Connect with us

Breaking News

Praktisi: Moratorium Perkara PKPU dan Kepailitan Sebagai Langkah Terakhir dan Perlu Dikaji Hati-Hati

Diterbitkan

pada

Praktisi Kepailitan dan Akademisi dari Universitas Trisakti Januardo S. P. Sihombing/Foto: Dok. Pribadi

Majalalahpajak.net, Jakarta – Pemerintah tengah mengkaji usulan untuk menerbitkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penghentian sementara (moratorium) perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) selama tiga tahun. Pada Rakerkornas ke-31 Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hal ini dilakukan karena adanya indikasi moral hazard akibat mudahnya syarat pengajuan permohonan PKPU dan pernyataan pailit.

Praktisi Kepailitan dan Akademisi dari Universitas Trisakti Januardo S. P. Sihombing menyampaikan, pengajuan permohonan PKPU dan pernyataan pailit di Pengadilan Niaga memang tengah menjadi tren upaya penyelesaian utang-piutang antara debitur dan kreditur dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, menurut Januardo, sebelum diterbitkannya Perppu terkait moratorium tersebut, perlu kebijaksanaan dalam melihat secara utuh dan menyeluruh terkait instrumen PKPU maupun kepailitan.

Januardo menjelaskan, terdapat perbedaan mendasar dari spirit yang dibawa oleh PKPU dan Kepailitan. PKPU merupakan wadah restrukturisasi dengan kepastian hukum berdasarkan putusan pengadilan yang membawa spirit perdamaian (homologasi) antara debitur dan kreditur. Hal ini menurut Januardo sebagaimana nyata dalam prosesnya, mekanisme PKPU hanya terbatas pada ruang solutif bagi para kreditur maupun debitur untuk melakukan diskusi dan negosiasi serta pemungutan suara (voting) terhadap proposal perdamaian yang disusun secara kolektif berdasarkan kemampuan debitur sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi keuangannya.

“Hal-hal yang disampaikan dalam proposal tersebut merupakan suatu restrukturisasi atau perbaikan atas perikatan yang terjadi sebelumnya,” kata Januardo.

Sedangkan di dalam kepailitan, menurut Januardo, meskipun dimungkinkan adanya pengajuan proposal perdamaian, tendensi dari pengajuan permohonan pailit adalah adanya pemberesan atas harta debitur untuk dibagikan kepada para kreditur secara pari passu pro rata parte yang dilakukan juga berdasarkan asas keadilan yang menjadi dasar dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK PKPU).

Januardo berpendapat, adanya konsekuensi hukum pailit apabila tidak tercapai perdamaian dalam PKPU yang telah diupayakan, bukanlah suatu pengabaian terhadap spirit perdamaian, melainkan merupakan bentuk kepastian hukum dari UUK PKPU dikarenakan pengajuan permohonan PKPU maupun pernyataan pailit menganut prinsip presumed insolvency, di mana debitur tidak perlu dibuktikan dalam keadaan insolven melainkan diperkirakan dalam keadaan insolven. Dengan tidak diterimanya proposal perdamaian dalam PKPU maka debitur telah dianggap tidak mau dan tidak dapat membayar kewajibannya, sehingga undang-undang memberikan kepastian hukum pembayaran kewajiban debitur melalui penerapan pemberesan terhadap harta debitur dalam proses kepailitan.

Skema Sinergitas Konseptualisasi Hukum/Hak Cipta Konten dan Gambar: Januardo S. P. Sihombing

Dengan berpedoman atas spirit PKPU maupun kepailitan tersebut maka untuk mengidentifikasi keselarasan tujuan dalam pelaksanaan hukum, menurut Januardo perlu untuk menilik teori tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch. Terdapat tiga tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga tujuan itu dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas, hal mana keadilan merupakan prioritas pertama.

