Connect with us

Opinion

Problematika Pajak di Balik Maraknya Bisnis Properti

Diterbitkan

pada

Demam bisnis properti mengindikasikan ada potensi penerimaan pajak yang sangat menjanjikan. Ditengarai, banyak terjadi penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku bisnis properti yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah. Demam bisnis properti mengindikasikan masih besarnya potensi penerimaan pajak yang dapat digali.

Investasi tanah dan bangunan, atau dikenal dengan istilah properti, masih menjadi salah satu investasi favorit masyarakat Indonesia. Alasannya, investasi ini relatif aman tetapi memberikan imbal hasil yang baik (low risk, moderate to high return).

Tingginya animo pembeli membuat bisnis ini terus berkembang. Proyek properti terus bermunculan dan dikembangkan, baik berupa lokasi perumahan maupun lokasi bisnis seperti perkantoran, pergudangan, mal, sentra bisnis, dan lain sebagainya.

Menyadari adanya potensi penerimaan pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan sektor properti sebagai salah satu sektor prioritas penggalian potensi pajak di tahun 2013 dan masih berlanjut hingga saat ini. Diduga masih banyak terjadi penghindaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh), yang dilakukan oleh pelaku bisnis.

“Tingginya animo masyarakat dalam melakukan transaksi properti seharusnya dibarengi dengan kesiapan pemerintah menjalankan aspek pelayanan seperti melayani dengan optimal pengurusan setiap dokumen yang dibutuhkan masyarakat.”

 

Suguhan gamblang

Berawal dari kasus simulator SIM dengan terdakwa DS. Kita mendapat suguhan gamblang kasus penghindaran pajak atas transaksi properti yang terjadi di masyarakat. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar.

Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara. Celakanya, kasus ini merupakan puncak gunung es semata.

Kasus penghindaran pajak di atas boleh jadi terjadi karena suatu kesengajaan. Dapat juga disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penjual, pembeli, dan atau notaris mungkin saja tidak mengetahui jumlah yang mana yang harus dijadikan dasar dalam menghitung pajak terkait transaksi properti tersebut. Namun terlepas dari apa pun yang terjadi di antara para pihak yang terlibat, penulis berpendapat bahwa dari sisi peraturan, khususnya peraturan PPh, masih bermasalah. Ini memicu terjadinya penghindaran pajak, baik secara sengaja maupun tidak.

Ketentuan PPh atas transaksi properti

Ketentuan tentang pengenaan PPh atas transaksi properti (pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan) diatur dalam PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 71 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah tersebut antara lain mengatur besarnya PPh terutang atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah sebesar lima persen dari jumlah bruto nilai pengalihan. Nilai pengalihan ditetapkan sebagai nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak (nilai Akta) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan.

PPh sebesar lima persen tersebut bersifat final dan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi transaksi: Pertama, penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah; Kedua, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.

Dalam penjelasan umum PP No. 48 Tahun 1994 disebutkan bahwa ketentuan tentang pemenuhan kewajiban pembayaran PPh dalam peraturan pemerintah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan orang pribadi atau badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengingat besarnya potensi penerimaan pajak dari transaksi properti, maka kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada sektor ini akan sangat memengaruhi keberhasilan atau realisasi pengamanan penerimaan pajak secara keseluruhan.

Namun perlu disadari bahwa kepatuhan WP sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Aturan yang baik dan pelayanan yang memuaskan atas pemenuhan hak-hak WP merupakan dua dari sekian banyak faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan mereka.

Masalah dalam peraturan

Penulis mengurai berbagai masalah dalam peraturan-peraturan di atas, baik yang sifatnya dapat merugikan negara akibat hilangnya potensi pajak maupun yang dapat merugikan WP. Kerugian negara berupa hilangnya potensi penerimaan pajak ini terjadi karena aturan yang belum tepat atau belum jelas. Sedangkan kerugian masyarakat terjadi karena adanya ketentuan terkait pelayanan masyarakat yang terlalu antisipatif.

Secara matriks, peta masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

 

Masalah 1: Dasar pengenaan pajak

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, PP No. 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 71 Tahun 2008 mengatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nilai pengalihan adalah nilai yang tertinggi antara nilai Akta dengan NJOP tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 71 Tahun 2008.

