Connect with us

Topic

Proses Pengajuan Insentif belum Mulus

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Elcorps

Pelaku usaha retail mengeluhkan prosedur pengajuan insentif pajak yang masih berbelit. Padahal, dunia usaha berkejaran dengan waktu untuk berkelit dari terpaan pandemi.                                    

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 23 Tahun 2020 yang memberikan insentif pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang terdampak korona mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. Insentif tersebut diharapkan benar-benar dapat menjadi wujud dukungan nyata pemerintah terhadap kesulitan dunia usaha yang terpukul akibat pandemi COVID-19.

Chief Financial Officer Elcorps Henda Roshenda Noor menyatakan, pemberian insentif dalam aturan tersebut sejatinya menjadi bukti bahwa pemerintah mendengarkan suara pelaku bisnis tentang berbagai tantangan berat yang dialami dalam situasi pandemi.

Baca Juga: Menguji Kredibilitas Fiskal Saat Krisis & Pandemi Covid-19

Namun, setelah mempelajari PMK tersebut, perusahaannya yang bergerak di bidang busana Muslim ternyata tidak termasuk dalam kriteria Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).   padahal pandemi korona telah berdampak begitu dalam terhadap kelangsungan bisnis Elcorps dan seluruh jaringan retailnya.

KLU adalah kode yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menggolongkan WP ke dalam jenis badan usaha.

“Pemerintah enggak bisa mengecualikan stimulus pajak, karena semua terkena dampak. Dan pastinya masing-masing usaha merasa yang paling terdampak. Ini biasalah. Kita, kan, juga begitu—kalau dikasih cobaan, merasa paling menderita,” ujar Henda

Rencana tertunda

Melalui surat elektronik, Sabtu (2/5), kepada Majalah Pajak, Henda menceritakan dampak wabah korona terhadap usahanya.

“Dari hari ke hari kami dapat kabar mal tempat toko mitra kami berada itu tutup. Jadi, boro-boro beli baju, yang ada itu berita rush untuk borong kebutuhan hidup,” ujar Henda.

AR memang ramah melayani, tapi tentu kewenangannya terbatas karena PMK ini kebijakan pusat.

Pada pertengahan Maret ketika virus korona mulai merebak di Indonesia, kerugian sudah melanda perusahaannya lantaran banyak calon mitra bisnis yang menunda rencana kerja sama dengan alasan situasi pasar yang begitu bergejolak tanpa ada kepastian.

“Semua rencana yang sudah matang kami persiapkan jadi tertunda karena mitra bisnis memilih mundur, entah sampai kapan,” ungkapnya.

Selama pandemi korona, pihaknya terus aktif berkomunikasi dengan petugas AR (Account Representative) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat perusahaannya terdaftar. Penjelasan dari jajaran pimpinan di KPP tidak memungkinkan untuk didapat karena kantor tutup.

“AR memang ramah melayani, tapi tentu kewenangannya terbatas karena PMK ini kebijakan pusat,” ujarnya.

Prosedur berbelit   

Baca Juga: Rasio Pajak Diperkirakan Turun, DJP Siapkan Strategi Pascapendemi                  

Dalam situasi pembatasan sosial, pihaknya tetap berupaya mengajukan pengurangan atau penghapusan atas Pajak Penghasilan (PPh) dan denda pajak dengan prosedur yang menurutnya masih berbelit.

Ia mencontohkan permohonan WP yang diajukan berupa satu surat untuk satu ketetapan, tidak boleh borongan. Pengajuan permohonan itu tetap ke KPP, lalu KPP meneruskan ke kantor wilayah (kanwil). Ia memahami bahwa keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi pajak dikeluarkan oleh kepala kanwil. Namun seiring pemberlakuan work from home (WFH) dan pihaknya mendapati KPP dalam keadaan tutup, membuatnya bertanya-tanya bagaimana surat permohonan yang diajukan perusahaannya akan sampai ke kanwil.

“Surat balasan yang kami terima tidak memberi kejelasan. Intinya menyuruh kami untuk pelajari lagi undang-undang,” tutur Henda. “Sementara, peraturan perpajakannya tebal dan bagi kami ruwet. Kenapa tidak bisa dibuat WP-friendly?”

Akhirnya, 27 April 2020 lalu, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 44 Tahun 2020 yang memperluas sektor usaha penerima insentif pajak dan memberikan fasilitas baru bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. PMK baru ini sekaligus mengganti PMK 23 tersebut di atas, yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini dalam penanganan pandemi COVID-19.

