Connect with us

Taxclopedia

Realitas Pahit “Shadow Economy”

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Meski dianalogikan sebagai bayangan, “shadow economy” adalah realitas pahit yang menjadi batu sandungan ekonomi sebuah negara.

“Shadow economy? Bayang-bayang ekonomi dong? Istilah apalagi itu?” kata Joni ketika membaca judul berita pada sebuah media on-line. Sambil mengernyitkan dahi, Joni pun berseloroh kepada Agus, anak buahnya yang menjaga lapak busana Muslim miliknya di BLOK D, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Ternyata ekonomi juga punya bayang-bayang, bukan cuma manusia saja yang punya,” kata Joni lagi. Agus pun membalas, “Bos, kalau punya bayang-bayang berarti akan terus ikut dong ya, ke mana dia pergi.”

“Betul, Gus, cuma yang aku bingung, bayang-bayang itu sesuatu yang negatif atau positif sih?” Joni balik bertanya. Sekenanya Agus menjawab, “Entar, Bos, tunggu aku selesain kuliah S3 di Amrik, ya,” Dan mereka pun tertawa terbahak-bahak.

Pembaca yang budiman, pada rubrik “Taxclopedia” edisi kali ini penulis mencoba mengetengahkan fenomena shadow economy di berbagai negara, tentunya dengan berbagai perspektif/sudut pandang dengan mengambil referensi dari berbagai sumber.

Istilah shadow economy adalah sesuatu yang baru dalam bidang ekonomi atau tepatnya baru muncul di tahun 1970-an (Tanzi, 2012). Dalam working paper IMF yang dirilis tahun 2018, sebuah hasil riset yang dilakukan Leandro Medina dan Friedrich Scheneider dengan judul “Shadow Economies Around The World: What Did We Learn for Over 20 Years?” disebutkan bahwa terminologi shadow economy sering dipersamakan dengan underground economy, hidden economy, grey economy, black economy, unobserved economy, informal economy, atau cash economy.

Salah satu definisi yang umum digunakan adalah definisi yang diberikan oleh Schneider dan Enste (2000). Menurut mereka, shadow economy dapat diartikan sebagai semua aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perhitungan Produk Nasional Bruto maupun Produk Domestik Bruto tetapi aktivitas itu sama sekali tidak terdaftar.

Untuk menjelaskan fenomena ini, OECD (2002) menggunakan istilah non-observed economy dan membaginya ke dalam empat jenis aktivitas, yaitu:

  • Produksi bawah tanah (underground production), yakni aktivitas produktif yang bersifat legal, tetapi sengaja disembunyikan dari otoritas publik dengan tujuan mengelak dari pajak dan peraturan lainnya.
  • Produksi ilegal (illegal production), yakni aktivitas produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang dilarang oleh hukum.
  • Produksi sektor informal (informal sector production), yakni aktivitas produktif yang legal yang menghasilkan barang dan jasa dalam skala produksi kecil yang umumnya dilakukan oleh usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum.
  • Produksi rumah tangga untuk digunakan sendiri (production of households for own final use).

Namun, jika kita mau mencari definisi yang pasti agak sulit karena definisi yang digunakan oleh para peneliti di bidang ini bervariasi sesuai dengan indikator yang dipergunakan dan metode yang menjadi dasar penelitiannya. Dan tentunya secara ringkas dapat disimpulkan bahwa shadow economy adalah sesuatu yang negatif dalam perekonomian sebuah negara. Namun, bila kita artikan secara umum shadow economy ialah semua aktivitas ekonomi baik itu bersifat aktivitas legal maupun ilegal yang memiliki kontribusi terhadap perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Nasional Bruto (PNB) tetapi aktivitas tersebut sama sekali tak tercatat dan terhitung.

Aktivitas ilegal yaitu pasar ilegal di mana barang dan jasa diproduksi, dijual, dan dikonsumsi secara ilegal. Aktivitas ini dapat dikatakan melanggar hukum contohnya peredaran narkoba dan prostitusi.

Sedangkan aktivitas legal yang dapat dikategorikan ke dalam shadow economy adalah produksi barang dan jasa yang diproduksi secara legal tapi ditransaksikan secara tertutup untuk menghindari kewajiban membayar pajak; pembayaran kewajiban perlindungan sosial; menghindari standar yang telah ditetapkan, seperti upah minimum, waktu kerja maksimum, hingga standar keselamatan; dan menghindari prosedur administrasi yang telah ditentukan oleh pihak regulator atau pemerintah.

Merugikan negara

Kegiatan shadow economy seperti ini membuat kinerja ekonomi suatu negara yang biasanya memakai ukuran GDP menjadi bias. Di sisi lain, kegiatan ekonomi bayangan ini bisa menciptakan kehilangan potensi pendapatan pajak sehingga merugikan negara. Aktivitas shadow economy biasanya lepas dari pengawasan otoritas pajak negara setempat, sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak dari pelaku shadow economy.

Pengukuran skala shadow economy menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, besarnya pajak yang harus ditanggung para pelaku ekonomi bayangan itu. Dengan melakukan aktivitas shadow economy, berarti pelaku merasa terbebani oleh pemerintah dalam hal ini tentu saja soal pajak. Dan mereka memilih untuk melakukan exit option atau pilihan terakhir yakni para pelaku usaha shadow economy terus bertahan dalam zona ini untuk terus menghindar dari pengenaan pajak.

Kedua, perkembangan shadow economy akan membuat pengambilan kebijakan di sektor ekonomi menjadi bias dan tak efisien karena pengukuran beberapa indikator ekonomi seperti pengangguran, angkatan kerja, konsumsi, dan pendapatan menjadi tidak akurat. Ketiga, berpotensi menciptakan kompetisi antara pekerja legal dan ilegal yang secara alami tertarik masuk ke dalam shadow economy.

Di Indonesia, beberapa contoh aktivitas shadow economy yang menyita perhatian publik dan juga terasa dampaknya oleh masyarakat luas di antaranya adalah peredaran telepon seluler BM (black market), illegal logging, prostitusi, penyelundupan berbagai komoditas seperti BBM, hewan-hewan langka, hingga perdagangan manusia (TKI Ilegal)

Fenomena ini menyebabkan kerugian negara dalam hal pelanggaran aturan dan kehilangan potensi pajak. Terkait ponsel BM misalnya, pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak impor dan lebih jauh akan merusak industri di dalam negeri.

