Connect with us

SPECIAL INTERVIEW

Pulih karena Semua Berkontribusi

Diterbitkan

pada

Foto: Rivan Fajri

 

MAJALAHPAJAK.NET – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI berupaya memenuhi target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 sebesar Rp 1.265 triliun dengan memanfaatkan momentum keberlanjutan reformasi perpajakan. Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyoroti beberapa ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mulai berlaku tahun ini. Beberapa ketentuan dalam UU tersebut diharapkan dapat memperbaiki administrasi perpajakan dan memaksimalkan penerimaan pajak.

Kepada Majalah Pajak, Rabu (13/07), Suryo secara khusus menjawab berbagai pertanyaan dan memaparkan banyak hal tentang ulasan pencapaian target penerimaan pajak 2021, peran pajak dalam membantu percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, isu Perpajakan Internasional di Forum Presidensi G20 Indonesia 2022, dan harapannya pada peringatan Hari Pajak 14 Juli 2022.

Berikut ini uraiannya.

Peringatan Hari Pajak 14 Juli tahun ini memiliki catatan khusus seiring pencapaian target penerimaan pajak tahun 2021 yang menyentuh angka 103,9 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Bagaimana Anda memandang ini? Apakah ini semacam hadiah untuk Hari Pajak Tahun 2022, ataukah ini merupakan hasil yang sudah Anda perkirakan?

Alhamdulillah, tahun 2021 penerimaan pajak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Tercapainya target penerimaan pajak tahun 2021 merupakan hasil dari kerja keras semua pihak. Tidak hanya kami di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Kementerian Keuangan, tapi juga hasil dari kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tercapainya target penerimaan pajak juga didorong oleh kenaikan harga komoditas di tahun 2021. Tidak lupa pula, hal ini juga berkat rahmat dan izin Allah SWT.

Baca Juga: Kanwil DJP Jakarta Barat Sosialisasikan UU HPP

Pada dasarnya, DJP selalu berupaya untuk mencapai target penerimaan pajak. Namun di lain sisi, akibat pandemi yang tengah terjadi, kami juga harus tetap memerhatikan dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional yang tengah kita usahakan bersama. DJP terus berupaya melakukan yang terbaik untuk menjaga perekonomian Indonesia melalui pemungutan pajak serta pemberian insentif tidak hanya bagi Wajib Pajak, tapi juga masyarakat secara umum.

Menurut Anda, faktor apa saja yang mendukung dan turut berperan dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak tahun 2021?

Pencapaian realisasi penerimaan tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya capaian masing-masing jenis pajak karena beberapa faktor. Pertama, penerimaan PPh 21 meningkat sejalan dengan perbaikan utilisasi tenaga kerja. Kedua, penerimaan PPh 22 impor tumbuh tinggi sejalan dengan peningkatan impor dan berkurangnya pemberian insentif PPh 22 impor untuk Klasifikasi Lapangan Usaha tertentu sejak kuartal III. Ketiga, PPh Badan menunjukkan perbaikan sejalan dengan pemulihan ekonomi dan berakhirnya waktu pemberian insentif pengurangan angsuran pada sebagian besar sektor. Keempat, PPh 26 meningkat disebabkan kenaikan pembayaran dividen dan bunga. Kelima, PPh final terkontraksi disebabkan penurunan tarif pajak atas bunga obligasi dan penurunan tingkat suku bunga. Dan keenam, PPN Dalam Negeri tumbuh tinggi karena pemulihan aktivitas ekonomi dan meningkatnya belanja pemerintah.

Selain itu, terdapat juga beberapa sektor yang tumbuh positif sehingga pada akhirnya menjadi kontributor terbesar pada pencapaian penerimaan. Sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri pengolahan, disusul perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor, serta jasa keuangan dan asuransi.

Sektor dengan kontribusi terbesar selanjutnya adalah sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib. Pencapaian penerimaan juga merupakan buah dari reformasi perpajakan yang sampai dengan saat ini masih dilakukan, yang meliputi aspek organisasi, SDM, TI dan basis data, proses bisnis, dan peraturan perundang-undangan.

Apa yang mendorong sektor-sektor tersebut dapat mengalami peningkatan di masa pandemi? Dan bagaimana untuk tahun 2022, apakah masih mengandalkan sektor tersebut atau Anda ada perkiraan lain?

Sepanjang tahun 2021, kinerja mayoritas sektor utama pendukung penerimaan pajak terus membaik. Sektor industri dan perdagangan didorong oleh pulihnya permintaan global dan domestik. Sektor jasa konstruksi dan real estate dipacu oleh pertumbuhan konstruksi gedung dan bangunan sipil. Sektor pertambangan tumbuh seiring meningkatnya permintaan dan harga komoditas internasional, serta sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

Baca Juga: Mengail Potensi di Balik Ombak Pandemi

Sektor-sektor tersebut diharapkan dapat terus tumbuh positif pada tahun 2022. Namun DJP juga akan tetap memaksimalkan potensi pajak dari seluruh sektor untuk dapat mencapai target penerimaan tahun 2022 dengan tetap memerhatikan pemulihan ekonomi atas masing-masing sektor.

