Connect with us

Topic

Pusat dan Daerah harus Kompak

Heru Yulianto

Published

on

Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah pusat dan daerah harus kompak dalam mewujudkannya.

Pemerintah terus berupaya keras membangun infrastruktur hingga pelosok daerah. Sejumlah pengerjaan ruas jalan tol, bendungan, jembatan, dan moda transportasi massal baru terus dikebut. Khusus di daerah, selain untuk menciptakan konektivitas juga bertujuan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi di daerah-daerah pinggiran.

Anggota Komisi V DPR RI Firmandez mengapresiasi keseriusan pemerintah mengupayakan pembangunan berbagai infrastruktur itu. Memang, menurut anggota Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Aceh itu hingga hari ini capaian pembangunan masih jauh dari harapan, tapi niat pemerintah itu harus terus didukung. Terutama pembangunan di daerah-daerah yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat dalam memproduksi pangan.

“Irigasi belum cukup. Kalaupun sudah banyak bendungan, bendungan dibangun luar biasa, itu dibutuhkan kesinambungan. Saluran irigasinya perlu diperbanyak, yang sudah ada perlu diperbaiki bendungan kecilnya,” kata Firmandez saat wawancara dengan Majalah Pajak di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Jumat (03/08).

Menurut Firmandez, pembangunan harus dilakukan hingga tuntas dan sempurna dari Aceh hingga Papua. Sebab, jika hanya setengah-setengah justru tidak akan bermanfaat secara maksimal. Soal jalan, misalnya, pembangunan harus benar-benar berfungsi sebagai konektivitas antarwilayah. Dengan adanya pembangunan maka arus kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lancar dan efisien. Misalnya, arus barang lebih dapat diestimasi dengan tepat, transportasi lebih lancar sehingga hasil produksi pertanian, perikanan, tambang di daerah-daerah bisa diestimasi dengan tepat waktu.

“Jalan itu harus ter-connecting. Katakanlah kami di Aceh. Ini baru start tol dari Banda Aceh ke Medan. Sementara dari Medan sudah ada sedikit di Megawati. Tapi kalau enggak nyambung, kan, enggak bermanfaat. Jadi, harus sempurna. Saya kira kita harus mendukung dan mendorong pembangunan infrastruktur jalan ini mulai dari Aceh sampai Papua.”

Wakil rakyat yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi & geofisika ini juga menekankan, infrastruktur yang dibangun harus benar-benar terintegrasi dan mempunyai manfaat bagi masyarakat banyak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Untuk mencapai itu, maka menurut Firmandez, pemerintah pusat dan daerah harus kompak bersinergi dalam melaksanakan kebijakan dan program-programnya.

“Kalau jalan negara sudah dibangun oleh pemerintah pusat, jalan tol sudah dibangun oleh pemerintah pusat, maka feeder provinsi harus kencang di provinsinya dan kemudian feeder di kabupaten juga harus kencang di bupati dan walikotanya. Harapan saya ini benar-benar harus terintegrasi. Tidak hanya datang dari pemerintah pusat tapi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” jelasnya.

Pembangunan harus dilakukan hingga tuntas dan sempurna dari Aceh hingga Papua. Sebab, jika hanya setengah-setengah justru tidak akan bermanfaat secara maksimal.

Sesuai karakter wilayah

Infrastruktur memang menjadi faktor penting untuk menggerakkan ekonomi di suatu wilayah. Menurut Firmandez arah pembangunan yang dilakukan pemerintah pun sudah disesuaikan dengan kondisi dan karakter wilayah setempat, meski memang masih perlu banyak penyempurnaan. Di wilayah Aceh yang 60 persennya didominasi perairan, misalnya, menurut Firmandez, fokus pembangunan harus difokuskan pada infrastruktur laut, seperti pembuatan tol laut, dan konektivitas pelabuhan-pelabuhan.

Selain tol laut, ketersediaan irigasi dan bendungan juga menjadi isu penting bagi masyarakat Aceh. Irigasi yang sudah ada mulai rusak karena faktor usia dan bencana alam seperti gempa dan tsunami yang menyebabkan terjadinya pendangkalan. Maka, pemerintah pusat perlu mengalokasikan sebagian dana untuk merehabilitasi irigasi-irigasi yang sudah ada dan membangun kembali yang belum ada. Sedangkan bendungan masih sangat dibutuhkan agar ketersediaan air dapat tetap terjaga.

