Jerman siap memobilisasi investasi pemerintah maupunswasta untuk mempercepat transisi energi dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Pemerintah Jerman melalui Deutsche Messe AG (DMAG) kembali menyelenggarakan Hannover Messe 2023 yang merupakan pameran teknologi industri tahunan terbesar di dunia dengan melibatkan negara mitra sebagai Official Partner Country. Pameran yang berlangsung pada April 2023 ini diikuti oleh lebih dari 90 negara peserta dan dihadiri oleh banyak pelaku bisnis dari seluruh dunia. Pada perhelatan tahun ini Indonesia kembali dipercaya menjadi Official Partner Country (OPC) Hannover Messe untuk ketiga kalinya, setelah pertama pada 1995, kedua di 2021 secara virtual karena masih pandemi, dan di 2023 baru dilaksanakan sepenuhnya secara fisik. Ada empat agenda penting yang menjadi target Indonesia di ajang internasional ini. Pertama, menyampaikan visi Indonesia tentang peta jalan Making Indonesia 4.0. Kedua, mempromosikan kerja sama industri. Ketiga, mempromosikan investasi dan ekspor. Terakhir, meningkatkan hubungan kerja sama bilateral dengan Jerman dan memasuki jejaring rantai suplai global.

Dalam sambutannya di pembukaan pameran yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta delegasi Indonesia, Kanselir Jerman Olaf Scholz bercerita bahwa sepulang dari Bali setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20 pada November 2022 lalu, di atas pesawat ia membaca buku Revolusi karya David van Reybrouck.

Lewat Revolusi, penulis asal Belgia itu menggambarkan peran penting Indonesia bagi pembentukan dunia modern. Reybrouck mengingatkan kembali pada peta dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi keempat terbanyak di dunia dan dalam waktu dekat akan menjadi satu dari sepuluh kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Akan tetapi, kata Scholz, di atlas sekolah yang ada di negaranya, Indonesia selalu berada jauh di pojok sebelah kanan bawah. Sedangkan dunia seperti yang dituliskan oleh Reybrouck tak mengenal atas dan bawah atau tengah dan pinggir. Karena itulah Reybrouck dalam pemikirannya mendorong Indonesia ke pusat peta yang Eropa-sentris.

Baca Juga: Jadi Mitra Semua Negara

Jika diukur dalam dimensi Eropa, luas Indonesia setara dengan luas yang membentang dari Irlandia hingga Kazakhstan. Kata Scholz, Indonesia bukan negara kepulauan yang jauh di ujung dunia melainkan negara yang tepat berada di jantung salah satu kawasan paling dinamis di dunia dan di tengah kawasan Indo[1]Pasifik di antara Tiongkok, India, Oseania, dan Amerika. Menurut Scholz, jika saat ini dunia lebih membidik antena politik dan ekonomi ke arah kawasan Indo-Pasifik, maka tidak ada jalan lain selain melalui Indonesia.

Ia mengungkapkan kegembiraannya atas kehadiran Indonesia di Hannover Messe dan ingin memperdalam kerja sama di bidang politik dan ekonomi. Dalam pandangannya, kesediaan Indonesia untuk dekarbonisasi penuh di sektor tenaga listrik pada tahun 2050 adalah sebuah langkah terobosan yang ambisius dan menantang. Sebagai timbal balik dari kelompok negara-negara G-7 yang saat ini dipimpin memobilisasi investasi senilai puluhan miliar dollar dari pemerintah maupun swasta dalam beberapa tahun mendatang.

“Kami akan memobilisasi investasi untuk mempercepat transisi Indonesia dari bahan bakar fosil dan meningkatkan energi terbarukan. Saya mengundang Anda semua untuk memanfaatkan peluang yang ada, terutama bagi industri Jerman yang inovatif dan ramah lingkungan,” papar Scholz.

 Kesepakatan

Perhelatan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama di antara pemerintah kedua negara maupun pebisnis. Menteri Perindustrian RI Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan 27 perjanjian kerja sama yang diteken pihak Indonesia, meliputi satu kesepakatan kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jerman (Government to Government/G to G), empat kesepakatan secara Government to Business (G to B) atau pemerintah dengan pelaku bisnis, dan sebanyak 22 kesepakatan yang dilakukan secara Business to Business (B to B) atau antarperusahaan. Nilai total komitmen kerja sama investasi ini mencapai lebih dari 1,9 miliar dollar AS.