Perekonomian Indonesia saat ini memang terlihat terbebani dengan shadow economy ini. Besaran aktivitas shadow economy yang tak tercatat selama ini berada di kisaran 8,3 persen sampai dengan 10 persen dari PDB. Jika memakai data tahun 2018 sebagai acuan, besaran PDB Indonesia tercatat sebesar Rp 14.837 triliun, maka shadow economy Indonesia mencapai Rp 1.400 triliun. Sungguh sangat fantastis bukan?

Besarnya nilai shadow economy  ini membuat perekonomian Indonesia menjadi terdistorsi dan tumbuh di bawah potensi riil. Padahal, jika aktivitas ekonomi itu terdata dengan baik, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen. Aktivitas shadow economy ini dinilai rawan. Pemerintah mengidentifikasi, tidak tercapainya target pajak selama ini akibat adanya underground economy/shadow economy yang sulit dipungut pajaknya, baik itu dari usaha legal maupun ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban administratif dan perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun atau hanya 92,4 persen dari target dalam APBN sebesar Rp 1.424 triliun. Ini artinya, masih ada kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun.

Kegiatan underground economy yang ilegal dapat dilihat dari maraknya praktik pencurian ikan (illegal fishing) yang hasil tangkapannya tidak tercatat (unreported). Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti pernah mengungkapkan, saat ini unreported fishing masih cukup besar, mencapai 60 persen dari total produk perikanan di tanah air. Itu diketahui dari adanya selisih data neraca perdagangan (ekspor-impor) antara Indonesia dan negara-negara mitra dagang. Misalnya, nilai perikanan dari Indonesia yang tercatat di otoritas Hong Kong mencapai 1 miliar dollar AS, tapi yang tercatat di Indonesia hanya seperempatnya.

Berdasarkan data KKP, praktik unreported fishing juga tecermin pada selisih laporan impor ikan tuna beku dari Indonesia yang dilansir otoritas Thailand pada 2000. Laporan itu menunjukkan, tuna beku asal Indonesia yang masuk ke Thailand 52 persen lebih besar dibandingkan laporan ekspor yang dilansir otoritas Indonesia, dengan volume 271 ribu ton. Pada kasus yang sama, selisihnya meningkat menjadi 2,3 juta ton (69 persen) pada 2010, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga 8,2 juta dollar AS. Kasus serupa diduga terjadi pada kegiatan ekspor ke negara-negara lainnya, sehingga kerugian negara akibat unreported fishing ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Sementara itu, pada aktivitas yang legal, potensi hilangnya pendapatan negara dari underground economy juga terjadi di sektor informal. Struktur perekonomian Indonesia didominasi sektor informal sehingga membuat proses penarikan pajak juga tidak optimal. Apalagi, penghasilan dari sektor ini sebagian masih di bawah baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sebuah kajian pada 2016 menyebutkan, porsi sektor informal terhadap PDB Indonesia paling tinggi di negara kawasan. Kontribusi sektor informal mencapai 57,6 persen dari PDB. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang hanya 45 persen atau Malaysia yang hanya 33,1 persen.

Selain itu, munculnya underground economy juga bisa disebabkan tingkat inklusi keuangan yang rendah. Menurut hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, tingkat inklusi khusus perbankan penduduk Indonesia masih berada di kisaran angka 67,82 persen. Artinya, masih ada 32,18 persen masyarakat yang belum menyentuh akses perbankan.

Dengan minimnya akses ke produk dan jasa keuangan, kegiatan ekonomi yang tercipta dari kelompok masyarakat ini sangat mungkin berpotensi menjadi shadow economy. Jika shadow economy atau kegiatan ekonomi yang tidak terdata terus terjadi, maka otoritas atau regulator negara akan sulit menghitung skala kegiatan di dalamnya, termasuk memperkirakan potensi kerugian negara yang diakibatkannya.

Pencegahan

Sejumlah langkah bisa diambil untuk mengurangi underground economy. Pertama, meningkatkan pendataan Wajib Pajak perorangan. Tidak adanya data yang jelas membuat pemerintah kian sulit menyelaraskan harta Wajib Pajak dengan penghasilan yang sebenarnya.

Kedua, memberlakukan kebijakan perpajakan yang menstimulasi sektor informal karena struktur ekonomi Indonesia didominasi sektor informal. Misalnya, dengan menurunkan batasan PTKP sehingga dapat menjaring lebih banyak Wajib Pajak dari kalangan sektor informal.

Ketiga, menciptakan aturan pajak yang lebih bersahabat (friendly) dengan pelaku usaha. Meningkatnya aktivitas underground economy harus juga dilihat sebagai reaksi dari individu yang merasa terbebani oleh pajak pemerintah. Dalam konteks ini, meningkatnya kegiatan underground economy menjadi indikator dari tingginya beban pajak yang harus ditanggung pelaku ekonomi.

Keempat, peningkatan pengawasan di semua sektor kegiatan ekonomi untuk mencegah praktik-praktik ilegal. Misalnya, untuk mencegah pencurian ikan dengan meningkatkan patroli di seluruh perairan Indonesia, sedangkan untuk mencegah penyelundupan barang ke luar negeri, seperti kayu, bahan bakar minyak (BBM) hingga hewan langka, dibutuhkan pengawasan yang intensif dari masing-masing instansi terkait.

Kelima, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke produk dan jasa keuangan maka akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dana pihak ketiga (DPK) industri keuangan akan tumbuh maksimal. Sehingga fungsi intermediasi industri keuangan akan meningkat dan dapat menjadi bantalan bagi sistem keuangan jika terjadi resesi.

Sulitnya menghitung skala kegiatan shadow economy dan mengukur potensi kerugian sebuah negara akibat aktivitas ekonomi bayangan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab tak terpenuhinya target pajak tahun 2018 adalah adanya kegiatan ekonomi bayangan yang legal tetapi sulit dipungut pajaknya. Tahun 2019 ini kembali penerimaan pajak tidak tercapai juga bisa menjadi indikator masih tingginya shadow economy di negara ini.

