Connect with us

Benchmark

Prediktabilitas dan Transparansi Adalah Kunci

Aprilia Hariani K

Published

on

Bagi Jepang, insentif perpajakan merupakan hal yang penting—tapi lebih penting prediktabilitas hukum dan transparansi.

Majalahpajak.net-Hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang dibuka pada April 1958. Jalur penerbangan Jepang–Indonesia mulai diadakan pada 1963. Dari 1967 sampai 2021, Jepang tetap merupakan salah satu investor terbesar di tanah air. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) mencatat, sepanjang 2021 saja, Jepang menanamkan modal sebesar 2,3 miliar dollar AS ke Indonesia.

Kepada Majalah Pajak, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji mengatakan, kerja sama bilateral yang dibangun antara Jepang dan Indonesia memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Kami bangga karena kami turut berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan kami terus melakukannya untuk menghasilkan kerja sama yang saling menguntungkan. Kami menyebut hubungan antara Jepang dan Indonesia ini sebagai mitra strategis,” kata Kenji, di Kedutaan Besar Jepang, di Jakarta Pusat, Jumat (21/1/2022).

Kebanggaan semakin kuat karena Jepang juga akan merayakan ulang tahun ke-50 hubungan Jepang dengan negara-negara ASEAN pada tahun 2023.

“Sepanjang tahun itu telah menunjukkan bahwa kehadiran kami (Jepang) di sini, sangat penting untuk mengembangkan hubungan antara Jepang dan Indonesia. Terlebih, kerja sama itu memberikan keuntungan secara ekonomi, bukan hanya bagi Jepang, tetapi juga bagi Indonesia,” ungkap Kenji.

Baca Juga : Hunian Berwarna Alam Jepang

Penguatan kerja sama bilateral Jepang–Indonesia dipertegas dengan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)—perjanjian kerja sama perdagangan dan penanaman modal yang dimulai sejak 2007. IJEPA meliputi tiga hal pokok, yakni liberalisasi akses pasar, fasilitas perdagangan dan investasi, dan pengembangan kerja sama bilateral. Salah satu poinnya, memberikan peluang berlakunya tarif rendah bahkan nol untuk ekspor-impor antara Jepang-Indonesia.

“EPA ini cukup berperan dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi bilateral antara Jepang dan Indonesia. Misalnya, sepanjang 2020 lalu, kami telah menerbitkan sebanyak 40.000 surat keterangan asal/certificate of origin (SKA/COO) yang berkontribusi terhadap pembentukan rantai pasok yang lebih terintegrasi antar kedua negara,” kata Kenji.

Selain itu, EPA juga menjadi instrumen diplomatik dalam kemitraan ekonomi komprehensif regional tahun 2022. EPA juga menjadi instrumen di kawasan regional untuk membentuk pakta perdagangan.

“Kerja sama ekonomi antara Jepang-Indonesia bukan hanya bermanfaat bagi kedua negara, tetapi juga ASEAN. Sayangnya, saat ini India tidak termasuk dalam RCEP. Namun, saya sudah mencoba membantu semampu saya untuk mengikutsertakan India dalam meja negosiasi,” jelasnya.

Selama ini Jepang gencar berinvestasi ke Indonesia pada sektor automotif dan tenaga listrik. Sebanyak 95 persen mobil di Indonesia diproduksi oleh perusahaan Jepang. Hal ini yang membuat Jepang, menurut Kenji, memiliki keunggulan tersendiri meskipun investasi ke Indonesia lebih besar berasal dari Singapura dan Tiongkok.

Ia mengakui, pada periode 2020-2021 investasi Jepang ke Indonesia melambat karena beberapa faktor, antara lain Covid-19. Pada 2016, pabrikan mobil Jepang membangun pabrik baru di Indonesia, tetapi setelah itu pasar mobil di tanah air malah tumbuh lebih lambat dari yang diperkirakan dengan penjualan tahunan hanya sekitar 1 juta unit. Sementara permintaan terhadap energi listrik belum tumbuh sesuai harapan.

