Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional Rp 1500 triliun.
Kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang dinamis dan berkembang cepat memberi dampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Teknologi yang tersambung dalam jaringan interconnection-networking (internet) juga menjadi suatu kekuatan yang tak bisa dielakkan, merambah di hampir setiap sektor ekonomi, menciptakan transaksi pasar barang dan jasa secara digital yang kini ramai-ramai disebut sebagai ekonomi digital (digital economy).
Berbagai sektor itu mulai dari transportasi, retail, kuliner, perbankan, layanan kesehatan dan pendidikan, agrobisnis, hingga industri kreatif. Lebih jauh, terobosan ekonomi digital mengubah pola pikir baik individu maupun organisasi dalam pengambilan keputusan ekonomi, juga mendorong peningkatan positif dan efek pengganda pada aktivitas-aktivitas ekonomi lain di sekitarnya seperti jasa logistik dan ekspedisi, provider telekomunikasi, serta produsen perangkat pintar.
Di Chapter 4 pada laporan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) berjudul OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action 1 Final Report 2015 – Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, dikemukakan bahwa ekonomi digital telah memunculkan sejumlah model bisnis baru. Meskipun, banyak dari model ini memiliki paralel dalam bisnis konvensional, kemajuan TIK modern telah memungkinkan untuk melakukan banyak jenis bisnis pada skala yang jauh lebih besar dan jarak yang lebih jauh daripada sebelumnya.
Laporan ini juga membahas beberapa contoh utama dari model bisnis baru, walau OECD mengakui bahwa model bisnis yang dibahas di laporan ini sama sekali tidak lengkap. Sebab, sama seperti inovasi dalam ekonomi digital yang memungkinkan pengembangan cepat model bisnis baru, kemajuan TIK juga dapat dengan cepat menyebabkan bisnis yang ada menjadi usang.
Model bisnis baru yang dimaksud adalah perdagangan elektronik (electronic commerce) atau e-commerce, toko aplikasi, iklan daring, komputasi awan (cloud computing), partisipatif platform jaringan, perdagangan berkecepatan tinggi, dan layanan pembayaran on-line. Secara khusus, OECD Working Party on Indicators for the Information Society (WPIIS) memaknai e-commerce sebagai perdagangan barang atau jasa, yang dilakukan melalui jaringan komputer, dengan metode khusus yang dirancang untuk tujuan menerima atau menempatkan pesanan.
Transaksi e-commerce dilakukan oleh perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah, dan organisasi publik lainnya. E-commerce dapat digunakan untuk memfasilitasi pemesanan barang atau jasa yang kemudian dikirim melalui saluran konvensional (e-commerce tidak langsung) atau untuk memesan dan mengirimkan barang atau layanan sepenuhnya secara elektronik (e-commerce langsung).
Evolusi “e-commerce”
Internet telah memperluas jangkauan bisnis kecil, memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang tidak mungkin dicapai tanpa adanya platform ini. Akibatnya, jumlah perusahaan yang melakukan transaksi bisnis melalui internet di dunia meningkat secara drastis selama dekade terakhir.
Bagaimana dengan Indonesia? Evolusi e-commerce di Indonesia ditandai dengan hadirnya IndoNet sebagai Internet Service Provider (ISP) komersial pertama di Indonesia 25 tahun silam. Managing Director Ipsos Indonesia Soeprapto Tan dalam diskusi bertajuk E-commerce 4.0, What Next, Demistifying The Future of E-commerce in Indonesia beberapa waktu lalu di Jakarta menyebut ini sebagai era e-commerce 1.0.
Dua tahun kemudian atau di tahun 1996, situs daring perdagangan elektronik bhinneka.com muncul sebagai pionir e-commerce, di bawah perusahaan PT Bhinneka Mentaridimensi yang dirintis sejak 1993. Tak hanya melayani penjualan perorangan (B2C) melalui bhinneka.com, Bhinneka juga merangkul ceruk pasar lain dengan layanan lainnya seperti pengadaan perusahaan (B2B) berbagai skala melalui platform b2b.id, pengadaan bagi lembaga pemerintahan (B2G) melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, juga pengadaan mesin cetak digital berformat besar melalui Bhinneka Digital Printing Solutions.
Selain itu ada pula toko buku on-line pertama sanur.com, dan diikuti dengan kemunculan komunitas virtual Forum Kaskus di tahun 1999. E-commerce yang ada di kurun waktu ’90-an hingga 2000-an ditandai saat platform dagang elektronik mulai diperhitungkan sebagai salah satu saluran untuk membantu upaya-upaya penjualan barang dan jasa. Inilah era e-commerce 2.0.
