Seiring berakhirnya Program Pengungkapan Sukarela, upaya membangun kepatuhan pajak menjadi tugas yang harus terus dilakukan oleh DJP agar tax ratio Indonesia dapat meningkat di masa depan.

majalahpajak.net, Jakarta – Pemerintah akan terus berupaya untuk memperbaiki fondasi perpajakan di Indonesia melalui berbagai kebijakan agar kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya sebagai warga negara dalam membayar pajak semakin baik sehingga dapat meningkatkan rasio pajak (tax ratio).  Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pajak  yang telah berakhir pada 30 Juni 2022 merupakan  salah satu upaya  untuk terus menerus membangun fondasi pajak Indonesia yang kuat dan berkeadilan.

Ia menegaskan, tugas seluruh jajaran di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan di masyarakat tidak serta-merta selesai ketika PPS berakhir karena membangun  kepatuhan bukan suatu hal  yang sederhana. Terlebih saat ini tax ratio Indonesia masih termasuk yang terendah di kawasan Asia Tenggara, sehingga upaya peningkatan kepatuhan merupakan tugas yang harus terus-menerus dilakukan oleh DJP.

“Berbicara puas atau tidak puas dengan hasil PPS, tentu kita tidak pernah puas. Saat ini tax ratio Indonesia masih rendah. Kita akan terus menguji tingkat compliance sehingga akhirnya tax ratio bisa mencerminkan potensi penerimaan perpajakan,”kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (01/07).

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

Ia menjelaskan, faktor geografi Indonesia dengan sistem ekonomi yang terbuka dan negara-negara  tetangga yang terus bertumbuh melalui perbaikan iklim perpajakan akan menjadi pressure bagi Indonesia. Hasil PPS diharapkan dapat menjadi fondasi bagi Indonesia untuk memperbaiki sektor perpajakan, yakni kepatuhan masyarakat menjadi lebih baik dan ada kepastian dalam lingkup regulasi perpajakan.

“Kami minta kepada DJP agar regulasi perpajakan terus dikalibrasi dan dievaluasi.  Itu berarti kita terus membuka diri, melihat sesama negara-negara ASEAN, OECD, dan G20  sehingga punya benchmarking agar kita tidak tertinggal.  Ini akan terus dilakukan, termasuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh DJP,”imbuhnya.

Penegakan hukum

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyatakan, baik PPS maupun tax amnesty (TA) merupakan bagian dari upaya untuk menambah basis pemajakan dan meningkatkan tax ratio di masa depan. Ia mengungkapkan, ada sebagian peserta yang tidak mengikuti TA namun mengikuti PPS. Ada sebagian yang memang mempunyai harta yang belum pernah dilaporkan. Pihaknya menghargai kontribusi para peserta untuk turut bergabung di dalam  sistem perpajakan yang lebih transparan.

“Setelah PPS berakhir, law enforcement akan kami jalankan mulai dari pengawasan, pemeriksaan, bahkan mungkin penegakan hukumsesuai ketentuan hukum  dan tata-cara perpajakan,”jelas Suryo.

Baca Juga: Kanwil DJP Jakarta Barat Gencar Lakukan Kegiatan Terkait PPS

Sri Mulyani menyampaikan penerimaan pajak dari PPS dengan  jumlah harta yang diungkap WP sebanyak Rp594.82 triliun dan  jumlah pembayaran kewajiban dari harta yang diungkap dalam bentuk Pajak Penghasilan (PPh) mencapai Rp61,01 triliun. Jumlah peserta yang mengikuti PPS baik orang pribadi maupun badan sebanyak 247.918 WP.

Harta yang dideklarasikan merupakan kombinasi dari deklarasi dalam negeri dan repatriasi sebesar Rp512,57 triliun dengan rincian deklarasi luar negeri sebesar Rp59,91 triliun dan harta yang diinvestasikan ke  instrumen surat berharga negara (SBN) sebesar Rp22,34 triliun.

Jika dilihat dari lapisan harta WP, jumlah WP dengan total harta sampai dengan Rp10 juta sebanyak 38.870 orang atau 15,68  persen. Jumlah WP dengan harta antara Rp10 – 100 juta sebanyak 82.747 orang atau 33,38 persen. Jumlah WP dengan jumlah harta antara Rp100 juta – 1 miliar sebanyak 75.110 orang atau 30,30 persen. Untuk rentang harta antara Rp1 – 10 miliar jumlahnya 41.239 WP atau 16,63 persen. Rentang harta antara Rp10 – 100 miliar berjumlah 9.236 WP atau 3,73 persen. Sedangkan untuk rentang harta antara Rp100 – 1 triliun  dan yang lebih dari Rp 1 triliun jumlahnya masing-masing 705 WP dan 11 WP.

