Terhubung dengan kami

Taxclopedia

PP 36 2017 Pasca-Amnesti Pajak: Ancaman dengan Jaminan Kepastian Hukum

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Penulis: Harisman Isa Mohamad

 

Gegap gempita Amnesti Pajak sudah berakhir. Namun, setelahnya, ada dua pasal dalam Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 yang membutuhkan kepastian hukum kepada para peserta amnesti pajak maupun bukan peserta. Pasal itu adalah Pasal 13 dan Pasal 18.

Pasal 13

Ayat (1) menyebutkan, Wajib Pajak atau kuasa yang ditunjuk harus menyampaikan laporan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri mengenai:

Realisasi pengalihan dan investasi atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang harus mengalihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau penempatan atas Harta tambahan yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Ayat (2), Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri dapat menerbitkan dan mengirimkan surat peringatan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan dalam hal Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6); dan/atau Wajib Pajak yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

Ayat (3), Wajib Pajak harus menyampaikan tanggapan atas surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal kirim.

Ayat (4), Dalam hal berdasarkan tanggapan Wajib Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dan/atau Pasal 8 ayat (7), berlaku ketentuan:

Terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan Uang Tebusan yang telah dibayar oleh Wajib Pajak diperhitungkan sebagai pengurang pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (5), Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap berlaku ketentuan mengenai perlakuan khusus dalam rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

Ayat (1), Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.

Ayat (2), Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

Ayat (3), Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

Ayat (4), Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sehingga dapat penulis klasifikasikan atau kategorisasi Wajib Pajak menjadi tiga (3) jenis :

 

No Kategori WP Perlakuan Perpajakan Batas Waktu penetapan
1. Peserta program amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPH Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan Tidak ada
2. Peserta program amnesti pajak yang gagal melaksanakan komitmen repatriasi atau investasi dalam negeri Harta bersih tambahan yang diungkapkan dalam SPH dianggap sebagai penghasilan tahun pajak 2016 Tidak ada.
3. Bukan amnesti pajak dan ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Harta bersih yang ditemukan dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan 3 tahun sejak UU Pengampunan Pajak berlaku (s.d 30 Juni 2019)

 

 

Untuk WP Peserta TA kategori I dapat diperinci sebagai berikut:

  1. ditemukan Harta lain yang tidak diungkapkan dalam SPH
  2. tidak benar dalam mengungkapkan Harta dalam SPT terakhir
  3. diterbitkan Surat Pembetulan Sket yang berisi penyesuaian nilai Harta.

Sedangkan, untuk WP Peserta TA kategori II diperinci sebagai berikut:

  1. tidak jadi repatriasi atau tidak menginvestasikan selama 3 tahun
  2. mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke luar NKRI sebelum 3 tahun.

Dan bagi WP yang memilih tidak mengikuti program TA apabila ditemukan Harta yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 s.d. 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh maka juga terkena aturan dari PP No. 36 ini.

PP No. 36 ini tidak akan menyasar kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau di bawah PTKP atau memiliki Harta dari warisan dan/atau hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT pewaris dan/atau pemberi hibah sebagai wujud keberpihakan dari pemerintah.

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas Objek Pajak berupa Harta yang dianggap Penghasilan:

Kategori Wajib Pajak Terkait dengan pelaporan harta Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Final
Wajib Pajak Peserta TA Gagal repatriasi/investasi/ holding 3 tahun Harta Bersih tambahan dalam SKET WP Badan = 25%

WP OP = 30%

WP Tertentu *) = 12,5%

Belum/kurang ungkap Harta dalam SPH (dilakukan penilaian oleh DJP) *) Harta Bersih yang belum/kurang diungkapkan dalam SPH
SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah UU TA tidak benar Selisih lebih Harta Bersih dalam SPT PPh Terakhir dengan Harta sebelum SPT PPh

Terakhir + Harta yang bersumber dari penghasilan dan/atau Setoran Modal pada Tahun Pajak Terakhir

Penyesuaian nilai harta berdasarkan Surat Pembetulan atas SKet Selisih lebih Harta dalam SKET dengan Harta dalam Surat Pembetulan atas SKET
Wajib Pajak Bukan Peserta TA Belum lapor Harta dalam SPT (dilakukan penilaian oleh DJP) *) Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh

 

*) Penilaian DJP atas harta yang belum/kurang lapor baik dalam SPH untuk WP peserta TA maupun dalam SPT untuk WP bukan peserta TA:

  1. Harta berupa kas dan setara kas = Nilai Nominal
  2. Harta berupa selain kas dan setara kas = berdasarkan prinsip umum penilaian seperti nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni NJOP/NJKB, bila penilaian yang ditetapkan pemerintah tidak tersedia maka nilai yang ditetapkan berdasarkan standar penilaian.

*) WP Tertentu adalah dengan kriteria sebagai berikut :

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 4,8 Miliar;

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun pajak terakhir paling banyak Rp. 632 Juta seperti karyawan; atau

Wajib Pajak yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan ketentuan:

  1. jumlah penghasilan bruto yang bersumber selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas paling banyak Rp. 632 juta;
  2. jumlah bruto penghasilan bruto paling banyak Rp. 4,8 miliar yang bersumber gabungan:

dari usaha dan/atau pekerjaan bebas selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas

Contoh:

Tuan Tukinno merupakan pengusaha katering, pada tahun 2015, Tukinno hanya menerima penghasilan berupa:

Penghasilan usaha katering sebesar Rp. 2 miliar yang dikenai PPh yang bersifat final (PP 46);penghasilan sebagai pelawak di televisi sebesar Rp. 500 juta yang dikenai PPh yang bersifat tidak final.

Maka, penghasilan bruto Tuan Tukinno adalah Rp. 2,5 miliar, mengingat Tuan Tukinno menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada tahun 2015, maka tarif yang berlaku bagi Tuan Tukinno sebesar 12,5%.