Kebutuhan infrastruktur lainnya berupa menyempurnakan jalan desa agar kegiatan produksi dapat berjalan secara sempurna.

“Jadi, orang ke Aceh itu, ke perkebunan rakyat itu mereka bisa dengan mudah dan membawa pulang hasil itu dengan mudah pula. Masih banyak daerah-daerah yang belum sempurna. Baik jalan negara maupun jalan provinsi maupun jalan kabupaten,” paparnya.

Memberdayakan CSR

Firmandez juga menyadari, alokasi dana pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK memiliki porsi cukup besar dan terus meningkat tajam sejak 2015 sehingga membutuhkan banyak biaya. Di sisi lain ada keterbatasan sumber dana pembiayaan sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif selain mengandalkan APBN. Pemerintah selama ini sudah menempuh berbagai cara, seperti melibatkan BUMN dan pihak swasta. Namun, khusus untuk pembangunan di daerah, menurut Firmandez, kepala daerah harus juga harus kreatif dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan dana CSR bagi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di daerah itu. Sayangnya, selama ini regulasi CSR belum memadai.

“Kita belum bisa mengontrol apakah dia (perusahaan) memberikan dana itu sesuai dengan komitmen sesuai aturan. Kedua, ke mana dia gunakan CSR, belum terawasi dengan baik. Selama ini dia hanya membuat laporan,” kritik Firmandez.

Ke depan, Firmandez berharap undang-undang CSR dapat segera didesain agar bisa mengatur dan mengontrol suatu perusahaan untuk lebih partisipasif terhadap wilayah setempat sehingga benar-benar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar.

“Kita berharap, dana CSR itu betul-betul dapat dikumpulkan dalam satu tempat walaupun dikelola bersama. Antara pemilik perusahaan dengan pemda, baru disepakati dengan masyarakat setempat apa-apa yang akan digunakan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan itu untuk mencapai kemakmuran bersama.”

Selain itu, dalam pengerjaan infrastruktur, Firmandez berharap, semua pihak betul-betul bisa memberdayakan tenaga kerja dari masyarakat setempat sehingga masyarakat lokal mempunyai kesempatan untuk berkembang. Terkait kompetensi, tugas pemerintah daerah setempat adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan saat pembangunan infrastruktur itu berlangsung. Dengan demikian, pemerintah daerah juga bisa mendorong masyarakatnya untuk berkembang, dan yang lebih penting adalah multiplier effect bagi ekonomi setempat dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap tenaga kerja asing.

“Putra-putri kita cukup sehat, cerdas, dan makin kuat untuk bekerja. Kalau masyarakat sudah ada pekerjaan, punya pendapatan, kemiskinan berkurang, sehingga daya beli menjadi bagus,” pungkasnya.

Topic

Menjawab Teka Teki Perpajakan

Novi Hifani

Published

on

Riset dipercaya mampu menjawab teta teki perpajakan dan membantu Direktorat Jenderal Pajak menentukan fokus dan strategi. Kantor wilayah pajak akan berperan penting.

 

Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam mengemukakan, riset akan membawa pajak lebih fokus dalam pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang. Hasil riset pula yang dapat mengungkap berbagai pertanyaan yang belum terjawab selama ini terkait target pajak yang tidak pernah tercapai sejak sunset policy tahun 2008. Permasalahan sesungguhnya terkait hal itu belum diketahui pasti, apakah karena target yang terlalu tinggi atau memang kapasitas kelembagaan DJP yang belum memadai.

“Riset akan menjawab semua yang selama ini jadi teka teki. Dari situ dapat ditentukan fokus dan strategi DJP. Jadi, riset memegang kunci dalam persoalan tata kelola,” kata Darussalam kepada Majalah Pajak di Gedung Menara DDTC, kawasan boulevard Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (13/2).

Darussalam juga menyambut baik pelibatan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam penguatan fungsi riset pajak dari segi dukungan big data. Di era digital saat ini, urainya, penguasaan big data berperan penting dalam membantu sektor perpajakan memetakan permasalahan yang ada dan melihat tren di masa depan.

Ia berpandangan, siapa pun yang menguasai big data maka idealnya dia yang akan menjadi penguasa dan pemenang di bidangnya. Pengelolaan big data nantinya menghasilkan output yang mengarahkan DJP dalam merancang strategi kebijakan.

“Saya yakin big data dapat menjawab berbagai persoalan yang selama ini belum terjawab menjadi terang-benderang,” paparnya.

Riset akan menjawab semua yang selama ini jadi teka teki. Dari situ dapat ditentukan fokus dan strategi DJP.

ATPETSI, urainya, memiliki banyak ahli riset yang menjadi bagian dari tax center di kampus-kampus seluruh Indonesia. Jika kegiatan penelitian dilakukan secara bersama di setiap kanwil pajak sesuai karakteristik dan potensi ekonomi daerah, imbuhnya, ini akan menjadi gerakan yang luar biasa untuk kepentingan optimalisasi penerimaan pajak.

“Koordinasinya bisa dilakukan di setiap kanwil. Ayo mulai riset pajak ini melalui pendekatan ke kampus-kampus yang sebagian besar sudah ada tax center. Ini sekaligus memberdayakan tax center juga,” jelasnya.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Tahun riset pajak

Darussalam juga mengungkapkan DJP dapat menggerakkan seluruh kantor wilayah untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah dan menetapkan 2019 sebagai Tahun Riset Pajak.

“Sebelumnya DJP pernah membuat momentum tema-tema pajak seperti Tahun Pembinaan Wajib Pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan Tahun Pengampunan Pajak. Saya berharap tahun ini sebagai Tahun Riset Pajak. Jadi, gaungnya nasional,” kata Darussalam.

ATPETSI mendukung sepenuhnya dan siap bergerak ke kampus-kampus yang sudah memiliki tax center untuk berkolaborasi dengan kanwil pajak. Menurutnya, selama ini pihak kampus sudah kerap menjalin kerja sama dengan kanwil pajak di berbagai kesempatan dan kegiatan riset bukan suatu hal yang baru bagi lingkungan kampus. Melalui gerakan nasional ini, ia mengajak untuk membangunkan lagi dan lebih fokus pada pentingnya riset.

Continue Reading

Topic

Menjalin Lingkungan Riset Perpajakan

W Hanjarwadi

Published

on

Foto: Ilustrasi

Kebijakan yang tepat sasaran memerlukan riset mendalam. Tapi sebelum riset berakar menjadi budaya, sebuah lingkungan riset—yang memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi—harus terbangun.

 

Jika melihat jejak digital tentang riset untuk kebijakan publik selama beberapa tahun belakangan ini, hampir setiap kementerian/lembaga, dunia akademis atau elemen masyarakat lainnya menyerukan pentingnya membuat kebijakan berbasis riset atau penelitian. Barangkali lantas timbul pertanyaan, apakah selama ini kebijakan yang diambil pemerintah belum berdasarkan riset atau data yang mengacu pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat? Tentu saja negeri ini terus berbenah.

Sejak tumbangnya Orde Baru dan bangkitnya era Reformasi yang mengusung napas demokrasi dan transparansi di negeri ini, produk kebijakan yang dihasilkan pun semakin baik. Diakui atau tidak, pada Orde Baru, kebijakan lebih banyak dihasilkan oleh keputusan politik atau teknokrat yang diambil berdasarkan kepentingan kelompok atau bahkan individu, bukan kepentingan masyarakat yang notabene paling terdampak oleh produk kebijakan itu. Sementara produk-produk kebijakan yang ada saat ini tak semuanya baru. Atau kalau pun produk baru, dibuat dengan metode dan cara lama sehingga perlu dievaluasi kembali agar lebih optimal dan tepat sasaran.

Menjelang akhir tahun lalu, Kementerian Keuangan pun menyerukan pentingnya jajaran Kementerian Keuangan merumuskan kebijakan berdasarkan riset. Pada pembukaan Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) di Pusdiklat Pajak Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang November 2018 lalu, Menteri Keuangan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengatakan, agar keuangan negara menjadi instrumen yang efektif, berhasil, berdaya guna, dan bisa dipertanggungjawabkan kinerjanya, salah satu caranya adalah dengan terus-menerus melakukan perbaikan kebijakan berdasarkan penelitian berdasarkan bukti (evidence based).

Sri Mulyani meyakini, penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya.

Direktorat jenderal Pajak (DJP), sebagai unit vertikal Kementerian Keuangan pun mencoba menerjemahkan imbauan itu sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya sebagai institusi penghimpun penerimaan pajak. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengakui, penelitian sangat dibutuhkan untuk melakukan perubahan. Riset yang mendalam dibutuhkan untuk perbaikan bidang perpajakan. Sementara riset yang dangkal justru dapat berujung pada perubahan atau kebijakan yang kurang efektif atau bahkan berdampak buruk. Robert menyebut perlunya membangun lingkungan penelitian (environment research) yang baik, dan ini memerlukan sinergi antarpemangku kepentingan, pemimpin lembaga, dan para pelaku organisasi.

Penelitian yang berdasarkan pada bukti atau data akan memberikan umpan balik langsung tentang bagaimana negara dapat memperbaiki diri, baik dari sisi administrasi, kebijakan, maupun implementasinya

Siap bekerja sama

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Muhammad Dimyati menegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan DJP. Pihaknya bahkan telah menyiapkan peta jalan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) tahun 2017–2045. Di dalamnya terdapat sepuluh bidang fokus yang dapat dijadikan pedoman bagi para peneliti, termasuk substansi pajak dan ekonomi pajak yang masuk dalam bidang Sosial Humaniora (Soshum). Peta jalan itu dibentuk karena menurut Dimyati masih ada kesenjangan antara penelitian yang dilakukan dengan kebutuhan institusi. Banyak peneliti yang melakukan riset tidak berdasarkan kebutuhan institusi atau tidak sesuai dengan masalah kekinian. Hasil riset sering hanya untuk memenuhi kebutuhan si peneliti, misalnya untuk syarat kelulusan mahasiswa atau promosi seorang dosen dan profesi lainnya. Faktor lainnya juga disebabkan karena tidak adanya panduan yang kuat sebagai pedoman si peneliti.

Baca Juga: Tax Center” dalam Riset Pajak

Sejalan dengan Kemenristek Dikti, Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak Universitas Indonesia (UI), Haula Rosdiana mengatakan, perguruan tinggi, sebagai mata dan telinga rakyat, siap bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan penelitian perpajakan. Dengan keunggulan metodologinya, perguruan tinggi merupakan elemen penting dalam merumuskan setiap kebijakan perpajakan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) Darussalam siap menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan. ATPETSI memiliki banyak ahli riset yang menjadi bagian dari tax center di kampus-kampus seluruh Indonesia. Ia optimistis, riset akan membawa pajak lebih fokus dalam pengembangan dan penentuan arah kebijakan perpajakan di masa mendatang. Hasil riset pula yang dapat mengungkap berbagai pertanyaan yang belum terjawab selama ini terkait target pajak yang tidak pernah tercapai sejak sunset policy tahun 2008. Darussalam menegaskan, ATPETSI mendukung sepenuhnya dan siap bergerak ke kampus-kampus yang sudah memiliki tax center untuk berkolaborasi dengan institusi pajak.

Dukungan juga datang dari Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI). Lembaga riset ini siap bersinergi dengan DJP, salah satunya dengan teknologi big data analytics. Kepala Pusat Penelitian Informatika LIPI Yan Rianto mengemukakan, dukungan big data akan meningkatkan efisiensi proses internal terkait akurasi dari analisis yang dilakukan petugas pajak. Melalui big data, prediksi dan analisis data bisa dilakukan secara komprehensif untuk menggali potensi pajak yang baru. Dengan cara itu, pembuat kebijakan dapat mengantisipasi regulasi yang perlu dikeluarkan terhadap sektor yang baru tumbuh seperti ekonomi digital.

Continue Reading

Topic

Bukan Era Memaksakan Pesan

Novi Hifani

Published

on

Besarnya jumlah pemilik akun media sosial menunjukkan ruang komunikasi ini telah menjadi pilihan favorit masyarakat dalam menyampaikan pesan.

Pemanfaatan media sosial (medsos) sebagai sarana komunikasi dan penyampaian informasi di era digital tak terelakkan lagi. Besarnya pengguna internet khususnya medsos menjadi salah satu pendorong bagi banyak kalangan di masyarakat baik individu maupun institusi yang memilih medsos dalam berkomunikasi atau sosialisasi program.

Pegiat medsos yang juga berprofesi sebagai praktisi humas di salah satu perusahaan konsultan humas terkemuka, Wicaksono mengungkapkan tentang hasil survei terkini mengenai jumlah pemilik akun medsos di Indonesia yang mencapai lebih dari seratus juta orang atau hampir separuh dari total populasi penduduk.

“Kita sama-sama mengetahui, medsos adalah salah satu media komunikasi yang populer tidak hanya di Indonesia tapi dunia,” jelas pemilik akun @Ndorokakung ini kepada Majalah Pajak usai menjadi moderator dalam diskusi tentang “Property Outlook” di Jakarta, Kamis (24/1).

Dari data jumlah pemilik akun medsos yang terbilang sangat besar, urainya, hal ini menunjukkan bahwa medsos merupakan ruang komunikasi yang sangat besar bagi berbagai kalangan baik individu, organisasi sosial kemasyarakatan, perusahaan, maupun institusi pemerintahan.

“Dalam komunikasi di medsos itu mereka saling berbagi pendapat dan gagasan, termasuk juga melakukan transaksi apa pun,” ujarnya.

Kalau kantor pajak punya medsos, pengelolanya harus paham seperti apa informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, ini bukan eranya lagi komunikator memaksakan pesannya.

Pesan harus relevan

Ia memaparkan, salah satu fungsi komunikasi secara umum termasuk juga di medsos adalah bagaimana membuat suatu pesan sampai kepada pihak yang diajak berkomunikasi. Oleh sebab itu jika ingin berinteraksi di medsos, maka penggunanya harus memahami dulu siapa targetnya seperti kelompok demografi usianya atau jenis kelaminnya. Dengan memahami targetnya, maka setiap pesan atau informasi yang disampaikan harus dikemas sedemikian rupa agar sesuai dengan karakter penerima pesan.

“Kalau targetnya dari kelompok milenial berarti kemasan pesan harus disesuaikan dengan karakteristik kelompok itu. Pahami hal-hal yang mereka sukai sehingga pesan itu dapat diterima dan menjadi sesuatu yang efektif,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya setiap pihak yang berkomunikasi di medsos untuk memiliki strategi tertentu. Strategi itu mencakup tentang tujuan berkomunikasi, bagaimana memproduksi konten, perencanaan waktu untuk mengubah konten, dan menyusun konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kalau kantor pajak punya medsos, pengelolanya harus paham seperti apa informasi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi, ini bukan eranya lagi komunikator memaksakan pesannya, tapi justru terbalik,” tuturnya. Dengan cara memberikan informasi yang tetap relevan, pembaca menjadi selalu membutuhkan dan menunggu informasi dari pemberi pesan.

Kalau yang terjadi sebaliknya, konten yang ditampilkan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, maka akun medsos itu lama kelamaan akan ditinggalkan. “Jadi, perlu strategi untuk merancang supaya konten-konten pajak itu relevan, informatif, dan bermanfaat,” paparnya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Breaking News2 bulan ago

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180...

Breaking News2 bulan ago

ATPETSI, Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat

Penulis: Doni Budiono   Pemerintah dapat mengoptimalkan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (ATPETSI) untuk mendekati masyarakat, memasyarakatkan kesadaran...

Breaking News3 bulan ago

Terima Kasih, 30 WP Terpatuh

Aktivitas para pegawai pajak Kantor wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rabu pagi, (13/3) kali itu tampak lebih sibuk dari...

Breaking News3 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News6 bulan ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News10 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News10 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News10 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News11 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Trending