Connect with us

Taxclopedia

PPN dan Asal Muasalnya (Bagian Pertama)

Diterbitkan

pada

Di tengah kehebohan isu PPN atas sembako, bagaimana kalau kita mengulik sejarah lahirnya PPN di Indonesia?

 

Publik dihebohkan dengan berita rencana pemerintah menaikkan tarif PPN dan memperluas objek pajak PPN, dari tarif PPN yang single rate 10 persen direncanakan menjadi 12 persen secara proporsional. Yang tidak kalah heboh juga adalah pengenaan objek Barang Kena Pajak (BKP yang awalnya tidak dikenai akan dikenai, misalnya pada sembako (sembilan bahan pokok) yang salah satunya adalah beras.

Demikian juga pada objek Jasa Kena Pajak (JKP) ada beberapa jenis jasa yang awalnya masuk ke dalam negative list (tidak dikenai PPN) menjadi dikenai PPN seperti Jasa Pendidikan dan Jasa Layanan Kesehatan.

Pajak memang “seksi” untuk digoreng oleh media massa maupun di media sosial.

Sejarah PPN

Rasanya seperti makan sayur asam tanpa garam bila penulis hanya menjelaskan sejarah PPN di Indonesia tanpa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana dunia menerapkan aturan tentang PPN ini.

Dikutip dalam laman DDTC (Danny Darussalam Tax Centre), PPN merupakan jenis pajak yang relatif baru dan dianggap sebagai bentuk pemajakan modern (Liam Ebrill, 2001). Dalam sejarahnya, PPN merupakan suatu inovasi fiskal terbaru. Bahkan Sijbern Cnossen mengklaim bahwa pengenalan PPN secara universal dapat dianggap sebagai peristiwa terpenting dalam evolusi struktur pajak yang terjadi pada paruh terakhir di abad ke-20 (Kathryn James, 2015).

Sebelum diterapkannya PPN, pengenaan pajak atas konsumsi yang bersifat tidak langsung hanya dilakukan terbatas pada produk tertentu. Misalnya, pengenaan cukai atas alkohol dan tembakau. Selain cukai, dikenal juga jenis pajak tidak langsung lainnya, yaitu pajak penjualan dan pajak peredaran.

Namun, distorsi yang dihasilkan dari pajak penjualan dan pajak peredaran karena adanya pajak atas pajak (cascading effect) dari penerapan kedua jenis pajak tersebut serta ditambah dengan adanya tuntutan peningkatan penerimaan, memberikan dorongan bagi pemerintah untuk mencari alternatif bentuk pajak lainnya.

Gagasan dasar mengenai PPN pertama kali muncul dari seorang pengusaha Jerman bernama Dr. Wilhelm von Siemens yang menyadari adanya masalah yang ditimbulkan dari penerapan pajak peredaran. Pada tahun 1920-an, melalui tulisannya, von Siemens kemudian mengembangkan gagasannya tersebut, yang ia namakan “perbaikan pajak peredaran” atau “penyempurnaan pajak peredaran” (Alan Schenk dan Oliver Oldman, 2007).

Selain von Siemens, konsep awal dari PPN juga dicetuskan oleh Thomas S. Adams pada tahun 1921 di Amerika Serikat. Konsep yang dijelaskan oleh Adams pada saat itu adalah mengenai cara untuk mengurangi pajak atas penjualan dengan pajak yang sebelumnya telah dibayarkan atas pembelian barang dan/atau jasa terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya cascading effect. Konsep ini yang sekarang kita kenal dengan metode pengkreditan PPN masukan terhadap pajak keluaran (invoice-credit method).

Gagasan serta konsep yang muncul di tahun 1920-an tersebut akhirnya membentuk kesimpulan bahwa pajak yang merupakan “perbaikan pajak peredaran” adalah pajak yang dikenakan dan dipungut pada setiap tahap produksi dan distribusi dari barang dan jasa saat terjadinya transaksi. Akan tetapi, walaupun dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi, dengan adanya metode pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, maka pajak yang dikenakan hanya atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap tahapan tersebut. Gagasan dan konsep inilah yang menjadi asal muasal lahirnya PPN.

PPN pertama kali diterapkan di Prancis pada tahun 1948 dalam bentuk pengenaan pajak di tahap pabrikan. Pada tahun 1954, Prancis kemudian mengubah pengenaan PPN yang semula hanya di tahap pabrikan menjadi pengenaan pajak di seluruh tahapan produksi dan distribusi.

Banyak negara Eropa memberlakukan PPN pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sementara itu, negara berkembang mengikuti penerapan PPN pada tahun 1980-an dan sesudahnya.

Pada praktiknya, sebagian besar pemerintah menerapkan PPN sebagai pengganti pajak penjualan yang sebelumnya diterapkan sebagai bentuk pajak atas konsumsi. Negara-negara Eropa, misalnya, telah banyak menggunakan PPN untuk mengurangi atau menghilangkan penerapan pajak penjualan (Sijbren Cnossen, 1998).

Dalam kurun waktu kurang dari setengah abad, PPN telah menjadi salah satu instrumen penerimaan yang paling dominan di berbagai negara. PPN juga dianggap sebagai jenis pajak yang perkembangannya sangat pesat dibandingkan dengan jenis pajak lainnya di seluruh dunia (Kathryn James, 2015).

Sampai 1 Januari 2016, menurut OECD (2016), terdapat 167 negara di dunia yang telah menerapkan PPN sebagai bentuk pajak atas konsumsi di negara mereka.

Selanjutnya bagaimana dengan di Indonesia?

Periode Pajak Pembangunan I (PPb I)

Menurut Slamet Soelarno, dalam bukunya Pajak Pembangunan I, yang diterbitkan oleh Saung Indah tahun 1973 dikatakan perkembangan pemungutan pajak atas konsumsi di Indonesia dapat dikatakan dimulai dengan berlakunya Pajak Pembangunan I (PPb I). PPb I merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan di Rumah Makan dan Rumah Penginapan (UU PPb I Tahun 1947).

Pajak ini mulai dipungut secara resmi pada 1 Juni 1947 atas semua pembayaran di rumah makan dan rumah penginapan sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran. Pembayaran di sini dimaksudkan sebagai pembayaran atas pembelian makanan dan minuman atau sewa kamar, termasuk pula semua tambahan seperti pegawai, listrik, air, dan lain-lain.