Kesepakatan G to G yang ditandatangani adalah Pernyataan Kehendak Bersama (Joint Statement Declaration of Intent) antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Kementerian Federal Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim (Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action) Jerman tentang Kerja Sama Ekonomi Bersama (Joint Economic Cooperation).

Untuk lingkup kerja sama secara G to B meliputi peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan dan transformasi industri 4.0, pengelolaan limbah menjadi energi, pengelolaan limbah dengan menggunakan sirkular ekonomi, serta kolaborasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Area kerja sama yang dilakukan secara B to B antara lain pada pengelolaan teknologi energi yang berkesinambungan, investasi tentang penggunaan energi solar, pengembangan semikonduktor, peralatan medis dan keamanan industri manufaktur. Kerja sama juga terjalin untuk pengelolaan limbah menjadi energi, pendirian pusat pabrik kimia dan molding, pendirian pusat pembelajaran, kerja sama dalam ekosistem pengisian ulang kendaraan listrik (electric vehicle-EV) dan informasi digital industri 4.0.

Selain itu, terang Agus, terdapat kerja sama pengembangan Internet of Things (IoT), mesin Computerized Numerical Control (CNC) milling dan sistem pembelajaran tentang ventilator medis, solusi digital untuk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan servis secara digital, serta pembuatan radar. Kerja sama ini melibatkan sejumlah perusahaan swasta dan BUMN.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyatakan komitmennya dalam upaya peningkatan investasi di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan daya saing industri dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penandatanganan kerja sama industri ini dapat membawa banyak perubahan dalam peningkatan industri di berbagai bidang dan juga membuka akses pasar industri yang lebih luas,” jelas Agus yang turut serta dalam delegasi Indonesia di Hannover, Jerman, Senin (17/4).

Indonesia memanfaatkan ajang ini untuk memperkenalkan kekuatan teknologi  industri nasional serta mendorong keterhubungan industri Indonesia dengan jejaring rantai suplai global. Melalui jejaring tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan potensi kekuatan pasar dunia melainkan turut berkontribusi dalam menunjang perkembangan teknologi industri dan pendukungnya

Baca Juga: Visi dan Daya Tarik Singapura

Rezim pajak

Republik Federal Jerman merupakan salah satu negara terbesar di Eropa dengan populasi lebih dari 80 juta jiwa yang terdiri dari 16 negara bagian federal dan sejumlah kota. Administrasi pajak diselenggarakan oleh otoritas pajak federal, otoritas pajak negara bagian, dan otoritas pajak kota. Administrasi pajak federal meliputi Kementerian Keuangan Federal sebagai otoritas pajak federal tertinggi dan otoritas pajak federal bawahan seperti  Kantor Pajak Pusat Federal.

Pemerintah federal, negara bagian, dan kota mengenakan pajak terhadap korporasi dan individu. Korporasi yang terdaftar atau berkedudukan di Jerman wajib membayar pajak penghasilan badan dengan tarif sebesar 15 persen ditambah biaya solidaritas sebesar 5,5 persen. Perusahaan juga dikenai pajak perdagangan yang dipungut oleh pemerintah kota dengan tarif bergantung pada pengganda lokal sekitar 7–17 persen.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) standar di Jerman saat ini adalah 19 persen. Adapun barang dan jasa tertentu seperti makanan, buku, dan akomodasi hotel diberi pengurangan tarif PPN sebesar tujuh persen. Selama periode 30 Juni 2020 hingga 31 Desember 2022, tarif PPN untuk layanan restoran dan katering (tidak termasuk penyediaan minuman) diturunkan dari 19 persen menjadi 7 persen.

Pemerintah Jerman memberlakukan rezim pajak khusus untuk perpajakan dana investasi dan investor dalam dana investasi. Di bawah rezim pajak ini, pendapatan dana investasi sebagian dikenakan pajak di tingkat dana investasi dan sebagian dikenakan pajak di tingkat investor, atau, dalam keadaan tertentu, dana investasi diperlakukan sebagai pajak transparan dan pendapatan dana investasi sepenuhnya dikenakan pajak pada tingkat investor.

Negara ini juga menerapkan pajak warisan dan hadiah atas transfer properti dengan tarif berkisar antara 7–50 persen. Ada sekitar 30 jenis pajak lainnya yang berlaku atau mungkin tidak berlaku untuk investasi di Jerman bergantung keadaan. Ini termasuk pajak asuransi, pajak energi, pajak listrik, pajak lalu lintas udara, pajak gereja, pajak mobil, beberapa pajak untuk berbagai jenis alkohol, pajak tembakau, hingga pajak kopi. Jerman tidak mengenakan pajak untuk layanan digital.

