Connect with us

Topic

Pusat dan Daerah harus Kompak

Heru Yulianto

Published

on

Pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah pusat dan daerah harus kompak dalam mewujudkannya.

Pemerintah terus berupaya keras membangun infrastruktur hingga pelosok daerah. Sejumlah pengerjaan ruas jalan tol, bendungan, jembatan, dan moda transportasi massal baru terus dikebut. Khusus di daerah, selain untuk menciptakan konektivitas juga bertujuan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi di daerah-daerah pinggiran.

Anggota Komisi V DPR RI Firmandez mengapresiasi keseriusan pemerintah mengupayakan pembangunan berbagai infrastruktur itu. Memang, menurut anggota Fraksi Golkar dari daerah pemilihan Aceh itu hingga hari ini capaian pembangunan masih jauh dari harapan, tapi niat pemerintah itu harus terus didukung. Terutama pembangunan di daerah-daerah yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat dalam memproduksi pangan.

“Irigasi belum cukup. Kalaupun sudah banyak bendungan, bendungan dibangun luar biasa, itu dibutuhkan kesinambungan. Saluran irigasinya perlu diperbanyak, yang sudah ada perlu diperbaiki bendungan kecilnya,” kata Firmandez saat wawancara dengan Majalah Pajak di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Jumat (03/08).

Menurut Firmandez, pembangunan harus dilakukan hingga tuntas dan sempurna dari Aceh hingga Papua. Sebab, jika hanya setengah-setengah justru tidak akan bermanfaat secara maksimal. Soal jalan, misalnya, pembangunan harus benar-benar berfungsi sebagai konektivitas antarwilayah. Dengan adanya pembangunan maka arus kegiatan ekonomi masyarakat menjadi lancar dan efisien. Misalnya, arus barang lebih dapat diestimasi dengan tepat, transportasi lebih lancar sehingga hasil produksi pertanian, perikanan, tambang di daerah-daerah bisa diestimasi dengan tepat waktu.

“Jalan itu harus ter-connecting. Katakanlah kami di Aceh. Ini baru start tol dari Banda Aceh ke Medan. Sementara dari Medan sudah ada sedikit di Megawati. Tapi kalau enggak nyambung, kan, enggak bermanfaat. Jadi, harus sempurna. Saya kira kita harus mendukung dan mendorong pembangunan infrastruktur jalan ini mulai dari Aceh sampai Papua.”

Wakil rakyat yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi & geofisika ini juga menekankan, infrastruktur yang dibangun harus benar-benar terintegrasi dan mempunyai manfaat bagi masyarakat banyak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya. Untuk mencapai itu, maka menurut Firmandez, pemerintah pusat dan daerah harus kompak bersinergi dalam melaksanakan kebijakan dan program-programnya.

“Kalau jalan negara sudah dibangun oleh pemerintah pusat, jalan tol sudah dibangun oleh pemerintah pusat, maka feeder provinsi harus kencang di provinsinya dan kemudian feeder di kabupaten juga harus kencang di bupati dan walikotanya. Harapan saya ini benar-benar harus terintegrasi. Tidak hanya datang dari pemerintah pusat tapi dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota,” jelasnya.

Pembangunan harus dilakukan hingga tuntas dan sempurna dari Aceh hingga Papua. Sebab, jika hanya setengah-setengah justru tidak akan bermanfaat secara maksimal.

Sesuai karakter wilayah

Infrastruktur memang menjadi faktor penting untuk menggerakkan ekonomi di suatu wilayah. Menurut Firmandez arah pembangunan yang dilakukan pemerintah pun sudah disesuaikan dengan kondisi dan karakter wilayah setempat, meski memang masih perlu banyak penyempurnaan. Di wilayah Aceh yang 60 persennya didominasi perairan, misalnya, menurut Firmandez, fokus pembangunan harus difokuskan pada infrastruktur laut, seperti pembuatan tol laut, dan konektivitas pelabuhan-pelabuhan.

Selain tol laut, ketersediaan irigasi dan bendungan juga menjadi isu penting bagi masyarakat Aceh. Irigasi yang sudah ada mulai rusak karena faktor usia dan bencana alam seperti gempa dan tsunami yang menyebabkan terjadinya pendangkalan. Maka, pemerintah pusat perlu mengalokasikan sebagian dana untuk merehabilitasi irigasi-irigasi yang sudah ada dan membangun kembali yang belum ada. Sedangkan bendungan masih sangat dibutuhkan agar ketersediaan air dapat tetap terjaga.

Kebutuhan infrastruktur lainnya berupa menyempurnakan jalan desa agar kegiatan produksi dapat berjalan secara sempurna.