Penjelasan Pasal 4 ayat (2) lebih lanjut menyatakan bahwa ketentuan tentang nilai yang tertinggi ini dimaksudkan untuk memperoleh “nilai yang paling mendekati nilai yang sebenarnya”.

Menurut penulis, ketentuan tersebut secara implisit membolehkan WP untuk tidak menggunakan nilai transaksi yang sebenarnya dalam menghitung PPh terutang. Frasa “mendekati nilai yang sebenarnya” jelas tidak sama dengan nilai yang sebenarnya. PP tersebut seolah-olah mengasumsikan bahwa nilai yang paling mendekati nilai yang sebenarnya adalah nilai tertinggi di antara nilai Akta atau NJOP.

Itu artinya, apabila WP dapat menunjukkan dokumen Akta Jual Beli dan SPPT PPB, maka dasar penghitungan PPh tinggal memilih nilai tertinggi di antara keduanya, bukan nilai yang sebenarnya. Walaupun sesungguhnya nilai yang terdapat dalam Akta seharusnya adalah nilai transaksi yang sebenarnya. Faktanya, PP di atas jelas menyatakan nilai yang mendekati nilai sebenarnya, bukan nilai yang sebenarnya.

Dapat kita bayangkan apabila ternyata nilai Akta dan NJOP ternyata jauh di bawah nilai transaksi yang sebenarnya. Tentu hal ini berakibat pada hilangnya potensi penerimaan pajak. Celakanya, kondisi seperti ini kerap terjadi dan seolah telah menjadi rahasia bersama.

Berkaitan dengan hal ini, penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 71 Tahun 2008 berikut penjelasannya harus segera diubah. Dasar pengenaan pajak sebaiknya tidak lagi menggunakan nilai yang tertinggi antara nilai Akta dan NJOP, tetapi nilai transaksi yang sebenarnya.

Dengan secara tegas mengatur bahwa DPP adalah nilai transaksi yang sebenarnya, maka tidak ada pilihan untuk menggunakan nilai lain. Selanjutnya, untuk menguji berapa nilai transaksi yang sebenarnya, otoritas pajak dapat menggunakan berbagai dokumen atau sumber informasi seperti Akta Jual Beli, NJOP, bukti transfer, akad kredit, penilaian profesional, dan lain-lain.

Di samping itu, dengan pengaturan tersebut kita tidak perlu lagi menaruh curiga pada pihak-pihak tertentu yang diduga dengan sengaja telah menetapkan nilai akta yang tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya untuk mengurangi atau menghindari PPh.

 

Masalah 2: batasan penghasilan dan nilai transaksi dalam pengecualian pengenaan PPh

Salah satu kondisi di mana Wajib Pajak dikecualikan dari pengenaan PPh yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2008 adalah pengalihan hak oleh orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.

Masalah yang timbul dari ketentuan tersebut di antaranya: pertama, batasan penghasilan dan PTKP tersebut ditentukan sesuai kondisi tahun berjalan atau tahun sebelumnya atau waktu yang lain?

Untuk mengetahui apakah penghasilan tahun berjalan kurang atau lebih dari PTKP, tentu baru bisa dilakukan setelah tahun berjalan berakhir. Dengan demikian, kondisi tahun berjalan tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah WP akan dikecualikan dari pengenaan PPh.

Bagaimana dengan kondisi tahun sebelumnya? Ini tentu saja sudah dapat diketahui dan digunakan. Masalahnya, hal ini tidak disebutkan secara tegas. Bagaimana jika ternyata tahun sebelumnya penghasilan WP tidak melebihi PTKP, tetapi dalam tahun berjalan diperkirakan akan sangat jauh melebihi PTKP?

Berkaitan dengan permasalahan ini, penulis berpendapat bahwa batasan penghasilan tersebut harus ditegaskan sesuai kondisi kapan. Misalnya, kondisi tahun sebelumnya. Penegasan tentang hal ini dapat dimasukkan pada bagian penjelasan atas pasal yang berkaitan.

Kedua, batasan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah juga berpotensi menimbulkan masalah.