Taiwan memusatkan sumber dayanya untuk penelitian dan pengembangan keahlian di bidang teknologi. Juara kecil yang dibutuhkan semua negara.

Majalahpajak.net – Taiwan tumbuh menjadi negara dengan ekonomi yang dinamis, memadukan investasi, dan perdagangan internasional. Negara dengan ibu kota Taipei ini mencatatkan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata 8 persen selama tiga dekade terakhir. Di tahun 2020, PDB per kapita mencapai 28.371 dollar AS.

Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) menempatkan Taiwan sejajar dengan negara maju lainnya sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang dikuasai. International Institute for Management Development (IMD) dalam Laporan Daya Saing Global 2021 menyebut, Taiwan menduduki peringkat ke-10 untuk infrastruktur teknologi dan posisi ke-6 sebagai negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Taiwan memiliki posisi penting dalam ekonomi global, yakni sebagai salah satu negara produsen teknologi informasi dan komunikasi serta pemasok utama barang di pelbagai spektrum industri. Menurut World Trade Organization (WTO), Taiwan adalah pengekspor terbesar ke-15 dan pengimpor terbesar ke-18 untuk barang dagangan di tahun 2020.

Capaian itu memang telah dipupuk Taiwan sejak 1966 dengan mendirikan Zona Pengelolaan Ekspor di Kaohsiung dan aktif di pergaulan global dengan masuk menjadi anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 1991 dan menjadi anggota WTO di tahun 2002.

Keseriusan Pemerintah Taiwan untuk memperkuat kerja sama antarnegara ditunjukkan dengan mendirikan secara khusus Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei Economic and Trade Office (TETO), sebagai kantor perwakilan pemerintahan atau Kedutaan Besar Taiwan. Misi TETO adalah mengurus kepentingan Taiwan dan untuk mempromosikan hubungan bilateral dan investasi.

Harmonisnya hubungan Taiwan dan Indonesia ditandai dengan kesepakatan masing-masing negara mendirikan kantor perwakilan di Jakarta dan Taipei pada tahun 1971. Sebelumnya tahun 1989, TETO masih bernama Chinese Chamber of Commerce. Hubungan bilateral dan investasi kedua negara semakin luas, sehingga menambah kedekatan hubungan di antara kedua negara di berbagai bidang. Pada akhir tahun 2015, dibuka kantor TETO perwakilan di Surabaya. TETO juga sebagai kantor perwakilan Taiwan untuk mengurus visa.

Deputy Representative of TETO in Indonesia Jack Chen-Huan Hsiao menuturkan, kedua kantor perwakilan Taiwan di Indonesia merupakan bukti harmonisnya hubungan kedua negara yang menghasilkan kerja sama bilateral dan investasi terbaik di seluruh dunia.

Baca Juga: Pulihkan Pariwisata dengan Sertifikasi Kesehatan

“Kami (TETO) mendirikan kantor perwakilan, fungsinya hampir sama (dengan kedutaan besar). Jika Anda bepergian ke Taiwan, Anda tidak dapat mengajukan visa dari Cina. Jadi, Anda tetap harus datang ke kantor ini,” kata Jack membuka perbincangan kepada Majalah Pajak, di Kantor TETO, Gedung Artha Graha Lantai 17, Kamis (28/04/2022).

Taiwan memajukan negaranya dengan mengubah komposisi ekspor hasil pertanian menjadi barang industri.

Sektor industri elektronik merupakan sektor terpenting dari ekspor Taiwan. Jack menyebut, negaranya mempunyai Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Limited, yang memproduksi chip untuk seluruh dunia. TSMC memiliki klien sebagian besar perusahaan semikonduktor nirfabrikasi terkemuka, seperti Advanced Micro Devices (AMD), Apple Inc., ARM, Broadcom Inc., Marvell, MediaTek, Nvidia, dan Qualcomm. Serta sejumlah perusahaan yang baru berkembang seperti, Allwinner Technology, HiSilicon, Spectra7, dan lain-lain.