Dari paparan di atas maka penulis memberikan penegasan kepada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak secara sadar dan telah mengisi SPH dengan sebaik-baiknya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan dikeluarkannya aturan ini. Sebab, aturan ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak bila di kemudian hari terdapat adanya perbedaan laporan atas harta atau tidak dapat mengalihkan hartanya ke dalam negeri akan dikenakan tarif pajak beserta sanksinya sesuai dengan undang-undang pengampunan pajak dan PP No. 36 ini.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak masih ada peluang tidak akan terkena dampak dari penerapan PP No. 36 ini dengan melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak masih ada peluang tidak akan terkena dampak dari penerapan PP No. 36 ini dengan melakukan pembetulan SPT atas harta-harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT tahun pajak terakhir.

Taxclopedia

Pajak Pusat versus Pajak Daerah

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Sering muncul pertanyaan kepada penulis saat memberikan pelatihan dan pengajaran perpajakan. Mereka menanyakan kenapa pajak itu banyak macamnya. Ada pajak daerah dan ada pajak pusat. Kenapa tidak dibuat simpel saja? Cukup pajak pusat atau apa pun namanya yang penting tidak membuat orang awam bingung atau menjadi rancu dengan perbedaan antara kedua jenis pajak itu. Karena sering kali di lapangan ada Wajib Pajak daerah yang merasa sudah membayar pajak, misalnya pajak restoran mengeluh kenapa masih harus bayar pajak lainnya lagi (pajak penghasilan) dan beberapa pertanyaan senada.

Pertanyaan di atas akhirnya menjadi trigger dalam tulisan kali ini, mengupas tentang pajak pusat dan daerah, apa tujuan diberlakukannya dan beberapa sudut pandang lainnya. Pada edisi sebelumnya Majalah Pajak mengupas tentang sejarah pajak dari masa ke masa, di mana di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak undang-undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, di antaranya sebagai berikut.

  1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
  2. Aturan Bea Meterai;
  3. Ordonansi Bea Balik Nama;
  4. Ordonansi Pajak Kekayaan;
  5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
  6. Ordonansi Pajak Upah;
  7. Ordonansi Pajak Potong;
  8. Ordonansi Pajak Pendapatan;
  9. Ordonansi Pajak Perseroan;
  10. Undang-Undang Pajak Radio;
  11. Undang-Undang Pajak Pembangunan I;
  12. Undang-Undang Pajak Peredaran;
  13. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Bahkan jauh sebelum zaman kolonial Belanda, pajak sudah mengenal banyak ragamnya. Seperti pada zaman negara kita dipimpin oleh Raffles, seorang Letnan Jenderal dari Inggris, memberlakukan pajak tanah atau landrent dan beberapa jenis pajak lainnya yang terjadi pada zaman kerajaan Nusantara. Hal itu menguatkan hipotesis awal bahwa sejatinya pajak sudah beragam jenisnya dan tidak bisa disatukan ke sebuah induk yang besar. Lihat saja kewajiban umat Islam, yakni tentang zakat ternyata jenis-jenis zakat cukup banyak, dari zakat fitrah, zakat mal, zakat perniagaan dan zakat lainnya juga menegaskan pungutan atau pajak ataupun yang serupa dengannya memiliki ciri atau karakteristik atau tujuan yang berbeda-beda.

Keniscayaan

Pertanyaan kritisnya, bagaimana bisa muncul jenis pajak atau pungutan yang beragam, padahal subjek atau pelakunya hanya satu saja (Orang Pribadi atau Badan)? Kenapa tidak diterapkan pengenaan satu jenis pajak saja karena pada akhirnya bermuara pada subjek pajak atau pembayar pajak itu juga ? Misal cukup diterapkan dengan pajak penghasilan saja karena sumber yang dikenai pajak berupa penghasilan (gaji, honor, laba atau sejenisnya) berasal dari subjek atau pembayar yang sama meskipun digunakan untuk berbagai kepentingan atau kebutuhan yang berbeda-beda (makan di restoran, beli barang atau aset, dan lain-lain).

Sekilas pertanyaan ini benar adanya dan sepertinya akan membuat pemungutan pajak di negara ini menjadi lebih praktis dan mudah. Namun, ternyata tidak semudah itu karena pemerintah tidak bisa memantau atau memegang kendali penuh atas aliran penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak. Ke mana dia belanjakan, dalam wujud apa dan digunakan untuk apa, atau dengan bahasa yang lebih sederhana pemerintah tidak memiliki basis data yang terintegrasi di semua lini kehidupan seorang Wajib Pajak/warga negaranya. Nanti akan menjadi semakin rumit bila dikaitkan dengan privasi seseorang di sebuah negara apabila pemerintah punya kendali penuh atas apa yang seseorang (Wajib Pajak) miliki dan lakukan. Seolah-olah tidak ada ruang kebebasan bagi seseorang berbuat atas kekayaan/penghasilan yang dimilikinya bahkan ekstremnya semua aktivitasnya diketahui negara. Karena itulah keragaman pajak atau pungutan menjadi sebuah keniscayaan dalam sebuah negara di dunia ini.

Setelah memahami rentetan penjelasan di atas, dan sepakat dengan hipotesis penulis tentang keragaman pajak, maka muncul pertanyaan kritis berikutnya. Okelah, kita sepakat bahwa pajak atau pungutan itu beragam jenisnya tapi kenapa harus dibedakan pemungutnya? Ada yang dipungut oleh pemerintah pusat dan ada yang dipungut oleh pemerintah daerah, kenapa tidak diserahkan saja kepada satu pemungut, misal pemerintah pusat atau pemerintah daerah?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus kembali pada sistem pemerintahan di negara kita, di mana sistem pemerintahan di negara kita menganut desentralisasi atau berdasarkan asas otonomi bagi suatu pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Kewenangan dimaksud meliputi kewenangan dalam menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Bagian terbesar dari kewenangan itu salah satunya dalam menyusun dan menjalankan keuangan daerah secara mandiri. Hal ini terlihat adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun atau dirancang oleh pimpinan eksekutif daerah (bupati/walikota/gubernur) dengan pimpinan legislatif daerah (DPRD Tingkat I dan Tingkat II) yang mencerminkan otonomi penuh daerah dalam mengelola keuangannya. Dan salah satu sumber utama keuangan di sebuah daerah adalah pajak. Karena itulah, pemerintah pusat berbagi objek pungutan pajak dengan pemerintah daerah alasan utamanya adalah sistem desentralisasi atau otonomi daerah di negara kita. Dan semangat ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Jenis pajak