Contoh kasus:

Tn. A memiliki beberapa unit properti yang terletak di lokasi yang berbeda-beda. Pada bulan Februari, Juli dan Desember 2014, Tn. A menjual satu unit propertinya dengan harga masing-masing Rp 50 juta dengan notaris dan pembeli yang berbeda-beda. Pada kasus lain, Tn. B menjual properti senilai Rp 150 juta. Penghasilan Tn. A dan Tn. B untuk tahun sebelumnya tidak melebihi PTKP. Total nilai transaksi yang dilakukan oleh Tn. A dan Tn. B adalah sama, yaitu Rp 150 juta.

Pertanyaannya, ketika Tn. A menjual propertinya pada bulan Februari 2014, apakah yang bersangkutan dibebaskan dari pengenaan PPh? Bagaimana dengan transaksi di bulan Juli atau Desember?”

Menurut penulis, ketiga transaksi penjualan yang dilakukan oleh Tn. A merupakan tiga transaksi yang terpisah dan nilai transaksinya tidak dipecah-pecah. Jika demikian, tentu untuk ketiga transaksi di atas, Tn. A dapat saja dikecualikan dari pengenaan PPh.

Berbeda halnya dengan Tn. B. Karena nilai pengalihan hak yang dilakukan Tn. B melebihi Rp 60 juta, walaupun penghasilan Tn. B tidak melebihi PTKP, terhadap Tn. B dikenakan PPh sesuai PP No. 71 Tahun 2008.

Berkaitan dengan permasalahan ini, penulis berpendapat bahwa terhadap Tn. A seharusnya dikenakan PPh, sebagaimana halnya yang berlaku atas Tn. B. Namun karena tidak ada penegasan tentang hal ini, maka dalam praktiknya dapat menimbulkan keragu-raguan.

Untuk menghilangkan keragu-raguan tersebut, menurut penulis, bagian penjelasan pasal yang bersangkutan perlu memberikan contoh kasus seperti pengecualian dapat diterapkan dan contoh lain yang pengecualian tidak dapat diterapkan.

 

Masalah 3: kewajiban menyampaikan SSP saat pembuatan sertifikat

Pasal 7 PP No. 48 Tahun 1994 mengatur bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mengeluarkan surat keputusan pemberian hak, pengakuan hak, dan peralihan hak atas tanah, apabila permohonannya dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak (SSP) atas PPh dari pengalihan hak atas tanah yang diajukan permohonan. Kata ‘hanya’ dalam pasal tersebut tidak memberikan opsi lain bagi BPN.

Ketentuan dalam Pasal 7 di atas diterapkan secara konsekuen oleh BPN di berbagai wilayah, seperti di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang di Provinsi Sumatera Utara. Akibat penerapan ketentuan tersebut, banyak anggota masyarakat merasa dirugikan.

Contoh kasus:

Tn. C membeli sebidang tanah pada tahun 1980 dengan bukti kepemilikan/penguasaan berupa surat penghulu. Pada tahun 2014, Tn. C mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 48 Tahun 1994, BPN tidak dapat mengeluarkan SHM jika permohonan tidak dilengkapi dengan SSP atas PPh dari pengalihan hak atas tanah yang diajukan permohonan. Kenyataannya, pada saat tanah tersebut dibeli oleh Tn. C di tahun 1980, belum ada PPh terutang sesuai PP No. 48 Tahun 1994. Lalu SSP apa yang harus disampaikan oleh Tn. C? Apa mau dikata, BPN tidak dapat mengeluarkan sertifikat tanpa adanya SSP tersebut.

Contoh kasus:

Tn. D membeli sebidang tanah dengan bukti kepemilikan/penguasaan berupa surat camat tahun 2000. Pada tahun 2014, Tn. D mengajukan permohonan penerbitan SHM atas tanah tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP No. 48 Tahun 1994, BPN lagi-lagi tidak dapat mengeluarkan SHM jika permohonan tidak dilengkapi dengan SSP atas PPh dari pengalihan hak atas tanah yang diajukan permohonan. Memang pada saat transaksi dilakukan (tahun 2000), PP No. 48 Tahun 1994 telah berlaku. Namun kewajiban pembayaran PPh tersebut ada pada pihak penjual. Sementara saat ini, yang mengajukan permohonan penerbitan SHM adalah pihak pembeli atau Tn. D. Ia notabene merupakan pihak yang tidak memiliki wewenang untuk meminta dan menyimpan SSP atas PPh final tersebut. Sama seperti pada contoh sebelumnya, BPN tidak dapat mengeluarkan sertifikat tanpa adanya SSP tersebut.