Baca Juga: Pulihkan Pariwisata dengan Sertifikasi Kesehatan

“Orang-orang kami sangat pandai dalam teknologi informasi, khususnya di bidang komputer. Taiwan tidak diakui oleh banyak negara, sehingga sulit bagi Taiwan untuk melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara. Padahal, semua negara di Asia Timur telah berdagang hampir dengan bebas bea. Tidak perlu membayar banyak tarif, terkecuali di Asia Timur, yaitu Korea utara dan Taiwan. Jadi, untuk Taiwan yang menjual produknya ke Indonesia, kami membutuhkan produk China, Korea, Jepang. Sulit bagi kita untuk menghasilkan sesuatu, di mana kita perlu membayar 10 persen atau 20 persen, di lain sisi (harga produk) kita harus tetap kompetitif,” ungkap Jack.

Menghadapi kondisi itu, Taiwan mencurahkan sumber daya manusia (SDM) untuk produktif menghadapi persaingan yang adil di perdagangan internasional. Ini dilakukan Taiwan karena sejak 1997, seluruh dunia telah memproyeksikan bahwa masa depan ekonomi adalah digitalisasi. Itu terbukti kini. Orang tidak perlu membangun toko untuk menjual produk dan jasanya, cukup lewat e-commerce, seperti Tokopedia atau Blibli.

“Tapi untuk melakukan itu, seluruh dunia perlu didukung oleh komputer yang baik dan koneksi yang cukup dalam menyambut era digital. Kami menghabiskan hampir setengah dari sumber daya negara untuk memproduksi komponen komputer. Jadi, jika Anda membeli notebook dari Jepang, Korea, dari mana saja, jangan khawatir, nama mereknya berbeda, tetapi 95 (persen) di antaranya dibuat oleh perusahaan Taiwan,” ujar Jack.

“Misalnya, Apple, iPhone. Bukan produk buatan pekerja AS, tapi dibuat oleh perusahaan Taiwan bernama Foxconn (Hon Hai Technology Co., Ltd). Jika Anda membeli Tesla, itu adalah AS. Mobil listrik tetapi motor di dalamnya diproduksi oleh produsen Taiwan. Jadi, kami mulai, menjadi lebih sedikit kompetitif, khususnya sektor komunikasi digitalisasi,” kata Jack.

Untuk mendukung kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang ahli teknologi, Taiwan mendukung penuh pengembangannya dengan mendirikan Dewan Ilmu Pengetahuan Nasional dan reorganisasi Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) atau The Ministry of Science and Technology (MOST). Dengan nomenklatur yang baru, MOST memusatkan penelitian akademis agar sejalan dengan kebutuhan industri. MOST memiliki tiga unit vertikal, yang disebut tiga taman Iptek Utama, yang berkontribusi terhadap penerimaan negara. Di tahun 2020, Taman Iptek Hsinchu berkontribusi sebesar 42,2 miliar dollar AS, Taman Iptek Taiwan Tengah 31,8 miliar dollar AS, dan Taman Iptek Taiwan Bagian Selatan 28,7 miliar dollar AS.

Di sisi lain, Taiwan menyalurkan pendanaan untuk pelbagai lembaga penelitian, antara lain Industrial Technology Research Institute (ITRI), Laboratorium Penelitian Terapan Nasional (NarLabs), dan Institut Industri Informasi atau Institute for Information Industry (III). Hasilnya, ITRI memberikan kontribusi penting dalam mendirikan beberapa perusahaan, salah satunya TSMC dan United Microelectronics Corp. Penguasaan SDM Taiwan di bidang teknologi juga dibuktikan dengan kontribusinya dalam memproduksi komponen dari produksi mobil Jepang. Sementara III telah membina 480 ribu tenaga profesional dalam bidang informasi dan teknologi.

“Kami berusaha untuk tidak menjadi musuh di dunia, Taiwan mencoba menjadi teman seluruh dunia. Oleh karena itu, Taiwan tidak memproduksi produk, ekspor utama kami bukan mobil, ponsel, atau lainnya, melainkan memproduksi suku cadang dan komponen yang dibutuhkan hampir di semua negara. Kami tidak akan menjadi pesaing di pasar mana pun, semua jadi mitra Taiwan,” kata Jack.

Ia meyakini, itulah kunci kesuksesan industri Taiwan. Taiwan memulai dari yang kecil, karena sadar pasar Taiwan tidak besar.

“Tapi kami benar-benar memanfaatkan apa yang membuat produk Taiwan kecil tapi indah. Kecil terkadang menjadi korban, tetapi di Taiwan Anda akan melihat banyak juara kecil tersembunyi di seluruh dunia,” ungkap Jack.

Ekosistem teknologi Taiwan menyediakan lingkungan yang ideal bagi investor global memasuki pasar Asia. Ini setidaknya dapat dilihat dari Taiwan Tech Arena (TTA), yang berhasil menarik pengusaha muda di seluruh dunia TTA adalah sebuah platform pertukaran global dan pembinaan talenta, yang mempertemukan akselerator dan perusahaan venture capital. Setiap tahun, TTA mengayomi pembentukan 100 hubungan kemitraan, membina 2 ribu pengusaha, dan meningkatkan investasi.

Secara umum, enam industri strategis inti yang tengah dikembangkan Taiwan saat ini adalah industri informasi dan digital; keamanan siber; bioteknologi dan medis,; pertahanan dan strategis nasional; energi hijau serta energi baru dan terbarukan (EBT); dan industri cadangan strategis.

Bidang pertanian

Selain dikenal unggul bidang teknologi, Taiwan juga diakui sebagai negara yang sukses dalam bidang pertanian, terutama untuk beras, jagung, susu, ikan, daging, dan sebagainya. Menurut Jack, keberhasilan ini tidak terlepas dari teknologi pertanian yang Taiwan pelajari dari Jepang. Di samping itu, pemerintahnya juga memastikan sistem dan teknologi terintegrasi dengan kelompok-kelompok tani. Saat ini, Taiwan mencurahkan sebagian besar sumber dayanya ke pusat-pusat penelitian. Pusat Penelitian Padi Taiwan menghasilkan varietas padi yang lebih berkualitas dan beras yang lebih bernilai tinggi.

Baca Juga: Visi dan Daya Tarik Singapura

“Anda akan kagum bahwa di Taiwan, kami sekarang menghasilkan tiga kali panen setahun untuk produksi beras,” ungkap Jack.

Taiwan optimistis Indonesia memiliki prospek pertanian yang juga gemilang karena telah dianugerahi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berlimpah. Untuk membantu Indonesia, Jack mengatakan, tim ahli dari Misi Teknik Pertanian atau Taiwan Technical Mission (TTM) telah diterjunkan ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat sebagai salah satu pusat pertanian padi di Indonesia. Program hasil kerja sama dengan Kementerian Pertanian Indonesia ini meliputi pendampingan petani, penelitian, hingga studi banding.

“Kami bahkan membawa petani dari Karawang untuk terbang ke Taiwan selama satu bulan untuk mempelajari bagaimana petani kami. Kemudian, mencoba untuk mengadopsi konsep ke Indonesia. Kami berharap percobaan itu berhasil membuat pertanian di Karawang tiga kali panen dalam setahun dengan kualitas beras yang lebih baik. Namun, setiap negara punya kondisi berbeda, yang perlu kita cari tahu apa spesialisasi terbaiknya,” kata Jack.

Investasi di Indonesia

Menurut data Kementerian Investasi (Kemenves)/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sampai dengan kuartal IV-2021, jumlah investasi Taiwan di Indonesia mencapai 51,6 juta dollar AS dengan 229 proyek. Jenis investasi Taiwan ke Indonesia, antara lain industri mebel, industri tekstil, industri sepatu, industri pertambangan nonlogam, industri logam, industri roda ban, layanan perdagangan, pertanian dan lainnya.

Di pengujung 2021, perusahaan asal Taiwan, Hon Hai Technology Co., Ltd (Foxconn) dan GOGORO (perusahaan asal Taiwan), resmi menandatangani kesepakatan (MoU) investasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kerja sama investasi itu mencakup pembuatan baterai listrik itu, termasuk sel baterai, modul baterai, dan baterai), hingga ke pengembangan industri kendaraan listrik roda empat, kendaraan listrik roda dua, dan bus listrik (e-bus). Lingkup kerja sama juga mencakup pengembangan industri penunjang kendaraan listrik yang meliputi energy storage system (ESS), battery exchange/swap station, battery daur ulang, serta riset dan pengembangan di bidang baterai elektrik dan kendaraan listrik.

Kementerian Investasi/BKPM menyebut, perkiraan nilai total investasi dalam proyek itu diperkirakan akan mencapai 8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 114 triliun. Keseluruhan proyek diperkirakan akan menghasilkan kapitalisasi pasar dengan nilai total lebih dari 100 miliar dollar AS di Indonesia pada tahun 2030.

“Di sini saya melihat Indonesia, memiliki keunggulan di sektor baterai, tetapi tidak di kendaraan listrik. Untuk itu, negara-negara bekerja sama,” kata Jack.

