Connect with us

Tax Light

Refleksi Rectoverso

Diterbitkan

pada

Penulis: Aan Almaidah A.

Seperti biasa, ritual pemaknaan dilaksanakan setiap akhir tahun tiba. Ada yang menamakannya monitoring dan evaluasi, atau refleksi. Tiba-tiba saja dua belas bulan terasa berjalan begitu cepat untuk menyambut tahun baru.

Sama seperti menyambut pimpinan baru. Ketika satu era kepemimpinan usai, maka tanggung jawab beralih kepada sang pemimpin baru. Sejuta harapan diletakkan di bahunya, lengkap dengan tuntutan yang belum terjawab atau terlunasi sebelumnya. Demikianlah kita, selalu meletakkan harapan yang di tahun sebelumnya urung selesai, dan memindahkan ke tahun depan.

Kadang kita lupa merefleksi diri. Merenung. Atau tafakur.

Sepanjang tahun ini, misalnya, apakah yang sudah terjadi dan apa yang sudah dicapai? Apakah pencapaian dapat disebut keberhasilan atau malah dikatakan kegagalan? Program Pengampunan Pajak, yang berakhir di Maret 2017, dapat disebut sebagai suatu keberhasilan yang menghasilkan sekitar Rp 5.000 triliun deklarasi harta dan sekitar Rp 115 triliun penerimaan negara, walaupun baru diikuti sekitar 5 % Wajib Pajak. Saat berbicara persentase, tentu saja akan terlirik kondisi kepatuhan dari 95 % Wajib Pajak lainnya. Keputusan tidak mengikuti program pengampunan pajak tidak dapat diasumsikan ketidakpatuhan. Sebab, proses dan aturan yang terbit berikutnya tentu saja telah dipikirkan bertujuan mendorong kepatuhan. Menjaring kepatuhan, alatnya adalah kepercayaan.

Masyarakat harus mengetahui peran pajak dan faktor “what is in it for me”. Kepatuhan terjadi ketika masyarakat menerima pengaruh, tidak semata-mata mendapatkan reward dan menghindari hukuman. Identifikasi terjadi apabila edukasi terkait dengan penanaman perilaku, dan akan berujung pada kepuasan. Sementara internalisasi yang menimbulkan kesadaran, terjadi apabila masyarakat tahu bahwa apa yang diedukasikan selaras dengan nilai-nilai kehidupan mereka.

Apabila dinamika psikologi masyarakat seperti ini dapat diterima maka tidak akan terjadi kekagetan saat yang berubah pertama kali adalah perilaku masyarakat. Dewasa ini perekonomian digital menggeser pola perekonomian lama. Teori-teori klasik awal abad 20 terjadi di awal abad 20, dan itu dinamakan disruption. Dalam buku terkenalnya, Disruption, Rhenald Khasali kemudian membeberkan bahwa para pelaku usaha start up mendisrupsi industri dengan teknologi baru dan menciptakan pasar baru pada kategori low-end. Teknologi informasi membuat biaya transaksi menjadi rendah. Ini bukan hanya bicara tentang pelaku usaha kecil dan menengah tapi pelaku start up yang melekat pada setiap usia, gender maupun status, melalui bisnis on-line. Masalahnya, bagaimana mempertemukan mereka dengan kepatuhan bayar pajaknya.

“Saat digitalisasi tersebar cepat, maka model kerja instansi pemerintah juga harus berubah.”

Berita tentang tutupnya raksasa ritel di Indonesia dari kompetitor pelaku bisnis on-line semakin masif, diterjang arus digitalisasi. Saat digitalisasi tersebar cepat, maka model kerja instansi pemerintah juga harus berubah. Raksasa ritel tentunya memiliki NPWP, bagaimana dengan kompetitornya? Apakah prinsip dari keuntungan yang diterima mereka saat membayar pajak sudah disampaikan?

Indonesia sendiri, dalam berita bulan Oktober 2017 di tribunnews.com, diakui sebagai kekuatan baru di bidang teknologi, di mana perkembangan start up terlihat signifikan dan memberi dampak yang menciptakan potensi pasar yang besar. Maka semuanya harus berubah menyambut bukan hanya perubahan atau change, melainkan disruption yang mengubah banyak hal sedemikian rupa. Disruption harus sudah disadari, merupakan fenomena hari esok yang dibawa pembarunya ke masa saat ini.

