Connect with us

Breaking News

Rayakan HUT ke-55, IKPI Perkuat Pengembangan Profesional Berkelanjutan untuk Anggotanya

Diterbitkan

pada

Perayaan Hari Ulang Tahun ke-55, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) diisi dengan Seminar Nasional Perpajakan secara virtual pada Jumat (28/8/2020)./Foto: Dok. IKPI

Memperingati Hari Ulang Tahun ke-55, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan Seminar Nasional Perpajakan secara virtual pada Jumat (28/8/2020).

Mengusung topik “Kebijakan Fiskal di Bidang Penerimaan Perpajakan dalam Menyikapi Kondisi Pandemi Covid 19”,  seminar webinar ini diikuti  lebih dari 3000 peserta, dari anggota IKPI di seluruh Indonesia dan tamu undangan.

Ketua Umum IKPI Mochamad Soebakir mengatakan, sebagai asosiasi konsultan pajak terdaftar dengan anggota saat ini berjumlah 5.068, IKPI merupakan mitra Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan sosialisasi peraturan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak.

IKPI sebagai pelopor  asosiasi konsultan pajak di Indonesia terus melakukan perbaikan sebagai bentuk transformasi IKPI menjadi kuat dan modern dalam mewujudkan asosiasi konsultan pajak yang mandiri dan profesional, bersinergi, responsif dan  berkarya untuk pengabdian kepada bangsa dan negara.

“IKPI selalu mendorong anggotanya untuk menjadi Konsultan Pajak yang profesional, bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya,” kata Soebakir.

Tekad ini merupakan wujud implementasi dari tiga tujuan IKPI seperti tercantum dalam Anggaran Dasar IKPI yakni, menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara; mengawal dan mengupayakan agar pelaksanaan undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan berlaku dengan adil dan berkepastian hukum; dan memupuk dan mempererat rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antaranggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan anggota.

Untuk menjawab berbagai tantangan yang ada seiring perubahan zaman, Soebakir mengatakan, IKPI terus melakukan investasi sarana dan prasarana peralatan yang modern untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam menyelenggarakan kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan (PPL) bagi para anggotanya secara rutin dengan materi yang bervariasi. Kegiatan PPL ini dipusatkan di Gedung IKPI Pejaten, Jakarta selatan. memudahkan para anggota dan masyarakat dalam memilih materi sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan PPL juga merupakan implementasi amanah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.

Selain kegiatan PPL, IKPI juga menyelenggarakan Kursus Sertifikasi Konsultan Pajak Brevet A dan B, Brevet C dan Kursus Ahli Kepabeanan yang dapat diikuti oleh anggota dan  masyarakat umum yang diselenggarakan di Gedung Pusdiklat IKPI Fatmawati Jakarta Selatan yang baru dibuka pada bulan Juni 2020 lalu. Gedung Pusdiklat IKPI dilengkapi dengan ruang kelas yang nyaman dan modern dengan metode tatap muka dan daring (on-line) untuk menjangkau anggota dan masyarakat di seluruh Indonesia.

“Dengan mengikuti dan menerapkan perkembangan teknologi informasi, kondisi pandemi Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi IKPI untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas anggotanya,” terang Soebakir.

Konsultan Pajak perlu diperbanyak

Seminar kali itu juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sebagai Keynote Speaker. Suryo menyampaikan, untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus terus ditanamkan. Karena itu, Konsultan pajak merupakan mitra penting Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendorong kesadaran, menambah pengetahuan dan meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat.

Sayangnya, menurut Suryo, jumlah Konsultan Pajak di Indonesia masih relatif sedikit, atau belum sebanding dengan pertumbuhan Wajib Pajak. Ia memaparkan, jumlah Konsultan Pajak terdaftar di Indonesia baru sekitar 4900 Konsultan Pajak. Angka ini sangat jauh jika dibandingkan dengan Jepang yang memiliki 77300 Konsultan Pajak, maupun Amerika yang memiliki lebih dari satu juta Konsultan Pajak.

