Connect with us

Breaking News

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Pemerintah menargetkan jumlah UMKM di tahun 2019 meningkat 5 persen dari jumlah penduduk negara ini, bila jumlah penduduk diasumsikan 180 juta maka total UMKM sampai dengan tahun 2019 akan mendapatkan peningkatan pertumbuhan sebanyak sembilan juta UMKM baru. Sebuah angka yang luar biasa tentunya, karena kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap produk domestik bruto meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir. Serapan tenaga kerja pada sektor ini juga meningkat, dari 96,99 persen menjadi 97,22 persen pada periode yang sama.

Meskipun indikator kontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) dan serapan tenaga kerja naik, akses sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke rantai pasok produksi global sangat minim. Kontribusi UMKM di Indonesia terhadap rantai pasok global hanya 0,8 persen.

Di ASEAN, kontribusi UMKM Indonesia terhadap rantai pasok produksi global hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Brunei, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Kontribusi tertinggi sektor UMKM terhadap rantai pasok produksi global mencapai 2,7 persen. Padahal, ASEAN berkontribusi 9,3 persen terhadap rantai pasok produksi global pada periode 2009-2013.

Kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor Indonesia tahun 2015 hanya 15,8 persen, jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara sekawasan di Asia Tenggara. Kontribusi sektor UMKM Thailand terhadap ekspor 29,5 persen dan Filipina 20 persen. Di tingkat global, kontribusi sektor UMKM Jerman terhadap ekspor mencapai 55,9 persen dan Jepang sekitar 53,8 persen.

Tentu saja ini menjadi tantangan ke depan pemerintah untuk menaikkan ekspor UMKM dan membuat UMKM Indonesia lebih kompetitif dengan UMKM mancanegara. Karena itulah pemerintah begitu bersemangat untuk mengelola UMKM lebih baik lagi. Hal ini tecermin dengan menurunkan tarif perpajakannya menjadi hanya 0,5 persen. Tarif yang sangat ringan ini menjadi insentif pajak bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto usaha setahun maksimal mencapai Rp 4,8 miliar dan diharapkan mampu memicu motivasi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitasnya dan memajukan usahanya di Indonesia.

Bila dilihat dari jenis raihan peredaran usaha bruto/omzet sebesar Rp 4,8 miliar, maka kategori jenis UMKM yang masuk adalah level mikro , kecil dan menengah. Namun, untuk menengah dalam definisi Undang-Undang No 20 maksimal sampai dengan Rp 50 miliar hanya boleh menggunakan tarif 0,5 persen PP No. 23 Tahun 2018 maksimal Rp 4,8 miliar saja. Dengan kata lain, industri menengah wajib beralih menggunakan tarif PPh Umum, yakni Pasal 17 UU PPh.

Perlu diingat, dalam PP No. 23 tahun 2018 ini ada beberapa klausul yang wajib diketahui oleh Wajib Pajak di antaranya:

Pengenaan tarif PPh Final 0,5 persen punya batas waktu

Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5 persen punya grace period alias batasan waktu.

Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5 persen adalah:

  1. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
  2. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
  3. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu itu berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Hal ini ditujukan untuk mendorong Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Yang dapat memanfaatkan PPh Final 0,5 persen

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5 persen adalah:

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi
  2. Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar.

Contoh kasus, Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan, diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pasar A sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasar B sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dengan demikian, Tuan X pada 2020 akan dikenai skema PPh Final 0,5 persen karena total peredaran bruto dari seluruh tempat usaha di tahun 2019 kurang dari Rp 4,8 miliar.

Yang tidak dapat memanfaatkan PPh Final 0,5 persen

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP Orang Pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
  2. Wajib Pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  3. Wajib Pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
  4. Wajib Pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Tuan X ternyata memiliki tempat usaha lain, misal di Pasar C dengan rincian peredaran usaha sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) maka Tuan X pada tahun 2020 tidak dapat dikenai PPh Final 0,5 persen, karena peredaran bruto dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi Rp 4,800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta Rupiah).

Wajib Pajak perlu mengajukan diri jika ingin menggunakan skema tarif normal

Apabila tidak ingin berstatus sebagai Wajib Pajak PPh Final 0,5 persen, maka Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Ditjen Pajak. Selanjutnya Ditjen Pajak akan memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang dikenai skema tarif normal sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib Pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema tarif normal tidak dapat memilih untuk dikenai skema PPh Final 0,5 persen,

Sudah selayaknya UMKM mendapatkan tempat utama di negeri ini sebagai salah satu penentu pertumbuhan perekonomian nasional. Dengan tarif pajak yang sangat bersahabat tentu saja buat kalangan milenial yang sekarang sudah mulai mawas tentang bisnis maka pajak tidak akan menjadi sandungan utama dalam pengembangan bisnis mereka. Kenapa demikian? Karena UMKM di era teknologi dan revolusi industri 4.0 akan berubah menjadi startup-startup digital, yaitu basis bisnis yang selama ini menggunakan transaksi konvensional beralih menjadi serba digital dan on-line. Mereka inilah masa depan bangsa dalam menggerakkan roda ekonomi riil di tengah persaingan pasar global yang demikian ketat dan berat. Kali ini pemerintah dengan kebijakan pajaknya memilih merangkul mereka dengan menyederhanakan administrasi perpajakannya dan meringankan besaran tarif pajak terutangnya.

