Terhubung dengan kami

Topic

Prioritaskan Infrastruktur Laut

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, ongkos logistik yang mahal harus bisa ditekan dengan lebih meningkatkan pengangkutan barang melalui jalur laut.

Indonesia sebagai negara maritim harus mengutamakan pembangunan infrastruktur di sektor transportasi laut untuk memperlancar arus logistik sehingga disparitas harga antardaerah dapat ditekan. Pakar ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, upaya meningkatkan daya saing Indonesia adalah dengan menekan biaya logistik yang terbilang mahal karena saat ini pengangkutan barang masih bertumpu pada jalur darat.

“Pembangunan infrastruktur laut itu nomor satu, bukan darat,” jelas Faisal usai menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan lembaga kajian ekonomi Indef di Jakarta, Selasa (31/7).

Ia membeberkan fakta yang menunjukkan sebanyak 90 persen arus lalu-lintas barang di Indonesia diangkut melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan truk yang biayanya sepuluh kali lebih mahal dibandingkan jalur laut. Sementara arus barang yang diangkut menggunakan jalur laut yang biayanya lebih murah hanya sekitar sepuluh persen saja.

Padahal, untuk menjadikan ekonomi Indonesia lebih berdaya saing, kata Faisal, ongkos logistik yang mahal harus bisa ditekan dengan lebih meningkatkan pengangkutan barang melalui jalur laut. Menurutnya, negara-negara di seluruh dunia menggunakan jalur laut sebanyak 70 persen untuk pengangkutan barang. Sementara Indonesia yang negara maritim justru 90 persen pengangkutan barangnya melalui jalur darat.

Untuk infrastruktur darat seperti jalan tol yang bukan prioritas dan belum dimulai pengerjaannya sebaiknya tunda dulu. Tapi yang sudah di tengah jalan, ongkosnya lebih mahal jika dihentikan.

“Jeruk dari Tiongkok lebih murah karena diangkut dengan kapal laut. Durian super di Sumatera hanya Rp 30 ribu, sampai di Jakarta Rp150 ribu. Harganya jadi mahal karena diangkut pakai truk. Sederhana saja,” jelasnya.

Ia mengakui indikator Logistic Performance Index (LPI) Indonesia saat ini sudah lebih baik. Meski demikian, pencapaiannya masih kalah dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Malaysia dan Thailand. Untuk itu, pemerintah harus berupaya lebih keras lagi dalam memperbaiki indeks performa logistik agar daya saing ekonomi Indonesia dapat terus meningkat.

“Untuk rencana infrastruktur darat seperti jalan tol yang bukan prioritas dan belum dimulai pengerjaannya sebaiknya tunda dulu. Tapi yang sudah di tengah jalan, ongkosnya lebih mahal jika dihentikan,” sarannya.

Faisal memberi contoh pengangkutan buah jeruk dari Pontianak menggunakan kapal laut ke Pelabuhan Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok pengangkutannya bisa dilanjutkan lewat jalur darat menuju pasar induk Kramat Jati, Tangerang, dan wilayah sekitarnya.

“Kalau sekarang sistem infrastruktur daratnya dulu didesain, backbone justru ditempatkan di darat. Padahal backbone dari negara maritim di laut. Rute pergerakan barang itu utamanya di laut,” ujarnya.

Klik untuk Komen

TaxPoeple, Anda harus masuk log untuk mengirim komentar Masuk

Balas

Topic

Bareng-Bareng Bangun Kesadaran

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Saya menyambut gembira keputusan pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM menjadi setengah persen. Itu sangat membantu. Sehingga yang dulunya Wajib Pajak yang tidak taat, dengan adanya perubahan pelayanan dan peraturan jadi lebih patuh pajak,” ucap Dede Purnama di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kuningan akhir Juli lalu merespons berlakunya PP 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013.

Dede mulai menekuni dunia usaha sejak didaulat orangtuanya untuk mengurus perusahaan keluarga yang mulai berdiri sejak tahun 1996. Tahyun 2000, salah satu produknya, yakni sari minuman kemasan bermerek Jeniper (kependekan dari jeruk nipis peras) dikukuhkan sebagai oleh-oleh khas Kuningan.

