Jakarta, Majalahpajak.net- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melantik lima Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) di Istana Negara Jakarta pada Rabu, (27/1/21).

Pelantikan Dewan Pengawas LPI dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6/P tahun 2021. Adapun susunan Dewan Pengawas LPI terdiri dari pejabat ex-officio yakni Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan (Menkeu) dan Erick Thohir selaku Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta tiga anggota dari unsur profesional, yakni Haryanto Sahari, Darwin Cyril Noerhadi, dan Yozua Makes, yang melengkapi susunan Dewan Pengawas LPI.

Kementerian Keuangan mengatakan, pertimbangan memilih ketiga anggota Dewan Pengawas dari unsur profesional itu dipilih karena selain memiliki keahlian dan pengalaman di bidang investasi, pasar modal, hukum dan tata kelola, mereka juga dipandang memiliki perspektif global dan berpengalaman dalam menangani transaksi internasional. Kompetensi yang dimiliki ini diharapkan dapat mendukung fungsi pengawasan LPI sebagaimana diatur dalam UU 11/2020 sehingga mampu mewujudkan LPI yang solid, kredibel, dan efektif.

Haryanto Sahari adalah akuntan publik senior dengan lebih dari 30 tahun pengalaman baik nasional maupun internasional. Darwin Cyril Noerhadi merupakan salah satu investor terkemuka di Indonesia dan telah berperan dalam berbagai transaksi investasi di Asia Tenggara dan Asia Selatan meliputi Indonesia, Malaysia, India dan Vietnam. Sedangkan Yozua Makes adalah pendiri dan managing partner dari firma hukum Makes & Partners, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam transaksi merger dan akuisisi, corporate finance, penanaman modal asing dan berbagai transaksi komersial antar negara lainnya.

Tugas pertama yang segera akan dilakukan oleh Dewan Pengawas LPI adalah menyelenggarakan seleksi dan mengangkat Dewan Direktur yang akan bertanggung jawab terhadap operasionalisasi LPI. Selain itu, Dewan Pengawas juga akan menyusun pengaturan dasar-dasar pengelolaan LPI sebagai landasan bagi kegiatan operasional LPI. Proses pemilihan Dewan Direktur akan segera dilaksanakan dan diharapkan pada awal Februari 2021 Dewan Direktur sudah terpilih. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi, Dewan Pengawas akan bertugas untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan LPI yang diselenggarakan oleh Dewan Direktur terpilih.

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) mendapatkan atestasi atau pengakuan sebagai salah satu perusahaan BUMN yang fokus pada implementasi protokol Covid-19 dan siap bekerja dalam era tatanan baru. Sebanyak 642 cabang Pegadaian yang tersebar dari sabang sampai Merauke berhasil memperoleh Label SIBV Safe Guard, label yang mengacu pada praktik global yang telah direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sesuai dengan Kementerian Kesehatan.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia (Persero), Dian M. Noer  menyampaikan, sepanjang 2020, SIBV telah melakukan assessment untuk memastikan implementasi protokol kesehatan di berbagai instansi dan BUMN salah satunya Pegadaian. Pada 2021 ini layanan SIBV masih memegang komitmen yang sama untuk memulihkan ekonomi bangsa dan membantu bisnis mulai beroperasi kembali di tengah pandemi.

“Melalui audit untuk Pegadaian, kami juga ingin menunjukkan kompetensi SIBV untuk melakukan audit skala besar, dengan jangkauan wilayah luas, seluruh Indonesia. Tentunya dengan didukung teknologi seperti remote audit yang efektif dan efisien,” Jelas M. Noer di Jakarta, Senin (25/01/21).

Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengaku bangga dengan prestasi yang berhasil dicapai oleh Pegadaian atas komitmen perusahaan yang selalu berupaya untuk menjadi perusahaan BUMN yang taat aturan protokol Kesehatan selama pandemi demi kepentingan karyawan maupun nasabah. Selain itu pemberian label ini juga akan meningkatkan kepercayaan mitra dan seluruh stakeholder untuk merasa aman, dan nyaman selama berada di lingkungan  perusahaan.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Insan Pegadaian yang sudah berjuang dan berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan ketat baik untuk melindungi diri maupun melindungi para nasabah. Saya berharap, Pegadaian bisa mempertahankan prestasi dari Label SIBV Safe Guard ini, untuk menggerakan dan mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional”. Ucap Kuswiyoto, Jakarta, Senin (25/01/21).

Untuk menumbuhkembangkan nilai budaya AKHLAK yang harmonis, adaptif dan meningkatkan kesadaran untuk menjalankan adaptasi Kebiasaan Baru serta  pencegahan Covid-19, Pegadaian menggelar acara Webinar bertajuk Pegadaian Leaders Talk vol.4 : “Tahun Baru, Semangat Adaptasi Kebiasaan Baru” yang diselenggarakan pada hari Senin, 25 Januari 2021.

Melalui webinar ini, turut mengundang narasumber Marsdya (Purn) Eris Herryanto selaku Sekretaris Tim Pengarah Penanganan Covid-19 BUMN untuk memaparkan bagaimana kasus Covid-19 di dilingkungan BUMN dan tanah air, serta Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir yang akan menjelaskan pentingnya Vaksin bagi masyarakat untuk mencegah penularan virus Covid-19.

Sebelumnya pada September 2020 lalu, Pegadaian telah lebih dulu meraih Label SIBV Safe Guard untuk Kantor Pusat dan 12 Kantor Wilayah Pegadaian di berbagai daerah, karena dinilai sebagai perusahaan BUMN yang memperhatikan kondisi kesehatan, kebersihan, dan keamanan yang layak bagi karyawan dan nasabah. Diharapkan dengan atestasi berupa sertifikasi standar keamanan Covid-19 ini, Pegadaian dapat konsisten dalam menjaga keberlanjutan implementasi penerapan protokol kesehatan, dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh nasabah, saat berada di outlet-outlet pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jakarta, Majalahpajak.net – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Namun, masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat masih menjadi tantangan mengembangkan sektor itu. Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Brand Ekonomi Syariah sebagai upaya penjenamaan (branding) ekonomi syariah di tengah masyarakat. Peresmian itu bertepatan dengan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara, Jakarta pada Senin, (25/1/21).

“Dalam rangkaian ikhtiar besar ini, saya juga menyambut baik peresmian Brand Ekonomi Syariah. Ini sangat penting untuk meningkatkan awareness masyarakat sebagai dukungan atas seluruh kegiatan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Jokowi.

Brand Ekonomi Syariah ini merupakan satu logo atau simbol milik negara yang dapat digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menuturkan, jenama (brand) itu selanjutnya juga digunakan dalam upaya peningkatan literasi, edukasi, dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat.

“Brand Ekonomi Syariah juga digunakan untuk peningkatan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah,” tuturnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS menyampaikan bahwa peresmian Brand Ekonomi Syariah merupakan inisiasi dari KNEKS sebagai salah satu upaya menjawab tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Brand ekonomi syariah dapat digunakan seluruh kementerian dan lembaga serta para stakeholder yang bergerak di dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah pada setiap produk, program, kegiatan, maupun kampanye yang dilakukan,” ujarnya.

Acara peluncuran GNWU dan peresmian Brand Ekonomi Syariah dihadiri secara virtual oleh para menteri dan kepala lembaga negara, gubernur, pemangku kepentingan wakaf, hingga korporasi dan pemberi wakaf. Sementara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mendampingi Presiden secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.