Connect with us

Breaking News

PT PII Jamin Proyek KPBU Skala Kecil Pertama di Indonesia

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. PT PII

 

MAJALAHPAJAK.NET – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII kembali melakukan penjaminan atas proyek infrastruktur dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Adapun proyek yang dimaksud yakni Proyek Alat Penerangan Jalan (APJ) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur.

Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo mengatakan, proyek APJ di Kabupaten Madiun ini merupakan proyek KPBU berskala kecil pertama yang dijamin oleh PT PII, dengan bekerja sama dengan Pemerintah tingkat kabupaten. Proyek ini, menurut Sutopo, menunjukkan komitmen PT PII dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk berbagai skala proyek.

“Kami berharap, hal ini dapat menambah jumlah proyek infrastruktur lainnya untuk dapat dijalankan dengan skema KPBU,” kata Sutopo melalui keterangan resmi yang diterima Majalah Pajak, Selasa (20/9).

Ia mengemukakan, dukungan PT PII tersebut juga merupakan komitmen pemanfaatan penghematan energi untuk mendukung green infrastructure, yang sekaligus memberi dampak signifikan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Madiun.

Baca Juga: Infrastruktur Buruk Bikin Ekonomi Terpuruk

“Kami mengapresiasi upaya Kabupaten Madiun melakukan upaya penerapan alternative financing melalui KPBU sehingga berhasil menjadi Kabupaten pertama yang menerapkan KPBU dengan Bupati sebagai PJPK ,” imbuhnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Madiun Ahmad Dawami mengapresiasi terlaksananya kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk pelaksanaan proyek tersebut. Ia mengemukakan, proyek APJ ini merupakan upaya Pemkab Madiun untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sehingga bisa memberikan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam beraktivitas.

“Upaya ini juga menunjukkan keseriusan Pemkab Madiun untuk mengupayakan penerapan pembiayaan alternatif. Revitalisasi APJ ini juga mendukung upaya pemerintah pusat dalam melakukan efisiensi energi dari pergantian lampu yang lebih hemat energi,” kata bupati yang akrab disapa Kaji Mbing ini.

Ia berharap, proyek ini dapat membawa dampak sosial, ekonomi, keamanan yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan penerangan jalan yang memadai, maka akan mengurangi kriminalitas dan menurunkan angka kecelakaan, serta jam operasi UMKM dan pelaku ekonomi lainnya akan tambah panjang sehingga perputaran ekonomi semakin tinggi. Mudah-mudahan, jika angka kriminalitas dan kecelakaan turun, investor akan semakin tertarik untuk masuk ke sektor jasa di Kabupaten Madiun,” tegas Kaji Mbing.

Komitmen PT PII dalam penjaminan infrastruktur ini ditandai dengan penandatanganan beberapa perjanjian kerja sama oleh Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo, Bupati Madiun Ahmad Dawami selaku Penanggung jawab Proyek Kerja sama (PJPK), dan Direktur Utama PT Tri Tunggal Madiun Terang Eka Feri Hardiman selaku Badan Usaha Pelaksana (BUP) di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Selasa (20/9).

Sebagai informasi, PT PII merupakan salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI yang memiliki mandat sebagai Penyediaan Penjaminan Pemerintah Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). PT PII juga menyediakan penjaminan untuk pinjaman BUMN kepada lembaga keuangan internasional, serta membantu penyiapan proyek dan pendampingan transaksi (project development facility) pada 12 proyek infrastruktur skema KPBU.

Baca Juga: Pusat dan Daerah harus Kompak

Beberapa proyek tersebut di antaranya proyek Proving Ground BPLJSKB Bekasi, SPAM Regional Wosusokas Jawa Tengah, Bandara Singkawang, Jalan Lingkar Selatan (JLS) Badung Bali, dan Jalintim Riau. Hingga September 2022, PT PII tercatat memberikan penjaminan kepada 42 proyek.