“Namun, melihat potensinya, saya optimistis investasi Jepang akan kembali menggeliat,” ungkap Kenji.

Baca Juga :ORI Simbol Kedaulatan RI
Daya tarik investasi

Pria yang berkarier di Kementerian Luar Negeri Jepang sejak 1983 ini mengatakan Indonesia memiliki magnet investasi yang kuat. Pasalnya, Indonesia memiliki pasar yang besar dengan 270 juta penduduk yang didominasi oleh generasi muda. Potensi itu bukan hanya menjadi daya tarik investasi bagi Jepang, melainkan juga bagi negara lain.

“Indonesia menempati posisi keenam sebagai calon tujuan investasi bagi pengusaha Jepang—di bawah Vietnam di posisi keempat, dan Thailand di urutan kelima. Pemerintah Indonesia rupanya memahami hal tersebut. Maka dari itu, pemerintah Indonesia menerbitkan omnibus law (Undang-Undang Cipta Kerja) untuk menarik investor asing,” ungkapnya.

Kenji mengapresiasi pemerintah Indonesia yang berupaya membangun infrastruktur untuk menarik lebih banyak investasi. Misalnya, tahun 2021 Indonesia mulai mengoperasikan car terminal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat.

“Bukan hanya untuk perusahaan Jepang, tetapi seluruh perusahaan Indonesia juga mulai menyiapkan untuk mengekspor mobil dari Pelabuhan Patimban ke kawasan dan luar kawasan. Jadi, saya pikir, hal ini mengombinasikan potensi besar Indonesia. Saat ini, pemerintah Indonesia telah membentuk mekanisme konsultasi dengan kedutaan Jepang dan JJC (Jakarta Japan Club). Jadi, saya yakin Indonesia bisa memanfaatkan potensinya sebaik mungkin,” ujarnya.

Digitalisasi dan ekonomi hijau

Dengan segala daya tarik itu, menurut Kenji, sektor yang potensial dikembangkan di Indonesia menjadi sangat beragam, utamanya antara lain sektor digital dan energi hijau. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia telah memiliki 2.100 perusahaan rintisanterbanyak kelima di dunia, sekaligus lebih banyak ketimbang di Jepang. Indonesia juga sudah melahirkan delapan unicorn (perusahaan rintisan dengan valuasi di atas 1 miliar dollar AS).

“Indonesia yang mempunyai banyak anak muda dan mereka berambisi untuk membangun perusahaan sendiri. Jadi, menurut saya, beragam seminar yang diselenggarakan oleh JETRO (Japan External Trade Organization) bertujuan untuk menghubungkan startup kecil Indonesia dengan perusahaan asal Jepang. Mereka dapat menjadi pintu masuk bagi para pebisnis Indonesia,” ungkap Kenji.

Baca Juga : AEON Mall BSD City Nuansa Sakura di Pusat Kota

Sektor digital dan ekonomi hijau, menurut Kenji, menjadi sektor yang sangat potensial bagi Indonesia, terlebih tahun ini Indonesia menjadi tuan rumah Presidensi G20 yang juga fokus pada pembahasan transformasi digital dan energi hijau.

Investor Jepang sangat tertarik berinvestasi di Indonesia untuk transformasi energi. Perusahaan Jepang akan mulai memproduksi mobil hibrida di Indonesia tahun ini. Bahkan, mereka menargetkan untuk memproduksi mobil berbahan bakar utama hidrogen, sehingga tidak menghasilkan emisi.

“Ada peluang di sini untuk investasi Jepang. Dan jika Anda memperbaiki sistem perpajakan tentu akan menarik lebih banyak investasi ke Indonesia,” ungkap Kenji.