Bagaimana peran perpajakan dalam fungsinya yang bukan hanya sebagai sumber penerimaan negara, tapi juga membantu percepatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi?

Untuk memberikan bantuan bagi masyarakat dalam rangka memulihkan perekonomian nasional, pemerintah memberikan beragam program perlindungan sosial, subsidi, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga ringan untuk masyarakat kecil. DJP sendiri menerbitkan berbagai aturan terkait insentif perpajakan, utamanya untuk sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, terdapat beberapa fasilitas yang secara permanen diatur pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yaitu pelebaran lapisan tarif PPh Orang Pribadi (OP) 5 persen dari sebelumnya sampai dengan Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta, pengaturan PTKP bagi WP OP UMKM untuk omzet sampai dengan Rp 500 juta, pembebasan PPN bagi barang dan jasa strategis, dan relaksasi sanksi administrasi yang fair dan meringankan.

Perpajakan Internasional menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam agenda pembahasan Presidensi G20 Indonesia 2022. Bagaimana peran serta DJP dalam memperkuat upaya Indonesia memperjuangkan perpajakan internasional yang berkeadilan dan sejalan dengan kepentingan nasional?

Meskipun konsensus global Solusi Dua Pilar telah terbentuk pada bulan Oktober 2021, terdapat sejumlah materi yang perlu disepakati dan membutuhkan dukungan Indonesia sebagai pemegang Presidensi G20 dalam mempercepat penyelesaian diskusi atas implementasi Pilar 1 dan Pilar 2 yang lebih sederhana, adil, dan setara untuk semua negara. Materi tersebut antara lain terkait ketentuan pendukung penerapan Solusi Dua Pilar yang akan berlaku efektif pada tahun 2023, antara lain multilateral convention Pilar Satu dan multilateral instrument serta model rules Pilar Dua. DJP akan berusaha seoptimal mungkin untuk mengimplementasikan penerapan dua pilar pajak ini jika ketentuan tersebut sudah sepenuhnya berlaku efektif.

Sebagai pemegang Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia harus mengoptimalkan perannya untuk terus berkomitmen dalam reformasi arsitektur perpajakan internasional dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak atas transaksi lintas batas. Selain itu, yang terpenting adalah reformasi arsitektur perpajakan internasional tersebut mampu memberikan hak pemajakan yang lebih adil untuk semua negara atau yurisdiksi anggota Inclusive Framework on BEPS, terlebih bagi negara berkembang yang merupakan negara sumber seperti Indonesia.

Apa pandangan Anda tentang UU HPP dan bagaimana efektivitasnya dalam mendorong reformasi perpajakan di tengah tantangan ekonomi nasional dan global?

UU HPP merupakan salah satu bentuk nyata dari reformasi perpajakan yang tengah dijalankan. UU HPP yang memuat beberapa ketentuan diharapkan dapat memperbaiki sistem serta administrasi perpajakan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara, kepatuhan formal dan material Wajib Pajak, serta tax ratio Indonesia.

Bagaimana peran DJP dalam membantu proses merampungkan peraturan pemerintah untuk memperkuat implementasi UU HPP? Saat ini baru 15 PMK yang terbit dari sekitar 40 aturan turunan.

DJP merupakan pihak yang melakukan pengusulan rancangan aturan turunan UU HPP dan penyusunan draf atas materi yang akan diterbitkan—termasuk di dalamnya diskusi dengan berbagai pihak, baik internal Kementerian Keuangan maupun dengan stakeholder terkait untuk menyerap aspirasi dan masukan atas aturan yang akan diterbitkan, pengajuan harmonisasi rancangan aturan ke Kemenkumham, dan pengajuan rancangan aturan ke menteri keuangan untuk dapat disetujui dan ditandatangani. Terdapat beberapa direktorat di DJP yang memang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyusunan aturan serta proses bisnis atas aturan yang bersangkutan. DJP juga bertugas untuk melaksanakan sosialisasi serta memastikan implementasi yang tepat atas setiap aturan yang diterbitkan atas UU HPP tersebut.

Sejauh mana upaya reformasi yang telah dilakukan DJP saat ini dan bagaimana langkah kolaborasi yang dibangun DJP bersama instansi/lembaga atau pihak lain dalam melaksanakan reformasi perpajakan tersebut?

