Connect with us

Digitax

PPN Produk Digital demi Kesetaraan

Novita Hifni

Diterbitkan

pada

Foto: Istimewa

Untuk menciptakan kesetaraan bagi semua pelaku usaha, PPN atas produk digital dari luar negeri dikenakan. Ada waktu transisi.

 

Mulai Rabu 1 Juli 2020 pemerintah memberlakukan ketentuan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pemanfaatan produk digital luar negeri secara daring atau perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2020.

Dengan berlakunya ketentuan ini, maka produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa daring dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN dan produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam keterangan tertulis menjelaskan tentang kriteria penunjukan pemungut PPN yang berdasarkan besaran nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia, atau jumlah traffic atau pengakses dari Indonesia tanpa memandang domisili atau yurisdiksi tempat kedudukan pelaku usaha.

Baca Juga: Mulai Juli, Produk Digital Asal Luar Negeri Dipungut PPN

Teknis pemungutan PPN PMSE ini telah diatur melalui turunan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. Dalam beleid ini, pemerintah mengatur batasan kriteria pemungut PPN dan prosedur teknis lainnya.

Pertama, pemungut PPN memiliki nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp 600 juta dalam setahun atau Rp 50 juta dalam sebulan. Kedua, jumlah traffic atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam setahun atau 1.000 dalam sebulan. Kriteria ini dapat digunakan salah satu atau keduanya.

Kesetaraan

Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri dan luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh menteri keuangan melalui direktur jenderal pajak sebagai pemungut PPN. Adapun pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara daring kepada dirjen pajak.

Seperti halnya pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Terkait penentuan ambang batas transaksi Rp 600 juta setahun untuk penunjukan pemungut PPN produk digital atas PMSE, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Hestu Yoga Saksama menjelaskan, kriteria tersebut mengacu pada pengalaman sejumlah negara (benchmarking) yang telah lebih dulu menerapkan aturan serupa. Ia mencontohkan negara tetangga Australia yang menetapkan threshold sebesar 75.000 dollar Australia atau sekitar Rp 750 juta.

Baca Juga: Ini Kriteria Pelaku E-Commerce Pemungut PPN Produk Digital Luar Negeri

Ia menuturkan, pengenaan PPN atas barang kena pajak (BKP) tidak berwujud atau jasa kena pajak (JKP) dari luar wilayah pabean melalui PMSE berbeda dengan impor BKP berwujud yang tidak mengenal ambang batas. Perbedaan perlakuan ini didasari pertimbangan beban administrasi (administrative effort) yang disandang pelaku usaha luar negeri yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melapor PPN.

Karena ada beban administrasi yang ditanggung pelaku usaha PMSE, maka ambang batas disusun agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif.

“Oleh karena adanya beban administrasi yang ditanggung oleh pelaku usaha PMSE, maka ambang batas disusun agar kebijakan dapat diterapkan dengan efektif, termasuk hubungannya dengan pengawasan,” jelas Yoga.

Kemudahan

Sesuai ketentuan PMK Nomor 48 Tahun 2020 dan PER-12/PJ/2020, pemungut PPN dalam PMSE wajib menyampaikan laporan secara triwulanan untuk periode tiga masa pajak. Laporan disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Yoga menambahkan, ketentuan ini untuk keperluan evaluasi pelaksanaan skema pemungutan.

Pengusaha kena pajak (PKP) yang memiliki lebih dari satu tempat PPN terutang dapat memilih satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada DJP. Pemberitahuan dapat dilakukan secara elektronik melalui situs web DJP maupun secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah DJP setempat.

Guna memberikan kemudahan bagi PKP, keputusan pemusatan PPN berlaku seterusnya tanpa batasan waktu. Dengan demikian, PKP yang telah menerima keputusan pemusatan PPN tidak perlu lagi menyampaikan pemberitahuan perpanjangan pemusatan secara berkala.

Baca Juga: Mengintip Pajak E-Commerce di Berbagai Negara

Kesiapan administrasi

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan, rentang waktu sekitar 1.5 bulan antara penerbitan PMK Nomor 48 Tahun 2020 dan pemberlakuan beleid itu diberikan agar DJP dan pelaku usaha PMSE memiliki persiapan yang baik.

