Connect with us

Breaking News

Prasyarat Menuju Industry 4.0

Sejar Panjaitan

Diterbitkan

pada

Revolusi Industri 4.0 menjadi peluang menyerap banyak tenaga kerja profesional. Namun, perlu upaya “link and match” antara industri dengan lembaga pendidikan agar SDM sesuai kebutuhan.

Kementerian Perindustrian telah menyusun inisiatif “Making Indonesia 4.0” sebuah peta jalan untuk mengimplementasikan strategi menuju era Fourth Industrial Revolution (4IR) atau Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI, Kementerian Perindustrian Ngakan Timur Antara mengungkapkan, kehadiran era Industri 4.0 ini merupakan sebuah peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia sekaligus sebagai akselerator cita-cita Indonesia menjadi 10 besar negara yang memiliki ekonomi terkuat di dunia.

Ngakan mengatakan, era Industri 4.0 adalah lompatan besar bagi sektor industri, ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor industri. Tidak hanya dalam proses produksi, melainkan juga di seluruh rantai nilai industri sehingga melahirkan model bisnis yang baru dengan basis digital untuk mencapai efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang lebih baik.

Menurut Ngakan, penerapan Industri 4.0 akan menciptakan peluang pekerjaan baru yang lebih spesifik, terutama yang membutuhkan kompetensi tinggi. Untuk itu, dibutuhkan transformasi keterampilan bagi SDM industri di Indonesia yang mengarah kepada bidang teknologi informasi. Ia menyebut, sebuah penelitian yang dilakukan terhadap industri yang ada di Jerman menunjukkan bahwa permintaan tenaga kerja akan meningkat secara signifikan hingga 96 persen, khususnya di bagian penelitian dan pengembangan dan pengembangan software. Untuk Indonesia, Ngakan memprediksi, era industri ini ke depan setidaknya akan menciptakan peluang sekitar 10 juta orang tenaga kerja baru. Ditambah penyerapan tenaga kerja dari industri yang sudah mapan sebelumnya sekitar 20 juta, sehingga pada 2030 mendatang, diperkirakan serapan tenaga kerja Indonesia akan meningkat menjadi sekitar 30 juta orang. Hal itu karena industri.

“Jadi, era Industri 4.0 akan meningkatkan produktivitas industri kita dan dapat menciptakan lapangan kerja baru yang lebih bernilai tambah tinggi sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang,” ungkapnya saat ditemui Majalah Pajak di kantor BPPI Kementerian Perindustrian pertengahan Agus lalu.

Selain itu, menurut Ngakan, ke depan akan ada shifting pekerjaan, tidak hanya di manufaktur saja, tapi akan berkembang ke supply chain, logistik,dan litbang Dengan penggunaan teknologi terkini dan berbasis internet, akan muncul pula permintaan jenis pekerjaan baru yang cukup banyak, seperti pengelola dan analis data digital, serta profesi yang dapat mengoperasikan teknologi robot untuk proses produksi di industri.

Namun, Ngakan menegaskan, untuk menjamin keberlangsungan sistem Industry 4.0 ini, ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh industri. Antara lain adalah ketersediaan sumber daya listrik yang melimpah, murah, dan sustainable, serta ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan bandwidth yang besar dan jangkauan luas (wide coverage). Selain itu, harus didukung ketersediaan pusat data dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau, ketersediaan infrastruktur logistik modern, dan kebijakan ketenagakerjaan yang mendukung kebutuhan industri sesuai dengan karakter Industry 4.0.

Kesiapan SDM

Ada lima teknologi utama yang menurut Ngakan menopang pembangunan sistem Industry 4.0, yaitu Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing. Karenanya perlu banyak pembenahan bagi sektor industri nasional terutama di sisi penguasaan teknologi dari sumber daya manusia (SDM) yang ada. Celakanya, siap atau tidak tidak siap era ini harus dihadapi.

“Siap atau tidak siap, mau, tidak mau kita memang sedang mengarah ke Industri 4.0. Karena semua negara bergerak ke arah Industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka sehingga nanti daya saing meningkat,” ujarnya.

Untuk mempersiapkan kemampuan SDM, Ngakan menyebut, Kementerian Perindustrian telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi dengan mengusung konsep link and match antara industri dengan lembaga pendidikan. Hingga saat ini, program pendidikan vokasi yang diluncurkan di beberapa wilayah Indonesia itu melibatkan sekitar 600 perusahaan, dengan menggandeng hampir 2000 sekolah menengah kejuruan.

