Connect with us

Up Close

Rakyat Melihat yang Saya Lakukan

W Hanjarwadi

Published

on

Kabupaten Banggai kini kian maju dan berprestasi. Sejumlah penghargaan bergengsi pun diraih berkat berbagai gebrakan dan inovasi yang dilakukan Herwin Yatim selama tiga tahun kepemimpinannya.

 

Menjadi bupati bukanlah cita-cita Herwin Yatim sejak awal. Pria kelahiran Makassar 25 Mei 1966 ini lama berkecimpung sebagai pengusaha kelapa sawit di daratan Tolili. Apalagi, latar belakang pendidikan Herwin bukanlah ilmu politik atau pemerintahan. Namun, rekam jejak insinyur pertanian dari Universitas Hasanuddin ini dinilai positif oleh masyarakat sehingga membuat partai politik (parpol) meliriknya.

“Apa yang saya kerjakan adalah proses perjalanan hidup saya, berjalan apa adanya. Masuk ke dunia politik itu memang selalu diminta oleh parpol, lalu menjadi dunia baru bagi saya,” ungkap pria yang juga masih tercatat sebagai Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Tompotika Luwuk itu saat di temui usai menghadiri sebuah acara di Jakarta, Sabtu (20/10).

Herwin memulai karier politiknya sebagai Wakil Sekretaris Bidang Internal DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banggai pada periode 2005–2010. Tahun 2009, oleh partainya ia diminta maju di bursa pemilihan legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Banggai. Setahun kemudian ia dilantik menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banggai. Kiprahnya sebagai anggota legislatif rupanya dinilai bagus oleh masyarakat. Terutama terkait produk-produk kebijakan daerah yang dianggap sesuai dengan aspirasi masyarakat. Tahun 2011, ia pun diminta mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Banggai dan terpilih untuk periode 2011–2016.

“Lima tahun sebagai wakil bupati saya tidak puas dengan kinerja sebagai wakil. Saya didorong menjadi bupati karena rakyat juga masih banyak menginginkan. Sebenarnya tidak yakin juga, tapi mungkin rakyat melihat apa yang saya lakukan,” kata bapak empat anak yang merampungkan pendidikan S2 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE-ISM), Jakarta ini.

Dukungan dan kepercayaan masyarakat itu pun tak disia-siakan Herwin. Ia pun bersedia maju menjadi calon bupati Banggai berpasangan dengan Mustar Labolo. Momen itu juga sekaligus dimanfaatkan Herwin untuk mengedukasi dan membuktikan bahwa untuk menjadi pemimpin daerah tak perlu biaya politik yang tinggi asalkan memiliki komitmen mau mengabdi sebaik-baiknya untuk masyarakat dan mewujudkan komitmen itu.

“Jadi, kami juga berikhtiar masuk ke dunia politik untuk memperbaiki struktur pola pikir masyarakat agar tidak transaksional, kami ajarkan ‘Eh, mana yang kamu suka, hari ini kamu dapat duit dan habis besok, atau hari ini kau pilih saya, lima tahun kau lebih baik hidupnya?’ Kami punya ikhtiar seperti itu. Kami harus yakin ikhtiar itu bisa jadi bagus, punya niat untuk mengembangkan masyarakat,” tutur pria yang pernah menjabat Ketua KADIN Sulawesi Tengah pada 2001 ini.

“Kami juga berikhtiar masuk ke dunia politik untuk memperbaiki struktur pola pikir masyarakat agar tidak transaksional.”

Tuai prestasi

Di bawah kepemimpinan Herwin Yatim dan Mustar Labolo, Kabupaten Banggai semakin maju dan menuai banyak prestasi. Kemajuan itu berkat berbagai program inovatif yang diciptakan selama kurun dua tahun kepemimpinan Herwin–Mustar. Pada 2016 lalu, pertumbuhan ekonomi kabupaten ini bahkan yang tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 37,12 persen. Belum genap satu tahun menjabat bupati, Herwin menerima penghargaan Satya Lencana Kebaktian Sosial 2016 dari Presiden RI Joko Widodo. Penyematan tanda Satya Lencana bertepatan dengan puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2016 yang berlangsung di Lapangan Sanaman Mantikei, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa (20/12/2016).