Rumah makan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong penduduk yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran PPb I ini.

PPb I menganut self-assesment system, yang menganjurkan Wajib Pajak (WP) menghitung pajak, memungut, menyetor, melunasi, dan melaporkan pajaknya sendiri berdasarkan kesadaran dari WP. Sistem self assesment ini diwujudkan dalam bentuk contante storting system (sistem setor tunai).

Dengan berkembangnya keadaan Indonesia pasca-Kemerdekaan, UU PPb I juga mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan masa itu. Perkembangan ini dibuktikan dengan adanya perubahan dan penambahan atas UU PPb I Tahun 1947 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1948 tentang Mengadakan Perubahan dan Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 dari Hal Pajak Pembangunan I (UU PPb I Tahun 1948).

Dalam konsideransnya disebutkan bahwa diubahnya UU PPb I Tahun 1947 dikarenakan adanya kesulitan-kesulitan yang timbul dalam menjalankan UU PPb I Tahun 1947 dan ditambah dengan belum adanya pasal-pasal mengenai penagihan pajak dengan paksa.

Kemudian, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, PPb I yang semula merupakan pajak negara dinyatakan sebagai pajak daerah.

Berubahnya PPb I dari pajak negara menjadi pajak daerah merupakan implementasi dari pelaksanaan otonomi seluas-luasnya di daerah-daerah untuk mengurus keuangannya sendiri.

Selanjutnya, UU PPb I dipungut sendiri oleh daerah apabila daerah telah siap untuk memungutnya. Oleh karena setiap daerah mempunyai peraturan daerahnya sendiri maka dalam pelaksanaan pemungutan PPb I sebagai pajak daerah dapat berbeda-beda.

Misalnya, di Jakarta, PPb I dipungut dengan tarif 5 persen dan sasaran yang pada mulanya hanyalah rumah makan berkembang ke rumah penginapan dan jasa katering. Demikian pula WP-nya ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa PPb I merupakan jenis pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat terbatas karena hanya dikenakan atas penyerahan barang-barang makanan dan minuman di rumah makan, kafetaria, kedai kopi (coffee shop) atau terbatas pada jasa yang diberikan pada rumah penginapan, seperti sewa kamar pada hotel, losmen, dan rumah penginapan lainnya, tidak termasuk rumah pemondokan.

Jadi, tidak semua konsumsi barang dan jasa menjadi objek PPb I. Namun, meskipun bersifat terbatas, PPb I tetap dapat dianggap sebagai awal perkembangan pajak atas konsumsi di Indonesia, yang merupakan pendahulu dari PPN.

Pajak Peredaran 1950 (PPe 1950)

Selain PPb I, bentuk pajak atas konsumsi yang pernah berlaku di Indonesia adalah Pajak Peredaran. Dalam bahasa Belanda, Pajak Peredaran (PPe) disebut dengan omzetblasting. Sementara itu, dalam bahasa Inggris pajak ini disebut dengan turnover tax.

Di Indonesia, PPe merupakan awal pungutan pajak atas pemakaian barang umum dan merupakan pelengkap dari PPb I yang pernah berlaku sebelumnya. Dasar hukum pemungutan PPe di Indonesia adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pajak Peredaran (UU PPe) yang ditetapkan pada 13 Februari 1950 dan diumumkan pada 18 Maret 1950. Oleh karena itu, pajak ini dikenal dengan sebutan PPe 1950.

PPe merupakan pajak pemakaian yang meliputi hampir semua barang-barang yang dipakai atau terpakai habis di Indonesia. Oleh karena itu, yang dikenakan pajak adalah penyerahan barang-barang yang ada di peredaran bebas. Besarnya tarif PPe yang dikenakan adalah sebesar 2 persen atas setiap penyerahan barang. Sementara itu, yang dijadikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah harga barang (Rochmat Soemitro, 1990).

Selain dikenakan atas barang, PPe juga dikenakan atas jasa, yaitu semua perbuatan selain penyerahan barang bergerak dan barang tetap, yang dilakukan dengan penggantian. Penggantian di sini dimaksudkan sebagai nilai berupa uang yang harus dilunasi kepada orang yang melakukan pemberian jasa.

PPe mengenal dua macam cara mengenakan pajak. Cara yang pertama adalah pemungutan sekaligus sehingga PPe hanya dikenakan sekali saja atas hasil akhir. Pemungutan ini dapat dilakukan pada awal lajur produksi, yaitu pada waktu penyerahan oleh produsen atau pabrikan maupun pada salah satu mata rantai berikutnya.

Sementara itu, cara kedua adalah dipungut pajak tiap kali terdapat pemindahan barang-barang bersangkutan ke tingkat berikutnya. Sistem pemungutan ini dikenal dengan sistem pemungutan bertingkat atau berkali-kali pada seluruh tingkat peredaran barang di lajur produksi dan distribusi. Pada setiap penyerahan barang tersebut, tidak dilakukan penyesuaian atau pengurangan apa pun.

Karena dikenakan secara berkali-kali dan tanpa pengurangan apa pun pada setiap lajur, terjadilah penambahan pada kalkulasi harga pokok barang. Ini membuat beban pajak berlipat ganda, melebihi tarif yang sebenarnya berlaku untuk peredaran barang-barang tersebut. Beban inilah yang pada akhirnya harus dipikul oleh konsumen.

Atas dasar alasan tersebut, para usahawan dan parlemen pada waktu itu menyatakan keberatan atas penerapan PPe yang dianggap menimbulkan distorsi atau penyimpangan ekonomi yang serius serta tidak menunjang keadilan. Oleh karena itu, pada 1 Oktober 1951, UU PPe ditarik dan dinyatakan berakhir setelah undang-undang ini berjalan selama sembilan bulan.

Pajak Penjualan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (UU PPn) sebagai dasar hukum pemungutan pajak penjualan yang dikenal dengan Pajak Penjualan 1951 (PPn).