DJP telah melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan, di antaranya melalui penerbitan UU HPP, reorganisasi instansi vertikal DJP, serta pengembangan program click, call, and counter untuk memudahkan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Adapun terkait dengan pengembangan core tax system, saat ini proyek tersebut masuk ke dalam Fase Pengembangan atau Build Phase (proses pembangunan/pengembangan sistem). Selain itu, dilaksanakan juga kerja sama dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal DJP, di dalam dan di luar Kementerian Keuangan, agar kualitas validitas dan akurasi data terkait perpajakan dapat ditingkatkan sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan administrasi perpajakan, baik dari sisi pelayanan maupun pengawasan.

Apa upaya DJP dalam mengamankan penerimaan dan memenuhi target pajak tahun ini? Kenapa DJP memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2022 dapat mencapai angka Rp 1.485 triliun, alias Rp 220 triliun di atas target APBN 2022?

DJP memanfaatkan keberlanjutan reformasi perpajakan, salah satunya melalui implementasi beberapa ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mulai berlaku pada tahun ini. Beberapa ketentuan yang diharapkan dapat memperbaiki administrasi perpajakan di Indonesia serta diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan perpajakan di antaranya adalah ketentuan PPN, PPh, PPS, KUP, serta Pajak Karbon.

Juga: Kita Mampu Keluar dari Krisis

Baca Selain itu, upaya untuk mencapai target penerimaan pajak juga dilakukan melalui perluasan basis pemajakan dengan meningkatkan kepatuhan sukarela, ekstensifikasi dan inovasi penggalian potensi melalui pengawasan Wajib Pajak strategis dan pengawasan berbasis kewilayahan, perluasan kanal pembayaran, optimalisasi data melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) dan data perbankan, law enforcement yang adil, serta melalui pengembangan core tax system.

Upaya lainnya untuk mencapai penerimaan negara akan tetap dilakukan sesuai dengan kerangka besar sebagaimana dimaksud pada KEP-389/PJ/2020 yang merupakan dokumen Renstra DJP tahun 2020 sampai dengan 2024.

Pada momen Hari Pajak ini, apa harapan Anda selaku Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak dan pegawai pajak?

Saya senantiasa mengharapkan agar seluruh masyarakat semakin sadar mengenai urgensi pajak dalam pembangunan negeri ini. Mereka yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif agar dapat segera mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Pun untuk seluruh Wajib Pajak yang sudah terdaftar, agar senantiasa memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan sebaik-baiknya.

Untuk seluruh pegawai pajak, agar tetap dapat memenuhi nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Ini juga sebagai pengingat untuk diri saya sendiri, agar dapat selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat. Mari bersama kita tingkatkan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi demi tercapainya penerimaan perpajakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

SPECIAL INTERVIEW

Merebut Pasar Pusat Data Dunia

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fajri

Bill Gates Indonesia ini yakin Indonesia mampu merebut pasar pusat data asalkan ada dukungan kebijakan dan pendidikan. “Saya ingin lihat Indonesia menjadi negara produsen, bukan konsumen.”

 

MAJALAHPAJAK.NET – Kekayaannya melesat—terkaya nomor 19 di Indonesia—setelah DCI Indonesia melantai di Bursa Efek Indonesia, awal Januari 2021. Pasalnya, saham DCI Indonesia meroket hingga 11.138 persen. Pada penutupan perdagangan Jumat 25 Juni 2021, saham PT DGI mencapai harga Rp 59.000, melonjak dari harga pembukaan pada Januari 2021 yang hanya Rp 525.

Perkembangan bisnis data center di Indonesia memang tak lepas dari peran Otto Toto Sugiri. Presiden direktur sekaligus pendiri PT DCI Indonesia Tbk atau DCI Indonesia ini kerap dijuluki Bill Gates Indonesia lantaran menjadi pelopor data center yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.

Pria kelahiran Bandung 23 September 1953 ini membangun DCI Indonesia hampir satu dekade lalu sebagai pusat data tingkat empat pertama di Asia Tenggara. Infrastruktur pusat datanya, yang berada di dalam gedung-gedung di atas lahan 8,5 hektare, dirancang dengan pengamanan berlapis dan sistem tercanggih, tetapi dengan konsumsi listrik yang efisien.

Toto yang semasa kuliah aktif berorganisasi ini meraih gelar master dalam bidang Teknik Komputer (Computer Engineering) di RWTH Aachen University, Jerman. Pascalulus, ia sempat bekerja sebagai programmer di Jerman, sebelum akhirnya terpaksa pulang ke Indonesia pada 1980 untuk menemani ibundanya yang jatuh sakit.

Di Indonesia, pengagum tokoh pewayangan Gatotkaca ini memulai kariernya sebagai software engineer dan membuat perusahaan perangkat lunak bersama teman-temannya, sebelum akhirnya dibujuk pindah ke Bank Bali—perusahaan milik keluarganya. Selama enam tahun, ia mendedikasikan diri untuk melakukan komputerisasi dan mengelolanya secara apik dan profesional.