“Secara normatif, teori ini telah diadopsi dalam UUK PKPU yang secara nyata mencantumkan asas keadilan dalam penjelasan umum. Asas ini dijadikan dasar untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur tanpa memedulikan kreditur lainnya. Kemudian, asas ini juga ditopang dengan asas lainnya yaitu asas keseimbangan sebagai perwujudan aturan pencegahan terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur maupun kreditor yang tidak beritikad baik,” jelas Januardo.

Sedangkan, lanjut Januardo, unsur kemanfaatan diejawantahkan dengan adanya asas kelangsungan usaha bagi perusahaan debitur yang prospektif untuk dilangsungkan, dan unsur kepastian hukum diberikan melalui penetapan dan putusan pengadilan dalam setiap keputusan yang disikapi. Pencantuman asas-asas dalam UUK PKPU merupakan bentuk perpanjangan amanah dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar mengingat yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sarana solutif

Januardo menegaskan, berdasarkan penilikan secara normatif tersebut, PKPU merupakan sarana yang solutif bagi penyelesaian utang debitur karena di dalamnya telah memuat unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Para kreditur mendapat kepastian dan kemanfaatan atas proses dan pembayaran utangnya yang disahkan atas dasar putusan pengadilan, dan debitur dapat menyusun rencana pembayaran sesuai kemampuannya. Hal ini membawa harapan tercapainya keadilan bagi kedua pihak. Oleh karenanya, moratorium PKPU yang akan menghentikan sementara pengajuan PKPU justru berpotensi menghilangkan solusi efektif dan efisien yang telah disediakan oleh negara.

Menurut Januardo, apabila moratorium ini diterbitkan, para kreditur yang memperjuangkan haknya melalui pengadilan maka akan memilih jalur litigasi gugatan perdata maupun pidana. Hal itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama, dan tujuan pelaksanaan hukum atas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi kurang terpenuhi.

“Pada praktiknya, saya tidak membantah adanya celah moral hazard yang mungkin dimiliki oleh para pihak baik debitur maupun kreditur. Hal ini secara jelas juga disadari oleh pembentuk undang-undang kepailitan dengan memasukkan asas keseimbangan. Berbeda dengan PKPU, perlu diperhatikan bahwa kepailitan yang bertendensi berujung pada pemberesan harta pailit juga tidak terlepas dari konsekuensi sosial yang tinggi atas pemutusan kerja karyawan dari debitur pailit perusahaan. Hal ini menjadikan celah adanya moral hazard sebagai sesuatu yang berbahaya dan penting diantisipasi untuk menghindari kerugian atas hajat hidup orang banyak, terlebih mengingat kondisi perekonomian dan bisnis hari ini akibat adanya pandemi Covid-19,” kata Januardo.

Januardo berpendapat, diperlukan suatu perhatian dan kehati-hatian dalam memperbaiki suatu sistem, khususnya terkait PKPU dan Kepailitan yang telah memiliki asas-asas yang baik. Upaya perbaikan atas mekanisme yang dapat berpotensi menjadi celah adanya moral hazard perlu dilakukan dengan membangun dan menyempurnakannya, bukan justru dengan menghentikan sistem yang telah cukup baik dibangun. Ia menegaskan, sinergitas peran seluruh pihak dibutuhkan untuk menciptakan iklim perekonomian yang sehat, tak terkecuali pemerintah sebagai regulator yang dapat menyempurnakan peraturan seperti halnya dalam pengawasan, asosiasi pengusaha sebagai pilar dunia usaha yang menyalurkan edukasi dan aspirasi, para praktisi, kreditur, maupun pelaku usaha itu sendiri.

“Iklim kegiatan perekonomian perlu dijaga karena ekosistem pemulihan yang sehat berpengaruh kepada beberapa faktor di antaranya peningkatan sektor riil ketenagakerjaan, peningkatan penerimaan pajak dan indikator lainnya,” kata Januardo.

Januardo memberikan pandangan, penyempurnaan ini dapat dilakukan seperti dalam hal adanya peran serta pemerintah dalam proses pemungutan suara (voting) atas rencana perdamaian sesuai pasal 281 UUK PKPU, di mana dinamika yang muncul sangat krusial untuk menentukan hasil restrukturisasi debitur atau pelaku usaha. Ia menyarankan Pemerintah melalui OJK dapat berperan serta memberi pengawasan terkait konteks tata kelola kebijakan kreditor separatis (perbankan) dalam pengambilan keputusan voting tersebut.

