Connect with us

Topic

Pusat dan Daerah harus Kompak

Heru Yulianto

Published

on

Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah pusat dan daerah harus kompak dalam mewujudkannya.

Pemerintah terus berupaya keras membangun infrastruktur hingga pelosok daerah. Sejumlah pengerjaan ruas jalan tol, bendungan, jembatan, dan moda transportasi massal baru terus dikebut. Khusus di daerah, selain untuk menciptakan konektivitas juga bertujuan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi di daerah-daerah pinggiran.

Anggota Komisi V DPR RI Firmandez mengapresiasi keseriusan pemerintah mengupayakan pembangunan berbagai infrastruktur itu. Memang, menurut anggota Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Aceh itu hingga hari ini capaian pembangunan masih jauh dari harapan, tapi niat pemerintah itu harus terus didukung. Terutama pembangunan di daerah-daerah yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat dalam memproduksi pangan.

“Irigasi belum cukup. Kalaupun sudah banyak bendungan, bendungan dibangun luar biasa, itu dibutuhkan kesinambungan. Saluran irigasinya perlu diperbanyak, yang sudah ada perlu diperbaiki bendungan kecilnya,” kata Firmandez saat wawancara dengan Majalah Pajak di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Jumat (03/08).

Menurut Firmandez, pembangunan harus dilakukan hingga tuntas dan sempurna dari Aceh hingga Papua. Sebab, jika hanya setengah-setengah justru tidak akan bermanfaat secara maksimal. Soal jalan, misalnya, pembangunan harus benar-benar berfungsi sebagai konektivitas antarwilayah. Dengan adanya pembangunan maka arus kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lancar dan efisien. Misalnya, arus barang lebih dapat diestimasi dengan tepat, transportasi lebih lancar sehingga hasil produksi pertanian, perikanan, tambang di daerah-daerah bisa diestimasi dengan tepat waktu.

“Jalan itu harus ter-connecting. Katakanlah kami di Aceh. Ini baru start tol dari Banda Aceh ke Medan. Sementara dari Medan sudah ada sedikit di Megawati. Tapi kalau enggak nyambung, kan, enggak bermanfaat. Jadi, harus sempurna. Saya kira kita harus mendukung dan mendorong pembangunan infrastruktur jalan ini mulai dari Aceh sampai Papua.”

Wakil rakyat yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi & geofisika ini juga menekankan, infrastruktur yang dibangun harus benar-benar terintegrasi dan mempunyai manfaat bagi masyarakat banyak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Untuk mencapai itu, maka menurut Firmandez, pemerintah pusat dan daerah harus kompak bersinergi dalam melaksanakan kebijakan dan program-programnya.

“Kalau jalan negara sudah dibangun oleh pemerintah pusat, jalan tol sudah dibangun oleh pemerintah pusat, maka feeder provinsi harus kencang di provinsinya dan kemudian feeder di kabupaten juga harus kencang di bupati dan walikotanya. Harapan saya ini benar-benar harus terintegrasi. Tidak hanya datang dari pemerintah pusat tapi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” jelasnya.

Pembangunan harus dilakukan hingga tuntas dan sempurna dari Aceh hingga Papua. Sebab, jika hanya setengah-setengah justru tidak akan bermanfaat secara maksimal.

Sesuai karakter wilayah

Infrastruktur memang menjadi faktor penting untuk menggerakkan ekonomi di suatu wilayah. Menurut Firmandez arah pembangunan yang dilakukan pemerintah pun sudah disesuaikan dengan kondisi dan karakter wilayah setempat, meski memang masih perlu banyak penyempurnaan. Di wilayah Aceh yang 60 persennya didominasi perairan, misalnya, menurut Firmandez, fokus pembangunan harus difokuskan pada infrastruktur laut, seperti pembuatan tol laut, dan konektivitas pelabuhan-pelabuhan.