UU PPn mulai berlaku pada 1 Oktober 1951. PPn tidak lain merupakan pengganti PPe yang telah berlaku sebelumnya. PPn dipungut atas harga penjualan barang-barang yang bukan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Yang tidak dikenai PPn itu antara lain beras, jagung, garam, minyak kelapa, gula, minyak tanah, kacang, kedelai, ikan asin, sayuran, dan sebagainya (Suwito Ardiyanto, 1981).

Di samping PPn atas penyerahan barang, PPn juga dipungut atas penyerahan jasa. Akan tetapi, tidak semua jasa yang diserahkan dikenai PPn. Terdapat 18 jenis jasa yang ditetapkan oleh UU PPn sebagai jasa kena pajak, seperti jasa notaris, jasa akuntan, jasa advokat, makelar, komisioner, dan sebagainya.

WP pada PPn adalah pengusaha (produsen) atau importir barang yang bukan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Produsen atau importir atas barang-barang ini yang bertanggung jawab atas pengenaan PPn (Rochmat Soemitro, 1990).

PPn merupakan pajak dengan sistem pemungutan satu kali pada tingkat pabrikan, yaitu pada saat penyerahan barang. Namun, terdapat suatu ketentuan dalam Pasal 31 UU PPn yang mengatur bahwa apabila barang tersebut diolah kembali oleh pabrikan selanjutnya, PPn atas penyerahan barang yang telah diolah kembali tersebut dapat dikurangkan dengan PPn yang telah disetor sebelumnya.

Pasal tersebut juga mengatur pengurangan terhadap pajak masukan yang dipungut dari harga barang yang dimasukkan dan dipakai di daerah pabean Indonesia. Dengan demikian, UU PPn tersebut mengatur pemungutan PPn dan Pajak Masuk, di samping juga memungut Pajak Kemewahan.

UU PPn ini telah banyak mengalami perubahan perluasan terkait dengan subjek pajak, objek pajak, serta tarifnya. Mulanya, yang menjadi subjek pajak hanyalah pabrikan. Namun, setelah 1 Januari 1960, objek pajak diperluas sehingga mencakup juga pengusaha jasa.

Tarif pajaknya juga mengalami perubahan, dari tarif umum 10 persen menjadi 20 persen. Selain itu, tarif khusus terhadap barang-barang mewah yang awalnya 20 persen berubah menjadi 50 persen (Peraturan Pemerintah Pengganti UU Tahun 1995 Nomor 20 dan 24, Moch. Soebakir, dan Edi Slamet Irianto).

Lebih lanjut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486 Tahun 1974, tarif PPn kembali mengalami perubahan dengan dibaginya tarif PPn menjadi tiga (3) golongan sebagai berikut (Suwito Ardiyanto, 1981):

  1. 0 persen, yaitu bagi barang-barang yang dibebaskan dari PPn, misalnya barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari dan koran.
  2. 5 persen, misalnya untuk barang-barang berupa karton, kertas bungkus, kertas tulis, kertas cetak, karbon, dan lain-lain.
  3. 10 persen, yang berlaku untuk barang-barang yang tidak termasuk a dan b.

 

Perlu diketahui, sistem PPn juga memberikan hak kepada produsen dan importir untuk meminta kembali pajak yang telah mereka bayar dari pembeli atau konsumen. Caranya dengan menaikkan harga semua barang hasil usaha produsen atau yang diimpor sebesar 3 persen dari harga sebenarnya. Jadi, pada hakikatnya dalam sistem PPn, pembeli atau konsumen yang menanggung beban PPn.

Pada perkembangan selanjutnya, Pasal 31 UU PPn yang memperkenankan penghitungan dan pemberian pengembalian dari pajak yang telah dibayar, dihapuskan. Penghapusan ini dikarenakan ketentuan dalam Pasal 31 UU PPn sering disalahgunakan oleh WP untuk menghindari pajak yang harus dibayar.

Akan tetapi, ternyata, dihapusnya Pasal 31 UU PPn dianggap menyebabkan terjadinya pungutan pajak atas pajak karena PPn yang sebelumnya dikenakan ketika barang diproduksi, dimasukkan sebagai salah satu komponen harga jual barang. Akibatnya, ketika barang selesai diproduksi dan diserahkan kepada pihak selanjutnya, PPn akan dikenakan sekali lagi atas harga barang yang di dalamnya sudah termasuk PPn (Rochmat Soemitro, 1990).

Kelemahan lain dari sistem PPn adalah sulitnya pengawasan. Ia relatif mudah diselewengkan. Misalnya, penjual tidak menyetor pajaknya dengan benar. PPn tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan untuk meneliti kebenaran laporan dan pembukuan WP (Tim Surabaya Post, 1986).

 

(Pada Taxclopedia” edisi selanjutnya, kita akan bahas riwayat PPn ini di era Reformasi Perpajakan 1983 dan seterusnya.)

Tulis Komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Perempuan dalam Perspektif Perpajakan di Indonesia

Diterbitkan

pada

Foto: Dok. Pribadi
Bagaimanakah perpajakan Indonesia memperlakukan perempuan sebagai subjek pajaknya? Apakah perempuan dirugikan?

 

Majalahpajak.net – Tema “Taxclopedia” kali ini sangat menarik karena terkait dengan isu gender, apalagi kalau bukan soal kesetaraan antara pria dan wanita di negara ini. Maka, isu wanita dalam perspektif regulasi perpajakan di Indonesia juga amat menarik. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar kontribusi wanita dalam menyumbang penerimaan negara? Bagaimana pajak memandang wanita sebagai subjek pajak di negara ini? Bagaimana memanfaatkan regulasi perpajakan secara optimal bagi kaum wanita di Indonesia?

Sebelum kita bahas satu per satu isu tersebut, penulis sajikan data perbandingan antara pria dan wanita dalam total populasi penduduk Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020.

Terlihat dari tabel di atas jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk wanita, dengan selisih sekitar tiga juta penduduk. Ini menunjukkan secara tidak langsung dominasi pria atas wanita cukup besar di negeri ini. Namun statistik ini bukan untuk menyimpulkan bahwa wanita tidak memiliki kontribusi terhadap penerimaan negara, karena Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi tidak mencantumkan data jenis kelamin, sehingga kita sulit mendapatkan perbandingan antara pemilik NPWP pria dan

pemilik NPWP wanita. Demikian pula pada hasil Modul Penerimaan Negara Jenis Penerimaan PPh Orang Pribadi: kita tidak dapat menghitung secara spesifik besarnya kontribusi berdasarkan jenis kelaminnya.