Secara umum, ia memandang, Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi yang menarik. Indonesia memiliki kepastian hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.

“Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya datang untuk mengubah banyak undang-undang yang berbeda di berbagai daerah (di Indonesia). Itu sangat bagus sebagai panduan bagi investor agar bisa mengetahui dan bisa membuat perhitungan dan masuk akal. Namun, yang lebih penting adalah implementasinya,” ungkap Jack.

Taiwan juga mengapresiasi Indonesia yang memberikan insentif pajak bagi dunia usaha yang diiringi dengan pelbagai program perlindungan sosial di tengah pandemi Covid-19, yang membuat pemulihan ekonomi semakin baik. Bagi investor, pelbagai insentif, seperti tax holiday, tax allowance, super tax deduction memang dibutuhkan, meski berpengaruh kecil terhadap keputusan investasi.

“Negara-negara dengan pajak tinggi, seperti Amerika Serikat, Eropa, Jepang, menarik sebagai tujuan investasi. Insentif pajak adalah sesuatu yang ekstra. Apalagi setiap negara menawarkan insentif, kurang lebih sama, maka tidak ada perbedaan. Anda (Indonesia) harus memiliki sesuatu yang lebih khusus untuk menarik lebih banyak investasi strategis,” ungkap Jack.

Kesamaan visi dan misi melandasi kerja sama antara Singapura dan Indonesia. Dalam hal apa kedua negara saling memanfaatkan keunggulan?

Majalahpajak.net – Hubungan diplomatik Singapura dan Indonesia telah berlangsung 55 tahun. Berbagai bidang kerja sama telah dilakukan untuk memperat hubungan kedua negara, utamanya dalam hal perdagangan dan investasi.

Harmonisnya hubungan kedua negara ditunjukkan melalui pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong, di Ruang Dahlia, The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau (Kepri), (25/1/2022). Pertemuan ini membuahkan kesepakatan investasi Singapura senilai 9,2 miliar dollar AS atau setara Rp 131 triliun yang sebagian besar disalurkan untuk proyek energi baru terbarukan (EBT) di sekitar Batam, Pulau Sumba, dan Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT); dan untuk membangun hub logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Selain itu, Singapura dan Indonesia, melalui bank sentral masing-masing juga memutuskan untuk memperbarui kerja sama yang meliputi local currency bilateral agreement dan bilateral repo lines.

“Kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong membuktikan hubungan Singapura dan Indonesia telah teruji waktu,” ungkap Anil kepada Majalah Pajak di Kedutaan Besar Singapura, Jakarta, Jumat (18/3/2022). “Kemitraan bersama Indonesia tetap erat dan konstan di tengah banyak gangguan dan tantangan Covid-19.”

Ia menambahkan, “Konektivitas perdagangan dan aktivitas komunikasi menjadi sangat penting bagi Singapura. Kami menyediakan akses ke pasar global melalui perjanjian perdagangan regional dan juga perjanjian perdagangan bebas finansial.”

Selain pertemuan kedua kepala negara, pada 15–16 Maret 2022, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Tan See Leng juga melakukan diskusi dengan beberapa menteri Indonesia, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kedua negara melanjutkan pembahasan kerja sama di bidang EBT, teknologi rendah karbon, pembangunan infrastruktur, hingga pariwisata.

Baca Juga : Efek Ganda Gelombang Korea

Kesamaan visi

Sebagaimana Indonesia, Singapura memiliki komitmen kepada transisi energi berkelanjutan dan pengurangan karbon. Oleh karena itu, Singapura ingin bermitra dengan Indonesia dalam mengembangkan sektor lain yang masih berkaitan dengan ekonomi hijau, Misalnya, kolaborasi penelitian dan pengembangan untuk menciptakan solusi dan layanan baru di bidang EBT.

“Di Singapura, kami telah memasang panel surya atap pada bangunan-bangunan tempat tinggal dan panel surya terapung di waduk-waduk. Perusahaan, seperti Sunseap dan Sembcorp telah mengejar proyek serupa dengan mitra mereka di Indonesia,” ungkap Anil.

Ia menambahkan, Singapura juga ingin bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik, penggunaan hidrogen untuk menghasilkan energi, dan pemanfaatan teknologi penyimpanan.