“Kita harapkan dengan adanya PPS, ke depan compliance atau kepatuhan akan terus dipelihara,”terang Sri Mulyani.

Majalahpajak.net – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menyongsong visi Indonesia Maju 2045. Pasalnya, program yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) ini koheren dengan Reformasi Pajak Jilid III yang memuat reformasi administrasi dan kebijakan.

Fungsional Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Banten Agus Puji Priyono mengatakan, pasca-PPS merupakan era baru pajak yang memuat kepatuhan sekaligus penerimaan pajak yang berkelanjutan, didukung oleh peningkatan pelayanan, data dan informasi yang dimiliki DJP, serta supervisi (enforcement). Dengan ketiga pendorong itu, maka wajah perpajakan Indonesia ke depan bukan lagi berdasarkan kepatuhan sukarela, tetapi kepatuhan kolaborasi.

“Berbagai lembaga riset dan organisasi internasional sekarang membahasakan kepatuhan kolaborasi, bukan lagi kepatuhan sukarela. Hal ini karena Wajib Pajak merasa otoritas pajak punya power, dan Wajib Pajak harus percaya. Jadi di sini ada power of authority dan trust in the authority. Ini akan menjadikan kepatuhan kolaborasi Wajib Pajak,” kata Agus di webinar Kelas Tax Center Universitas Pamulang (Unpam), bertema “Reformasi Wajah Baru Perpajakan Pasca PPS: Pajak Kita Untuk Kita”, Sabtu (25/6).

Di hadapan sekitar 70 peserta yang hadir, Agus juga menjelaskan, iklim kepatuhan kolaborasi (voluntary cooperation) dapat dihadirkan melalui keseimbangan antara legitimate power dan kepercayaan yang berdasarkan kognitif atau kesadaran. Sebaliknya, kalau otoritas pajak hanya mengandalkan penegakan hukum, maka hubungan kepada Wajib Pajak akan bersifat koersif, dan timbul iklim antagonis.

“Jadi sekarang yang tengah dibangun adalah voluntary cooperation atau kerja sama sukarela antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Untuk menyeimbangkannya, mesti ada dua pilar untuk mewujudkannya yakni transparansi dan partisipasi melalui reformasi perpajakan,” imbuhnya.

Ia menjelaskan, PPS merupakan ajakan pemerintah untuk melakukan rekonsiliasi dengan masyarakat Wajib Pajak. Melalui PPS, pemerintah menawarkan kesempatan untuk masyarakat bisa melakukan pemutihan pajak dengan mengungkapkan semua aset atau harta dengan tarif yang rendah.

Di sisi lain, PPS yang diiringi reformasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi tax gap.

“Karena dari potensi yang ada, kita naikkan agar tingkat kepatuhannya lebih tinggi. Inilah mengapa ada reformasi administrasi, reformasi perpajakan. Ini akan terwujud. Setelah PPS berakhir maka masyarakat masuk dalam babak baru di mana keterbukaan informasi jadi keniscayaan. Otoritas pajak punya sistem informasi teknologi yang modern, dan enforcement,” jelasnya.

Baca Juga: Ketum IKPI: Jangan Lewatkan PPS yang Sarat Manfaat

Untuk itu, Agus kembali mengingatkan agar Wajib Pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini sebelum akhir periode pada 30 Juni mendatang.

“Harapannya, masyarakat bisa merespons. Ini adalah program baik dari pemerintah untuk melindungi masyarakat asal memang mengikuti ketentuan yang berlaku, semua aset diungkapkan. Kenapa disebut tax amnesty jilid 2? Ya, memang ada kelanjutan dari tax amnesty jilid 1, di mana dibagi menjadi dua kebijakan. Kebijakan 1 untuk alumni TA, kebijakan 2 untuk WPOP yang baru menjadi peserta,” ucapnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Program Studi Akuntansi Unpam Effriyanti Kurniawan mengatakan, pemahaman mengenai pajak masih menjadi hal yang penting karena banyak masyarakat yang masih takut dengan pajak.