“Jadi, orang ke Aceh itu, ke perkebunan rakyat itu mereka bisa dengan mudah dan membawa pulang hasil itu dengan mudah pula. Masih banyak daerah-daerah yang belum sempurna. Baik jalan negara maupun jalan provinsi maupun jalan kabupaten,” paparnya.

Memberdayakan CSR

Firmandez juga menyadari, alokasi dana pembangunan infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK memiliki porsi cukup besar dan terus meningkat tajam sejak 2015 sehingga membutuhkan banyak biaya. Di sisi lain ada keterbatasan sumber dana pembiayaan sehingga diperlukan langkah-langkah inovatif selain mengandalkan APBN. Pemerintah selama ini sudah menempuh berbagai cara, seperti melibatkan BUMN dan pihak swasta. Namun, khusus untuk pembangunan di daerah, menurut Firmandez, kepala daerah harus juga harus kreatif dalam membiayai pembangunan di daerahnya. Salah satunya dengan memanfaatkan dana CSR bagi perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di daerah itu. Sayangnya, selama ini regulasi CSR belum memadai.

“Kita belum bisa mengontrol apakah dia (perusahaan) memberikan dana itu sesuai dengan komitmen sesuai aturan. Kedua, ke mana dia gunakan CSR, belum terawasi dengan baik. Selama ini dia hanya membuat laporan,” kritik Firmandez.

Ke depan, Firmandez berharap undang-undang CSR dapat segera didesain agar bisa mengatur dan mengontrol suatu perusahaan untuk lebih partisipasif terhadap wilayah setempat sehingga benar-benar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar.

“Kita berharap, dana CSR itu betul-betul dapat dikumpulkan dalam satu tempat walaupun dikelola bersama. Antara pemilik perusahaan dengan pemda, baru disepakati dengan masyarakat setempat apa-apa yang akan digunakan untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan itu untuk mencapai kemakmuran bersama.”

Selain itu, dalam pengerjaan infrastruktur, Firmandez berharap, semua pihak betul-betul bisa memberdayakan tenaga kerja dari masyarakat setempat sehingga masyarakat lokal mempunyai kesempatan untuk berkembang. Terkait kompetensi, tugas pemerintah daerah setempat adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat sesuai dengan lapangan pekerjaan yang dibutuhkan saat pembangunan infrastruktur itu berlangsung. Dengan demikian, pemerintah daerah juga bisa mendorong masyarakatnya untuk berkembang, dan yang lebih penting adalah multiplier effect bagi ekonomi setempat dan mengurangi tingkat ketergantungan terhadap tenaga kerja asing.

“Putra-putri kita cukup sehat, cerdas, dan makin kuat untuk bekerja. Kalau masyarakat sudah ada pekerjaan, punya pendapatan, kemiskinan berkurang, sehingga daya beli menjadi bagus,” pungkasnya.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Topic

Solid di masa Sulit

W Hanjarwadi

Published

on

 Fluktuasi nilai tukar rupiah tak akan membuat Indonesia terpuruk, jika pilar-pilar penyangga negara ini tetap solid dan solutif.

Lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS adalah fakta getir yang harus kita hadapi. Namun, saling tuding dan menyalahkan keadaan bukanlah solusi. Alih-alih merutuki sederet penyebabnya, akan lebih baik jika masing-masing pihak sebisa mungkin mengambil langkah antisipasi. Sebab, pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan yang digulirkan.

Di berbagai kesempatan, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani memastikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia masih stabil.

“Kita memiliki APBN yang sehat dan moneter yang kuat,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (14/9).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, ada empat pilar yang menentukan sehat atau tidak sehatnya perekonomian Indonesia. Pilar pertama adalah kondisi moneter. Pada sisi ini, kondisi inflasi Indonesia cukup rendah sehingga mampu menstabilkan harga-harga. Pilar kedua, adalah perbankan. Diukur dari jumlah pertumbuhan kredit, posisi loan to deposit ratio, non-performing loan maupun capital adequacy ratio, masih cukup stabil. Ketiga adalah APBN. Dari sisi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,17 persen, inflasi di kisaran 3,5 persen, serta surat perbendaharaan negara (SPN) bunga tiga bulan Indonesia lebih rendah dari asumsi, yakni 4,6%.

Untuk itu, Sri Mulyani mengajak semua pihak untuk turut andil dalam memperkuat ekonomi Indonesia. Sektor usaha diharapkan mampu meningkatkan ekspor, melakukan pembangunan industri, juga menyubstitusi impor.

“Kalau kita sedang menghadapi badai di luar, rumah kita harus kokoh.”