“Ayah saya itu seorang akuntan. Saya ingat beliau pesan, ‘Kalau kamu mau besar usahanya, bayar pajak yang betul. Kalau enggak, perusahaannya enggak akan bisa jadi besar.’ Saya juga enggak mau pusing, pokoknya bayar pajak yang benar, supaya bisa konsentrasi di kerjaan. Jadi, saya ingat itu, karena bapak saya dulu guru tata buku,” ujarnya.

Baca Juga: Paques, Pemroses Big Data dari Indonesia

Dalam wawancara khusus dengan Majalah Pajak, di markas pusat data DCI Indonesia, Cibitung, Selasa (7/6), Toto menuturkan kiprahnya di dunia teknologi informasi (TI), merintis bisnis, dan tentu saja, pandangannya terhadap kebijakan pemerintah untuk pemain pusat data di Indonesia.

Berikut kutipannya.

Bagaimana perjalanan hidup Anda hingga akhirnya mendedikasikan diri di dunia teknologi informasi (TI)?

Saya lahir dan besar di Bandung, sekolah di Bandung sampai lulus SMA. Kalau anak-anak sekarang setelah lulus SMA itu sudah tahu mau jadi apa. Zaman dulu, angkatan saya enggak tahu mau apa. Waktu itu saya pikir mau sekolah matematika, tapi oleh ayah saya enggak boleh, dia maunya saya jadi dokter. Sebenarnya saya enggak kepengin jadi dokter, lihat darah saja pingsan. Ya, terpaksa dulu nurut waktu daftar sekolah di Jerman.

Terus pilihan kedua pengin isi matematika juga enggak boleh, lalu saya isi insinyur elektro. Saya pikir elektro, kan, banyak matematika juga. Sampai di Jerman tes ujian, sebetulnya dapat sekolah kedokteran tapi saya bohong saja, saya bilang enggak dapat. Sudah lulus sarjana, dan lanjut kuliah lagi saya mesti pilih jurusan elektro tuh mau apa, ada satu yang nyempil teknik informatika, computer engineering, ya sudah ambil itu.

Tetapi pas mau lulus baru kebayang kerjanya apa, kalau kerjanya desain komputer baru bakal sering ada di laboratorium. Kayanya saya enggak suka deh kerjaan kaya begini, senangnya berkumpul dengan banyak orang. Soalnya, aktif di organisasi mahasiswa Indonesia—kadang-kadang bisa setengah tahun enggak kuliah ngurus organisasi, kalau bikin malam kesenian Indonesia di Jerman.

Akhirnya, setelah berapa lama, ya sudah dikelarin dulu aja deh. Setelah lulus, saya kerja di sana jadi programmer. Waktu pulang ke Indonesia itu juga enggak sengaja—saya dengar ibu saya sakit, saya pulang, nemenin ibu berobat sampai ibu meninggal. Sesudah itu, saya nyangkut di Indonesia.

Cari kerjaan di dalam kantor, saya bikinin programnya, dan setelah beberapa lama kayanya kurang challenging. Lalu diajak senior saya lulusan dari Jerman juga untuk bikin perusahaan software. Berjalan sekitar satu tahun, cukup menikmati, sampai suatu waktu dipaksa salah satu keluarga untuk bantu di Bank Bali, untuk komputerisasi.

Masuk enam tahun di sana, set up IT-nya, buat software perbankan. Jadi, belajar perbankan. Di situ belajar banyak dan mendapat suatu pencerahan bahwa ternyata kerjaan saya banyak manfaatnya. Meskipun kerja dilakukan dari pagi sampai pagi untuk buat software, terus begitu dipakai, mereka senang, saya bangga. Yang asalnya pulang malam, akhirnya bisa pulang dan lihat matahari pukul 5 sore, bisa lihat keluarga dan anak.

Di situ saya belajar bahwa apa pun pekerjaannya kalau memberi manfaat dan bikin orang lebih baik, artinya kita sukses. Saya ceritakan begini karena esensinya itu. Buat saya, itu suatu sukses, terlepas bikinnya pagi sampai pagi lagi.

Setelah enam tahun, tahun 1989 saya memutuskan mengundurkan diri. Saya tidak merasa cocok—sebagai bankir saya harus pakai dasi, enggak boleh gondrong, mobil juga harus jenis tertentu. Lalu bergabung sama beberapa klien dan anak buah akhirnya bikin software company Sigma Cipta Caraka.

Cita-citanya waktu itu ingin jadi perusahaan software Indonesia pertama yang bisa membuat produk software sendiri dan dipakai. Kami fokus di klien perbankan. Kebetulan tahun 1988 ada regulasi perbankan yang memungkinkan banyak bank bisa dibuka. Kami coba jual software lokal buatan dalam negeri untuk perbankan. Kami kasih harga yang lebih murah. Beruntung kami bisa maju, dari karyawan cuma 6–7 orang, di 1993 sudah di atas 100 karyawan, sudah bisa punya gedung kecil sendiri.

