Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi pada era globalisasi.

Pendidikan karakter menjadi kunci keberhasilan bangsa dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan berdaya saing yang harus ditanamkan sejak usia dini. Hal ini disampaikan oleh Ratna Megawangi, pelopor pendidikan holistik berbasis karakter sekaligus pendiri sekolah karakter Indonesia Heritage Foundation (IHF) yang berlokasi di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Ketua Bidang Pendidikan Karakter Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE) yang merupakan istri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil ini menjelaskan, pendidikan tak boleh hanya mengejar aspek akademik. Pendidikan harus mengutamakan penanaman nilai-nilai karakter universal seperti cinta kasih, kejujuran, kerja keras dan tanggung jawab yang berperan sangat penting dalam membentuk pribadi yang tangguh.

“Pemerintahan Presiden Jokowi memang sangat berkomitmen dalam menyiapkan SDM yang mampu berkompetisi di abad ke-21. Untuk itu, pendidikan karakter menjadi faktor utama yang harus ditanamkan,” papar Ratna kepada Majalah Pajak di Gedung IHF, Cimanggis, Depok, Kamis (8/8).

Sejak lima tahun terakhir pemerintah telah melakukan persiapan SDM yang berdaya saing melalui program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di semua jenjang pendidikan. Upaya ini akan semakin ditingkatkan seiring pemantapan visi Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya yang menempatkan SDM sebagai salah satu fokus pembangunan.

Menurutnya, karakter merupakan penentu nasib bangsa. Jika karakternya baik, imbuhnya, maka nasib bangsa akan baik pula. Pendidikan holistik berbasis karakter sebagaimana yang telah diterapkan di lingkungan sekolah yang didirikannya diyakini dapat menjadi landasan kuat bagi anak bangsa untuk menguasai kemampuan pengetahuan dan berbagai keterampilan lainnya. Nilai-nilai karakter juga dapat meminimalisasi perilaku buruk dan destruktif seperti tawuran dan tindak kekerasan lainnya.

Ratna menekankan pentingnya peran pendidik sebagai agen perubahan dalam menjalankan model pendidikan holistik berbasis karakter. Untuk itu pelatihan guru, mulai dari lingkungan pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga jenjang sekolah harus diadakan secara berkesinambungan agar mumpuni dalam menanamkan pola didik yang tepat sehingga mampu menghasilkan generasi muda Indonesia dengan etos kerja tinggi, inovatif, dan memiliki kepedulian di masyarakat.

“Guru sebagai agen perubahan harus menjiwai karakter unggul yang akan ditanamkan secara holistik kepada anak didiknya dengan keteladanan,” urainya.

“Karakter merupakan penentu nasib bangsa. Jika karakternya baik, maka nasib bangsa akan baik pula.”

Peran keluarga

Selain guru di sekolah, Ratna menekankan lingkungan keluarga dan masyarakat yang juga turut menentukan dalam pembentukan karakter anak. Ia mencontohkan perilaku seseorang yang kerap memicu konflik dan kekerasan, siswa yang menyontek di kelas, bahkan tindak korupsi yang kini tak kunjung hilang menunjukkan bahwa seluruh pengetahuan moral dan agama yang dipelajari ternyata tidak serta merta berdampak positif dan memberikan manfaat dalam perubahan perilaku masyarakat Indonesia untuk menjadi manusia yang berkarakter mulia. Padahal, isi dari pelajaran agama dan Pancasila yang telah dihafal dan dipahami maknanya itu tidak diterapkan secara konsisten di kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, lingkungan keluarga juga harus menjadi sekolah pertama yang menanamkan nilai-nilai karakter atau akhlak mulia.

“Yang terlihat adalah masih banyak manusia Indonesia yang tidak konsisten. Lain yang diucapkan, lain pula tindakannya. Fakta ini menunjukkan ada kegagalan pada institusi pendidikan kita dalam menumbuhkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia,” paparnya. —Novita Hifni

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu.

Prioritas utama pemerintah ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). Hal ini kerap disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato di berbagai kesempatan. Presiden Jokowi juga menyinggung bahwa titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, dan anak usia sekolah.

Menanggapi hal ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan, BKKBN memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM. Selain mempertahankan struktur penduduk agar tumbuh seimbang, fokus utama BKKBN juga mencetak generasi berkualitas.

“Apa artinya kita mempertahankan usia produktif lebih banyak kalau yang usia produktif itu hanya sekadar usia, tapi tidak berkualitas? Jadi, selain kami mempertahankan supaya anaknya dua saja, harapannya, kualitasnya juga bagus,” jelas Hasto saat ditemui di rumah dinasnya di bilangan Kebayoran lama, Jakarta Selatan, Jumat (16/8).