Kemajuan demi kemajuan dalam rentang waktu lima hingga enam tahun terakhir yang ditandai dengan adanya pergerakan trafik platform e-commerce yang tumbuh signifikan, berkat perkembangan teknologi dan pertumbuhan pengguna seluler pintar disebut dengan era e-commerce 3.0.
Momentum ini dilanjutkan dengan era e-commerce 4.0 yang ditandai dengan beberapa pelaku e-commerce yang mulai menerapkan strategi omnichannel atau on-line to off-line (O2O), dan juga maraknya penggunaan inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, dan internet of things (IoT). Omnichannel memungkinkan pendekatan penjualan multichannel yang menyediakan pengalaman belanja yang terintegrasi untuk konsumen, baik on-line maupun off-line. Sehingga, konsumen akan merasakan kepuasan dan mendapat keuntungan yang sama.
Toko konvensional secara fisik mudah diawasi, tetapi omzetnya susah diawasi kalau transaksinya cash.
Kegelisahan otoritas pajak
Kehadiran dan evolusi e-commerce ini menjadi perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah. Apalagi, arus perdagangan barang dan jasa melalui digital yang tidak berbatas jarak, ruang, dan waktu ini menghasilkan nilai transaksi yang fantastis.
Berdasarkan data yang dikeluarkan Statista Juni lalu, penghasilan e-commerce di Indonesia di tahun 2019 berjumlah 11,133 juta dollar AS atau sekitar Rp156 triliun dengan segmen pasar didominasi oleh elektronik dan media, menghasilkan volume pasar 3,068 juta dollar AS pada 2019. Pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) saat ini berjumlah 75,66 dollar AS.
Hasil ini berdasarkan pasar e-commerce yang mencakup penjualan barang fisik melalui saluran digital ke pengguna akhir pribadi (B2C). Termasuk dalam definisi ini adalah pembelian melalui komputer desktop (termasuk notebook dan laptop), serta pembelian melalui perangkat seluler seperti ponsel cerdas dan tablet.
Sedangkan, yang tidak termasuk dalam pasar e-commerce berupa layanan yang didistribusikan secara digital, unduhan atau streaming media digital, barang yang didistribusikan secara digital di pasar B2B atau pembelian digital atau penjualan kembali barang bekas, rusak atau diperbaiki (e-commerce dan C2C).
Statista menyebut, pendapatan ini diproyeksi menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 10,3 persen, menghasilkan volume pasar 16,464 juta dollar AS pada 2023. Sedangkan, penetrasi pengguna di tahun ini sebesar 54,6 persen dan diperkirakan akan melonjak mencapai 86,3 persen pada 2023.
Di sisi lain, sejak dunia digemparkan oleh pemberitaan media-media di Inggris yang mengungkap skema penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google pada 2009 silam, serta pengungkapan oleh Public Accounts Committee Hearing Inggris pada 2012 terkait tuduhan penghindaran pajak yang dilakukan Amazon, membuat isu pajak yang sebelumnya kurang dilirik pemerintah di semua negara, berkembang menjadi isu politik nasional maupun internasional.
Apalagi, pada 2015 OECD memperkirakan kerugian pendapatan dari praktik Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) mencapai 240 miliar dollar AS atau setara dengan 10 persen pendapatan pajak perusahaan global. Hal inilah yang mendorong lahirnya Inclusive Forum dari negara-negara G20 untuk mengkoordinasikan langkah-langkah internasional melawan BEPS dan meningkatkan aturan pajak internasional.
Sebab, ekonomi digital semakin dipandang oleh pemerintah sebagai “katalisator”, memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah yang ada di antara berbagai sistem pajak untuk mengurangi pendapatan kena pajak atau mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi yang memiliki pajak rendah.
Data dan fakta ini tentu patut diwaspadai secara cermat. Bahwa inovasi teknologi terus berlanjut, sehingga otoritas pajak lintas kebijakan dan administrasi perlu mengikuti perkembangan ini untuk mengidentifikasi risiko, tantangan, dan peluang baru.
Sayangnya, hingga kini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi pengumpul pajak belum dapat menangkap potensi nilai pajak secara akurat dari Wajib Pajak (WP) yang merupakan pelaku e-commerce, baik penyedia platform maupun pedagang.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan DJP Yon Arsal menerangkan, ada beberapa hambatan ketika DJP coba menghitung potensi unseen transaksi e-commerce, salah satunya karena banyak pelaku usaha yang telah memiliki toko cabang di banyak tempat secara konvensional, berjualan juga secara on-line.
