Connect with us

Tax Light

Rela Jujur

Diterbitkan

pada

Kita bersyukur target penerimaan pajak tercapai bahkan sebelum tutup tahun 2021. Bagaimana agar keberhasilan ini dapat diraih kembali di tahun-tahun mendatang?

“Hari ini adalah hari yang bersejarah. Di tengah pandemi Covid-19, di saat pemulihan ekonomi masih berlangsung, Anda mampu mencapai target 100 persen, bahkan sebelum tutup tahun. Ini adalah bekal kita untuk pelaksanaan tugas-tugas di masa mendatang,” demikian tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada seluruh jajaran pimpinan DJP pada saat Rapat Pimpinan 27 Desember 2021 yang lalu.

Pencapaian target penerimaan pajak tahun 2021 memang menjadi tonggak bersejarah karena selama lebih dari satu dekade DJP tidak berhasil mencapai target penerimaan yang diamanahkan. Namun yang lebih penting adalah bagaimana caranya agar keberhasilan tersebut dapat diraih kembali di tahun-tahun mendatang, karena mempertahankan keberhasilan itu lebih berat bebannya.

Target penerimaan pajak tahun 2022 telah ditetapkan sebesar Rp 1.262,9 triliun. DJP telah menyusun strategi untuk mencapai target tersebut dengan berbagai hal, di antaranya melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yaitu suatu program yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

PPS berlaku mulai 1 Januari 2022 dan akan terus berlangsung sampai dengan 30 Juni 2022. Walaupun sampai dengan saat ini belum ada penetapan target penerimaan pajak dari PPS—karena memang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak—penerimaan yang akan dihimpun tetap merupakan pundi-pundi yang diperhitungkan menjadi salah satu sumber penerimaan pajak di tahun 2022.

Untuk Wajib Pajak yang akan mengikuti PPS telah disediakan aplikasi PPS online sehingga Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pajak. Sungguh suatu berita yang menggembirakan karena ketika pada tanggal 1 Januari 2022 dilakukan monitoring pada aplikasi PPS, diketahui bahwa sudah ada Wajib Pajak yang sudah menyetorkan Pajak Penghasilan Final dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH), bahkan sudah diterbitkan surat keterangan. Tidak ada kata lain yang dapat diucapkan selain ucapan syukur karena semangat setoran Wajib Pajak turut mengobarkan semangat pegawai DJP untuk terus melakukan edukasi tentang PPS.

Masuknya setoran pajak pada tanggal merah di awal tahun mungkin baru terjadi di tahun 2022. Biasanya Wajib Pajak masih menikmati liburan Natal dan tahun baru tanpa memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan pajak. Tapi rupanya berbeda dengan tahun 2022, di saat akhir tahun dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai wilayah, terdapat Wajib Pajak yang berkutat dengan catatan hartanya, menyadari bahwa selama ini belum melakukan kewajibannya dengan baik dan benar lalu memutuskan untuk mengikuti PPS. Gas poool dengan mengusung gotong royong, adil, dan setara.

Berbagai langkah persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan PPS, edukasi dan sosialisasi PPS baik secara daring maupun luring telah dilakukan sejak Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan masih dalam bentuk RUU KUP dan akan terus dilakukan sepanjang semester pertama tahun 2022. Demikian juga dengan publikasi melalui sosial media. Dibukanya berbagai kesempatan untuk mendapatkan informasi PPS melalui beberapa kanal mulai dari website, kelas pajak, telepon, WhatsApp chat, livechat, e-mail dan Twitter serta Instagram diyakini akan sangat berguna bagi para Wajib Pajak.

Melalui berbagai kanal Wajib Pajak diyakinkan akan memperoleh manfaat dari PPS, yaitu tidak dikenai sanksi 200 persen (khusus untuk Wajib Pajak peserta Tax Amnesty) dan tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk kewajiban 2016–2020, serta adanya perlindungan terhadap data yang diungkapkan untuk tidak dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Kejujuran merupakan kunci PPS. Dengan tetap berpegang pada sistem self assessment, Wajib Pajak diharapkan secara sukarela melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pengungkapan harta yang dimilikinya tapi belum dilaporkan dalam PPS. Tidak ada lagi kata lupa atau belum dilaporkan.