Mari kita lihat jenis pajak apa saja yang dipungut oleh pemerintah daerah, simak uraian berikut ini:

(1) Jenis Pajak Provinsi (Pemerintah Daerah Tingkat I) terdiri atas:

a.                   Pajak Kendaraan Bermotor;

b.                  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

c.                   Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d.                  Pajak Air Permukaan; dan

e.                   Pajak Rokok.

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota (Pemerintah Daerah Tingkat II) terdiri atas:

a.                   Pajak Hotel;

b.                  Pajak Restoran;

c.                   Pajak Hiburan;

d.                  Pajak Reklame;

e.                   Pajak Penerangan Jalan;

f.                   Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g.                  Pajak Parkir;

h.                  Pajak Air Tanah;

i.                    Pajak Sarang Burung Walet;

j.                    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan

k.                  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Perluasan objek pajak daerah atau retribusi daerah adalah wujud iktikad baik pemerintah pusat dalam memberi ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah setempat dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) mereka. Dan jangan lupa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dana perimbangan terdiri dari tiga:

  1. Dana Bagi Hasil
  2. Dana Alokasi Umum
  3. Dana Alokasi Khusus

Dana bagi hasil diperoleh oleh daerah antara lain dari pemungutan pajak pusat, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Pasal 25 dan 29 serta PPh Pasal 21 (karyawan/bukan karyawan) sebesar 20 persen. Berarti pemerintah pusat meskipun mendapatkan hak penuh atas pajak yang dipungutnya berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 masih memberikan bagi hasil pemungutannya kepada daerah dalam rangka memajukan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah. Inilah asas gotong-royong yang menjadi cerminan nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pembagian jatah

Sebagai penutup penulis akan memberikan sebuah ilustrasi kecil tentang bagaimana pengelolaan pajak pusat dan daerah itu terjadi di negara ini.

Pada tahun 2018 ini, Pak Heru adalah seorang Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPWP xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx di kota Samarinda, Kalimantan Timur, bekerja pada sebuah perusahaan tambang batubara sebagai staf akunting, memperoleh gaji bulanan sebesar Rp 15 juta dan telah dipotong PPh Pasal 21 Rp 500.000. Pak Heru juga seorang pebisnis dengan membuka pakaian yang cukup sukses di Samarinda dengan laporan omzet setahunnya dalam SPT Tahunan Orang Pribadi sebesar Rp 5 miliar dan pajak yang dibayar selama setahun (PPh Pasal 25/29) sebesar Rp 300 juta.

Pada suatu Sore Pak Heru makan bersama keluarga besarnya di sebuah restoran ternama di Samarinda dan menghabiskan uang sebesar Rp 1.200.000 dan dipungut pajak restoran sebesar 10 % (Rp 120.000). Untuk melancarkan bisnisnya, Pak Heru juga memanfaatkan pemasaran produknya melalui iklan reklame digital yang dipasang pada jalan utama Samarinda dengan membayar kepada jasa penyedia iklan sebesar Rp 100.000.000 untuk tiga bulan masa tayang dan pihak penyedia jasa mengenakan pajak reklame sebesar 10 % (Rp 10.000.000).

Setiap tahun Pak Heru juga membayar pajak kendaraan atas kendaraan yang dimilikinya, yakni roda dua dan empat yang mencapai Rp 10.000.000 dalam setahun. Dan terakhir, tidak lupa Pak Heru sebagai warga yang taat kepada pemerintah daerah juga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas rumah tinggal dan ruko yang dimilkinya sebesar Rp 7.000.000 dalam setahun. Maka dari ilustrasi ini kita hitung berapa pajak yang bisa dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah (kota Samarinda) dalam setahun dari pajak-pajak yang telah dipungut dan dibayar oleh Pak Heru.

 

PPh Pasal 21 per bulan ➔ Rp 500.000, per tahun ➔ Rp 6.000.000

Hak pemerintah pusat = 80 % x 6.000.000 = Rp 4.800.000

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 20 % x 6.000.000 = Rp 1.200.000

PPh Pasal 25/ 29 setahun ➔ Rp 300.000.000

Hak pemerintah pusat = 80 % x 300.000.000 = Rp 240.000.000

Hak Pemerintah Daerah Samarinda= 20 % x 300.000.000 = Rp 60.000.000

Pajak restoran ➔ Rp 120.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 120.000 = Rp 120.000

Pajak reklame ➔ Rp 10.000.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 10.000.000 = Rp 10.000.000

Pajak kendaraan bermotor ➔ Rp 10.000.000

Hak pemerintah pusat = 0 % x 120.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 30 % x 10.000.000 = Rp 3.000.000

Hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur = 70 % x 10.000.000 = Rp 7.000.000

Pajak bumi dan bangunan ➔ Rp 7.000.000

Hak pemerintah pusat = 0% x 7.000.000 = Rp 0

Hak Pemerintah Daerah Samarinda = 100 % x 7.000.000 = Rp 7.000.000

Maka dapat kita simpulkan bahwa dari total pajak sebesar Rp 333.120.000 yang dibayar oleh Pak Heru, bagian pajak yang diterima pemerintah pusat dan pemda adalah sebagai berikut.