Ngakan mengatakan Kementerian Perindustrian juga melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan beberapa lembaga pendidikan, baik di Indonesia maupun dari luar negeri, seperti Singapura dan Beijing. Misalnya MoU dengan Tsing Hua University di Beijing untuk belajar sistem kurikulum di sana yang bisa diadopsi untuk pendidikan di Indonesia.

Ngakan mengajak semua komponen bangsa, baik dari kementerian, asosiasi, pelaku industri, dan masyarakat umum ikut berperan dalam menyukseskan indusrti 4.0.

“Karena masyarakat juga harus di edukasi, mereka melek internet, digitalisasi, kemudian UKM itu harus dirangkul,” tuturnya.

Selain itu, pada sektor manufaktur menurut Ngakan juga mengingatkan perlunya rescaling atau up-scaling kemampuan SDM sesuai kebutuhan industri. Up-scaling, misalnya, meningkatkan penguasaan teknologi internet, pemahaman pengolahan data, pengolahan big data, dan bagaimana menerjemahkannya ke dalam perawatan peralatan mereka. Sedangkan rescaling adalah memberikan keterampilan baru yang belum pernah dimiliki sebelumnya.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

“Core Tax System” Teknologi Terintegrasi untuk Memudahkan Fiskus dan Wajib Pajak

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Untuk menyempurnakan reformasi perpajakan di era digital, DJP melakukan digitalisasi sistem perpajakan dengan membangun Core Tax System yang dimulai sejak akhir 2017. Implementasi teknologi ini sejalan dengan salah satu dari lima pilar Reformasi Perpajakan Jilid Ketiga, yaitu berfokus pada teknologi informasi dan basis data sebagai tulang punggung Reformasi Perpajakan.

Pada awal dicetuskannya program ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, salah satu alasan dari penguatan sistem data dan informasi ini karena telah terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak yang signifikan, diiringi dengan penambahan jumlah kantor pelayanan pajak di berbagai daerah di Indonesia.

Kala itu Sri Mulyani menyebut, seiring dengan kenaikan jumlah pembayar pajak Indonesia dan jumlah kantor-kantor pelayanan pajak, registrasi pembayar pajak dan pengelolaan datanya membutuhkan upgrade sistem TI. Alasan lainnya, adanya sejumlah tantangan administrasi perpajakan mulai dari pelaksanaan pertukaran data secara otomatis (AEOI) hingga proses pengisian data dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan secara elektronik.

Selama kurun tiga tahun berjalan, pembangunan  core tax system terus digenjot. Porses pengerjaan proyek senilai Rp 2,04 triliun inui dibagi ke dalam empat paket pekerjaan, yakni menunjuk agen pengadaan (procurement agent) dengan anggaran senilai Rp 37,8 miliar; pengadaan integrator system dengan anggaran Rp 1,86 triliun;pengadaan jasa konsultasi owner’s agent – project management and quality assurance dengan nilai sekitar Rp 125,7 miliar; dan pengadaan jasa konsultasi owner’s agent – change management dengan anggaran mencapai Rp 23,4 miliar.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Iwan Juniardi mengatakan, penguatan Core Tax Administration System ini tak lain juga untuk memberikan user experience yang baik kepada Wajib Pajak dan mempermudah proses bisnis DJP. Dengan sistem inti teknologi informasi, pelayanan kepada Wajib Pajak akan bergeser dari manual menjadi otomasi berbasis teknologi informasi. User experience yang dimaksud adalah membuat aplikasi perpajakan yang mudah, aman, nyaman dipakai, baik oleh internal DJP maupun oleh eksternal—masyarakat, pemangku kepentingan dan khususnya Wajib Pajak.

Lanjut baca

Breaking News

Pemerintah Umumkan akan Melelang 7 Seri SUN Pekan Depan

W Hanjarwadi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPBR) Kementerian Keuangan RI akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2020.

Berdasarkan rilis pers yang diterima Majalah Pajak pada Jumat (10/7/2020), Lelang akan dilaksanakan Selasa, 14 Juli 2020 dan dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Adapun Setelmen  (penyelesaian transaksi SUN) dilakukan pada Kamis, 16 Juli 2020, dengan target Indikatif sebesar Rp 20. Triliun, dan target maksimal sebesar Rp 40 triliun.

Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020).