Pelajari ketentuan yang terkait secara saksama agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, karena kebijakan PPS ini tentunya membawa konsekuensi. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaksesuaian antara harta bersih yang diungkapkan dengan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan atau membatalkan surat keterangan. Ada pula sanksi yang akan dikenakan apabila ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, atau dalam hal Wajib Pajak gagal repatriasi dan/atau investasi.

Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat P2Humas DJP

Tax Light

Konsekuensi Sebuah Pilihan

Diterbitkan

pada

 

Konsep pelayanan prima ternyata harus terus-menerus disesuaikan dengan kemajuan teknologi.

 

Majalahpajak.net – Ruang Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) telah dirancang sedemikian rupa agar Wajib Pajak mendapatkan layanan prima. TPT ini dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, koneksi internet, stopkontak, dan lain-lain.

Namun kenyamanan tersebut tidak membuat semua Wajib Pajak yang datang ke kantor pajak berpakaian rapi, memakai sepatu mengkilat, dan membawa gawai kekinian untuk melaporkan kewajiban perpajakannya atau melakukan konsultasi. Masih ada yang datang ke TPT bukan hanya untuk mendapatkan layanan tetapi sekaligus untuk mencari udara sejuk di ruang ber-AC yang dilengkapi dengan koneksi internet gratis plus minuman atau hidangan cuma-cuma.

Tampaknya, konsep pelayanan prima harus disesuaikan lagi dengan kemajuan teknologi. Kenyamanan ruang layanan mungkin menjadi tidak relevan setelah berbagai layanan dialihkan ke sistem elektronik. Peran frontliner semakin berkurang dan beralih ke back office.

Konsep pelayanan prima tentunya tetap pada upaya atau tindakan yang dilakukan oleh badan usaha tertentu untuk memberikan pelayanan yang maksimal agar pelanggannya mendapatkan kepuasan dari pelayanan yang diberikan. Pada awal tahun 2000-an, konsep yang populer dalam pelayan prima adalah menyelaraskan konsep attitude, attention, action, ability, appearance dan accountability. Beberapa konsep tersebut bergeser pengertiannya pada saat layanan sudah diberikan secara elektronik. Ketika pelayanan diberikan secara elektronik maka teknologi informasi mendapatkan peran utama dalam implementasinya sampai dengan penilaiannya.

Baca Juga: 63 Unit Kerja DJP Raih Predikat Zona Integritas WBK/WBBM

Jumlah layanan daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat. Pandemi Covid-19 ikut berkontribusi dalam peningkatan jumlah layanan elektronik ini. Pembatasan pergerakan selama masa pandemi memaksa DJP meningkatkan layanan elektroniknya baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Pemberian layanan secara elektronik adalah suatu keniscayaan, tidak hanya untuk organisasi swasta tetapi juga untuk kementerian/lembaga pemerintah. DJP dengan program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) berusaha untuk membangun suatu sistem aplikasi yang sarat dengan penyediaan layanan secara elektronik. Tentunya banyak yang menyambutnya dengan penuh harapan bahwa kualitas layanan akan meningkat dengan berbagai kemudahan dan fasilitas yang ditawarkan.

Tidak semua layanan elektronik ditempuh melalui proses yang sepenuhnya elektronik. Contohnya, layanan pendaftaran NPWP secara elektronik melalui aplikasi e-registration. Meskipun Wajib Pajak mendapatkan secara langsung NPWP-nya, sebetulnya masih ada proses validasi data yang dilakukan di back office TPT. Bila proses validasi data ini gagal, NPWP yang sudah diperoleh berpotensi menemui kendala saat digunakan. Kendala seperti ini dapat terjadi bila Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami proses pendaftaran NPWP, atau bisa juga karena ia hendak memanfaatkan celah yang masih ada pada sistem ini.