Lebih tadi itu, Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kuningan, Jawa Barat ini mengaku senang dengan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan KPP sejak dua tahun lalu dan semakin hari semakin baik.

“Yang saya alami saya hampir 30 hingga 40 kali ke kantor sini karena saya mau belajar. Perubahannya memang luar biasa. Dulu kita ke kantor pajak terasa deg-deg-an. Sekarang lebih terlihat seperti kantor yang nyaman dan tenang,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di KPP Kuningan akhir Juli lalu.

Pengusaha itu enggak ribet. Ketika memang aturan birokrasi dipermudah, Wajib Pajak akan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.

Konsultan pribadi

Pria yang menjabat sebagai Direktur Operasional di perusahaan yang didirikan sang ibu ini menambahkan, urusan perpajakan perusahaannya sangat terbantu oleh keramahan dan kinerja para pegawai di KPP khususnya para Account Representative (AR). Layanan yang diberikan AR membuat Dede merasa terbantu karena perusahaannya serasa memiliki konsultan pajak yang gratis.

“Saya sudah empat kali ganti AR, yang semuanya sering memberikan masukan ke kami. Jadi, AR ini boleh dibilang konsultan pajak perusahaan kita yang ada di kantor pajak. Konsultan gratis dan luar biasa,” ujarnya.

Dede menyarankan, ke depan setiap kantor pelayanan pajak di Indonesia memiliki standardisasi pelayanan yang seragam, membuat Wajib Pajak nyaman.

“Begitu orang datang merasa nyaman, tidak merasa seperti orang salah. Pertama, suasana kantornya ya, kalau masuk kantor suasana tegang, kita bisa ikutan tegang. Mudah-mudahan kantor pajak di Indonesia seperti KPP Kuningan itu,” harap Dede.

Respons positif mengenai PP No. 23 Tahun 2018 juga diberikan oleh pemilik sekaligus direktur PT. Inti Dwitama, Fajar Febriansyah.

“Kami terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Karena melalui penurunan tarif ini dirasakan sangat signifikan dan membantu peningkatan penghasilan kami sebenarnya,” ungkapnya. Selain itu, penurunan tarif pajak juga disambut respons positif oleh masyarakat karena melalui peraturan ini mereka lebih bisa terbangun kesadarannya dengan tarif yang lebih efisien.

Ia pun membagikan pengalamannya bahwa pajak itu sebenarnya tidak ada yang sulit dan sangat mudah, karena ketika sudah mendapatkan pemahaman dari AR atau dari KPP ini kita dapat memahami bahwa aturan seperti apa peraturan yang dimaksud.

“Pengusaha itu enggak ribet, ketika memang aturan birokrasi itu dipermudah, dan saya rasakan itu sangat mudah ya, melalui komunikasi yang baik dengan teman KPP, itu sangat mudah sekali dijalankan. Hampir enggak ada halangan yang berarti.”

Fajar berharap adanya pemerataan pembangunan di daerah-daerah merata khususnya di Kuningan. Tidak hanya itu, ia juga mengajak para fiskus di KPP untuk membangun kesadaran dari teman-teman UMKM lain yang memang belum memahami betul tentang apa itu pajak.

“Memang kita akui, sumber daya yang dimiliki KPP ini terbatas dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus mereka awasi. Akan tetapi, kita punya peran bareng-bareng untuk membangun kesadaran mereka dalam rangka ekstensifikasi pajak.”

Lanjutkan Membaca

Topic

Perlu Pendampingan dan Aturan yang Koheren

Aprilia Hariani K

Diterbitkan

pada

Nawa Cita di bidang kemandirian ekonomi akan tercapai jika pembangunan infrastruktur selaras dengan regulasi yang koheren antarkementerian dan lembaga.

Tiga poin Nawa Cita yang menjadi visi-misi Presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla di antaranya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Target itu menurut Direktur Center Of Reform On Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal bisa dicapai asalkan pembangunan infrastruktur selaras dengan regulasi yang koheren antarkementerian dan lembaga. Faisal melihat, secara infrastruktur fisik daerah perbatasan sudah jauh lebih baik dari periode pemerintahan sebelumnya. Namun, belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonominya dengan maksimal.