Shadow economy tak hanya terjadi di Indonesia. Shadow economy merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi sebagian besar negara, bahkan negara kaya yang memiliki PDB jauh di atas Indonesia. Namun, dengan berbagai upaya serius—edukasi, kebijakan yang berpihak kepada publik (investor, rakyat)—kita akan mampu mengurangi dampak negatif shadow economy.

Taxclopedia

Bisakah Tarif Pajak 0,5 persen Melejitkan UMKM?

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Bagaimana agar pemerintah, melalui kebijakan perpajakan, dapat membantu mereka?

 

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 59,2 juta pelaku usaha (Kemenkop dan UMKM, 2019). Sebagai pembanding, Katadata menunjukkan data berbeda, yakni di tahun 2019, jumlah pelaku UMKM sudah lebih dari 60 juta.

Peran UMKM dalam memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) pun cukup signifikan. Pada 2018, sektor UMKM menyumbangkan sedikitnya Rp 8.400 triliun atau sekitar 60,34 persen pada PDB Indonesia. Tak heran bila UMKM dinilai menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Tapi tunggu dulu, jangan berbesar hati, kita lihat sisi pandang lainnya. Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) tinggi, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen. ini menunjukkan daya saing produk dari UMKM kita di tingkat global rendah. Ibarat nilai rapor anak sekolah yang menggunakan indeks rata-rata siswa dalam satu sekolah, maka indeks UMKM Indonesia di bawah rata-rata indeks UMKM di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga: Menggali Kontribusi Sektor UMKM

Jago kandang

Apa hipotesis awal? UMKM di Indonesia baru menjadi kampiun di kandang sendiri, belum mendapatkan porsi lebih di luar wilayah Indonesia.

Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat definisi UMKM menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 sebagai payung hukum UMKM.

UU Nomor  20 tahun 2008 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sementara, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

“DJP harus punya tim ahli komunikasi massa yang secara intens mampu menyuarakan pesan ini dan mengemasnya dalam bahasa yang ringan, tepat, dan menarik sehingga para pelaku UMKM menyadari hal ini”

Kalau kita bandingkan peraturan spesifik perpajakan terhadap UMKM, yakni PP No 23 Tahun 2018 dengan rumah besar UMKM di UU No 20 Tahun 2008, kita akan mendapati sesuatu yang menarik.

PP 23 Tahun 2018 berbicara mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu—tidak disebutkan secara spesifik kata UMKM, tetapi lebih kepada jumlah peredaran usaha dalam waktu tertentu yang dimilki oleh WP. Namun karena khalayak melihat PP No 23 Tahun 2018 ini sebenarnya ditujukan kepada UMKM, akhirnya jadi bahasa umum bahwa PP No 23 Tahun 2018 ini teruntuk pelaku UMKM. Padahal, kalau kita analisis lebih dalam, penyematan kata UMKM pada PP No 23 Tahun 2018 berbeda dengan definisinya pada UU No 20 Tahun 2008. Kita fokus saja pada kesamaan dua produk hukum tersebut, yakni bicara tentang peredaran usaha atau penjualan.

Baca Juga: Dukung UMKM, “Majalah Pajak” Luncurkan Rubrik UMKM Corner—Menggali Inspirasi dari Pakarnya

PP No 23 Tahun 2018 mengatakan pengenaan pajak kepada WP Orang Pribadi atau Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Bahasa matematika sederhananya Rp 0 s.d. Rp 4.800.000.000. Sedangkan pada UU No 20 Tahun 2008, UMKM dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

  1. Mikro memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 0 s.d. Rp 300.000.000
  2. Kecil memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 300.000.000 s.d. Rp 2.500.000.000
  3. Menengah memiliki peredaran usaha atau penjualan Rp 2.500.000.000 s.d. Rp 50.000.000.000

Dari perbandingan aturan ini saja terlihat pengenaan tarif 0,5 persen PP No 23 Tahun 2018 menunjukkan ketidakadilan: Jumlah peredaran usaha atau bruto yang dipatok s.d. Rp 4,8 miliar ternyata menyasar kelompok mikro dan kecil sedangkan kelompok menengah hanya sebagian kecil saja. Tentu rentang seperti ini tidak berpihak kepada kelompok mikro dan kecil, meskipun mereka mendapat tarif flat 0,5 persen.

Dalam hal ini, alternatif yang dapat dipilih adalah dengan memperbaharui kebijakan. Misalnya, dengan penerapan tarif nol persen dan rentang omzet khusus bagi usaha mikro dan kecil. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung perkembangan usaha mikro dan kecil yang belum memiliki omzet yang stabil.

Penetapan tarif pajak nol persen bagi usaha mikro dan kecil juga telah diterapkan di beberapa negara, salah satunya adalah Cina pada 2020 yang menerapkan tarif nol persen bagi pelaku usaha mikro dengan omzet Rp 60 juta per bulan atau bahasa teknisnya dibuatkan tarif progresif seperti halnya pada Pasal 17 UU PPh secara berlapis.

Penulis dapat memahami bahwa salah satu latar belakang munculnya PP No 23 Tahun 2018 adalah penyederhanaan tarif, tapi ternyata yang muncul adalah problem kesenjangan di tiga level tersebut. Dan bila kembali kepada filosofi perpajakan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan asas keadilan atau kesetaraan, tentu adil yang dimaksud bukan sama rata, sama tarif, dan hal yang sama lainnya, melainkan lebih kepada keberpihakan negara kepada golongan masyarakat ekonomi kecil agar mereka dapat dijaga kelangsungan hidupnya di negara ini.

Hanya 2,5 persen penuhi kewajiban

Sekarang lupakan tentang perdebatan pengenaan tarif 0,5 persen pada pelaku UMKM, mari kita lihat fakta apa yang terjadi setelah adanya penerapan tarif 0,5 persen ini. Ternyata jumlah UMKM di Indonesia yang sudah membayar pajak hanya 1,5 juta dari sekitar 59 hingga 60 juta lebih UMKM di Indonesia. Apa artinya? Ternyata begitu rendah sekali pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM di negara ini, rasionya hanya 2,5 persen saja dari total UMKM yang menjadi pelaku usaha. Sungguh teramat kecil, bahkan bila dibandingkan dengan tax ratio di Indonesia yang di kisaran 10,3 persen, jauh selisihnya. Itu memperlihatkan rendahnya partisipasi masyarakat luas dalam berkontribusi pada penerimaan negara.