“Dengan intensitas bisnis yang semakin meningkat, dan transaksi ekonomi yang makin bervariasi kebutuhan konsultan pajak semakin diperlukan dan permintaan seharusnya juga semakin meningkat,” tutur Suryo.

Dirjen Pajak Suryo Utomo menjadi pembicara kunci pada Seminar Nasional Perpajakan secara virtual pada Jumat (28/8/2020)./Foto: Dok. IKPI.

Suryo juga menekankan, salah satu bentuk dukungan yang diperlukan DJP dalam melaksanakan tugas untuk pengumpulan penerimaan pajak adalah dukungan dari para stakeholder dalam hal pendampingan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib dan benar, di antaranya adalah peran Konsultan Pajak.

“selama ini DJP dan IKPI telah menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan,” tambah Suryo.

Suryo menjelaskan, kerja sama antara DJP dan IKPI antara lain melalui melaksanakan kegiatan bersama dalam bentuk seminar, sosialisasi, penelitian dan lainnya. IKPI dengan institusi vertikal DJP juga telah membuat pojok pajak setiap tahun untuk membantu Wajib Pajak dalam pengisian SPT Tahunan dan konsultasi perpajakan.

Selain Ditjen Pajak Suryo Utoma, acara HUT IKPI kali itu juga diisi oleh Kepala  Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Pande Putu Oka Kusumawardani; Direktur Potensi, Kepatuhan, Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak Ihsan Priyawibawa dan dipandu oleh Wakil Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan.

Breaking News

Media Terbaik Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Di Tengah Pemulihan Pandemi: Review atas Program Pengungkapan Sukarela 2022

Diterbitkan

pada

Foto : Ilustrasi

 

Disusun Oleh: 1) Pangestuti Diah Rizki, 2) Nur’aini Andhivi, 3) Salsabila Annisa Zahra

                                   Mahasiswi Ilmu Administrasi Fiskal 2020, FIA UI

 

 

Majalahpajak.net – Serupa namun tak sama dengan program pengampunan pajak yang sebelumnya dilaksanakan di Indonesia, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang kerap disebut masyarakat sebagai Tax Amnesty (TA) jilid II adalah kesempatan kedua yang diberikan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pada pengungkapan harta. Tidak seperti TA, PPS yang merupakan produk dari Undang-Undang No. 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) hanya dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan yang pernah mengikuti TA dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Program yang berlangsung selama enam bulan ini, yaitu sejak 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Selain meningkatkan kepatuhan sukarela WP, PPS juga digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia (Kontan, 2022). Sampai akhir pelaksanaan PPS, diketahui bahwa pemerintah berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sampai dengan Rp61,01 triliun. Dengan terkumpulnya penerimaan pajak yang cukup fantastis tersebut, tidak heran apabila Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, mengatakan bahwa program ini tergolong program yang sukses terlaksana (Liputan6, 2022). Namun, jika dilihat dari sisi WP yang mengikuti PPS, dapat dikatakan bahwa program ini kurang diminati oleh WP.

Sejak awal, Suryo Utomo mengharapkan setidaknya satu juta WP dapat ikut berpartisipasi dalam PPS (DDTCNews, 2022). Namun, nyatanya sampai batas akhir pelaksanaan PPS, WP yang ikut berpartisipasi dalam program ini hanya 247.918 WP atau 24,79% dari target yang diharapkan. Tidak terpenuhinya target peserta PPS mengindikasikan bahwa sosialisasi PPS yang dilakukan pemerintah kurang masif. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Anggota Komisi XI DPR, Kamrussamad, yang menilai bahwa pemerintah belum cukup masif dalam melakukan sosialisasi PPS (DDTCNews, 2022).