Henda langsung menindaklanjuti aturan baru ini yang menegaskan bahwa KLU untuk perusahaannya juga tercakup. Namun, pihaknya lagi-lagi harus kecewa karena persoalan sistem.

“Tim kami langsung gerak cepat untuk mengajukan lagi, tapi masih ditolak sistemnya,” imbuhnya.

 

Topic

Program Infrastruktur, Lanjut

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Penulis:

Infrastruktur berperan kunci sebagai daya ungkit dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) di tahun 2021 melalui proyek-proyek strategis yang menyerap banyak tenaga kerja.

Tahun 2021 menjadi tahun penuh tantangan dan harapan bagi Indonesia untuk mencapai pemulihan ekonomi setelah terpuruk begitu dalam akibat pandemi, seiring tibanya vaksin korona akan segera diberikan secara bertahap ke masyarakat.

Dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional, pembangunan infrastruktur berperan penting sebagai daya ungkit bagi pelaksanaan proyek-proyek strategis di tahun depan. Oleh karenanya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tetap melanjutkan program infrastruktur dengan lebih memfokuskan pada dukungan percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

“Pembangunan infrastruktur di tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tujuan utamanya adalah membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, misalnya dengan membeli barang dalam negeri. Kalau barangnya buatan manca negara, harus ada pabriknya di Indonesia,” papar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (5/12).

Program prioritas 2021

Basuki membeberkan lima program kerja yang menjadi prioritas kementeriannya di tahun 2021, yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengembangan kawasan industri, pengembangan lima destinasi wisata superprioritas, Padat Karya Tunai (PKT) di seluruh Indonesia, dan penyelesaian tugas khusus serta proyek strategis nasional.

Program Ketahanan Pangan (food estate) menjadi proyek strategi yang telah dicanangkan Presiden Jokowi tahun 2019 dengan lokasi lahan di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Lahan potensial di Kalimantan Tengah memiliki luas 165.000 hektare, dengan kondisi irigasi yang baik saat ini seluas 28.000 hektare. Untuk lahan sisanya seluas 137.000 hektare masih perlu dilakukan rehabilitasi. Adapun kawasan food estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara seluas 60.000 hektare nantinya akan dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura seperti bawang merah dan bawang putih. Pembangunan irigasi pada lahan untuk food estate ini memanfaatkan big gun sprinkler yang merupakan produk UMKM dalam negeri.

“Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan jalan masuk menuju kawasan food estate pada Oktober 2020, sisanya 133.000 hektare dilanjutkan tahun depan. Sehingga akhir 2021 kawasan food estate padi seluas 165.000 ditargetkan selesai dan bisa mulai tanam secara utuh pada 2021,” jelasnya.

Pada program pengembangan kawasan industri, lahan yang disiapkan berlokasi di Batang, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat dengan luas masing-masing mencapai 4.000 hektare dan 1.600 hektare. Anggaran untuk pembangunan dua kawasan strategis ini pada 2021 mencapai Rp 99,4 triliun. Ia menambahkan, pengembangan kawasan industri ini menerapkan pola baru karena menggunakan tanah negara dan fasilitasnya disediakan pemerintah, seperti sarana jalan, air, dan sanitasi.

“Anggaran pembangunan kawasan strategis di Batang dan Subang akan digunakan untuk sejumlah pekerjaan konstruksi padat karya mulai dari penyediaan air baku, bendungan, pengaman pantai, drainase utama, clearing and grubbinginterchange tol, jaringan jalan kawasan dan jalan akses, jaringan pipa utama, hingga pembangunan rumah susun bagi pekerja,” urainya.

Untuk dukungan pengembangan destinasi pariwisata superprioritas terdapat lima lokasi yang menjadi fokus perhatian yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Manado-Likupang (Sulawesi Utara).

Pada Program Padat Karya Tunai (PKT), alokasi anggarannya meningkat di tahun 2021 menjadi Rp 18,42 triliun yang digunakan untuk infrastruktur di bidang sumber daya air sebesar Rp 9,59 triliun, jalan dan jembatan Rp 3,01 triliun, perumahan Rp 2,46 triliun, dan permukiman Rp 3,36 triliun. Program ini bertujuan untuk mendukung percepatan PEN melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan warga setempat sebagai pelaku pembangunan, terutama pada infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

Infrastruktur untuk mendukung konektivitas pada 2021 akan mencakup pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan.