Dunia sudah berubah. Manusia kreatif sebagai sang pembaharu tampil. Generasi Y menjadi tema diskusi menarik, saat generasi tersebut memimpin ke depan. Terkenal dengan nama generasi millennials, yang melekat dengan gadget (gawai) dan dunia maya, tidak ada yang salah dengan mereka selain pemahaman, bahwa zaman memang sudah berubah. Apabila ada pembahasan pembentukan karakter maka sebaiknya yang dipertanyakan adalah model pendidikan di rumah, bukan hanya di sekolah. Saat ini, menanamkan kesadaran pajak menjadi belief dalam pikiran bawah sadar generasi muda menjadi tanggung jawab bersama dari pihak pemerintah maupun praktisi akademika di seluruh Indonesia.

Demikianlah seperti memahami makna berkebalikan dari dua sisi, maka refleksi di akhir tahun sebaiknya dimaknai secara rectoverso, yang menjadi ilham bagi Dewi “Dee” Lestari, untuk judul bukunya. Rectoverso adalah istilah untuk menyebut halaman depan dan belakang selembar kertas. Secara bolak-balik, front and back, merupakan dua sisi pada selembar kertas. Sesuai dengan teori tabularasa, dalam filosofi John Locke, manusia yang baru dilahirkan dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi. Sejak lahir manusia tidak membawa apa-apa dan kemudian dalam proses meningkatkan resiliensi diri yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan teguh dalam menghadapi situasi sulit, maka manusia dipengaruhi lingkungan sosialnya.

Di awal tahun, kertas putih diisi oleh rencana dan harapan. Lantas proses terjadi memenuhi halaman depan dan belakang kehidupan. Maka, di pengujung tahun, refleksi pun dilakukan front and back. Secara rectoverso, melihat ke dalam dan ke luar, sisi muka dan sisi belakang. Tidak hanya melihat dari sisi depan.

Contohnya?

Sebagai manusia, jangan hanya berpikir tentang reputasi. Reputasi, menurut Anand Krishna dalam Bhagavad Gita Bagi Generasi Y, sangat tergantung pada faktor eksternal, pada opini sosial. Sementara itu, kedua faktor tersebut dapat dipengaruhi bahkan dibentuk lewat media, juga gosip dan berita hoaks, fitnah, atau apa saja. Mereka yang belum mengenal kesejatian diri, percaya pada reputasi yang diterima sebagai sedekah atau berkah dari masyarakat, dari media, dan menganggap dari faktor-faktor eksternal itulah tercipta segala-galanya.

Pemahaman atas ke-aku-an perlu diperbaiki, bahwa hasil dari kesadaran tinggi adalah karakter. Karakter adalah sesuatu yang sama sekali tidak bergantung pada faktor eksternal, opini publik, status sosial, kecendekiaan, namun atribut jiwa berupa integrasi diri, kejujuran, ketulusan, dan kemanusiaan. Anand Krishna menekankan pada jiwa, dan jiwa bisa dikonversikan baik di tubuh manusia maupun institusi.

Maka, perlu kiranya setiap akhir tahun kita melakukan tafakur diri untuk menemukan kesadaran yang dimulai dengan menyadari tujuan. Jadi, apa yang sudah dicapai di akhir tahun tentunya dengan kesadaran menetapkan tujuan di awal tahun. Apa yang sudah kita lakukan selama 2017, tentunya dengan perencanaan matang dengan penuh keyakinan dalam mencapainya.

Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan refleksi rectoverso?

Minimal kepada orang tua kita, terutama ibunda, yang biasanya hanya kita selamati di saat hari Ibu di bulan Desember ini? Perlu disadari, pembentukan karakter pertama diri kita adalah dari beliau tercinta. Dan nilai ke-akuan dalam diri kita yang ditanamkannya, adalah pusat kosmos semesta yang akan menjadikan diri kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan.

Selamat datang 2018…

 

Tax Light

Kado Indah Hari Pajak

Diterbitkan

pada

Prokrastinasi membuat beberapa WP berduka di akhir masa PPS. Namun, semoga capaian PPS jadi kado terindah buat Hari Pajak Tahun 2022.

 

MAJALAHPAJAK.NET – Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang sering disebut sebagai Tax Amnesty Jilid II telah usai. Perjalanan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 diakhiri dengan berbagai cerita, mulai dari ragu, galau, duka, suka, dan lega.

Perasaan ragu dan galau tecermin dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang memutuskan untuk mengikuti PPS sepanjang Januari sampai dengan Mei. Sepanjang 5 bulan tersebut jumlah WP yang memutuskan mengikuti PPS berkisar antara 6.000 hingga 14.000 per bulan. Lonjakan tajam terjadi pada Juni di mana sebanyak 204.154 WP memutuskan ikut PPS. Nilai PPh yang dibayarkan WP pun melonjak dari Rp 176 miliar (Januari) menjadi Rp 2,6 triliun (Mei). Capaian jumlah PPh di bulan Juni sebesar Rp 53,43 triliun, sebanding dengan lonjakan jumlah WP yang mengikuti PPS.