Selain tol laut, ketersediaan irigasi dan bendungan juga menjadi isu penting bagi masyarakat Aceh. Irigasi yang sudah ada mulai rusak karena faktor usia dan bencana alam seperti gempa dan tsunami yang menyebabkan terjadinya pendangkalan. Maka, pemerintah pusat perlu mengalokasikan sebagian dana untuk merehabilitasi irigasi-irigasi yang sudah ada dan membangun kembali yang belum ada. Sedangkan bendungan masih sangat dibutuhkan agar ketersediaan air dapat tetap terjaga.

Kebutuhan infrastruktur lainnya berupa menyempurnakan jalan desa agar kegiatan produksi dapat berjalan secara sempurna.

“Jadi, orang ke Aceh itu, ke perkebunan rakyat itu mereka bisa dengan mudah dan membawa pulang hasil itu dengan mudah pula. Masih banyak daerah-daerah yang belum sempurna. Baik jalan negara maupun jalan provinsi maupun jalan kabupaten,” paparnya.

Memberdayakan CSR

Firmandez juga menyadari, alokasi dana pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK memiliki porsi cukup besar dan terus meningkat tajam sejak 2015 sehingga membutuhkan banyak biaya. Di sisi lain ada keterbatasan sumber dana pembiayaan sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif selain mengandalkan APBN. Pemerintah selama ini sudah menempuh berbagai cara, seperti melibatkan BUMN dan pihak swasta. Namun, khusus untuk pembangunan di daerah, menurut Firmandez, kepala daerah harus juga harus kreatif dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan dana CSR bagi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di daerah itu. Sayangnya, selama ini regulasi CSR belum memadai.

“Kita belum bisa mengontrol apakah dia (perusahaan) memberikan dana itu sesuai dengan komitmen sesuai aturan. Kedua, ke mana dia gunakan CSR, belum terawasi dengan baik. Selama ini dia hanya membuat laporan,” kritik Firmandez.

Ke depan, Firmandez berharap undang-undang CSR dapat segera didesain agar bisa mengatur dan mengontrol suatu perusahaan untuk lebih partisipasif terhadap wilayah setempat sehingga benar-benar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar.

“Kita berharap, dana CSR itu betul-betul dapat dikumpulkan dalam satu tempat walaupun dikelola bersama. Antara pemilik perusahaan dengan pemda, baru disepakati dengan masyarakat setempat apa-apa yang akan digunakan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan itu untuk mencapai kemakmuran bersama.”

Selain itu, dalam pengerjaan infrastruktur, Firmandez berharap, semua pihak betul-betul bisa memberdayakan tenaga kerja dari masyarakat setempat sehingga masyarakat lokal mempunyai kesempatan untuk berkembang. Terkait kompetensi, tugas pemerintah daerah setempat adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan saat pembangunan infrastruktur itu berlangsung. Dengan demikian, pemerintah daerah juga bisa mendorong masyarakatnya untuk berkembang, dan yang lebih penting adalah multiplier effect bagi ekonomi setempat dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap tenaga kerja asing.

“Putra-putri kita cukup sehat, cerdas, dan makin kuat untuk bekerja. Kalau masyarakat sudah ada pekerjaan, punya pendapatan, kemiskinan berkurang, sehingga daya beli menjadi bagus,” pungkasnya.

Topic

Perkokoh Integritas, Capai Target Penerimaan

Aprilia Hariani K

Published

on

Pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2018, ada 31 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berhasil meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) tingkat kementerian dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Sebelumnya, serangkaian penilaian telah dilakukan oleh bagian Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kemenpan RB, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Direktur KITSDA Harry Gumelar, mengungkapkan predikat ZI-WBK adalah sarana atau ukuran yang mencerminkan tata kelola kantor yang baik dalam melayani, yaitu pelayanan harus bersifat transparan dan menerapkan aturan yang ada.

“Integritas dalam melayani Wajib Pajak yang utama. Maka predikat ZI-WBK hanya menjadi penanda atau mempertegas,” kata Harry melalui pesan elektronik, Jumat (4/1).