Yang lebih menarik lagi, sumber internal Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa setelah pandemi Covid-19 ini muncul dan insentif fiskal diluncurkan untuk semua sektor usaha terdampak, salah satunya UMKM, ternyata hanya sedikit UMKM memanfaatkannya. Sudahlah sebelum ada insentif fiskal ini kecil partisipasi UMKM dalam kontribusi penerimaan negara, sedikit juga UMKM yang ambil bagian ketika penghapusan pajak hingga Desember 2020 diberikan.

Kecilnya partisipasi di atas, menarik untuk digali lebih dalam. Kemungkinan pertama program pemerintah, yakni PP No 23 Tahun 2018 tidak menarik minat para pelaku UMKM. Bisa jadi mereka enggan karena tidak tahu, abai, atau tidak cukup mendapatkan sosialisasi dari pemerintah.

Baca Juga: Menggairahkan Pajak UMKM

Kemungkinan kedua adalah pajak masih menjadi sosok antagonis bagi para pelaku usaha, sehingga meskipun diberikan tarif yang rendah dan penghapusan pajak selama masa pandemi ini tidak membuat mereka tertarik. Seolah mereka merasa ini perangkap. Mengubah mindset seperti ini hanya bisa dilakukan dengan edukasi sejak dini di semua lapisan masyarakat. Investasi edukasi ini baru akan terasa 10 s.d. 20 tahun ke depan.

Kemungkinan ketiga kurang berhasilnya program PP No 23 Tahun 2018 beserta insentif fiskal di dalamnya karena memang ekonomi masyarakat sedang terpuruk, sehingga boro-boro memikirkan bayar pajak, untuk bertahan hidup saja sudah sulit. Belum lagi harus menyampaikan permohonan dan realisasi pada laman DJPONLINE yang belum tentu mudah dipahami dan dilakukan oleh WP UMKM menjadi penguat kemungkinan di atas. Bahasa milenialnya ribet.

Itu tentu menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam hal ini otoritas pajak (DJP) untuk membuat terobosan lebih efektif atau tepat sasaran agar program ini benar-benar mampu menambah partisipasi pelaku UMKM dalam penerimaan negara. Pemerintah juga dapat sekaligus mengatakan kepada pelaku UMKM bahwa kebijakan pajak itu bukanlah beban. Pemerintah adalah mitra mereka dalam berusaha. Apa buktinya? Sebagai mitra yang memahami kesulitan sahabatnya, pemerintah memberikan fasilitas penghapusan pajak kepada pelaku UMKM. Ini jelas memiliki maksud pemerintah di belakang UMKM ketika mereka menghadapi kesulitan keberlangsungan hidup karena imbas dari wabah pandemi Covid-19.

DJP harus punya tim ahli komunikasi massa yang secara intens mampu menyuarakan pesan ini dan mengemasnya dalam bahasa yang ringan, tepat dan menarik sehingga para pelaku UMKM menyadari hal ini dan tidak menganggapnya sebagai gimmick belaka yang menyimpan keribetan di kemudian hari.

Perlu juga DJP membuat evaluasi berkala terhadap sistem pelaporan perpajakan yang ada selama ini. Apakah menjadi beban masyarakat? Apakah sistem perpajakan berbasis daring yang dibangun oleh DJP telah memudahkan masyarakat? DJP perlu lebih banyak mendengar dan jangan sampai telinga menjadi tipis bila muncul kritikan dan saran dari stakeholder negeri ini.

Semoga setiap kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah menjadi booster peningkatan penerimaan negara di sektor perpajakan, bukan malah menjadi booster penurunan penerimaan pajak.

Baca Juga: Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  2. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Referensi:

  1. https://news.ddtc.co.id/dilema-implementasi-tarif-pph-final-umkm-05-18370?page_y=200
  2. http://www.depkop.go.id/data-umkm
  3. https://legaleraindonesia.com/ini-kontribusi-koperasi-dan-umkm-terhadap-pdb-nasional-2017/

Lanjut baca

Taxclopedia

Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fazry

Ternyata, pajak yang dimaksud untuk dipungut oleh perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri itu adalah PPN alias Pajak Pertambahan Nilai. Jadi, apa yang diributkan?

 

Pembaca, tentunya Anda pernah menikmati saluran digital yang marak di negara kita, memanjakan mata dengan tayangan hiburan yang menarik di kanal Netflix, HBO, Prime Video, GENFLIX, HOOQ atau IFLIX. Sedangkan untuk memanjakan telinga, mungkin Anda mendengarkan berbagai streaming lagu dari seluruh belahan dunia melalui kanal Spotify, Resso, Joox dan yang sejenis lainnya. Kemudian para pencinta permainan daring atau populer disebut on-line game dimanjakan dengan PUBG, Mobile Legend dan lainnya.

Ada juga tren yang muncul karena Covid-19, yakni pertemuan secara maya (virtual) menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dan lainnya sejak diberlakukannya aturan PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Apa lagi, ya? Oh ya, kalangan milenial juga keranjingan aplikasi Tik Tok, Face App, KineMaster dan banyak lagi.

Terakhir, mungkin Anda pernah berbelanja berbagai kebutuhan elektronik dan rumah tangga lewat penyedia jasa pasar virtual atau sering disebut marketplace seperti Amazon, Alibaba, e-Bay, aliexpress dan banyak lainnya.

Baca Juga: Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Nah, sebentar lagi kanal-kanal digital tersebut akan diwajibkan untuk memungut pajak kepada para konsumen atau penggunanya. Maka, supaya tidak salah paham tentang pajak apa yang dipungut, apa alasan di balik pemungutannya, dan supaya Anda tidak terjebak dalam polemik tidak berkesudahan, maka penulis akan mencoba memaparkan dan menjelaskan semua itu dalam edisi kali ini.

Mungkin Anda sudah tahu, Amerika Serikat memprotes keras Indonesia karena negara kita akan memberlakukan pengenaan pajak atas transaksi digital ini. Bahkan, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau disingkat USTR (US Trade Representative) melakukan investigasi terhadap rencana penerapan pajak digital di Indonesia. Musababnya, pemerintah AS khawatir pemungutan pajak itu dilakukan secara tidak adil dengan hanya menargetkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa asal AS seperti Google, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, dan Zoom.