Menurut pria alumnus Studi Pembangunan University of Melbourne, Australia yang tengah meneliti keberhasilan Nawa Cita di bidang sosial dan ekonomi ini, pembangunan infrastruktur belum dapat menaikkan performa ekonomi di daerah pinggiran lantaran adanya regulasi antarkementerian yang tak saling mendukung. Misalnya, pembangunan infrastruktur tol yang seyogianya memiliki multiplier effect secara langsung bagi masyarakat pelaku UMKM. Nyatanya, rest area dominan diisi oleh produk-produk asing ketimbang produk masyarakat setempat.

Secara infrastruktur fisik daerah perbatasan sudah jauh lebih baik dari periode pemerintahan sebelumnya. Tapi, yang sudah dibangun ini belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonominya.

“Seharusnya, pemerintah daerah memfasilitasi dan mengatur harga produk lokal, kementerian UMKM dan Koperasi membina kualitas produk, sedangkan lembaga terkait juga membatasi izin investasi perusahaan asing,” kata Faisal di ruang kerjanya, kawasan Tebet, pada Jumat pagi (27/7).

Artinya, lanjut lulusan program doktor ekonomi politik dari University of Queensland, Australia tahun 2013 ini, regulasi yang koheren antarkementerian/lembaga sangat fundamental dalam membangun akses pasar para pelaku UMKM. Hal itu sesuai dengan hasil riset CORE Indonesia tahun 2017 dengan sampel UMKM dari Aceh hingga Papua. Ditemukan bahwa hambatan terbesar UMKM bukan soal modal, tapi pendampingan dan akses pasar.

“Kementerian berbondong-bondong melakukan pemberdayaan. Program antarkementerian bentrok, UMKM-nya bingung,” tambah Faisal.

Tak hanya skala mikro. Salah satu dampak kurangnya keterkaitan juga dapat dilihat dari urusan logistik. Perbedaan data stok beras antarkemeterian/lembaga berdampak besar pada pengambilan kebijakan impor dan ekspor beras.

“Sebenarnya di Makassar stok beras melimpah. Karena data simpang siur, pulau Jawa memutuskan impor beras dari Thailand,” kata Faisal.

Dengan begitu, sangat logis jika penurunan kemiskinan 9,82 persen di semester pertama 2018 ditopang oleh naiknya dana bantuan sosial, yakni dari Rp 57 triliun (2017) menjadi Rp 81 triliun (2018).

Faisal menilai, Nawa Cita di bidang kemandirian ekonomi, membangun daerah dari pinggiran belum tercapai sesuai harapan.

Lanjutkan Membaca

Topic

Ringankan Bebannya, Dampingi Langkahnya

Ruruh Handayani

Diterbitkan

pada

Penulis:

Penurunan tarif pajak dan pembinaan UMKM bertujuan agar sektor itu mampu menjadi penggerak ekonomi nasional sekaligus tulang punggung perekonomian nasional.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 yakni PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu akhirnya resmi diberlakukan 1 Juli lalu. Namun, rupanya ada syarat yang mengiringi penurunan tarif PPh final menjadi 0,5 persen itu.

Salah satunya yakni pengenaan jangka waktu (sunset clause) tertentu bagi Wajib Pajak (WP) yang menggunakan tarif ini. Artinya, setelah batas waktu itu, WP mau tidak mau harus melakukan pembukuan dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai rezim umum.

Tentu, demi rasa keadilan, batas waktu yang dikenakan berbeda-beda tergantung dari jenis WP. Bagi WP Badan berbentuk perusahaan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun; WP Badan berupa koperasi, persekutuan komanditer, atau firma boleh memakai tarif ini selama empat tahun; sedangkan WP orang pribadi mendapat jatah selama tujuh tahun.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan, tidak ada referensi atau kajian khusus mengapa batas waktu yang ditetapkan terdiri dari tiga, empat, dan tujuh tahun. Angka-angka itu muncul berdasarkan beberapa simulasi yang dipresentasikan dari pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi Rancangan PP kala itu. Pihak-pihak dimaksud, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Kebijakan Fiskal, DJP, serta Asosiasi UMKM.