Lalu sampai kapan hal ini akan berlangsung? Apakah BPN telah keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 7 di atas? Mengingat ketentuan tersebut tidak membatasi tahun transaksinya, tampaknya tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan oleh BPN. Yang jadi masalah, sebagian masyarakat telah menjadi “korban tidak berdaya” atas pelaksanaan Pasal 7 dimaksud.

 

Kebutuhan mendesak

Potensi penerimaan pajak dari sektor properti memang sangat tinggi. Namun potensi ini tidak akan dapat terealisasi secara optimal jika ketentuan yang mengaturnya masih mengandung banyak masalah.

Hilangnya potensi penerimaan pajak seperti dalam kasus DS yang disampaikan sebelumnya, semestinya tidak boleh terjadi lagi. Apalagi sektor properti masih menjadi salah satu prioritas penggalian potensi penerimaan pajak. Maka, pembenahan di sisi peraturan perpajakan atas transaksi properti sangat mendesak. Peraturan yang baik dan pelayanan yang prima akan mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penulis: Edi Sihar Tambunan,

Kepala Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding IV di Kanwil DJP Sumatera Utara I

 

 

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinion

Keterbatasan bukan Pembatas

Diterbitkan

pada

Penulis:

Rivan
Dian Anggraeni, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP/ Foto: Dok. Pribadi dan DJP

Kaum disabilitas berhak mendapatkan akses yang setara dalam edukasi perpajakan. Mereka juga berhak berbagi inspirasi.

Penulis: Dian Anggraeni, Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP/ Foto: Dok. Pribadi dan DJP

 

Untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember, Direktorat Jenderal Pajak menghelat acara bertajuk “Isyarat Cinta untuk Negeri”. Acara ini merupakan kegiatan edukasi pajak yang ditujukan untuk kaum disabilitas, khususnya penyandang tunarungu.

Acara yang berlangsung pada tanggal 6 Desember 2021 di Aula Chakti Buddhi Bakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak ini, dihadiri oleh seratus penyandang disabilitas rungu di bawah naungan Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Kepemudaan. Edukasi perpajakan yang dikemas dalam bentuk gelar wicara, mendatangkan narasumber yang juga merupakan penyandang tunarungu.

Narasumber yang pertama adalah Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI, Ibu Rachmita Maun Harahap, ST., M.SN. Ibu Rachmita yang akrab dipanggil Ibu Mita juga berprofesi sebagai dosen aktif di Universitas Mercu Buana Jakarta. Berbekal gelar Doktor Ilmu Seni Rupa dan Desain dari ITB, Ibu Mita mengajar jurusan Desain Komunikasi Visual.

Narasumber kedua adalah seorang anak muda, putra penyanyi senior Dewi Yull. Adalah Surya Sahetapy, yang wajah tampannya sudah sering wira-wiri di layar kaca maupun jagat media sosial. Tak puas mengantongi gelar sarjana dari Sampoerna University, Surya kini melanjutkan studi beasiswa untuk meraih gelar master di Rochester Institute of Technology, USA.

Ibu Mita, Surya dan penyandang disabilitas rungu yang lain lebih senang dipanggil dengan sebutan Teman Tuli.

Edukasi kepada Teman Tuli berlangsung semakin seru dengan John Martin sebagai moderator. Selain menyampaikan kisah yang sangat inspiratif dari para narasumber, acara gelar wicara juga menyampaikan manfaat pajak bagi negara. Para Teman Tuli antusias dalam mengikuti dan mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi. Keterbatasan tidak menjadi kendala berarti dalam penyampaian edukasi, karena turut hadir pula juru bahasa isyarat dalam acara tersebut.

Melalui acara ini, Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Direktorat P2Humas menunjukkan dukungan kepada teman-teman disabilitas bahwa mereka berhak mendapatkan akses atas informasi perpajakan yang setara.

Kesetaraan merupakan satu kata yang sangat bermakna bagi Teman Tuli. Diperlakukan sama dan memperoleh hak secara penuh sebagai sesama makhluk Tuhan merupakan perjuangan besar dalam hidup mereka. Hal ini dirasakan juga oleh salah satu Teman Tuli yang sangat inspiratif, Putri Santoso salah satu co-founder Kopi Tuli. Darinya kita dapat belajar banyak hal.