  1. Bagian Pajak yang diterima pemerintah pusat = Rp 244.800.000
  2. Bagian Pajak yang diterima pemerintah daerah Samarinda = Rp 81.320.000
  3. Bagian Pajak yang diterima pemerintah provinsi Kalimantan Timur = Rp 7.000.000

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

Pajak dari Masa ke Masa

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Edisi kali ini Majalah Pajak akan membawa pembaca kembali ke ruang waktu yang terjadi sebelum era yang kita jalani saat ini. Tentu saja nostalgia ini terkait sejarah terjadinya pemajakan di negeri ini. Tulisan ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan masyarakat luas tentang sejarah panjang pajak di negeri ini. Padahal, dari sejarah kita bisa mengambil banyak pelajaran kebaikan untuk membuat kita jauh lebih baik di masa-masa yang akan datang.

Dari sejarah pula, seharusnya kita menjadi bangsa yang lebih arif dan bijak, tidak sering mengulangi kesalahan oleh para pendahulu kita yang terjadi di masa lalu. Dan dari sejarah pula kita memberikan bekal kepada generasi yang akan datang untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan zaman yang cepat, mengalahkan usia manusia hidup di dunia. Simak rentetan peristiwa perpajakan yang terjadi pada beberapa masa di negeri ini:

Masa Kerajaan

Pajak telah dikenal sejak wilayah Nusantara masih dikuasai oleh berbagai kerajaan dan kesultanan yang timbul dan tenggelam dalam rentang sejarah yang panjang. Raja-raja Nusantara telah memungut pajak atau upeti dari masyarakat untuk menghidupi kerajaannya, antara lain untuk kegiatan operasional kerajaan, membangun dan merawat infrastruktur, dan menyelenggarakan acara-acara keagamaan.

Rupa-rupa pajak yang diwajibkan mulai dari pajak tanah, hasil hutan sampai pelacuran, dan pertunjukan seni. Ada yang melaksanakannya dengan cara yang sederhana, ada pula yang telah menggunakan sistem pemungutan pajak secara sistematis dan terstruktur. Kerajaan Sriwijaya (abad ke-3-12 Masehi), Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Majapahit (abad ke-13 –15 Masehi), Kerajaan Aceh, Banten dan kerajaan pesisir lainnya, seperti Jepara, Gresik, Timor, Maluku, Ternate-Tidore, semuanya telah menggunakan sistem perpajakan untuk melangsungkan kehidupan mereka.

Masa Hindia Timur (1600–1800)

Bangsa Eropa yang datang ke wilayah Nusantara menyebutnya Hindia Timur. Dengan menggunakan bendera maskapai dagang, mereka tiba di wilayah Hindia Timur mulanya untuk berdagang, bekerja sama dengan penguasa lokal, lalu memonopoli perdagangan kemudian menguasai pelabuhan, kota, dan bahkan beberapa bagian wilayah kerajaan. Bangsa Portugis, Inggris, Spanyol, dan Belanda adalah bangsa Eropa yang aktif berdagang ke wilayah Hindia Timur. VOC maskapai dagang milik Belanda berhasil mendominasi perdagangan di Hindia Timur. Pada abad ke-17, VOC membangun dan mengurus kota Batavia, ibu kota imperium dagangnya di Asia-Afrika, dengan pajak sehingga bisa sukses hingga ibu kota itu mendapat sebutan “Koningen Het van Oosten” atau “Ratu di Timur”. Dari kota Batavia dapat dilihat betapa VOC dapat dikatakan sebuah pemerintahan tanpa biaya karena beban keuangan menjadi tanggungan bersama sebagaimana terlihat dari berbagai peraturan pajak yang dikeluarkan untuk keperluan ini. VOC hidupnya sungguh sangat bergantung pada pajak.

Fase Hindia Timur

Masa Hindia Belanda: Fase Liberal (1870–1942)

Pada 1870, sistem tanam paksa melalui perundangan dinyatakan berakhir. Sistem ini dianggap kaum penganut ekonomi liberal yang menyatakan membawa semangat humanisme Aufklarung Eropa ke Hindia Belanda menguntungkan Belanda meraup surplus, tetapi telah menimbulkan kesengsaraan berupa standar hidup yang rendah penduduk pribumi, akibat pajak langsung dan tidak langsung yang terlalu tinggi, upah tenaga kerja paksa yang tidak memadai dan kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan. Antara 1850 sampai 1880 diambil langkah untuk mengatasi keluhan-keluhan ini. Salah satu langkahnya adalah sistem hak milik perorangan terhadap tanah, tetapi banyak ditolak karena sistem lama sudah berakar soal tanah dan lagi pula pajak tanah tetap tinggi karena hakekatnya pemerintah kolonial tetap menerapkan sistem sewa tanah antara negara dengan rakyat. Sementara barang-barang dari luar yang diperlukan rakyat dibebani rupa-rupa pajak. Pada saat itu rakyat harus “membeli uang”, artinya rakyat harus menjual pelayanan dan barang-barang untuk memperoleh uang pembayar pajak dan pembeli barang-barang lain yang dibutuhkan.

Fase Tanam Paksa

Masa Pendudukan Jepang (1942–1945)

Kendati masa pendudukan Jepang relatif pendek, bukan berarti tidak melanjutkan pola atau tatanan ekonomi yang sudah dibentuk sebelumnya. Periode sebelumnya, tanah menjadi sumber pajak utama bagi penguasa. Era Jepang, tanah lebih ditujukan untuk pelipatgandaan hasil bumi yang penting bagi Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia mengubah nuansa feodal yang diterapkan kolonial Belanda. Jepang meneruskan land rent yang dikenakan Inggris dan kolonial Belanda terhadap semua jenis tanah produktif dan diwajibkan pajaknya kepada desa, bukan perseorangan. Namun pada masa pemerintahan Jepang, nama land rent atau landrente diubah menjadi land tax. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 1945, nama land tax atau pajak tanah disebut dengan Pajak Bumi. Pemerintah pendudukan Jepang juga menetapkan sistem wajib serah padi. Selain itu juga ditetapkan pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas fasilitas tertentu, seperti jembatan, jalan raya, dan fasilitas umum lainnya. Masyarakat juga diwajibkan untuk membayar pajak sepeda bagi siapa saja yang memilikinya.