Rinciannya yaitu 31 proyek KPBU dan 11 proyek Non-KPBU. Adapun 31 proyek KPBU terdapat di 6 sektor yaitu 15 proyek di sektor jalan tol, 3 proyek di sektor jalan non-tol, 4 proyek pada sektor telekomunikasi, 1 proyek di sektor ketenagalistrikan, 6 proyek pada sektor air minum, serta 2 proyek di sektor transportasi.

Di sisi lain, terdapat 11 proyek Non-KPBU seperti proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, proyek Pengembangan Jaringan Distribusi Jawa Timur dan Bali PT PLN (Persero), juga proyek Sustainable and Reliable Energy Access Program in Java (Western and Central Java) PT PLN.

Adapun 42 proyek tersebut memiliki total nilai investasi melebihi Rp 476 Triliun. Selain itu, PT PII juga punya mandat sebagai co-guarantor dan memberikan dukungan loss limit penjaminan korporasi untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan nilai pinjaman mencapai Rp 5,86 triliun.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Kanwil DJP Jakbar-Universitas Trisakti Perpanjang Kerja Sama Tax Center

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Kanwil DJP Jakarta Barat

 

Majalahpajak.net – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat dan Universitas Trisakti kembali menjalin kerja sama program perpajakan.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Pendirian Tax Center Universitas Trisakti oleh Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno serta Wakil Rektor 1 dan 4 Universitas Trisakti Asri Nugrahanti, di Aula Gedung S Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Selasa (4/10).

Selain perpanjangan kerja sama program perpajakan, dalam MoU teranyar ini juga mencakup perluasan ruang lingkup kerja sama seperti kegiatan pembinaan perpajakan dan nonperpajakan kepada UMKM. Adapun beberapa kegiatannya meliputi pelatihan pembukuan, perizinan, legalitas, pembiayaan, penggunaan media sosial untuk pemasaran produk, serta pengelolaan forum komunikasi.

Lalu juga ada pelatihan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya yang dirangkum dalam program Business Development Services (BDS) dan program lainnya; kegiatan penelitian bersama di bidang perpajakan; juga kajian akademis atas peraturan perpajakan.

Wakil Rektor 1 dan 4 Universitas Trisakti Asri Nugrahanti mengapresiasi perpanjangan kerja sama ini dan berharap agar dapat saling memberikan manfaat.

Baca Juga: Kanwil DJP Jakarta Barat Gandeng Pesohor dan Instansi Sosialisasikan PPS

“Universitas Trisakti mendukung kegiatan yang dilaksanakan melalui Tax Center Universitas Trisakti,” pungkas Asri.

Di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat Suparno mengemukakan, dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Hal itu, lanjutnya, dimaksudkan bahwa negara tidak akan bertindak sewenang-wenang ketika memungut sebagian kekayaan rakyat, sekalipun itu dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Ia pun menegaskan bahwa pajak adalah kebutuhan mutlak pembangunan, sehingga semua pihak harus bergotong-royong.

“Berdasarkan data dan administrasi di DJP, masih banyak Wajib Pajak yang pembayarannya lebih rendah dari seharusnya, tidak teratur, tidak wajar, dan bahkan masih belum ber-NPWP, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan pihak ketiga,” tegasnya.

Menurutnya, kerja sama dengan mitra DJP bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran perpajakan Wajib Pajak, khususnya yang terdaftar di wilayah Jakarta Barat.

“Keberadaan Tax Center diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan dan khususnya bagi sivitas akademika,” pungkas Suparno.

Lanjut baca

Breaking News

Resesi Mengancam Dunia, Bagaimana Indonesia?

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto Dok. Pribadi

 

Majalahpajak.net – World Bank Group President, David Mallpas, menyebut bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun 2023. Kebijakan ini sebagai peredam inflasi yang terus menggeliat. Tapi, efeknya adalah pelambatan ekonomi, yang bisa berujung resesi di banyak negara. Perkiraan ini juga disampaikan Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, pada konferensi pers Senin, 26 September 2022, bahwa ekonomi global dan dunia akan memasuki jurang resesi pada tahun 2023.