Baca Juga: Mengungkap Pengungkapan Sukarela

Sebagai sebuah kebijakan yang cukup asing di mata masyarakat, peran sosialisasi sudah seharusnya menjadi fokus utama pemerintah. Hal ini karena suatu kebijakan adalah keputusan pemerintah yang dipilih dari sekian opsi alternatif yang tersedia. Untuk men-deliver hal tersebut, pemerintah perlu melakukan pembumian dari sistematika kebijakan yang kompleks melalui kegiatan sosialisasi. Bahkan, Widjayanti (2011) menyebutkan bahwa peran sosialisasi pemerintah berpengaruh pada citra pemerintah itu sendiri. Semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin baik pula citra atau persepsi yang terbentuk pada publik. Dengan demikian, secara tidak langsung peran sosialisasi dalam tata kenegaraan akan berpengaruh pada eksistensi pemerintah itu sendiri.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jumlah WP yang mengikuti PPS 2022 hanya sebesar 1/5 dari total peserta TA 2016. Fakta tersebut didukung dengan informasi dari penelitian lapangan terhadap WP DKI Jakarta, terdapat banyak kritik yang mengarah pada keterbatasan pengetahuan terkait PPS. Sosialisasi secara personal atau sosial masih minim dirasakan oleh WP. Meski survey dilakukan kepada WP DKI Jakarta, yang notabenenya merupakan masyarakat ibukota, ternyata tidak semua WP merasa familiar dengan istilah-istilah perpajakan. Dari kondisi tersebut, dapat dibayangkan sekiranya respons yang berpotensi muncul dari WP daerah lainnya, di mana akses dan kecepatan penyebarluasan informasi belum semasif di DKI Jakarta. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi penting dalam hal menyampaikan bahasa kebijakan melalui kegiatan sosialisasi.

Kebanyakan dari WP melakukan komparasi antara sosialisasi TA 2016 dengan PPS 2022. WP mengungkapkan bahwa pada saat sosialisasi TA, DJP melakukan promosi secara besar-besaran dengan memanfaatkan media massa seperti koran harian, baliho di jalan raya, hingga standing banner pada tempat-tempat publik yang masif, serta arahan langsung dari para Account Representative. Berbeda dengan TA, WP tidak merasakan adanya upaya sosialisasi serupa atau bahkan lebih ekstra terkait kebijakan ini. Dengan demikian, WP merasa masih cukup asing dengan PPS, padahal manfaat yang diterima ketika mengikuti program ini terbilang sangat besar.

Berdasarkan penelitian lapangan, peneliti melakukan wawancara dengan 48 responden yang merupakan WP terdaftar di KPP wilayah DKI Jakarta. Mayoritas responden menyatakan bahwa sosialisasi secara online lebih efektif untuk memperkenalkan kebijakan pemerintah. Alasan utama yang diungkapkan adalah mengenai luasnya cakupan yang dapat diraih. Selain itu, kondisi pandemi juga menjadi pertimbangan karena adanya pembatasan kegiatan secara offline. Dalam hal sarana sosialisasi, media sosial menjadi pilihan yang paling banyak diutarakan, yaitu sebanyak 31,5% dari seluruh responden. Berita TV, blast email, dan blast Whatsapp juga menjadi alternatif yang dipilih responden.

Baca Juga: Memudahkan yang Mau Jujur

Responden lainnya berpendapat bahwa sosialisasi secara offline lebih efektif karena bersifat lebih personal. Hal ini karena pendekatan personal secara langsung dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, dengan keterbatasan sosialisasi secara offline, pemerintah dipaksa untuk hanya berfokus kepada kelompok masyarakat yang dituju sehingga sosialisasi berjalan secara efektif. Dari pertimbangan tersebut, sarana sosialisasi secara offline yang paling banyak dipilih oleh responden adalah penyuluhan secara langsung dan sosialisasi oleh Account Representative.