Kenapa demikian? Karena pajak yang masuk ke rekening negara melalui MPN dalam gunggungan atau jumlah keseluruhan dari semua Wajib Pajak di negara ini. Sehingga kesimpulan bahwa wanita tidak memiliki kontribusi nyata terhadap penerimaan negara merupakan pernyataan yang keliru karena memang tidak ada data yang konkret pada Sistem Administrasi Perpajakan di DJP.

Namun penulis hendak menyampaikan sebuah konsep administrasi perpajakan dalam sebuah keluarga dimana dalam satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak cukup hanya satu (1) NPWP saja. Karena prinsip perpajakan untuk keluarga di Indonesia menganut prinsip paternalistis, yaitu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang atau kelompok demi kebaikan mereka sendiri, dengan atau lain ada sosok yang superior dalam keluarga yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga tersebut termasuk di dalamnya kewajiban perpajakan. Sosok itu dinisbahkan kepada ayah atau suami yang notebene seorang pria atau laki-laki.

Dalam prinsip ini maka wanita yang sebelum menikah telah memiliki NPWP maka dia ketika menikah dapat langsung mengajukan permohonan penghapusan NPWP di tempat KPP dia mendaftarkan diri. Wanita kawin tersebut akan tetap mendapatkan NPWP , tapi NPWP yang digunakan adalah NPWP milik suaminya, sehingga dalam kartu NPWP yang dia miliki akan muncul tambahan informasi istri. Ini yang disebut kesatuan kewajiban perpajakan dalam keluarga.

Lantas bagaimana bila istri menghendaki tetap menggunakan NPWP yang berbeda dengan suaminya? Regulasi perpajakan kita mengakomodasi hal ini tetapi tentunya dengan risiko yang harus dipahami bahwa dengan adanya dua NPWP dalam satu keluarga maka masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban perpajakan terpisah yang dalam istilah perpajakan disebut MT (Memilih Terpisah), MT diperlakukan sama dengan suami istri yang melakukan perjanjian Pisah Harta (PH) dalam menghitung kewajiban perpajakan.

 

Bagaimana penjelasannya?

Sebelumnya akan penulis jelaskan terlebih dahulu bahwa dalam perspektif pajak, seorang wanita dengan status belum kawin memperoleh hak yang sama dengan pria. Kuota penambahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi pekerja wanita dan pria tersedia dalam jumlah yang sama sebanyak tiga (3) orang. Artinya, atas penghasilan yang diperoleh, mereka dapat menanggung masing-masing 3 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi komponen pengurang penghasilan. Hal ini tidak menimbulkan polemik secara teknis maupun filosofis, mengingat prinsip keadilan dalam perpajakan dan kesetaraan dalam gender dapat terpenuhi.

Bila wanita kawin menghendaki NPWP bergabung dengan suami maka PTKP yang boleh dia gunakan apabila memilih bekerja adalah TK tanpa tanggungan atau TK/0, status K dengan tanggungan (maksimal tiga) hanya boleh dimiliki oleh sang suami karena sesuai dengan prinsip paternalistis sebagaimana yang sudah penulis sampaikan sebelumnya.

Namun ternyata ada hal yang sering tidak diketahui oleh orang awam terhadap regulasi perpajakan ini yang masih dapat dimanfaatkan oleh wanita yang sudah kawin, yakni wanita kawin dapat mengambil PTKP suami yakni K dengan semua tanggungannya dengan syarat ada Surat Keterangan minimal dari kantor kecamatan yang menerangkan bahwa suami tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan. Dengan begitu, wanita kawin tersebut di tempatnya bekerja boleh mendapatkan PTKP K dengan tanggungan yang dimilikinya.

Bagaimana laporan SPT-nya?

Untuk wanita kawin dengan NPWP mengikuti suami atau satu entitas, maka tidak ada kewajiban melaporkannya karena kewajiban melaporkannya ada di pihak suami, demikian juga untuk wanita kawin dengan kondisi mengambil hak PTKP suami, yakni K di tempatnya bekerja tetap tidak perlu lapor SPT Tahunan Orang Pribadi karena menggunakan NPWP suaminya.

Lain halnya apabila wanita berstatus kawin tapi Memilih Terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH). Pasal 8 UU PPh yang menganut prinsip agregasi penghasilan menyatakan bahwa suami dan istri adalah satu kesatuan ekonomis (satu entitas keluarga). Prinsip ini telah mengantarkan kita pada paham bahwa segala keuntungan dan kerugian yang diterima istri termasuk keuntungan dan kerugian suami, dengan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh kepala keluarga.

Perhitungan pajak atas suami-istri yang memilih PH atau MT akan dihitung berdasarkan penghasilan neto suami dan istri dengan besaran pajak yang harus dibayarkan adalah sebesar proporsi penghasilan neto mereka. Perbedaan yang muncul adalah hak TPKP yang digunakan oleh suami dan istri yang memilih terpisah atau pisah harta adalah K/I dimana ada satu tambahan PTKP untuk istri yang menggunakan pilihan ini.

Perbedaan lainnya adalah adalah proporsi pembayaran antara suami dan istri. Bagi mereka yang memilih untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah (satu NPWP), penghasilan istri dari pekerjaan akan dianggap final sehingga tidak masuk dalam perhitungan penghasilan suami yang akan dilaporkan dalam SPT Tahunan orang pribadinya. Bahkan, apabila istrinya melakukan usaha, penghasilan serta perhitungan kewajiban perpajakan tetap ada pada suami. Namun, apabila mereka memilih MT atau PH, proporsinya adalah pasti antara suami dan istri tergantung perhitungan proporsi perpajakannya.
tuk istri yang menggunakan pilihan ini.

 

Dari ketiga tabel di atas terlihat jelas terdapat kenaikan jumlah pajak yang terutang akibat penggabungan penghasilan antara suami dan istri. Selain itu, terdapat pula kenaikan beban pajak dari masing-masing suami dan istri. Yang perlu dicermati adalah bahwa persentase kenaikan beban pajak antara suami dan istri tidak sebanding. Semula, sang istri hanya terutang pajak sebesar Rp 22.225.000. Namun ketika ia menikah dan memilih opsi PH/MT, ia harus membayar pajak sebesar Rp 33.166.667 dengan persentase kenaikan 49,23 persen.

