Connect with us

Topic

Pulih karena Beli Produk Sendiri

Diterbitkan

pada

Pemulihan ekonomi memerlukan sinergi bersama dari pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat—juga kebijakan yang tidak multitafsir.

Gotong royong bersama seluruh elemen masyarakat benar-benar diterapkan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dalam menghadapi bencana nonalam pandemi Covid-19. Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengajak seluruh unsur di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yakni ketua DPRD, kapolres, dandim, tokoh agama dan masyarakat menandatangani pakta integritas yang berisi kesepakatan bersama dalam menangani pandemi di wilayah itu.

Poin kesepakatan bersama ini meliputi berperan secara proaktif dalam upaya menyosialisasikan efek dan bahaya dari Covid-19 serta manfaat protokol kesehatan (prokes), menunjukkan tata cara pelaksanaan prokes yang benar kepada masyarakat, memberikan contoh dalam kepatuhan terhadap kewajiban melaksanakan prokes saat berada di luar rumah, selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bahaya Covid-19, dengan melaksanakan prokes, mengajak keluarga untuk mematuhi prokes di mana pun, memberdayakan dan koordinasi dengan seluruh komponen bangsa untuk menggalang masyarakat lebih sadar untuk melaksanakan prokes.

Menurut Sutan, penanganan pandemi membutuhkan kerja bersama dari semua elemen dan pihaknya juga terus mengajak masyarakat untuk disiplin prokes.

“Semoga dengan kerja bersama, kita bisa segera keluar dari kondisi wabah ini dengan izin Allah,” kata Sutan.

Bantuan dari pemerintah pusat untuk menangani pandemi di daerah juga tidak sedikit jumlahnya. Sutan mengapresiasi segala dukungan dari pemerintah pusat yang tidak hanya memberikan bantuan dana, namun juga berbagai perhatian lainnya yang sangat membantu.

“Kebijakan Pak Presiden dalam penanganan Covid-19 sangat membantu sekali. Biaya perawatan Covid-19 bisa ratusan juta, tapi di Indonesia itu gratis. Kemudian vaksin gratis. Dengan adanya perhatian itu masyarakat menjadi terbantu,” kata Sutan.

Hingga saat ini wilayahnya belum pernah masuk dalam zona merah Covid-19. Terdapat sekitar 47.000 jiwa Dharmasraya dari total 176.000 warga yang telah menerima vaksin.—angka tertinggi untuk tingkat kabupaten di Sumbar.

Selamatkan sektor UMKM

Untuk membantu pelaku usaha yang terdampak oleh pandemi khususnya di sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Pemkab Dharmasraya mengadakan kegiatan pelatihan bagi pengelola UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Pemkab juga mengoptimalkan sumber daya UMKM, misalnya dalam memenuhi kebutuhan masker di masa pandemi yang diproduksi oleh sektor UMKM.

“Seluruh kebutuhan masker di Pemkab Dharmasraya diproduksi oleh UMKM. Jadi, kita tidak beli ke pihak lain. Sehingga, UMKM bisa mendapatkan keuntungan di tengah pandemi ini,” jelasnya.

Pihaknya juga melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan bagi pelaku UMKM dari Presiden RI. Terdapat sekitar 5.000 UMKM di Kabupaten Dharmasraya yang diusulkan menerima bantuan agar dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya di masa pandemi.

Di masa pandemi yang penuh tantangan ekonomi, jajaran Pemkab Dharmasraya mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik dan mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.

Multitafsir di level pemda

Sebelumnya sempat muncul kritik tajam yang ditujukan ke pemerintah kota/daerah dalam memahami instruksi pemerintah pusat terkait kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Roy Nicolas Mandey, pemda perlu lebih cermat dalam menegakkan aturan di pusat perbelanjaan agar tidak terjadi multitafsir dalam menerapkan kebijakan di sektor retail.

Ia mempermasalahkan langkah beberapa bupati dan wali kota yang langsung memutuskan penutupan swalayan. Padahal, pemerintah pusat tidak memerintahkan penutupan terhadap gerai yang melayani kebutuhan pokok. Roy mengungkapkan, ada beberapa daerah di Indonesia yang menutup pasar swalayan mereka. Bahkan, ada yang melakukan tekanan dan tidak mengajak komunikasi maupun observasi dengan asosiasi setempat.

“Ini karena kebijakan pemda yang multitafsir dengan berbagai macam alasan dan mengakibatkan banyak regulasi yang tidak sesuai diterapkan di daerah. Padahal yang kita perangi itu Covid-nya, bukan peretailnya. Jadi, jangan asal tutup saja,” tegas Roy.