“Begitu dengar kata-kata pajak, mereka rasanya mau balik badan. Padahal pajak adalah dari kita untuk kita. Pajak adalah suatu media, merefleksikan ada tanggung jawab di sana akan ada manfaat. Kita sudah merasakan manfaat selama ini dari sarana dan prasarana yang ada, tetapi memang rata-rata pemahaman mengenai pajak masih sangat sedikit,” ungkapnya.

Untuk itu, ia mendukung adanya kegiatan Kelas Tax Center, agar mahasiswa sebagai agen perubahan bisa mengubah paradigma negatif pajak di ruang publik.

“Ini yang harus kita ubah. Bahwa sebagai generasi muda, mahasiswa bisa menginformasikan kepada dunia luar sana bahwa pajak adalah media kita untuk berkontribusi terhadap pembangunan, baik pembangunan daerah pun pembangunan nasional. Sehingga, kita bisa dengan bangga mengatakan bahwa ini adalah negara kita. Kemajuan negara kita juga bergantung kepada kita semua,” pungkasnya.

Majalahpajak.net – Sebagaimana diketahui, Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung penerapan aspek Environmental, Social and Governance (ESG) di pasar modal. Sebab, penerapan ESG pada produk investasi secara tidak langsung akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Atas dasar itulah, Majalah Pajak memberikan Penghargaan Green Kartini: 10 Most Green-Driven Female Leaders kepada Direktur Keuangan (Dirkeu) dan Sumber Daya Manusia (SDM) BEI Risa E Rustam atas perannya fokus dalam melakukan program sustain ability di pasar modal.

Dewan Redaksi Majalah Pajak Ajib Hamdani mengungkapkan, Majalah Pajak sangat mengapresiasi terhadap pemimpin perempuan. Terlebih, jika dilihat dari data Women and Business tahun 2020, menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara 4 besar yang menempatkan para perempuan menjadi pemimpin pemimpin.

Baca Juga: Keselarasan sejak di Lantai Bursa

“Kami melihat bahwa bagaimana gerakan modern pengarusutamaan gender menjadi gerakan modern yang dibangun sejak zaman Kartini dulu, makanya kita ambil momen tersebut. Kami berharap kedepannya akan ada Ibu Risa selanjutnya yang bisa menjadi pemimpin di masing-masing bidang,” ungkapnya saat memberikan penghargaan di Gedung BEI, Rabu (22/06).

Ia menambahkan, pihaknya juga mengapresiasi bursa BEI yang terus mendorong literasi keuangan kepada masyarakat termasuk yang mengintegrasikan terhadap ESG dan menjadi rujukan dari para investor global maupun lokal.

“Kami melihat bagaimana BEI punya komitmen luar biasa sebagai engine untuk menggerakkan ekonomi, dan apresiasi luar biasa bekerja sama dengan semua stakeholder termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DPJ),” tambahnya.

Ajib pun berharap Majalah Pajak dapat terus berkontribusi terhadap pendorong sektor ekonomi berkelanjutan.

“Semoga sinergi yang terbangun antara Majalah Pajak dengan BEI terus terjalin dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: Selamat Berlabuh, Ekonomi Baru

Sementara itu, Dirkeu dan SDM BEI Risa E Rustam memberikan apresiasi sebesa-besarnya kepada Majalah Pajak atas dinobatkan dirinya menjadi salah satu dari 10 Green Kartini versi Majalah Pajak. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan terus melakukan program-program literasi dan edukasi kepada calon investor, masyarakat umum melalui head office BEI maupun kantor perwakilan di 30 provinsi.

“Terima kasih atas penghargaannya dan apresiasinya. Kebetulan saya disini juga advocate G20 Empower, jadinya pas banget karena sejak kita gabung di sustainable stock exchange taun 2019, banyak sekali program ESG atau SDGs terutama yang diusung oleh World Federation of Exchanges dan Sustainable Stock Exchange, yang sekarang menjadi pedoman kita untuk fokus dalam program sustain ability,” jelasnya.

Disingung soal tantangan penerapan ekonomi hijau, Risa juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai regulasi dan aturan, serta menggandeng stakeholder lainnya untuk menyelesaikan tantangan seperti terbatasnya SDM dan belum memadainya insentif produk keuangan berkelanjutan.

“Tidak hanya itu saja, kedepannya juga nanti kita akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk publik dan stakeholder kita di pasar modal tentang kesetaraan gender dan women empowerment,” pungkasnya.