Meski sang suami juga mengalami kenaikan pembayaran pajak, persentase kenaikan pajak yang harus dibayarkan jauh di bawah sang istri, yakni sebesar 32,77 persen (dihitung dari selisih pajak terutang setelah menikah dan sebelum menikah per total pajak terutang setelah menikah). Lain halnya bila tidak memilih opsi PH/MT, maka jumlah PPh terutang dalam satu keluarga yang ditanggung suami lebih kecil daripada bila dengan memilih status MT/PH, sehingga opsi ini layak untuk digunakan untuk wanita kawin karena jauh lebih ekonomis.

Dari ilustrasi di atas, yang cukup menggelitik nalar adalah ketika seorang wanita memutuskan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri atau memilih untuk melakukan pemisahan harta, yang terjadi adalah alokasi beban pajak yang persentase kenaikannya tidak setara dengan pria. Asas keadilan dipertanyakan, dan permasalahan bias gender dalam perspektif pajak perlu dipersoalkan. Tapi kalau kita lihat dengan perspektif berbeda ternyata ada hal lain yang menguntungkan dengan pola paternalistis ini, yaitu meskipun wanita “dipaksa” untuk mengikuti NPWP suaminya, tapi pada saat ada kemungkinan dia harus berpisah dengan suaminya (karena kematian atau perceraian) maka dia tetap dianggap tidak memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunannya karena masih memiliki kartu NPWP sebagai istri. Lain halnya bila sang mantan suami telah melaporkan perceraiannya ke KPP setempat untuk menghapus daftar tanggungan mantan istrinya sekaligus mencabut NPWP mantan istrinya tersebut.

Pertanyaan kritisnya adalah seberapa banyak informasi ini diketahui oleh para Wajib Pajak pria yang sudah kawin di negeri ini? Itu pun juga bila mereka mau melakukan prosedur tersebut di atas. Jadi menurut pandangan penulis sebagai penutup tulisan ini adalah bahwa wanita sangat diuntungkan dengan adanya regulasi perpajakan di negeri ini meskipun menggunakan prinsip paternalisme di dalamnya. Yang dibutuhkan kaum wanita tentunya bukan soal dominasi pria atas dirinya tetapi praktik di lapangan yang melindungi mereka dan menguntungkan mereka. Dalam hal ini regulasi perpajakan di negeri ini sudah sangat mengakomodasi semua hal di atas.

Lanjut baca

Taxclopedia

Transformasi Digital dan Kepatuhan Perpajakan

Diterbitkan

pada

Foto: Ilustrasi
Transformasi digital tengah berlangsung di Direktorat Jenderal Pajak. Belum rampung, tapi hasilnya sudah terasa.

 

Majalahpajak.net – Sebelum membahas tentang topik di atas penulis hendak membawa kepada satu pemahaman yang sama tentang apa itu digitisasi dan digitalisasi.

Digitisasi

Digitisasi (digitization) adalah proses konversi dari sistem analog ke sistem digital. Digitisasi fokus pada pengoptimalan proses internal, seperti otomatisasi kerja, meminimalisasi penggunaan kertas, dan lain sebagainya. Tujuannya tidak lain untuk mengurangi biaya dan ongkos produksi.

Digitisasi juga bisa dikatakan sebagai pendigitalan hal yang dulunya analog menjadi digital. Seperti, dokumen-dokumen tertulis di kertas dijadikan dokumen elektronik seperti pdf, doc, atau format lainnya. Contohnya, memindai dokumen kertas dan menyimpannya di hard drive komputer sebagai dokumen digital, atau mengganti  kertas untuk mencatat dan melihat data dengan lembar kerja di aplikasi perkantoran.

Digitalisasi

Ada beberapa definisi yang menggambarkan pengertian digitalisasi (digitalization). Salah satunya definisi dari sisi akademis menurut Brennen dan Kries. Keduanya mendefinisikan digitalisasi adalah komunikasi digital dan dampak media digital pada kehidupan sosial kontemporer.

Baca Juga : Implikasi Digitalisasi terhadap Konsultan dan Wajib Pajak

Kamus istilah gartner.com mendefinisikan digitalisasi sebagai ‘penggunaan teknologi digital untuk mengubah sebuah model bisnis dan menyediakan pendapatan baru dan peluang-peluang nilai yang menghasilkan; ini adalah sebuah proses perpindahan ke bisnis digital’.

Digitalisasi adalah proses membuat atau memperbaiki proses bisnis dengan menggunakan teknologi dan data digital. Istilah digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi dan data digital untuk meningkatkan bisnis, pendapatan, dan menciptakan budaya digital. Dalam praktiknya, data digital dijadikan sebagai pendukung utama untuk seluruh proses tersebut.

Di tahap digitalisasi, perusahaan sudah mampu mengubah proses bisnis menjadi lebih efisien, produktif, dan menguntungkan. Contoh praktiknya adalah mengunggah data atau informasi ke cloud dan membagikannya ke kolega agar dapat diakses dan dilihat secara bersamaan, lalu dianalisis untuk keperluan bisnis.

Transformasi digital

Selanjutnya yang paling penting, karena banyak perusahaan, lembaga dan institusi menggunakan istilah digitalisasi untuk menyebut transformasi digital. Padahal keduanya berbeda. Mengapa berbeda? Sebab transformasi digital merujuk pada pengadopsian teknologi digital yang lebih luas lagi dan ada perubahan budaya di dalamnya. Transformasi digital bisa dikatakan lebih fokus pada manusia dibandingkan teknologi digitalnya.

Proses transformasi digital mengubah konsep secara organisasi, menjadi lebih berpusat pada pelanggan atau customer satisfaction didukung dengan kepemimpinan, didorong adanya tantangan pada budaya perusahaan, lembaga atau institusi, serta pemanfaatan teknologi yang memberdayakan karyawan atau pegawai.

Mengapa ini penting dibahas karena digitisasi dan digitalisasi adalah tahap atau bagian dari proses menuju transformasi digital. Transformasi digital mencakup seluruh aspek dalam bisnis, dan penerapannya bukan hanya tentang memanfaatkan teknologi. Sumber daya manusia, teknologi, dan strategi bisnis saling bersinergi untuk menghasilkan bisnis yang lebih baik.