Seperti dikutip dari BBC.com, Rabu, 3 Juni 2020 dalam penyelidikan tersebut, AS akan melakukan pemeriksaan atas beberapa skema penerapan pajak di 10 wilayah yurisdiksi, termasuk Indonesia. Selain Indonesia, penyelidikan dilakukan di Austria, Brazil, Republik Ceko, Uni Eropa, India, Italia, Turki, Spanyol, dan Inggris. Dan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan yang menerbitkan regulasi tersebut sepertinya tidak ingin berkomentar lebih jauh untuk menghindari kemungkinan kesalahpahaman atas penerapan kebijakan ini. Sekarang mari kita lihat dalam kacamata yang lengkap dan utuh sebenarnya ini pajak tentang apa sih? Kenapa sampai ribut-ributnya ke mancanegara?

Dalam keterangan resminya, otoritas pajak negara kita yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas produk digital akan dilakukan langsung oleh perusahaan digital atau pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain itu bisa juga melalui perwakilan di Indonesia yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak.

Adapun perusahaan digital yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam 12 bulan akan ditunjuk Menkeu melalui Dirjen Pajak sebagai pemungut PPN. Sedangkan, pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada DJP.

Baca Juga: Ini Kriteria Pelaku E-Commerce Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri

DJP mengatakan, pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming musik, film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN.

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Sementara itu, kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri tersebut akan diumumkan kemudian.

Dari penjelasan di atas penulis akan menyajikan beberapa kata kunci yang akan menjadi penentu pemahaman kita terhadap aturan ini. Pertama, pajak yang dimaksud untuk dipungut oleh perusahaan penyedia layanan digital di luar negeri itu adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai yang seringkali dalam terminologi umum disebut dengan pajak konsumen, yang tarifnya sebesar 10 persen.

PPN sudah menjadi hal umum di masyarakat kita karena selalu muncul pada saat kita mengonsumsi barang atau jasa kena pajak. Misalnya, saat kita membeli produk di supermarket atau pasar modern lainnya, maka kita akan dikenai PPN 10 persen atas produk yang kita beli. Demikian juga yang terjadi saat kita menggunakan jasa operator telekomunikasi. Jadi, PPN bukan hal yang asing. Kata kunci kedua adalah objek pajak yang menjadi dasar pemungutan PPN ini. Maka penulis akan mengutip langsung dari peraturan yang sudah dirilis oleh negara kita yakni dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PMK No.48/PMK.03/2020.

Pasal 2

(1) PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.

Pasal 3

(1)  Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a.       penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

b.      penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;

c.       penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;

d.      penggunaan bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada huruf c, berupa:

1.       penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;

2.      penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan

3.      penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

e.       penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan

f.        perolehan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

 

(2) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Barang Digital.

(3) Pemanfaatan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) termasuk juga pemanfaatan Jasa Digital.

Baca Juga: Antisipasi Dampak Mea Terhadap Penerapan PPN

Simpelnya, Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 tersebut menjelaskan bahwa objek PPN yang dimaksud adalah barang tidak kena pajak dan jasa tidak kena pajak yang dapat berupa layanan streaming film, musik atau lagu, games on-line, aplikasi digital, dan penyediaan jasa dari luar negeri. Dengan kata lain, nantinya konsumen di Indonesia yang menikmati layanan digital dari perusahaan luar negeri akan dipungut pajaknya oleh mereka yang disebut dalam terminologi aturan ini sebagai Pelaku PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini. Penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda.

Kata kunci ketiga ada di lanjutan pasal dalam PMK ini bahwa ternyata tidak serta merta negara meminta Pelaku PMSE memungut PPN kepada para konsumennya.

Pasal 4

(1) Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan Pelaku Usaha PMSE yang telah memenuhi kriteria tertentu.

(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nilai transaksi dengan Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan; dan/atau

b. jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 (dua belas) bulan.

(3) Nilai transaksi dan jumlah traffic atau pengakses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilimpahkan kewenangannya kepada Direktur Jenderal Pajak.

(5) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(6) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal ditetapkan keputusan penunjukannya.

Kalau kita perhatikan Pasal 4 Ayat 2 di atas ada kriteria khusus atau tertentu yang menunjukkan bahwa tidak semua Pelaku PMSE diwajibkan memungut PPN kepada konsumennya. Bahwa ada nilai transaksi tertentu dengan pembeli/penerima jasa di Indonesia dan atau jumlah pengakses tertentu yang diwajibkan memungut PPN. Itu pun masih menunggu penetapan dari Ditjen Pajak siapa saja yang menjadi pemungut PPN PMSE ini. Sampai tulisan ini dibuat penetapan Dirjen Pajak tersebut belum dirilis.

Baca Juga: Momentum Perubahan Sistem Pajak

Kata kunci keempat bahwa pemungutan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Khususnya antara pelaku usaha di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital. Tentu ini menarik sesuai dengan judul atau tema tulisan yang dipilih. Karena itu harus ada komparasi tentang penerapan pajak layanan digital di negara lainnya.

Mengutip laporan dalam laman resmi konsultan pajak KPMG, Austria menetapkan pajak digital sebesar 5 persen atas omzet layanan iklan yang diberikan penyedia layanan di sana mulai 1 Januari lalu. Pembayaran pajak digital bulanan dilakukan pada hari ke-15 bulan kedua setelah bulan subjek. Misalnya, pembayaran pajak digital untuk Januari 2020 akan jatuh tempo pada pertengahan Maret 2020.

Penyedia layanan digital yang menjadi subjek pajak adalah kelompok perusahaan yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet dari layanan iklan digital sebesar 25 juta euro dari anak perusahaan di Austria. Namun, setiap perusahaan bisa dikualifikasikan sebagai subjek pajak digital.

Aturan lain adalah, perusahaan yang tidak memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa harus menunjuk perwakilan fiskal Austria untuk keperluan pajak digital. Sementara bagi yang memiliki bentuk usaha tetap di Uni Eropa dapat menunjuk perwakilan fiskal atau menggunakan layanan daring dari otoritas pajak untuk mengembalikan pajak.