“Kami enggak bisa membedakan antara transaksi manual sama on-line karena WP itu transaksinya enggak dipisah—ini transaksi penjualan on-line, ini transaksi off-line. Secara umum, SPT itu tidak mencerminkan ini transaksi on-line atau konvensional, belum ada (sistem) di situ. Jadi, kami agak kesulitan kalau memberikan data yang presisi, berapa harusnya potensinya, karena potensi itu berarti dibandingkan tax gap. Kalau potensi dagang saja sih, ada, tetapi kalau potensi berapa yang belum dia bayar, itu, kan, berarti melihat dan membandingkan antara ini (transaksi) dengan SPT,” jelas Yon saat berbincang dengan Majalah Pajak di ruang kerjanya di kantor pusat DJP, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (25/6).
Selain itu, Yon menyebut kesulitan lainnya saat menangkap potensi pajak pelaku e-commerce adalah karena tidak memiliki sumber data transaksi digital yang valid dan akurat dari instansi pemerintah. Selama ini, pihaknya masih mengandalkan data-data dari lembaga riset semata, yang tidak diketahui metodologinya.
“Kesulitan kami mengestimasi hasil tax potential ini, rata-rata ini, kan, hasil survei we never know the methodology behind that. Artinya, saya pikir tidak gampang karena setiap survei itu rupanya bedanya juga cukup signifikan. Jadi, ketika men-divide berapa misalnya, itu agak berat. Beda misalnya, ketika kami diminta untuk berapa sih potensi SDA, karena sumber daya alam ada institusi yang mengurusnya, clear punya data. Misalnya, kalau pertambangan statusnya PKP2B, itu ada di Kementerian ESDM, mereka report royalti ke sana. Kalau kecil ada di Pemda, tapi kami punya source datanya.”
Walau DJP belum memiliki sistem pemajakan yang mumpuni untuk menelisik pendapatan pajak dari transaksi e-commerce, Yon mengingatkan bahwa peluang DJP untuk mengawasi dan memeriksa transaksi digital terbilang lebih mudah, karena ada jejak digitalnya.
“Sebenarnya toko konvensional secara fisik dia diawasi mudah, tetapi kalau transaksinya cash, itu lebih susah diawasi omzetnya. Fisiknya kami tahu, dia ada, tetapi kami enggak tahu persis juga kalau dia enggak pakai transaksi perbankan. Ketika moving ke digital berarti most of the transaction sekarang terekam, berarti pengawasan kepatuhannya juga akan lebih gampang dimanfaatkan, apalagi DJP yang sudah punya akses perbankan yang tidak terbatas,” tutur lulusan Program S3 Ilmu Ekonomi di Kobe University, Jepang ini.
Meskipun dari segi pengawasan transaksi dapat ditelusuri, DJP juga dihadapi dengan masalah lain, menentukan subjek pajaknya. Apalagi, jika pedagang digital tidak hanya berjualan di satu platform saja. Untuk menghitung pajak penghasilan dari pedagang itu, DJP mesti menghitung total penghasilannya, apakah dia termasuk PTKP atau bukan.
“Kalau yang terkena PP 23, kan, dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar, penghasilan itu harus digabungin semua. Nah, ini yang sistemnya masih kami develop, untuk membuktikan seseorang ini subjek pajak atau bukan. Karena, kan, tidak semua orang pengusaha itu juga Wajib Pajak, ada orang yang penghasilannya di luar PTKP, pada prinsip bukan subjek pajak,” imbuhnya.
Sedangkan, untuk menghitung potensi PPN-nya DJP mengaku kesulitan karena pelaku e-commerce belum tentu pengusaha yang mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP), yakni pedagang yang memiliki omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun dan harus memungut PPN pada setiap produk yang dijualnya. Padahal, menurut Yon, dengan mengukuhkan sebagai PKP, pengusaha dapat berdagang dengan harga yang kompetitif.
“Bahwa menjadi PKP, itu tidak semata menjadi kewajiban. Dia mempunyai keuntungan yang jauh lebih besar juga, dia tinggal perlu membuat pembukuan yang rapi saja. Berapa yang masuk, berapa yang keluar, dikreditkan. Maksudnya, kan, itu untuk membantu cashflow dia, kalau enggak, itu jadi komponen biaya semua. Berarti, kan, cost barangnya menjadi lebih besar.”
Kejelasan aturan
Yon pun tak menampik, belum adanya kejelasan aturan dan sistem yang mengatur pemajakan transaksi e-commerce, menyulitkan mengadministrasikan dan menghitung potensi pajaknya secara akurat. Apalagi, pada 29 Maret lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati membatalkan rencana penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). PMK 210 yang diterbitkan pada 31 Desember 2018 dan setelah masa sosialisasi selama sekitar tiga bulan, seharusnya dapat dijalankan secara penuh pada 1 April 2019.
Sri Mulyani beralasan, banyak kesimpangsiuran informasi—termasuk isu adanya pemajakan baru—yang berkembang di masyarakat hingga dapat menimbulkan kekisruhan. Selain itu, pemerintah akui membutuhkan waktu untuk menyosialisasikan dengan masif, sembari menyiapkan sistem dan infrastruktur yang lebih baik sebelum aturan diterapkan.
Padahal, jika kita cermati ini bukan beleid pajak khusus atau pajak baru, sehingga dapat menjadi terobosan administrasi untuk menjamin kepatuhan dan menjamin level playing field dengan usaha konvensional.
“Aturan itu sebenarnya memastikan bahwa orang yang di platform punya NPWP. Kalau policy enggak ada yang diotak-atik sebenarnya, hanya mewajibkan orang tertib administrasi. Kalau kita ke Pemda, ngurus buka toko, kan, pasti ditanya NIK-nya. Nah, maksudnya (NPWP) itu akan menjadi izin ketika dia berdagang di platform. Pikirannya tadinya seperti itu,” papar Yon.
Pencabutan PMK itu juga disayangkan oleh Pengamat perpajakan Yustinus Prastowo. Ia yang sangat mendukung dikeluarkannya PMK e-commerce ini bahkan sempat mengampanyekan melalui kesempatan di berbagai forum dan media sosial.
“Pemerintah harus firm, tidak semua tekanan harus diikuti, harus satu titik. Kalau yang menekan ini asosiasi atau apa, ya carilah sekutu lain yang akan men-support Anda, kalau itu dianggap memang harus digolkan, kan. Yang saya lihat di sini, pemerintah kadang masih suka kurang bisa membangun aliansi strategis dengan pihak-pihak yang bisa mendukung, yang terjadi malah ribut-ribut pada akhirnya,” tuturnya pada Majalah Pajak saat diwawancara pertengahan Juni lalu.
Meski demikian, Yon memastikan bahwa proses bisnis yang dijalankan DJP tetap sama. Jika ada transaksi yang tak wajar dari penyedia platform, pedagang e-commerce, maupun selebgram tetap akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh tim task force khusus digital economy. Task force yang dibentuk tahun 2017 ini melibatkan perwakilan di tiap unit DJP, termasuk pada direktorat PKP.
“Misalnya, kami ketemu (informasi) salah seorang selebgram yang kayanya luar biasa nih (pendapatannya). Kami gali di sini, kami dalami, informasi kami kumpulkan, kami kirimkan ke KPP (tempat ia terdaftar). KPP yang kemudian melakukan konseling, verifikasi dululah ke Wajib Pajaknya, betul atau tidak dia punya penghasilan sekian? Punya aset sekian? Atau kalau memang benar, ya monggo diperbaiki SPT-nya. Itu kasusnya sudah banyak banget, cuma kami enggak boleh cerita kasus individu,” urai Yon.
Yon juga menyebut bahwa dalam waktu dekat DJP akan memperkuat sistem administrasi dengan merilis satu direktorat informasi perpajakan yang akan berfokus pada data.
“Data ini menjadi sumber yang baru, kan, sangat banyak sehingga sesuai dan mengikuti perkembangan, kami perlu satu unit yang memang khusus meng-handle dan deal dengan speck data. Beberapa fungsi di berbagai direktorat yang terlibat dalam analisis data akan dikumpulkan di direktorat baru ini. Nanti, di PKP kami akan fokus untuk follow up tindak lanjutnya, jadi datanya diolah di sana, dijadikan, dianalisis, diturunkan ke KPP, nah kami memastikan bahwa data ini dimanfaatkan, ditindaklanjuti. Jadi kerjanya lebih terstruktur.”
Sementara untuk transaksi digital lintas negara atau cross border, selain tetap memberlakukan ketentuan yang ada di Indonesia, DJP—begitu juga dengan otoritas pajak di negara-negara lain masih menunggu penerbitan final report oleh OECD pada tahun 2020 mendatang, terkait solusi pajak digital yang disepakati secara global.—Ruruh Handayani/Foto: Rivan Fazry
You must be logged in to post a comment Login