Singapura tengah mengembangkan fasilitas research and development kendaraan listrik yang dibangun oleh Hyundai Motor Co. Fasilitas ini diproyeksi mampu memproduksi 30 ribu unit kendaraan listrik per tahun di tahun 2025. Sementara, Indonesia tengah menargetkan penetrasi 2 juta mobil listrik dan 13 juta motor listrik di tahun 2030.

Sebelumnya, komitmen pengembangan ekonomi hijau telah ditunjukkan dalam MoU yang ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri, di Januari 2022. Kerja sama ini memayungi sejumlah area pengembangan EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan hidrogen; interkoneksi listrik lintas batas dan jaringan listrik regional, perdagangan energi, pembiayaan proyek energi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM); serta mendukung pengembangan green data centre dan industri berbasis EBT (renewable energy based industry/REBID).

Sekitar Oktober 2021, dua joint development agreement (JDA) di bidang pengembangan PLTS ditandangani. Pertama, JDA antara PT Trisurya Mitra Bersama (Suryagen), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Batam, dan Sembcorp Industries. Kedua, JDA antara Medco Power Energy dengan Gallant Venture dan PacificLight Energy. JDA ini akan mengakomodasi rencana ekspor tenaga listrik yang dihasilkan dari PLTS di Indonesia ke Singapura menggunakan teknologi transmisi kabel laut heating ventilation and air conditioner (HVAC).

Kesamaan visi dan misi kedua negara itulah yang mendorong Kota Singa ini berinvestasi dengan Indonesia. Bahkan, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia melaporkan, Singapura konsisten menjadi investor terbesar pertama Indonesia sejak tahun 2014. Di tengah pandemi, nilai investasi Singapura tetap tertinggi, yakni mencapai 9,4 miliar dollar AS periode Januari–Desember 2021. Angka ini setara 30,2 persen dari total penanaman modal asing (PMA).

“Ya, Singapura adalah investor utama ke Indonesia sejak 2014. Tapi ini bukan sesuatu yang kita kejar dengan sengaja. Singapura tidak mengatakan, ‘Apa pun yang terjadi, kami menjadi investor nomor satu di Indonesia selamanya’. Bukan, tapi terpenting kualitas investasi kita,” ungkap Anil.

Anil menegaskan, negaranya mencari investasi yang betul-betul menciptakan nilai bagi Indonesia—pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja. Jadi, bukan sekadar menanam banyak uang dan beraktivitas tapi tidak memberi dampak di Indonesia.

Baca Juga : Prediktabilitas dan Transparansi Adalah Kunci

Keunggulan komparatif

Sebagai tetangga, Singapura dan Indonesia telah bertahun-tahun bekerja sama untuk saling memanfaatkan keunggulan komparatif satu sama lain. Sinergi Southeast Asia Manufacturing Alliance yang diluncurkan pada Februari 2021, misalnya, menawarkan berbagai insentif bagi perusahaan yang berinvestasi di Singapura dan sebaliknya di kawasan industri tertentu di Kepri. Selain itu, di Batam, Bintan, Karimun (BBK), Singapura telah memiliki Batamindo Industrial Park dan Bintan Industrial Estate.

Kerja sama semacam itu, menurut Anil, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk terus mendukung pengembangan kawasan-kawasan industri.

Lantas, ada kerja sama pengembangan Nongsa Digital Park (NDP), sebuah hub teknologi berbasis di Batam yang melatih dan mempekerjakan talenta teknologi Indonesia untuk melengkapi operasi perusahaan yang berbasis di Singapura. Kerja sama ini menjadi jembatan digital antara Indonesia dan Singapura. Sejak diluncurkan pada tahun 2018, NDP telah menampung dan mengembangkan lebih dari 200 perusahaan rintisan (startup), dan mempekerjakan lebih dari 1.200 pengembang teknologi dan staf kreatif. Mereka berasal dari pelbagai sektor, antara lain keuangan, sumber daya manusia, perumahan.

Di Jawa Tengah, Singapura dan Indonesia bekerja sama mengembangkan Kendal Industrial Park (KIP) di Semarang. Kawasan yang diresmikan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Presiden Jokowi pada tahun 2016 ini ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2019.

KEK Kendal punya lokasi strategis—berdekatan dengan Bandara Internasional Ahmad Yani, Pelabuhan Internasional Tanjung Emas, dan dilewati jalur tol Semarang–Pejagan yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa, jalur pantai utara Jawa, dan jalur kereta api ganda Jakarta–Semarang–Surabaya. KEK ini unggul dalam sektor industri berorientasi ekspor, substitusi impor, serta produk berteknologi dan logistik berbasis industri 4.0.