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif (competitive bids) akan membayar sesuai dengan yield yang diajukan. Pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian nonkompetitif (noncompetitive bids) akan membayar sesuai dengan yield rata-rata tertimbang (weighted average yield) dari penawaran pembelian kompetitif yang dinyatakan menang.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual ketujuh seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan. SUN yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah). Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian (bids) dalam lelang. Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang sebagaimana diatur dalam PMK No. 168/PMK.08/2019 dan PMK No. 38/PMK.02/2020.

Lanjut baca

Breaking News

Milenial Melek Investasi

Heru Yulianto

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Rivan Fazry

Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya dalam hal keuangan, cara berinvestasi pun mulai bergeser dan tidak lagi harus dilakukan oleh orang mapan. Investasi tidak lagi hanya milik mereka yang beruang ratusan juta. Banyak platform investasi yang menawarkan pembukaan rekening dana investasi cukup dengan ratusan ribu atau beberapa juta.

Buku Investment for Millenials membagi tip lengkap berinvestasi. Seberapa penting investasi bagi milenial, apa saja jenis investasi, bagaimana cara memulainya? Dijawab dalam buku ini. Penulis juga menjelaskan kesalahan yang kerap dilakukan oleh kaum milenial dalam mengelola keuangan, mulai dari mendahulukan uang di atas segalanya, terlalu berhemat, tidak menabung untuk pensiun, utang kartu kredit, sampai pada mengabaikan financial check-up.

Sesuai dengan pembaca yang ditujunya, yakni generasi milenial yang ingin berinvestasi dengan benar, buku disajikan dengan bahasa yang ringan.

Baca Juga: Mudah Menyusun Sistem Tata Kerja

Lanjut baca

Breaking News

Breaking News2 hari lalu

“Core Tax System” Teknologi Terintegrasi untuk Memudahkan Fiskus dan Wajib Pajak

Untuk menyempurnakan reformasi perpajakan di era digital, DJP melakukan digitalisasi sistem perpajakan dengan membangun Core Tax System yang dimulai sejak...

Breaking News2 hari lalu

Pemerintah Umumkan akan Melelang 7 Seri SUN Pekan Depan

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPBR) Kementerian Keuangan RI akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam...

Breaking News3 hari lalu

Milenial Melek Investasi

Seiring pesatnya perkembangan teknologi digital khususnya dalam hal keuangan, cara berinvestasi pun mulai bergeser dan tidak lagi harus dilakukan oleh...

Breaking News3 hari lalu

Menparekraf Imbau Hotel-Restoran Disiplin Protokol Kesehatan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menekankan kepada pelaku industri hotel dan restoran agar...

Breaking News3 hari lalu

Bank Permata Andil dalam Program Penjaminan Kredit Modal Kerja Bagi UMKM

Penandatanganan kerja sama bersama Askrindo dan Jamkrindo dilakukan sebagai salah satu langkah dukungan terhadap program Pemulihan Ekonomi Nasional. PT Bank...

Breaking News4 hari lalu

Sandiwara Sastra Peneman Asyik Belajar di Rumah

Jelang dibukanya tahun ajaran baru pada 13 Juli mendatang, banyak sekolah—terutama di zona merah—masih memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau...

Breaking News5 hari lalu

Inisiatif Pemasaran Digital Mutakhir Ala Alibaba Cloud dan Unilever

  Alibaba Cloud, tulang punggung teknologi digital dan intelijen Alibaba Group – bermitra dengan Unilever, salah satu perusahaan multinasional terbesar...

Breaking News7 hari lalu

Situasi Pandemi Tidak Menurunkan Kualitas Kinerja EBA-SP SMF

Meski dalam situasi pendemi Covid-19, PT Sarana Multigriya Finansial/SMF  (Persero), kinerja keuangan Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) masih...

Breaking News1 minggu lalu

Menkeu: Kami Harus Mundur 5 Tahun Terkait “Poverty Reduction” karena Pandemi

Pandemi global Covid-19 telah pada enam bulan terakhir telah menimbulkan darurat kesehatan dan perekonomian di banyak negara. Covid-19 setidaknya mempengaruhi...

Breaking News2 minggu lalu

Bank Dunia Kategorikan Indonesia Sebagai “Upper Middle Income Country”

Di tengah upaya Pemerintah dan masyarakat Indonesia berjuang mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan melakukan pemulihan ekonomi nasional, sebuah prestasi membanggakan...

Trending