Pihaknya mendukung langkah pemerintah untuk melanjutkan PPKM Darurat dengan sejumlah catatan. Ia berharap pemerintah memberikan bantuan berupa beberapa insentif bagi sektor retail dalam menghadapi tantangan di masa perpanjangan kebijakan PPKM Darurat.

Topic

Ragam Terobosan Perusahaan Rintisan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Perusahaan rintisan berbasis teknologi digital menghadirkan beragam terobosan yang memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat di era ekonomi baru.

Sejumlah pelaku ekonomi digital telah menangkap peluang dengan menghadirkan model bisnis baru berbasis teknologi digital yang bisa menghadirkan solusi bagi ekosistem bisnis, termasuk sektor UMKM.

GoTo, grup bisnis teknologi finansial terbesar di Indonesia yang mewadahi Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial, kini menjadi pilihan bagi jutaan pelaku UMKM untuk go digital.

CEO GoTo dan GoTo Financial, Andre Sulistyo menyatakan, semangat kebangkitan bersama perlu terus digelorakan dan perusahaannya siap berkontribusi dalam pemulihan ekonomi melalui digitalisasi. GoTo memperkenalkan program inisiatif melalui Gerakan #Bangkit Bersama sebagai jembatan bagi UMKM untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Menurutnya, digitalisasi berperan penting dalam mengubah usaha off-line yang tidak bisa beroperasi karena pandemi menjadi tetap dapat terhubung dengan konsumennya secara online.

“Inisiatif #BangkitBersama juga fokus di daerah agar lebih banyak UMKM bisa masuk ke ekosistem,” papar Andre dalam konferensi pers virtual bertema “Bangkit Bersama, GoTo Dukung Pemulihan Ekonomi Indonesia”, Kamis (30/09).

Ia menjelaskan enam inisiatif utama dalam program ini. Pertama, inisiatif hyperlocal untuk mendekatkan masyarakat dengan produk UMKM setempat melalui inovasi teknologi agar UMKM di semua daerah memiliki kesempatan yang sama maju. Kedua, pemberdayaan UMKM untuk mendorong pembukaan lapangan kerja. GoTo memberikan solusi komprehensif berupa infrastruktur edukasi yang melengkapi solusi teknologi, seperti program edukasi kompetensi kewirausahaan dan digital juga inkubasi bisnis.

Inisiatif ketiga adalah memberikan dukungan kesehatan dan keamanan untuk mitra driver  agar semakin produktif. Keempat, meningkatkan skala bisnis penjual dengan toko cabang. Kelima, inisiatif CSR yang berkolaborasi dengan BenihBaik.com melalui penyaluran paket sembako dari donasi pengguna Tokopedia untuk masyarakat prasejahtera. Adapun inisiatif yang keenam adalah mendukung penanganan Covid-19 dengan menghadirkan Rumah Oksigen Gotong-royong dan donasi 1.100 konsentrator oksigen.

Pembiayaan di pasar modal

Entitas ekonomi digital lainnya seperti Bukalapak juga menerapkan berbagai inovasi dan terobosan bisnis yang telah membawa perusahaan rintisan ini sebagai unicorn. Setelah mencatatkan pengumpulan dana sekitar Rp 22 triliun di pasar modal, Bukalapak turut mendorong usaha kecil lainnya agar mendapatkan akses pembiayaan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang saat ini tengah mengupayakan aturan yang lebih akomodatif bagi kebutuhan pendanaan perusahaan rintisan.

CEO Bukalapak, Rachmat Kaimuddin berharap langkah penawaran saham perdana (IPO) yang ditempuh perusahaannya dapat memotivasi perusahaan rintisan lain untuk memperoleh pendanaan dengan skala yang besar melalui pasar modal. Menurutnya, upaya BEI untuk mengakomodasi pendanaan bagi perusahaan rintisan akan membuka peluang bagi perusahaan dalam memperoleh pendanaan di pasar modal tanah air sehingga tidak harus mencari pendanaan ke luar n lain.

“Selama ini untuk memperoleh 1 miliar dollar AS sudah ada di tempat lain, tapi lewat private market. Dari sisi industri, modal itu penting dan tidak harus ke New York, tapi bisa kita lakukan di Indonesia. BEI telah memberikan jalan kepada semua jenis perusahaan untuk bisa IPO,” jelas Rachmat dalam webinar bertema “Wake Up Call: Building Neo Economy Society, Senin (27/09).

Bukalapak  menjadi perusahaan teknologi pertama yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Indonesia sekaligus menjadi IPO terbesar sepanjang sejarah BEI.

Bisnis nelayan

Perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan diferensiasi khusus yang juga tengah berkibar adalah Aruna Indonesia. Platform bisnis ini fokus dalam pengembangan industri perikanan dan kelautan.

CEO Aruna Indonesia, Farid Naufal Aslam mengungkapkan, ide lahirnya perusahaan rintisan ini berawal dari kepedulian untuk menyelesaikan masalah nelayan di Indonesia. Perusahaan rintisan ini ingin mengoptimalisasi sumber daya maritim secara berkelanjutan dengan target memajukan ekonomi warga pesisir dan juga menyediakan bahan hidangan laut yang berkualitas.

Aruna memanfaatkan teknologi dengan menggunakan internet, aplikasi seluler, dan pendekatan data yang lebih baik untuk membantu perdagangan perikanan lebih efisien. Cara ini memperpendek supply chain karena transaksi terjadi secara langsung antara produsen (nelayan dan pembudidaya ikan) dan pelanggan.

 

Lanjut baca

Topic

Peran Vital Ekonomi Digital

Diterbitkan

pada

Penulis:

Ekonomi digital, dan perusahaan rintisan di dalamnya, berperan menentukan dalam “new ecpnomy”.

 

Perkawinan antara teknologi dan ekonomi telah melahirkan ekonomi digital di berbagai sektor, mulai dari industri jasa keuangan, baik bank maupun nonbank, e-commerce, pendidikan, pelayanan publik, dan lain-lain. Lantas terbentuklah ekosistem digital yang sangat kompleks dan saling terkait dan saling menunjang, menjadi penopang berkembangnya new economy di Indonesia.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memprediksi ekonomi digital Indonesia akan tumbuh hingga delapan kali lipat di tahun 2030, dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun. E-commerce akan memerankan peran yang sangat besar, yaitu 34 persen atau setara dengan Rp 1.900 triliun. Business-to-business (B2B) juga akan tumbuh 13 persen atau setara dengan Rp 763 triliun, health-tech tumbuh 8 persen menjadi Rp 471,6 triliun. Sementara, produk domestik bruto (PDB) Indonesia diprediksi akan tumbuh dari Rp 15.400 triliun menjadi Rp 24.000 triliun pada tahun 2030.

Ketua Indonesia Fintech Society (IFSoc) Mirza Adityaswara, menuturkan new economy memang tidak dapat dilepaskan dari penting ekonomi digital.

“Peran dari ekonomi digital ini tiba-tiba melesat, karena aktivitas manusia dipaksa untuk menggunakan digital, sehingga kemudian platform digital menjadi meningkat penggunaannya baik dari dalam maupun luar negeri,” ungkapnya kepada Majalah Pajak, Rabu (27/10).

Mirza menambahkan, peningkatan aktivitas ekonomi digital juga terjadi di beberapa pasar keuangan. Hal itu terlihat dari naiknya harga saham beberapa perusahaan yang menawarkan layanan digital. Harga saham perusahaan e-commerce Amazon naik 74 persen dari Januari 2020 ke awal Oktober 2021, harga saham perusahaan layanan film Netflix naik 89 persen, dan saham penyedia layanan konferensi video Zoom sempat naik 800 persen di tahun 2020.

“Jadi, memang di tahun 2020 itu old economy atau konvensional jeblok. Akan tetapi, kapitalisasi dari new economy menjadi meningkat,” tambahnya.

Ia melanjutkan, melesatnya harga saham perusahaan ekonomi digital tersebut juga menular ke Indonesia. Namun, perusahaan ekonomi digital Indonesia sebagian besar masih pada tahap pendanaan oleh investor privat dan belum masuk ke bursa efek. Para investor pun mencari-cari emiten perusahaan atau bank yang bisa masuk kategori ekonomi digital.

“Investor retail tergoda membeli saham-saham perusahaan dan beberapa bank yang mengaku menjadi perusahaan dan bank digital,” ujarnya.

 

Tantangan

Akankah new economy terus berkembang? Mirza menyebut, perluasan ekosistem ekonomi baru dapat dicapai asalkan kita mau memenuhi tiga syarat. Pertama, meningkatkan infrastuktur digital ekonomi dalam hal investasi infrastruktur teknologi dan telekomunikasi.

Kedua, memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya ekonomi digital. “Membentuk suatu budaya digital itu memerlukan edukasi ke berbagai kelompok masyarakat dan umur, mulai dari mengedukasi pemerintah, mengedukasi regulator, dan lainnya,” imbuhnya.

Ketiga, membuat sumber daya manusia yang melek teknologi agar tidak di dominasi oleh tenaga luar negeri. Keempat adalah regulasi yang mengikuti perkembangan inovasi digital, dan tidak menghambat inovasi karena akan berpengaruh pada pelayanan masyarakat yang menggunakan teknologi.

Peran “start-up”

Salah satu unsur penting ekonomi digital, yakni perusahaan digital, dan lebih khusus lagi start-up, punya peran menentukan di Indonesia. Menurut Mirza, perusahaan rintisan berperan strategis baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun pemulihan ekonomi.

Start-up dapat mempercepat old economy menjadi new economy. Dan ini sudah menjadi kebutuhan,” kata Mirza.

Ia berpendapat, perusahaan rintisan digital masih membutuhkan pendanaan untuk terus berinovasi. Sampai saat ini investor asing masih mendominasi pembiayaan mereka di Indonesia lantaran minimnya pengetahuan investor lokal tentang model bisnis perusahaan rintisan digital.

“Jadi, memang digital economy ini yang membangun adalah dana-dana dari luar negeri, dan dana yang percaya bahwa ekonomi dunia ini akan berubah dan semakin digitalize, sehingga dana ini diinvestasikan di platform digital walaupun platform tersebut masih merugi,” ujarnya.

Melihat hal tersebut, Mirza yang juga sebagai Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) menekankan bahwa rencana initial public offering (IPO) berpotensi menjadi jalan keluar bagi pemegang saham dan investor untuk merealisasikan keuntungan.

“IPO perusahaan teknologi nasional memiliki arti strategis bagi arah ekonomi digital nasional, termasuk membuka akses yang lebih luas dan likuid bagi investor global maupun nasional,” pungkasnya.

Lanjut baca

Topic

Selamat Berlabuh, Ekonomi Baru

Diterbitkan

pada

Berbagai pihak menyokong hadirnya era ekonomi baru. Kementerian BUMN mendukung pendanaan, BEI dan OJK memberi kemudahan IPO, DJP memberi diskon pajak.

 

Di tengah masa pemulihan, para analis saham memunculkan istilah baru yang lantas kian populer di media, yakni saham new economy yang dikategorikan ke dalam sektor teknologi termasuk startup/unicorn, e-commerce, bank digital; perusahaan berbasis environmental, social, and governance (ESG); dan kesehatan. Istilah itu melahirkan pula sebutan saham old economy, yang meliputi pertambangan, komoditas, manufaktur—sektor yang notabene terpuruk selama pandemi.

New economy sekaligus menandai pergeseran penopang ekonomi yang bukan lagi berbasis sumber daya alam semata, melainkan inovasi teknologi yang memerhatikan lingkungan. Di bursa saham Amerika Serikat (AS), saham-saham new economy telah lama menguasai daftar saham dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar (big cap). Sebut saja Apple, Microsoft, Alphabet (induk Google), Amazon, hingga Facebook.

Babak baru new economy semakin nyata di pasar modal Indonesia ketika PT Data Center Indonesia Tbk (PT DCI) resmi melantai di BEI awal 2021. Saham DCII besutan pengusaha Toto Sugiri ini bahkan sempat melonjak hingga 14.000 persen pada Juni 2021 lalu. Gegap gempita saham new economy juga disusul oleh hebohnya IPO perdana unicorn (initial public offering) PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) pada 6 Agustus 2021. Lalu, disusul semarak merger Gojek dan Tokopedia (GoTo) serta rencana IPO mereka. Selain itu, ada empat unicorn karya anak bangsa yang juga digadang-gadang segera IPO, antara lain Traveloka, Ruangguru, dan sebagainya.

Startup atau perusahaan rintisan adalah bisnis yang masih berada pada fase pengembangan untuk menemukan pasar dan produk. Saat ini istilah ini lebih dikerucutkan lagi menjadi perusahaan berbasis teknologi. Unicorn merupakan startup yang memiliki nilai sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14,1 triliun, sedangkan decacorn adalah perusahaan dengan nilai 10 miliar dollar AS.

Berkembangnya sumber ekonomi baru selama pandemi disambut meriah oleh investor. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengungkapkan, tingginya aktivitas transaksi di pasar modal dalam tiga bulan terakhir menjadi rekor baru sejak swastanisasi BEI pada tahun 1992. Selain itu, frekuensi transaksi juga naik menjadi rata-rata 1,2 juta transaksi per hari dan merupakan tertinggi di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam tiga tahun terakhir. Ini diikuti dengan lonjakan volume perdagangan yang mencapai lebih dari Rp 19 miliar lembar saham per hari.

Secara simultan, jumlah investor saham atau identitas tunggal investor (SID) baru terus mengalami peningkatan dalam delapan bulan terakhir di 2021. Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), per 31 September 2021 SID pasar modal Indonesia telah mencapai lebih dari 6,4 juta SID, termasuk di dalamnya adalah 2,9 juta SID saham.

“Peningkatan investor selama pandemi mencapai rekor baru. Hal ini patut kita syukuri dan banggakan, karena antusias masyarakat untuk berinvestasi dan menjadi bagian dari pasar modal masih sangat tinggi,” kata Inarno dalam webinar Capital Market Summit and Expo (CMSE) yang digelar BEI, pada (15/10).

Kemudahan IPO

Semangat perusahaan digital untuk IPO rupanya dipicu oleh reformasi kebijakan yang dilakukan oleh BEI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah melalui kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Semua pihak berusaha mengakomodasi kebutuhan perusahaan untuk IPO, di antaranya kemudahan persyaratan.

Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan BEI Hendra Ahmad Hidayat menjelaskan, startup atau unicorn yang ingin melantai di bursa, kini bisa masuk ke papan utama atau yang diisi oleh perusahaan besar. Artinya, perusahaan teknologi itu diperbolehkan IPO sebelum memiliki laba usaha. Sebelumnya, untuk masuk papan utama BEI saja, perusahaan harus membukukan laba usaha minimal satu tahun terakhir dan memiliki aset berwujud bersih (net tangible assets) minimal Rp 100 miliar.

“Unicorn rata-rata memiliki aset tidak berwujud (intangible assets). Alhasil, bursa menyesuaikan persyaratan dengan kinerja perusahaan rintisan. Unicorn yang belum miliki laba tetap bisa masuk (IPO). Caranya, dengan memasukkan unsur lain dalam kinerja unicorn, seperti pendapatan dan kapitalisasi pasar,” jelas Hendra.

OJK juga telah memberikan sejumlah relaksasi antara lain memperpanjang masa penawaran awal dari semula 21 hari menjadi 42 hari. OJK mencatat, pengumpulan dana yang berasal dari IPO per Oktober mencapai Rp 262,31 triliun, yang terdiri dari penawaran umum terbatas dan emisi efek bersifat utang dan sukuk.

Dukungan pemerintah

Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa pemerintah tengah menyusun langkah strategis untuk mencetak 50 startup dan 25 unicorn lokal. Setidaknya, ada dua strategi yang dilakukan kementerian BUMN. Pertama, memperkuat kerja sama antara khususnya dalam hal pendanaan.

Implementasi pendanaan yang sudah dilakukan, antara lain PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) berinvestasi ke dua unicorn, yaitu GoTo dan Bukalapak;  BRI Ventures tercatat memiliki portofolio investasi di unicorn, diantaranya Bukalapak, Tanihub, Ayoconnect, LinkAja, Modalku, Investree, Nium, Payfazz Awam Tunai, Haus, Brodo, Andalin, Yummy Corp, dan Sayurbox; PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) milik PT Telkom Tbk menanamkan modal ke SiCepat, Kredivo, Cermati, Alodokter, Payfazz, Fabelio, Qoala.

“Salah satu bentuk KPI (key performance index) BUMN adalah kita komit berinvestasi di 50 perusahaan startup. Kita akan support besar-besaran startup di Indonesia dengan kekuatan investasi,” kata Erick.

Kedua, Kementerian BUMN bersama Presiden Jokowi akan meluncurkan program besar untuk mengembangkan startup dalam negeri Desember 2021 mendatang.

“Kita harus membuat sebuah gelombang besar baru. Makanya bulan Desember minggu kedua, bersama Pak Presiden kita akan meluncurkan bagaimana kita terus mendorong generasi muda punya perusahaan menjadi unicorn baru. Setelah launching kita akan training 10 ribu startup agar berkelanjutan. Lalu undang 10 top investor,” kata Erick.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak memberi pengurangan tarif pajak 3 persen bagi perusahaan yang sudah IPO.

“Tarif PPh badan normal yang saat ini dikenakan sebesar 22 persen. Karena ada pengurangan tarif, Wajib Pajak yang listing di BEI dikenakan pajak hanya sekitar 19 persen. Tapi tidak semua emiten bisa menikmati relaksasi ini. Syaratnya jumlah saham yang disetor, diperdagangkan, minimal 40 persen,”jelas Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Direktorat Peraturan Perpajakan II Dading Handoko.

Lanjut baca

Populer