Masih pada tahun yang sama, Kabupaten Banggai juga menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPD Tahun 2012-2016; Anugerah Daya Saing Produk Pertanian Sulawesi Tengah tahun 2016; penghargaan pengelolaan kepegawaian terbaik tingkat kabupaten/kota Tipe A, dan masih banyak lagi.

Tahun 2017, Banggai juga menerima Piala Adipura 2017 dari pemerintah pusat. Sementara tahun ini, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) memberikan penghargaan Inagara Award 2018 kepada Kabupaten Banggai, atas prestasinya menciptakan 197 inovasi pemerintahan pada bidang pelayanan publik. Berkat berbagai inovasi itu, tahun 2017 Herwin juga dinobatkan sebagai salah satu pemimpin daerah paling inovatif oleh Kementerian Dalam Negeri.

Keberhasilan Herwin menjadi pemimpin tak lepas dari latar belakang pendidikan karakter yang diterimanya dari kedua orangtuanya. Ayahnya yang berprofesi sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) menanamkan kedisiplinan sejak Herwin masih belia. Sementara dari sang ibu yang pendidik, Herwin mengaku lebih banyak belajar tentang kesederhanaan dan tanggung jawab. Belum lagi, sebagai tujuh bersaudara yang tinggal di rumah dinas, ia harus belajar mandiri dan sigap menyesuaikan diri dengan keadaan.

“Kami dapat rumah dinas itu kamarnya ada tiga. Jadi, karena kamar kecil, yang lain tidur di kolong, jadi anak kolong. Saya lebih suka tidur di masjid, daripada tidur di kolong. Di masjid itu berkah, daripada jadi anak manja,” kenang Herwin.

Managing Editor Majalah Pajak, Freelance Writer, Web Content Management Solutions

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Up Close

Anak Muda harus di Lingkaran Perubahan

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Meski tumbuh dan lama meniti karier di Bandung, ia memilih Jakarta untuk mengawali karier politiknya. Lantas, apa program yang ia bawa untuk memberi manfaat pada pemilihnya di ibu kota?

Dunia politik boleh jadi masih baru bagi Dimaz Raditya Nazar Soesatyo. Namun, anak politisi kondang Bambang Soesatyo ini tak gentar menerima tantangan untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPRD DKI Jakarta. Bukan lantaran menuruti keinginan sang ayah semata, tapi ia memang merasa memiliki misi yang perlu direalisasikan. Sebagai pengusaha yang cukup berpengalaman, ia tak ingin hanya menjadi penikmat regulasi. Ia ingin membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kemajuan dunia usaha, khususnya di DKI Jakarta.

“Pengusaha, kan, cuma jadi penikmat regulasi, pengguna regulasi. Kalau kita yang muda-muda teriak dari luar mau mengubah sistem, itu enggak akan mengubah apa apa. Kalau kita membuat perubahan, kita harus ada di lingkaran itu,” ungkap Dimaz, Rabu (16/10) di ruang kerjanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Usia Dimaz memang terbilang masih cukup muda—tahun depan baru menginjak kepala tiga. Namun, pengalaman soal bisnis tak perlu diragukan karena sejak masih kuliah ia telah berkecimpung dunia usaha. Ia adalah Founder PT Matoa Indonesia Digdaya, perusahaan jam tangan kayu merek Matoa yang berbasis di Bandung, dan juga pendiri sekaligus pemilik beberapa perusahaan di Jakarta, antara lain Bumen Alam Indah, Marase Masakan Nusantara Urban Garage Store,Jakarta Sirine Shop, Kemang Fight Gym.