Resesi adalah suatu kondisi dimana perekonomian negara sedang memburuk. Hal ini ditandai dengan menurunnya Produk Domestik Bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi riil bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut. Konstraksi ekonomi ini menjadi tantangan buat pemerintah masing-masing negara, untuk bisa melakukan intervensinya melalui regulasi-regulasi yang pro dengan pertumbuhan. Tetapi di sisi lain, juga harus bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

Kebijakan terkini yang menjadi tren masing-masing negara dengan menaikkan suku bunga acuan, untuk meredam inflasi, akan berakibat dengan tertahannya pertumbuhan ekonomi. Bank Central Inggris sudah menaikkan 200 basis poin sepanjang tahun 2022. Begitu pula dengan Amerika Serikat (AS) yang sudah menaikkan 300 bps sejak awal tahun 2022. Indonesia juga sudah membuat kebijakan moneter dengan 2 (kali) menaikkan suku bunga acuan, 25 basis poin pada Bulan Agustus dan secara marathon kembali menaikkan 50 basis poin pada bulan September.

Baca Juga: Aneka Resesi dan Cara Mengatasinya

ketika ekonomi global dan dunia sedang menghadapi potensi resesi, bagaimana dengan kekuatan ekonomi Indonesia? Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto Indonesia sebesar Rp 16.970,8 triliun, masuk dalam 20 besar ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 tercatat sebesar 3,69 persen. Tren pertumbuhan ini terus terjaga sampai dengan kuartal pertama Tahun 2022 yang mencapai 5,01 persen dan kembali naik di kuartal kedua menjadi sebesar 5,44 persen. Asumsi makro pemerintah, secara agregat pertumbuhan ekonomi bisa tercapai di kisaran 5,3 persen.

Dengan konstraksi ekonomi global yang sedang terjadi, efek ekonomi yang merembet ke dalam negeri terutama sisa ekspor-impor, kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) terutama yang terkait dengan bahan baku impor. Di sisi akibat kebijakan domestik, kebijakan fiskal adanya kenaikan pajak PPN dan kenaikan BBM Subsidi, serta kebijakan moneter meningkatnya suku bunga acuan, akan membuat tekanan terhadap daya beli, dan selanjutnya akan berimbas pada sektor manufaktur. Menariknya pemerintah sudah memitigasi efek jangka pendek menurunnya daya beli masyarakat ini dengan paket program Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama empat bulan ke depan, sejak kebijakan kenaikan harga BBM.

Untuk jangka pendek, ekspor akan mengalami konstraksi. Tetapi, justru dengan momentum ini, pemerintah harus mengakselerasi program hilirisasi dan peningkatan nilai tambah atas setiap komoditas unggulan yang dipunyai oleh Indonesia. Kebijakan pengetatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), moratorium ekspor batubara, dan wacana ekspor nikel mentah pada tahun 2023 nanti, adalah bagian dari program cerdas pemerintah untuk mendapat keuntungan ekonomi jangka panjang. Nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan, termasuk tambang, pertanian, dan perikanan harus memberikan nilai ekonomi terbaik dan memberikan daya ungkit maksimal dalam perekonomian nasional.

Baca Juga : Resesi bukan untuk Ditakuti

Ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah untuk bisa mendorong perekonomian terus bisa tumbuh positif ketika ekonomi global sedang tidak menentu. Pertama, untuk jangka pendek, pemerintah harus bisa menjaga daya beli masyarakat sebagai penyumbang signifikan PDB Indonesia. Kedua, untuk jangka panjang, harus ada konsistensi upaya menaikkan nilai tambah dan hilirisasi. Pemerintah harus fokus dengan kegiatan ekonomi yang bisa mensubstitusi impor dan berorientasi pada ekspor yang sudah mempunyai nilai ekonomi tinggi.

Perekonomian tidak bisa dibiarkan bergerak dengan bebas dan dengan sendirinya. Harus ada intervensi regulasi dari pemerintah agar perekonomian terus bergerak ke arah yang positif dan konsisten. Dengan sumber daya yang ada, dan konsistensi kebijakan dari pemerintah yang pro dengan pertumbuhan dan pemerataan, justru ekonomi Indonesia akan bertambah kuat ketika dunia dalam ancaman resesi ekonomi.

