Connect with us

Digitax

PPN Produk Digital demi Kesetaraan

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Untuk menciptakan kesetaraan bagi semua pelaku usaha, PPN atas produk digital dari luar negeri dikenakan. Ada waktu transisi.

 

Mulai Rabu 1 Juli 2020 pemerintah memberlakukan ketentuan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan produk digital luar negeri secara daring atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020.

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN dan produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam keterangan tertulis menjelaskan tentang kriteria penunjukan pemungut PPN yang berdasarkan besaran nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia, atau jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia tanpa memandang domisili atau yurisdiksi tempat kedudukan pelaku usaha.

Baca Juga: Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Teknis pemungutan PPN PMSE ini telah diatur melalui turunan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. Dalam beleid ini, pemerintah mengatur batasan kriteria pemungut PPN dan prosedur teknis lainnya.

Pertama, pemungut PPN memiliki nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam setahun atau Rp 50 juta dalam sebulan. Kedua, jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan. Kriteria ini dapat digunakan salah satu atau keduanya.

Kesetaraan

Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri dan luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh menteri keuangan melalui direktur jenderal pajak sebagai pemungut PPN. Adapun pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada dirjen pajak.

Seperti halnya pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Terkait penentuan ambang batas transaksi Rp 600 juta setahun untuk penunjukan pemungut PPN produk digital atas PMSE, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, kriteria tersebut mengacu pada pengalaman sejumlah negara (benchmarking) yang telah lebih dulu menerapkan aturan serupa. Ia mencontohkan negara tetangga Australia yang menetapkan threshold sebesar 75.000 dollar Australia atau sekitar Rp 750 juta.

Baca Juga: Ini Kriteria Pelaku E-Commerce Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri

Ia menuturkan, pengenaan PPN atas barang kena pajak (BKP) tidak berwujud atau jasa kena pajak (JKP) dari luar wilayah pabean melalui PMSE berbeda dengan impor BKP berwujud yang tidak mengenal ambang batas. Perbedaan perlakuan ini didasari pertimbangan beban administrasi (administrative effort) yang disandang pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN.

Karena ada beban administrasi yang ditanggung pelaku usaha PMSE, maka ambang batas disusun agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif.

“Oleh karena adanya beban administrasi yang ditanggung oleh pelaku usaha PMSE, maka ambang batas disusun agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif, termasuk hubungannya dengan pengawasan,” jelas Yoga.

Kemudahan

Sesuai ketentuan PMK Nomor 48 Tahun 2020 dan PER-12/PJ/2020, pemungut PPN dalam PMSE wajib menyampaikan laporan secara triwulanan untuk periode tiga masa pajak. Laporan disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Yoga menambahkan, ketentuan ini untuk keperluan evaluasi pelaksanaan skema pemungutan.

Pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang dapat memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada DJP. Pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik melalui situs web DJP maupun secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP setempat.

Guna memberikan kemudahan bagi PKP, keputusan pemusatan PPN berlaku seterusnya tanpa batasan waktu. Dengan demikian, PKP yang telah menerima keputusan pemusatan PPN tidak perlu lagi menyampaikan pemberitahuan perpanjangan pemusatan secara berkala.

Baca Juga: Mengintip Pajak E-Commerce di Berbagai Negara

Kesiapan administrasi

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, rentang waktu sekitar 1.5 bulan antara penerbitan PMK Nomor 48 Tahun 2020 dan pemberlakuan beleid itu diberikan agar DJP dan pelaku usaha PMSE memiliki persiapan yang baik.

“Kami memberi waktu tidak hanya pada pelaku usaha, tapi kami juga menyiapkan sistem administrasi untuk mengelola Wajib Pajak yang berasal dari luar negeri,” jelas Suryo melalui videoconference, Senin (18/5).

Pengenaan PPN atas BKP tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak pada dasarnya merujuk pada destination principle. Artinya, negara tempat dimanfaatkannya produk digital menjadi pihak yang berhak untuk mengenakan PPN.

Suryo mengungkapkan, saat ini ada enam perusahaan digital asing yang telah siap menjadi pemungut PPN atas transaksi produk digital di Indonesia. DJP terus melakukan pembicaraan dengan perusahaan layanan digital agar jumlah perusahaan pemungut PPN atas PMSE terus bertambah.

“Upaya komunikasi kami dengan perusahaan digital asing, salah satunya mengenai persiapan infrastruktur perusahaan dalam memungut PPN. Dari sisi administrasi nantinya akan terjadi perubahan pada invoice yang diterima konsumen akibat adanya tambahan pungutan PPN sebesar sepuluh persen,” ungkap Suryo melalui saluran IDX Channel, Jumat (26/6).

Baca Juga: DJP Segera Menyisir Subyek dan Obyek Pajak Transaksi Digital

Breaking News

Breaking News5 jam lalu

Penyerapan stimulus fiskal Pengaruhi Percepatan Pemulihan Ekonomi

Stabilitas sistem keuangan triwulan II 2020 normal.  serapan stimulus fiskal pengaruhi percepatan pemulihan ekonomi.   Menteri Keuangan Sri Mulyani yang...

Breaking News24 jam lalu

FINI: Kemudahan Investasi Jadi Harapan Pelaku Usaha Industri Nikel

Pengusaha sektor pertambangan mendeklarasikan berdirinya Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta pada Rabu pagi, (5/8/2020). Forum...

Breaking News1 hari lalu

Magnet “Tax allowance” dan Simplifikasi Aturan untuk Percepatan Investasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.96/PMK.010/2020 untuk merevisi mekanisme pemberian tax allowance berupa fasilitas Pajak...

Breaking News2 hari lalu

Mengintip Budaya Pertamina di Era Ahok

Sejak didapuk menjadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) pada akhir November 2019 lalu, sepak terjang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selalu...

Breaking News3 hari lalu

DJP: Perlu “Effort” Perusahaan Agar Insentif Pajak Bagi Karyawan Bisa Dimanfaatkan

Pengusaha mengaku kerepotan untuk melaksanakan insentif PPh Pasal 21 atau pajak gajian bagi masyarakat yang ditanggung pemerintah (DTP). Mereka menilai,...

Breaking News3 hari lalu

Kawal Wajib Pajak Agar Tak Terjerumus Dalam Pidana Pajak

Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP2I) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan seminar on-line perpajakan bertajuk “Peran Konsultan...

Breaking News4 hari lalu

Belanja Pemerintah Kunci Melepas Belenggu Resesi

Jika terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) di suatu negara, pendapatan riilnya merosot tajam selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu merupakan...

Breaking News5 hari lalu

Resesi Menekan Pasar Modal, Investasi Emas Jadi Pilihan

Sejak beberapa bulan terakhir, harga emas kian meroket. Pada awal Agustus ini, misalnya, harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero)...

Breaking News6 hari lalu

Jakarta Perpanjang PSBB Transisi dan Berlakukan Lagi Aturan Ganjil-Genap

Kasus virus corona (Covid-19) di Indonesia belum juga reda. Hingga Jumat (31/7/2020), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, mengumumkan, kasus terkonformasi...

Breaking News6 hari lalu

Rayakan Iduladha, PT KAI Berikan Diskon Perjalanan Hingga 25 Persen

Perayaan Iduladha tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Antara lain merosotnya penjualan hewan Kurban yang dialami pedagang di berbagai daerah...

Populer