“Simulasinya adalah kami bagi jenis WP-nya, (WP) badan berupa PT, itu yang seharusnya sekarang pun harusnya enggak boleh. Tapi oke, pemerintah masih berbaik hati, karena PP 46 dulu, kan, (aturannya) masih (PPh) final, boleh tidak pembukuan. Tentu diberikan partisi tiga tahun. Yang tiga lagi (yakni) CV, koperasi, dan firma oke lebih panjang sedikit (4 tahun), ” papar Hestu pada Majalah Pajak akhir Juli lalu.

Sementara untuk WP orang pribadi, Hestu mengatakan bahwa tujuh tahun adalah waktu yang cukup optimal untuk pelaku UMKM mengembangkan usahanya sekaligus belajar menerapkan pembukuan. “Jadi angka itu ya dari simulasi-simulasi saja, basisnya seperti itu,” tambahnya.

Ini langkah yang memang harus kami ambil, untuk mendidik UKM kita ke depannya menjadi lebih baik.

Dampingi UMKM

Hestu menyebut, walaupun di PP 23 detail aturannya sudah mencakup penjelasan, aturan turunan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tetap akan dikeluarkan. Secara khusus, PMK yang diperkirakan akan keluar di bulan Agustus ini akan menjelaskan mengenai pergantian Surat Keterangan Bebas (SKB) menjadi Surat Keterangan.

SKB diberlakukan pada rezim PP 46, yaitu WP harus bolak-balik ke KPP meminta SKB setiap ingin bertransaksi. Sedangkan di aturan PMK yang baru ini, nantinya WP hanya diberikan surat keterangan yang berlaku setahun sekali atau mungkin seterusnya. Selain memudahkan WP dan fiskus, surat keterangan ini diharapkan dapat memangkas proses administrasi yang rumit.

Selain kemudahan dan pemangkasan tarif, Hestu memastikan bahwa DJP akan terus mendampingi para pelaku UMKM hingga kelak dapat menjalani bisnisnya secara mandiri, dan melakukan tata kelola pembukuan dengan baik.

“Mengapa pembukuan? Pembukuan itu, kan, dasarnya accounting. Accounting itu mendidik orang yang berbisnis itu ada pemisahan antara penggunaan pribadi, aset pribadi, dengan kepentingan bisnis. Dengan pemisahan seperti itu, maka mereka akan bisa menjalankan bisnisnya lebih sehat, peluang potensi untuk berkembangnya lebih baik daripada yang tidak ada pemisahan. Jadi, memang ini langkah yang memang harus kami ambil, untuk mendidik UKM kita ke depannya menjadi lebih baik.”

Tak sekadar omong, DJP telah memiliki beberapa acuan pendampingan UMKM yang terangkum dalam program Business Development Service (BDS). Program ini mengedepankan end to end approach, yaitu para UMKM di daerah-daerah mendapat pendampingan dan dipertemukan langsung dengan pihak-pihak yang dapat membantu keberlangsungan dan perkembangan usaha mereka, seperti perbankan, market place, hingga motivator.

“Kami enggak langsung menyosialisasikan pajak atau menyuruh mereka membayar pajak, tapi komunitas itu kami dekati, kami sering pertemukan dengan pihak-pihak yang bisa mendukung mereka. Mereka kami buat nyaman, terbantu untuk urus perkembangan bisnisnya, untuk melakukan aktivitas bisnisnya, baru kami masuk pajaknya,” ucap Hestu.

Sebetulnya, program itu sudah dimulai sedari empat tahun lalu, tapi memang baru beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) saja yang tercatat melaksanakan pemberdayaan dan pembinaan UMKM. Ini dapat dipahami, sebab keberadaan UMKM memang baru terkonsentrasi di beberapa daerah saja, di antaranya Jakarta, Bali, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten.