Lanjut baca

Breaking News

Tingkatkan Kepatuhan WP, Hive Five Gelar Webinar dan Bedah Buku Pajak Penghasilan

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Heru Yulianto

 

Majalahpajak.net – Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), Hive Five menggelar bedah buku dan webinar pajak bertajuk “Konsolidasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”. Akademisi Akuntansi dan Perpajakan Suryanto mengungkapkan, kontibusi pajak dalam Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat signifikan untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan baik, diperlukan pula pemahaman pajak yang optimal.

“Saya menyarankan ke semua WP mudah-mudahan bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nantinya diharapkan WP dapat taat dan patuh serta mengimplementasikan perpajakan dengan baik kedepannya,” ungkapnya saat membuka webinar dan bedah buku, pada Jumat (30/09).

Ia menambahkan, pembahasan dalam webinar pajak dan bedah buku Pajak Penghasilan (Teori dan Praktik) ini merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penghasilan yang didapatkan oleh WP ada hak negara yang harus disetorkan untuk membantu memajukan bangsa dan negara.

“Buku ini memiliki memiliki peran penting untuk mengarahkan atau membimbing masyarakat untuk taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan, khususnya pajak penghasilan (PPh),” tambahnya.

Suryanto melanjutkan, buku tersebut terdiri dari 11 bab pembahasan yang membahas tentang seluk beluk tentang PPh, pajak pertambahan nilai (PPN), hingga pemeriksaan pajak.

Baca Juga: Hive Five dan Ruang Seminar Gelar Webinar Seluk-Beluk Pemeriksaan Pajak

“Buku ini disusun untuk WP maupun kalangan masyarakat umum baik mahasiswa, akademisi, dan praktisi perpajakan yang ingin tahu tentang perpajakan. Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan menarik dan mudah-mudahan buku ini bisa bermanfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Co-Founder dan CEO Hive Five Sabar L Tobing yang hadir sebagai narasumber menjelaskan tentang peranan penting PPh konsolidasi setelah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Kenapa ada konsolidasi? Karena memang ada beberapa perubahan yang dilakukan dalam UU HPP, baik terhadap tarif perpajakan yang umum yaitu PPh pasal 21. Dimana pajaknya itu sampai 35 persen,” jelasnya.

Ia melanjutkan bahwa PPh harus dipahami karena ada keterkaitan apa yang harus dilakukan dalam bisnis, apa yang harus dilaksanakan dan jadi kewajiban dalam melaksanakan bisnis terkait PPh. Apakah terkait pemotongan, maupun besaran tarif.

Sabar juga memaparkan tentang PPh pasal 21, mengingat hal tersebut paling umum dialami oleh para pelaku usaha terkait pengenaan pajak.

Ini terkait dengan subjek pajak dalam negeri orang pribadi. Tarifnya kita sudah tahu di 5 persen, 15 persen, 25 persen, 30 persen sampai tarif tertinggi yang direvisi dalam UU HPP di 35 persen. Jadi, kalau penghasilan diatas Rp 5 miliar, pengenaan pajaknya PPh 21 sudah menjadi 35 persen,” terangnya.

Tidak hanya itu saja, ia pun menjabarkan tentang PPh pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 4 ayat 2.

“Pajak itu fair, undang-undang itu fair untuk disusun. Anda ada laba anda bayar pajak ke negara, Anda dalam kondisi rugi jangan bayar pajak. Tetapi, Anda sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur harus bisa membuktikan bahwa memang bisnis ini dalam kondisi rugi. Jangan memodifikasi laporan keuangan sehingga seolah olah rugi padahal profit. Ini yang kan menjadi temuan daripada DJP saat dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan adalah menguji kepatuhan kewajiban perpajakan karena pajak atas penghasilan badan itu dikenakan atas laba, bukan atas kerugian,” pungkasnya.

Lanjut baca

Populer