Baca Juga : Menyambut Keniscayaan Digitalisasi

Bila hal ini ditarik ke ranah pemerintahan, maka untuk menciptakan good governance yang erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, tiga tahapan inilah yang menjadi syarat utama yang harus dijalani.

Teknologi sudah mengubah wajah peradaban dunia, banyak hal yang berubah karena teknologi salah satunya perilaku manusia, sadar atau tidak manusia era Industry 4.0 sudah sangat bergantung dengan salah satu produk teknologi yakni gawai pintar atau smartphone. Banyak riset yang dilakukan oleh para ahli salah satunya di tahun 2017-2018 sebelum pandemi covid-19 melanda dunia yakni APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) menyatakan durasi orang Indonesia bersentuhan dengan dunia internet dalam perangkat ponsel pintar mereka rata-rata 6–8 jam sehari dengan sentuhan ke layar ponsel lebih dari 150 kali ketukan atau sentuhan dalam sehari. (Tentunya di saat pandemi aktivitas ini menjadi lebih intens karena orang harus banyak berkegiatan di rumah).

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/184500826/berapa-lama-rata-rata-orang-indonesia-gunakan-internet-dalam-sehari

Melihat hal ini institusi perpajakan di negara kita, yakni Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan, bergerak cepat melakukan transformasi digital dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para Wajib Pajak dan masyarakat. Harapannya, kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat dan berujung pada tercapainya penerimaan negara di sektor perpajakan sesuai dengan target yang harus dicapai dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Ibaratnya, kita tidak ingin menggunakan mesin perang tua yang sudah ketinggalan zaman dan teknologi. Mesin perang harus diperbarui agar mampu mencegah datangnya ancaman dari pihak luar.

Ditjen Pajak melakukan modernisasi besar-besaran menyusul disepakatinya perjanjian kerja sama antara Ditjen Pajak Kementerian Keuangan dengan LG CNS-Qualysoft Consortium dan PT Deloitte Consulting.

LG CNS-Qualysoft Consortium adalah pemenang tender untuk pengadaan sistem integrator, dan PT Deloitte Consulting adalah pemenang tender jasa konsultasi manajemen proyek dan penjaminan kualitas. Adapun nilai kontrak yang telah disepakati keduanya masing-masing sebesar Rp 1,2 triliun dan Rp 110 miliar. Proyek ini disebut dengan P-SIAP atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Core Tax Administration System). Dengan core tax administration system, terdapat 21 proses bisnis DJP yang bakal dirancang ulang, antara lain pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information (EOI), penagihan, dan taxpayer account management (TAM).

Baca Juga : Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Kemudian, pemeriksaan, pemeriksaan bukper (bukti permulaan) dan penyidikan, compliance risk management (CRM), business intelligence, intelijen, document management system, data quality management, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, serta knowledge management.

Proyek ini ditargetkan sudah siap dipergunakan di tahun 2023.

 (sumber infografis: news.ddtc.com)

Proyek mercusuar ini tentunya tidak asal garap tanpa ada proses studi banding dengan negara lain sebelumnya. Salah satu negara yang dianggap sukses menerapkan transformasi digital ini adalah Australia. Bahkan Indonesia sudah menjalin kerja sama dengan Australia dalam bidang perpajakan. Pasalnya, banyak pelajaran yang didapat DJP terkait kebijakan pajak yang sudah dilakukan oleh Negeri Kanguru ini.

Australian Taxation Office (ATO) juga banyak memberikan asistensi dan berbagi pengalaman terkait digitalisasi sistem administrasi perpajakan. Bantuan dan saran dari otoritas pajak Australia tersebut menjadi pertimbangan DJP dalam melakukan perbaikan kebijakan.

Empat area yang banyak mendapatkan asistensi dari ATO adalah pertama, pelayanan kepada wajib pajak dengan program 3C (Click, Call dan Counter). Kedua, penyempurnaan core tax system. Ketiga, implementasi Compliance Risk Management (CRM). Keempat, penerapan pajak digital untuk transaksi elektronik lintas negara.

Penulis melihat dengan adanya proyek modernisasi administrasi perpajakan yang berbasis digitalisasi memang sudah saatnya dilakukan, bahkan ketika wabah pandemi Covid ini berlangsung secara nyata DJP sudah mengubah nyaris semua jenis layanan perpajakan yang dilakukan di KPP berpindah ke sebuah laman elektronik, yakni DJPONLINE. Sering penulis menyebutnya dengan istilah KPP Virtual. Inilah salah satu wujud nyata transformasi digital di bidang perpajakan.

Wajib Pajak sangat diuntungkan dengan meningkatnya efisiensi biaya dan waktu. Tidak ada lagi antrean dan tidak ada lagi dokumen menggunakan kertas pada saat melaporkan kewajiban perpajakan atau melakukan permohonan tertentu.

DJPONLINE nantinya adalah sebuah rumah besar milik Wajib Pajak, cukup dengan akun yang sudah teregistrasi, maka Wajb Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dan memanfaatkan fasilitias-fasilitas perpajakan tersebut dalam rumah besar yang bernama DJPONLINE. Di dalamnya ada ruang atau kamar pelaporan SPT secara elektronik (e-Filing), ada ruang melakukan pembayaran pajak (e-Billing), ada ruang melihat tagihan pajak dan rekening pajak (e-Tax Payer Account), ada ruang atau kamar untuk melakukan keberatan atas ketetapan pajak (e-Objection) dan masih banyak ruang atau kamar lainnya yang ada dalam rumah besar DJPONLINE tersebut.

Baca Juga : Regulasi Menjamin Keamanan Data Digital

Ujung dari tulisan ini adalah sebuah pertanyaan besar yakni apakah bila telah dilakukan digitalisasi administrasi perpajakan secara keseluruhan akan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di negara ini?

Sebagai data awalan, tax ratio Indonesia sampai dengan tahun 2022 ini sebesar 9,11 persen yang notabenenya sangat kecil bahkan terendah di negara Asia Pasifik. Mari kita tunggu setelah tahun 2024 apakah tax ratio negara kita akan melejit menembus dua digit atau malah sebaliknya. Ruang optimistis harus senantiasa menyertai diri para insan perpajakan (fiskus dan Wajib Pajak) di negeri ini karena memang dari pajaklah negara ini menggantungkan dirinya agar roda kehidupannya berputar.