Untuk mendapatkan generasi berkualitas, maka langkah terpenting yakni menyiapkan calon ibu dengan baik.

“Kami harus memperhatikan (ibu) sejak sebelum hamil, misalnya jaraknya jangan dekat-dekat kalau melahirkan (anak berikutnya). Kalau jaraknya dekat, anaknya tidak berkualitas, rahimnya juga belum sempat istirahat sudah dipakai untuk hamil lagi, sehingga stunting (kerdil) juga menjadi banyak. Sebelum hamil juga harus ada asupan-asupan yang baik, seperti asam folat, vitamin D. Makannya, disebut keluarga berencana,” papar Hasto.

Hasto juga menambahkan bahwa arahan Presiden Jokowi terkait penurunan angka kematian ibu dan bayi telah diterjemahkannya menjadi beberapa program teknis. Salah satu program yang dimaksud adalah Bina Keluarga Balita yang menitikberatkan pada penurunan prevalensi balita stunting.

Tingkat prevalensi balita stunting di Indonesia pada 2018 mencapai 30,8 persen. Ini masih jauh dari target WHO sebesar 20 persen. Berbekal data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB di setiap daerah, BKKBN mengintervensi balita-balita yang mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang ini terutama pada 1000 hari pertama kelahiran hingga usia dua tahun yang disebut sebagai stunting.

Para ibu akan diberikan edukasi bagaimana merawat anak-anak stunting dan cara pencegahannya dengan mengubah perilaku dan pola asuh dari orangtua serta keluarga.

“Kami sudah anggarkan pembuatan alat-alat peraga untuk stunting. Tahun 2020, kami akan mengejar orang-orang yang punya anak stunting. Ibu-ibunya kami ajari, dengan alat-alat peraga yang sudah kami siapkan, sekaligus, juga kami motivasi mereka untuk kontrasepsi. Karena ada kelompok yang sebetulnya belum ingin tambah anak, tetapi tidak menggunakan alat kontrasepsi, namanya unmet need.”

Usia ideal untuk hamil

Program lainnya adalah Penundaan Usia Perkawinan. Dokter ahli bedah kandungan ini mengatakan, usia ideal untuk menikah yakni antara 20–35 tahun. Di usia itu, perempuan berada di usia yang ideal untuk menghasilkan kehamilan dan kelahiran yang normal.

“Seandainya (menikah) di usia 16–17 tahun, ibunya saja masih tumbuh, lalu dipakai untuk menumbuhkan orang lain. Ini, kan, repot sekali, pasti dua-duanya terganggu. Ibunya yang masih tumbuh terganggu, bayi yang baru ditumbuhkan juga terganggu,” ujar Hasto.

BKKBN juga gencar memberikan penyuluhan kesehatan reproduksi untuk remaja tingkat sekolah hingga pendidikan tinggi melalui program Generasi Berencana (GenRe) dan Ketahanan Remaja. Agar mudah diterima oleh remaja, Hasto pun tak segan-segan melakukan reformasi sekaligus rebranding lembaga yang telah ada sejak tahun 1970 ini. Menurutnya, jargon-jargon serta atribut yang ada sekarang telah ketinggalan zaman.

Bidan-bidan desa harus siaga satu, jangan sampai ada persalinan yang lolos tidak ditolong oleh bidan desa.”

Gerakkan daerah

Tahun 2019 ini, total anggaran BKKBN hanya sebesar Rp 3,7 triliun, itu pun, Rp 2,6 triliun di antaranya untuk mengaji pegawai. Menanggapi anggaran yang minim itu, Hasto memiliki strategi jitu. Pertama, yakni dengan memaksimalkan tenaga-tenaga di desa seperti penyuluh KB, OPD KB, hingga kepala desa.

“Pemerintah punya pasukan di grass root yang luar biasa, apalagi kepala desa gajinya sudah setara dengan PNS golongan IIA. Tinggal pasukan ini digerakkan untuk arah apa yang kita tuju. Makanya saya juga mau—begitu program-program setelah rebranding ini jalan—di 2020 nanti saya ingin join dengan perangkat daerah tadi.”

Selain itu, Hasto akan berkolaborasi dengan sektor lain di luar BKKBN. Salah satu dana yang disasar Hasto adalah Bantuan Operasional untuk Keluarga Berencana milik pemerintah daerah yang telah dianggarkan Kementerian Keuangan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Bungsu dari delapan bersaudara ini akan mengusulkan perubahan reposisi anggaran kepada Kementerian Keuangan. Tujuannya, agar dana digunakan dengan efisien, konkret, dan presisi.

Strategi Hasto lainnya adalah menentukan daerah mana yang akan memengaruhi hasil secara nasional. Misalnya, beberapa daerah dengan angka persalinan atau kematian tinggi seperti Sumatera Utara, Maluku, Papua, dan NTT. Pilih dan pilah program serta kegiatan mana yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mencapai output dan dapat dilaksanakan secara efisien.

“Jadi, tidak boleh pukul rata, harus cerdas memilih yang lemah, tapi jadi penentu. Itu langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan Indonesia luas seperti ini,” tegas Hasto.

Hasto pun berharap agar semua pemangku kepentingan mulai dari kementerian, kepala daerah, hingga pekerja di akar rumput yang bersinggungan dengan BKKBN dapat bersinergi secara harmonis demi kesuksesan visi-misi pemerintah hingga lima tahun mendatang, dan tidak lagi memakai cara kerja lama.

“Sesama perangkat negara ini betul-betul move on. Kunci sukses SDM itu harus move on, harus betul-betul tidak business as usual, jangan seperti biasa. Ayo kejar anak-anak yang putus sekolah, ada yang di jalanan-jalanan kita sweeping, harus kita sekolahkan. Di jajaran kesehatan juga ibu hamil enggak boleh mati, bayi lahir harus sehat. Inkubator-inkubator dibeli, bidan-bidan desa harus siaga satu, jangan sampai ada persalinan yang lolos tidak ditolong oleh bidan desa, nanti bayinya jadi telantar,” tandas Hasto.—Ruruh Handayani

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah kumuh di perkotaan.

Direktur Utama PT SMF (Persero), Ananta Wiyogo mengemukakan, saat ini pihaknya tengah berupaya memperkuat peran sebagai special mission vehicle (SMV) dari Kementerian Keuangan melalui program inisiatif strategis. Peran tersebut salah satunya diwujudkan dengan meluncurkan program pembiayaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

KOTAKU merupakan program kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Peraturan itu mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Melalui Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR mengeluarkan pedoman umum pelaksanaan program KOTAKU yang bertujuan mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia sekaligus mendukung “Gerakan 100-0-100”—100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Urgensi program ini adalah karena pemukiman kumuh perkotaan di Indonesia tahun 2016 masih sekitar 35.291 hektare.

Menejemen Risiko Operasional SMF, Trisnadi Yulrisman, menjelaskan, pembiayaan program KOTAKU baru dimulai sejak Desember 2018. Sebagai pilot project, telah disalurkan sekitar Rp 1 miliar untuk merenovasi dan membangun 14 rumah kumuh di Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Nilai pembiayaan satu rumah bervariasi mulai dari Rp 30 juta hingga Rp 100 juta, bergantung pada kategori program renovasi atau pembangunan rumah. Penyaluran dana dibantu oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Kredit Mikro (LKM).

Penentuan 14 rumah kumuh penerima pembiayaan diseleksi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR yang mengacu pada karakteristik yang telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 40/SE/DC/2016 Tentang Pedoman Umum KOTAKU. Karakteristik ini meliputi satuan entitas perumahan dan pemukiman, kondisi bangunan tidak memunuhi syarat, tidak teratur, dan memiliki kepadatan tinggi. Lalu, kondisi sarana dan prasarana (jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengamanan kebakaran, ruang terbuka publik) tidak memenuhi syarat.

“Renovasi dan pembangunan rumah kumuh ini ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara tripartit antara SMF, wali kota, dan Kementerian PUPR,” jelas Trisnadi kepada Majalah Pajak, usai Konferensi Pers “Pencapaian Kinerja Semester I Tahun 2019 PT SMF (Persero)”, di Graha SMF, Jalan Panglima Polim I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/7).

Target 2019 ada tiga kota penerima program pembiayaan KOTAKU. Semarang (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), rencananya juga Bukit Tinggi (Sumatera Barat) atau Makassar (Sulawesi Selatan), atau dua-duanya (Bukit Tinggi dan Makassar)

Target empat kota

Trisnadi mengatakan, pihaknya telah menerima data rumah kumuh yang siap menerima pembiayaan di 32 kota prioritas se-Indonesia. Kendati demikian, SMF baru menargetkan 3 sampai 4 kota yang akan menerima pembiayaan program KOTAKU di tahun 2019, yakni Semarang (Jawa Tengah), Pontianak (Kalimantan Barat), Bukit Tinggi (Sumatera Barat) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Dari target itu, kata Trisnadi, Kelurahan Rejomulyo dan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sudah mulai menerima dana pembiayaan. Total proyeksi pembiayaan program KOTAKU tahun 2019 sekitar Rp 6 miliar untuk 60 rumah. SMF memastikan data rumah kumuh yang diusulkan oleh Kementerian PUPR adalah data valid yang mengacu pada karakteristik yang telah dirumuskan.

“Kita benar-benar melihat status tanahnya, jangan yang milik BUMN tertentu yang mereka tempati. Kalau itu benar miliknya, kita bantu,” jelasnya.—Aprilia Hariani