Barangkali 6 bulan memang bukan waktu yang panjang untuk akhirnya memutuskan apakah akan mengikuti PPS atau tidak. Atau memang tipikal WP di Indonesia yang lebih memilih untuk mengambil keputusan di batas akhir waktu yang diberikan?

Baca Juga: Niat Tulus

Meski kerap dianggap sebagai bentuk kegagalan dalam mengelola waktu yang dapat menimbulkan konsekuensi negatif, banyak WP mengulangi tindakan prokrastinasi (menunda) ini. Penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan merupakan contoh yang paling nyata, terjadi setiap bulan dan setiap tahun. Prokrastinasilah yang menyebabkan beberapa WP berduka di akhir masa PPS karena pada menit-menit terakhir menjelang pukul 23.59 di 30 Juni lalu masih menunggu token yang dibutuhkan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH), atau gagal lapor karena Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) tidak muncul akibat transaksi pembayaran dilakukan di hari terakhir setelah jam kerja perbankan usai.

Di sisi petugas pajak sebenarnya ritmenya sedikit berbeda, kegiatan edukasi dan berbagai konten kehumasan bermunculan menjelang dimulainya PPS pada akhir tahun 2021 lalu. Sepanjang Januari dan Februari semangat menyebarluaskan informasi PPS masih terasa gaungnya, lalu menurun Maret dan April ketika WP lebih memerlukan edukasi, pelayanan dan konten kehumasan yang berkaitan dengan SPT Tahunan PPh. Pada bulan April, momen kenaikan tarif PPN beserta beberapa ketentuan turunannya cukup menyita waktu edukasi, bahkan menurunkan jumlah konten kehumasan PPS. Memasuki Juni, barulah edukasi, pelayanan, dan konten kehumasan digalakkan kembali.

Kegiatan edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung secara aktif seperti webinar, seminar, kelas pajak dan sosialisasi, juga melalui penyuluhan langsung secara pasif di mana helpdesk dibuka di seluruh unit kerja baik secara luring maupun daring, serta memanfaatkan media luar ruang dan media cetak. Penyuluhan tidak langsung baik satu arah maupun dua arah dilakukan melalui berbagai kanal seperti televisi, radio, siniar termasuk memanfaatkan kanal media sosial.

Baca Juga: Perhatian Penuh

Sepanjang Juni dilakukan layanan di luar kantor yang mencakup 310 titik yang meliputi pusat perbelanjaan, mal, kantor pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat olahraga yang beberapa di antaranya sempat dikunjungi oleh pejabat pemerintah pusat/pemda. Kampanye simpatik juga dilakukan lewat 37 kegiatan meliputi pembagian leaflet, kegiatan olahraga, dan car free day. Tidak ketinggalan sosialisasi dalam bentuk tax gathering dan kunjungan langsung kepada 29 pejabat pemerintah pusat/pemda.

Seluruh kegiatan itu rupanya membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Sepanjang Juni, jumlah WP yang mengikuti PPS bertambah 204.154, sehingga total menjadi 247.918. Jumlah pembayaran PPh pada Juni pun sangat tinggi, yakni Rp 53,43 triliun, atau totalnya Rp 61,01 triliun.

Saat konferensi pers, Menteri Keuangan Sri Mulyani ditanya apakah beliau puas dengan total capaian PPS. Jawabannya, bukan puas atau tidak puas tapi PPS ini merupakan suatu ikhtiar untuk meningkatkan kepatuhan WP dan pada waktunya nanti akan berkontribusi dalam meningkatkan tax ratio Indonesia. Itu tentu sesuai dengan tujuan akhirnya mengingat PPS memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta.

Terima kasih kepada WP yang mengikuti PPS atas kontribusi mereka ikut serta membangun negara Indonesia melalui pembayaran Pajak Penghasilan Final PPS. Terima kasih juga kepada para petugas pajak yang telah memberikan edukasi dan pelayanan serta menyajikan konten kehumasan yang dapat membantu pemahaman WP tentang PPS.

Capaian PPS yang diharapkan menjadi tonggak baru untuk peningkatan kepatuhan WP dan tax ratio semoga menjadi kado terindah bagi Hari Pajak Tahun 2022.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Penuh

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
APBN dapat sehat kembali bila berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, memberikan perhatian penuh mereka.