 

Masa Republik Indonesia dalam Revolusi Kemerdekaan (19451950)

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, para pendiri Republik menuangkan masalah pajak ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Hal Keuangan. Dalam Pasal 23 yang memuat lima butir ketentuan, butir kedua menyatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Dengan demikian, pajak sebagai “nyawa” negara telah secara resmi diatur oleh Undang-Undang 1945. Dua hari kemudian tepatnya pada 19 Agustus 1945, organisasi Kementerian Keuangan langsung dibentuk dan di dalamnya antara lain terdapat Pejabatan Pajak. Susunan organisasi itu disusun dalam keadaan mendesak, karena tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda datang kembali dan ingin berkuasa di Indonesia dengan membentuk Netherlands Indie Civil Administration (NICA). Pada 1946 ketika Belanda melancarkan Agresi Militer pertama, Kementerian Keuangan, termasuk Pejabatan Pajak harus mengikuti Presiden Soekarno dan seluruh jajaran Kabinet hijrah ke Yogyakarta dan sekitarnya. Pejabatan Pajak berkantor pusat di Magelang.

Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1950–1966)

Sesuai dengan Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi, “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.” Namun, pemerintahan Presiden Soekarno pascarevolusi kemerdekaan mengalami situasi yang belum stabil. Undang-undang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengelola pendapatan negara dari pajak, pemerintah masih kesulitan. Itu sebabnya aturan warisan kolonial masih digunakan. Perlahan pemerintah membenahi berbagai aturan, di antaranya pada 1957 mengganti Pajak Peralihan dengan nama Pajak Pendapatan Tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Jawatan Pajak Hasil Bumi pada Direktorat Jenderal Moneter yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah, pada 1963 diubah menjadi Direktorat Pajak Hasil Bumi. Dua tahun kemudian berubah lagi menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah atau Ipeda. Pemerintah mulai mendirikan kantor-kantor Inspeksi Keuangan di tingkat kabupaten dan kota yang diresmikan oleh Soejono Brotodihardjo. Pembentukan kantor-kantor ini adalah usaha untuk menggali potensi pajak di masyarakat karena perekonomian yang terus berkembang

 

 

Masa Pemerintahan Presiden Soeharto (1967–1998)

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, beberapa perubahan dan penyempurnaan undang-undang pajak dilakukan. Awalnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925. Undang-undang ini berlaku selama 13 tahun, yaitu sampai dengan 31 Desember 1983 ketika reformasi pajak atau tax reform digulirkan. Selanjutnya terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 1976 yang menetapkan Direktorat Ipeda diserahkan dari Direktorat Jenderal Moneter kepada Direktorat Jenderal Pajak. Peralihan ini mengubah mekanisme birokrasi pajak yang semula bidang moneter ke dalam bidang perpajakan.

Pada 1983, pemerintah melaksanakan reformasi pajak melalui Pembaharuan Sistem Perpajakan Nasional (PSPN) dengan mengundangkan lima paket undang-undang perpajakan, yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan PPnBM, PBB serta Bea Meterai (BM). Sistem perpajakan yang semula official-assessment diubah menjadi self-assessment. Sejak 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self assessment system yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

“Sejak 1984 Indonesia memasuki era baru sistem pemungutan pajak, yaitu self-assessment system.

Masa Reformasi 1998 hingga sekarang

Perkembangan ekonomi dan masyarakat membuat pemerintah kembali mengubah undang-undang perpajakan pada tahun 2000. Sebuah Pengadilan Pajak dibentuk dua tahun kemudian. Perubahan perubahan undang-undang perpajakan terus dilakukan, termasuk juga ukuran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sistem self-assessment ditekankan untuk peningkatan pendapatan. Target penerimaan negara dari perpajakan juga terus meningkat. Pemerintah juga mewajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan yang tegas diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28. Wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Insentif pajak juga diterapkan mencakup Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Fasilitas Perpajakan (PPh, PPN, dan PBB), serta intensifikasi perpajakan yang lebih sistematis dan terstandar serta penegakan hukum. Gebrakan pemberian fasilitas sunset policy dilakukan, yang dimanfaatkan oleh jutaan Wajib Pajak (WP). Mereka diberi kesempatan untuk merestrukturisasi pajak dan membuka peluang masyarakat memiliki NPWP sebagai WP baru. Kebijakan sunset policy berlanjut pada wacana pengampunan pajak atau tax amnesty yang menuai pro-kontra antara aparat pajak dan kalangan pengusaha. Pada pertengahan 2016, dimunculkan tax amnesty jilid dua yang ternyata menarik animo masyarakat luas untuk mengikutinya.

Pada 2003 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan 45 kebijakan pengurangan pajak penghasilan dan barang mewah. Memasuki awal 2005 Direktorat Jenderal Pajak menyiapkan empat fasilitas untuk memberi insentif kepada dunia usaha. Reformasi pajak di Indonesia mendapat dukungan negara-negara dunia. Dalam pertemuan Indonesia dengan negara-negara donor dan IMF pada 19 April 2006, permintaan Indonesia untuk bantuan jangka panjang dalam rangka reformasi pajak di Indonesia dikabulkan IMF dan sejumlah negara donor. Dewasa ini untuk optimalisasi fungsi lembaga pajak, muncul usulan agar Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu badan negara yang langsung berada di bawah Presiden.

Kemudian di tahun 2013 pemerintah merilis kebijakan tentang penyederhanaan penghitungan dan penyetoran pajak dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46, yaitu Wajib Pajak, baik orang pribadi dan badan (kecuali WP orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas) dengan omzet atau pendapatan kotor setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar dikenakan tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 1%, dengan adanya tarif yang ringan dan sederhana dalam penyetoran serta pelaporannya diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipasi Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dengan semakin tingginya tax collection maka semakin banyak pula masyarakat yang turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan di negeri ini yang didapatkan dari sektor pajak.