Terlepas dari kondisi pandemi, sosialisasi secara online masih menjadi primadona WP. Hal ini didasarkan pada luasnya cakupan sosialisasi sehingga masyarakat secara umum, tidak terbatas pada WP, mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah. Walaupun informasi yang didapatkan WP tidak serinci sosialisasi secara langsung, setidaknya masyarakat mengetahui kebijakan apa saja yang tengah dilakukan pemerintah. Agar dapat memahami lebih lanjut, masyarakat dapat menelusuri atau mengajukan pertanyaan melalui kanal khusus secara online yang telah disediakan pemerintah pada media sosial ataupun web pemerintah.

Daftar Referensi

DDTCNews. (2022, April 19). PPS Sisa 2 Bulan, Dirjen Pajak Ingin 1 Juta WP Ungkapkan Hartanya. news.ddtc.co.id.https://news.ddtc.co.id/pps-sisa-2-bulan-dirjen-pajak-ingin-1-juta-wp-ungkapkan-hartanya-38570

DDTCNews. (2022, June 6). Belum Semua WP Mengerti, Sosialisasi PPS Perlu Lebih Masif. news.ddtc.co.id. https://news.ddtc.co.id/belum-semua-wajib-pajak-mengerti-sosialisasi-pps-perlu-lebih-masif-39625

Kontan. (2022, May 30). Dengan mengikuti PPS, Mendorong dan Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional. kontan.co.id. https://keuangan.kontan.co.id/news/dengan-mengikuti-pps-mendorong-dan-mempercepat-pemulihan-ekonomi-nasional

Liputan6. (2022, July 19). Dirjen Pajak: Program Pengungkapan Sukarela Pajak Sukses Besar. liputan6.com. https://www.liputan6.com/bisnis/read/5018107/dirjen-pajak-program-pengungkapan-sukarela-pajak-sukses-besar

Widjayanti, A. (2011, Desember). Marketing dalam Sektor Publik. Jurnal Ilmu Administrasi, 8(3), 330-340

Lanjut baca

Breaking News

Tingkatkan Kualitas Data WP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto   : dok.P2Humas DJP (Media Gathering Batam)

DJP akan terus meningkatkan kualitas data wajib pajak yang dihimpun di lapangan untuk membidik potensi ekonomi di tiap wilayah sebagai bagian dari strategi pengamanan penerimaan pajak 2023

 

Majalahpajak.net – Ancaman resesi ekonomi global tahun 2023 dan kekhawatiran akan terjadinya penurunan di sejumlah sektor usaha merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dari jauh hari. Penurunan kegiatan bisnis tentu nantinya akan berdampak pula pada penerimaan pajak ke negara. Menghadapi  tantangan di tahun depan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menyusun kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak tahun 2023. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP Aim Nursalim Saleh mengemukakan, substansi dari kebijakan pengamanan penerimaaan pajak merupakan bagian dari implementasi Perencanaan Strategis DJP 2020-2024. Implementasi kebijakan itu bertujuan untuk pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, penerimaan negara yang optimal, birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Ia memaparkan sejumlah aspek yang menjadi fokus strategi optimalisasi penerimaan pajak atas wajib pajak kewilayahan tahun 2023 yaitu : peningkatan baseline pembayaran pajak melalui penambahan WP baru, pengawasan WP dalam kegiatan ekspor/impor, pengawasan WP di lingkungan instansi pemerintahan desa/bendahara desa, dan pengawasan pembayaran pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pihaknya juga akan melakukan pengawasan kewajiban pembayaran pajak atas Kegiatan Membangun Sendiri, pengawasan tindak lanjut WP pasca Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan yang berkualitas, dan pembentukan basis data spasial.

“Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan nantinya dilakukan secara berkualitas oleh para AR untuk melihat potensi di tiap daerah,”papar Aim di acara Media Gathering di Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau, Batam, Selasa (29/11).

Baca Juga: Merawat Kesadaran Kolektif tentang Pajak

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan data jumlah pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan hingga 24 November 2022 yang mencapai 16,8 juta WP atau naik 6,68 persen secara year on year dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 15,77 juta WP. Untuk penyampaian SPT Tahunan Badan terdapat 1,15 juta WP atau naik 6,46 persen. Adapun SPT Tahunan Orang Pribadi sebanyak 15,68 juta WP atau naik 6,70 persen.

“Saat ini penyampaian SPT melalui e-Filing semakin diminati. Untuk SPT Badan jumlahnya mencapai 188.600 laporan dan SPT OP ada 12,5 juta laporan. Sehingga pelaporan SPT yang melalui e-Filing totalnya sebanyak 12,75 juta laporan,”terangnya.

Sementara itu. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Neilmaldrin Noor menyampaikan tentang penguatan ekstensifikasi pajak sebagai strategi penerimaan pajak 2023. Dalam hal ini, pihaknya akan memprioritaskan pengawasan terhadap para WP yang tergolong lapisan orang kaya (high individual person). Menurutnya, saat ini DJP sudah memegang data WP yang terdaftar di Large Tax Office (LTO).

“Ini demi asas keadilan dan juga untuk mencermati kemungkinan mereka punya aset yang belum terlaporkan. Hal ini akan jadi bahan analisis,”jelas Neil.

Baca Juga:  Optimistis di tengah Ancaman Krisis

Ia juga menjelaskan tentang kinerja penerimaan pajak hingga Oktober 2022 yang sangat baik yakni Rp1448,17 triliun atau 97,5 persen dari target penerimaan pajak 2022 yang sebesar Rp1.484 triliun. Pencapaian itu masih dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang ekspansif, basis pajak tahun 2021 yang rendah, dan implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Neil memaparkan kebijakan penerimaan pajak 2023 yang menekankan pada empat aspek, yaitu : optimalisasi perluasan basis pemajakan, penguatan ekstensifikasi pajak serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan, percepatan reformasi bidang sumber daya manusia, organisasi, proses bisnis dan regulasi, insentif fiskal yang terarah dan terukur.

Acara juga dihadiri oleh Kepala Sub Direktorat P2Humas DJP Dwi Astuti dan Kepala Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau Cucu Supriatna. Cucu mengatakan, realisasi penerimaan pajak di wilayah setempat hingga Oktober 2022 mencapai Rp7,9 triliun atau 93,74 persen. Menurutnya, penerimaan di Kanwil DJP Kepulauan Riau tidak terpengaruh oleh komoditas dan selalu mengalami pertumbuhan dalam empat tahun terakhir. Tahun ini target penerimaan pajak Kanwil DJP Kepulauan Riau sebesar Rp8,4 triliun. –

Lanjut baca

Breaking News

TERC LPEM FEB UI Gelar Webinar Seputar Core Tax System

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Heru Yulianto

 

Majalahpajak.net – Untuk memberikan pemahaman dan edukasi terkait core tax system, Tax Education and Research Center (TERC) Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI menggelar webinar yang mengambil tema “Core Tax Administration System: A New Milestone Over Indonesia’s Taxation reform”.

Dalam sambutannya, Ketua Program Studi (Kaprodi) S1 Akuntansi FEB UI Luluk Widyawati mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya webinar tersebut. Menurutnya, pembahasan terkait core tax merupakan topik terkini dan menarik karena merupakan suatu perubahan yang cukup signifikan di bidang perpajakan.

“Ini merupakan new milestone dari taxation reform di Indonesia. Saya berharap pembahasan hari ini bisa memberikan wawasan tambahan kepada teman-teman mahasiswa untuk bagaimana perubahan yang terjadi dan bagaimana nanti efeknya dalam sistem perpajakan terutama administrasi perpajakan di Indonesia,” ungkapnya, Rabu (30/11).

Hadir sebagai moderator, Coordinator of Tax Education and Research Center FEB UI Christine Tjen menyampaikan bahwa webinar ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait sistem administrasi perpajakan terbaru.

Baca Juga: Menelisik Implikasi Global Minimum Tax terhadap Indonesia

“Tema ini dibahas untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan mendalam kepada akademisi dan kepada masyarakat luas mengenai sistem administrasi pajak baru yang mungkin akan di launching tahun depan,” ujarnya.

Ketua Subtim Manajemen Komunikasi Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Eliza Rahel menjelaskan bahwa strategi transformasi digital, tidak hanya terkait IT. DJP juga melakukan transformasi bisnis yang komprehensif termasuk dalam proses bisnis kebijakan dan budaya, layanan kepada Wajib Pajak.

“DJP menuju natural digital tax system terdapat quadruple helix yaitu proses, teknologi dan data (IoT, big data, cyber security, digital ID dan digital signature), organisasi dan SDM (perbaikan budaya digital, perbaikan skill, dan perbaikan fungsional), serta kebijakan (DJP mengarah pada data and knowledge driven),” jelasnya.

Ia melanjutkan, DJP juga terus mengembangkan PSIAP yang ditargetkan rilis pada Januari 2024 mendatang. Dimana PSIAP diharapkan akan menciptakan sistem perpajakan yang mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti (MANTAP). Dengan begitu, baik otoritas perpajakan dan Wajib Pajak akan semakin mudah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

“DJP harus siap menghadapi perubahan ekspektasi masyarakat, dan ini adalah peluang kita untuk meningkatkan persepsi Wajib Pajak atas pelayanan publik. DJP mempunyai komitmen untuk bertransformasi mengikuti transformasi secara digital. Saat ini DJP merancang ulang 21 proses bisnis di DJP dan membangun sistem IT DJP yang lebih akomodatif dengan perkembangan zaman,” imbuhnya.

Sementara itu, Director Organization Transformation Consulting at Deloitte Indonesia Andreati Yohannes menerangkan bahwa pelaksanaan digitalisasi dan modernisasi sudah seharusnya dilakukan, mengingat Indonesia sangat luas secara sistem harus ada yang bisa menjangkau semua Wajib Pajak karena secara tax revenue kita masih dibawah negara-negara di Asia Tenggara.

“Jadi, memang ini sesuatu yang harus kita lakukan supaya kantor pajak bisa responsif dan bisa membuat keputusan terkait apakah mau melakukan kebijakan pajak tertentu berdasarkan data, sehingga bisa menjangkau dan meningkatkan tax ratio,” terangnya.

Baca Juga: Pajak Karbon, Momentum Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau

Ia pun memaparkan 12 hal yang dikerjakan oleh system integrator dari core tax administration system. Mulai dari building a project management team, development of new COTS core tax system, provisioning of development platform, provisioning of software license, provisioning of COTS CTAS source code, configuration hardware, system interfacing services, deployment support, training and knowledge transfer, post implementation support, functional COTS release support, dan data migration.

“Dan ini dilakukan untuk semua tax type. Baik dari personal income tax, corporate income tax, withholding taxes, value added tax, sales tax on luxury goods, land and building tax,” imbuhnya.

Hadir sebagai pembicara terakhir, Risk Management and Audit Manager for The Indonesian Business Unit of Harbour Energy Zahra Mulachella mengatakan tentang dampak sistem administrasi perpajakan terbaru terhadap lingkungan bisnis minyak dan gas saat ini dan apa yang diharapkan oleh indusri migas.

“Tentu sebagai investor yang harus berinvestasi dengan capital intensive kemudian jangka Panjang minimal 30 tahun, itu mengharapkan adanya kepastian hukum dan stabilitas politik, serta kepastian peraturan. Jadi yang diharapkan saat ini adalah tentu ada perubahan UU minyak dan gas sejak 2001 itu belum dirubah dan idealnya harus disesuaikan dengan keadaan saat ini,” katanya.

 

Lanjut baca

Populer