Dengan Making Indonesia 4.0, pemerintah bersinergi membangun industri prioritas untuk menunjang kemandirian bangsa. Sektor apa saja yang mendapat prioritas?

MAJALAHPAJAK.NET – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah merancang Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah roadmap (peta jalan) yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era fourth industrial revolution (4IR) atau revolusi industri 4.0. Sasaran tersebut memerlukan langkah kolaboratif yang melibatkan institusi pemerintahan, asosiasi, pelaku industri, hingga akademisi.

Peta jalan Making Indonesia 4.0 memberikan arah dan strategi yang jelas bagi pergerakan industri Indonesia di masa yang akan datang, termasuk di lima sektor yang menjadi fokus dan sepuluh prioritas nasional dalam memperkuat struktur perindustrian Indonesia. Untuk itu, sektor industri nasional perlu banyak berbenah, terutama dalam aspek penguasaan teknologi. Ingat, teknologi adalah penentu daya saing di era Industri 4.0.

Adapun lima teknologi utama yang menopang pembangunan roadmap adalah internet of things, artificial intelligence, human–machine interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D printing.

Revolusi industri

Perlu diketahui, revolusi industri generasi pertama ditandai oleh penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Kemudian, generasi kedua, melalui penerapan konsep produksi massal dan mulai dimanfaatkannya tenaga listrik. Dan, generasi ketiga, ditandai dengan penggunaan teknologi otomasi dalam kegiatan industri.

Pada revolusi industri keempat, terjadi lompatan besar bagi sektor industri. Di sini, teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya, tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital guna mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Baca Juga: Strategi Calon Raksasa Ekonomi

Indonesia akan berfokus pada beberapa industri prioritas untuk penerapan awal teknologi ini, yaitu makanan dan minuman, tekstil dan busana, automotif, kimia, elektronika, farmasi, dan alat kesehatan. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, industri ini dipilih menjadi fokus setelah melalui evaluasi dampak ekonomi dan kriteria kelayakan implementasi yang mencakup ukuran Produk Domestik Bruto (PDB), perdagangan, potensi dampak terhadap industri lain, besaran investasi, dan kecepatan penetrasi pasar.

“Ketujuh sektor ini memberikan kontribusi sebesar 70 persen dari total PDB (Pendapatan Domestik Bruto) manufaktur, 65 persen ekspor manufaktur, dan menyerap 60 persen pekerja industri,” ungkapnya.

Sebagai contoh, industri makanan dan minuman merupakan penyumbang terbesar dalam sektor manufaktur nasional. Sementara sektor manufaktur menyumbang sekitar 17,34 persen untuk sektor manufaktur. Bahkan, sektor manufaktur diproyeksikan mencapai 20 persen di tahun 2024. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,2 juta tenaga kerja pada tahun 2021.

Industri prioritas

Fokus pemerintah pada industri prioritas tersebut diimplementasikan dalam pelbagai program.

Pertama, industri makanan dan minuman. Pemerintah menilai, industri makanan dan minuman nasional selama ini belum dimanfaatkan secara optimal karena keterkaitan hulu-hilir belum secara efisien terjadi. Di sini masih terjadi missed match antara petani, industri antara penyedia bahan baku, dan industri hilir makanan dan minuman.

Sampai saat ini, lebih dari 60 persen kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman masih berasal dari impor. Itu terjadi terutama karena bahan baku industri makanan dan minuman dalam negeri masih berasal dari petani, peternak, dan nelayan yang belum menggunakan manajemen modern. Alhasil, tidak ada kepastian jaminan suplai bahan baku, harga, kualitas maupun delivery time.

Maka, Kemenperin bersinergi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendorong dibangunnya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang mampu mengelola dari hulu sampai ke industri hilir dengan memanfaatkan teknologi dan mekanisasi pertanian, penggunaan bibit unggul, dan teknologi digital menuju Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0). Dalam pengembangannya, Kemenperin juga mendorong penggunaan teknologi IR 4.0 baik di level hulu (pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan), pengolahan, perdagangan, dan logistik maupun penyimpanan.

Salah satu prioritas nasional dalam penerapan IR 4.0 adalah pembentukan ekosistem inovasi dengan misi utamanya adalah meningkatkan kemampuan research, development, design (RD and D) dengan membangun ekosistem yang melibatkan Kemenristek, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Pada saat ini sedang didirikan Pusat Inovasi dengan konsep “Making Indonesia 4.0” di Jakarta dan beberapa Light House IR 4.0 di perusahaan dan di balai penelitian dan pengembangan di lingkungan Kemenperin.

Selain itu, Kemenperin juga telah bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) membangun Pusat Pengembangan Kompetensi Industri Kakao Terpadu di Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang merupakan implementasi dari konsep Making Indonesia 4.0 yang mencakup aspek produksi, pemberdayaan lokal, edukasi, dan agrowisata.

Tidak hanya itu, Kemenperin turut bersinergi dengan Siemens mengembangkan aplikasi Control Performance Analytics (CPA) berbasis cloud technology membantu optimasi Proportional Integral Derivative (PID) controller yang dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan menghemat biaya operasional perusahaan industri makanan dan minuman. Aplikasi CPA ini akan diimplementasikan di empat perusahaan Light House IR 4.0, yaitu PT Sugar Labinta, PT Kalbe Morinaga, PT Indolakto, dan PT Mayora.

Kemenperin pun diberlakukan kebijakan insentif investasi teknologi untuk memberikan insentif kepada pemain industri dan investor asing yang menerapkan konsep Making Indonesia 4.0 berupa super deduction tax litbang berdasarkan PMK Nomor 153 Tahun 2020.

Kemenperin mendorong pengembangan SDM industri makanan dan minuman yang difokuskan kepada peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk beradaptasi dengan teknologi industri 4.0. Salah satu inisiasi yang telah dilakukan adalah pelatihan manager and engineer, transformasi industri 4.0 masing-masing sebanyak 40 orang di bidang industri makanan dan minuman. Fokus pemerintah di industri makanan dan minuman juga seirama dengan salah satu prioritas dunia dalam mewujudkan ketahanan pangan, setidaknya telah tertuang dalam pembahasan Presidensi G20 Indonesia.

Kedua, bidang kesehatan. Di tengah pandemi Covid-19 pemerintah melalui Kemenperin bertekad untuk turut mewujudkan kemandirian Indonesia dalam bidang kesehatan. Kemenperin mendorong sektor industri farmasi dan alat kesehatan untuk meningkatkan produktivitasnya.

Agus menjelaskan bahwa sektor kesehatan sudah dimasukkan ke dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yang akan menjadi prioritas dalam pengembangan ke depannya. Langkah strategis yang dijalankan, antara lain pelaksanaan kebijakan substitusi impor 35 persen pada tahun 2022, yang salah satunya didukung melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kita harus bertransformasi menjadi negara yang mandiri di bidang kesehatan, baik untuk alat kesehatan maupun obat-obatan,” jelasnya.

Sedangkan untuk menguatkan struktur industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan produk impor, pemerintah mendorong pengoptimalan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).

“Kemenperin akan mendukung percepatan upaya tersebut, dengan cara menilai penghitungan TKDN di masing-masing sektor. Misalnya di sektor farmasi, cara menghitung nilai TKDN yang awalnya menggunakan metode cost-based, saat ini sudah diubah menjadi processed based. Setelah adanya perubahan tersebut, ternyata ada kenaikan nilai TKDN rata-rata sekitar 15 persen,” tambahnya.

Sedangkan, untuk produk-produk alat kesehatan, Kemenperin juga akan sesuaikan cara menghitung nilai TKDN-nya.

“Saat ini penghitungan nilai TKDN-nya masih cost-based (daftarnya meliputi alat kerja, modal kerja dan tenaga kerja). Nantinya akan kami sesuaikan dengan yang disebut full costing, yaitu kombinasi antara cost-based dengan desain, logistik, serta R and D,” imbuhnya.

Seiring upaya tersebut, nilai TKDN rata-rata akan ditargetkan lebih dari 43 persen pada tahun 2021, dan naik menjadi 50 persen pada 2024. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

“Selanjutnya, jumlah produk yang memiliki sertifikat TKDN sekurang-kurangnya ditargetkan sebanyak 7.000 produk pada tahun 2021, dan akan meningkat menjadi 8.400 produk pada 2024,” ujar Menperin.

Agus melanjutkan, terdapat 79 produk prioritas alat kesehatan dalam negeri yang diupayakan dapat dimanfaatkan dalam belanja APBN di bidang kesehatan.

“Beberapa produk tersebut telah memiliki nilai TKDN di atas 40 persen, yang artinya produk-produk dalam negeri ini wajib dibeli dan produk impor dilarang untuk dibeli,” tegasnya.

Adapun produk-produk itu antara lain adalah nasal oxygen cannula, lampu periksa, alat suntik, trolley emergency, meja dan kursi medis, microbiological specimen collection, hypodermic single lumen needle, patient examination glove, surgical apparel, infusion set, sharp container, blood storage ref/freezer, alcohol swab, hospital bed electric, kasa hidrofil, wheeled stretcher, patient transfer powered, meja operasi, implan ortopedi, instrumen bedah, kantung urine, serta disinfektan general purpose.

“Sebanyak 79 produk-produk prioritas ini baru tahap awal, selanjutnya dapat ditambah secara bertahap sampai maksimal sesuai kebutuhan pengguna produk dalam negeri. Tahun ini, Kemenperin akan memberikan fasilitasi sertifikasi TKDN secara gratis untuk sekurang-kurangnya 9.000 produk. Semoga kesempatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh produsen dalam negeri,” terangnya.

Ketiga, pengembangan industri tekstil dan produk tekstil melalui industri 4.0; Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing industri tekstil dalam negeri dengan memanfaatkan teknologi yang mampu memproduksi tekstil sandang maupun tekstil untuk kebutuhan yang lebih spesifik.

Pada tahun 2022, Kemenperin melanjutkan program pemberian insentif potongan harga mesin untuk mengembangkan industri ini. Hingga kini terdapat 10 perusahaan industri tekstil yang memanfaatkan program ini melalui Perjanjian Pemberian Penggantian Potongan Harga (P4H). Kemenperin juga fokus dalam pemberian insentif pembelian mesin bagi industri penyempurnaan kain dan industri pencetakan kain, serta pada mesin/peralatan dengan teknologi 4.0 seperti artificial intelligence, internet of things, augmented reality/virtual reality, advanced robotics, 3D printing dan machine to machine communication.

“Hal ini agar perusahaan industri TPT dapat menggunakan mesin dan peralatan lebih modern, efisien, hemat energi, serta lebih ramah lingkungan. Untuk menunjang peningkatan daya saing sektor industri tekstil, Kemenperin berkontribusi dalam penciptaan SDM industri yang terlatih dan kompeten, salah satunya melalui pendidikan vokasi,” ujarnya.

Keyakinan pasar

Suksesnya implementasi Making Indonesia 4.0 diperkirakan akan mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar 1–2 persen per tahun, sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik dari baseline sebesar 5 persen sampai 6–7 persen pada periode 2018–2030. Industri manufaktur berkontribusi sebesar 21–26 persen PDB pada tahun 2030. Pertumbuhan PDB ini digerakkan oleh kenaikan signifikan pada ekspor netto, di mana Indonesia diperkirakan akan mencapai 5–10 persen rasio ekspor terhadap PDB pada tahun 2030.

Selain kenaikan pada produktivitas, Making Indonesia 4.0 menjanjikan pembukaan lapangan pekerjaan sebanyak 7–19 juta, baik di sektor manufaktur maupun nonmanufaktur, pada tahun 2030 sebagai akibat dari permintaan ekspor yang lebih besar.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi Rp 62,2 juta atau setara dengan 4.349,5 dollar AS, lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar Rp 59,3 juta di 2019.

Di sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yakni mencapai 10,46 persen pada tahun lalu. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa, yaitu sebesar 24,04 persen pada tahun lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai total PDB Indonesia atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2021 mencapai Rp 16,97 kuadriliun. Sektor lapangan usaha yang menjadi penyumbang terbesar bagi PDB nasional tahun 2021 adalah sektor pengolahan dengan nilai total Rp 3,27 kuadriliun (19,25 persen), diikuti sektor pertanian dengan nilai total Rp 2,25 kuadriliun (13,28 persen), perdagangan besar dan eceran senilai Rp 2,2 kuadriliun (12,97 persen), konstruksi senilai Rp 1,77 kuadriliun (10,44 persen), pertambangan dan penggalian berhasil menyumbang Rp 1,52 kuadriliun (8,98 persen), sektor informasi dan komunikasi Rp 748,75 triliun (4,41 persen), jasa keuangan dan asuransi Rp 736,19 triliun (4,34 persen), kemudian transportasi dan pergudangan Rp 719,63 triliun (4,24 persen).

Apabila dilihat dari sisi produksi, lima sektor kontributor utama juga diduduki oleh industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan. Sektor itu kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia. Kemudian, diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makanan-minuman, yang sempat terkontraksi di kuartal III-2021 telah berhasil rebound dengan pertumbuhan positif di kuartal IV-2021.

Menteri Perekonomian (Menko) Bidang Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 2021 telah meningkatkan keyakinan pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Hal itu tecermin dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah melampaui indeks psikologis 6.800.

“Kami meyakini momentum pemulihan ekonomi akan terus berlanjut di 2022. Peningkatan Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia ke level 53,7 di Januari 2022 juga menjadi sinyal positif terhadap prospek ekonomi Indonesia di tahun ini,” ungkap Menko Airlangga.

Secara simultan, dalam bidang kesehatan, penguatan strategi pengendalian pandemi Covid-19 juga terus dilakukan. Akselerasi vaksinasi melalui pemberian dosis vaksin ketiga (booster) terus ditingkatkan, sehingga akan menambah kepercayaan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi pada tahun ini. Pemerintah tetap melanjutkan program PEN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 455,6 triliun di 2022. Front-loading dilakukan di berbagai kebijakan insentif fiskal dan perlindungan sosial, dan kebijakan ini akan mengamankan momentum Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Hilirisasi

Airlangga mengungkapkan, prospek ke depan juga memerhatikan perkembangan harga komoditas, baik energi maupun nonenergi. Peningkatan harga komoditas pertambangan di 2021 diharapkan masih berlanjut di 2022, sehingga akan mendorong produktivitas sektor pertambangan, yang berdampak bagus untuk daerah yang berbasis tambang.

Baca Juga: Pacu Ekonomi, Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri

“Oleh karena itu, strategi lainnya seperti program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan percepatan transisi menuju ekonomi hijau juga akan dilakukan guna memastikan ekonomi Indonesia siap pulih dari pandemi,” ungkapnya.

Di samping itu, hilirisasi produk-produk ekspor yang bernilai tambah tinggi masih menjadi prioritas. Sebagai contoh adalah nikel. Kebijakan hilirisasi adalah suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Dengan adanya hilirisasi, komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku atau mentah, melainkan barang setengah jadi atau barang jadi. Proses hilirisasi ini ditopang juga oleh pembangunan pabrik smelter dan perusahaan baterai yang mendorong kolaborasi BUMN dengan investor domestik dan/atau internasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyebutkan bahwa hilirisasi berhasil mendongkrak penerimaan pajak ekspor menjadi Rp 300 triliun di 2021, dari sebelumnya Rp 15 triliun pada 2014.

“Begitu kita setop nikel 2017, ekspor di 2021 mencapai Rp 300 triliun lebih. Itu baru satu komoditai. Jadi, pajaknya dapat lipat berapa? Lipat 20 kali. Dampak hilirisasi lagi, membuka banyak lapangan kerja di Indonesia, bukan di Uni Eropa. Dulu, kita kadang-kadang kita kirim bukan hanya tembaga saja, bahan mentah kita kirim di dalamnya juga ada emasnya, mana kita tahu. Nanti kalau sudah smelter-nya jadi, baru kita tahu. Empat puluh tahun lebih mungkin kita dibohongi. Emasnya mungkin lebih banyak dari tembaganya,” jelas Jokowi.

Setelah nikel, Indonesia berencana menyetop ekspor timah atau bauksit. Rencananya, pengembangannya akan dikerjakan oleh BUMN dan swasta. Ia optimistis, hilirisasi dan dengan pengembangan teknologi yang masif akan membawa ekonomi Indonesia berada di urutan ke-7 dunia di tahun 2030. Bappenas memproyeksi, ekonomi Indonesia berada pada posisi ke-4 dunia di 2045.

“Kalau kita konsisten dan berani terus melakukan yang berkaitan dengan hilirisasi tadi, GDP (gross domestic product) di 2030 perkiraan kita sudah tiga kali yang sekarang. Dari yang sekarang 1,2 triliun dollar AS hingga 1,3 triliun dollar AS, menjadi di atas 3 triliun dollar AS, akhirnya meningkatkan APBN,” kata Jokowi.

Kemandirian ekonomi

Staf Ahli Mensesneg Dadan Wildan menegaskan bahwa bangsa yang mandiri adalah bangsa yang mampu menempatkan dirinya sejajar dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju. Karenanya, kemajuan ekonomi dan kemampuan berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan dan kemandirian. Pemerintah Indonesia telah menetapkan misi pembangunan nasional dalam upaya memperkuat kemandirian bangsa lewat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Kemandirian ekonomi itu setidaknya tecermin dari semakin membaiknya kondisi APBN Indonesia.

Di tahun 2021, realisasi pendapatan negara tahun 2021 mencapai Rp 2.111,3 triliun. Porsi realisasi pendapatan negara itu sebesar 115,35 persen atau tumbuh 22,6 persen. Sumber pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak mencapai Rp 1.277,5 triliun, bea dan cukai di tahun 2021 terkumpul Rp 269 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 452 triliun. Sedangkan, sektor belanja negara mencatatkan realisasi Rp 2.786,8 triliun atau lebih tinggi dari target yang sebesar Rp 2.750 triliun. Realisasi APBN 2021 mencatatkan defisit Rp 440,2 triliun atau setara 4,65 persen dari PDB. Namun, setidaknya, capaian ini lebih baik dari Undang-Undang APBN yang sebesar Rp 1.006,4 triliun atau 5,7 persen PDB.

Kemandirian fiskal Indonesia semakin membaik di semester I-2022. Berdasarkan dokumen APBN kiTa, surplus APBN semester I-2022 sebesar Rp 73,6 triliun atau setara 0,39 persen dari PDB atau Rp 143,7 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sektor dengan kontribusi besar dalam penerimaan pajak pada semester I-2022, yaitu manufaktur yang tumbuh 45,1 persen dari periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 6,2 persen. Sektor ini juga menjadi andalan dalam penerimaan pajak karena konstribusinya yang tertinggi mencapai 29,4 persen. Pemulihan sektor manufaktur juga tercermin dari meningkatnya Purchasing Manager’s Index (PMI) Indonesia level 50,8 pada Juli 2022.

Menurutnya Menkeu, kontribusi sektor manufaktur yang optimal ini merupakan bukti bahwa insentif pajak yang diberikan efektif.

“Ini menunjukkan selama Covid-19 terjadinya Omicron, perdagangan resilient dengan pertumbuhan sekarang yang stabil dan tumbuh tinggi. Manufaktur dan perdagangan kontribusinya lebih dari 50 persen,” jelas Sri Mulyani.

Masih rendahnya literasi perbankan syariah, BCA Syariah andalkan dua strategi untuk terus berkembang.

Majalahpajak.net – Ekonomi yang mulai pulih berdampak positif pada kinerja perbankan syariah di Indonesia, salah satunya, pada PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah). Bank ini menutup kinerja perusahaan di 2021 dengan pertumbuhan positif dari sisi aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK).

Per Desember 2021, Aset BCA Syariah tumbuh 9,5 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp 10,6 triliun dibandingkan Desember 2020 yang tercatat sebesar Rp 9,7 triliun. Peningkatan ini antara lain didukung oleh pertumbuhan DPK baik dari tabungan, giro dan deposito, yang mencapai Rp 7,7 triliun, meningkat 12,1 persen dibandingkan DPK di Desember 2020.

Presiden Direktur BCA Syariah Yuli Melati Suryaningrum mengungkapkan, BCA Syariah menerapkan beberapa strategi untuk mengembangkan perbankan syariah di tanah air. Di antaranya, menekan cost of fund dengan meningkatkan komposisi dana murah. Kalau cost of fund rendah, bank dapat menyalurkan pembiayaan dengan lebih kompetitif ke sektor yang potensial. Dengan meningkatnya volume pembiayaan yang berkualitas maka bank jadi makin profitable.

Kedua, BCA Syariah berkembang dengan memperkuat ekosistem yang telah ada pada BCA konvensional. Menurut Yuli, sebagian orang memilih bank syariah lantaran faktor belief (keyakinan), tetapi sebagian besar orang berpikir secara rasional, yaitu memilih bank syariah berdasarkan manfaat dan keunggulan yang ditawarkan bank. “Di titik itulah perbankan syariah harus bersaing dengan bank syariah lain, bahkan dengan bank konvensional,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Selasa (26/04).

Baca Juga: Menebar Berkah Pasar Modal Syariah

Untuk menarik minat masyarakat dalam menempatkan dananya, BCA Syariah terus berupaya meningkatkan fitur-fitur pada transaksi perbankan elektronik. Caranya dengan mengadopsi teknologi dan layanan yang saat ini ada di induk. “Agar transaksi antara nasabah BCA dengan nasabah BCA Syariah makin seamless,” tambah Yuli.

Porsi edukasi

Yuli menilai penting juga bagi industri perbankan syariah untuk memasifkan edukasi. Maklum, indeks literasi perbankan syariah secara nasional masih sekitar 9–11 persen. Artinya, dari setiap 100 orang, hanya 9 orang yang tahu tentang syariah. Padahal, perbankan syariah memiliki berbagai keunggulan di antaranya selaras dengan maqashid syariah atau tujuan-tujuan syariat Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan harta. Maqashid syariah koheren dengan konsep ESG yang dirumuskan pemerintah.

“Jadi, harusnya buat bank syariah, menerapkan ESG bukanlah hal baru. Mengembangkan ekonomi dengan menjaga keseimbangan lingkungan, itu semua turunan dari maqashid syariah,” jelas Yuli.

“Di dalam sistem perbankan syariah, dilihat benar, ‘Kamu kebutuhannya apa? Oh, jual-beli, oke pakai murabahah. Oh, kamu sewa, oke pake ijaroh.’ Bisa pakai IMBT yang kemudian IMBT ini diterjemahkan oleh orang, ‘Oh, kalau pakai IMBT karena dia sistemnya itu sewa menyewa, maka bisa sebagai tax planning.’ Nah, itu salah satu keunggulan. Karena memang secara nature kebutuhan nasabah itu sebenarnya beda-beda,” ungkap Yuli.

Masyarakat beranggapan akad di perbankan syariah berbeda-beda sehingga terkesan rumit. Padahal, itu berkaitan dengan spesifikasi kebutuhan transaksi berdasarkan prinsip Islam. Ini menandakan pentingnya edukasi terkait akad pembiayaan yang ada di perbankan syariah. “Kita di perbankan syariah memang harus punya porsi besar untuk edukasi,” tutur Yuli.

Baca Juga: “Fastabiqul khairat” di Industri Halal

Pentingnya sinergi

Edukasi dan sosialisasi layanan syariah juga dikemas dalam berbagai kegiatan. BCA Syariah memanfaatkan ekosistem yang ada dengan menguatkan literasi kepada masyarakat melalui kegiatan sinergi dengan regulator dan event yang diselenggarakan oleh BCA sebagai induk usaha.

“Mungkin familiar dengan BCA Expoversary yang di situ KPR BCA bunganya 2,65 persen. BCA Syariah hadir menawarkan solusi pembiayaan KPR iB dengan margin yang sama. Supaya orang lebih aware bahwa produk syariah sama menariknya. Ekosistem itu sangat penting. Nah, kita BCA Syariah ini beruntung karena selalu bisa bersinergi dengan BCA. Kalau bank syariah yang sendirian membangun ekosistem itu, luar biasa mahal,” jelasnya.

BCA Syariah mengapresiasi langkah pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan yang kini tengah melakukan kegiatan literasi dalam berbagai bidang. Apalagi, kini telah berdiri bank syariah yang besar, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI).

“BSI itu fungsinya sebagai lokomotif dan sebagai literasi juga. Coba enggak ada yang besar, orang enggak akan sadar tentang perbankan syariah,” kata Yuli.

Menurut Yuli, mula-mula orang akan sadar syariah, kemudian mencari alternatif di lingkungan perbankan syariah.

“Begitu sadar syariah, orang akan cari bank syariah dengan banyak keunggulan. Dengan dukungan ekosistem induk usaha BCA, kami berharap dapat men-drive orang untuk cari tahu BCA Syariah,” pungkasnya.

Keuangan syariah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global. Pemerintah berjanji mendukung.

Majalahpajak.net – Kementerian Keuangan mencatat total aset keuangan syariah Indonesia pada akhir Desember 2021 mencapai 143,7 miliar dollar AS atau setara Rp 2.061,52 triliun (kurs Rp 14.346 per dollar AS), tumbuh sebesar 13,82 persen.

“Pangsa pasar keuangan syariah domestik tahun lalu mencapai 10,6 persen. Pertumbuhan aset dan pangsa pasar keuangan syariah ini menunjukkan potensi yang sangat kuat di sektor keuangan berbasis syariah dan juga selaras dengan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG),” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada kegiatan Global Islamic Invesment Forum (GIIF) di Jakarta, Jumat (25/03).

Sri Mulyani mengungkapkan fokus pemerintah saat ini untuk mempromosikan lebih banyak instrumen keuangan sosial seperti Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) guna menciptakan potensi ekonomi yang cukup besar. Upaya ini akan terus dilakukan agar seluruh potensi ekonomi yang dimiliki bisa diraih oleh Indonesia. Di sisi lain, makin meluasnya penerapan prinsip-prinsip ESG dalam keuangan syariah Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia sangat selaras.

“Kami percaya bahwa kesesuaian nilai dan prinsip Islam dengan prinsip ESG akan memberikan lahan subur bagi pengembangan investasi yang berbasis dan konsisten dengan ESG, tetapi juga sesuai dengan nilai Islam,” terangnya.

Keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, melampaui pasar keuangan konvensional. Global Islamic Economic Report (2020) memperkirakan nilai aset keuangan syariah meningkat 13,9 persen pada 2019, dari 2,52 triliun dollar AS menjadi 2,88 triliun dollar AS. Di masa pandemi, keuangan syariah di Indonesia pada 2021 tumbuh positif sejalan dengan tren global yang meningkat. Dari sisi perbankan pada Mei 2021, aset perbankan syariah tumbuh 15,6 persen (year-on-year) atau mencapai Rp 598,2 triliun.

Baca Juga: “Golden Time” Ekosistem Syariah

“Kisah sukses Indonesia sebagai pasar berkembang untuk terus berinovasi dalam instrumen keuangan, baik itu komitmen terhadap lingkungan maupun keyakinan kami pada syariah, merupakan salah satu perkembangan terpenting yang akan terus kami kembangkan dan dukung,”paparnya.

Prinsip keadilan

Pemerintah melihat adanya potensi pengembangan yang sangat besar dalam sektor keuangan syariah karena menekankan prinsip atau nilai Islam seperti keadilan pada praktik keuangan syariah terutama melalui skema risk-sharing (berbagi risiko). Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu, keuangan syariah merupakan cara, kerangka, yang mengatur aset dan transaksi berdasarkan prinsip keadilan dan kerelaan. Prinsip-prinsip tersebut akan terimplementasi ke dalam proses pengembangan keuangan syariah, terutama dalam mendesain skema berbagi risiko yang semakin baik.

Potensi keuangan syariah juga terlihat dari pasar modal syariah dengan jumlah investor yang terus meningkat secara signifikan. Pada Juli 2021, outstanding sukuk negara Indonesia tercatat sebesar Rp 1.076,01 triliun atau tumbuh sebesar 10,75 persen dan diperkirakan akan terus tumbuh di masa mendatang.

Di pasar internasional, Indonesia berada di antara para kontributor utama penerbitan sukuk global. Sukuk (negara) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat diandalkan. Dalam periode 2013-2021, terdapat 3.447 proyek yang dibiayai melalui sukuk. Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan pasar keuangan syariah dengan mengembangkan lebih banyak varian pembiayaan melalui sukuk atau blended finance, seperti CWLS dan Green Sukuk.

Baca Juga: Kembangkan Tekfin Syariah Lewat Kerja Sama

Seiring perkembangan ekosistem financial technology, (tekfin), aset tekfin syariah di Indonesia pada Juni 2021 mencapai Rp 134 miliar atau sekitar 3 persen dari total aset Sukuk di Indonesia. Meski kontribusi terhadap keseluruhan aset tekfin relatif kecil, aset tekfin syariah telah meningkat lebih dari 50 kali lipat dalam 2,5 tahun terakhir.

Global Islamic Fintech Report (2021) mencatat, Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam hal market size transaksi tekfin syariah yang mencapai 2,9 miliar dollar AS selama tahun 2020. Indonesia berada di posisi 5 besar setelah Arab Saudi (17,9 miliar dollar AS), Iran (9,2 miliar dollar AS), Uni Emirat Arab (3,7 miliar dollar AS), dan Malaysia (3 miliar dollar AS).

Inovasi produk

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan tentang urgensi keuangan berkelanjutan di Indonesia sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan terhadap pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Oleh karenanya, ia mendorong perbankan syariah untuk terus melakukan inovasi dan mengembangkan produk keuangan berkelanjutan, salah satunya melalui Green Sukuk. Instrumen pendanaan ini mendukung proyek-proyek berwawasan lingkungan untuk memitigasi dan mengadaptasi risiko perubahan iklim.

Adapun Industri yang termasuk dalam kategori berkelanjutan meliputi energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi sumber daya alam, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air limbah, dan adaptasi perubahan iklim.