Oh ya, peraturan pemerintah ini akan segera diubah dalam waktu dekat (di tahun 2018 ini) dengan pengenaan tarif yang lebih ringan lagi, yakni sebesar 0,5%. Tentunya ini merupakan angin segar untuk kalangan dunia usaha di negeri ini bahwa pajak ternyata semakin bersahabat dengan usaha yang mereka lakukan. (Referensi: Galeri Pajak, Gedung Mar’ie Muhammad , Kantor Pusat Ditjen Pajak, 2018)

Lanjutkan Membaca

Taxclopedia

Cara Lain Menghitung Penghasilan Bruto

Harisman Isa Mohamad

Diterbitkan

pada

Peraturan Menteri Keuangan No. 15/PMK.03/2018 yang dirilis pada medio Februari lalu sempat menjadi perbincangan hangat di linimasa/timeline dunia maya dan membuat cemas kalangan pengusaha. Peraturan tentang cara lain untuk menghitung penghasilan bruto itu memuat penetapan pajak yang dihitung dengan beberapa cara dari penghasilan bruto atau omzet atau laba kotor yang dihasilkan oleh usaha yang mereka jalankan.

Lagi-lagi penulis akan mencoba mengupas lebih dalam dan dengan pendekatan dari sisi-sisi berbeda dengan harapan mampu menjelaskan kepada para pembaca setia majalah ini tentang maksud dan tujuan pemerintah mengeluarkan beleid yang menghebohkan ini. Mari kita lihat isi pasal dalam peraturan tersebut:

Pasal 1

Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, atau dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan, yang pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Wajib Pajak:

  1. tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan kewajiban pencatatan atau pembukuan; atau
  2. tidak atau tidak sepenuhnya memperlihatkan dan/atau meminjamkan pencatatan atau pembukuan atau bukti pendukungnya, sehingga mengakibatkan peredaran bruto yang sebenarnya tidak diketahui, peredaran bruto Wajib Pajak yang bersangkutan dihitung dengan cara lain.

Dari pasal 1 ini sebenarnya kehebohan itu bermula. Untuk menghitung berapa laba yang sebenarnya diperoleh Wajib Pajak ternyata harus didasari atas adanya audit atau pemeriksaan terlebih dahulu. Fiskus/petugas pajak bisa menetralkan simpang siur peraturan ini. Wajib Pajak tidak perlu panik bahwa DJP akan melakukan penetapan pajak terutang secara membabi buta gara–gara peraturan ini, melainkan harus dengan penugasan untuk melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

Arti pemeriksaan menurut PMK Nomor 184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan, Pasal 1 dinyatakan bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kemudian dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. 06/PJ/2016 tentang kebijakan pemeriksaan dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) kriteria yang merupakan alasan dilakukannya pemeriksaan, yaitu:

 

1) Pemeriksaan Rutin, merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak;
2) Pemeriksaan Khusus, meliputi:

a)         Pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret, merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan keterangan lain berupa data konkret menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan

b)         Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko (risk based audit), merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil analisis risiko menunjukkan adanya indikasi ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Logika sederhananya adalah, jumlah pemeriksa pajak aktif secara nasional hanya berkisar di antara 4.000 s.d. 5.000 pemeriksa saja, dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang harus diuji kepatuhannya berjumlah kurang lebih 10 juta Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT-nya tentu rasionya menjadi tidak sebanding yakni 1: 2000. Artinya, satu pemeriksa pajak harus menguji kepatuhan 2.000 Wajib Pajak dalam satu tahun kalender. Tentu hal ini tidak masuk akal.

Jadi, jelas tidak mungkin fiskus bisa melakukan pemeriksaan secara sembarangan tanpa adanya dokumen awal yang menyatakan bahwa Wajib Pajak layak untuk diperiksa. Misal, SPT (dokumen) yang disampaikan WP menyatakan Rugi atau Lebih Bayar yang ingin direstitusikan/dikembalikan kelebihannya (pemeriksaan rutin), dan beberapa prioritas pemeriksaan lainnya (pemeriksaan khusus) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan penjelasan sebelumnya.

Selanjutnya barulah kita masuk ke pasal 2 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 2

Cara lain untuk menghitung peredaran bruto Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi metode:

  1. transaksi tunai dan nontunai;
  2. sumber dan penggunaan dana;
  3. satuan dan/atau volume;
  4. penghitungan biaya hidup;
  5. pertambahan kekayaan bersih;
  6. berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya;
  7. proyeksi nilai ekonomi; dan/atau
  8. penghitungan

Pasal 2 inilah yang menarik sekaligus intisari dari maksud dikeluarkannya beleid ini. Bagaimana pemeriksa bisa menghitung peredaran bruto Wajib Pajak yang ditengarai tidak menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan? Sebelum menjawab metode-metode penghitungan ini maka harus dipahami dulu siapa Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan? Jawabannya ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 14 Nomor 36 Tahun 2008 yaitu:

 

(1) Norma Penghitungan Penghasilan Netto untuk menentukan penghasilan netto, dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto wajib menyelenggarakan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
(5) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan atau tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya maka penghasilan nettonya dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
(6) Dihapus.
(7) Besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.

 

Dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak yang dimaksud dalam pasal 14 tersebut adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dengan penyederhanaan sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto < (kurang dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun ➔ Pencatatan

Bagaimana menentukan Wajib Pajak Orang Pribadi boleh menggunakan pencatatan, jawabannya ada dalam Per-Dirjen Pajak No. 4 /PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam PER-DIRJEN itu dijelaskan dalam pasal 1:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan memilih untuk menghitung penghasilannetto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto; dan
  2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.

Seperti apa bentuk catatan yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi tersebut? simak format pengisian sebagai berikut:

Omzet atau Peredaran Bruto dicari laba bersihnya atau penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN)

Persentase NPPN dapat diketahui dalam PER-DIRJEN No. 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto. Menurut peraturan ini, Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Netto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:

 

a.         10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;

b.         ibukota propinsi lainnya;

c.         daerah lainnya.