Reaksi Wajib Pajak saat dihadapkan dengan kendala di atas juga bermacam-macam. Ada yang menerima penjelasan mengenai kegagalan validasi data, ada pula yang mengajukan keluhan atas layanan yang diberikan.

Baca Juga: Pelayanan Dongkrak Kepatuhan

Dalam pelayanan secara elektronik, keluhan tidak lagi tentang penampilan petugas atau sarana dan prasarana ruang TPT, melainkan lebih tentang respons yang harus diberikan agar pelanggan puas. Itu berarti bidang kehumasan harus bekerja lebih keras untuk menampilkan citra organisasi yang telah memanfaatkan teknologi informasi diiringi dengan bidang edukasi yang harus memberikan informasi secara lengkap dan jelas.

Apabila disampaikan secara langsung, ketidakpuasan Wajib Pajak tentu akan lebih mudah ditanggapi. Namun, bila ketidakpuasan itu diungkapkan di ruang publik melalui media sosial, maka taruhannya adalah citra organisasi.

Yakinlah bahwa setiap orang selalu memiliki pilihan, keputusan untuk memilih ada pada masing-masing pengguna layanan, dan untuk setiap pilihan tentunya ada konsekuensi masing-masing.

 

Lanjut baca

Tax Light

Belajar Siap Bayar Pajak

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi

Lebih dari sekadar menanamkan nilai penting pajak, edukasi pajak hendaklah menyasar “future taxpayers” untuk benar-benar menjadi pembayar pajak yang punya komitmen kuat kepada negara.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Amsal, murid kelas 6, ingin membanggakan orang tua, membanggakan negara, menjadi pengusaha sukses, bupati, atau gubernur. Ia belajar penuh semangat, karena di sekolahnya yang bersih dan gratis itu ia mendapat teman sekaligus menimba ilmu dari guru-gurunya yang baik.

Ya, semoga, dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan itu, cita-cita luhur Amsal terwujud. Namun, di sisi lain, kita juga harus memberi Amsal pengertian bahwa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seluruh rakyat, pemerintah memerlukan dana, dan dana itu didapat dari pajak. Untuk itulah kegiatan Pajak Bertutur hadir: membuka cakrawala pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak bagi pelajar dan mahasiswa.

Dari wilayah barat Indonesia, KP2KP Sigli memilih SMA Negeri 3 Unggul, Sigli, Aceh sebagai lokasi Pajak Bertutur 2022. Di sana, Azatila dan Alifia mengatakan bahwa Pajak Bertutur menumbuhkan citra bahwa pajak dekat dengan siswa dan membuat generasi milenial lebih paham pentingnya pajak.

“Kakak-kakak dari kantor pajak sangat baik dan ramah, kreatif dan seru, dan sangat mudah dipahami ketika menjelaskan materinya,” ujar mereka.

Baca Juga: “Passion” Lama Bersemi Kembali

Di wilayah timur Indonesia, KP2KP Teminabuan memilih Rumah Belajar Cendrawasih di Sorong Selatan, Papua Barat. Kolaborasi KP2KP dan Rumah Belajar Cendrawasih mewujudkan keinginan anak-anak di pelosok Teminabuan untuk memperoleh pendidikan meskipun dengan keterbatasan fasilitas belajar. Pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya disampaikan di alam terbuka sambil duduk dan bermain di atas rumput.

Di MAN 1 Sula, Maluku Utara, Tajudin Galela, salah seorang siswa peserta Pajak Bertutur 2022 yang dilakukan oleh KP2KP Sanana menyampaikan kebahagiannya setelah kegiatan belajar pajak yang diselingi permainan.

“Kita jadi paham bahwa pajak penting karena kalau tidak ada pajak, tidak ada pembangunan jalan. Karena itu, kita harus belajar agar siap bayar pajak,” ujar Tajudin.

