan kesadaran pajak. Kami sosialisasi di KPP juga banyak, dan kami juga akan lakukan kampanye semacam ini. Sudah banyak yang jalan, di Sumatera itu mereka (KPP) sudah door to door kepada para UMKM. Enggak apa-apa itu, kan, kreativitas masing-masing, enggak ada masalah.”

Turun dulu, naik kemudian

Penurunan tarif 0,5 persen boleh jadi akan berdampak pada penerimaan pajak hingga akhir tahun ini. Pasalnya, jika jumlah setoran pajak dari 1,5 juta pelaku UMKM hingga akhir tahun lalu sebesar Rp 5,8 triliun, maka setelah dipangkas 0,5 persen, potensi pajak yang hilang hingga Desember mendatang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, Hestu menyatakan, dampak positif kebijakan ini memang baru akan terasa di periode jangka menengah panjang, baik dari sisi basis data maupun pembayaran pajaknya.

Jika menilik ke masa diluncurkannya PP 46 di tahun 2013 lalu, penerimaan pajak dari UMKM memang terus merangkak naik dari tahun ke tahunnya. Ini sebagai pembuktian bahwa pelaku UMKM juga mau berpartisipasi dalam pembangunan negara.

“PP 46 itu dulu banyak yang menyangsikan, ‘apakah itu efektif?’ Kami punya data, pembayarannya naik terus, sampai 1,5 juta (pelaku UKM) di tahun 2017. Artinya apa? UKM itu mau, kok, bayar pajak,” ujarnya.

Hestu menilai, jumlah pembayar pajak dari sektor UMKM masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang mencapai 59 juta pelaku. Untuk itu, penurunan tarif ini diharapkan akan merangkul lebih banyak lagi pelaku UMKM yang sadar pajak.

“Dengan penurunan tarif ini kami ringankan beban pajak mereka, dan yang belum bayar, kami ajak untuk mulai bayar. Jadi, ini kita bicara keterlibatan pengusaha walaupun sekecil apa pun untuk ikut membiayai negara ini. Kami juga sampaikan kemudahan-kemudahan di sini, ngitung pajaknya mudah sekali, tinggal omzet sebulan berapa, catat. Mereka juga enggak ditinggalkan oleh pemerintah, enggak dibiarkan sendiri, banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk membantu mereka,” pungkasnya.—Ruruh Handayani/Foto: Dok. P2 Humas DJP

Topic

Perkokoh Integritas, Capai Target Penerimaan

Aprilia Hariani K

Published

on

Pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018, ada 31 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) tingkat kementerian dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sebelumnya, serangkaian penilaian telah dilakukan oleh bagian Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenpan RB, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur KITSDA Harry Gumelar, mengungkapkan predikat ZI-WBK adalah sarana atau ukuran yang mencerminkan tata kelola kantor yang baik dalam melayani, yaitu pelayanan harus bersifat transparan dan menerapkan aturan yang ada.

“Integritas dalam melayani Wajib Pajak yang utama. Maka predikat ZI-WBK hanya menjadi penanda atau mempertegas,” kata Harry melalui pesan elektronik, Jumat (4/1).

Di tubuh DJP, sesungguhnya pengawasan kepegawaian telah dilakukan. Harry menyebut, salah satu sistem untuk menjaga integritas para pegawai melalui aplikasi bernama SIKKA (Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva). Sistem ini berfungsi sebagai sarana pengawasan yang dapat dilakukan oleh seluruh pegawai pajak di Indonesia.

“Pegawai bisa mengadu modus apa pun. Surat tertulis ke Dirjen, Direktur, dan antar pegawai. Pengaduan bisa seperti dugaan korupsi, selingkuh, dan lainnya,” jelas Harry.

Kendati demikian, KITSDA juga melakukan serangkaian investigasi terhadap seluruh pengaduan yang masuk. “KITSDA mengumpulkan informasi. Bukti semakin kuat, baru kita tindak,” jelasnya.

Harry berharap dengan integritas yang dijunjung oleh pegawai akan membentuk persepsi positif dari masyarakat Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

“Semoga upaya memperkuat integritas dapat melahirkan persepsi dan kepercayaan WP sehingga kepatuhan akan baik, penerimaan pajak sesuai target,” harap Harry.

“Semoga upaya memperkuat integritas dapat melahirkan persepsi dan kepercayaan WP sehingga kepatuhan akan baik, penerimaan pajak sesuai target.”

Realisasi penerimaan

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal, menuturkan realisasi penerimaan pajak Rp 1.315 triliun dari target Rp 1.424 triliun atau realisasi 92,41 persen. “Data sementara per 2 Januari 2019 itu,” jelas Yon saat dikonfirmasi, Kamis (3/1).

Semarang tengah dua, KPP Madya malang, KPP Pratama Bangkinang, dan KPP Pratama Muara Bungo.]penerimaan pajak target 100 persen diraih karena kerja tim yang andal, sistem manajerial yang konsisten, dan berbagai kegiatan amal.

“Kami rutin seminggu sekali bedah WP, eksekusi, undang WP dengan aturan yang berlaku. Tidak lupa kita mengetuk pintu langit dengan kegiatan amal yang dihimpun dari kantong masing-masing pegawai,” kata Iwan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Hestu Yoga Saksama, mengapresiasi pencapaian itu. Ia berharap pencapaian target di 2018 bukan puncak dari segalanya, melainkan suatu pemantik semangat untuk pencapaian di tahun berikutnya.

“Saya melihat mereka adalah KPP yang memahami target yang dibebankan, membuat strategi yang efektif, dan bekerja keras menjalankan strategi tersebut,” kata Hestu.

Tahun 2019, integritas dan pelayanan tetap menjadi fokus utama DJP. Di antaranya, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak UMKM 0,5 persen, dan pelaksanaan business development services (BDS) UMKM di setiap KPP.

Continue Reading

Topic

Tiga Fokus untuk Target 2019

Ruruh Handayani

Published

on

Selain perbaikan administrasi, fokus DJP ke depan untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan maksimal, penegakan hukum, dan pengawasan Wajib Pajak.

Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2019 menjadi Rp 1.577,6 triliun. Target ini tumbuh 16,8 persen dari outlook penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.350,9 triliun. Atau dengan kata lain, kontribusi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat, yakni 72,9 persen dari total pendapatan negara.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menganggap, target yang diberikan tahun ini lebih realistis dibandingkan tahun lalu. Dan untuk menggapai target itu, Robert menyebut di tahun ini DJP akan fokus pada pelayanan, penegakan hukum, dan pengawasan Wajib Pajak.

Dari segi pelayanan, terus berupaya melakukan penyederhanaan dan perluasan layanan pajak, misalnya saja melalui mobile tax unit. Selain itu, DJP juga akan memperluas layanan e-Filing, menyederhanakan proses restitusi, dan memperluas layanan business development services (BDS) untuk UMKM.

Di sisi penegakan hukum, DJP akan melakukan penegakan hukum yang lebih berkeadilan serta peningkatan kualitas hukum melalui perbaikan tata kelola dan kontrol kualitas. Sementara di aspek pengawasan Wajib Pajak, DJP akan melakukan pengawasan berbasis risiko (compliance risk management); penguatan basis data perpajakan melalui AEoI, data keuangan, data pihak ketiga, dan data pasca-TA; serta program kerja gabungan antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perbaikan administrasi

Perbaikan sistem administrasi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan rasio pajak (tax ratio) yang kini terus diupayakan pemerintah. Menurut Robert, rasio pajak tidak akan meningkat jika pemerintah hanya menurunkan tarif yang tidak diikuti dengan perbaikan administrasi. Ia memaparkan, rasio pajak sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemungutan pajak yang diperoleh dengan menghitung besaran penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, penurunan tarif dan upaya perbaikan sistem administrasi sudah dilakukan DJP.

Robert mencontohkan, beberapa penurunan tarif yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 30 persen menjadi 25 persen dan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Pemerintah juga telah menjalankan program Amnesti Pajak di tahun 2016 yang diikuti dengan perbaikan administrasi dan ketersediaan data. Bagi Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan hartanya, mereka bisa mendapatkan pengampunan melalui program itu dengan membayar tarif tebusan yang rendah.

Menurut Robert, upaya lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasio pajak adalah melalui pengawasan pemeriksaan terhadap WP yang belum membayar pajak. Namun, ia mengakui upaya ini baru bisa dipetik hasilnya dalam jangka panjang.

Saat ini rasio pajak berada di kisaran sepuluh persen dari PDB. Tahun 2019 pemerintah menargetkan rasio pajak bisa mencapai 12,22 persen yang didukung oleh peningkatan kepatuhan seiring perbaikan kinerja pegawai pajak dan sistem administrasi.

“Kalau ada yang mencoba melakukannya (korupsi) itu sangat sulit, bahkan gampang terdeteksi.

Institusi antikorupsi

Dari waktu ke waktu, DJP juga terus memperkuat sisi kelembagaan melalui reformasi perpajakan, yang berfokus pada lima pilar, yakni proses bisnis, teknologi informasi, regulasi, organisasi, dan sumber daya manusia (SDM).

Robert berharap DJP akan menjadi suatu institusi modern yang transparan seutuhnya dan kebal terhadap praktek korupsi dan pungutan liar.