Lanjut baca

Taxclopedia

Mengungkap Pengungkapan Sukarela

Diterbitkan

pada

(Bagian Pertama)

Ada tiga pertanyaan—atau kekhawatiran—besar tentang Program Pengungkapan Sukarela.

Banyak kalangan masyarakat menilai saat diputuskannya Program Pengungkapan Sukarela dalam Undang-Undang Perpajakan terbaru yakni Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah melanjutkan program Amnesti Pajak tahun 2016 kala itu. Penulis menyimpulkan setidaknya ada tiga pertanyaan besar yang muncul dari masyarakat dan Wajib Pajak di negara ini.

Pertanyaan pertama: Amnesti Pajak Jilid I sepi peminat?

Munculnya pertanyaan ini adalah sesuatu yang wajar mengingat satu hal yang pernah menjadi catatan dengan rekan jejak digital yang cukup banyak di media massa daring, bahwa kebijakan ini kontradiksi dengan komitmen pemerintah saat Amnesti Pajak Jilid I pada 2016–2017. Kala itu, hampir semua pejabat, mulai dari Presiden, Menteri Keuangan, hingga Dirjen Pajak kompak menyatakan pengampunan pajak adalah kebijakan sekali seumur hidup.

Jargon yang dipakai pun cukup fenomenal, “ungkap, tebus, lega”. Artinya apa? Pintu maaf pengemplang pajak hanya dibuka sekali. Tidak ada pengampunan berikutnya. Pendosa pajak akan diburu. Penegakan hukum jadi panglima. Apabila tidak ikut Amnesti Pajak, pengemplang pajak harus menerima konsekuensi diperiksa hingga harus membayar sanksi 200 persen, seperti tertuang dalam Pasal 18 UU Amnesti Pajak.

Kalau kita bicara tentang sebuah kebijakan yang tidak konsisten dari pemerintah, tentu tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah saja, karena ada pihak lain yang ikut terlibat dalam pengesahan kebijakan ini, yakni Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari rakyat negeri ini. Jadi, pemerintah memang memiliki hak untuk mengajukan RUU, tapi DPR tetap berhak menolaknya bila RUU itu dianggap tidak sesuai dengan suara hati rakyat Indonesia. Nyatanya, program ini disahkan oleh mayoritas anggota DPR saat Sidang Paripurna akhir Oktober 2021 yang lalu. Produk aturan yang dikeluarkan negara kita tidak lepas dari sistem perpolitikan dan kenegaraan di negara kita sendiri. Oleh karena itu, jangan nanti di kemudian hari kembali terheran-heran bila muncul kebijakan yang menganulir kebijakan sebelumnya.

Penulis mengutip data keikutsertaan Wajib Pajak di TA jilid I pada laman CNN Indonesia. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan total WP pajak yang ikut sebanyak 956.793. Nilai harta yang diungkap sebesar Rp 4.854,63 triliun.

Namun, komitmen repatriasi pajak hanya sebesar Rp 147 triliun. Jumlah itu setara dengan 14,7 persen dari target yang ditetapkan mencapai Rp 1.000 triliun.
Sementara, nilai harta deklarasi dalam negeri sebesar Rp 3.676 triliun. Lalu, nilai harta deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.031 triliun.

Selanjutnya, negara hanya menerima uang tebusan sebesar Rp 114,02 triliun, atau setara dengan 69 persen dari target Rp 165 triliun. Uang tebusan terbesar berasal dari WP Orang Pribadi non-UMKM yang mencapai Rp 91,1 triliun. Sedangkan uang tebusan dari WP Badan non-UMKM sebesar Rp 14,6 triliun.

Lalu, uang tebusan dari orang pribadi UMKM sebesar Rp 7,73 triliun. Sementara, uang tebusan dari badan UMKM sebesar Rp 656 miliar.

Data di atas menunjukkan kurangnya minat Wajib Pajak dalam mengikuti program ini. Belajar dari Amnesti Pajak Jilid I, penulis membaca bahwa Program Pengungkapan Sukarela adalah cara mengemas ulang Amnesti Pajak Jilid I menjadi program yang jauh lebih menarik. Apa saja kemasan yang baru dalam Program Pengungkapan Sukarela ini?

Yang paling menarik adalah Penyederhanaan Pelaporan Pengungkapan Harta. Pada program sebelumnya, WP harus datang ke KPP atau di tempat layanan khusus untuk melaporkan datanya secara manual. Sekarang, mereka cukup mengakses layanan pada lama https://djponline untuk dapat berpartisipasi dalam program ini. Begitu mudah, bahkan bila terjadi kekurangan atau kesalahan lapor pun, WP dapat membetulkan semua laporannya di laman tersebut sebelum jatuh tempo di akhir Juni 2022 nanti. Era digitalisasi benar-benar dimanfaatkan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada WP. Alhasil, diharapkan jumlah calon peserta Program Pengungkapan Sukarela meningkat signifikan.

Cara mengemas ulang lainnya adalah pendekatan pemahaman yang tepat kepada masyarakat bahwa program ini punya manfaat yang jauh lebih murah di kemudian hari dibandingkan dengan tarif umum PPh progresif. Para peserta dapat melakukan simulasi secara mandiri bila ada harta yang belum dilaporkan dan diikutkan dalam program ini dibandingkan bila harta tersebut tidak dilaporkan dan diketemukan oleh otoritas pajak di kemudian hari, dengan sanksi administrasi yang berlipat.

Muncul pertanyaan kembali: Bukankah metode ini juga pernah dilakukan di TA jilid I? Jawabannya adalah pemerintah kali ini lebih percaya diri terhadap kualitas data dan informasi yang mereka miliki atas harta-harta yang tersebar di negara ini yang dimiliki oleh WP atau yang belum menjadi WP. Data dalam jumlah besar dari berbagai sumber data baik dalam negeri dan luar negeri terhimpun dalam big data pada server nasional DJP menambah kepercayaan diri aparat perpajakan dalam menegakkan hukum bila program pengungkapan sukarela ini berakhir.