Keseruan dan antusiasme peserta Pajak Bertutur 2022 di SMA Negeri 1 Siak yang menjadi lokasi terpilih KP2KP Siak Sri Indrapura membuat Jefrinaldi, Sang Kepala Kantor “merinding” ketika menyaksikan penampilan peserta mengikuti aneka lomba di acara Pajak Bertutur tersebut. Ibu Nila Kusumawati, mewakili Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 1 Provinsi Riau, berharap kegiatan serupa dilaksanakan di kabupaten-kabupaten lainnya.

Dalam Rencana Strategis DJP ditetapkan bahwa peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dilakukan melalui program edukasi yang efektif. Selain melalui kegiatan Pajak Bertutur, salah satu program pengembangan layanan edukasi yang memiliki urgensi kebutuhan cukup tinggi adalah pemutakhiran situs www.edukasi.pajak.go.id.

Situs www.edukasi.pajak.go.id merupakan salah satu kanal resmi milik DJP yang difokuskan untuk edukasi perpajakan. Pemanfaatan laman ini dinilai belum optimal apabila dilihat dari jumlah pengunjungnya dan juga konten yang dimuat di dalamnya. Padahal, laman tersebut merupakan pintu gerbang edukasi untuk seluruh masyarakat. Di sana, berbagai materi—yang sangat bermanfaat bagi para future taxpayers—dapat dipergunakan untuk kegiatan inklusi kesadaran pajak mulai dari tingkat sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Baca Juga: Manfaatkan PPS Sebagai Win-win Solution

Hadirnya teknologi informasi di era digital memunculkan tantangan baru terhadap kegiatan edukasi kesadaran pajak. Kreativitas dan inovasi kian perlu dilibatkan dalam penyusunan strategi edukasi. Kanal-kanal edukasi harus memadai dan sesuai perkembangan zaman. Dan pada akhirnya, edukasi pajak hendaklah bukan sekadar menyampaikan informasi perpajakan dan menambah jumlah Wajib Pajak, tetapi juga meningkatkan penerimaan pajak, menanamkan komitmen yang kuat untuk turut serta membiayai belanja negara dan bahkan menghapus masalah penghindaran pajak.

Pajak Bertutur tahun 2022 dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak secara serentak di seluruh indonesia dengan melibatkan Kantor Pusat DJP, 34 Kantor Wilayah DJP, 352 Kantor Pelayanan Pajak, 202 KP2KP. Sebagai salah satu bentuk kampanye program inklusi kesadaran pajak, kegiatan Pajak Bertutur dilaksanakan secara berkesinambungan sejak 2017.

Lanjut baca

Tax Light

Kado Indah Hari Pajak

Diterbitkan

pada

Prokrastinasi membuat beberapa WP berduka di akhir masa PPS. Namun, semoga capaian PPS jadi kado terindah buat Hari Pajak Tahun 2022.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang sering disebut sebagai Tax Amnesty Jilid II telah usai. Perjalanan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 diakhiri dengan berbagai cerita, mulai dari ragu, galau, duka, suka, dan lega.

Perasaan ragu dan galau tecermin dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang memutuskan untuk mengikuti PPS sepanjang Januari sampai dengan Mei. Sepanjang 5 bulan tersebut jumlah WP yang memutuskan mengikuti PPS berkisar antara 6.000 hingga 14.000 per bulan. Lonjakan tajam terjadi pada Juni di mana sebanyak 204.154 WP memutuskan ikut PPS. Nilai PPh yang dibayarkan WP pun melonjak dari Rp 176 miliar (Januari) menjadi Rp 2,6 triliun (Mei). Capaian jumlah PPh di bulan Juni sebesar Rp 53,43 triliun, sebanding dengan lonjakan jumlah WP yang mengikuti PPS.