Perpajakan

Bagi Jepang, Kenji menegaskan, hal terpenting dalam menarik investasi selain dari iklim investasi adalah prediktabilitas dan transparansi dalam sistem perpajakan. Menurutnya, para pelaku usaha terkadang mengalami kesulitan dalam memahami aturan perpajakan.

Tax allowance, tax holiday, dan pajak tarif rendah, tentu akan menarik bagi investasi. Namun, saya tegaskan, bahwa transparansi dan prediktabilitas merupakan dua kata kunci penting bagi kami,” kata Kenji.

Menurut Kenji, dua kata kunci itu penting bukan hanya dalam menarik investasi tapi juga untuk meningkatkan aktivitas bisnis di Indonesia.

Di sisi lain, Kenji bersyukur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama National Tax Agency (NTA) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) memiliki hubungan yang kooperatif, sehingga berkontribusi terhadap kerja sama bilateral Jepang-Indonesia.

“Seminar DJP yang diselenggarakan bersama Jakarta Japan Club merupakan awal yang baik. Seminar itu mencakup permasalahan pajak yang luas, termasuk transfer pricing. Perusahaan Jepang cukup menaruh perhatian pada penegakan (hukum) pajak, seperti transfer pricing yang tidak jelas dan alasan yang tidak masuk akal untuk melakukan koreksi dalam audit pajak. Durasi yang panjang antara pembayaran di muka dan pengembalian dana PPh pasal 22 juga membuat para calon investor berpikir ulang,” ungkap Kenji, seraya menambahkan bahwa perusahaan Jepang dikenal sebagai perusahaan yang membayar pajak tepat waktu.

Baca Juga : Mengintip Pajak E-Commerce di Berbagai Negara

Secara khusus, Kenji menyampaikan saran kepada para gubernur di provinsi yang ia kunjungi agar lebih intensif mendengarkan aspirasi investor. Itu penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat menorehkan citra negatif Indonesia di kalangan calon investor. Calon investor akan mengalihkan investasi mereka ke negara tujuan investasi yang lain bila mereka mendapat informasi negatif dari pelaku bisnis yang sudah lebih dulu berinvestasi di Indonesia.

Benchmark

Akhir Februari 2024, Kanwil DJP Jaktim Catatkan Penerimaan Pajak Sebesar Rp 4,826 Triliun

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.Kanwil DJP Jaktim

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggakan kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional DKI Jakarta dengan menyampaikan kinerja APBN Regional DKI Jakarta melalui konferensi pers yang digelar secara daring pada hari Senin 25 Maret 2024.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta Mei Ling mennyampaikan bahwa kinerja APBN Regional DKI Jakarta hingga Februari 2024 mencatatkan realisasi pendapatan sebesar Rp 249,56 triliun (15,78 persen dari target) dan mengalami pertumbuhan 1,26 persen year on year (yoy), sedangkan realisasi belanja sampai dengan Februari 2024 mencapai Rp 184,07 triliun atau 9 persen dari pagu dan naik sebesar 25,48 persen (yoy) yang terdiri dari Belanja KL sebesar Rp 62,47 triliun, Belanja Non K/L sebesar Rp 120,66 triliun dan belanja TKD sebesar Rp 932,92 miliar.

Terkait kinerja perpajakan, hingga 29 Februari 2024 tercatat termoderasi sebesar 12,12 persen dengan capaian Rp 179,85 triliun. Kinerja penerimaan pajak didukung dari PPh Non-Migas sebesar Rp 98,10 triliun yang mengalami pertumbuhan positif 1,40 persen (yoy) oleh kontribusi signifikan dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan/corporate. Penerimaan dari PBB juga tumbuh positif sebesar 633,43 persen (yoy) disebabkan oleh mulai masuknya pembayaran PBB Migas yang nilainya cukup signifikan di bulan ini. Penerimaan PPN sebesar Rp 70,19 triliun, mengalami penurunan 23,09 persen (yoy) disebabkan adanya penurunan nilai impor dan kegiatan Wajib Pajak pada sektor pengolahan dan perdagangan. PPh Migas mengalami penurunan, disebabkan oleh moderasi harga komoditas terutama minyak bumi dan gas alam serta adanya kenaikan restitusi di Bulan Januari 2024. Pajak Lainnya juga termoderasi 54,13 persen disebabkan turunnya pendapatan dari bunga penagihan PPh dan PPN akibat adanya kenaikan restitusi dan dampak penetapan Kawasan Berikat.

Sedangkan, kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 29 Februari 2024 mencapai Rp 66,74 triliun atau 28,28 persen dari target APBN 2024 mengalami peningkatan sebesar 59,93 persen (yoy).Capaian ini utamanya ditopang oleh komponen penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp 34,57 triliun yang meningkat 75,26 persen (yoy).

Sementara itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur (Jaktim) juga ikut aktif dalam pelaksanaan Asset Liability Committee (ALCo) Regional DKI Jakarta sebagai bagian dari implementasi Regional Chief Economist (RCE) dan dalam upaya mendukung implementasi Ekosistem Kehumasan Kemenkeu Satu (EKSIS).

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jaktim Sugeng Satoto menyampaikan bahwa capaian Kanwil DJP Jakarta Timur sampai dengan akkhir Februari 2024 berhasil mencapai penerimaan pajak neto sebesar Rp 4,826 triliun atau 14,14 persen dari target APBN setahun sebesar Rp 34,122 triliun.

“Berdasarkan jenis pajaknya terdiri dari PPh sebesar Rp 2,295 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp 2,529 triliun dan Pajak Lainnya Rp 2,061 miliar,” ungkapnya pada Senin (25/03).

Ia menambahkan, penerimaan tersebut ditopang oleh sektor yang dominan adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan realisasi bruto sebesar Rp 15,703 triliun tumbuh 4224,28 persen (yoy), sektor Perdagangan dengan realisasi Bruto sebesar Rp 2,045 triliun tumbuh 3,42 persen (yoy), Sektor Industri Pengolahan dengan realisasi bruto sebesar Rp 808,2 miliar tumbuh -82,95 persen (yoy).

Atas capaian tersebut, Kepala Kanwil DJP Jaktim Ahmad Djamhari mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para Wajib Pajak dan stakeholder yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta tak lupa kepada Instansi, Lembaga, Asosiasi dan pihak ketiga lainnya atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

“Dalam rangka menjaga Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM), Kanwil DJP Jakarta Timur senantiasa berkomitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan dengan berprinsip pada nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan,” ujarnya.

Continue Reading

Benchmark

Sampai Februari 2024, Realisasi Penerimaan Kanwil DJP Jakut Capai 14,45 Persen dari Target

Heru Yulianto

Published

on

Foto: Dok.Kanwil DJP Jakut

Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi DKI Jakarta mengadakan Konferensi Pers Assets Liabilities Committee (ALCO) Regional DKI Jakarta edisi Maret 2024. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Mei Ling menyampaikan bahwa APBN Regional DKI Jakarta sampai 29 Februari 2024 mencatatkan realisasi pendapatan sebesar Rp 249,56 triliun atau15,78 persen dari target penerimaan, mengalami pertumbuhan sebesar 1,26 persen (yoy). Sementara realisasi belanja negara mencapai 184,07 triliun atau 9 persen dari pagu, mengalami kenaikan sebesar 25,48 persen (yoy).

Untuk kinerja perpajakan, sampai 29 Februari 2024, penerimaan pajak mencapai Rp 179,85 triliun termoderasi sebesar 12,12 persen. Kinerja penerimaan pajak sampai bulan Februari 2024 didukung dari PPh Non-Migas sebesar Rp 98,10 triliun, tumbuh 1,40 persen (yoy) disebabkan oleh kontribusi signifikan dari penerimaan PPh Pasal 25 Badan/corporate, PPN sebesar Rp 70,19 triliun mengalami penurunan 23,09 persen (yoy) disebabkan adanya penurunan nilai impor dan kegiatan Wajib Pajak pada sektor pengolahan dan perdagangan, PPh Migas sebesar Rp 11,17 triliun turun 11,28 persen (yoy) disebabkan oleh moderasi harga komoditas terutama minyak bumi dan gas alam serta adanya kenaikan restitusi di bulan Januari 2024, PBB sebesar Rp 89,25 triliun, tumbuh positif sebesar 633,43 persen (yoy) disebabkan oleh mulai masuknya pembayaran PBB Migas yang nilainya cukup signifikan di bulan ini, serta pajak lainnya sebesar Rp 306,76 triliun mengalami penurunan 54,13 persen (yoy) disebabkan turunnya pendapatan dari bunga penagihan PPh dan PPN akibat adanya kenaikan restitusi dan dampak penetapan kawasan berikat.

Untuk Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara (Jakut), hingga 29 Februari 2024 realisasi penerimaan mencapai Rp 8,35 triliun.

Dalam keterangan persnya, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jakut Hendriyan mengungkapkan, capaian tersebut sekitar 14,45 persen dari target penerimaan sebesar Rp 57,81 triliun.

“Pencapaian penerimaan Kanwil DJP Jakarta Utara berdasarkan jenis pajak, dominan penerimaan berasal dari PPh Non-Migas sebesar Rp 3,46 triliun (13,87 persen dari target PPh Non-Migas), PPN dan PPnBM sebesar Rp 4,88 triliun (14,89 dari target PPN dan PPnBM), PBB dan BPHTB sebesar Rp 1,23 miliar (120,68 persen dari target PBB dan BPHTB) serta pajak lainnya sebesar Rp 5,64 miliar (13,9 persen dari target pajak lainnya),” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Senin (25/03).

Ia menambahkan, berdasarkan sektor kegiatan usaha, realisasi penerimaan Kanwil DJP Jakut terdapat empat kontribusi dominan.

“Yaitu berasal dari sektor perdagangan sebesar Rp 2,18 triliun (55,67 persen), sektor industri pengolahan sebesar Rp 511,91 miliar (13,63 persen), sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp 427,94 miliar (10,89 persen) dan sektor konstruksi sebesar Rp 208,14 miliar (5,30 persen),” ujar Hendriyan.

Continue Reading

Benchmark

Mobilisasi Investasi untuk Transisi Energi

Novita Hifni

Published

on

Foto : Dok. Setneg RI & Istimewa

Jerman siap memobilisasi investasi pemerintah maupunswasta untuk mempercepat transisi energi dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

 

Pemerintah Jerman melalui Deutsche Messe AG (DMAG) kembali menyelenggarakan Hannover Messe 2023 yang merupakan pameran teknologi industri tahunan terbesar di dunia dengan melibatkan negara mitra sebagai Official Partner Country. Pameran yang berlangsung pada April 2023 ini diikuti oleh lebih dari 90 negara peserta dan dihadiri oleh banyak pelaku bisnis dari seluruh dunia. Pada perhelatan tahun ini Indonesia kembali dipercaya menjadi Official Partner Country (OPC) Hannover Messe untuk ketiga kalinya, setelah pertama pada 1995, kedua di 2021 secara virtual karena masih pandemi, dan di 2023 baru dilaksanakan sepenuhnya secara fisik. Ada empat agenda penting yang menjadi target Indonesia di ajang internasional ini. Pertama, menyampaikan visi Indonesia tentang peta jalan Making Indonesia 4.0. Kedua, mempromosikan kerja sama industri. Ketiga, mempromosikan investasi dan ekspor. Terakhir, meningkatkan hubungan kerja sama bilateral dengan Jerman dan memasuki jejaring rantai suplai global.

Dalam sambutannya di pembukaan pameran yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta delegasi Indonesia, Kanselir Jerman Olaf Scholz bercerita bahwa sepulang dari Bali setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November 2022 lalu, di atas pesawat ia membaca buku Revolusi karya David van Reybrouck.

Lewat Revolusi, penulis asal Belgia itu menggambarkan peran penting Indonesia bagi pembentukan dunia modern. Reybrouck mengingatkan kembali pada peta dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi keempat terbanyak di dunia dan dalam waktu dekat akan menjadi satu dari sepuluh kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Akan tetapi, kata Scholz, di atlas sekolah yang ada di negaranya, Indonesia selalu berada jauh di pojok sebelah kanan bawah. Sedangkan dunia seperti yang dituliskan oleh Reybrouck tak mengenal atas dan bawah atau tengah dan pinggir. Karena itulah Reybrouck dalam pemikirannya mendorong Indonesia ke pusat peta yang Eropa-sentris.

Baca Juga: Jadi Mitra Semua Negara

Jika diukur dalam dimensi Eropa, luas Indonesia setara dengan luas yang membentang dari Irlandia hingga Kazakhstan. Kata Scholz, Indonesia bukan negara kepulauan yang jauh di ujung dunia melainkan negara yang tepat berada di jantung salah satu kawasan paling dinamis di dunia dan di tengah kawasan Indo[1]Pasifik di antara Tiongkok, India, Oseania, dan Amerika. Menurut Scholz, jika saat ini dunia lebih membidik antena politik dan ekonomi ke arah kawasan Indo-Pasifik, maka tidak ada jalan lain selain melalui Indonesia.

Ia mengungkapkan kegembiraannya atas kehadiran Indonesia di Hannover Messe dan ingin memperdalam kerja sama di bidang politik dan ekonomi. Dalam pandangannya, kesediaan Indonesia untuk dekarbonisasi penuh di sektor tenaga listrik pada tahun 2050 adalah sebuah langkah terobosan yang ambisius dan menantang. Sebagai timbal balik dari kelompok negara-negara G-7 yang saat ini dipimpin memobilisasi investasi senilai puluhan miliar dollar dari pemerintah maupun swasta dalam beberapa tahun mendatang.

“Kami akan memobilisasi investasi untuk mempercepat transisi Indonesia dari bahan bakar fosil dan meningkatkan energi terbarukan. Saya mengundang Anda semua untuk memanfaatkan peluang yang ada, terutama bagi industri Jerman yang inovatif dan ramah lingkungan,” papar Scholz.

 Kesepakatan

Perhelatan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama di antara pemerintah kedua negara maupun pebisnis. Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan 27 perjanjian kerja sama yang diteken pihak Indonesia, meliputi satu kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman (Government to Government/G to G), empat kesepakatan secara Government to Business (G to B) atau pemerintah dengan pelaku bisnis, dan sebanyak 22 kesepakatan yang dilakukan secara Business to Business (B to B) atau antarperusahaan. Nilai total komitmen kerja sama investasi ini mencapai lebih dari 1,9 miliar dollar AS.

Kesepakatan G to G yang ditandatangani adalah Pernyataan Kehendak Bersama (Joint Statement Declaration of Intent) antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action) Jerman tentang Kerja Sama Ekonomi Bersama (Joint Economic Cooperation).

Untuk lingkup kerja sama secara G to B meliputi peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan dan transformasi industri 4.0, pengelolaan limbah menjadi energi, pengelolaan limbah dengan menggunakan sirkular ekonomi, serta kolaborasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Area kerja sama yang dilakukan secara B to B antara lain pada pengelolaan teknologi energi yang berkesinambungan, investasi tentang penggunaan energi solar, pengembangan semikonduktor, peralatan medis dan keamanan industri manufaktur. Kerja sama juga terjalin untuk pengelolaan limbah menjadi energi, pendirian pusat pabrik kimia dan molding, pendirian pusat pembelajaran, kerja sama dalam ekosistem pengisian ulang kendaraan listrik (electric vehicle-EV) dan informasi digital industri 4.0.

Selain itu, terang Agus, terdapat kerja sama pengembangan Internet of Things (IoT), mesin Computerized Numerical Control (CNC) milling dan sistem pembelajaran tentang ventilator medis, solusi digital untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan servis secara digital, serta pembuatan radar. Kerja sama ini melibatkan sejumlah perusahaan swasta dan BUMN.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyatakan komitmennya dalam upaya peningkatan investasi di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penandatanganan kerja sama industri ini dapat membawa banyak perubahan dalam peningkatan industri di berbagai bidang dan juga membuka akses pasar industri yang lebih luas,” jelas Agus yang turut serta dalam delegasi Indonesia di Hannover, Jerman, Senin (17/4).

Indonesia memanfaatkan ajang ini untuk memperkenalkan kekuatan teknologi  industri nasional serta mendorong keterhubungan industri Indonesia dengan jejaring rantai suplai global. Melalui jejaring tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan potensi kekuatan pasar dunia melainkan turut berkontribusi dalam menunjang perkembangan teknologi industri dan pendukungnya

Baca Juga: Visi dan Daya Tarik Singapura

Rezim pajak

Republik Federal Jerman merupakan salah satu negara terbesar di Eropa dengan populasi lebih dari 80 juta jiwa yang terdiri dari 16 negara bagian federal dan sejumlah kota. Administrasi pajak diselenggarakan oleh otoritas pajak federal, otoritas pajak negara bagian, dan otoritas pajak kota. Administrasi pajak federal meliputi Kementerian Keuangan Federal sebagai otoritas pajak federal tertinggi dan otoritas pajak federal bawahan seperti  Kantor Pajak Pusat Federal.

Pemerintah federal, negara bagian, dan kota mengenakan pajak terhadap korporasi dan individu. Korporasi yang terdaftar atau berkedudukan di Jerman wajib membayar pajak penghasilan badan dengan tarif sebesar 15 persen ditambah biaya solidaritas sebesar 5,5 persen. Perusahaan juga dikenai pajak perdagangan yang dipungut oleh pemerintah kota dengan tarif bergantung pada pengganda lokal sekitar 7–17 persen.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) standar di Jerman saat ini adalah 19 persen. Adapun barang dan jasa tertentu seperti makanan, buku, dan akomodasi hotel diberi pengurangan tarif PPN sebesar tujuh persen. Selama periode 30 Juni 2020 hingga 31 Desember 2022, tarif PPN untuk layanan restoran dan katering (tidak termasuk penyediaan minuman) diturunkan dari 19 persen menjadi 7 persen.

Pemerintah Jerman memberlakukan rezim pajak khusus untuk perpajakan dana investasi dan investor dalam dana investasi. Di bawah rezim pajak ini, pendapatan dana investasi sebagian dikenakan pajak di tingkat dana investasi dan sebagian dikenakan pajak di tingkat investor, atau, dalam keadaan tertentu, dana investasi diperlakukan sebagai pajak transparan dan pendapatan dana investasi sepenuhnya dikenakan pajak pada tingkat investor.

Negara ini juga menerapkan pajak warisan dan hadiah atas transfer properti dengan tarif berkisar antara 7–50 persen. Ada sekitar 30 jenis pajak lainnya yang berlaku atau mungkin tidak berlaku untuk investasi di Jerman bergantung keadaan. Ini termasuk pajak asuransi, pajak energi, pajak listrik, pajak lalu lintas udara, pajak gereja, pajak mobil, beberapa pajak untuk berbagai jenis alkohol, pajak tembakau, hingga pajak kopi. Jerman tidak mengenakan pajak untuk layanan digital.

 

Continue Reading

Populer