Baca Juga: Menanti Payung Pelindung Data

Dari situ, cita-citanya sederhana, kalau orang lain dari keluarga bikin perusahaan, saya mau bikin keluarga dari usaha. Jadi, tidak boleh ada keluarga yang meneruskan usaha. Sesama pendiri-pendirinya kami bikin perjanjian jangan ada yang minta anaknya untuk meneruskan perusahaan. Mereka yang berhak meneruskan perusahaan itu yang menjiwainya, yang ada di dalam sini. Jadi, itu filosofi di balik nama Sigma, yang berarti kumpulan orang-orang mencoba menciptakan sesuatu yang bermanfaat melalui teknologi informasi.

Salah satu misi saya di Sigma, dari setiap karyawan kami didik supaya bisa berpikir dan menjadi pengusaha, baik barengan dengan Sigma atau pun mereka sendiri. Lalu tahun 1994 ada kawan saya Pak Sanjaya dari IBM mengajak bikin perusahaan internet pertama di Indonesia. Dia bilang ini diperlukan buat pendidikan. Mahasiswa dulu itu ilmu pengetahuannya harus nunggu dapat buku dari luar negeri, itu pun mereka enggak mampu beli, jadinya beli fotokopian. Jadi, lambat banget, kita ketinggalan melulu. Akhirnya, kami mendirikan PT Indonet (Indointernet), sebagai internet service provider (ISP) yang pertama di Indonesia.

Dari situ banyak yang kami buat, jalan terus sampai berkembang, dan bikin anak perusahaan lagi dengan karyawan, berjalan terus sampai krisis moneter, sehingga perbankan banyak yang ditutup. Kami beruntung karena pengelolaan keuangannya konservatif—enggak punya utang, enggak ambil risiko—sehingga bisa bertahan. Jadi, kami buat dua inisiatif. Satu bikin data center tahun 1999, agar bisa bantu customer perbankan kami supaya biayanya turun. Jadi, saya datang ke customer perbankan yang masih survive.

Customer pertama kami mungkin enggak bawa untung, tapi kalau sudah lewat dari tiga kami mulai untung. Itu awal-awal kami berkecimpung dengan data center. Jadi, Indonet jalan terus, yang lain juga. Inisiatif kedua, buat perusahaan pengembangan software di Bali namanya Balicamp tahun 1999. Kami buat semacam resor di Bedugul, Bali, tapi isinya 400 programmer. Jadi kami train programmer, lalu kami menjual jasa ke perusahaan-perusahaan di Amerika dan Eropa. Perusahaannya berkembang terus dan data center-nya bertambah besar.

Di bidang software, Sigma itu cukup dominan sampai tahun 2006 diminta untuk dibeli dan digabung dengan Telkom, sekarang namanya Telkom Sigma. Saya pikir waktu itu, cita-citanya buat Sigma ingin jadi percontohan untuk generasi selanjutnya bahwa bangsa kita itu bisa, jangan kita minder kalau lihat luar negeri. Jadi, kalau diteruskan, bagus dan enggak diwariskan kepada anak malah jadi milik negara.

Jadi, dibeli sama Telkom 80 persen, lalu kemungkinan ada conflict of culture. Karena di kantor kami itu tidak ada ruangan direksi, semua terbuka, dan tidak ada barrier antara karyawan dengan atasan sehingga dianggap tidak sesuai dengan budaya mereka. Tahun 2010, saya memutuskan untuk menjual sisa 20 persen sahamnya ke Telkom, saya bilang saya mau pensiun saja, saya mau meneruskan mimpi saya untuk bantu karyawan Sigma yang ingin jadi entrepreneur. Ada banyak perusahaan rintisan dulu bekas karyawan, saya bantu. Apakah itu menjadi investor, jadi partner, membantu dari sisi pengarahan business model, dan yang mereka butuh kadang-kadang akses ke pasar—suatu kesempatan.

Selanjutnya, Anda mendirikan DCI Indonesia?

Dulu, kan, ada wacana data keuangan itu harusnya ada di dalam negeri. Saya penasaran, “Kok perusahaan asing susah banget sih disuruh masukin data center di sini?” Rupanya alasan mereka karena enggak ada data center yang bagus, yang qualified. Saya merasa tertantang, masa sih kita enggak bisa? Akhirnya, buat DCI Indonesia sebagai data center tingkat empat yang pertama di Asia Tenggara.

Empat tahun pertama sih memang susah, dapat kliennya dikit hanya bank asing, karena tier empat itu mahal banget. Jadi, mulailah dengan bank asing, asuransi asing, dan anak perusahaan asing. Kami awalnya setiap tahun rugi karena investasinya juga besar. Keuangan baru mulai positif di 2017, tapi perkembangannya tiap tahun sampai double. Kapasitas kami hanya 3 megawatt tahun 2016, sekarang kami sudah di 50 megawatt dengan 200 klien yang sebagian besar perusahaan asing.