Kita memiliki APBN yang sehat dan moneter yang kuat

Ambil peluang

Sejalan dengan pandangan pemerintah, Managing Director KIB Consulting Bambang Budi Suwarso yang juga anggota Kamar Dagang dan Industri itu berpandangan, pelaku industri Indonesia harus jeli mengambil peluang di tengah terpuruknya rupiah yang salah satunya disebabkan perang dagang antara Cina dan Amerika itu. Kalangan pengusaha, seperti garmen dan baja agar meningkatkan ekspor. Kesempatan harus cepat diambil sebelum pesaing Indonesia menyambar peluang lebih dahulu.

Langkah itu ternyata sudah dipraktikkan oleh PT. Pan Brother Tbk (PBRX). Perusahaan multinasional yang telah memproduksi tekstil sejak tahun 1969 ini menggenjot penjualan produknya ke luar negeri. Hasilnya cukup menggembirakan. Hingga kuartal pertama 2018, perusahaan ini mampu mencatatkan pertumbuhan penjualan sebesar 107,4 juta dollar AS, atau tumbuh tumbuh 7,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sekitar 91% atau 98,4 juta dollar AS penjualan kuartal pertama tahun ini berasal dari segmen pasar ekspor. Meski demikian, Wakil Presiden Direktur PT Pan Brohters Tbk Anne Patricia Sutanto berharap, rupiah akan kembali menguat. Sebab, kenaikan kurs dollar hanya bermanfaat sesaat bagi eksportir dan pada akhirnya akan akan berdampak pada adanya negosiasi harga.

Lain lagi dengan dengan Sintesa Group. Perusahaan induk yang memiliki beberapa lini bisnis, seperti properti, energi, industri, dan produk farmasi ini berusaha mengoptimalkan bahan baku atau  komponen lokal dalam proses produksinya. Jika seluruh unit usaha perusahaan ini sebelumnya menggunakan produk impor, untuk menekan biaya produksi kini perusahaan itu menggunakan produk lokal yang memiliki kualitas sama.

Tentu, tak bisa ditampik, tak sedikit imbas negatif akibat depresiasi rupiah terhadap dollar AS. Namun, jika semua elemen masyarakat berinisiatif mengambil peran positif, Indonesia akan tetap berdiri kokoh, seperti harapan Sri Mulyani.

“Kita harus meyakinkan, semua jendela, pintu, dan seluruh pilar-pilar yang menyangga rumah kita (Indonesia) harus kita jaga bersama. Karena di luar tidak selalu sunshine, bright, happy.”

Continue Reading

Topic

Optimalkan Komponen Lokal dalam Produksi

Aprilia Hariani K

Published

on

 Menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, Sintesa Group berupaya mengantisipasinya dengan berbagai upaya. Grup perusahaan yang bergerak di bidang bisnis properti, energi, industri, dan produk konsumen ini berusaha mengoptimalkan kandungan komponen lokal dalam menjalankan proses produksinya.

Menurut CEO Sintesa Group Shinta Widjaja Kamdani menuturkan, secara teori, pelemahan rupiah terhadap dollar AS tentu berdampak pada kenaikan biaya produksi dengan bahan baku dan barang modal impor. Sementara, konsumsi domestik masih cenderung stagnan. Artinya, perusahaan tidak mungkin menaikan harga jual.

“Dalam menghadapi atau mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap dollar AS, kami mengoptimalkan kandungan komponen lokal pada proses produksi,” ujar Shinta Widjaja, pada Rabu (26/9).

Dalam menghadapi atau mengantisipasi pelemahan rupiah terhadap dollar AS, kami mengoptimalkan kandungan komponen lokal pada proses produksi.

Contoh pemanfaatan kandungan komponen lokal pada sektor properti, misalnya, jika sebelumnya pembelian besi, peralatan mekanik, dan elektrik harus diimpor, kini menggunakan bahan dalam negeri. Seperti diketahui, Sintesa Group mengelola beberapa hotel di Indonesia, di antaranya, Hotel Sintesa Peninsula di Manado, Palembang, dan Jakarta.

Untuk lini bisnis konsumen yang menjual suplemen kesehatan melalui anak perusahaan PT Sintesa Duta Sejahtera, momen ini justru ia manfaatkan untuk melihat peluang pasar ekspor. Terlebih, multivitamin yang diproduksi dari herbal yang notabene berasal dari sumber daya alam lokal bisa dimaksimalkan.

“Kami ekspor ke Eropa,” sebut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional ini.

Di samping itu, Shinta berharap, pemerintah harus berupaya menjaga stabilitas ekonomi dan pengaruh dinamika global. Kebijakan moneter dan fiskal diharapkan mampu memberi stimulus pada iklim usaha.

“Bank Indonesia perlu senantiasa memastikan tersedianya likuiditas, baik valas maupun rupiah,” tutup salah satu wanita yang sukses di Asia versi Majalah Forbes pada edisi April 2016 ini.

Continue Reading

Topic

Jangan hanya Ribut, Tangkap Peluang

Novi Hifani

Published

on

Indonesia harus cepat menangkap peluang dari kondisi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dengan meningkatkan ekspor.

Perang dagang antara dua raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok turut  berimbas pada ekonomi Indonesia yang menjadi salah satu faktor penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.  Managing Director  KIB Consulting Bambang Budi Suwarso berpandangan, Indonesia harus jeli dan cepat  mengambil peluang dari perang dagang kedua  negara  adi daya  itu.

Menurut Bambang,  kondisi ini harus dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha seperti garmen dan baja untuk meningkatkan ekspor.  Jika tidak cepat menangkap peluang, pesaing Indonesia seperti Vietnam akan lebih dahulu merebut kesempatan bagus ini dan mengambil pasar ekspor di Amerika.

Ia menjelaskan, pemerintah Amerika mengecualikan produk baja Indonesia atas kenaikan tarif karena Indonesia dan beberapa negara lainnya masih diposisikan sebagai negara berkembang. Sementara  Vietnam merupakan  negara yang mendapat  tarif spesial karena dulunya bekas jajahan  Amerika.

Kalau  Amerika menaikkan tarif bea masuk  produk asal Tiongkok, harusnya Indonesia senang dan segera ambil kesempatan ini

“Kita mesti cepat ambil kesempatan ini,  jangan hanya ribut beda pendapat di dalam negeri. Nanti diambil duluan oleh negara pesaing   seperti Vietnam,”kata Bambang kepada Majalah Pajak usai memberi pemaparan dalam diskusi  tentang tantangan bisnis di era digital di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (7/9).

Ia memaparkan,  munculnya  perang dagang kedua negara itu bermula  dari janji  Presiden Trump yang ingin menguatkan kembali ekonomi negaranya sebagaimana slogan kampanye yang sempat dilontarkannya  yakni “US Strong Again”. Untuk mewujudkan janjinya,  Trump mengambil sejumlah langkah kontroversial  seperti menutup perbatasan dengan Meksiko dan menaikkan bea masuk untuk produk-produk tertentu dari Tiongkok.

“Besi dari Tiongkok dulu tarifnya hanya 5 persen, tapi sekarang dinaikkan jadi 25 persen. Ini tentu tidak fair, dengan negara-negara Eropa juga begitu. Kalau  Amerika menaikkan tarif bea masuk  produk asal Tiongkok, harusnya Indonesia senang dan segera ambil kesempatan ini,”ujarnya.

Pelajaran dari Tiongkok

Ia mengungkapkan, sebelumnya banyak perusahaan Amerika yang mendirikan pabrik di Tiongkok seperti i-Phone  dan General Electric (GE).  Tiongkok kemudian meniru teknologi yang dimiliki perusahaan-perusahaan terkemuka itu  sehingga bisa membuat produk serupa dengan harga yang lebih bagus dan murah. Langkah ini membuat  perekonomian Tiongkok terus melesat secara signifikan.  Jika pada 1995 pencapaian Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok masih lebih rendah dari Indonesia, sekarang jumlahnya telah melampaui dan meningkat luar biasa.

“Tiongkok itu plagiator yang berhasil. Ini sebenarnya yang harus dilakukan di Indonesia. Kita tidak perlu malu mencontek. Sampai hari ini kita tidak ada produk kebanggaan. Mobil tidak ada, elektronik hampir tidak ada,”paparnya.

Terkait kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika seperti pembatasan impor dan kenaikan PPh 22 impor atas produk tertentu, ia menilai  sudah  benar dan Kadin mendukung langkah tersebut. Sebagai mitra pemerintah, imbuhnya, Kadin berdiri obyektif dan tidak mengeluarkan pernyataan keliru yang justru berdampak buru dan  menimbulkan kepanikan di  masyarakat.

“Kondisi  sekarang ini tidak akan seperti krisis 1998 karena situasinya sangat berbeda. Salah satunya, Presiden Jokowi  benar-benar pemimpin yang berfikir lebih besar untuk negaranya dibandingkan hal lain. Kita percaya itu,”tegasnya.

Continue Reading

Breaking News

Breaking News2 bulan ago

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga...

Breaking News2 bulan ago

Menjaga Momentum Reformasi Perpajakan

Penulis: Aditya Wibisono   Reformasi perpajakan di Indonesia saat ini sudah memasuki tahun kedua dengan target penyelesaian yang dipercepat, yang...

Breaking News2 bulan ago

Tiga Pilar Sukses Pajak

Di usia yang ke-53 tahun, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) telah menjadi asosiasi berkelas dunia dengan jumlah anggota yang memiliki...

Breaking News3 bulan ago

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News3 bulan ago

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News4 bulan ago

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News5 bulan ago

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News9 bulan ago

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News10 bulan ago

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News11 bulan ago

Majalah Pajak Print Review

Trending