Barangkali 6 bulan memang bukan waktu yang panjang untuk akhirnya memutuskan apakah akan mengikuti PPS atau tidak. Atau memang tipikal WP di Indonesia yang lebih memilih untuk mengambil keputusan di batas akhir waktu yang diberikan?

Baca Juga: Niat Tulus

Meski kerap dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam mengelola waktu yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, banyak WP mengulangi tindakan prokrastinasi (menunda) ini. Penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan merupakan contoh yang paling nyata, terjadi setiap bulan dan setiap tahun. Prokrastinasilah yang menyebabkan beberapa WP berduka di akhir masa PPS karena pada menit-menit terakhir menjelang pukul 23.59 di 30 Juni lalu masih menunggu token yang dibutuhkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH), atau gagal lapor karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tidak muncul akibat transaksi pembayaran dilakukan di hari terakhir setelah jam kerja perbankan usai.

Di sisi petugas pajak sebenarnya ritmenya sedikit berbeda, kegiatan edukasi dan berbagai konten kehumasan bermunculan menjelang dimulainya PPS pada akhir tahun 2021 lalu. Sepanjang Januari dan Februari semangat menyebarluaskan informasi PPS masih terasa gaungnya, lalu menurun Maret dan April ketika WP lebih memerlukan edukasi, pelayanan dan konten kehumasan yang berkaitan dengan SPT Tahunan PPh. Pada bulan April, momen kenaikan tarif PPN beserta beberapa ketentuan turunannya cukup menyita waktu edukasi, bahkan menurunkan jumlah konten kehumasan PPS. Memasuki Juni, barulah edukasi, pelayanan, dan konten kehumasan digalakkan kembali.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung secara aktif seperti webinar, seminar, kelas pajak dan sosialisasi, juga melalui penyuluhan langsung secara pasif di mana helpdesk dibuka di seluruh unit kerja baik secara luring maupun daring, serta memanfaatkan media luar ruang dan media cetak. Penyuluhan tidak langsung baik satu arah maupun dua arah dilakukan melalui berbagai kanal seperti televisi, radio, siniar termasuk memanfaatkan kanal media sosial.

Baca Juga: Perhatian Penuh

Sepanjang Juni dilakukan layanan di luar kantor yang mencakup 310 titik yang meliputi pusat perbelanjaan, mal, kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat olahraga yang beberapa di antaranya sempat dikunjungi oleh pejabat pemerintah pusat/pemda. Kampanye simpatik juga dilakukan lewat 37 kegiatan meliputi pembagian leaflet, kegiatan olahraga, dan car free day. Tidak ketinggalan sosialisasi dalam bentuk tax gathering dan kunjungan langsung kepada 29 pejabat pemerintah pusat/pemda.

Seluruh kegiatan itu rupanya membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Sepanjang Juni, jumlah WP yang mengikuti PPS bertambah 204.154, sehingga total menjadi 247.918. Jumlah pembayaran PPh pada Juni pun sangat tinggi, yakni Rp 53,43 triliun, atau totalnya Rp 61,01 triliun.

Saat konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanya apakah beliau puas dengan total capaian PPS. Jawabannya, bukan puas atau tidak puas tapi PPS ini merupakan suatu ikhtiar untuk meningkatkan kepatuhan WP dan pada waktunya nanti akan berkontribusi dalam meningkatkan tax ratio Indonesia. Itu tentu sesuai dengan tujuan akhirnya mengingat PPS memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Terima kasih kepada WP yang mengikuti PPS atas kontribusi mereka ikut serta membangun negara Indonesia melalui pembayaran Pajak Penghasilan Final PPS. Terima kasih juga kepada para petugas pajak yang telah memberikan edukasi dan pelayanan serta menyajikan konten kehumasan yang dapat membantu pemahaman WP tentang PPS.

Capaian PPS yang diharapkan menjadi tonggak baru untuk peningkatan kepatuhan WP dan tax ratio semoga menjadi kado terindah bagi Hari Pajak Tahun 2022.

Lanjut baca

Populer