Di tubuh DJP, sesungguhnya pengawasan kepegawaian telah dilakukan. Harry menyebut, salah satu sistem untuk menjaga integritas para pegawai melalui aplikasi bernama SIKKA (Sistem Informasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aktiva). Sistem ini berfungsi sebagai sarana pengawasan yang dapat dilakukan oleh seluruh pegawai pajak di Indonesia.

“Pegawai bisa mengadu modus apa pun. Surat tertulis ke Dirjen, Direktur, dan antar pegawai. Pengaduan bisa seperti dugaan korupsi, selingkuh, dan lainnya,” jelas Harry.

Kendati demikian, KITSDA juga melakukan serangkaian investigasi terhadap seluruh pengaduan yang masuk. “KITSDA mengumpulkan informasi. Bukti semakin kuat, baru kita tindak,” jelasnya.

Harry berharap dengan integritas yang dijunjung oleh pegawai akan membentuk persepsi positif dari masyarakat Indonesia terhadap Direktorat Jenderal Pajak.

“Semoga upaya memperkuat integritas dapat melahirkan persepsi dan kepercayaan WP sehingga kepatuhan akan baik, penerimaan pajak sesuai target,” harap Harry.

“Semoga upaya memperkuat integritas dapat melahirkan persepsi dan kepercayaan WP sehingga kepatuhan akan baik, penerimaan pajak sesuai target.”

Realisasi penerimaan

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal, menuturkan realisasi penerimaan pajak Rp 1.315 triliun dari target Rp 1.424 triliun atau realisasi 92,41 persen. “Data sementara per 2 Januari 2019 itu,” jelas Yon saat dikonfirmasi, Kamis (3/1).

Semarang tengah dua, KPP Madya malang, KPP Pratama Bangkinang, dan KPP Pratama Muara Bungo.]penerimaan pajak target 100 persen diraih karena kerja tim yang andal, sistem manajerial yang konsisten, dan berbagai kegiatan amal.

“Kami rutin seminggu sekali bedah WP, eksekusi, undang WP dengan aturan yang berlaku. Tidak lupa kita mengetuk pintu langit dengan kegiatan amal yang dihimpun dari kantong masing-masing pegawai,” kata Iwan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Hestu Yoga Saksama, mengapresiasi pencapaian itu. Ia berharap pencapaian target di 2018 bukan puncak dari segalanya, melainkan suatu pemantik semangat untuk pencapaian di tahun berikutnya.

“Saya melihat mereka adalah KPP yang memahami target yang dibebankan, membuat strategi yang efektif, dan bekerja keras menjalankan strategi tersebut,” kata Hestu.

Tahun 2019, integritas dan pelayanan tetap menjadi fokus utama DJP. Di antaranya, sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak UMKM 0,5 persen, dan pelaksanaan business development services (BDS) UMKM di setiap KPP.

Continue Reading

Topic

Tiga Fokus untuk Target 2019

Ruruh Handayani

Published

on

Selain perbaikan administrasi, fokus DJP ke depan untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah memberikan pelayanan maksimal, penegakan hukum, dan pengawasan Wajib Pajak.

Pemerintah telah menargetkan penerimaan pajak dalam APBN 2019 menjadi Rp 1.577,6 triliun. Target ini tumbuh 16,8 persen dari outlook penerimaan pajak tahun lalu sebesar Rp 1.350,9 triliun. Atau dengan kata lain, kontribusi penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat, yakni 72,9 persen dari total pendapatan negara.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menganggap, target yang diberikan tahun ini lebih realistis dibandingkan tahun lalu. Dan untuk menggapai target itu, Robert menyebut di tahun ini DJP akan fokus pada pelayanan, penegakan hukum, dan pengawasan Wajib Pajak.

Dari segi pelayanan, terus berupaya melakukan penyederhanaan dan perluasan layanan pajak, misalnya saja melalui mobile tax unit. Selain itu, DJP juga akan memperluas layanan e-Filing, menyederhanakan proses restitusi, dan memperluas layanan business development services (BDS) untuk UMKM.