Majalahpajak.net – Seorang anak yang sakit pasti akan mendapat perhatian penuh dari orangtuanya. Apa pun akan dilakukan agar anaknya kembali pulih, mulai dari menjaganya siang dan malam, membawa ke dokter, memberikan obat, bahkan mencari berbagai alternatif penyembuhan mulai dari yang biayanya murah sampai yang mahal. Kalau tidak memiliki uang yang cukup, tidak jarang orangtua mencari pinjaman sana sini demi kesembuhan anaknya. Hal semacam itu juga sangat mungkin terjadi apabila yang sakit adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan APBN tidak berada pada kondisi sehat. Begitu banyak dana yang harus dikeluarkan untuk menanggulanginya, sementara pendapatan menurun karena menyusutnya setoran pajak sebagai imbas terganggunya bisnis para pengusaha yang biasa menyetor pajak.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, sebagai pengelola anggaran harus mengambil sikap demi menjaga kesehatan APBN, salah satunya adalah dengan cara menaikkan tarif PPN mulai 1 April 2022 dari semula 10 persen menjadi 11 persen. Walaupun masih ada yang menentang kebijakan yang telah disetujui oleh para wakil rakyat tersebut, keputusan kenaikan tarif tetap diberlakukan tanpa penundaan, seperti yang diharapkan banyak pihak. Beberapa pihak menyampaikan bahwa keputusan yang tidak populer ini diambil pada waktu yang tidak tepat.

Baca Juga: Insentif Pajak di Tengah Wabah

Terbitnya empat belas Peraturan Menteri Keuangan klaster PPN yang merupakan amanat Undang-Undang HPP pun turut dijadikan polemik, seolah pemerintah menetapkan objek pajak baru. Memang ada yang merupakan objek pajak baru tapi sebetulnya sebagian besar merupakan pengaturan penyesuaian tarif. Kegiatan membangun sendiri, LPG Tertentu, penyerahan hasil tembakau, penyerahan barang hasil pertanian tertentu, penyerahan kendaraan bermotor bekas, penyerahan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dan penyerahan jasa kena pajak tertentu sebenarnya sudah sejak lama dikenakan PPN, yang diatur kembali adalah penyesuaian tarifnya.

Sebagai contoh, PMK yang mengatur PPN atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu yang diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum serta menyederhanakan administrasi perpajakan dinilai tidak adil karena akan sangat memberatkan petani di pelosok desa yang tidak mengerti mekanisme Pajak Keluaran Pajak Masukan. Padahal, para petani tersebut mungkin tidak termasuk dalam kriteria Pengusaha Kena Pajak.

Atau, PMK yang mengatur tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan dengan Aset Kripto—begitu diterbitkan mengundang banyak pro dan kontra. Padahal, aset kripto saat ini telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, dan setiap penghasilan dari perdagangan kripto memberikan tambahan kemampuan ekonomis kepada penerimanya.

Baca Juga: BKF: Kebijakan APBN 2020 Efektif Cegah Dampak Buruk Pandemi

Sosialisasi ketentuan perpajakan yang baru kepada seluruh masyarakat dan Wajib Pajak menjadi hal yang kian penting dan menantang. Saat ini masyarakat semakin kritis dalam menilai suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa penerbitan suatu ketentuan pasti ada latar belakangnya. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa peraturan itu harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak dipilah-pilah dan terkotak-kotak.

Tidak sekadar memuat kenaikan tarif PPN, Undang-Undang HPP juga mencantumkan fasilitas dan insentif, terutama untuk kelompok ekonomi menengah ke bawah.

Kenaikan tarif PPN juga dikhawatirkan dapat memacu tingkat inflasi di mana kenaikan harga dapat terjadi dan tidak terkendali. Namun tentunya, hal ini sudah menjadi bahan pemikiran para pemimpin negara ini: pengawasan harus dijalankan dengan baik. Pengawasan itu tidak terbatas pada proses mencari pendapatan negara saja, tetapi juga mencakup pada proses belanjanya. Perhatian penuh dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sangat diharapkan agar APBN dapat pulih kembali dalam keadaan sehat.

Lanjut baca

Tax Light

Perhatian Lebih

Diterbitkan

pada

Foto : Rivan Fazry
Seluruh pembuat konten daring dan pelaku ekonomi digital tengah mendapat perhatian lebih—tapi tidak berarti Wajib Pajak lainnya diabaikan.

 

Majalahpajak.net  – Pandemi Covid-19 telah memaksa banyak orang meningkatkan literasi digitalnya dan mulai beralih ke platform digital, bermula dari sekadar posting kegiatan, hobi foto, media pemasaran sampai akhirnya dijadikan profesi. Bahkan sebelum terjadi pandemi pun sebenarnya sudah banyak anak-anak yang bercita-cita menjadi youtuber. Survei perusahaan mainan Lego pada pertengahan tahun 2019 mengungkap sekitar 30 persen anak-anak usia 8–12 di AS dan Inggris bercita-cita jadi youtuber atau video blogger.