Contoh: Tuan Agung adalah seorang pengusaha di bidang distribusi besar bahan-bahan bangunan atau material bangunan di kota Bogor, dengan omzet atau penghasilan bruto setahun sesuai pencatatan yang dilakukan sebesar 3 miliar, maka norma penghitungan penghasilan nettonya karena Bogor masuk ke dalam daerah lainnya daftar persentase norma penghitungan penghasilan nettonya adalah sebesar 20 % (lihat tabel lampiran PER-17).

Maka laba bersih atau penghasilan netto Tuang Agung dalam setahun dapat dihitung sebagai berikut:

Penghasilan Bruto x NPPN = Penghasilan Netto/Laba Bersih

Rp 3.000.000.000 x 20 % = Rp 600.000.000

Untuk kemudian dihitung berapa jumlah PPh terutangnya setahun dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Omzet atau Peredaran Bruto>(lebih dari) Rp 4,8 miliar dalam setahun atau tidak melaporkan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Netto ➔ Pembukuan

Maka Wajib Pajak Orang Pribadi yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus mengikuti tata cara pembukuan sesuai Pasal 28 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam ayat:

 

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(4) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
(5) Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
(6) Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
(7) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
(8) Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh Wajib Pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan.

Dari penjelasan mengenai kriteria Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan, maka apabila pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang menyelenggarakan pencatatan tapi ternyata tidak sesuai dengan tata cara penyelenggaraan pencatatan dalam PER-DIRJEN 04/PJ/2009 dan Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan ternyata tidak sesuai dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang KUP maka pemeriksa pajak akan menetapkan penghitungan peredaran bruto atau omzet dengan cara lain dalam Pasal 2 PMK Nomor 15 tersebut.

Bagaimana penerapan cara lain itu oleh pemeriksa?

  1. Berdasarkan transaksi tunai dan nontunai, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai penerimaan tunai dan penerimaan nontunai dalam suatu tahun pajak.

Cara ini nantinya akan mudah dilakukan pemeriksa ketika pemeriksa mendapatkan data dari pihak ketiga atas Wajib Pajak yang diperiksa, misal dari jumlah tabungan di suatu bank, jumlah transaksi dengan penggunaan kartu kredit dan data keuangan lainnya yang menjelaskan transaksi ekonomi Wajib Pajak, seperti pembelian emas secara tunai (melalui Antam), pembelian kendaraan secara kredit (dealer otomotif) dan lain-lain. Data itu kemudian dibandingkan dengan laporan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan, kalau kemudian didapati adanya ketidakwajaran antara data sumber transaksi tunai dan nontunai dengan data dalam SPT maka pemeriksa menggunakan cara ini untuk menghitung penghasilan bruto sesungguhnya Wajib Pajak. Apalagi dengan era keterbukaan akses data dan informasi baik skala nasional dan internasional, DJP dengan mudah memperoleh data komparasi yang diinginkan atas Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan sumber dan penggunaan dana yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai sumber dana dan/atau penggunaan dana dalam suatu tahun pajak.

Cara ini digunakan untuk melakukan konfirmasi atas misalnya ada informasi dari pihak ketiga yang masuk ke pajak bahwa Wajib Pajak misalnya membeli sebuah apartemen senilai Rp 2.000.000.000 di wilayah Jakarta, maka pemeriksa akan mengonfirmasi dari mana uang sebanyak Rp 2.000.000.000 itu diperoleh, apakah sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak?

  1. Berdasarkan satuan dan/atau volume yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai jumlah satuan dan/atau volume usaha yang dihasilkan Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak.

Cara sederhananya seperti ini. Misalnya, Wajib Pajak berbisnis di bidang distribusi makanan pokok berupa beras, maka pemeriksa cukup datang ke lokasi toko Wajib Pajak dan menghitung rasio persediaan beras Wajib Pajak dengan penjualannya dalam sehari, sehingga bisa didapatkan berapa volume atau jumlah beras yang terjual rata-rata sehari dikalikan dengan hari hingga mendapatkan nilai dalam setahun dibandingkan dengan data dalam laporan SPT Tahunan Wajib Pajak.

  1. Berdasarkan penghitungan biaya hidup yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai biaya hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya termasuk pengeluaran yang digunakan untuk menambah kekayaan dalam suatu tahun pajak.

Cara ini paling populer dilakukan oleh pemeriksa, cukup dengan bertanya berapa jumlah tanggungan Wajib Pajak, berapa anak yang sekolah, sekolah di mana, kemudian melihat tagihan listrik, tagihan kartu kredit, tagihan telepon dan tagihan lainnya, berapa jumlah kendaraan yang dimiliki dan berapa biaya perawatan atas kendaraan-kendaraan itu per bulan dan banyak variabel lainnya maka pemeriksa dengan mudah akan dapat menghitung skala perekonomian/ekonomis Wajib Pajak. Artinya, seandainya total biaya untuk hidup Wajib Pajak beserta tanggungannya dan aset yang dimilikinya selama sebulan sebesar Rp 30 juta maka dibutuhkan penghasilan sebulan lebih dari Rp 30.000.000,- tinggal menentukan berapa faktor pengalinya saja.

  1. Berdasarkan pertambahan kekayaan bersih, yakni berdasarkan data dan/atau informasi mengenai kekayaan bersih pada awal dan akhir tahun dalam suatu tahun pajak.

Bagaimana pemeriksa menggunakan cara ini? Lagi-lagi, berbekal keterbukaan akses data dan informasi pemeriksa tinggal mencari selisih antara data yang mereka miliki dengan data yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak, sudah sesuai atau belum bila belum atau ada selisih, selisih itu dianggap kekayaan bersih yang belum dilaporkan dalam SPT untuk kemudian dihitung berapa estimasi penghasilan bruto Wajib Pajak tersebut. Kekayaan itu bisa berupa penambahan saham/investasi pada sebuah perusahaan, deposito, tabungan, kendaraan, tanah dan atau bangunan dan kekayaan lainnya yang memiliki nilai material atau signifikan.