Berbincang dengan wanita cantik berusia 30 tahun berdarah Solo–Cirebon, benar-benar menguras perasaan. Rasa haru sontak mengalir melihat wanita muda yang secara fisik memliliki keterbatasan, tapi semangat dan daya juangnya tidak mengenal batas.

Tanpa kendala komunikasi yang berarti, Putri bercerita mengenai kisah hidupnya yang tidak mudah. Di usia 6 tahun, ibunya harus berusaha keras mencari sekolah yang mau menerimanya di SD umum. Sepuluh SD menolak untuk menerima Putri sebagai salah satu muridnya. Bukan tanpa alasan ibunya mendaftarkan Putri di sekolah umum. Sejak dini, ibunya sudah menyiapkan Putri untuk dapat survive di tengah masyarakat. Sejak usia setahun, sang ibu sudah memasukkan Putri ke Taman Latihan Observasi Tuli untuk belajar gerakan mulut. Putri tidak disembunyikan dan dianggap sebagai aib dalam hidup ibunya. Dengan bangga ibunya selalu mendorong dan memotivasi Putri untuk tampil percaya diri.

Menginspirasi

Takdir yang cukup pahit sudah harus dijalani Putri dan ibunya. Ketika Putri masih berusia dua bulan di dalam kandungan, Tuhan memanggil ayahnya. Sang ibu, ditinggal suami dalam keadaan mengandung dan harus menanggung beban serta duka yang dalam.

Karena putra pertama terlahir normal dan tidak ada keluarga yang tuli, ibunya tidak menyadari jika putri keduanya terlahir Tuli. Sampai ketika perayaan ulang tahun yang pertama, Putri tidak memberikan respons atas suara-suara tepuk tangan dalam perayaan ulang tahunnya.

Sebesar apa pun dukungan yang diberikan Ibunda, tekanan dalam lingkungan pergaulan tetap membuat Putri tertekan. Sungguh tidak mudah menjalani hari-hari yang penuh dengan ejekan dan perundungan. Bukan hanya teman sepermainan yang mengucilkan dan mengejek. Guru-guru pun tidak semua yang dapat menerima keterbatasan Putri. Kata-kata menyakitkan seperti goblok atau budek sering dilontarkan tanpa perasaan hanya karena Putri tidak merespons ketika dipanggil. Sampai ketika menginjak SMP kelas 2, Putri tidak tahan. Saat itu Ia ingin mengakhiri hidupnya.

Dengan hati yang hancur mendapati Putri seperti itu, ibunda terus mendorong dan membesarkan hatinya. Hingga akhirnya ketika menginjak bangku SMA, Putri mulai merasa lega. Di SMA, ia banyak mendapatkan teman yang bisa menerimanya. Di bangku SMA pula, Putri berkenalan dengan pria tambatan hati, yang kelak menikahinya delapan tahun kemudian.

Selepas SMA, Putri yang memiliki mimpi menjadi wanita karier, melanjutkan kuliah di Universitas Bina Nusantara jurusan Desain Komunikasi Visual. Tempaan hidup yang sudah dialaminya membuat Putri tidak patah arang ketika ijazah S1 yang ia jadikan modal untuk melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan tidak diperhitungkan. Lagi-lagi keterbatasan menjadi alasan penolakan pengajuan lamaran-lamarannya. Mimpi menjadi wanita kantoran ia kubur. Darah pengusaha yang mengalir deras dari almarhum ayahnya, menginsipirasi Putri merintis usaha. Dimulai dengan membuka yayasan yang memberikan pelatihan kepada teman-teman Tuli, Putri banyak menerima pesanan berupa baju seragam, kue dan lain-lain.

Pada tahun 2018, dengan dukungan suami bersama dua Teman Tuli lain, Putri mendirikan Kopi Tuli. Semangat dan idealisme yang menyala terang dalam hidup Putri, membuat Putri tidak tanggung-tanggung mengelola kafe ini. Putri mempekerjakan sesama Teman Tuli di kafenya. Bahkan, salah satu barista Kopi Tuli terdaftar dalam rekor MURI sebagai barista Tuli pertama.

Dalam dua tahun Kopi Tuli terus berkembang dan mulai menambah jumlah gerainya. Hingga sebelum pandemi, Kopi Tuli sudah memiliki tiga gerai.