Pertanyaan kedua: Program Pengungkapan Sukarela adalah “jebakan Batman”?

Kenapa muncul pertanyaan ini? Sesuatu yang wajar tentunya orang punya rasa khawatir atas sesuatu hal yang kurang baik menimpa dirinya di kemudian hari dikarenakan hanya menjadi pintu masuk aparat perpajakan untuk menghabisi dirinya. Seperti pertanyaan lanjutannya adalah apakah nanti peserta program ini akan kembali diperiksa oleh aparat perpajakan? Berarti mereka membutuhkan sebuah garansi untuk meyakinkan tidak ada sesuatu hal negatif yang terjadi di masa akan datang terkait pada saat mereka mengikuti program ini dengan mengungkapkna harta yang belum pernah dilaporkan sebelumnya pada SPT Tahunan. Garansinya ternyata ada dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa WP peserta Amnesti Pajak Jilid I tidak dikenai PPh sesuai ketentuan yang berlaku dan Sanksi administrasi kenaikan 200 persen  sesuai Pasal 18 Ayat 3 Undang Undang Pengampunan Pajak. Dan untuk WP Non peserta Amnesti Pajak Jilid I) tidak dilakukan Pemeriksaan Pajak tahun 2016 s.d. 2020 untuk kewajiban PPh Orang Pribadi, PPh Potput dan PPN, Tidak dilakukan penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan pidana.

Yang menjamin adalah undang-undang. Artinya, aparat perpajakan dilarang keras melakukan hal yang terlarang di atas kecuali ditemukan data atau informasi lain mengenai harta yang belum diungkap dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta.

Anggaplah kekhawatiran tersebut di atas terjawab, tapi bagaimana dengan munculnya kekhawatiran berikutnya apakah data dan informasi mengenai harta yang diungkapkan para Wajib Pajak akan memicu timbulnya masalah baru di kemudian hari? Kembali dalam UU HPP ditegaskan bahwa adanya Perlindungan atas Data/Informasi yang bersumber dari SPPH (Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Dan kekhawatiran terakhir adalah apakah akan ada lagi program serupa di tahun-tahun yang akan datang yang menyebabkan pandangan Wajib Pajak menjadi skeptis atas program ini? Seandainya ada lagi, maka mereka akan berkata, “Ah, nanti saja, toh akan ada lagi program ini di masa akan datang.” Tentang ini, penulis tidak dapat memberikan jawaban pasti, karena sekali lagi, kebijakan atas sebuah aturan/regulasi adalah produk dari sistem politik di negara kita. Ingat, dalam politik tidak ada kata pasti atau mutlak; yang ada kata kepentingan.

 

Pertanyaan ketiga: Apakah program ini ada konsesi politik tertentu?

Ini pertanyaan paling rumit untuk dijawab, karena yang bisa menjawab hanyalah mereka yang membuat rancangan program ini dan yang mengesahkan apa motif utamanya. Namun penulis mencoba menyampaikan secara perhitungan data saja yang muncul saat hasil Amnesti Pajak Jilid I selesai dengan beberapa pernyataan Presiden mengenai jumlah kekayaaan atau harta yang dimiliki orang Indonesia di dalam dan luar negeri.

Memang tak bisa dipungkiri, bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela akan memberi oase bagi pemerintah yang sedang dahaga, karena penerimaan pajak yang seret, bahkan terkontraksi karena pandemi.

Jika berjalan efektif, potensi dari program ini terhadap penerimaan negara sedikit banyak membantu bolong anggaran negara. Berdasarkan penghitungan bisnis, dengan asumsi tarif di kisaran 6 persen hingga 11 persen, potensi penerimaan mencapai Rp 27,06 triliun hingga Rp 49,61 triliun.

Estimasi itu mengacu pada selisih jumlah harta yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2019 dengan jumlah harta hasil Automatic Exchange of Information (AEOI), dikalikan dengan tarif yang berlaku.

Mengacu pada penghitungan pemerintah, selisih antara jumlah harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 dan jumlah harta berdasarkan data AEOI yaitu sebesar Rp 451 triliun.

Sementara itu, potensi penerimaan pajak dari peserta Amnesti Pajak 2016 yang belum mengungkap aset per 31 Desember 2015 mencapai Rp 597,84 triliun hingga Rp 1.096,04 triliun.

Angka potensi itu menggunakan asumsi tarif 6 persen hingga 11 persen dikalikan dengan selisih harta senilai Rp 9.964 triliun yang belum terungkap setelah Amnesti Pajak 2016 berakhir.

Selisih harta senilai Rp 9.964 triliun itu mengacu pada pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa ada Rp 11.000 triliun dana warga negara Indonesia yang disimpan di luar negeri, dikurangi deklarasi harta luar negeri senilai Rp 1.036 triliun yang tertuang di dalam Naskah Akademik RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), versi awal dari UU HPP.

Kalangan pengusaha disinyalir mendukung kebijakan ini. Apabila dikaitkan dengan tarif program yang berlaku selama 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 di kisaran 6 persen hingga 11 persen untuk kebijakan I dan di kisaran 12 persen hingga 18 persen untuk kebijakan II cukup adil dan rasional untuk diikuti oleh para Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak.

Belum lagi bermunculannya orang-orang kaya baru saat pandemi berlangsung (crazy rich) juga menandakan tidak lepasnya tekanan dari pihak tertentu agar program ini dirilis oleh pemerintah.

Sebagai penutup tulisan bagian pertama, kebijakan Amnesti Pajak Jilid II seperti mata pisau. Pemerintah membutuhkan dana cepat dari tebusan pajak untuk mengamankan penerimaan negara di APBN. Di sisi lain, komitmen dan kepercayaan terhadap WP juga harus dijaga. Jangan sampai akan ada anggapan bahwa kelak bakal diampuni bila tak membayar pajak karena akan muncul program-program serupa di masa akan datang.

Hasil yang terpenting dari Program Pengungkapan Sukarela ini adalah, sudah sejauh mana program ini mendorong kepatuhan WP dan apa tindakan hukum yang dilakukan kepada para pengemplang pajak? Sebab, pemerintah ternyata berulang kali memberikan kesempatan fasilitas pengampunan.

Lanjut baca

Populer