Untuk itu, meluncurnya Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak Nomor 13 tanggal 9 Juli lalu tentang Petunjuk Pelaksanaan Program BDS, seolah memberi titah pada setiap KPP agar memetakan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM di masing-masing area kerja. Menurut SE itu, KPP diberikan keleluasaan untuk merancang kegiatan pemberdayaan dan pendampingan, termasuk bekerja sama dengan instansi, perbankan, atau pihak lain yang terkait.

Hestu pun menambahkan, selain DJP, institusi lain seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan perusahaan BUMN kompak melaksanakan kegiatan serupa, dan tak jarang bersinergi dengan DJP.

“BUMN itu punya rumah kreatif. Ketika BUMN itu mengumpulkan, membina UKM-nya, kami juga masuk untuk memberikan kesadaran pajak. Kami sosialisasi di KPP juga banyak, dan kami juga akan lakukan kampanye semacam ini. Sudah banyak yang jalan, di Sumatera itu mereka (KPP) sudah door to door kepada para UMKM. Enggak apa-apa itu, kan, kreativitas masing-masing, enggak ada masalah.”

Turun dulu, naik kemudian

Penurunan tarif 0,5 persen boleh jadi akan berdampak pada penerimaan pajak hingga akhir tahun ini. Pasalnya, jika jumlah setoran pajak dari 1,5 juta pelaku UMKM hingga akhir tahun lalu sebesar Rp 5,8 triliun, maka setelah dipangkas 0,5 persen, potensi pajak yang hilang hingga Desember mendatang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun. Namun, Hestu menyatakan, dampak positif kebijakan ini memang baru akan terasa di periode jangka menengah panjang, baik dari sisi basis data maupun pembayaran pajaknya.

Jika menilik ke masa diluncurkannya PP 46 di tahun 2013 lalu, penerimaan pajak dari UMKM memang terus merangkak naik dari tahun ke tahunnya. Ini sebagai pembuktian bahwa pelaku UMKM juga mau berpartisipasi dalam pembangunan negara.

“PP 46 itu dulu banyak yang menyangsikan, ‘apakah itu efektif?’ Kami punya data, pembayarannya naik terus, sampai 1,5 juta (pelaku UKM) di tahun 2017. Artinya apa? UKM itu mau, kok, bayar pajak,” ujarnya.

Hestu menilai, jumlah pembayar pajak dari sektor UMKM masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan UMKM yang mencapai 59 juta pelaku. Untuk itu, penurunan tarif ini diharapkan akan merangkul lebih banyak lagi pelaku UMKM yang sadar pajak.

“Dengan penurunan tarif ini kami ringankan beban pajak mereka, dan yang belum bayar, kami ajak untuk mulai bayar. Jadi, ini kita bicara keterlibatan pengusaha walaupun sekecil apa pun untuk ikut membiayai negara ini. Kami juga sampaikan kemudahan-kemudahan di sini, ngitung pajaknya mudah sekali, tinggal omzet sebulan berapa, catat. Mereka juga enggak ditinggalkan oleh pemerintah, enggak dibiarkan sendiri, banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk membantu mereka,” pungkasnya.—Ruruh Handayani/Foto: Dok. P2 Humas DJP

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News2 minggu lalu

Andai Lapor Pajak Bisa Lebih Sederhana

 Meski pemerintah telah berupaya keras melakukan simplifikasi aturan dan tata cara memenuhi kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak, ternyata sistem perpajakan...

Breaking News4 minggu lalu

‘Sajak’ untuk Generasi Millennial

Penulis: Nilasari   Bonus demografi yang dipenuhi oleh generasi millennial harus dioptimalkan untuk mendukung budaya sadar pajak yang diharapkan dapat...

Breaking News2 bulan lalu

Mengisi Ruang Penyempurnaan

DJP terus mengembangkan program-program untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas pelayanan, mulai dari simplifikasi aturan, penurunan tarif pajak hingga penguatan teknologi...

Breaking News3 bulan lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News7 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News8 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News9 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News11 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News11 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News12 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Advertisement Pajak-New01

Trending