Sejak awal mendirikan Kopi Tuli, Putri sudah membereskan seluruh administrasi terkait, termasuk pendaftaran NPWP. Tidak hanya NPWP atas Kopi Tuli, namun Putri juga mewajibkan seluruh karyawannya untuk memiliki NPWP. Putri turun tangan sendiri memastikan pajak-pajak terkait usaha maupun karyawannya sudah dilaksanakan dengan baik.

Guncangan yang diakibatkan oleh pandemi, turut dirasakan Putri dan Kopi Tulinya. Mengaku semakin banyak menombok selama dua tahun terakhir, Putri terpaksa menutup dua gerai Kopi Tuli. Namun, bukan Putri namanya kalau menyerah. Putri tetap semangat dan optimistis bahwa suatu saat nanti, ia bisa membuka kembali gerai-gerai Kopi Tuli. Apa yang dilakukan Putri telah menginspirasi Teman Tuli lainnya. Setelah Kopi Tuli, kini mulai banyak gerai-gerai kopi lain yang dimiliki dan dikelola oleh Teman Tuli.

Selain sibuk mengembangkan bisnisnya, Putri disibukkan oleh permintaan untuk menjadi narasumber dari berbagai pihak termasuk instansi-instansi besar. Saat ini pun Putri sedang mempersiapkan diri untuk keberangkatannya ke Amerika Serikat pada medio 2022 ini untuk melanjutkan beasiswa pendidikannya.

Jika sudah begini, bukan hanya haru yang saya rasa, tapi juga malu. Putri memang terlahir tidak sempurna, tapi semangat juang untuk mencapai kesetaraan yang jauh melampaui semangat banyak orang normal, telah menyempurnakan nilainya di mata Tuhan dan makhluk-Nya.

Dengan senyum yang selalu tersungging di wajah cantiknya, Putri menutup perbincangan dengan mata berbinar, “Saya yakin, Allah memiliki maksud yang baik dan akan memberikan yang terbaik buat saya”.

Lanjut baca

Opinion

IKN, Momentum atau Beban Ekonomi Nasional?

Diterbitkan

pada

Penulis:

Sidang paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Januari 2022 secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Nagara (IKN) menjadi Undang-undang IKN. Dengan disahkannya RUU tersebut, maka rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi kenyataan. Keberadaan UU ini akan membuat pemerintahan selanjutnya wajib meneruskan langkah pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Artinya, mulai 2024 dan seterusnya, pemerintah wajib menanggung dan menjalankan keputusan presiden saat ini, yakni Presiden Joko Widodo.

Yang selanjutnya perlu kita cermati adalah kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan kesiapan Penajam Paser Utara ini menjadi ibu kota negara. Situs ikn.go.id pada Selasa 18 Januari 2022 menampilkan angka kebutuhan dana senilai Rp 375,7 triliun. Rinciannya, Rp 252,5 triliun bersumber dari APBN, kemudian 123,2 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN.

Sedangkan versi buku saku IKN, pendanaan ibu kota baru ini mencapai Rp 466 triliun. Ketika orientasi pembiayaan menyangkut APBN, pemerintah harus berhati-hati dalam me-manage utang. Karena posisi per November 2021, utang telah menyentuh angka Rp 6.713,24 triliun, atau setara dengan 39,38 persen PDB. Rasio utang ini akan terus bertambah pada tahun 2022 ini, karena direncanakan pemerintah akan kembali menambah utang sebesar Rp 973,6 triliun untuk kembali menambal kekurangan APBN 2022.

Tahun 2022 akan menjadi tahun yang krusial, karena berbarengan dengan momentum tahun terakhir pemerintah boleh menggunakan instrumen UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Menangani Pandemi Covid-19, di mana pemerintah bisa membuat rancangan defisit APBN lebih dari 3 persen PDB.

Hal strategis kedua adalah, mulai berjalannya agenda politik menuju pileg dan pilpres mulai di semester kedua nanti. Agenda politik ini tentunya membutuhkan konsentrasi pemerintah dalam mengatur kebijakan-kebijakan ekonomi agar tetap bisa stabil dan tumbuh sesuai dengan proyeksi awal. Dengan disetujuinya UU IKN ini, menambah daftar panjang fokus pemerintah untuk bisa mengatur keuangan dan utang negara agar lebih managable.

Selain keuangan negara, yang perlu diukur oleh pemerintah adalah biaya sosial yang timbul di masyarakat dan aspek psikologis masyarakat yang bisa mempengaruhi asumsi makro ekonomi. Dengan perpindahan orang dan pemerintahan ke tempat yang baru, akan cenderung membuat  inflasi meningkat, karena faktor kegiatan ekonomi yang tidak normal. Pemerintah sedang berupaya keras menaikkan pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini tergerus oleh melonjaknya inflasi, sehingga secara umum bisa mereduksi kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2022 ini adalah tahun yang strategis bagaimana Indonesia bisa bangkit kembali secara ekonomi pasca pandemi. Jangan sampai keuangan negara terbebani untuk kebijakan-kebijakan yang justru menambah berat. Misalnya, belajar dari kebijakan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kemudian menjadi beban APBN dalam perjalanannya.

UU IKN telah disetujui. Untuk selanjutnya bukan memperdebatkan apakah kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakan perpindahan ibu kota ini. Tetapi, memberikan masukan ke pemerintah, agar bagaimana momentum di tahun 2022 ini pemerintah pro dengan pertumbuhan ekonomi dan pro dengan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai, program pemindahan IKN ini menjadi beban masyarakat dan anak cucu kita di masa depan. Selanjutnya, kita akan sama-sama melihat di masa depan, apakah IKN ini akan menjadi momentum atau justru beban buat ekonomi nasional.

 

Jakarta, 19 Januari 2022

Ajib Hamdani (Pengamat Ekonomi IndiGo Network)

Lanjut baca

Opinion

7 Alasan Ikut PPSWP

Diterbitkan

pada

Penulis:

Suharno Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak adalah peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Penulis: Suharno, Direktur TaxPrime Academy dan EduNesia

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP) telah dirilis dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 29 Oktober 2021. PPSWP adalah program pengungkapan kekayaan bersih secara sukarela atas harta kekayaan yang diperoleh Wajib Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data dan/atau informasi mengenai harta kekayaan tersebut.

Tapi, kenapa harus ikut PPSWP? Menurut hemat penulis, setidaknya ada tujuh alasan kuat mengapa WP perlu ikut PPSWP.

Pertama, pemerintah memiliki data keuangan dan data nonkeuangan yang luas. Menurut Saji Ijiyemi, “Information is power”. Pernyataan ini sejalan dengan keberhasilan pemungutan pajak di negara maju, yaitu karena data dan informasi keuangan WP dan transaksi dapat dikumpulkan secara memadai.

Sejak tahun 2007, pemerintah telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperoleh informasi keuangan dari seluruh instansi pemerintah maupun swasta berdasarkan Pasal 35A UU KUP. Namun, karena hasilnya belum optimal, pemerintah menerbitkan PERPPU 1/2017 yang mengharuskan bank dan lembaga keuangan untuk secara otomatis menyampaikan informasi keuangan setiap nasabah kepada pemerintah. Kemudian, sejak 2018 Indonesia telah menerima pasokan data keuangan secara otomatis berdasarkan konsensus Automatic Exchange of Information (AEoI) dari sebagian besar negara di dunia, termasuk negara tax haven. Alhasil, saat ini otoritas pajak memiliki data yang telah diklarifikasi dalam SPT senilai Rp 5.646 triliun (795.505 WP) dan data dari AEOI yang sedang diklarifikasi kepada WP sebesar Rp 676 triliun (50.095 WP).

Kedua, nomor KTP sekarang dijadikan sebagai NPWP. Penerapan nomor KTP sebagai pengganti NPWP sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 Ayat (1a) UU HPP berdampak luas kepada WP. Pemberlakuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP akan membuat terintegrasinya seluruh data keuangan, aset, pendapatan, dan lain-lain dari seluruh instansi pemerintah atau swasta dalam satu orang. Hal ini sangat memudahkan otoritas pajak memantau kepatuhan WP.

Ketiga, aplikasi big data analytics untuk menilai kepatuhan pajak. Penerapan big data analytics diyakini sangat mampu meningkatkan penerimaan pajak. Otoritas pajak saat ini sedang mengembangkan core tax system yang akan secara signifikan membantu memantau kepatuhan WP; pengawasan terhadap data perpajakan akan jauh lebih komprehensif dan real-time. Maka, WP tidak punya pilihan lain selain melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, lengkap, dan jelas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) UU KUP.