“Permasalahan yang perlu diawasi adalah proses voting atas rencana perdamaian sesuai pasal 281 UUK PKPU di mana dinamika yang muncul di sini sangat krusial menentukan hasil restrukturisasi debitor / pelaku usaha, misalnya Pemerintah hadir di sini melalui OJK dalam konteks tata kelola kebijakan Kreditor separatis (perbankan) dalam pengambilan keputusan voting tersebut,” saran Januardo yang juga Pengurus PKPU dan kurator kepailitan ini.

Januardo menjelaskan, PKPU dan Kepailitan telah memberikan sumbangsih dalam dinamika perkembangan perekonomian di Indonesia. Iklim kegiatan perekonomian perlu dijaga karena ekosistem pemulihan yang sehat berpengaruh kepada beberapa faktor di antaranya peningkatan sektor riil ketenagakerjaan, peningkatan penerimaan pajak dan indikator lainnya. Oleh karenanya, menurut Januardo, moratorium adalah langkah terakhir dan perlu dikaji dengan sangat hati-hati. Kunci utama dalam menghindari moral hazard dari pihak yang beritikad buruk ini adalah sinergi seluruh pihak dalam penyempurnaan mekanisme kepailitan/PKPU.

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Breaking News

Dua Pilar untuk Pajak Berkeadilan

Diterbitkan

pada

Jakarta, Majalahpajak.net – Praktisi perpajakan Torang Shakespeare Siagian mengatakan, saat ini G20/OECD tengah berupaya untuk menghilangkan skema-skema penghindaran pajak yang merugikan negara sumber atau domisili. Konsensus ini diharapkan dapat memberi keadilan bagi seluruh negara, baik negara produsen maupun konsumen.

Berdasarkan pembahasan terakhir G20/OECD, saat ini muncul dua pilar utama. Pilar 1 merupakan usulan solusi yang berupaya menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Hal ini dilakukan melalui perombakan sistem pajak internasional yang tidak lagi berbasis kehadiran fisik.

Torang menjelaskan, dalam Pilar 1 terdapat hak pemajakan atas penghasilan yang diterima perusahaan digital global/multinational (MNE), realokasi hak pemajakan kepada negara yurisdiksi pasar agar penghasilan tetap bisa dipajaki meski perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik. Konsensus ini masih dibahas forum.

“Dengan adanya kesepakatan Pilar 1, hak pemajakan negara yurisdiksi pasar tidak berlaku lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut. Selain itu, Pilar 1 juga mengusulkan 20 persen sampai dengan 30 persen dari residual profit (seluruh laba di atas 10 persen dari penghasilan) akan diberikan pada yurisdiksi pasar dengan suatu formula alokasi,” jelas Torang dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I), pada Sabtu (25/9).

Selanjutnya, Pilar 2, yaitu usulan yang berupaya mengurangi kompetisi sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif pajak penghasilan (PPh) badan minimum secara global sebesar 15 persen. Pilar 2 terdiri atas dua rencana kebijakan, yaitu Global anti-Base Erosion Rules (GloBE) dan Subject to Tax Rule (STTR). Adapun rencana yang diusung dalam Pilar 2 ditujukan bagi seluruh perusahaan multinasional dengan threshold peredaran bruto di atas EUR750 juta seperti halnya batasan yang ditetapkan dalam kewajiban laporan per negara (country-by-country reporting/CbCR) dokumentasi transfer pricing.

Torang menjelaskan, setiap negara juga dapat menerapkan GloBE tanpa memedulikan nilai threshold jika perusahaan multinasional berkantor pusat di negara itu.

“Namun, GloBE tidak berlaku bagi perusahaan multinasional yang ultimate parent-nya merupakan entitas pemerintah, organisasi internasional, lembaga nirlaba, lembaga pengelola dana pensiun dan investasi,” tambahnya.