Jadi, ada untungnya juga klien pertama kami bank-bank asing, namanya keren-keren sehingga bantu proses branding. Dan mereka lebih teliti, kuantitasnya apa, maintenance-nya apa. Jadi, kita juga belajar. Karena melayani nasabahnya yang global seperti ini, karyawan juga belajar, dapat keahliannya juga. Service level kami jadi naik terus. Jadi, passion-nya sederhana, karena memang mempelajari tapi kita cari sesuatu yang bisa memberikan manfaat banyak untuk banyak orang, terutama yang di depan mata kita, yang di negara kita. Jadi, kalau ada teknologi baru, nomor satu cari tahu dulu ini manfaatnya apa, baru pelajari lagi cara kerjanya, cara pakainya. Jadi, bukan tergila-gila sama teknologinya.

Saya juga menikmati proses mendidik yang muda-muda ini, supaya mereka bisa berpikir kalaupun bekerja, tapi merintis sebagai pengusaha. Jadi, di perusahaan kami semuanya transparan, mereka juga tahu kenapa ada policy seperti ini, tujuannya ini, dan wujud impact-nya kaya apa. Lingkungannya memang seperti itu dibuat. Jadi, kalau lihat di Equity Tower, kantornya kaya kafe—cuma ada ruangan meeting satu, sisanya meja bundar, mereka kerja di situ. Jadi, enggak ada direksi yang punya ruangan atau pun manajer meja sendiri. Enggak ada yang punya tempat tetap. Saya juga enggak punya.

Untuk masyarakat yang masih awam dengan industri data center, fasilitas apa saja yang disediakan DCI Indonesia?

Kami sebut data center collocation. Jadi, kami menyediakan tempat dan lingkungannya, termasuk dalam lingkungan adalah listrik enggak boleh mati, temperatur, humidity, dan keamanan harus dijaga. Sederhananya, mengelola seperti hotel, hanya saja penghuninya server sama storage milik pelanggan kami. Jadi, kami ada service level agreement, kalau temperatur lewat dari sekian kami kena penalti; kalau humidity-nya lewat dari ini kami kena penalti; kalau listriknya mati, wah, itu selain kena penalti lama-lama customer-nya kabur juga karena kan sudah pasti merugikan customer.

Mereka bisa mengamati secara remote dari luar negeri atau pun dari mana, kami juga memberikan akses agar mereka bisa lihat di sini. Kami juga menyediakan tempat kerja untuk klien karyawan kami di sini. Engineering yang bisa bantu melakukan pekerjaan untuk klien. Walaupun kelihatannya mudah, sebetulnya untuk jaga enggak sampai mati itu sulit banget.

Kami ukur size business-nya dari listrik yang dipakai oleh server-nya customer—bukan dari meter persegi, tetapi satuan megawatt listrik yang dipakai untuk menyalakan komputer. Listrik yang kami pakai bukan hanya itu, satu lagi untuk mendinginkan, dan penunjang peralatan lain. Jadi, utility cost yang paling besar itu listrik. Dan perusahaan kami terbukti, sejak tahun 2013 sampai hari ini belum pernah mati listrik, 100 persen semuanya. Padahal, tier empat boleh mati maksimal 5,2 menit akumulatif. Nah, kami nol menit.

Jadi, DCI sudah cukup dikenal oleh perusahaan-perusahaan asing di luar negeri pun. Kadang-kadang kami dapat request dari Amerika, Jepang, dan Singapura. Kami juga sangat strict di policy kami. Kalau banyak unsur nonteknis dan politiknya, kami mundur.

Ini mungkin isu klasik, tetapi penting untuk ditanyakan. Bagaimana DCI memastikan keamanan data para klien?

Keamanan ada dua macam—fisik, dan nonfisik atau secara cyber. Secara fisik kami bertanggung jawab dengan menerapkan layering keamanan. Kami mungkin sama ketatnya sama kedutaan Amerika Serikat, apalagi mau masuk sampai ke dalam gedung data center. Semua pengunjung harus terdaftar, dan kami lakukan background check juga sehingga enggak kemasukan yang mau sabotase apalagi kalau yang diincar sampai ke core data center-nya, apakah datanya dicuri atau dihancurkan.

Mungkin di Indonesia data center kami yang paling ketat. Masing-masing pelanggan harus kami jaga, menjaga untuk sistem kami sendiri, dan jaringan yang masuk di sini. Lalu secara cyber, masing-masing customer berkewajiban untuk jaga karena mereka sendiri nyewa jaringan. Jadi, bukan dari kami. Jadi customer melakukan cyber security monitoring-nya.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut, keberadaan data center di Indonesia masih sangat minim untuk mengakomodasi kebutuhan pengguna internet di Indonesia. Sebagai pelaku, artinya ini merupakan peluang besar bagi pelaku usaha yang ingin menekuni industri data center?

Kalau dilihat dari manfaatnya, kebutuhannya makin lama makin besar. Tanpa kita sadari, setiap orang itu pakai data center. Riset perhitungan berapa besar data center yang digunakan di tiap negara per kapita itu kami pelajari benar-benar. Konsumsi kapasitas data center yang tertinggi di dunia itu Singapura, per kapitanya di atas 100 watt, Indonesia di bawah 1 watt. Jangan khawatir dulu, bukannya rakyat kita terbelakang. Artinya, bukan penggunanya yang tidak seintensif negara lain atau Singapura, tetapi ada sesuatu yang salah.

Penduduk Singapura, kan, cuma empat juta tapi data center sizing negara itu hampir mencapai 500 megawatt. Sedangkan Indonesia, penduduk 270 juta data center-nya baru 90-an megawatt. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, Jepang 10 watt per kapita, kenapa Singapura terbesar? Karena dia regional.

Artinya, banyak perusahaan teknologi yang menaruh datanya di Singapura. Jadi, bukan berarti penduduk Indonesia itu tidak internet literate karena pakai internetnya itu intensif dan pakai cloud segala macam. Jadi, sebetulnya potensi Indonesia kalau segala sesuatu menjadi normal, seperti Jepang itu memang besar. Apalagi, kalau pemerintah itu konsisten. Dulu, ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82, yang mengharuskan seluruh data Indonesia harus ada di Indonesia.

Dan hal itu yang membuat saya suka dan memutuskan investasi, sekaligus mendukung pemerintah supaya data penduduk Indonesia berada di Indonesia. Tapi sayangnya, direvisi kembali dengan PP Nomor 71. Akan lebih baik jika data seluruh masyarakat Indonesia diletakkan di Indonesia. Itu data taktis, penting sekali untuk pemerintah—mau politik, mau ekonomi, mau security, intelijen, dan lain-lain.

Di sisi lain, kalau dilihat perkembangan ke depannya, apalagi kontennya makin besar dan beberapa industri seperti gaming kalau data center-nya di Singapura, maka akan terjadi lag. Karena, latency dari handphone kita ke luar negeri dulu lewat saluran bawah laut ke Singapura datanya, lalu balik lagi ke Indonesia. Itu, kan bolak-balik. Apalagi kalau di sudah banyak mau bikin dunia kedua alias metaverse, itu enggak mungkin enggak nge-lag, karena itu evolusi dari gaming.

Baca Juga: Integrasi Data Wajib Pajak melalui Pusat Data ( bagian 2 )

Dan itu sebetulnya merugikan konsumen, kalau data center-nya Facebook di Singapura, maka pemakai yang bayar biaya koneksinya. Kalau ada di Jakarta, kita cuma bayar koneksi dari handphone kita ke Jakarta. Jadi, lumayan berkembang beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Alibaba, Amazon, mulai meletakkan data center-nya ke Indonesia. Ada yang bangun sendiri, ada yang nyewa ditempat kami. Sayang, peraturannya direvisi, kalau dikembalikan lagi ke PP 82 otomatis percepatan perkembangan lebih cepat lagi, karena sekarang banyak yang sedang konstruksi dan kapasitas perusahaan dari luar negeri. Dalam negeri, pemain properti juga ikut di bisnis data center.

Kapan dan bagaimana DCI Indonesia mengembangkan kapasitas mega watt-nya?

Kami mengembangkan kapasitas harus sesuai dengan kebutuhan permintaan pasar. Kami mengembangkan kemampuan just in time, secara land bank kami sudah siap. Tapi kami mempunyai kecepatan untuk membangun dari nol sampai dengan nyala, satu gedung data center itu satu tahun. Jadi, kalau kami mendapatkan kontrak besar dari customer, kami bisa berkomitmen selama setahun mesin nyala, walaupun belum ada gedungnya.

Nah, itu satu kemampuan yang harus dikembangkan. Dan ada strategi juga, kadang-kadang kita bangun dulu gedung (shell), peralatannya jangan fit out dulu karena yang mahal di peralatannya. Kalau sudah dapat kontrak, baru fit out. Nah, itu kami butuh waktu sekitar empat bulanan kalau gedungnya sudah ada.

Apa rencana DCI Indonesia selanjutnya?

Kalau kesampaian, kami akan bangun data center di Bintan. Sudah selesai survey-nya. Kami lagi buat masterplan-nya kolaborasi dengan Pak Anthony Salim karena beliau punya fasilitas di sana. Dia juga mau invest di energi terbarukan yang di situ. Saya sudah beberapa kali ke sana dan saya sudah dapat alokasi lahan. Keren juga nanti di pinggir danau data center-nya.