Keempat, tarif pajak dalam PPSWP jauh lebih rendah daripada tarif normal. Salah satu daya tarik Program PPSWP adalah tarif pajak yang ditawarkan jauh lebih rendah ketimbang tarif pajak penghasilan normal, baik untuk WP Badan maupun WP Orang Pribadi. WP Badan yang mengikuti PPSWP I akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, yakni 11–16 persen (tarif normal 22 persen), sedangkan WP Orang Pribadi mendapat tarif 19–24 persen (tarif pajak normal 30 persen, jika menggunakan tarif tertinggi). Sementara itu, PPSWP II hanya dapat diikuti oleh WP Orang Pribadi, di mana mereka akan mendapatkan tarif yang lebih rendah, yakni 17–23 persen, sedangkan tarif normal tertinggi dalam UU HPP adalah 35 persen.

Kelima, peserta PPSWP mendapatkan kepastian hukum yang luas. Bagi WP peserta PPSWP, Pemerintah menjamin kepastian hukum yang luas, yang terdiri dari tiga hal, yaitu: (i) tidak dikenakan sanksi 200 persen (no more 200 % penalty), (ii) tidak dilakukan pemeriksaan pajak (no tax audit), dan (iii) tidak dilakukan penegakan hukum (no law enforcement). Penulis menyebut ketiga manfaat tersebut sebagai the Golden Benefits of PPSWP. Pertama, yang mengikuti PPSWP tidak akan dikenai sanksi administratif dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebesar 200 persen dari pokok pajak. Kedua, berdasarkan Bab V Pasal 11 Ayat (1) huruf a UU HPP, SPT Tahunan mereka dari tahun 2016–2020 tidak akan diaudit termasuk untuk jenis pajak lainnya. Terakhir, berdasarkan Bab V Pasal 6 Ayat (6) dan Pasal 11 Ayat (1) huruf c UU HPP, Wajib Pajak tidak akan dilakukan penegakan hukum perpajakan seperti penyidikan, dan/atau penuntutan pidana.

Keenam, mitigasi risiko perpajakan secara signifikan. Pajak merupakan salah satu pengeluaran yang cukup signifikan dalam perusahaan, besarnya dapat mencapai 22 persen dari pendapatan bersih WP Badan atau 35 persen dari pendapatan bersih untuk WP Orang Pribadi. Jika WP dikenai sanksi administratif seperti bunga, denda, atau kenaikan, beban yang harus ditanggung WP akan semakin besar. Bahkan, bisa mencapai empat kali lipat dari jumlah yang harus dibayarkan. Selain sanksi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP, sanksi pidana juga merupakan bagian dari jenis risiko perpajakan yang harus dihindari. Oleh karena itu, dengan mengikuti PPSWP, WP dapat menghilangkan salah satu aspek penting dari manajemen risiko pajak.

Ketujuh, Wajib Pajak dapat lebih fokus pada usahanya. Dengan keikutsertaan dalam PPSWP, WP dapat lebih fokus menjalankan usahanya karena mereka tidak lagi menghadapi risiko pajak, setidaknya untuk lima tahun pajak ke belakang. Dengan demikian, sumber daya yang dimiliki dapat ditransformasikan menjadi ekspansi atau inovasi produk baru yang akan memberikan lebih banyak keuntungan bisnis dan atau manfaat bagi masyarakat. Penghindaran pajak dengan cara ilegal saat ini terlalu berisiko, mengingat data dan/atau informasi keuangan telah dikumpulkan secara lengkap dalam database otoritas pajak.

Mengingat semakin lengkapnya data dan informasi yang dimiliki oleh otoritas pajak, penerapan NIK sebagai NPWP, big data analytics, tarif pajak yang rendah, dan jaminan kepastian hukum, PPSWP merupakan peluang emas yang terlalu berharga untuk dilewatkan.

Selanjutnya untuk memperoleh pembahasan lengkap mengenai hal ini dan berbagai informasi lainnya dalam mengikuti PPSWP, silakan lihat buku yang telah kami tulis dengan judul Panduan Lengkap Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak, yang akan dirilis di situs TaxPrime Academy, ppswp.com, dan pajak.com pada Desember 2021.

Lanjut baca

Populer