Pilar 2 juga akan menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan race to the bottom. Sehingga diharapkan menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.

Lanjut baca

Breaking News

ALFI/ILFA dan SNR Law Firm Kerja Sama Bidang Hukum Bisnis Logistik dan “Forwarding”

Diterbitkan

pada

Penulis:

Jakarta, Majalahpajak.net – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dalam bidang hukum dengan kantor hukum Simanungkalit Sihombing & Rekan, Counsellors at Law (SNR Law Firm). Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan oleh Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Yukki Nugrahawan Hanafi dengan founder dan partner dari  SNR Law Firm Uli I. H. Simanungkalit, S.H., M.H., dan Januardo S. P. Sihombing, S.H., M.H., M.A..

Penandatanganan MoU tersebut juga disaksikan Rizki Hendarmin, S.H., dan Suprayogi Soepaat, S.H., selaku partner SNR Law Firm dan Teguh Siswanto selaku Ketua Kompartemen Kelembagaan dan Antar-Asosiasi ALFI. Selain itu, nota kesepahaman ini merupakan bentuk sinergitas antara Dewan Pengurus Pusat ALFI/ILFA dengan SNR Law Firm. Tujuannya untuk memberikan sosialisasi/edukasi di bidang hukum dalam bisnis logistik dan forwarding kepada para anggota ALFI/ILFA, khususnya dalam menghadapi dampak ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Yukki Nugrahawan Hanafi menyampaikan sosialisasi atau edukasi tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan focus group discussion, seminar, lokakarya, maupun bentuk kegiatan lainnya yang berkenaan dengan pengumpulan gagasan, mencari solusi atau diskusi terkait permasalahan hukum yang pada umumnya terjadi dalam bisnis logistik dan forwarding dari hulu sampai ke hilir.

“Permasalahan hukum mencakup permasalahan hukum di bidang pelayanan kargo maupun logistik, hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen; pelaku usaha dengan pelabuhan; pelaku usaha dengan pemerintah terkait perijinan; pelaku usaha dengan pelaku usaha terkait utang-piutang, dan permasalahan hukum lainnya di bidang bisnis logistik dan pengangkutan,” kata Yukki melalui keterangan tertulis Rabu, (6/10/21).

Pokok materi dari sosialisasi atau edukasi tersebut akan membuka ruang diskusi baik secara teori dan praktik, serta pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dapat menjadi dasar dalam melakukan upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa hukum dalam praktik bisnis logistik dan forwarding, termasuk teknik-teknik penyelesaian restrukturisasi utang-piutang bagi para pelaku bisnis di bidang logistik dan forwarding sebagai dampak pandemi Covid-19.

Selain melalui POJK Nomor 17/POJK.03/2021 yang telah mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023, maka penting bagi pelaku bisnis logistik dan forwarding untuk mengetahui bahwa terdapat sarana restrukturisasi utang yang disediakan oleh negara di antaranya ada mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga.

“Adanya kerja sama antara DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran maupun gagasan dalam menghadapi sengketa-sengketa hukum yang terjadi di dunia bisnis logistik dan forwarding, khususnya selama pandemi Covid-19 termasuk peluang bisnis yang bisa dikembangkan di sektor bisnis ini,” harap Yukki.

Sementara Januardo S. P. Sihombing menyampaikan bahwa PKPU merupakan sarana yang efektif dan sustainable bagi pelaku bisnis untuk dapat melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditornya, hal ini dikarenakan segala proses dan sarana restrukturisasi tersebut telah diatur dan dijamin secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

“PKPU dengan metode yang baik bisa dipertimbangkan sebagai salah satu solusi bagi permasalahan yang terjadi akibat dampak pandemi Covid-19 ini yang disebabkan salah satunya permasalahan cash flow perusahaan dari keadaan tidak maksimalnya roda bisnis di waktu belakangan ini,” kata pria yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) ini.