  1. Berdasarkan berdasarkan Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya yakni berdasarkan atas Surat Pemberitahuan atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya.

Langkah ini cukup dilakukan pemeriksa di ruang kerjanya dengan melakukan komparasi data SPT Tahunan yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya, dengan bantuan aplikasi atau alat yang tersedia pada Sistem Informasi Ditjen Pajak maka dengan mudah pemeriksa mampu mengetahui perbedaan atau ketidakwajaran dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut.

  1. Berdasarkan proyeksi nilai ekonomi yakni dilakukan dengan cara memproyeksikan nilai ekonomi dari suatu kegiatan usaha pada saat tertentu pada suatu tahun pajak.

Cara ini tentunya dilakukan atas nilai ekonomis dari tahun-tahun ke tahun pada sebuah usaha atau kegiatan tertentu, misal pada tahun 2017 s.d. 2019 sektor usaha yang sedang booming adalah transaksi daring atau jual beli on-line, maka pemeriksa akan melakukan analisis mendalam dari data ekonomi yang dimiliki terhadap usaha yang dilakukan Wajib Pajak. Masuk akal/wajar atau tidak perolehan omzet atau peredaran usaha Wajib Pajak selama satu tahun berdasarkan proyeksi nilai ekonomi tersebut. Data proyeksi ekonomi biasanya diperoleh dari kementerian perdagangan, kementerian industri dan Badan Pusat Statistik di tingkat daerah maupun pusat.

  1. Berdasarkan penghitungan rasio yakni berdasarkan persentase atau rasio pembanding.

Cara ini juga mudah dilakukan oleh pemeriksa dengan melakukan benchmarking atau perbandingan atas sebuah usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut dengan usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak lainnya dalam satu tempat atau wilayah yang sama. Misal Tuan Budi memiliki usaha distribusi minyak goreng di wilayah Bogor dengan omzet setahun Rp 2.000.000.000,- maka pemeriksa akan menguji dengan rasio pembanding jenis usaha yang sama yang dilakukan oleh Wajib Pajak lainnya, dari mana datanya? Dari mana lagi kalau bukan dari SPT Tahunan Wajib Pajak tersebut dengan SPT Tahunan Wajib Pajak lainnya.

Tulisan ini dibuat pada saat aturan teknis dari PMK 15 ini berupa PER- DIRJEN Pajak belum dirilis, dan penulis juga mengingatkan kembali di era keterbukaan data dan informasi bagi tujuan perpajakan maka cara lain dalam menghitung penghasilan bruto seorang Wajib Pajak adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan tentunya karena suplai data yang demikian masif dan dalam jumlah yang besar ke DJP. Prinsip yang harus kita pegang sebagai Wajib Pajak atau calon Wajib Pajak adalah kalau kita benar kenapa harus takut dengan pajak?

Dasar Hukum:

  • Undang-Undang No. 6 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Undang-Undang No. 7 tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • PMK-15 / PMK.03/ 2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto
  • PMK-185 / PMK.03/ 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan
  • PER DIRJEN-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto
  • PER DIRJEN-4/PJ/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
  • SE- DIRJEN-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

 

Lanjutkan Membaca

Breaking News

Breaking News2 minggu lalu

Forum Ekonomi Dunia Nobatkan OnlinePajak Sebagai Pionir Teknologi 2018

OnlinePajak, aplikasi perpajakan pertama di Indonesia yang mengadaptasi teknologi blockchain, semakin menancapkan eksistensinya di dunia fintek setelah dinobatkan sebagai Pionir...

Breaking News5 bulan lalu

Panglima TNI: Patuh Pajak Wujud Cinta Tanah Air

Panglima Tentara Nasional Indonesia, Marsekal Hadi Tjahjanto, menegaskan, kepatuhan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan merupakan wujud cinta tanah air bagi...

Breaking News6 bulan lalu

Capital Life Syariah dan AAD Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah

PT Capital Life Syariah dan PT Asuransi Adira Dinamika (AAD) menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Syariah, di Kantor Pusat...

Breaking News7 bulan lalu

Majalah Pajak Print Review

Breaking News9 bulan lalu

Topik Pajak sudah di Rumah-Rumah Kopi

  Melalui sosialisasi yang intens dan pemahaman kultur masyarakat setempat, kesadaran pajak muncul. Kondisi geografis Provinsi Maluku terdiri atas kepulauan,...

Breaking News9 bulan lalu

Amankan Penerimaan Pajak di Papua dan Maluku

Waktu yang tersisa untuk mencapai target penerimaan pajak 2017 tinggal beberapa bulan. Menyadari itu, Kanwil DJP Papua dan Maluku mengundang...

Breaking News10 bulan lalu

Memupuk Talenta Warga Sekitar

Penulis : Novita Hifni Holcim melakukan kegiatan pemberdayaan yang bersinergi dengan bisnis perusahaan untuk kemajuan bersama. Pengembangan masyarakat (community development)...

Breaking News12 bulan lalu

“You Can Run but You Can’t Hide Understanding E-commerce Tax & Bank Secrecy”

Pajak E-commerce dan PERPPU no. 1 thn 2017 (tentang keterbukaan rahasia keuangan) merupakan topik yang hangat dan sedang sering diperbincangkan....

Breaking News1 tahun lalu

Tidak Memetik tanpa Menanam

Kepercayaan Wajib Pajak sangat bergantung pada “equal treatment” yang mereka dapatkan dari institusi pajak, baik dari sisi pelayanan, sosialisasi maupun...

Breaking News3 tahun lalu

Bea Cukai dan DJP Mesti Bersinergi Menggali Potensi Pajak

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi kinerja Drirektorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI tahun 2015. Sesuai...

Advertisement Pajak-New01

Trending