Selanjutnya, pemerintah Spanyol mulai 18 Februari telah menyetujui pemungutan pajak digital sebesar 3 persen. Secara umum aturan ini menetapkan subjek pajak adalah penyedia layanan digital yang memperoleh pendapatan dari pengguna di Spanyol. Hal ini membuat penetapan PPN bagi setiap transaksi digital.

Kriteria khusus penyedia layanan bisa ditetapkan sebagai subjek pajak adalah memiliki pendapatan sebesar 750 juta euro secara global dan pendapatan sebesar 3 juta euro di Spanyol.  Selain itu, mereka tergolong sebagai penyedia iklan digital, penyedia layanan data, dan penyedia layanan perantara pertemuan antar muka digital atau intermediary service.

Sama dengan Spanyol, Perancis menetapkan pajak layanan digital sebesar 3 persen. Namun negara yang dipimpin Presiden Emmanuel Macron ini lebih dulu menetapkannya, yakni mulai 1 Januari 2019. Pajak akan dikenakan untuk penyedia layanan intermediary dan penyedia layanan iklan digital. Dikecualikan untuk penyedia layanan konten digital, layanan komunikasi, dan layanan pembayaran yang memenuhi syarat dalam Pasal 314-1 peraturan moneter Perancis.

Pajak ini dikenakan kepada perusahaan domestik maupun asing yang mengambil manfaat dari pengguna Perancis. Kriteria khususnya adalah yang memiliki omzet 750 juta euro secara global dan omzet 25 juta euro di Perancis. Setidaknya 30 perusahaan digital multinasional terdampak kebijakan ini. 17 perusahaan di antaranya adalah berbasis di AS.

Jadi, Indonesia tidak sendirian dalam menerapkan aturan PPN atas layanan digital ini, toh penerapan PPN ini tidak akan melanggar konsensus internasional yakni kekhawatiran adanya penerapan pajak berganda karena PPN sifatnya adalah pajak atas konsumsi yang diterapkan pada pengguna akhir (principle destination), tidak juga bersifat diskriminatif serta dalam transaksinya lintas yurisdiksi, di mana negara lokasi dikonsumsinya barang atau jasa berhak memungut untuk PPN tersebut.

Baca Juga: Penerapan Pajak Digital Sebaiknya Ditunda

Kata kunci terakhir sekaligus menutup tulisan kali ini adalah alasan lainnya dilakukannya pemungutan PPN atas layanan digital oleh pelaku PMSE luar negeri tak lain dan tak bukan adalah untuk mengisi kas negara, mau bagaimana lagi di saat wabah pandemi Covid-19 ini tidak bisa diprediksi kapan berakhirnya yang telah menguras kas negara kita dalam APBN tahun ini, maka harus ada upaya cerdik dari pemerintah kita untuk mengurangi beban APBN yang terimbas akibat wabah ini.

Menurut pendapat penulis, regulasi ini cukup cerdik membidik potensi global perusahaan Over The Top (OTT) dunia seperti Google dan Netflix belum lagi munculnya perusahaan besar baru Zoom yang mendapatkan durian runtuh saat wabah ini terjadi secara global, nilai kapitalisasi aset perusahaannya meningkat tajam seiring maraknya penggunaan layanan pertemuan secara virtual. layanan pertemuan secara virtual.

Lantas kenapa pemerintah Amerika Serikat terpicu kemarahannya dengan penerapan aturan ini? Padahal, pengenaan PPN ini adalah hal yang lumrah yang dilakukan oleh banyak negara termasuk oleh AS sendiri? Jawabannya sederhana, karena dengan adanya tambahan PPN dalam harga produk layanan digital mereka otomatis mengerek harga jual kepada konsumen. Akibatnya daya saing akan menjadi berbeda dengan perusahaan yang tidak menerapkan pengenaan PPN ini. Karena itu butuh adanya diplomasi yang tangguh atau mumpuni agar penerapan pengenaan PPN atas layanan digital ini bisa segera diimplementasikan, tidak menimbulkan prasangka buruk di kemudian hari apalagi membuat hubungan perdagangan negara kita dengan negara tujuan penerapan aturan ini menjadi keruh dan runyam. Toh, target pemajakannya adalah warga negara Indonesia sendiri sebagai konsumen akhir bisa sebagai argumentasi untuk menjernihkan permasalahan ini.

Semoga penerapan regulasi ini adalah awal yang baik untuk sebuah kesetaraan dan keadilan bagi banyak pihak yang melakukan usaha atau kegiatan ekonomi di negara yang kita cintai.

Baca Juga: Mulai Agustus, Himbara Merdeka Melakukan Validasi dan Pendaftaran NPWP Nasabah

Lanjut baca

Taxclopedia

Insentif Pajak di Tengah Wabah

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Foto: Majalah Pajak

Hai, pembaca setia Majalah Pajak, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat tidak kekurangan suatu apa pun meski saat ini wabah COVID-19 melanda dunia. Sebagaimana telah dibahas dalam edisi sebelumnya, penulis tidak akan memberikan tambahan data terbaru mengenai dampak wabah ini terhadap perekonomian baik global maupun nasional. Namun, penulis akan melengkapi pembahasan sebelumnya, mengingat adanya perbaikan regulasi pemerintah mengenai insentif perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak (WP).

Perbaikan regulasi ini berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang memperluas penerima insentif perpajakan yang sudah diatur dalam aturan sebelumnya.

 

Secara umum bentuk perluasan insentif perpajakan terdiri atas empat (4) bentuk insentif di bidang PPh (Pajak Penghasilan) dan satu (1) di bidang PPN (Pajak Pertambahan Nilai), yakni

Insentif perpajakan di bidang PPh:

  1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
  2. PPh Pasal 4 (2) Final Peredaran Bruto Tertentu (PP No 23 tahun 2018) Ditanggung Pemerintah
  3. PPh Pasal 22 impor dibebaskan
  4. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen PPN
  5. Pengembalian pendahuluan PPN Lebih Bayar (Restitusi)

Tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku sebagaimana gambar tabel di atas.  Kemudian penulis akan memberikan intisari dari PMK No. 44 tahun 2020 sekaligus panduan singkat bagi para pembaca yang mungkin bermanfaat apabila hendak mengambil manfaat dari insentif perpajakan terbaru ini.