“Kami menyadari bahwa konektivitas adalah kunci untuk lebih mendukung pergerakan barang ekspor ke pasar internasional. Oleh karena itu, kami menantikan pembangunan pelabuhan untuk mendukung pengembangan industri Kendal,” tambah Anil.

Menurut Anil, Singapura melihat Indonesia sebagai negara yang menarik karena memiliki populasi dan pasar yang cukup besar. Populasi Indonesia terhubung ke seluruh dunia, melalui media sosial, internet, ekonomi digital. Secara bersamaan, saat ini kelas menengah di Indonesia semakin meningkat. Indonesia juga dianugerahi oleh sumber daya alam (SDA) melimpah dengan infrastruktur yang semakin memadai.

“Tapi menurut saya, yang paling menarik investor Singapura ke Indonesia adalah hubungan people to people yang sangat kuat, yang kami kembangkan dalam komunitas,” tambah Anil.

Anil menyebutkan, pada puncak pandemi gelombang Delta pada Juli 2021, di tengah kekurangan pasokan oksigen global, Singapura meluncurkan program Oxygen Shuttle, mengirim lebih dari 500 ton oksigen ke Indonesia.

Daya tarik

Singapura berdaulat sejak 9 Agustus 1965 dinobatkan sebagai negara terkaya di Asia Tenggara pada 2021 dengan pendapatan per kapita mencapai 59.797 dollar AS atau sekitar Rp 837 juta. Rasio perdagangan terhadap PDB Singapura tertinggi di dunia, rata-rata berkisar 400 persen. Industri utama Singapura meliputi elektronik, kimia, jasa keuangan, peralatan pengeboran minyak, pengilangan minyak bumi, pemrosesan karet, dan produk reekspor. Pelabuhan Singapura adalah pelabuhan tersibuk kedua di dunia berdasarkan volume kargo.

“Daya tarik Singapura sebagai tujuan investasi bermula dari, pertama, stabilitas politik, tingkat korupsi yang rendah, lembaga publik yang transparan, dan sistem peradilan yang kuat. Oleh karena itu, kami menjadi mitra strategis dunia,” ungkap Anil.

Kedua, kebijakan ekonomi. Singapura terus menyesuaikan kebijakan ekonomi yang tetap pro bisnis sembari tetap mengikuti perkembangan global. Hal ini memungkinkan ekonomi Singapura tetap tangguh di tengah tantangan ekonomi global. Ketiga, banyaknya talenta berkualitas yang mampu memenuhi kebutuhan bisnis dan investor. Singapura memiliki profesional terlatih di bidang teknologi, hukum, keuangan, dan teknik, yang mendukung pengembangan sektor lain.

Keempat, konektivitas transportasi. Sebagai hub udara regional, Singapura aktif menjalin hubungan dengan berbagai negara untuk meningkatkan daya tarik tujuan pariwisata dan investasi.

Kelima, konektivitas perdagangan dan jaringan global. Singapura menyediakan akses ke pasar global melalui 27 perjanjian perdagangan bebas bilateral dan regional/free trade agreement (FTA) dan dua perjanjian ekonomi digital. Salah satunya, pada Maret 2021, bilateral investment treaty (BIT) Indonesia-Singapura.

“FTA dan BIT memberi sinyal kepada komunitas internasional bahwa negara kita terus terbuka untuk investasi dan bisnis, bahkan di tengah Covid-19 dan ketegangan geopolitik,” kata Anil.

Di sektor teknologi, misalnya, ada program Global Innovation Alliance dan Open Innovation Network yang memberikan perusahaan rintisan (startup) kesempatan untuk terhubung dan berkolaborasi dengan mitra yang berbasis di Singapura atau internasional untuk mendukung pertumbuhan mereka.

Keenam, kebijakan dan sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan yang memaksimalkan kepatuhan pajak secara sukarela.

“Beberapa cara yang kami lakukan termasuk menyederhanakan kewajiban pengisian pajak untuk perusahaan kecil dan membimbing perusahaan besar untuk mengelola risiko pajak perusahaan utama dengan lebih baik. Singapura juga telah menggunakan perangkat lunak digital untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan mudah. Singapura juga berupaya mengatasi penipuan pajak dengan lebih efektif,” ungkap Anil.

Di saat yang sama, Singapura melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lain, termasuk dengan Indonesia, pada Desember 2020.