“Lelang dini telah dilakukan pada Oktober lalu untuk percepatan realisasi pembangunan infrastruktur di 2021. Ini dapat mendorong kontraktor berkualitas yang banyak dicari oleh pengguna jasa, selain itu pekerjaan juga dapat dimulai lebih awal,” ungkapnya.

Lanjut baca

Topic

Prioritas Anggaran Dorong Pemulihan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

 

 

Komitmen pemulihan diupayakan melalui bujet anggaran dan aneka transformasi kebijakan.

 

Pada pekan lalu, di halaman depan salah satu media cetak terkemuka, Profesor Sejarah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menulis, 2020 adalah tahun annus horribilis ‘tahun yang mengerikan’. Wabah Covid-19 memorakporandakan aspek kesehatan, sosial, ekonomi.

Namun di sisi lain, tak mustahil di 2021 menjadi annus mirabilis ‘tahun yang indah’. Keyakinan itu setidaknya berangkat dari alokasi anggaran kesehatan (vaksin), perlindungan sosial, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tahun 2021. Belum lagi rangkaian paket kebijakan pendukungnya seperti prioritas anggaran infrastruktur atau digitalisasi dan lahirnya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Menilik sejarah krisis Indonesia, Hal Hill (Profesor/ekonom Australian National University) dalam buku Ekonomi Indonesia menulis, Indonesia kembali tumbuh positif di pertengahan 1999 pasca-Krisis Moneter di tahun 1998. Artinya, dulu kita membutuhkan setidaknya satu tahun untuk pulih. Padahal, di tahun 1998 itu, Bank Dunia menyatakan Indonesia “dalam keadaan krisis yang parah” dan merupakan negara yang paling “mengalami pemutarbalikan nasib yang dramatis”.

Sinyal pertumbuhan

Krisis kali ini memang berbeda, tapi pemerintah melakukan proyeksi yang sama—pulih dalam waktu kurang lebih setahun. Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 5 persen di 2021. Bank Dunia meramalkan pertumbuhan kita hanya 4,4 persen. Optimisme itu Asumsi ini berangkat dari pertumbuhan pada kuartal III/2020 (Juli–September) -3,49 persen yang lebih baik dibandingkan kuartal II (April–Mei) -5,32 persen. Sinyal pertumbuhan juga terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur (sektor terbesar) yang mencapai poin 50,6 dari yang sebelumnya di bawah 50. Level PMI manufaktur di atas 50 menunjukkan aktivitas industri ini mulai melakukan ekspansi.

Untuk mengakselerasi itu, total APBN 2021 dipatok Rp 2,750 triliun, dengan alokasi khusus untuk PEN di bidang kesehatan sebesar Rp 169,7 triliun. Sri Mulyani menyebut, dalam APBN 2021 khusus untuk vaksin dianggarkan Rp 18 triliun dan sisa anggaran PEN 2020 sebesar Rp 36,4 triliun.

Sementara untuk perlindungan sosial dianggarkan Rp 408,8 triliun. Kata Sri Mulyani, “Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh menteri dan lembaga yang pertama untuk program perlindungan sosial bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi, program-program perlindungan sosial akan dilakukan mulai bulan Januari.”

Ia mengatakan, pembiayaan anggaran dalam APBN 2021 mencapai Rp 1.000-an triliun. Itu dilakukan untuk mendukung restrukturisasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund.

Langkah di atas diharapkan meningkatkan akses pembiayaan untuk permodalan UMKM, pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan sebagainya. Ingat, pagu PEN 2020 untuk UMKM juga masih belum seluruhnya terserap. Per 15 Desember, realisasi PEN klaster UMKM baru mencapai 92 persen, yakni Rp 106,46 triliun dari pagu Rp 116, 31 triliun.

Transformasi

Kembali merujuk buku Ekonomi Indonesia, pada pemulihan ekonomi pasca-Krisis Moneter 1998, pemerintah juga melakukan hal senada untuk fokus pada UMKM. Sepanjang 1998 hingga 2000 pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 20 triliun untuk program pembangkitan ekonomi rakyat ini.

Demi mendorong pemulihan ekonomi, pemerintah pun melakukan transformasi struktural—sebuah langkah yang, menurut Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin, diakui dunia. Dalam APBN 2021 transformasi struktural tecermin dari alokasi bidang infrastruktur Rp 417,4 triliun, ketahanan pangan Rp 99 triliun, pariwisata Rp 14,2 triliun, pembangunan information and communication technologies/ICT kurang lebih Rp 29,6 triliun.

Transformasi struktural turut diupayakan melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Regulasi ini ini diyakini mampu menciptakan segala efek berganda untuk pemulihan dan kemajuan.

APBN 2021 juga dirancang untuk mendukung reformasi pada sektor penerimaan negara, misalnya meneruskan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP)/Core Tax Administration System (CTRS) atau jamak disebut core tax. Upaya ini sangat penting untuk konsolidasi fiskal dan mengembalikan kembali kesehatan APBN.

Kesehatan APBN memang harus mendapat perhatian serius, sebab pada tahun 2023, defisit APBN akan kembali mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2003, yakni tidak lebih dari 3 persen. Jika itu terlanggar, peringkat Indonesia akan memburuk di mata dunia, dan itu akan berpengaruh pada minat investasi ke Indonesia di depan.

Lanjut baca

Topic

Andalkan Tujuh Program Pemulihan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah telah menetapkan tujuh program prioritas untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi yang tecermin melalui kebijakan APBN 2021.

Spirit lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain untuk kemudahan berusaha, menarik investasi, serta penciptaan lapangan kerja. Dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, UU ini menjadi harapan besar dunia usaha agar bisa bangkit lebih cepat. Melalui UU ini pula, investasi di Indonesia diharapkan bisa tumbuh dengan cepat sehingga menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan program pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional pada 2021.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Ajib Hamdani mengapresiasi lahirnya UU tersebut. Menurutnya, UU Cipta Kerja adalah bentuk konsistensi, bentuk kepastian hukum bagaimana pemerintah memberikan jaminan adanya terobosan kemudahan berusaha. Namun, ia berharap, aturan pelaksanaan UU ini segera diterbitkan agar pelaku usaha semakin mudah mengimplementasikannya.”

“Hipmi memiliki harapan yang besar bagaimana aturan turunan ini konsisten dengan spirit yang dibangun di UU omnibus law ini,” kata Ajib di Jakarta, Kamis (17/12).

Menurut Ajib, agar pertumbuhan ekonomi pada 2021 bisa mencapai kisaran 4 hingga 5 persen seperti yang diharapkan pemerintah, aturan teknis di bawah UU Cipta Kerja relevan dengan aturan pokok yang telah dibuat. Apalagi Ajib menilai, tantangan ekonomi tahun 2021 tidak mudah.

Dukungan anggaran

Pemerintah telah mendesain UU Cipta Kerja ini sevisi dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Alokasi APBN tahun 2021 memang menjadi instrumen pemerintah untuk melakukan upaya pemulihan (recovery) sekaligus melanjutkan reformasi sektoral dan fiskal agar dapat menstimulasi perekonomian serta mendorong daya saing nasional, termasuk melalui transformasi struktural. Ada empat fokus kebijakan APBN 2021, yakni untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan reformasi struktural.

Seperti telah disetujui Badan Anggaran DPR RI, pada APBN 2021, pendapatan negara tahun 2021 disepakati Rp 1.743,64 triliun, terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp 1.742,74 triliun dan pendapatan hibah sebesar Rp 902,8 miliar. Sementara belanja negara disepakati sebesar Rp 2.750,02 triliun, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.954,54 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 795,47 triliun.

Pemerintah telah menetapkan tujuh program prioritas untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang tecermin melalui kebijakan APBN 2021. Pertama, bidang kesehatan dengan anggaran mencapai Rp 169 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk akselerasi pemulihan kesehatan, reformasi JKN dan memastikan health security preparedness semakin baik. Di bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran dengan porsi terbesar—20 persen dari APBN atau mencapai Rp 550 triliun. Anggaran ini diprioritaskan untuk memberikan penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan program internasional penilaian pelajar (PISA) dan penguatan pendidikan anak usia dini (PAUD) serta kompetensi guru.

Selanjutnya, alokasi belanja untuk perlindungan sosial mencapai Rp 421,7 triliun untuk mendukung reformasi perlindungan sosial bertahap yaitu perlindungan sosial komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi populasi masyarakat menua atau aging population.

Sektor infrastruktur mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 413,8 triliun untuk penyediaan infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas tertunda. Sementara alokasi untuk ketahanan pangan mencapai Rp 104,2 triliun melalui peningkatan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan food estate.