Januardo mengatakan, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman ini maka DPP ALFI/ILFA dan SNR Law Firm telah sepakat untuk menjadi mitra dalam hal sosialisasi/edukasi hukum bagi para pelaku bisnis logistik dan forwarding, khususnya terkait restrukturisasi utang piutang yang dilandaskan pada khazanah ilmu pengetahuan hukum, demi mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Lanjut baca

Breaking News

Covid-19 adalah “The Best Chief Transformation Officer” Dunia

Diterbitkan

pada

Penulis:

Pramasaleh, CEO PT Telkom Metra

Hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mendorong masyarakat untuk bertransformasi digital.

Jakarta, Majalahpajak.net – Inovasi digital mampu menghasilkan produk baru yang tidak terpikirkan sebelumnya dan juga memunculkan model bisnis baru yang mengubah pola kebiasaan di masyarakat. Hal ini disampaikan CEO PT Telkom Metra, Pramasaleh H Utomo dalam webinar bertema “Digtalisasi Pajak untuk Kemudahan Tax Compliance dan Efisiensi Bisnis,”, Jumat (01/10).

Menurutnya, inovasi harus terus dilakukan agar bisnis tidak mati. Kultur inovasi yang tumbuh akibat digitalisasi (explorative strategy) memungkinkan untuk menghasilkan produk-produk baru yang disruptif dan juga model bisnis baru yang bersifat game changer seperti Gojek dan Tokopedia. Kehadiran model bisnis baru ini mengubah pola transaksi ekonomi dari cara konvensional menjadi digital sehingga masyarakat harus menggunakan aplikasi dan mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian regulasi.

Prama menjelaskan, hikmah positif dari adanya pandemi Covid-19 adalah mengharuskan masyarakat untuk bertransformasi digital. Ia mengungkapkan, sejak 1995 Telkom sebenarnya sudah mengembangkan layanan video conference, namun ketika itu masih sulit diterima masyarakat. Sekarang dengan adanya pandemi, layanan tatap muka online seperti zoom menjadi sangat populer dan semuanya harus menerapkan video conference.

“Jadi the best CTO (Chief Transformation Officer) di dunia itu justru Covid-19 yang memaksa semuanya untuk bertransformasi digital. Ini adalah cara perusahaan agar tetap bisa menjangkau pelanggannya dengan lebih efisien,” kata Prama.

Ia menyatakan, digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari operasional bisnis yang sebelumnya less digital, misalnya mempermudah dan mempercepat proses operasional dalam mengurus kewajiban pajak di perusahaan melalui aplikasi Telkompajakku untuk ekosistem perpajakan.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak, Nufransa Wira Sakti memaparkan upaya kementerian keuangan (kemenkeu) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan tax compliance melalui digitalisasi pajak dengan menghadirkan banyak layanan kanal informasi secara elektronik atau online, seperti pendaftaran online (e-registration) dan e-SPT melalui situs resmi DJP maupun jasa aplikasi penyampaian laporan pajak melalui pihak ketiga. Dengan demikian semakin banyak kanal komunikasi yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya.

Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menkeu Bidang Pengawasan Pajak

Frans menyatakan, digitalisasi menciptakan efisiensi dari sisi waktu, biaya dan sumber daya manusia. “Administrasi yang sebelumnya masih manual, sekarang dilakukan secara digital. Sehingga DJP dapat merelokasikan sumber daya manusianya untuk kegiatan lain seperti pengawasan dan penegakan hukum,”jelas Frans.

Sementara itu, Division Head Tax PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Isnianto Kurniawan mengatakan, digitalisasi pajak memberikan banyak manfaat bagi perusahaan. Jika penghitungan secara digital sudah akurat dan terkoneksi secara host to host dengan DJP, jelasnya, tentu perbedaan persepsi yang terkait dengan regulasi dan bisnis phaan akan semakin kecil.

“Akurasi penghitungan dan transparansi dalam digitalisasi pajak ini akan menurunkan denda pajak yang mestinya tidak perlu,”jelas Iwan.

Lanjut baca

Populer