Di sisi penegakan hukum, DJP akan melakukan penegakan hukum yang lebih berkeadilan serta peningkatan kualitas hukum melalui perbaikan tata kelola dan kontrol kualitas. Sementara di aspek pengawasan Wajib Pajak, DJP akan melakukan pengawasan berbasis risiko (compliance risk management); penguatan basis data perpajakan melalui AEoI, data keuangan, data pihak ketiga, dan data pasca-TA; serta program kerja gabungan antara DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perbaikan administrasi

Perbaikan sistem administrasi juga menjadi faktor penting dalam peningkatan rasio pajak (tax ratio) yang kini terus diupayakan pemerintah. Menurut Robert, rasio pajak tidak akan meningkat jika pemerintah hanya menurunkan tarif yang tidak diikuti dengan perbaikan administrasi. Ia memaparkan, rasio pajak sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja pemungutan pajak yang diperoleh dengan menghitung besaran penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, penurunan tarif dan upaya perbaikan sistem administrasi sudah dilakukan DJP.

Robert mencontohkan, beberapa penurunan tarif yang sebelumnya telah diterapkan pemerintah seperti Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 30 persen menjadi 25 persen dan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen.

Pemerintah juga telah menjalankan program Amnesti Pajak di tahun 2016 yang diikuti dengan perbaikan administrasi dan ketersediaan data. Bagi Wajib Pajak (WP) yang belum melaporkan hartanya, mereka bisa mendapatkan pengampunan melalui program itu dengan membayar tarif tebusan yang rendah.

Menurut Robert, upaya lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasio pajak adalah melalui pengawasan pemeriksaan terhadap WP yang belum membayar pajak. Namun, ia mengakui upaya ini baru bisa dipetik hasilnya dalam jangka panjang.

Saat ini rasio pajak berada di kisaran sepuluh persen dari PDB. Tahun 2019 pemerintah menargetkan rasio pajak bisa mencapai 12,22 persen yang didukung oleh peningkatan kepatuhan seiring perbaikan kinerja pegawai pajak dan sistem administrasi.

“Kalau ada yang mencoba melakukannya (korupsi) itu sangat sulit, bahkan gampang terdeteksi.

Institusi antikorupsi

Dari waktu ke waktu, DJP juga terus memperkuat sisi kelembagaan melalui reformasi perpajakan, yang berfokus pada lima pilar, yakni proses bisnis, teknologi informasi, regulasi, organisasi, dan sumber daya manusia (SDM).

Robert berharap DJP akan menjadi suatu institusi modern yang transparan seutuhnya dan kebal terhadap praktek korupsi dan pungutan liar.

“Itu yang menjadi challenge kami di tahun-tahun ini. Membangun suatu budaya (antikorupsi), tapi bukan hanya budaya, on top of that, membangun suatu sistem yang betul-betul andal sehingga kalau ada yang mencoba melakukannya (korupsi) itu sangat sulit, bahkan gampang terdeteksi,” terang Robert pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Lingkungan DJP, awal Desember lalu.

DJP juga telah merumuskan desain proses bisnis atau tata kelola kerja mulai dari pelayanan, pembayaran, pelaporan, data masuk, analisis, dan intelijen bisnis, seiring dengan pembangunan core tax yang akan digunakan oleh DJP 2–3 tahun mendatang.

“Salah satu yang kami address khususnya yang terkait dengan antikorupsi adalah sensitivitas di dalam pelaksanaan tugas, pelayanan, pengawasan, dan pemeriksaan. Semua pelaksanaan tugas itu harus terekam di dalam sistem, sehingga transparan. Dan mudah-mudahan tahun 2019 kita berhasil menunjuk pemenang yang akan membangun core tax, yang sudah diyakini bisa memperbaiki 21 proses bisnis DJP secara andal, sehingga semua kerja kita lebih akurat, terekam, dan hampir seluruhnya nonmanual.”

Continue Reading

Topic

Dakwah Gaul Relawan Pajak

Aprilia Hariani K

Published

on

Tak sebatas membantu petugas pajak saat musim penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tiba, relawan pajak juga mendakwahkan informasi perpajakan di akun Instagram (IG). Mereka yang berasal dari tax center berbagai kampus itu mampu mengedukasi Wajib Pajak (WP) dan sejawatnya dengan gaya bahasa dinamis. Hal itu diungkapkan Kepala Subdit Pengembangan Penyuluhan Direktorat Transformasi Proses Bisnis (TPB) Iis Isnawati, pada Kamis sore (20/12).

“Awalnya, melalui tax center mereka diseleksi untuk membantu WP mengisi SPT. Sekarang secara suka rela di IG, mereka meng-upload informasi perpajakan dan mampu menjawab pertanyaan temannya tentang pajak secara baik,” ujar Iis.

Menariknya, relawan mampu menyampaikan peraturan perpajakan dengan gaya bahasa yang lebih ringan. “Mereka (relawan pajak) mampu mengedukasi WP, teman sekelas, teman sepermainannya karena lebih memiliki bahasa yang gaul, milenial,” kata Iis.

Relawan pajak bernama Sechan Bawazier, misalnya, mengunggah foto diri sendiri dengan memakai jaket almamater dengan keterangan foto: ”Pengabdian, salah satu tanda cinta tanah air. Jangan lupa bayar pajak, dong. #relawanpajak.”

Ada pula Akbar Syaiful, yang membagikan foto kegiatan relawan di KPP Pratama Cengkareng Jakarta Barat. Di kolom komentar, akun IG @anw_pecirotan menuliskan, “Mi ayam gw nggak dipotong penjualan pajak, kan?” Akbar membalas, “penjualnya yang bayar pajak.”

Seleksi dan pelatihan

Relawan pajak, merupakan mahasiswa yang lolos seleksi dan pelatihan. Seleksi dilakukan oleh dosen pembina tax center. Pelatihan dilakukan selama tiga bulan. Relawan pajak wajib mendapat edukasi soal perpajakan, Ilmu komunikasi, dan prinsip kerelawanan. “Kita tekankan soft skill-nya. Bagaimana kami tanamkan jiwa seorang relawan yang bekerja dari hati, melayani dari hati,” katanya.

Tax center didirikan di kampus-kampus berdasarkan MoU perguruan tinggi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setempat. Hingga 2018 jumlah relawan pajak telah mencapai 1.111 yang berasal dari berbagai tax center. Di antaranya, tax center Universitas Indonesia, Universitas Gunadarma, Institut Pertanian Bogor, Institut STIAMI Bekasi, PKN Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pelita Harapan, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Matana, Universitas Trisakti, Universitas Bina Nusantara, Universitas Tarumanegara, Universitas Mercu Buana, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bunda Mulia, Universitas Brawijaya, Universitas Krida Wacana.

Di tahun 2018 ini, Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) baru saja melantik 60 relawan pajak dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Pembangunan Nasional (UNY), dan Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW).

“Bulan ini (Desember) baru pembekalan. Januari atau Februari setelah mahasiswa masuk (perkuliahan), kami akan lakukan bimbingan teknis,” ujar Sanityas Jukti Prawatyani, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP DIY.

Pembekalan materi perpajakan dikemas secara menarik dengan berbagai permainan. “Relawan pajak ini sebagai duta yang diharapkan berperan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak,” harap Sanityas.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 minggu ago

Riset dulu, Kebijakan Publik kemudian

Kebijakan publik yang berkualitas harus berdasarkan hasil kajian dan riset yang mendalam agar bisa diaplikasikan dengan baik dan tepat sasaran....

Breaking News5 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News5 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News5 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News6 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News6 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News7 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News8 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News12 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News1 tahun ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Trending