Berangkat dari pengalamannya sebagai pengusaha, anak Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2019–2024 ini berniat memajukan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Jakarta. Pilihan Dimaz cukup masuk akal. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, dari 1,14 juta usaha yang ada di Jakarta pada 2016, 93,46 persen di antaranya adalah UMKM. Jumlah usaha di Jakarta menurut lapangan usaha didominasi oleh perdagangan besar dan eceran sebanyak 0,46 juta usaha atau 36,73 persen dari seluruh usaha. Dan diikuti oleh penyediaan akomodasi dan penyedia makanan dan minuman sebesar 27,97 persen, kemudian industri pengolahan sebesar 7,90 persen.

Selengkapnya baca di Majalah Pajak

Continue Reading

Up Close

Terbuka—tapi tak Terseret Arus

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Besar di lingkungan keluarga akademisi membuat Bambang begitu mencintai ilmu—kecintaan yang membuatnya mendulang banyak prestasi dan posisi.

Meski waktu kebersamaan dengan sang ayah terbilang sangat singkat, Bambang Brodjonegoro mampu membuktikan, dirinya berhasil mengikuti jejak kesuksesan sang ayah. Pemilik nama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro ini adalah putra bungsu almarhum Soemantri Brodjonegoro, seorang Guru Besar Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung yang kemudian menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada 1967 hingga 1973 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1973. Kebersamaan Bambang dengan sang ayah tak lebih dari tujuh tahun. Soemantri Brodjonegoro meninggal ketika Bambang duduk di bangku kelas satu sekolah dasar. Bambang mengaku, inspirasi tentang sosok sang ayah lebih banyak ia dapatkan dari cerita sang ibu.

“Jadi, ayah menginspirasi secara tidak langsung. Dalam artian, saya tahu siapa ayah dengan sejarahnya segala macam, perjalanan kariernya dari Ibu,” ungkap Bambang kepada Majalah Pajak di Gedung Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis siang (15/8).

Kalau sudah menjadi bagian dari pemerintahan, tidak boleh kita menjadi birokrat yang tertutup terhadap usulan baru.”

Bambang bukanlah sosok baru di pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ia pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pada kabinet Presiden Jokowi, Bambang diangkat sebagai Menteri Keuangan RI dan kini menjadi Menteri BAPPENAS sejak 2016. Dua kementerian ini memang bisa dibilang sebagai bidang keilmuan Bambang. Telah lama ia menjadi akademisi yang berkecimpung di bidang ekonomi pembangunan dan keuangan. Keduanya tentu memiliki tantangan yang berbeda. Namun, bagi Bambang, di mana pun ia di tempatkan yang terpenting adalah memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

“Kalau di (Kementerian) Keuangan itu kalau saya boleh simpulkan pressure-nya lebih sering hampir setiap hari karena kita terus monitor penerimaan pajak, monitor stabilitas keuangan negara. Belum lagi kita terlibat dalam sektor keuangannya sendiri. Jadi, isunya lebih pressing dan daily,” aku Bambang ketika ditanya tantangan mengelola dua kementerian yang pernah dipimpinnya.

Sementara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, meskipun tekanan tidak bersifat harian, pekerjaan juga sama menantangnya karena harus tahu banyak hal di lintas bidang yang berhubungan dengan pekerjaannya. Misalnya harus menyiapkan perencanaan, menyelesaikan kajian, atau memberi ulasan terhadap program-program pemerintah dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Tantangannya, kita dituntut untuk tahu banyak karena Bappenas itu, kan, pembangunan. Pembangunan itu tidak hanya masalah keuangan tapi masalah lain-lain termasuk harus tahu masalah kesehatan, monitoring pembangunan, belum lagi tentang perikanan. Nanti ngomong tentang industri, dan lain-lain. Itu konsekuensi yang harus diterima seorang pimpinan Bappenas.-Waluyo Hanjarwadi

Selengkapnya baca majalah pajak volume 66-2019

Continue Reading

Up Close

“Ayolah, Tempatkan Pajak sesuai Kontribusinya”

Majalah Pajak

Published

on

Melalui institusi pajak yang dibangun, ia ingin menghilangkan asimetri informasi perpajakan di Indonesia agar masyarakat mendapatkan informasi pajak yang benar, cepat, berimbang, dan mudah diakses.

 

Usianya memang tak lagi muda. Namun, dedikasi dan semangatnya dalam menggeluti seluk beluk perpajakan seakan tak pernah surut. Dialah Darussalam, pendiri DDTC Fiscal Research. Publik selama ini barangkali lebih mengenal sosoknya sebagai praktisi perpajakan internasional dan studi komparasi sistem perpajakan. Ketertarikan Darussalam terhadap isu perpajakan internasional dan studi perbandingan sistem perpajakan itu akhirnya mengantarkannya untuk mengambil studi lanjut di program advanced master di bidang hukum pajak internasional dan Eropa di European Tax College—kerja sama antara Tilburg University Belanda dan KU Leuven Belgia.

Ia menekuni ilmu bidang itu karena terinspirasi dari tulisan-tulisan tentang perpajakan internasional dan sistem perbandingan perpajakan, serta dorongan almarhum Profesor Mansury, yaitu sosok yang punya segudang pengalaman dalam melakukan perundingan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B). Perjalanannya tidak mudah karena di Indonesia belum banyak literatur perpajakan internasional dan perbandingan sistem perpajakan.

“Pada tahun 1990-an dan 2000-an, belum banyak pihak yang mendalami perpajakan internasional dan studi perbandingan sistem perpajakan. Jadi, saya bermaksud mengisi kelangkaan itu. Terkait dengan studi perbandingan sistem perpajakan, harapannya dalam mempelajari pajak, kita tidak sekadar mempelajari hukum positif negara kita saja, tetapi harus tahu juga bagaimana negara lain mengatur hal yang sama. Yaitu, untuk mencari jawaban yang berbeda atas pertanyaan yang sama,” ujar Darussalam saat Majalah Pajak berkunjung ke Menara DDTC di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin, (22/7).

Selain sebagai praktisi perpajakan, Darussalam juga dikenal sebagai seorang penulis yang cukup produktif. Sumbangsih pikirannya tak hanya bisa dilacak lewat buku-buku perpajakan yang ia tulis, puluhan jurnal ilmiah, serta artikel bidang serupa yang bertebaran di media massa mainstream nasional, tetapi juga bisa dinikmati lewat forum-forum diskusi perpajakan. Ia juga sering didaulat sebagai ahli pajak di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Pajak, dan Mahkamah Konstitusi. Buku-bukunya—gabungan pengalaman studi, pengalaman selama menjadi praktisi perpajakan, diskusi, dan membaca—tertuang dalam sembilan buku berbobot yang sering menjadi referensi kalangan akademisi dan peminat isu perpajakan.

“Biasanya setelah selesai menulis buku, untuk beberapa buku, saya langsung dirawat di rumah sakit karena kelelahan,” celetuk pria yang juga meraih gelar master di Kebijakan dan Administrasi Pajak Universitas Indonesia tahun 2000 ini sembari tertawa.

Diakui dunia

Keahlian Darussalam di bidang perpajakan internasional pun akhirnya diakui dunia. Tahun 2018 lalu ia dinobatkan sebagai salah satu the World’s Leading Transfer Pricing Advisers 2018 di Indonesia oleh TP Week, International Tax Review (ITR). ITR adalah salah satu produk platform media yang mengulas isu-isu pajak internasional dan berada di bawah naungan Euro Money yang berbasis di London, Inggris.

Darussalam mengaku sangat bersyukur mendapatkan penghargaan tersebut. Hal itu terlahir dari proses panjang yang diawali dengan membaca sekian banyak buku, jurnal, serta diskusi dengan berbagai pihak sebagai bahan referensi.