“Itu yang menjadi challenge kami di tahun-tahun ini. Membangun suatu budaya (antikorupsi), tapi bukan hanya budaya, on top of that, membangun suatu sistem yang betul-betul andal sehingga kalau ada yang mencoba melakukannya (korupsi) itu sangat sulit, bahkan gampang terdeteksi,” terang Robert pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Lingkungan DJP, awal Desember lalu.

DJP juga telah merumuskan desain proses bisnis atau tata kelola kerja mulai dari pelayanan, pembayaran, pelaporan, data masuk, analisis, dan intelijen bisnis, seiring dengan pembangunan core tax yang akan digunakan oleh DJP 2–3 tahun mendatang.

“Salah satu yang kami address khususnya yang terkait dengan antikorupsi adalah sensitivitas di dalam pelaksanaan tugas, pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan. Semua pelaksanaan tugas itu harus terekam di dalam sistem, sehingga transparan. Dan mudah-mudahan tahun 2019 kita berhasil menunjuk pemenang yang akan membangun core tax, yang sudah diyakini bisa memperbaiki 21 proses bisnis DJP secara andal, sehingga semua kerja kita lebih akurat, terekam, dan hampir seluruhnya nonmanual.”

Continue Reading

Topic

Dakwah Gaul Relawan Pajak

Aprilia Hariani K

Published

on

Tak sebatas membantu petugas pajak saat musim penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tiba, relawan pajak juga mendakwahkan informasi perpajakan di akun Instagram (IG). Mereka yang berasal dari tax center berbagai kampus itu mampu mengedukasi Wajib Pajak (WP) dan sejawatnya dengan gaya bahasa dinamis. Hal itu diungkapkan Kepala Subdit Pengembangan Penyuluhan Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) Iis Isnawati, pada Kamis sore (20/12).

“Awalnya, melalui tax center mereka diseleksi untuk membantu WP mengisi SPT. Sekarang secara suka rela di IG, mereka meng-upload informasi perpajakan dan mampu menjawab pertanyaan temannya tentang pajak secara baik,” ujar Iis.

Menariknya, relawan mampu menyampaikan peraturan perpajakan dengan gaya bahasa yang lebih ringan. “Mereka (relawan pajak) mampu mengedukasi WP, teman sekelas, teman sepermainannya karena lebih memiliki bahasa yang gaul, milenial,” kata Iis.

Relawan pajak bernama Sechan Bawazier, misalnya, mengunggah foto diri sendiri dengan memakai jaket almamater dengan keterangan foto: ”Pengabdian, salah satu tanda cinta tanah air. Jangan lupa bayar pajak, dong. #relawanpajak.”

Ada pula Akbar Syaiful, yang membagikan foto kegiatan relawan di KPP Pratama Cengkareng Jakarta Barat. Di kolom komentar, akun IG @anw_pecirotan menuliskan, “Mi ayam gw nggak dipotong penjualan pajak, kan?” Akbar membalas, “penjualnya yang bayar pajak.”

Seleksi dan pelatihan

Relawan pajak, merupakan mahasiswa yang lolos seleksi dan pelatihan. Seleksi dilakukan oleh dosen pembina tax center. Pelatihan dilakukan selama tiga bulan. Relawan pajak wajib mendapat edukasi soal perpajakan, Ilmu komunikasi, dan prinsip kerelawanan. “Kita tekankan soft skill-nya. Bagaimana kami tanamkan jiwa seorang relawan yang bekerja dari hati, melayani dari hati,” katanya.

Tax center didirikan di kampus-kampus berdasarkan MoU perguruan tinggi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setempat. Hingga 2018 jumlah relawan pajak telah mencapai 1.111 yang berasal dari berbagai tax center. Di antaranya, tax center Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Institut Pertanian Bogor, Institut STIAMI Bekasi, PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Matana, Universitas Trisakti, Universitas Bina Nusantara, Universitas Tarumanegara, Universitas Mercu Buana, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bunda Mulia, Universitas Brawijaya, Universitas Krida Wacana.

Di tahun 2018 ini, Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru saja melantik 60 relawan pajak dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pembangunan Nasional (UNY), dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW).

“Bulan ini (Desember) baru pembekalan. Januari atau Februari setelah mahasiswa masuk (perkuliahan), kami akan lakukan bimbingan teknis,” ujar Sanityas Jukti Prawatyani, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY.

Pembekalan materi perpajakan dikemas secara menarik dengan berbagai permainan. “Relawan pajak ini sebagai duta yang diharapkan berperan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak,” harap Sanityas.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News5 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News5 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News5 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News6 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News6 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News7 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News8 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News12 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending