Connect with us

TAX CHRONICLE

Relaksasi, Langkah paling Rasional

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. DDTC dan Dok. ATPETSI

Pemerintah gencar memberikan relaksasi melalui insentif dan pengurangan tarif. Adakah yang salah dengan itu?

 

Bencana pandemi virus korona telah berdampak besar terhadap perekonomian secara umum dan juga sektor pajak secara khusus. Darussalam selaku Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia menekankan dua hal terkait kondisi pandemi saat ini. Pertama, untuk mengantisipasi dampak pandemi, ia menilai pemerintah secara tepat dan cepat telah mengubah paradigma fungsi pajak dari yang bersifat budgetair menjadi regulerend. Hal ini terlihat dari berbagai relaksasi pajak yang diberikan kepada masyarakat. Poin penting dari upaya antisipasi itu adalah kesukarelaan dari pemerintah untuk memberikan insentif pajak kepada masyarakat. Kedua, masa pandemi ini menguji jiwa kegotongroyongan semua komponen bangsa untuk membantu warga masyarakat yang paling terdampak secara ekonomi.

“Pajak merupakan wujud kebersamaan kita dalam membangun peradaban Indonesia. Dengan demikian, relaksasi yang telah diberikan oleh pemerintah harusnya meningkatkan kesadaran kita untuk berpartisipasi dalam merawat sektor pajak baik saat ini maupun masa mendatang,” jelas Darussalam melalui surat elektronik ke Majalah Pajak, Rabu (23/6).

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Kematangan teknologi

Darussalam merefleksi kebijakan sektor perpajakan selama setahun terakhir. Menurutnya, terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Hal ini tampak pada berbagai program pendekatan, sosialisasi, dan edukasi yang semakin menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Ia memberi contoh dari adanya berbagai video tutorial serta informasi real time melalui media sosial. DJP juga menggandeng para selebritas dan tokoh masyarakat untuk menggencarkan perilaku patuh pajak kepada masyarakat luas. Ia mendukung cara-cara kreatif seperti ini untuk diteruskan.

Secara khusus ia memberikan apresiasi bagi DJP yang telah mengadopsi teknologi informasi dalam proses administrasi pajak, mulai dari penyebaran informasi, pendaftaran, pelaporan hingga pembayaran.

“Kematangan sistem teknologi informasi ini telah memungkinkan tetap berjalannya upaya menjalankan kewajiban pajak dari masyarakat di tengah pembatasan sosial akibat pandemi terutama pada masa pelaporan SPT. Artinya, semua masih berjalan dan tidak mandek,” ujarnya.

Edukasi sadar pajak

Darussalam memaparkan visi dan misi ATPETSI yang berkomitmen untuk secara aktif membentuk dan mengedukasi masyarakat sadar pajak. Selama ini organisasinya menjalankan berbagai kegiatan yang berorientasi pada kolaborasi baik antara satu tax center dan tax center lain di lingkungan perguruan tinggi, tax center perguruan tinggi dan pemerintah, maupun masyarakat umum.

Baca Juga: Membangun Kesadaran Pajak Lewat Citra Secarik Batik

Kegiatan seminar dan lokakarya di berbagai kampus juga terus diadakan secara berkesinambungan untuk melakukan edukasi dan memperbarui isu-isu perpajakan kepada Wajib Pajak (WP). Melalui kegiatan itu, pihaknya terus memberikan sumbangan pemikiran untuk menghadirkan sistem pajak yang lebih baik. ATPETSI juga mengadakan serangkaian forum diskusi mengenai kurikulum dan format pembelajaran yang ideal bagi civitas academica berbagai universitas. Pihaknya terus menjalin interaksi dan hubungan yang erat dengan pemerintah dalam berbagai kesempatan secara rutin dan terprogram.

“Selama setahun terakhir kami mengadakan lokakarya dan rapat kerja ATPETSI di Menara DDTC pada Agustus 2019, pelantikan pengurus DPW ATPETSI Jawa Tengah I di Universitas Diponegoro pada Maret 2020, dan pelantikan pengurus DPW ATPETSI Lampung pada Februari 2020,” paparnya.

Memperkuat kolaborasi

Darussalam melihat kolaborasi antara ATPETSI dan DJP telah berjalan dengan baik. Menurutnya, hubungan yang harmonis dan saling mendukung tersebut dimungkinkan karena kedua institusi ini memiliki komitmen yang sama bagi terbentuknya masyarakat melek pajak atau tax society. Oleh karena mindset dari kedua institusi ini memiliki kesamaan, imbuhnya, kerja sama untuk melakukan aksi nyata menjadi sangat mudah untuk dilakukan. Ia memberi contoh berbagai program tax center perguruan tinggi yang mendapat dukungan penuh kantor wilayah DJP di daerah lokasi perguruan tinggi tersebut. Demikian pula sebaliknya. Ia berharap hubungan kolaboratif tersebut tetap berlanjut dan semakin meningkat.

Ada baiknya paradigma relaksasi pajak di fase pascakrisis diubah dari insentif dan pengurangan tarif menjadi penciptaan kepastian sistem pajak.

“DJP tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian dalam mengelola sektor pajak maupun membentuk masyarakat melek pajak. ATPETSI tidak akan hanya berkontribusi dalam sosialisasi ke masyarakat, tapi juga melakukan kegiatan penelitian serta memberikan pemikiran alternatif yang konstruktif,” urainya.

Kebijakan di masa pandemi

Darussalam mengingatkan seruan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) yang mengistilahkan krisis saat ini sebagai “The Great Lockdown”. IMF memperkirakan pandemi ini akan membuat resesi global yang jauh lebih parah dibandingkan krisis keuangan global 2008.

Baca Juga: Tutup Celah Penumpang Gelap

“Di tengah kondisi ekonomi yang kontraksi seperti saat ini kita perlu memahami bahwa langkah yang paling rasional adalah memberikan relaksasi,” jelasnya.

Ia tak menampik bahwa relaksasi dan berbagai stimulus tentu memiliki konsekuensi bagi kestabilan fiskal. Darussalam menyatakan, adanya relaksasi pajak berpotensi memperbesar tax expenditure. Artinya, selain diakibatkan oleh melambatnya ekonomi, tingginya tax expenditure membuat penerimaan pajak 2020 terancam turun drastis. Di sisi lain, penambahan dan relokasi belanja pemerintah akan meningkatkan risiko pelebaran defisit anggaran. “Risikonya, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kita berpotensi meningkat,” ujarnya.

Namun demikian, ia menilai kondisi ini harus dilihat dari perspektif yang lebih luas. Menurutnya, berbagai relaksasi tersebut pada dasarnya merupakan upaya untuk menjaga basis pajak agar tidak hilang secara permanen, misalnya ketika terjadi penutupan kegiatan usaha atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Masih lebih baik jika basis pajak terganggu hanya secara permanen daripada hilang sama sekali. Agenda pemberian insentif pajak saat ini sesungguhnya selaras dengan salah satu pilar dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP 2020–2024. Jadi, saya yakin DJP juga telah memiliki rencana antisipasi atas kondisi ini,” ungkapnya.

Darussalam memberikan tiga catatan khusus terhadap kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah di masa pandemi.

Pertama, insentif ditawarkan kepada WP di berbagai sektor. Mayoritas permohonan juga telah disetujui oleh DJP. Dengan demikian, atas persoalan penyerapan yang belum maksimal justru ditengarai bukan karena adanya persyaratan yang rumit atau karena dipersulit melainkan karena belum banyak WP yang tersosialisasikan dengan baik. Kegiatan sosialisasi tersebut juga akan menjadi salah satu fokus ATPETSI.

Baca Juga: Insentif Pajak Bukan “Jebakan Batman”, Segera Manfaatkan

Kedua, administrasi pemberian insentif berjalan dengan baik. Proses pengajuan, pelaporan, dan monitoring yang dilakukan secara daring juga akan memudahkan manajemen data, termasuk untuk menghitung besaran insentif yang telah diberikan. Mekanisme daring juga mengurangi tatap muka di masa pandemi serta mengurangi adanya pemberian insentif berbasis diskresi. Selain itu, upaya untuk menjamin bahwa insentif pajak diberikan kepada pihak yang tepat dan tidak disalahgunakan juga telah diantisipasi.

Ketiga, pemerintah tetap memerhatikan dinamika situasi ekonomi di tengah pandemi dan bagaimana insentif pajak bisa diberikan. Dengan demikian, ada kemungkinan insentif yang saat ini diberikan belum bersifat final atau masih bisa diubah atau ditambah. Ia memberi contoh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang fasilitas pajak penghasilan (PPh) dalam penanganan Covid-19 yang berlaku mulai 10 Juni 2020.

“Walau demikian, dengan mempertimbangkan anggaran pemerintah, ada baiknya paradigma relaksasi pajak di fase pascakrisis diubah dari relaksasi berupa insentif dan pengurangan tarif menjadi upaya menciptakan kepastian dalam sistem pajak,” jelasnya.

Ekor ekonomi

Terkait perkiraan lamanya krisis dan waktu pemulihan akibat dampak pandemi, Darussalam menyatakan hal ini sebagai pertanyaan yang sulit dijawab. Saat ini pemerintah terus memantau dan mengantisipasi perkembangan yang terjadi.

“Kita belum tahu seberapa lama dan seberapa dampak pandemi ini kepada ekonomi karena sifatnya dinamis. Meskipun obat untuk Covid-19 telah ditemukan, kecepatan pemulihan ekonomi juga akan sangat bergantung dari dampak yang diakibatkan,” ujarnya.

Ia memberikan ilustrasi, pemulihan akan relatif lebih cepat jika krisis ini tidak berdampak kepada perubahan struktur ekonomi atau meningkatnya komposisi sektor informal.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Diperkirakan Pulih Lebih Cepat Dibandingkan Negara Lain

“Ada hal menarik yang saya pelajari dari beberapa krisis ekonomi sebelumnya. Pada umumnya pemulihan ekonomi biasanya lebih cepat dari pemulihan penerimaan pajak. Artinya, sepertinya kita harus bersabar dan kembali memaknai pajak sebagai ekor dari ekonomi,” terang Darussalam.

TAX CHRONICLE

Momentum Kerja Rampak dan Serentak

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Penulis:

Gbr Ilustrasi

Hari Pajak tak boleh berakhir menjadi seremoni tahunan yang kemudian dilupakan.

Bulan ini, tepatnya 14 Juli 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merayakan Hari Pajak untuk yang kedua kalinya. Sejumlah kegiatan pun dilakukan oleh internal DJP, mulai dari kantor pusat hingga seluruh unit vertikal di bawahnya. Semua mengusung napas yang sama, yakni menggaungkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pajak.

Sejumlah kegiatan pun dilakukan serentak dan rampak. Ada yang dibungkus dengan tema seni, olahraga, diskusi hingga Bussiness Development Services Fair. Mengusung tema “Bersama Dukung Reformasi Perpajakan”, agaknya tahun ini DJP ingin menekankan kepada seluruh elemen masyarakat bahwa DJP tak henti-hentinya memperbaiki institusi untuk memberikan kinerja yang maksimal. Di sisi lain, seiring target penerimaan yang semakin tinggi, DJP tak bisa bekerja sendiri. Dukungan dari seluruh pemangku kepentingan tentu saja sangat diharapkan.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyampaikan, kinerja DJP tahun 2018 lalu sudah cukup baik. DJP mampu merealisasikan target sebesar Rp 1315 triliun atau sekitar 92,4 persen dari target yang dibebankan. Penerimaan pajak tahun 2018 tumbuh 14 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Sementara tahun ini, DJP mendapatkan amanah mengumpulkan penerimaan yang lebih berat, yakni sebesar Rp 1570 triliun. Tumbuh 19,9 persen dari realisasi tahun 2018. Kontribusi pajak tahun ini sebesar 73 persen terhadap total pendapatan negara tahun 2019. Namun demikian Robert mengakui, data hingga 31 Mei lalu menunjukkan, jika dilihat dari capaian pertumbuhan, penerimaan pajak belum begitu memuaskan.

“Sampai dengan Mei kami baru mengumpulkan Rp 457 triliun, tumbuh sekitar 2,43 persen. Jadi terlambat dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun 2018. Waktu itu kita tumbuh 14,72 persen. Ini berarti, kami masih harus bekerja lebih keras, lebih efektif dan efisien, untuk mengejar target yang sudah ditetapkan,” ujar Robert di Kantor Pusat DJP, Sabtu (6/7).

Untuk meningkatkan kinerja institusinya, Robert mengatakan, DJP melakukan berbagai upaya. Di samping senantiasa meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, DJP juga mengakselerasi akses mendapatkan data perpajakan baik dari dalam maupun luar negeri. Di sisi internal, koordinasi antarunit vertikal juga dilakukan lebih intensif.

“Kami juga melakukan komunikasi intensif dengan Kanwil-Kanwil DJP melalui kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui cara pasti peluang dan tantangan ke depan seperti apa. Jadi kami di kantor pusat, didampingi Direktorat Potensi, Direktorat Pemeriksaan, Direktorat Penegakan Hukum, Direktorat Ekstensifikasi, Dan Direktorat Intelijen, kami berembuk untuk situasi ke depan.”

PR reformasi

Di luar tantangan target penerimaan, saat ini DJP juga masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan. Pertama, melanjutkan program reformasi perpajakan yang terdiri atas lima pilar, yakni perbaikan organisasi, sumber daya manusia, perbaikan proses bisnis; teknologi informasi, dan regulasi. Menurut Robert, pintu utama dari rangkaian reformasi itu adalah pengadaan core tax system, yaitu teknologi informasi yang lebih mengedepankan otomasi yang memasukkan semua informasi proses bisnis ke dalam satu sistem terintegrasi. Hal itu otomatis akan mengubah proses bisnis, organisasi, juga mengubah cara SDM bekerja.

Robert menekankan, hingga saat ini sudah banyak capaian hasil yang ditorehkan dalam program reformasi perpajakan, termasuk pembentukan direktorat baru yang bulan ini di-launching oleh DJP, yakni Direktorat Data Informasi Perpajakan. Sementara Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) akan digabung menjadi satu direktorat.

“Kami lakukan ini karena menjadi sesuatu yang sangat sentral dalam pelaksanaan tugas ke depan. Dan kurang lebih tata kelola bisa berubah secara signifikan dari mulai data masuk, filter, cleansing, matching, yang bisa terotomasi dalam satu sistem. Mudah-mudahan dengan membuat satu direktorat datang, kualitas pelaksanaan tata kelola data bisa meningkat dengan baik,” harap Robert.

Untuk perbaikan pengelolaan SDM, DJP juga mencoba menerapkan formulasi baru agar penempatan tugas sesuai talenta dan kompetensi pegawai. Manajemen promosi dan mutasi juga dibuat dengan aturan main yang transparan dan adil dengan tahapan-tahapan sesuai standar yang ditentukan.

Situs pelayanan terpadu

Di sisi pelayanan, DJP juga akan lebih mengoptimalkan pelayanan dengan cara on-line. Jika selama ini pusat pelayanan ada di TPT (tempat pelayanan terpadu), ke depan sistem pelayanan akan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui website pelayanan tersendiri. Wajib Pajak yang ingin bertanya bisa langsung ke website.

“Kami sudah berembuk untuk merencanakan dan melaksanakan, ke depan TPT itu harus di-handle oleh website tersendiri. Website itu nanti akan dikelola oleh ratusan pegawai. Kalau Wajib Pajak tidak puas di website nanti kami siapkan call center. TPT yang terisi call ini kita tutup saja. KPP-KPP tidak usah didatangi Wajib Pajak karena hampir semua pelayanan bisa dilayani dengan teknologi informasi—dalam hal tertentu saja Wajib Pajak bisa datang ke KPP,” terang Robert.

Dengan adanya situs pelayanan terpadu, DJP memiliki standar jawaban yang seragam untuk setiap pertanyaan Wajib Pajak. Apalagi saat ini DJP memiliki 250 KPP, dan 250 KP2KP. Artinya, kata Robert, ada 500 titik yang bisa didatangi Wajib Pajak sehingga standar jawaban pun beda-beda. Dengan adanya website yang diampu oleh ratusan expert berpengetahuan mumpuni, diharapkan standar jawaban pun sama.

“Jadi, ini yang ingin kami benchmark di kantor pajak luar negeri. Rata-rata kantor pajak di luar negeri itu enggak pernah didatangi Wajib Pajak, hanya by appointment,” tutur Robert.

Soal pelayanan Wajib Pajak berbasis teknologi informasi seperti yang disampaikan Robert, barangkali Indonesia bisa belajar dengan Korea Selatan. Melalui Nation Tax Service, Negeri Ginseng ini berhasil membuat inovasi baru yang disebut Home Tax Service (HTS). Dengan teknologi itu, Korea Selatan mencoba menerapkan prinsip e-government di bidang pelayanan pajak, yang dapat diakses melalui www.hometax.go.kr. Upaya itu ternyata berdampak positif dan terasa bagi seluruh kalangan masyarakat Korea. Masyarakat yang sebelumnya malas membayar pajak karena kesan harus ke kantor pajak dan menghadapi proses yang panjang dan berbelit menjadi lebih terbuka dengan pajak. Melalui aplikasi HTS, seluruh pertanyaan mengenai pajak dan fasilitas tentang pajak tersedia. Menu HTS yang ada pun menjawab seluruh permasalahan pajak.

PPh 20 persen dan regulasi “e-commerce”

Saat ini DJP juga tengah mengusulkan Rancangan Undang-Undang agar tarif PPh Badan lebih rendah. Hal ini untuk menjawab keinginan Presiden Joko Widodo yang menginginkan tarif PPh badan segera diturunkan ke level 20 persen, dari tarif sebelumnya 25 persen. Kendati berpotensi menyebabkan hilangnya pendapatan negara, dalam jangka panjang kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

“(RUU) itu sedang disiapkan. Apakah RUU PPh, apakah ada undang-undang ‘omnibus’ yang berlaku umum sehingga satu Undang-Undang bisa meng-address PPh dan PPN,” terang Robert. Selain RUU PPh, Robert mengatakan, saat ini pemerintah juga sedang mengusulkan RUU PPN dan RUU Bea Materai yang masih menggunakan Undang-Undang tahun ’85-an

Di sisi ekonomi digital, saat ini DJP terus mengkaji aturan perpajakan sektor digital ekonomi domestik maupun cross border. Robert mengakui, digital economy, marketplace, dan sejenisnya menjadi tantangan tak mudah bagi DJP dalam memperlakukan perpajakannya, meski pada dasarnya pengenaan pajaknya sama. Sebab, Undang-Undang PPh jelas mengatakan bahwa PPh adalah tentang objek pajaknya. Artinya, di mana ada objek, di situ ada pajaknya. Tak peduli diperoleh melalui digital maupun nondigital.

“Jadi, sebenarnya tidak tumpang-tindih. Tapi dengan adanya marketplace, platform yang berjualan ada enam juta. Bagaimana menjangkaunya? Sebenarnya secara self assessment mereka terutang pajak. Kalau ada penghasilannya harus bayar pajak. Kalau omzet di atas Rp 4,8 miliar harus PKP. Namun, bagaimana menjangkau mereka, mengawasinya, mengedukasinya itu yang belum di teliti?”

Dukungan “stakeholders”

Robert menegaskan, untuk bisa mewujudkan berbagai program itu, DJP perlu dukungan penuh sari semua pemangku kepentingan. Mulai dari kementerian/lembaga, konsultan pajak, asosiasi pengusaha, perbankan, pemda dan lain-lain.

“Untuk mengerjakan (program) ini semua perlu kami minta dukungan dari berbagai pihak. Dari para stakeholder, termasuk dari P5, IKPI, AKP2I yang merupakan bagian dari DJP untuk turut membantu meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dalam mengumpulkan penerimaan negara dalam sektor pajak.

Selama beberapa tahun terakhir DJP terus menggandeng berbagai institusi untuk membangun kerja sama di bidang perpajakan.

Di bidang pendidikan misalnya, untuk meningkatkan kesadaran pajak kepada masyarakat, terutama untuk generasi muda, pemerintah mengajak kementerian/lembaga terkait untuk memasukkan mata pelajaran pajak ke dalam kurikulum pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal itu terwujud melalui penandatanganan kerja sama dan nota kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kemendikbud, Kementerian Agama, Kemenristekdikti, Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Penandatanganan MoU itu juga sebagai kebijakan bersama sebagai dasar kegiatan edukasi pajak yang lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Sementara di bidang penegakan hukum, DJP juga sudah melakukan MoU dengan Polri dan Kejaksaan. –Waluyo Hanjarwadi

Lanjut baca
/

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved