Connect with us

Tax Light

Prima

Majalah Pajak

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi

Menjadi manusia prima adalah menjadi manusia yang bisa melihat ke dalam diri, lalu mencari jalan untuk bisa berarti bagi lingkungan agar bisa memberi manfaat.

Ketika orang berbicara dan mengucapkan kata prima, maka itu lekat dengan kesempurnaan. Sementara nilai Kesempurnaan merupakan bagian dari belief-nya atau nilai-nilai Kementerian Keuangan yang terdiri dari Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan dipungkas dengan nilai Kesempurnaan. Arti kata prima adalah sangat baik, dan utama, di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Yang unik, kata prima dikenal sejak anak-anak belajar di jenjang pendidikan dasar, saat dikenalkan istilah bilangan prima dalam matematika. Bilangan prima, hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri.

Mengutak-atik bilangan tentunya menarik. Apalagi bila dikonversi dengan filosofi kehidupan. Bilangan termasuk prima apabila dia hanya bisa dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, maka angka satu bukanlah bilangan prima karena pembaginya hanya satu. Seorang anak manusia yang hanya memikirkan satu hal saja, bukanlah manusia prima, atau utama. Manusia yang berpikir hanya satu hal saja mungkin kerepotan kalau harus dipaksa memikirkan banyak hal. Namun, apabila dalam proses berpikir, selain berpikir satu hal, dia dipaksa berpikir ke dalam dirinya sendiri, maka dia bisa menjadi manusia prima. Sampai di sini, apakah Anda bingung?

Kadang kala kita bekerja tidak mau repot. Kita bekerja standar, hanya melakukan yang diinstruksikan, atau ditulis dalam tugas pokok dan fungsi bagi amanah jabatan yang kita emban. Selebihnya, kita tidak mau tahu. Bahkan kalau ada tugas tambahan, kita akan berpikir, mengapa harus kita yang melakukannya? Sementara gajinya tidak nambah, apalagi ekstra tambahan. “Little-little to me, little little to me, but salary not up up”. Kita sudah berada di zona nyaman. Kerjakan saja punyamu, punya dia adalah urusannya. Maka bisa dipastikan bahwa unsur tepo seliro dan gotong royong akan mulai menipis perlahan-lahan.

Beda halnya kalau kita memfokuskan pada satu hal, dan kembali berpikir ke dalam diri sendiri. Apakah satu hal itu sudah cukup berarti bagi lingkungan kita? Apakah dengan rezeki yang diberikan Allah selama ini, kita sudah melepaskannya juga dalam bentuk sedekah? Dalam bentuk membayar zakat? Dalam bentuk kewajiban membayar pajak? Kita berpikir, kalau tidak melakukan hal itu, maka kita ini manfaatnya apa? Sampai di sini, Anda mungkin sudah tidak bingung lagi, bukan? Menjadi manusia prima, adalah menjadi manusia yang bisa berpikir tentang satu hal, yang apabila kembali ke dalam dirinya sendiri, maka dia akan mencari jalan untuk menjadi bermanfaat. Itulah, mengapa istilah prima, identik dengan utama. Dan mengapa, jumlah bilangan prima sangat minim dibandingkan bilangan lainnya.

Sekarang coba hitung, ada berapa jumlah bilangan prima dari kisaran angka 1 sampai 100? Sudah mengecek ke “Mbah Google”? Benar, hanya 25 buah bilangan prima! Berarti dari skala 1 sampai 100, ada 25 bilangan prima, dan 75 bilangan lainnya. Apabila dipresentasikan maka bilangan prima mencapai 20-25 persen dari 100 persen di 100 bilangan pertama. Ada satu teori yang sangat lekat dengan kehidupan kita dalam menyasar kebermanfaatan dengan presentasi itu. Pernah dengar Teori Pareto? Dikenal dengan nama The Pareto Principle, yaitu aturan 80-20, menyatakan bahwa dari banyak kejadian, sekitar 80 persen dari efeknya disebabkan oleh 20 persen dari penyebabnya. Prinsip ini dicetuskan Joseph M. Juran seorang pemikir manajemen bisnis, berdasarkan ekonom Italia, Vilfredo Pareto. Pareto mengamati bahwa 80 persen pendapatan di Italia dimiliki oleh 20 persen jumlah populasi. Dalam implementasinya, 80 persen dari keluhan pelanggan muncul dari 20 persen produk atau jasa, sementara 20 persen dari produk atau jasa mencapai 80 persen dari keuntungan, atau 20 persen dari tenaga penjualan memproduksi 80 persen dari omzet perusahaan.

Kalau ada yang bertanya, buat apa kita berbaik-baik untuk mengharapkan kepatuhan pajak secara sukarela? Jawabannya, kepatuhan pajak tumbuh dari berubahnya perilaku yang didorong adanya pengetahuan

Berpikir Pareto secara kritis, mungkin ada benarnya perampingan eselonisasi. Mungkin saja 80 persen hasil kerja selama ini merupakan kerja keras hanya dari total 20 persen karyawan!

Contoh lain? Satu, silakan cek baju di lemari. Dari semua baju koleksi, yang kita pakai bisa saja hanya 20 persen karena kita suka baju itu saja. Sisanya? Ya, jarang dipakai. Kenapa tidak didonasikan saja? Dua, dari seluruh teman kita, berapa persenkah yang selalu mengingat kita? Apa ada sebanyak 20 persen saja? Maka fokuslah bersama teman-teman setia itu. Berikutnya, bagaimana dengan penghasilan kita per tahun? Berapa keuntungannya, dan dari keuntungan itu, digunakan untuk apa saja? Bagaimana kalau kita belajar menyumbangkan 20 persen dari keuntungan itu ke hal-hal yang bermanfaat?

Beranjak ke dunia pendidikan, semua kementerian dan lembaga menyasarkan program mereka kepada generasi muda. Bila melihat data peserta didik di Indonesia menurut jenjang pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018, yaitu sebanyak 25,49 juta jiwa peserta didik tingkat SD; 10,13 juta jiwa peserta didik tingkat SMP; 4,78 juta jiwa peserta didik tingkat SMA dan; 4,7 juta jiwa tingkat SMK—total peserta didik mencapai 45,10 juta jiwa. Menerapkan hukum Pareto yang program kementerian dan lembaga hanya difokuskan bagi 20 persen siswa per jenjang pendidikan, maka di tahun 2045 kelak dampak program itu akan menyebar ke 80 persen pengusaha muda. Apakah bentuk dampaknya? Materi pembelajaran yang disisipkan secara inklusif saat mereka masih bersekolah di usia muda di jenjang SD, sampai SMA, misalnya materi edukasi pajak, materi bahaya narkoba, materi hindari penyebaran berita hoaks dan terorisme, akan menjadikan mereka Generasi Emas yang memiliki insting membela NKRI.

Saat Pajak Bertutur di launching di tahun 2017, tercatat 2000-an sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA dan PT mengikuti program Inklusi Perpajakan itu, dan melibatkan 27 ribu siswa yang notabene adalah generasi muda. Sasarannya? Tahun 2045, mereka bertumbuh kembang menjadi generasi muda usia produktif yang sadar pajak. Mereka paham bagaimana pajak dikumpulkan, bagaimana manfaat pajak kepada sesama, dan mereka memiliki kesadaran penuh bahwa membayar pajak adalah tanggung jawab yang tidak perlu lagi dipaksakan. Bisa dibayangkan, apabila kelak 80 persen penerimaan pajak di tahun 2045 ternyata 20 persen pembayar pajaknya adalah para pengusaha muda yang pernah mengikuti Pajak Bertutur di masa-masa SD sampai SMA mereka!

Dekade terakhir ini, pendekatan alternatif yang dilakukan oleh banyak otoritas pajak di dunia adalah Deference Model, yaitu mempertimbangkan perilaku Wajib Pajak dengan mempertimbangkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah, tax morale, dan perilaku peers. Caranya dengan memengaruhi perilaku warga negara melalui peningkatan pengetahuan perpajakan melalui edukasi pajak. Tujuannya, tentu saja menanamkan kultur kepatuhan kepada setiap warga negara. Edukasi perpajakan memiliki sasaran, yang salah satunya disebut future taxpayers. Dialah yang kita kenal sebagai generasi muda, atau genmil zaman now. Yang nantinya menjadi generasi emas Indonesia. Jadi, kalau ada yang bertanya, buat apa kita berbaik-baik untuk mengharapkan kepatuhan pajak secara sukarela? Jawabannya, karena kepatuhan pajak tumbuh dari berubahnya perilaku yang didorong dengan adanya pengetahuan, dan pengetahuan akan membangun persepsi atas pentingnya pajak bagi suatu bangsa.

Edukasi melalui penyuluhan kepada masyarakat dinyatakan akademisi sebagai sarana untuk mewujudkan kepatuhan sukarela. Untuk itulah, kegiatan edukasi disarankan untuk dilaksanakan kepada setiap warga negara sejak usia dini, melalui kurikulum pelajaran di sekolah. Dan hal ini sangat disadari oleh Pemerintah. Maka program demi program edukasi pun bermunculan. Semata-mata, semua berlandaskan tanggung jawab untuk menitipkan keberlangsungan pembangunan negeri ini.

Edukasi tidak tumbuh begitu saja. Dia disemai oleh mereka yang berpikiran seperti bilangan prima. Konsep berpikirnya adalah menetapkan secara fokus tujuan pendidikan anak manusia, mengembalikan semua pertanyaan kepada diri sendiri, untuk selanjutnya meraih kebermanfaatan semesta. Ya, prima adalah keutamaan. Menyinggung kata utama, seolah diingatkan nama Dirjen Pajak baru yang akan bekerja keras dan cerdas demi Indonesia. Selamat!-Aan Almaidah

Tax Light

Klaster

Aan Almaidah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Pendekatan klaster dinilai strategis karena integratif dalam meningkatkan daya tawar; menguntungkan karena berdampak pada pengembangan wilayah. Ia juga mendorong inovasi melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan.

 

Seorang teman menanyakan kepada saya alamat rumah si Fulan, teman saya. Ketika saya menjawab bahwa rumahnya ada di klaster A, maka komennya ringan dan sedikit menyentuh, “Wih, rumahnya di klaster, ya!” Kesannya, ada kekaguman di balik kata-kata itu.

Saya membayangkan bahwa klaster di perumahan itu biasanya lengkap dengan fasum dan fasos seperti adanya taman, tempat merokok, sarana anak-anak bermain, dan menekankan kesan bahwa yang tinggal di klaster itu hurang hayah. Sekarang ini klaster bisa saja tidak terdiri dari tanah yang luas, tapi memiliki protokoler tersendiri. Misalnya, untuk di perumahan, setiap memasuki klaster kita perlu meninggalkan KTP di pos satpam. Ada portal atau gerbang yang ditutup pada jam tertentu di malam hari sehingga tidak semua pengunjung bisa keluar masuk seenaknya. Jadi, istilah klaster di sini dipakai karena para pengembang mendesain pola perumahan yang berkelompok dengan satu pintu sebagai akses masuk dan juga keluar.

Istilah klaster, menariknya, lebih mengacu pada kelompok atau gugus. Biasanya ditulis dengan Bahasa Inggris yaitu cluster, kemudian terjadi penyerapan dalam Bahasa Indonesia berdasarkan adaptasi fonologi, menjadi klaster. Klaster, juga mengingatkan kita kepada virus korona. Pada awal virus korona yang ditemukan di Indonesia, tiga pasien pertama berasal dari sebuah klaster yang disebut klaster dansa. Dan pada gelombang kedua ini, tersebut bahwa konon penyebaran virus tersebut meluas kepada klaster perkantoran dan sekolah-sekolah. Penggunaan istilah klaster ini merujuk pada mereka yang tertular di tempat yang sama. Maka, kata klaster di masa pandemi ini menjadi marak karena menunjuk satu wilayah atau daerah apabila terjadi suatu kegiatan yang menyebabkan pesertanya tertular virus dan daerah menjadi zona merah. Contohnya, pada suatu upacara keagamaan yang kemudian pesertanya tertular menjadi positif di Sulawesi, maka nama klaster mengikuti nama daerah tersebut, dengan tujuan lain agar masyarakat berhati-hati bila ke sana.

Baca Juga: Angin yang Berbisik

Apabila kita membandingkan arti kata klaster di perumahan, dan arti kata klaster di daerah zona merah pandemi, maka kata klaster memiliki makna yang unik. Klaster kemudian mengingatkan kita pada keunikan suatu tempat, baik karena eksklusivitasnya maupun sinyal kewaspadaannya.

Dan bila diurut ke masa-masa sebelumnya, ternyata terdapat suatu pola pembinaan yang dilakukan berdasarkan mekanisme klaster yang bertujuan mengembangkan perekonomian rakyat. Katakanlah, upaya pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang dilakukan oleh Bank Indonesia, yang berinisiatif memfasilitasi kegiatan pembentukan klaster UMKM di Kalimantan Barat (https://www.bi.go.id). Pendekatan klaster ini dinilai strategis, karena bersifat integratif dalam meningkatkan daya tawar dan menguntungkan karena berdampak pada pengembangan wilayah. Selain itu, pendekatan klaster juga mampu mendorong adanya inovasi melalui pertukaran pengalaman dan pengetahuan antar pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Di saat pandemi ini, konon, tidak semua pelaku usaha mengalami penurunan keuntungan. Ada juga yang mengalami peningkatan omzet seperti usaha frozen food. Dan kita semua tahu bahwa hampir setiap kementerian memiliki tanggung jawab terhadap pelaku UMKM yang merupakan binaannya. Intinya, untuk mengembangkan pembinaan yang terintegrasi, diperlukan perlakuan dari hulu ke hilir, di mana dari awal berdirinya usaha, membangun merek atas usaha, mendapatkan perizinan komoditas dan status usaha, sampai kemudian setelah memetik hasilnya, tidak melupakan kewajiban perpajakan selaku warga negara.

Alangkah indahnya bila kegiatan memahami pajak dan mengedukasi teman-teman sejawat dalam mengatasi kendala pelaporan perpajakan menular ke klaster lain.

Salah satu komunitas yang tanpa disadari mengikuti konsep klaster atau kewilayahan, adalah Komunitas UMKM Sahabat Pajak (USP). Saat ini, komunitas ini giat menggencarkan gerakan sadar pajak, termasuk membimbing rekan-rekannya pengusaha UMKM untuk memanfaatkan insentif perpajakan dengan istilah yang akrab di telinga, yaitu Cuti Bayar Pajak. Dengan kewajiban membayar pajak final sebesar 0,5 persen dari omzet yang ditiadakan sampai akhir tahun 2020, maka fasilitas ini membutuhkan upaya syiar yang dilakukan dan diikuti dengan kepercayaan. Intinya, negara sangat mendukung kegiatan usaha sehingga menggelontorkan sejumlah insentif perpajakan termasuk kepada pelaku UMKM di negeri ini.

Baca Juga: Negeri Tanpa Angsa

Salah satu program untuk mendukung UMKM ini dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak bernama program Bussiness Development Service (BDS) yang tujuan utamanya adalah membuat UMKM naik kelas, serta meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Bagaimana caranya? Melalui strategi edukasi dan kegiatan penyuluhan yang terintegrasi, dengan tema yang disesuaikan kebutuhan, misalnya, bagaimana cara memfoto produk, membuat iklan di media sosial, cara melakukan pembukuan, sampai terakhir bagaimana cara menghitung pajak yang dibayar dari keuntungan yang diperoleh? Hanya 0,5 persen, bisa saja berupa nominal yang tidak sebanding dengan kebutuhan sekuler sehari-hari sebagai manusia biasa.

Nah, di suatu wilayah yang mungkin tidak terbaca, semua gerakan yang diawali jerih payah untuk belajar memahami pajak, dan bagaimana mengedukasi teman-teman sejawat dalam mengatasi semua kendala pelaporan dan pembayaran pajak, merupakan suatu tindakan heroik! Alangkah indahnya bila kegiatan tersebut menular ke wilayah-wilayah atau klaster-klaster lain, membentuk komunitas yang berjuang bersama untuk tegaknya Indonesia.

Namun saat ini, kita masih tetap harus berhati-hati walaupun beberapa wilayah mengumumkan zona hijau. Pernah ingat ramalan bahwa bulan Agustus merupakan puncak gelombang kedua menyebarnya virus ini? Ketakutan bukan hanya milik petugas medis, tetapi juga seluruh masyarakat di wilayah mana pun! Mari kita sama berharap bahwa perputaran ekonomi mulai menggeliat kembali tanpa harus melupakan protokoler kesehatan. Agustus ini, bagaimanapun, bulan suci buat kita semua, karena Indonesia sudah menapaki usia ke-75. Seumpama manusia, Indonesia harus dijaga hati-hati agar terhindarkan dari rentannya kesehatan atas pandemi ini.

Mendadak ingin menulis satu nasihat, bahwa virus ini mendekat pada ketakutan tak bertuan, dan dia sangat benci menetap pada cinta dan keyakinan.

(A3, 080820)

Baca Juga: Berlari Bersama Waktu

Lanjut baca

Tax Light

D.I.R.G.A.H.A.Y.U

Aan Almaidah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Betapa indahnya bila Hari Pajak dimaknai sebagai Hari Pajak Indonesia.

 

Bagi kaum baby boomer, kata dirgahayu mungkin tidak asing. Biasanya saat hari kemerdekaan, menghias gapura kompleks atau jalan, ada umbul-umbul bertulisan “dirgahayu”.

Dirgahayu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti ‘berumur panjang, bersifat panjang umur yang biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang merayakan atau memperingati hari jadinya’. Namun sekarang, yang lebih jamak adalah “selamat ulang tahun”—terjemahan dari happy birthday. Kalau dilihat dari arti kata dirgahayu di atas, apabila suatu organisasi memperingati hari jadi, maka lebih tepat digunakan kembali kata dirgahayu daripada “selamat hari…”

Tapi apa yang kebiasaan tentu menjadi biasa, sehingga tidak salah bila digunakan “selamat hari titik titik ke sekian titik titik”. Hanya, konon, dirgahayu tidak memerlukan bilangan tingkat (misal, “Dirgahayu RI ke-75”)—cukup ditulis “Dirgahayu RI” saja.

Semasa saya berada di masa-masa Sekolah Dasar, ada satu lagu yang terkenal tentang dirgahayu. Tepat! Dirgahayu, Dirgahayu, Bina Vokalia… Masa itu, hanya ada satu stasiun televisi yaitu TVRI. Ada satu program belajar menyanyi yang diajarkan oleh Bapak Pranadjaja. Beliau pengasuh Bina Vokalia. Dan saat ulang tahunnya, acara itu menghadirkan paduan suara menyanyikan lagu itu. Di sanalah, saya berkenalan dengan kata dirgahayu.

Baca Juga: CAHAYAKAN INDONESIA

Di bulan Juli ini, ada satu institusi penting di negara kita yang berulang tahun. Dan tahun ini adalah kali ketiga dirayakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jangan tanya usia, karena sama dengan berdirinya Republik Indonesia. Coba baca sejarah pajak, bahwa tanggal 14 Juli itulah pertama kali kata pajak disampaikan oleh Bapak Radjiman Wedyodiningrat. Kenapa baru tiga kali dirayakan? Karena untuk menetapkan suatu organisasi yang sudah tua berdiri, kapan dia lahirnya, itu perlu penelitian. Beda dengan kelahiran anak manusia, jebret, oek oek. Nah, tahun depan di tanggal yang sama dia berulang tahun yang pertama. Ada lagi kepercayaan di negara tetangga, begitu dia meluncur ke dunia dan tangisannya bergema, sudah terhitung angka setahun. Itu cerita salah seorang teman Korea sewaktu kami studi di luar negeri.

Tidak berbeda dengan manusia, di saat organisasi berulang tahun, biasanya ada perayaan. Selama tiga tahun ini, DJP merayakannya dengan melakukan kegiatan kepedulian sosial, doa bersama umat pegawai, upacara bendera, bedah buku, kegiatan seni dan olahraga, dan utamanya diperuntukkan bagi internal. Namun ada yang berbeda karena tahun ini kegiatan Pajak Bertutur juga dimasukkan dalam rangkaian acara Hari Pajak. Suatu hari secara serempak, mengedukasi generasi muda tentang peran pajak bagi Indonesia.

Tahun ini, berbeda dengan tahun sebelumnya, karena semua dilakukan dalam bentuk daring—dan mengusung tema “Bangkit Bersama Pajak” alias gotong royong. Kenapa gotong royong? Jangan-jangan—sebentar, jangan buru-buru menafsirkan. Sebenarnya kata itu sudah lama ada di pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, yang sekarang mapelnya sudah ganti judul. Dalam menunaikan kewajiban sebagai warga negara yaitu membayar pajak, itu ada makna gotong royong di dalamnya.

Kepercayaan memang menuntut pengorbanan, yaitu berkorban untuk percaya. Salah satu dalam sikap berkorban adalah bersedia bergotong royong.

Baca Juga: Candradimuka

Contoh, zaman pandemi begini, perusahaan yang masih bangkit menyalurkan sumbangan untuk keperluan tenaga medis di garda depan. Itu namanya gotong royong. Sumbangan itu kemudian mendapat insentif perpajakan yang dapat diperhitungkan mengurangi penghasilan kena pajak yang pada akhirnya akan mengurangi pajak yang harus dibayar. Itu namanya gotong royong. Masyarakat Wajib Pajak yang di zaman ini inginnya diberi, apabila kemudian malah berinisiatif memberi alias membayar pajak, itu juga namanya gotong royong. Jadi, kewajiban dalam bernegara adalah bergotong royong, bukan?

Itulah mengapa pemerintah memberikan juga insentif perpajakan dan terutama saat ini bagi UMKM, dengan niat menjaga stabilitas usaha para sahabat UMKM. Istilahnya, “Kalian cuti bayar pajak enam bulan, ya. Manfaatin, ya, dengan bahagia. Kan bisa melakukan pekerjaan lain atau usaha lain. Pajaknya dibayar siapa? Ditanggung pemerintah. Kok Pemerintah baik? Jangan-jangan—”

Bangsa kita terlalu sering curiga atas suatu kebaikan. Coba, kalau kita jadi orangtua, terus masuk ke kamar anak kita sambil mengacung-acungkan tiket filem di bioskop keren. “Nak, berhenti buat PR! Ayo kita nonton!”

Terus apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti yang diharapkan. Anak sulung memilih ikut memanfaatkan tiket bioskop dan nonton bersama ayah-bunda dengan bahagia, PR toh nanti bisa dikerjakan. Anak bungsu (kebetulan punya dua anak, misalnya), memilih tetap buat PR dan mengabaikan tiket nonton. Marahkah orangtua? Mungkin lebih tepat diistilahkan kecewa. Namanya orangtua tentunya ingin kumpul-kumpul happy sama anak. Mungkin seperti itulah terjadinya alur rasa saat ini. Insentif sudah ada, tapi masyarakat malah kepo. Ini jebakan, ya? Jebakan Batman apa jebakan Robin, ya? Pemerintah, tentu, punya perasaan seperti orangtua, yang dinamakan sedikit kecewa tadi.

Baca Juga: Ketika Budaya Lahir Kembali

Yang serunya, apabila cuti bayar pajak tersebut tetap diminta ada laporan. Sepertinya beraaat. Ini ngasih fasilitas kok pakai syarat, sih?

Yuk, balik ke contoh orangtua. Orangtua kasih fasilitas, “Nak, uang sakumu tak tambah, tapi kamu diem di rumah aja, ya. Bahaya di luar.” Tapi lantas orangtua, si papih sama mamih ini, minta cuma satu syarat: Walaupun di rumah aja, tolong telepon papih sama mamih, sekali dalam sehari ya. Supaya tahu keadaanmu apa baik-baik saja.

Sebagai orangtua, kan benar ya, kita ingin ditanya, dilaporin, diteleponin, walau syaratnya enggak susah? Lapor ke aku sekaliii saja sebulan.

Itulah yang namanya kepercayaan. Kepercayaan memang menuntut pengorbanan, yaitu berkorban untuk percaya. Salah satu dalam sikap berkorban adalah bersedia bergotong royong. Seandainya setiap orang berpikiran “Oke aku manfaatin insentif ini, karena aku ingin bantu diriku dan orang lain, supaya mandiri” maka dia sudah sampai di taraf kesadaran. Kesadaran membayar pajak, yang ditandai dengan komitmen dari dalam dirinya, untuk mendukung bangsa ini mencapai kemandirian ekonomi. Kalimat ini saya sarikan dari salah satu artikel Bapak Edi Slamet (2020), tentang kegotongroyongan dan pajak.

Kembali ke Hari Pajak, betapa indahnya bila dimaknai bahwa inilah Hari Pajak Indonesia. Karena yakinlah, saat dipikirkan harus adanya pajak sebagai penopang negara di Undang-Undang Dasar, bisa jadi saat itu belum ada definisi Pajak Pusat dan Daerah. So, mari, kita bersinergi dengan seluruh elemen bangsa ini untuk mewartakan kebersamaan dalam mendukung pajak.

Baca Juga: Korona dan Bayangannya

Sejatinya, saat kita bersama-sama sudah memahami esensi kita membantu manusia lain, maka itu artinya dirgahayu buat diri kita sendiri.

Lanjut baca

Tax Light

Candradimuka

Aan Almaidah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi

Krisis saat ini adalah refleksi bagi kita semua. Banyak yang harus dipelajari saat kita menghadapinya maupun menyiapkan “new normal” setelahnya.

 

Mungkin Gatotkaca saat diminta terjun ke Kawah Candradimuka belum memahami untuk apa dia dimasukkan ke kawah tersebut? Ternyata setelah melakoninya, Gatotkaca melesat ke angkasa dengan kekuatan berlipat sebagai pahlawan berotot kawat bertulang besi, yang sebenarnya bisa dijadikan pahlawan dalam film heroik Indonesia.

Ternyata, untuk jadi pahlawan, memang perlu diuji! Di masa pandemi ini, kita belajar banyak hal karena perubahan terjadi begitu sontak dan membuat sebagian dari kita tergagap mengikuti teknologi yang tiba-tiba menjadi keharusan. Tiba-tiba ruang di rumah ada yang disulap menjadi tempat kerja. Dan tiba-tiba, semua ditempa pengalaman bahwa bekerja dengan jam kerja yang lama tidak menghasilkan produktivitas tinggi. Jadi, yang penting bukan lama waktu kerja, tapi cara kerja, dan itu perlu ditunjang kecerdasan dalam bekerja. Bekerja cerdas, istilahnya, menggantikan bekerja keras.

Baca Juga: Ketika Budaya Lahir Kembali

Bukan itu saja. Tiba-tiba saja waktu bekerja di rumah menjadi lebih lama daripada di kantor karena saat mengendalikan rapat, pimpinan rapat lupa bahwa rapat harus ada batasannya. Kalau di kantor, dia sudah ditunggu untuk berpindah ruangan yang butuh waktu panjang, maka kalau di rumah, dia bisa berpindah ruangan tanpa butuh waktu panjang. Akhirnya lupa waktu. Tidak heran banyak yang mengeluhkan bahwa bekerja dari rumah jauh lebih melelahkan.

Itu belum selesai. Kita baru mau keluar dari Candradimuka, tiba-tiba dihadapkan pada new normal. Apa itu new normal? Sesuatu yang dilaksanakan secara normal tapi mengikuti protokol new normal yang dirilis Kementerian Kesehatan. Berangkat memakai masker, membawa masker cadangan, menjaga jarak, selalu mencuci tangan dan pakai sabun, membawa hand sanitizer, juga menjaga makanan. Dan… ada persyaratan tertentu bagi yang pernah mengidap penyakit tertentu seperti jantung, asma, stroke, atau berusia 50 tahun ke atas: mereka dapat mengajukan working from home dengan ketentuan kebijakan dari unit kerja masing-masing.

Siapa yang mau menjelaskan bahwa negara juga perlu melangsungkan kehidupan? Bagaimana cara kita mendukung negara supaya tetap bertahan? Sederhana saja, ada tiga protokol yang perlu dijalankan

Masalahnya kemudian, timbul ketakutan, sehingga terjadi upaya untuk memperpanjang bekerja dari rumah saja. Kita bukan Gatotkaca yang dimasukkan ke Kawah Candradimuka sendirian. Kita, bersama ratusan rekan sekerja, memulai new normal ini bersama-sama! Adalah ketakutan, yang kemudian menjadi momok bagi seseorang, dan akhirnya berdampak pada keengganan untuk kembali bekerja di kantor. Dilematisnya, di sudut kota mana saja, ketakutan itu tidak terbukti dengan bukti banyaknya masyarakat berkumpul, melakukan aktivitas tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Apabila transaksi perekonomian tidak berjalan, bagaimana kehidupan bisa berjalan?

Dibenturkan dengan masalah kesehatan, tidak ada juga titik temu. Yang penting semua berjalan dan mengikuti protokol kesehatan. Hanya itu, sederhana. Jarak dijaga. Sepatu jangan dibawa masuk rumah. Semprot terus lantai kalau tamunya pulang. GoSend cukup di beranda, biarkan bungkusan kena matahari sejenak, baru dibawa ke dalam rumah. Proses pemanasan lain bagi makanan adalah mengurungnya sejenak di microwave sebelum benar-benar disantap. Lama-lama, skeptisisme menguak. Kami perlu makan, jangan dilarang. Bahkan pengukuran ke tanaman saja bisa membuktikan tanaman itu positif.

Baca Juga: Korona dan Bayangannya

Berat memang, kalau menghadapi kekritisan cara pandang seperti ini. Lebih berat lagi kalau situasi ini dimanfaatkan. Mumpung masih pandemi, bayar dan lapor pajaknya ditunda dulu.

Kalau seperti ini, siapa yang mau menjelaskan bahwa negara juga perlu melangsungkan kehidupan? Bagaimana cara kita mendukung negara supaya tetap bertahan? Sederhana saja, ada tiga protokol yang perlu dijalankan. Satu, fokus pada kesehatan masing-masing. Dua, tetap menjalankan perputaran perekonomian. Tiga, tetap memenuhi kewajiban perpajakan. Karena kalau tetap bayar pajak, maka paling tidak, ada yang harus diselamatkan, sehingga tidak memperbesar utang. Semua itu satu paket. Kalau ketiganya dicermati, maka sesungguhnya perlu kebesaran hati untuk melakukan serangkaian dukungan pada negara tersebut.

Krisis saat ini bagaikan refleksi bagi kita semua. Banyak yang harus dipelajari saat kita menghadapinya maupun mempersiapkan new normal yang di depan, dan “new-new normal” berikutnya. Kita belajar bagaimana mempersiapkan rencana dan strategi ke depan. Kita belajar bagaimana menyelamatkan kinerja pegawai dan mengarahkan orientasi kerja berbasis produktivitas buat mereka. Dan kita juga belajar ketangguhan, karena di sisi lain, sebagai orang tua kita juga menanamkan ketangguhan karakter kepada generasi muda di rumah yang melaksanakan proses “candradimuka” mereka melalui belajar dari rumah. Bayangkan!

Sesungguhnya, kitalah sang Gatotkaca yang lama berada di labirin Candradimuka.

Selamat belajar terbang!

(A3, 020620)

Baca Juga: CAHAYAKAN INDONESIA

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News19 jam lalu

Ini 5 Poin Usulan Indonesia untuk Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN

Jakarta, Majalah Pajak – Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengusulkan lima komitmen kerja...

Breaking News2 hari lalu

Potong Rambut Gimbal, Rangkaian Dieng Culture Festival Ini Dihelat Secara Virtual

Dieng, Majalahpajak.net – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak masyarakat untuk menyaksikan wisata virtual dalam ajang...

Breaking News3 hari lalu

Pegadaian Perpanjang Program Gadai Tanpa Bunga Hingga Akhir Desember 2020

Jakarta, Majalah Pajak – PT Pegadaian (Persero) memperpanjang program Gadai Peduli untuk masyarakat hingga 31 Desember 2020 mendatang. Program Gadai...

Breaking News3 hari lalu

Merajut Komunikasi, Mendorong Sinergi

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN diharapkan mampu mempercepat dan mengoptimalkan serapan anggaran stimulus pemerintah.   Pada 20 Juli lalu, Presiden...

Breaking News3 hari lalu

DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019 jadi Undang-Undang

Jakarta, Majalah Pajak – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan...

Breaking News4 hari lalu

Meningkatkan Kreativitas Menyampaikan Pesan untuk Wajib Pajak

Jakarta, Majalah Pajak – Pandemi Covid-19 membuat pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan di kantor, kini banyak dilakukan di rumah dengan memanfaatkan...

Breaking News4 hari lalu

Strategi Pulihkan Ekonomi Pascapandemi

Jakarta, Majalahpajak.net- Tahun 2020 merupakan tahun yang menantang bagi Indonesia. Sempat ditargetkan mencapai angka di atas lima persen hingga awal...

Breaking News5 hari lalu

Peluang Investasi di Tengah Upaya Pemulihan Ekonomi

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak perubahan besar di segala aspek kehidupan, terutama dalam hal dampak ekonomi yang ditimbulkannya. Banyak negara...

Breaking News5 hari lalu

Membangkitkan Sektor Perumahan yang Lesu

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengucurkan pembiayaan untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah atau KPR iB sebesar Rp...

Breaking News1 minggu lalu

Memanfaatkan Data dan Informasi untuk Membangun Desa

Sebagai unit terkecil pemerintahan, desa adalah sebuah mula dari peradaban. Tempat bertumbuhnya ragam budaya dan kearifan lokal Indonesia. Di sisi...

Populer