“Kami memberi waktu tidak hanya pada pelaku usaha, tapi kami juga menyiapkan sistem administrasi untuk mengelola Wajib Pajak yang berasal dari luar negeri,” jelas Suryo melalui videoconference, Senin (18/5).

Pengenaan PPN atas BKP tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak pada dasarnya merujuk pada destination principle. Artinya, negara tempat dimanfaatkannya produk digital menjadi pihak yang berhak untuk mengenakan PPN.

Suryo mengungkapkan, saat ini ada enam perusahaan digital asing yang telah siap menjadi pemungut PPN atas transaksi produk digital di Indonesia. DJP terus melakukan pembicaraan dengan perusahaan layanan digital agar jumlah perusahaan pemungut PPN atas PMSE terus bertambah.

“Upaya komunikasi kami dengan perusahaan digital asing, salah satunya mengenai persiapan infrastruktur perusahaan dalam memungut PPN. Dari sisi administrasi nantinya akan terjadi perubahan pada invoice yang diterima konsumen akibat adanya tambahan pungutan PPN sebesar sepuluh persen,” ungkap Suryo melalui saluran IDX Channel, Jumat (26/6).

Baca Juga: DJP Segera Menyisir Subyek dan Obyek Pajak Transaksi Digital

Breaking News

Breaking News9 jam lalu

1 Syarat, 5 Strategi Mencapai Pemulihan Ekonomi

Jakarta – Majalahpajak.net – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis, pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dapat terwujud dengan...

Breaking News1 hari lalu

4 UKM Berorientasi Ekspor Dapat Kucuran PEN Rp 9,5 Miliar dari LPEI

Surabaya, Majalahpajak.net – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) memberikan pembiayaan modal kerja melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) senilai Rp...

Breaking News2 hari lalu

Satgas Penanganan Covid-19 Siapkan 500 Relawan Papua Sebagai Agen Perubahan

Jayapura, Majalahpajak.net – Bidang Koordinasi Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menggelar program pelatihan untuk 500 Relawan Provinsi Papua. Pelatihan ini...

Breaking News3 hari lalu

Mampu Bertahan Hadapi Pandemi, Pegadaian Sabet 3 Penghargaan BUMN Award

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Pegadaian (Persero) memperoleh tiga penghargaan bergengsi sekaligus dalam acara Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020. Perusahaan...

Breaking News4 hari lalu

Insentif Pajak Selamatkan Wajib Pajak dari Dampak Pandemi

Jakarta, Majalahpajak.net – Tujuh puluh persen dari 12.800 Wajib Pajak (WP) menilai insentif perpajakan mampu menyelamatkan usaha dari dampak pandemi...

Breaking News4 hari lalu

BUMN ini Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan Diploma

JAKARTA, Majapahpajak.net – Kabar gembira bagi para sarjana muda yang tengah mencari kerja. PT Rajawali Nusindo membuka berbagai lowongan kerja...

Breaking News5 hari lalu

Ini 5 Tren Pekerjaan Usai pandemi, Tenaga Kerja Harus Menyesuaikan Diri

Jakarta, Majalahpajak.net – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Agustus lalu setidaknya terdapat 29,12 juta pekerja terimbas pandemi Covid-229. Sebanyak...

Breaking News1 minggu lalu

Mandat diperluas, SMF Sokong Pemulihan Ekonomi Nasional Lebih Optimal

Jakarta, Majalahpajak.net – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF terus memperkuat perannya dalam mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)...

Breaking News1 minggu lalu

Memontum Membangun Teknologi Informasi untuk Indonesia Maju

Jakarta, Majalahpajak.net – Di tengah upaya menghadapi dampak Covid-19, Pemerintah melalui APBN 2021 serius mendukung perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi...

Breaking News2 minggu lalu

Saatnya UMKM “Move On” dari Pandemi

Pemerintah berupaya melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan memberikan insentif di beberapa sektor usaha termasuk bagi pelaku Usaha mikro, kecil, dan...

Populer

Copyright © 2013 Majalah Pajak | All Right Reserved