Kami bisa ambil over flow-nya Singapura, tinggal dari sisi pemerintahnya saja memperbaiki segala kemudahan bisnisnya untuk perusahaan asing. Kalau ekonominya maju, ekspor kita juga dari sisi jasa dan lain-lain bagus, ya rakyatnya juga makmur, enggak akan ada ribut-ribut. Uang negara bisa dipakai buat pendidikan yang baik, kesehatan—seperti negara yang sudah maju, pendidikannya gratis, kesehatannya gratis. Itu sudah basic-nya.

Setelah jadi pengusaha sukses, hal apa yang ingin Bapak wujudkan secara personal?

Secara personal sih mimpinya enggak banyak, semoga saya bisa bermanfaat terus sampai dipaksa pensiun sama “Bos di Atas”. Kalau ke depannya, saya ingin suatu waktu melihat negara kita menjadi top three in the world sih pasti bangga banget. Dari kecil saya bangga jadi orang Indonesia. Jadi, saya ingin lihat Indonesia menjadi negara produsen, bukan konsumen. Dari sumber daya manusia bisa dibuat nilai tambah, sedangkan kalau dari sumber daya alam, kan, cuma jual alam.

Kalau 20–30 persen sumber daya manusia Indonesia bisa men-engineering ekonomi seperti negara kecil Singapura maupun Israel, negara kita akan menjadi terkaya di dunia. Dua puluh persen dari 270 juta penduduk sudah mampu. Lihat saja Singapura yang enggak punya apa-apa, cuma satu kota, sumber daya alam enggak ada, kok masih lebih kaya dari Indonesia negaranya? Jadi, cuma 20 persen penduduk sudah champion Indonesia dari pendidikan.

Negara yang berani invest pendidikan, membuat rakyatnya pintar, bukan hanya produktifnya jadi stabil, tapi ekonominya juga. Prinsipnya, kalau makin banyak entrepreneur di negara kita ekonomi kita juga makin stabil, karena kakinya banyak. Contohnya, kami bekerja sama dengan SMK, memberikan alat-alat, pelatihan, juga memberikan mereka magang serta perekrutan lulusan SMK. Dengan perkembangan teknologi yang ada di data center, kami bisa merekrut lulusan SMK dan men-delivery pekerjaan yang setara dengan pekerjaan engineering.

Kami melihat ke beberapa tempat seperti pesantren khusus wanita milik Ibu Yenny Wahid. Kami memberikan pelatihan, bukan di sini tapi komunitas kami bersama dengan AWS supaya mereka juga sangat literate untuk bisa programming, bisa membuat konten di internet, bisa bikin website di dalam pesantren. Bagus pesantrennya, dan saya ingin melihat CSR apa yang kami bisa kerja samakan lagi. Mungkin sesudah itu, mereka bisa magang, dan kami kasih juga bahan pelatihan untuk teknologi perbankan dan lain-lain, mereka juga bisa kerja di perbankan sesudah itu.

Yang pasti harus ada manfaatnya, jadi pendidikan nomor satu. Selain itu, ada passion juga ingin melestarikan kebudayaan kita, dengan membantu Saung Mang Ujo yang sangat terdampak Covid-19. Sayang, kalau tiba-tiba budaya angklung itu hilang. Jadi, hal-hal seperti yang kami coba tularkan di karyawan, dan itu penting untuk kami. Kaderisasi ke depan yang jadi orang-orang penting dan leader ke depan itu harus ada empati seperti itu, kalau enggak hidupnya enggak ada purpose cuma nyari duit doang, buat apa?

Anda sering tampil dengan penampilan sederhana: memakai kaus hitam, berambut gondrong digerai dan memakai gelang—yang membuat Anda terlihat beda dibandingkan dengan eksekutif lainnya yang berpenampilan necis. Sebetulnya, pesan apa yang mau Anda sampaikan melalui penampilan ini?

Waktu jadi mahasiswa di Jerman, rambut saya sudah panjang bahkan sampai ke pinggang. Kalau mau pulang ke Indonesia pendekin dulu sedikit, supaya enggak diomelin orangtua. Message-nya, don’t judge people by the cover. Buat saya adalah sebuah kedangkalan dan kebodohan kalau orang menilai dari mobil yang dipakai, merek jas yang dipakai. Orang baik atau tidak baik belum tentu dilihat dari penampilannya.

Kadang-kadang, justru orang yang tidak pedulikan penampilan, dia punya confident bahwa saya bisa bermanfaat. Kalau anak muda istilahnya flexing, kalau saya contra-flexing. Intinya, jadilah orang baik dan bermanfaat, karena kalau tahu ada manfaatnya kita juga bersemangat untuk cari ilmunya supaya kita bisa jadi bermanfaat. Lalu, kita harus mendapatkan khidmat dalam proses memberikan manfaat itu, bisa membuat orang lain berbahagia, kita sendiri berbahagia.

Lanjut baca

Populer