  1. PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

       Penerima insentif adalah Pegawai tetap dengan kriteria sebagai berikut:

  1. Menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja (perusahaan/perorangan) yang:
  • Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sesuai dengan    Lampiran A PMK No 44 tahun 2020, terdapat 1.062 KLU
  • Pemberi kerja tersebut telah ditetapkan sebagi perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), atau
  • Telah mendapatkan izin terkait kawasan berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Memiliki NPWP
  2. Pada masa pajak bersangkutan (April s.d. September 2020) menerima/memperoleh penghasilan tetap dan teratur (THR/Bonus tidak termasuk) yang disetahunkan tidak melebihi 200 juta rupiah atau sebulan maksimal 16,6 juta rupiah.

*) sesuai KLU yang tercantum dan dilaporkan oleh pemberi kerja dalam SPT Tahunan 2018 atau data Masterfile WP untuk WP yang terdaftar setelah tahun 2018.

Pemberian insentif:

  1. PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
  2. Dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
  3. PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

CONTOH PENGHITUNGAN DIBUAT DALAM BENTUK IMAGE DENGAN FONT LEBIH KECIL UNTUK MENGHEMAT HALAMAN

Contoh Penghitungan PPh PASAL 21 Ditanggung Pemerintah

  1. Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan April 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 330.000,00. Penghasilan bruto Tuan A yang disetahunkan Rp 198.000.000,00 (Rp 16.500.000,00 x 12). Karena masih di bawah Rp 200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.
  2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan  Pengurangan:                                                              Rp 16.500.000,00

Biaya Jabatan/bulan                                                                                       Rp      500.000,00

Iuran Pensiun/bulan                                                                                      Rp       330.000,00

(Rp 830.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                    Rp 15.670.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp15.670.000,00                                                            Rp 188.040.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 125.040.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp    2.500.000,00

15% x Rp75.040.000,00        = Rp  11.256.000,00

Rp  13.756.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp13.756.000,00/12 Rp 1.146.333,00

 

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A bulan April 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 16.500.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 330.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21                                                        (Rp 1.146.333,00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 15.023.667,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 1.146.333.00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 16.170.000,00

 

  1. Tuan B (K/O) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 21.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 420.000,00. Penghasilan bruto Tuan B yang disetahunkan Rp 252.000.000,00 (Rp 21.000.000,00 x 12). Karena telah melebihi Rp200.000.000,00 maka seluruh PPh Pasal 21 terutang pada bulan Mei 2020 tidak dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP. Atas penghasilan tersebut PPh Pasal 21 dipotong dan disetor oleh pemberi kerja.
  2. Tuan C (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), pada bulan Mei 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00, serta menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 10.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan C yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp 180.000.000,00 (Rp 15.000.000,00 x 12). Karena masih di bawah Rp 200.000.000,00 maka penghasilan Tuan C yang dapat memperoleh insentif

PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan gaji dan tunjangan bulanan.

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 DTP bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan/bulan                                                                         Rp 500.000,00

Iuran Pensiun/bulan                                                                        Rp 300.000,00

(Rp 800.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                   Rp 14.200.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp14.200.000,00                                                           Rp 170.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 107.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp57.400.000,00        = Rp 8.610.000.00

= Rp 11.110.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp11.110.000,00/12 Rp 925.833,00

Atas PPh Pasal 21 DTP sebesar Rp 925.833,00 diserahkan oleh pemberi kerja kepada Tuan C.

  1. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang atas THR bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan setahun                                                            Rp 180.000.000,00

THR                                                                                          Rp 10.000.000,00

Penghasilan bruto                                                                 Rp 190.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan setahun

maksimal                                                                                 Rp 6.000.000,00

Iuran Pensiun setahun                                                         Rp 3.600.000,00

(Rp 9.600.000,00)

Penghasilan Neto                                                                   Rp 180.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 117.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp67.400.000,00        = Rp 10.110.000,00

= Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas THR:

PPh 21 atas seluruh penghasilan

(Gaji, tunjangan, dan THR)                                                             Rp 12.610.000,00

PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap

(Gaji dan tunjangan)                                                                         (Rp 11.110.000,00)

PPh Pasal 21 atas THR                                                            Rp 1.500.000,00

Pemberi kerja memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 atas THR Tuan C sebesar Rp 1.500.000,00.

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan C bulan Mei 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

THR                                                                                          Rp 10.000.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 300.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21 atas

seluruh penghasilan                                                              (Rp 2.425.833,00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 22.274.167,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 925.833,00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 23.200.000,00

 

  1. Tuan D (K/1) pegawai tetap di PT X (industri kaca mata/KLU 32503), pada bulan Juli 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 15.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 300.000,00. PT X memberikan tunjangan PPh Pasal 21 kepada Tuan D sebesar Rp 1.000.000,00. Penghasilan bruto Tuan D yang disetahunkan Rp192.000.000,00 ((Rp 15.000.000,00 + Rp 1.000.000,00) x 12). Karena masih di bawah Rp200.000.000,00 maka Tuan D dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP.
  2. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Tunjangan PPh Pasal 21                                                       Rp 1.000.000,00

Penghasilan bruto                                                                 Rp 16.000.000,00

Pengurangan:

Biaya Jabatan                         Rp 500.000,00

Iuran Pensiun                        Rp 300.000,00

(Rp 800.000,00)

Penghasilan Neto Sebulan                                                   Rp 15.200.000,00

Penghasilan Neto Setahun

12 x Rp 15.200.000,00                                                          Rp 182.400.000,00

PTKP (K/1)                                                                              (Rp 63.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun                                       Rp 119.400.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5% x Rp50.000.000,00         = Rp 2.500.000,00

15% x Rp69.400.000,00        = Rp 10.410.000,00

= Rp 12.910.000,00

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp 12.910.000,00/12                                                             Rp 1.075.833,00

  1. Besarnya penghasilan yang diterima Tuan D bulan Juli 2020:

Gaji dan tunjangan                                                                Rp 15.000.000,00

Tunjangan PPh                                                                      Rp 1.000.000,00

Dikurangi iuran pensiun/bulan                                         (Rp 300.000,00)

Dikurangi PPh Pasal 21                                                        (Rp 1.075.833.00)

Penghasilan setelah pajak                                                    Rp 14.624.167,00

Ditambah PPh Pasal 21 DTP                                               Rp 1.075.833.00

Jumlah yang diterima                                                          Rp 15.700.000,00

 

Pemanfaatan insentif:

Pemberi kerja menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline menu Layanan, submenu Info KSWP.