Yang menarik adalah sektor teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang mendapat porsi Rp 29,6 triliun. Pemerintah memandang, pandemi Covid-19 menjadi momentum tepat dalam pembangunan dan pengembangan TIK sebagai upaya transformasi ekonomi untuk mewujudkan Indonesia Maju. Anggaran itu untuk optimalisasi pemanfaatan TIK untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik yang memberikan efisiensi, kemudahan, dan percepatan.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah akan menyediakan ekosistem digital dengan alokasi anggaran Rp 29,6 triliun untuk penyediaan sarana prasarana digitalisasi, termasuk coverage layanan internet untuk mendukung UMKM agar lebih mudah mengakses pasar.

“Pemerintah mendesain UU Cipta Kerja sevisi dengan APBN 2021, terkait transformasi digital. Hal ini untuk menjawab tantangan ketika masa pandemi ruang gerak pelaku usaha terbatas untuk mencegah penularan Covid-19. Karena itu, kehadiran platform digital sangat penting,” ujar Prastowo pada diskusi tema “Klaster Perpajakan Pada UU Cipta Kerja Dan Pengaruhnya Pada Kinerja UMKM” bersama Perhimpunan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) pada Kamis, (17/12/2020).

Program strategis untuk percepatan ekonomi lainnya adalah sektor pariwisata yang pada tahun 2020 mendapat tekanan paling besar dari dampak Covid-19. Sektor ini mendapat anggaran Rp 15,7 triliun untuk mengembangkan kawasan wisata dan pengembangan kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Lanjut baca
/

Breaking News

Breaking News13 menit lalu

Jokowi Minta Para CEO dan Petani Kerja Sama Tingkatkan Komoditas Pertanian

Jakarta, Majalahpajak.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku prihatinkan, hingga saat ini Indonesia sangat bergantung pada komoditas pangan impor. Komoditas...

Breaking News20 jam lalu

Peluang Investasi Reksadana “Offshore” Berprinsip Syariah

Jakarta, Majalahpajak.net – Bank DBS Indonesia berkomitmen menerapkan misi sustainability atau bisnis keberlanjutan. Salah satu pilar sustainability yang diusung adalah...

Breaking News2 hari lalu

Indonesia Darurat Bencana, ACT Ajak Masyarakat Bantu Korban

Jakarta, Majalahpajak.net – Awal tahun 2021, Indonesia dihadang bencana di berbagai daerah. Ada  gempa bumi di Sulawesi Barat, banjir di...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Beri Bantuan untuk Korban Bencana Sumedang

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memberikan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di kecamatan Cimanggung, kabupaten Sumedang. Bantuan...

Breaking News3 hari lalu

Holding BUMN untuk Pemberdayaan Ultramikro dan UMKM

Jakarta, Majalahpajak.net – Kementerian BUMN berencana membentuk perusahaan holding terkait pembiayaan dan pemberdayaan ultramikro serta UMKM. Upaya ini merupakan langkah...

Breaking News6 hari lalu

Transaksi Digital Rawan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jakarta, Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia  (BI) Perry Warjiyo mengatakan, Keberadaan ekonomi digital turut memudahkan transaksi keuangan. Di antaranya membantu...

Breaking News1 minggu lalu

IHSG Positif di Januari, Ini Rekomendasi Saham-saham Prospektif

Jakarta Majalahpajak.net – PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) cenderung menguat pada Januari seiring dengan...

Breaking News1 minggu lalu

Jokowi Tepati Janjinya Jadi yang Pertama Divaksin Covid-19

Jakarta, Majalahpajak.net –  Seperti janjinya kepada masyarakat yang disampaikan sebelumnya, akhirnya Presiden Joko Widodo mendapatkan suntikan pertama dari vaksin virus...

Breaking News1 minggu lalu

Aliran Dana Asing ke Indonesia Diharapkan Perbaiki Kinerja IHSG

Jakarta, Majalahpajak.net – Pertumbuhan ekonomi Indonesia dilaporkan akan terus membaik dengan permintaan domestik dan belanja pemerintah yang akan menjadi kunci...

Breaking News1 minggu lalu

Peran Perbankan untuk Pemulihan Ekonomi Sangat Penting

Jakarta, Majalahpajak.net – Berbeda dengan krisis Asia maupun krisis global yang pernah terjadi sebelumnya, dampak pandemi Covid-19 terasa di segala...

Advertisement

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved