Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu dalam penyaluran bantuan sosial nontunai, transaksi pemerintah daerah, serta melalui elektronifikasi pada sistem transportasi. Namun, transaksi digital memunculkan risiko fraud dan cyber crime. Misalmua, risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Untuk itu diperlukan sinergi antara pemerintah dan stakeholder untuk menekan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

“Kami sadari transaksi digital juga memunculkan risiko fraud dan cyber crime yang kemudian ada risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme,” ujar Perry dalam pertemuan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara virtual, Kamis (14/1/2021).

Menyadari hal itu, Bank Indonesia pun memperkuat regulasi perizinan, khususnya pengawasan terkait pada perusahaan, lembaga jasa sistem pembayaran di bawah kewenangan Bank Indonesia.

Selain itu, pihak otoritas moneter juga memperkuat kebijakan dan pengawasan pada aktivitas penukaran valuta asing dan pembawaan uang kertas asing.

“BI pun mendorong agar Indonesia menjadi anggota penuh kami terus melakukan sinergi untuk jadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF),” kata Perry.

Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang terus berjalan di pintu perbatasan Indonesia. Salah satu kasus yang telah dibongkar terkait pembawaan uang tunai dari luar negeri. Ia menceritakan salah satu modus pencucian uang yang dilakukan oknum pemilik penukaran uang (money changer) berinisial NL. Modus yang dilakukan NL adalah membawa uang tunai senilai Rp 23,4 miliar dari luar negeri ke Indonesia lewat pintu bandara menggunakan koper. Kasus itu akhirnya ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan PPATK.

Sri Mulyani mengatakan, bandara memang menjadi salah satu lokasi yang berisiko tinggi untuk terjadinya TPPU. Dari catatannya, ada tiga lokasi yang paling berisiko tinggi. Ketiganya yaitu Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai tipe C Bandara Soekarno-Hatta, tipe B di Bandara Ngurah Rai Bali dan Batam, Kepulauan Riau.

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Total belanja Pemerintah Indonesia dalam APBN 2021 sebesar Rp 2.750 triliun atau 15,6 persen dari Produk Domestik Bruto dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5 persen. Defisit anggaran dalam APBN 2021 direncanakan 5,7 persen, sedikit lebih kecil dari defisit anggaran pada 2020 yakni 6,34 persen. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada acara Refleksi Awal Tahun 2021, anggaran untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 403,9 triliun, dari rencana sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 372,3 triliun. Anggaran itu akan digunakan membiayai enam program utama yakni kesehatan dengan anggaran, perlindungan sosial, sektoral kementerian dan lembaga, dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi dengan anggaran, dan insentif usaha.

“Dengan prospek pertumbuhan yang lebih baik pada 2021, kami percaya pemulihan siklus (cyclical recovery) dan pertumbuhan domestik akan menjadi tema utama tahun depan.” Demikian tulis laporan akhir tahun bertajuk “Regional Market Focus: Regional Strategy” Bank DBS yang disampaikan kepada Majalah Pajak pada Rabu (13/2/2021).

Bank DBS memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sebesar 4 persen, lebih rendah dibanding proyeksi APBN 2021 dan Bank Indonesia (BI) (4,8-5,8 persen).

Seiring berakhirnya ketidakpastian politik di AS dan ketersediaan vaksin Covid-19, aliran modal asing ke emerging market, termasuk Indonesia, yang melemah pada dua tahun terakhir diprediksi akan membaik pada tahun mendatang. Perkiraan ini juga dipicu stabilnya dolar AS dan rupiah Indonesia. Aliran modal asing ini akan berdampak besar bagi IHSG, khususnya pada saham-saham berkapitalisasi besar (the big cap stocks) seperti saham perbankan. Laporan Bank DBS memproyeksikan, aliran modal asing ini akan mendorong kinerja IHSG lebih baik lagi pada 2021.

Sementara itu, BI kemungkinan akan mempertahankan suku bunga acuan yang rendah dan fokus pada dukungan kebijakan non-konvensional. Obligasi Rupiah diprediksi akan menjadi daya tarik baru jika disertai dengan rasio penawaran yang lebih tinggi dalam lelang, sehingga investor dapat memperoleh keuntungan dengan dukungan bank sentral.

Untuk menenangkan kegelisahan para investor pasar modal terhadap kebijakan defisit anggaran yang lebih besar untuk membantu perekonomian nasional, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) memastikan BI akan tetap pada posisinya sebagai standby buyer pada tahun depan untuk mendukung pemulihan ekonomi. Namun demikian, ekonom Bank DBS memperkirakan partisipasi BI dalam menyerap surat utang negara tidak akan sebesar tahun 2020 karena defisit yang membaik dan partisipasi publik yang lebih besar.

Mengantisipasi penurunan pendapatan, KAI melakukan berbagai langkah efisiensi dalam kegiatan operasional dan belanja modal.

PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/SMI baru-baru ini menandatangani kesepakatan terkait realisasi bantuan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dari keterangan pers, Senin (30/11), diketahui SMI menyuntikkan investasi pemerintah (IP) senilai Rp 3,5 triliun untuk membantu KAI mengatasi tajamnya penurunan pendapatan akibat pembatasan layanan perjalanan penumpang selama pandemi korona.

Pemberian IP dari dana PEN dilandasi oleh aspek urgensi, yakni pendapatan dan arus kas KAI yang menurun signifikan, padahal BUMN ini berperan penting dalam penyediaan angkutan publik yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau.

Efisiensi

KAI mengalami kerugian sekitar Rp 2,5 triliun pada kuartal III tahun 2020. Pendapatan KAI turun drastis dari Rp 17,8 triliun di tahun 2019 menjadi Rp 12,19 triliun per 30 September 2020. Secara keseluruhan hanya pendapatan konstruksi yang mengalami kenaikan sebesar Rp 2,3 triliun dari tahun sebelumnya Rp 1,4 triliun. Adapun pendapatan angkutan dan usaha lainnya anjlok dari Rp 16,3 triliun menjadi Rp 9,8 triliun.

Total arus kas per 30 September 2020 yang bersumber dari kegiatan operasional tercatat minus Rp 1,87 triliun, padahal di tahun sebelumnya positif Rp 1,57 triliun. KAI memperoleh tambahan kas dari pinjaman bank sebesar Rp 10,78 triliun sehingga secara keseluruhan terdapat sisa kas Rp 2,74 triliun per 30 September 2020.

Sebelumnya KAI juga memperoleh tambahan kredit sindikasi sebesar Rp 4,2 triliun untuk pendanaan pembangunan depo dan stasiun Light Rail Transit (LRT) wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Dengan demikian, total pinjaman yang diperoleh KAI untuk penyelesaian proyek strategis ini mencapai Rp 23,45 triliun.

Direktur Utama PT KAI (Persero) Didiek Hartantyo mengemukakan, proyek moda transportasi massal LRT yang ditargetkan selesai pada 2022 diharapkan dapat semakin meningkatkan mobilitas masyarakat.

“Mobilitas masyarakat yang semakin meningkat dengan dukungan moda transportasi publik yang aman, nyaman, dan memadai tentunya akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” jelas Didiek dalam siaran pers, Jumat (18/9).

KAI juga telah melakukan langkah efisiensi dari segi belanja modal dan operasional demi mempertahankan kelangsungan bisnis di masa pandemi. Hingga akhir Agustus 2020 jumlah penumpang menurun hingga 85 persen dan diikuti dengan penurunan angkutan barang dan komoditas sebesar 14 persen. KAI belum bisa meraih pendapatan yang signifikan dari pengoperasian kereta jarak jauh karena harus mengikuti aturan pembatasan kapasitas tidak boleh lebih dari 70 persen. Padahal, KAI baru bisa mencapai break event point ketika okupansi penumpang mencapai besaran tersebut.

Manajemen KAI berharap adanya bantuan stimulus dari pemerintah guna menekan kerugian selama pandemi. Selain bantuan IP PEN, stimulus lain yang diharapkan adalah dalam bentuk subsidi BBM, yakni penggunaan seratus persen BBM subsidi agar dapat mendukung daya saing di lingkup bisnis angkutan barang.

KAI juga mengajukan permohonan ke pemerintah agar pemberian subsidi Public Service Obligation berdasarkan biaya operasional yang dikeluarkan dan bukan berdasar jumlah penumpang, mengingat selama masa pandemi jumlah penumpang turun tajam.