Keragaman fungsi platform digital ternyata tidak hanya dimanfaatkan kaum Adam untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga ramai digunakan oleh kaum Hawa. Para Kartini Indonesia pun tidak mau ketinggalan. Ricis dan N.A.Y. dikenal sebagai youtuber perempuan dengan subscriber terbanyak di Indonesia. Fatia Izzati, pemilik konten unik di YouTube sudah mendapatkan sekitar 13 juta view. Sarah Viloid, Mpok Audrey, dan Kimi Hime telah terkenal sebagai youtuber gaming. Para Kartini muda ini meraup penghasilan dengan memanfaatkan platform digital.

Sementara, tak kalah dengan mereka, pelaku UMKM perempuan banting setir dari ibu rumah tangga, menjadi pengusaha di masa pandemi. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka menggantikan tugas kepala keluarga yang terkena PHK, walaupun dengan penghasilan yang belum sebanding dengan nama-nama tersebut di atas.

Baca Juga : Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Penghasilan fantastis yang diperoleh pelaku platform digital kerap dihubungkan dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dianggap “tidak melek” digital, karena masih saja mengejar-ngejar Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Padahal, Undang-Undang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa “yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Artinya, tidak ada pembedaan dalam cara memperoleh penghasilannya, baik secara konvensional maupun melalui platform digital. Jadi, pengenaan pajak terhadap para pelaku ekonomi digital bukanlah suatu jenis pajak baru.

Untuk menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha konvensional dan ekonomi digital serta untuk menyusun basis data ekonomi digital sehubungan dengan model bisnis yang semakin berkembang ini, unit kerja pada Direktorat Jenderal Pajak bersinergi dan berkolaborasi. Dibentuklah Gugus Tugas Penanganan Usaha Ekonomi Digital untuk mengawasi Wajib Pajak dan menegakkan hukum peraturan perundang-undangan perpajakan atas transaksi ekonomi digital melalui sistem administrasi perpajakan yang andal.

Gugus tugas ini kemudian menyusun panduan penggalian potensi model bisnis yang ada terkait dengan transaksi pelaku usaha ekonomi digital, merumuskan metode dan melakukan pengumpulan data, melakukan pengolahan dan analisis data, serta menyusun usulan regulasi yang diperlukan terkait pemajakan pelaku usaha dan transaksi ekonomi digital.

Baca Juga : Manfaatkan Kemudahan, Pakai e-Filing

Sesuai dengan sistem self assessment, seluruh pelaku usaha ekonomi digital yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak diharapkan dapat mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak melalui e-registration, menghitung sendiri penghasilan dan menyimpan bukti potong yang diterima, menyetorkan pajak yang masih harus dibayar (apabila ada) melalui bank, kantor pos maupun platform on-line, dan melaporkan SPT melalui e-filing. Dalam SPT seluruh penghasilan yang merupakan objek pajak harus dilaporkan. Sebagai contoh, para pembuat konten daring penghasilannya bisa berasal dari gaji/bonus/upah sebagai pegawai, biaya jasa (fee), endorsement dan AdSense.

Saat ini, lebih dari 900 pegawai DJP dari berbagai generasi (Gen X, milenial, dan Gen Z) di seluruh Indonesia telah dilatih dengan teknik-teknik penguasaan wilayah dengan mengoptimalkan fungsi internet. Materi pelatihan mencakup pengenalan dan pemanfaatan DJP Digital Map, pengenalan Peta Digital dari Internet, pengumpulan data dengan Aplikasi Botsol, web scraping, teknik penggalian potensi melalui media sosial dan teknik penggalian potensi lainnya. Pelatihan dengan basis action learning ini akan terus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para pegawai DJP dalam mengawasi pelaku usaha ekonomi digital.

Seluruh pembuat konten daring mulai dari youtuber, selebgram, influencer, videografer, web developer, dan pelaku ekonomi digital lainnya, sampai dengan yang pamer rekening atau aset, semuanya menjadi perhatian dalam penggalian potensi perpajakan. Pelaku ekonomi digital saat ini mendapat perhatian lebih karena memang sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat, tetapi tidak berarti bahwa Wajib Pajak lainnya diabaikan, karena pada prinsipnya seluruh Wajib Pajak, apa pun klasifikasi jenis usahanya berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan akan diberikan pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa kecuali.

Lanjut baca

Populer