  1. Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020
  2. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE)
  3. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (khusus WP Kawasan Berikat)

Pemberi kerja harus menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19.

  1. Atas PPh Pasal 21 DTP harus dibuatkan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan* oleh pemberi kerja, dan dilampirkan pada Laporan
  2. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

Kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP

*) PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44/PMK.03/2020

  1. PPh Pasal 4 (2) Final Peredaran Bruto Tertentu (PP No 23 tahun 2018) Ditanggung Pemerintah

PPh final 4 (2) ini populer di masyarakat disebut PPh Final UMKM dengan tarif 0,5 %.

Penerima insentif adalah WP yang:

  1. Memiliki peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
  2. Memiliki Surat Keterangan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020
  3. Menyampaikan Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak

Pemberian insentif:

  1. Dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi*, Pemotong/Pemungut pajak tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh pada saat pembayaran.

Atas PPh Final ditanggung Pemerintah tersebut Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020

  1. PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020

*) melalui saluran konfirmasi di www.pajak.go.id atau akses langsung ke https://djponline pada menu Layanan, submenu Rumah Konfirmasi Dokumen

Pengajuan permohonan:

  1. WP mengajukan permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah, kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. Setelah jangka waktu pemberian insentif, Surat Keterangan di atas tetap berlaku untuk Pelaksanaan PP 23/2018

Jika WP tidak memenuhi kriteria, DJP tidak menerbitkan Surat Keterangan dimaksud.

Kewajiban WP yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah:

  1. WP dimaksud harus menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi PPh terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
  3. dilampiri dengan SSP/cetakan kode billing yang dibubuhi cap/tulisan “PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020” (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak)
  4. Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat tanggal 20 Bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
  5. PPh Pasal 22 impor dibebaskan

Penerima Insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran I PMK No.44 tahun 2020;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE(Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat(Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Bebas(SKB)

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile WP untuk WP yang terdaftar setelah 2018

Pengajuan SKB:

  1. Diajukan melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (khusus WP KITE)
  3. Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (khusus WP Kawasan Berikat)
  4. Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 30 September 2020

Kepala KPP menerbitkan:

  1. SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor, apabila WP memenuhi kriteria
  2. Surat Penolakan, apabila WP tidak memenuhi kriteria

Kewajiban WP yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor:

  1. WP harus menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  3.   20 Juli 2020 (Masa Pajak AprilJuni 2020)
  4. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak Juli–September 2020)
  5. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30 persen

Penerima insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)* tertentu sebagaimana Lampiran N PMK No. 44 Tahun 2020;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
  1. Menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile WP  untuk WP yang terdaftar setelah 2018

Pemberitahuan pengurangan:

  1. WP menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline pada menu Layanan, submenu Info KSWP
  2. Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020

Jika WP tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

Kewajiban WP yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

  1. WP harus menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman pajak.go.id atau https://djponline Menu Layanan, submenu e-reporting insentif COVID-19
  2. Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  3. 20 Juli 2020 (Masa Pajak AprilJuni 2020)
  4. 20 Oktober 2020 (Masa Pajak JuliSeptember 2020)

CONTOH PENGHITUNGAN DIBUAT DALAM BENTUK IMAGE DENGAN FONT LEBIH KECIL UNTUK MENGHEMAT HALAMAN

Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

  1. Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan. Besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A setiap bulan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 000.000,00. PT A menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 pada 27 April 2020:
  2. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 April 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019                                      Rp1.125.000.000,00

Dikurangi Kredit Pajak                                                         Rp   645.000.000,00

PPh yang masih harus dibayar (PPh Pasal 29)                Rp   480.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan

Tahun Pajak 2020                                                                 Rp   40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25

Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020

(menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019) Rp   50.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020

(yang seharusnya terutang)                                                 Rp 40.000.000,00

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020

s.d. September 2020 (40.000.000 x 30%)                                    Rp 12.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2020 s.d. September 2020             Rp28.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Desember 2020

(sesuai SPT Tahunan 2019)                                                 Rp 40.000.000,00

  1. PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 pada tanggal 28 Juli 2020. Berdasarkan data di atas, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk suatu bulan adalah sebagai berikut:

PPh Terutang SPT Tahunan 2019                                      Rp 1.125.000.000,00

Dikurangi Kredit Pajak                                                         Rp 645.000.000,00

Selisih                                                                                      Rp 480.000.000,00

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri setiap bulan

Tahun Pajak 2020                                                                 Rp 40.000.000,00

Rincian Angsuran PPh Pasal 25

Masa Pajak Januari 2020 s.d. Maret 2020

(menggunakan angsuran Masa Pajak Desember 2019)

Rp 50.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Mei 2020 s.d. Masa Pajak Juni 2020

(yang seharusnya terutang)                                                 Rp 40.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak

September 2020 (yang seharusnya terutang)                  Rp 40.000.000,00

Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020

s.d. Masa Pajak September 2020 (40.000.000 x 30%)  Rp 12.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Juli 2020 s.d. Masa Pajak

September 2020                                                                     Rp 28.000.000,00

Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Oktober 2020 s.d. Masa Pajak

Desember 2020 (sesuai SPT Tahunan 2019)                   Rp 40.000.000,00

  1. Pengembalian Pendahuluan PPN Sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak Rp 5 miliar

Penerima Insentif adalah WP yang:

  1. Memenuhi kriteria:
  • memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) tertentu (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran I PMK;
  • telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)*; atau
  • telah mendapatkan izin terkait Kawasan Berikat (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)*

DAN

  1. Menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusidengan jumlah LB paling banyak Rp 5 miliar.

*) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan

Pemberian Insentif:

  1. WP yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT Masa PPN LB dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah
  2. SPT Masa PPN (termasuk pembetulan SPT Masa PPN) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi Masa Pajak sejak berlakunya PMK ini, sampai dengan Masa Pajak September 2020, dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020

PKP Berisiko Rendah diberi pengembalian pendahuluan berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:

  1. PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
  2. Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
  3. PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran I PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
  4. Tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

Tata cara dilakukan sesuai dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu.

Semoga bermanfaat!

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer