Pemerintah Singapura memberikan berbagai stimulus fiskal di berbagai sektor ekonomi termasuk pariwisata di tengah ancaman resesi terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura pada pertengahan Juli 2020 memublikasikan data Produk Domestik Bruto (PDB) year on year (yoy) menurun hingga 12,6 persen. Ini menjadi kontraksi kedua secara berturut-turut, setelah sebelumnya, pada kuartal I, PDB secara yoy juga turun 0,3 persen.

Penurunan perekonomian yang membawa Singapura jatuh pada resesi ini merupakan dampak dari kebijakan pembatasan sosial yang ketat dibarengi pemberlakuan circuit breaker melalui penguncian wilayah (lockdown) sejak April lalu untuk menekan penyebaran virus korona.

Pemerintah Singapura telah menggelontorkan stimulus sebesar 33 miliar dollar Singapura (sekitar Rp 349,6 triliun) pada akhir Mei lalu untuk mendukung sektor perekonomian yang sangat terpukul akibat pandemi Covid-19. Ini merupakan paket stimulus keempat di Singapura sejak pandemi merebak.

Baca Juga: Dalam Sebulan, UOB Kumpulkan 1,65 Juta Dollar Singapura untuk Cegah Dampak COVID-19

Stimulus tambahan

Pada Agustus 2020 negeri singa menambah anggaran stimulus ekonomi sebesar 8 miliar dollar Singapura atau sekitar Rp 85,8 triliun seiring tekanan resesi ekonomi yang terus menerpa. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Singapura Heng Swee Keat menyatakan, parahnya dampak ekonomi yang dialami ini erat kaitannya dengan perlemahan ekonomi global menyusul kebijakan penguncian wilayah, sedangkan upaya pemulihan akan sangat bergantung pada keberhasilan negara-negara menahan penyebaran virus.

Satu-satunya sektor yang tumbuh selama masa pandemi adalah manufaktur—seiring meningkatnya permintaan terhadap alat-alat kesehatan dan obat-obatan.

Pemerintah Singapura memperkirakan ekonomi negaranya tahun ini akan tumbuh minus 5–7 persen dan menjadi resesi terburuk yang belum pernah dialami sebelumnya. Perpanjangan kebijakan di masa pandemi akan kembali dilakukan, meliputi keringanan biaya sewa dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah, keringanan dan potongan harga dalam retribusi pekerja asing untuk perusahaan di industri tertentu (konstruksi, kelautan dan lepas pantai), memperluas peluang lapangan kerja di sektor publik dan swasta bagi sekitar 40.000 pekerja, hingga perpanjangan subsidi upah selama tujuh bulan hingga Maret 2021. Warga yang menganggur, kehilangan pendapatan maupun kalangan pekerja dengan upah rendah mendapat bantuan tunai dari pemerintah.

Stimulus pariwisata

Pemerintah mengalokasikan dana tambahan sebesar 187 juta dollar Singapura (sekitar Rp 2,03 triliun) sebagai bantuan untuk sektor penerbangan yang terdampak cukup parah oleh pandemi virus korona. Negara yang sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai andalan penerimaan devisa ini berupaya bangkit dari resesi ekonomi dengan menerapkan kebijakan khusus berupa kredit pariwisata sebesar 320 juta dollar Singapura. Stimulus bagi warga Singapura ini bertujuan untuk memulihkan sektor pariwisata domestik.

Baca Juga: Terpisah dari Kementerian Keuangan, IRAS Lebih Leluasa

Untuk mendanai berbagai stimulus fiskal dan program bantuan tunai tersebut, pemerintah telah menggali cadangannya sekitar hampir 100 miliar dollar Singapura atau 20 persen dari PDB.

Meski pandemi telah memukul perekonomian, ada sektor usaha yang justru mengalami peningkatan. Satu-satunya sektor yang tumbuh selama masa pandemi adalah manufaktur. Seiring meningkatnya permintaan terhadap alat-alat kesehatan dan obat-obatan, industri manufaktur di Singapura tercatat mengalami pertumbuhan 2,5 persen.

Salah satu perusahaan yang memproduksi alat-alat kesehatan di negara ini meraup peluang bisnis dengan menggandakan produksi respirator N95 untuk memenuhi kebutuhan global. Pada pertengahan 2020, jumlah produksi respirator yang sangat dibutuhkan di masa pandemi virus korona ini mencapai 800 juta unit dan telah dikirim ke berbagai negara.

Dewan Penasihat Bisnis Thailand mengusulkan kepada pemerintah agar mengerahkan dukungan bagi kalangan petani dan pelaku usaha kecil.

Ancaman resesi ekonomi sebagai akibat dari bencana pandemi virus korona berkepanjangan kini melanda dunia. Kondisi ini juga terjadi di Thailand yang selama ini sangat mengandalkan sektor pariwisata sebagai tumpuan penerimaan.

Bank Sentral Thailand memproyeksikan perekonomian di negara gajah putih tahun ini akan mengalami kontraksi atau minus 5,3 persen—terlemah sejak krisis keuangan melanda kawasan Asia pada 1998. Pejabat bank sentral setempat memperkirakan dampak kerugian akibat pandemi Covid-19 sebesar satu triliun baht atau setara Rp 479,6 triliun.

Pemerintah mengajukan rencana bantuan ekonomi senilai 58 miliar dollar AS atau sekitar Rp 903,9 triliun untuk meredam dampak pandemi agar tak menyeret ke jurang resesi yang terlalu dalam.

Baca Juga: Tiga Tantangan Besar Perekonomian Pasca-pandemi

Dukungan untuk UMKM

Menyadari pentingnya peran sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendorong perekonomian yang tengah terancam resesi, Dewan Penasihat Bisnis Thailand berinisiatif untuk menyampaikan usulan ke pemerintah agar mengerahkan dukungan bagi petani dan pelaku UMKM.

Ketua Dewan Penasihat Bisnis yang juga menjadi pucuk pimpinan di Badan Perencanaan Negara Thosaporn Sirisumphand mengungkapkan semua usulan untuk mendukung petani dan UMKM disampaikan secara langsung kepada perdana menteri. Usulan tersebut berupa pemberian uang tunai sebesar 15.000 baht (sekitar Rp 7,2 juta) untuk setiap rumah tangga petani, moratorium utang untuk satu tahun dan dana senilai 50 miliar baht (sekitar Rp 23,9 triliun) untuk meningkatkan hasil pertanian, pemangkasan tingkat kontribusi jaminan sosial bagi perusahaan kecil, dan dukungan keuangan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha secara khusus meminta dua puluh konglomerat Thailand mengerahkan organisasi mereka untuk mengembangkan proyek-proyek yang menjangkau seluruh wilayah Thailand.

Imbauan juga datang dari Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha yang secara khusus meminta 20 konglomerat Thailand agar mengerahkan organisasinya untuk mengembangkan proyek-proyek yang menjangkau seluruh wilayah negara. Miliarder pemilik jaringan retail dan hotel Central Group yang tersebar di Thailand, Vietnam, Jepang, dan Italia menyambut baik imbauan pemerintah dengan aksi membeli lebih banyak barang dari para pedagang kecil, mendonasikan ruang retail, dan tidak melakukan PHK terhadap puluhan ribu karyawannya. Aksi nyata segelintir konglomerat yang menguasai rantai pasok skala luas ini diyakini dapat berdampak signifikan terhadap permintaan di dalam negeri.

Baca Juga: Siasati Pandemi, Qasir dan Grab Sediakan Layanan bagi Usahawan Mikro

Stimulus pariwisata

Upaya mengatasi dampak pandemi juga ditempuh melalui kebijakan stimulus di sektor pariwisata. Pemerintah menghapus pajak penghasilan (PPh) orang pribadi atas uang kembalian (cash back) bagi warga yang terdaftar dalam program stimulus pariwisata Eat, Shop, Spend.

Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas warga dan meningkatkan konsumsi di tengah perlambatan ekonomi global akibat perang dagang dan pandemi virus korona. Stimulus ini diharapkan dapat membantu menumbuhkan pariwisata domestik di tengah penurunan ekonomi global, yakni dengan memberikan uang tunai sebesar seribu baht melalui aplikasi Pao Tung bagi warga yang mendaftar. Jika uang itu dibelanjakan di toko-toko yang tercatat pada aplikasi, pembeli akan mendapatkan cash back 15 persen setiap kali belanja 30.000 baht dan 20 persen setiap belanja 30.000 hingga 50.000 ribu baht, atau memperoleh  cash back maksimal 8.500 baht yang bebas pajak.

Menurut Menteri Keuangan Thailand Uttama Savanayana, penghapusan pajak yang dinikmati oleh sedikitnya 12,6 juta orang ini akan dapat menumbuhkan aktivitas produksi dan investasi sekaligus menggerakkan perekonomian secara keseluruhan.

Baca Juga: Pendanaan Industri Kreatif Melejit Saat Krisis

Selandia Baru menyiapkan undang-undang baru yang menyeluruh untuk membangun kerangka kerja terkait penerapan standar pertukaran informasi pajak.

Pemerintah Selandia Baru sejak 1 Juli 2018 telah menerapkan standar pertukaran informasi pajak secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI). Otoritas pajak setempat yakni Inland Revenue Department menyatakan, peraturan perundang-undangan mengenai AEoI sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Kerajaan Inggris, mengingat Selandia Baru merupakan negara persemakmuran Inggris.

Berdasarkan laporan dari Inland Revenue Department, negara yang secara geografis berdekatan dengan Australia ini menyelesaikan AEoI pertamanya pada 30 September 2018. Sedangkan kewajiban standar pelaporan umum (Common Reporting Standard/CRS) yang diatur dalam perundang-undangan dimulai lebih cepat dari jadwal AEoI pertama.

Laporan itu menjelaskan, otoritas pajak setempat merancang undang-undang yang baru untuk membangun kerangka kerja terkait penerapan CRS di Selandia Baru. Bersamaan dengan pemberlakuan standar pertukaran informasi pajak secara otomatis, lembaga keuangan harus mengikuti prosedur uji kelayakan (due diligence) yang ditetapkan untuk menentukan apakah rekening di lembaga keuangan itu dimiliki atau dikendalikan oleh bukan penduduk setempat.

Baca Juga: Aksi Global Menangkal Penghindaran Pajak

Laporan itu juga menerangkan terkait rekening baru yang dibuka sejak 1 Juli 2018, maka lembaga keuangan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi identitas pemilik dan tempat tinggal Wajib Pajak (WP). Penerapan peraturan perundang-undangan yang baru ini membuat CRS menjadi salah satu instrumen penting dan menyeluruh dalam meningkatkan kepatuhan bagi semua lembaga keuangan di Selandia Baru. Pendekatan yang lebih luas ini dirancang untuk kepentingan yurisdiksi dari waktu ke waktu.

Negara Kiwi menerapkan pendekatan yang menggabungkan CRS dalam hukum domestik dengan berbagai modifikasi dan adaptasi yang harus sesuai dengan arahan organisasi internasional OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Ini karena adanya kesamaan antara CRS dan foreign account tax compliance/FATCA. Inland Revenue Department telah berkomitmen untuk segera melengkapi laporan AEoI berdasarkan panduan yang komprehensif tentang Undang-Undang Pelaksanaan AEoI.

Dalam praktik perpajakan internasional, Selandia Baru telah melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan lebih dari 40 negara termasuk Indonesia. Sedangkan untuk mencegah penghindaran pajak, Selandia Baru telah menandatangani perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan 18 negara.

Penerapan pajak layanan digital di Selandia Baru akan menjadi langkah sementara hingga OECD membuat keputusan bersama (konsensus global) untuk mengubah aturan pajak penghasilan internasional saat ini

Reformasi perpajakan

Negara dengan pusat pemerintahan dan bisnis di Kota Wellington ini menjalankan program reformasi perpajakan di era 1980-an. Melalui serangkaian kebijakan reformasi, pemerintah saat itu memangkas tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi yang tertinggi dari 66 persen menjadi 33 persen (berubah menjadi 39 persen pada April 2000, 38 persen pada April 2009 dan 33 persen pada 1 Oktober 2010) dan tarif PPh badan dari 48 persen menjadi 33 persen (berubah menjadi 30 persen pada 2008 dan 28 persen pada 1 Oktober 2010).

Tarif PPh Badan yang berlaku saat ini adalah 28 persen. Sedangkan tarif PPh orang pribadi ditetapkan progresif. Sejak 1 April 2018 berlaku ambang batas pajak penghasilan orang pribadi yang baru. Lapisan terendah kena tarif pajak 10,5 persen yang semula diberlakukan untuk WP berpenghasilan 14.000 dollar Selandia Baru, naik menjadi 22.000 dollar Selandia Baru. Lapisan kedua dengan tarif 17,5 persen, ambang batas yang sebelumnya ditetapkan sebesar 48.000 dollar Selandia Baru naik menjadi 52.000 dollar Selandia Baru. Lapisan ketiga dengan tarif 30 persen, ambang batas akan naik dari 48.000 dollar Selandia Baru menjadi 52.000 dollar Selandia Baru.

Untuk pajak barang dan jasa (good and services tax/GST) yang awalnya sebesar 10 persen naik menjadi 12,5 persen dan naik kembali menjadi 15 persen pada 1 Oktober 2010.

Baca Juga: Pajak Turis untuk Infrastruktur Pariwisata

Seiring perubahan besar yang terjadi di era ekonomi digital, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern juga telah mengumumkan penerapan pajak layanan digital (digital services tax/DST) pada Februari 2019. Menteri Pendapatan Selandia Baru Stuart Nash menyatakan, penerapan pajak layanan digital di negaranya akan menjadi langkah sementara hingga OECD membuat keputusan bersama (konsensus global) untuk mengubah aturan pajak penghasilan (PPh) internasional saat ini.

“Pemerintah berkomitmen untuk memastikan sistem pajak di masa depan dapat menangani perubahan bagaimana orang bekerja dan bagaimana bisnis dilakukan. Kami perlu terus beradaptasi untuk memastikan perusahaan multinasional yang melakukan bisnis di sini membayar pajak yang adil,” ujar Nash.