Selain mendapat penghargaan dari, Darussalam juga menjadi salah satu pakar pajak internasional dari Indonesia yang diminta untuk menulis di dalam buku perpajakan berjudul A Global Analysis of Tax Treaty yang diterbitkan oleh Cambridge University Press. Buku ini mengupas pola dan analisis atas 1.610 kasus sengketa pajak terkait Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari 27 negara, salah satunya Indonesia.

“Saya menulis dengan sahabat saya Freddy Karyadi, lulusan program Hukum Pajak Internasional dari Leiden University. Proses dipilihnya berdasarkan hasil review dari editor buku yaitu Eduardo Baistrocchi, profesor hukum dari London School of Economics, Inggris yang mengakui kepakaran kami dalam perpajakan internasional di level dunia. Di kalangan akademisi pajak internasional, nama Eduardo Baistrocchi bukan nama yang asing,” terang Darussalam.

Darussalam menjelaskan, proses penelitian, pembuatan, dan penyuntingan buku itu menghabiskan waktu selama lima tahun (2012-2017). Butuh komitmen dan daya jelajah yang tinggi untuk bisa menyelesaikannya. Untuk bagian Indonesia, Darussalam menyelesaikan dalam waktu satu tahun karena banyak referensi yang harus digali dan kasus yang harus dibedah, serta memperhatikan aturan pajak yang selalu dinamis.

Buku ini terdiri atas 34 bab dan dibagi dalam lima bagian, yakni pendahuluan, tren sengketa di OECD. tren sengketa di BRICS, tren sengketa di negara non-OECD dan non-BRICS, serta penutup. Menurut Darussalam, bagian penutup adalah bagian yang menunjukkan “kegilaan” Baistrocchi dalam menarik kesimpulan atas tren sengketa P3B di banyak negara. Bagian penutup mencakup empat bab yang mengupas taksonomi pola sengketa P3B, tahapan dan perkembangan rezim pajak internasional dan evolusi penyelesaian sengketa P3B, dampak dari triple-non taxation dan BEPS, serta analisis kuantitatif atas sengketa P3B global.

“Baistrocchi agaknya juga mengambil spirit salah satu metodologi penelitian ilmu hukum, yaitu empirical legal research. Analisis atas suatu persoalan atau fenomena tidak lagi dilihat dari segelintir sampel saja, tetapi dilakukan dan disimpulkan dari banyak kasus,” jelas Darussalam.

Darussalam mengatakan buku yang berisi lebih dari 1.500 halaman dan dibagi dalam dua volume ini sangat relevan dalam upaya memahami situasi sistem pajak internasional yang berlaku sekarang dan mendatang. Terutama dengan mempertimbangkan fakta bahwa sengketa P3B erat kaitannya dengan global tax war jilid tiga yang menyertakan adanya revolusi digital. Revolusi digital ini justru mengakselerasikan adanya kompetisi global antarnegara di mana basis pajak semakin bersifat mobile.

“Beyond”

Darussalam bisa dibilang memang telah memberikan lebih dari separuh hidupnya untuk mempelajari disiplin ilmu bidang perpajakan. Melalui institusi DDTC Fiscal Research yang ia dirikan bersama koleganya, yaitu Danny Septriadi, ia ingin turut berkontribusi terhadap sistem pajak di Indonesia yang lebih baik lagi dari perspektif di luar pemerintah.

“Karena bagaimanapun sumber penerimaan negara itu 75 persen dari pajak, institusi pajak yang kami dirikan harus memberi nilai tambah untuk pengembangan kebijakan, hukum, dan administrasi pajak Indonesia. Untuk itu, institusi pajak yang didirikan harus berbasiskan knowledge dan research,” ujarnya.

Untuk mendukung visi berbasis knowledge dan research itu, Darussalam mengembangkan DDTC Fiscal Research yang didukung dengan keberadaan perpustakaan perpajakan yang sangat lengkap. Hal itu terlihat dari koleksi ribuan buku perpajakan dari dalam dan luar negeri yang terpajang rapi di dalam ruangan perpustakaan yang indah, luas, dan nyaman di salah satu lantai Menara DDTC. Hingga saat ini, perpustakaan itu telah mempunyai koleksi sebanyak 3.027 buku dan jurnal perpajakan yang didominasi lebih dari 90 persen dari koleksi berbagai belahan dunia. Buku dan jurnal itu rata-rata didapat pada saat para profesionalnya melakukan studi pajak di berbagai belahan dunia. Sebagian lagi diperoleh dengan memesan langsung ke penerbit internasional.

Selain menjadikan institusi pajak yang didirikannya berbasis knowledge dan research, ia juga menetapkan standar beyond pada lembaga yang dipimpinnya itu. Untuk mencapai itu, harus didukung oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Salah satunya diwujudkan dengan menyediakan perpustakaan yang lengkap tersebut. Di samping itu, juga mengirimkan para profesionalnya untuk menimba ilmu pajak di berbagai negara, baik untuk mengikuti pelatihan maupun studi lanjut jenjang master tanpa harus diikat dengan ikatan dinas.

“Tuntutan saya beyond, yaitu memberikan melebihi ekspektasi. Dengan demikian, harus fokus ke pengembangan SDM. Untuk itu, membaca harus menjadi budaya organisasi. Nah, kewajiban saya menyediakan fasilitas atau bahan bacaannya,” kata Darussalam yang mengaku selalu tak bosan mengimbau kepada para karyawannya untuk terus dan terus mengunjungi perpustakaan. Ia bahkan berencana memasang CCTV di perpustakaan agar dari ruangannya ia bisa memantau aktivitas karyawannya di perpustakaan. “Saya melihat dan memantau dari tempat kerja saya,” imbuhnya sambil bergurau.

Sepintas yang dilakukan Darussalam memang terkesan saklek. Namun, hal itu ia lakukan agar SDM di institusi yang ia dirikan benar-benar memahami lebih dalam lagi ilmu perpajakan. Apalagi mengingat sifat pajak yang selalu dinamis dari waktu ke waktu. Saking sakleknya, saat melakukan perekrutan karyawan, hal pertama yang ditanyakan adalah seberapa besar calon karyawan tersebut membelanjakan uang mereka untuk membeli buku-buku perpajakan dan seberapa lama mereka membaca buku dalam sehari.

“Dari situ akan menjadi salah satu alat pengambil keputusan, saya akan terima atau tidak. Karena siapa kamu, menurut saya adalah seberapa banyak dan seberapa sering kamu membaca buku. Dalam penugasan dan menganalisis suatu kasus, hal yang selalu saya ingatkan adalah ‘Dasar hukumnya apa, merujuk kepada pendapatnya siapa atau literatur apa, serta fakta dan buktinya seperti apa?’”

“Pajak adalah pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, tetapi secara organisatoris, kewenangan dan level institusi yang mengelolanya belum mencerminkan sebagai institusi penyumbang terbesar penerimaan negara.”

Hilangkan asimetri informasi

Darussalam ingin, masyarakat pajak Indonesia mendapatkan informasi pajak yang benar, cepat, berimbang, dan mudah diakses, sehingga informasi perpajakan tidak hanya dikuasai oleh segelintir pihak saja. Dengan cara itu akhirnya akan terbentuk masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

Untuk Wajib Pajak, Darussalam berharap, melalui DDTC Fiscal Research, Wajib Pajak akan mendapatkan edukasi segala aspek perpajakan, terutama ketentuan peraturan perundangan-undangan pajak agar mereka bisa secara mandiri melaksanakan hak dan kewajiban pajak mereka. “Jadi, idealnya, ke depan untuk melaksanakan hak dan kewajiban pajak, mereka tidak selalu tergantung dengan jasa konsultan pajak sehingga dapat menekan cost of compliance. Secara teori, semakin rendah cost of compliance semakin tinggi kepatuhan pajak,” ujarnya.

Bagi dunia pendidikan, keberadaan DDTC Fiscal Research diharapkan dapat menginisiasi agar pajak dipelajari secara multidisiplin ilmu, dipelajari secara studi perbandingan, dan belajar dari kasus-kasus. Dengan pendekatan baru itu Darussalam optimistis, pajak sebagai suatu ilmu akan berkembang di Indonesia. Sementara bagi pemerintah, DDTC Fiscal Resarch diharapkan bisa menjadi mitra yang konstruktif, teman diskusi, dan memberikan alternatif pemikiran tentang sistem pemajakan yang berimbang.

Untuk memberikan wawasan kepada publik, tiga bulan sekali, DDTC Fiscal Research juga menerbitkan quarterly report atau laporan tiga bulanan untuk membuat telaah terhadap tiga bulanan situasi pajak di Indonesia. Selain itu, juga menerbitkan semijurnal dan working paper yang membahas isu pajak secara mendalam. “Intinya kami hadir untuk sistem pajak Indonesia yang lebih baik lagi dengan memerhatikan semua pemangku kepentingan pajak yang ada,” tandas pria yang kini juga didaulat menjadi Ketua Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI), advisor Tim Reformasi Pajak, dan anggota Komite Pengarah Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak (PPSKP) ini.

Di tengah kesibukannya, selama beberapa tahun belakangan Darussalam memang intens di ATPESI. Ia mengaku melakukan itu karena merasa terpanggil untuk mengingatkan bahwa bangsa Indonesia butuh pajak untuk dapat membangun dan menyejahterakan masyarakatnya. Dari sisi kesadaran, ia ingin membangun kesadaran elemen bangsa bahwa pajak adalah penyumbang kontribusi terbesar penerimaan negara sehingga masyarakat harus mengetahui itu. Kesadaran pajak harus dimulai dari kampus dan menyebar ke berbagai elemen masyarakat.

Jangan sampai, misalnya dalam pesta pemilihan pemimpin nasional maupun daerah, masyarakat selalu disuguhi janji program-program pembangunan. Tetapi, jarang disinggung dari mana sumber dananya. Kedua, dari sisi kelembagaan, pajak adalah pemberi kontribusi terbesar bagi penerimaan negara, tapi secara organisatoris, kewenangan dan level institusi yang mengelolanya belum mencerminkan sebagai institusi penyumbang terbesar penerimaan negara.

“Jadi, saya ingin mendudukkan lagi kalau bicara pajak, ayolah tempatkan pajak sesuai dengan kontribusinya. Harus diperkuat secara organisasi, teknologi, dan sumber daya manusianya, itu kan impiannya. Jadi, kita sering menuntut fasilitas publik, yang dihasilkan dari uang pajak, tapi kita enggak mau menempatkan pajak itu sesuai dengan kontribusinya. Pajak itu, kan, urat nadinya bangsa, tapi pajak sering dipersepsikan selama ini seolah olah pajak itu tidak mendukung daya saing ekonomi dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau ada apa-apa tentang negara ini yang sering disalahkan pajak, ini kan enggak pas juga,” ujar Darussalam.

Selain berbagai upaya itu, untuk memajukan dunia akademis, Darussalam memiliki mimpi suatu ketika pajak bisa dipelajari dengan pendekatan tiga dimensi. Pertama, pajak harus dipelajari multidisiplin ilmu—ekonomi, akuntansi, hukum, sosial, administrasi, dan teknologi. Kedua, pajak harus dipelajari berdasarkan studi komparasi antarnegara. Lalu yang ketiga, ia ingin pajak dipelajari berdasarkan kasus, terutama atas kasus-kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Pajak. Dunia akademisi menurutnya harus mulai menganalisis secara kritis kasus-kasus pajak yang sudah diputus untuk dapat dijadikan pembelajaran oleh semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, revitalisasi kurikulum pajak sudah sangat mendesak.- Waluyo Hanjarwadi

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 minggu ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News2 minggu ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 minggu ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 minggu ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 minggu ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 minggu ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News2 minggu ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News1 bulan ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Trending