Breaking News

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Heru Yulianto

Published

on

Foto: IKPI

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law Perpajakan,” di Kantor Pusat IKPI, Jakarta Kamis (19/12).

Acara itu dihadiri oleh otoritas perpajakan dan asosiasi pelaku usaha. Pada acara yang dikemas dalam diskusi interaktif itu para pemangku kepentingan membahas Rancangan  Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan agar bisa memberikan masukan kepada pemerintah sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Acara ini menghadirkan pembicara Kepala Subdit Peraturan KUP dan PPSP DJP Dodik Samsu Hidayat, Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO Sutrisno Iwantono, Wakil Ketua Komite Tetap Asia Pasiifik KADIN Bambang B. Suwarso, serta Ketua Dept PPL Vaudy.

Ketua IKPI Mochamad Soebakir mengatakan, IKPI mengapresiasi Omnibus Law Perpajakan sebagai upaya pemerintah untuk penguatan perekonomian Indonesia

“IKPI secara aktif berperan untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep RUU Omnibus law perpajakan yang di inisasi oleh Pemerintah. Ini suatu langkah yang luar biasa dan semuanya harus mendukung,” ungkap Soebakir.

Soebakir mengatakan, perubahan atau penyesuaian beberapa ketentuan yang tercantum dalam RUU Ominibus Law Perpajakan memberikan perubahan yang signifikan terkait dengan sistem perpajakan, pengkreditan Pajak Masukan, sanksi, fasiltias perpajakan dan ketentuan lainnya yang dipandang dapat mendorong penguatan perekonomian Indonesia. Ia menyarankan, sebelum RUU ini ditetapkan menjadi undang-undang, DJP melakukan kajian yang mendalam khususnya dalam hal perubahan penurunan tarif.

“Saya berharap undang-undang ini begitu lahir sudah dilengkapi dengan aturan pelaksanaannya. Kedua, bila undang-undang sudah ditetapkan, mohon diberi waktu paling tidak tiga bulan untuk sosialisasi agar langkah yang dilakukan Wajib Pajak, DJP, konsultan pajak menjadi benar,” tambahnya.

Continue Reading

Breaking News

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh rasa tanggung jawab dan bahagia.

Begitu membuka lift lantai dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PMA Satu, mata kami tertuju pada papan berukuran sekitar 2 x 3 meter yang tertempel di dinding. Pada papan berlatar putih itu terdapat tulisan “Pegawai Terbaik Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing (PMA) Satu”. Di bawah tulisan itu terpampang foto close up 14 pegawai KPP yang berprestasi—tujuh foto di sisi kiri, tujuh sisanya di sisi kanan.

Papan itu hanyalah contoh salah satu bentuk apresiasi Kepala KPP PMA Satu Rosmauli kepada pegawainya yang berprestasi dan mendapatkan penghargaan. Artinya, selama periode tertentu, wajah-wajah yang terpampang di papan itu berubah-ubah, sesuai dengan capaian prestasi pegawai.

Rosma, sapaan hangat Rosmauli, ternyata sengaja memajang papan pegawai terbaik itu di area sentral—tepat di dinding seberang pintu lift. Ia berharap, ajang penghargaan yang simpel ini dapat memantik semangat segenap warga KPP untuk tidak menyerah bekerja untuk mencapai target penerimaan pajak. Rosma bangga atas dedikasi para juara pegawai terbaik.

“Kita buat besar di papan supaya orang bisa melihat. Pertama kali pegawai atau WP ke luar lift bisa selalu melihat dan termotivasi untuk menjadi yang paling baik,” kata Rosma membuka perbincangan di KPP PMA Satu Kalibata, Jakarta, Kamis Siang (28/11).

Sejak menakhodai KPP PMA Satu pada 14 Juni 2019 lalu, Rosma memang berkomitmen membangun budaya kompetisi melalui pemilihan pegawai terbaik setiap bulan. Selain memasang foto dan nama pegawai terbaik di papan kebanggaan, apresiasi juga disertai dengan pemberian hadiah kecil, semisal cokelat dan bunga.

“Menurut saya, walaupun sederhana, apresiasi seperti itu memicu kompetisi kerja pegawai. Penting memberi pengakuan kepada teman-teman pegawai yang sudah bekerja keras menggali potensi (perpajakan). Pegawai harus bekerja keras dengan bahagia,” ungkapnya.

Begitulah rumus kepemimpinan Rosma. Apalagi, ia menilai, tidak mudah terpilih menjadi pegawai di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP)Jakarta Khusus. Kata Rosma, pegawai harus memiliki nilai S (star) atau A (amat baik) di unit kerja sebelumnya.

“Pegawai di sini sudah terbaik. Sekarang bagaimana teman-teman pegawai bekerja happy. Saya memberikan kesempatan bagi mereka untuk berekspresi, berinovasi, dan bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan,” kata Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kantor Wilayah DJP Bali tahun 2010 ini.

Kini, KPP PMA Satu rutin memberi penghargaan kepada pegawai terbaik setiap bulannya. Ada empat kategori penerima. Ada Pelaksana petugas tempat pelayanan terpadu (TPT), petugas help desk, Account Representative (AR), dan Pemeriksa Pajak terbaik.

Indikator penilaian setiap kategori tentu, berbeda-beda. Misalkan, untuk AR terbaik, dinilai berdasarkan realisasi penerimaan extra effort, penerbitan surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan (SP2DK), kepatuhan formal, WP yang melakukan pembayaran, capaian penerimaan, jumlah surat pemberitahuan tahunan (SPT), pemanfaatan data, dan penyediaan data. Sedangkan, fungsional terbaik diukur dari SP2 yang diselesaikan, capaian penerimaan, dan lain-lain.

“Bagi saya memberi apresiasi harus terukur, tidak pilih kasih, tidak subjektif. Saya hitung benar-benar kinerjanya,” tegasnya.

Di sela-sela perbincangan kali itu, Rosma mengambil gawainya, dan membacakan data nama-nama pegawai  terbaik bulan Oktober. Ada Mohammad Najib (petugas help desk terbaik), Ansori (fungsional terbaik), Adlina (petugas TPT terbaik), Ubaedillah (AR Pengawasan terbaik), Any Supriati (AR pelayanan terbaik), dan Apri Hidayatullah (pelaksana terbaik). Ada nama yang hampir setiap bulan menjadi pegawai terbaik. “Setiap pegawai boleh berturut-turut (menjadi pegawai terbaik),” kata Rosma.

Saat ini Rosma tengah menyiapkan pin untuk pegawai terbaik pada bulan berikutnya. Ia berharap pin selalu disematkan pada pakaian kerja pegawai, sehingga mampu memberi kebanggaan tersendiri. Tak kalah penting, pegawai terbaik akan mendapat kesempatan utama untuk mengikuti kegiatan kedinasan ke luar kota maupun ke luar negeri.

Meski saling berkompetisi, Rosma juga berupaya menenun ikatan kekeluargaan dengan seluruh pegawai. Caranya dengan melakukan aktivitas rutin seperti, morning activity setiap Senin, santunan anak yatim bersama, serta membuka pintu diskusi seluas-luasnya kapan pun dan di mana pun.

“Semua bebas diskusi di ruangan saya, pintu saya selalu terbuka. Prinsip saya pokoknya, pegawai kerja happy, attitude positif, saya sangat percaya apa yang mereka kerjakan pasti dikerjakan dengan baik, walaupun saya uji dengan kompetisi,” tambahnya.

Bangun aplikasi

Untuk mendukung kinerja, KPP PMA Satu berusaha memanfaatkan teknologi yang berkembang. Salah satunya dengan membangun aplikasi. Ada Aplikasi Pengawasan Permohonan Wajib Pajak (Pesona Waja) dan Wadah Paten (Warehouse Database Kepatuhan Penerimaan dan Potensi). Dua aplikasi ini memudahkan pegawai dalam menganalisis kondisi penerimaan pajak dan menyajikan profil WP secara lengkap. Perangkat itu sekaligus menjadi sistem pengawasan kinerja AR pada seksi Pengawasan dan Konsultasi.

“Istilahnya kami bisa punya rapor WP. AR terbantu mengawasi kepatuhan WP, kewajiban perpajakannya—mengalami penurunan atau tidak, kepatuhan penyampaian SPT, apakah ada tunggakan. Jadi rapor AR juga, kita bisa tahu berapa SKP (sasaran kinerja pegawai)-nya,” ungkap Rosma.

Ide lain yang berasal dari pegawai adalah kegiatan Sinar Permata atau sinergi antara AR dan Pemeriksa untuk mengatasi aggresive tax planning. Ditambah lagi, ditetapkannya Transfer Pricing Day (TP Day) saban Selasa.

“Mayoritas WP KPP PMA satu merupakan perusahaan dengan kepemilikan saham asing sehingga praktik transfer pricing dengan tujuan penghindaran pajak berpotensi terjadi. Saya ingin AR, fungsional pemeriksa pajak, memperdalam TP yang dilakukan WP. Kita bedah bersama dalam rangka penggalian potensi (perpajakan),” papar Master of Taxation dari Universitas Case Western Reserve Amerika Serikat ini.

Rosma juga menampung ide yang terkesan sederhana, tetapi mampu memberi pelayanan optimal untuk WP. Contohnya, fasilitas Help Button yang menempel di tiang teras KPP. Fasilitas itu berguna sebagai tombol bantuan mobilisasi berkas. WP hanya butuh menekan tombol Help Button berwarna merah, seketika petugas membantu menurunkan berkas dari mobil.

“Pelayanan sudah dimulai dari WP turun mobil, biasanya WP bawa berkas yang banyak, berkardus-kardus, kita coba bantu dengan cepat,” tambahnya.

Fasilitas lain yang lahir dari kreativitas pegawai adalah membangun TPT yang nyaman. Tak hanya artistik, TPT menyediakan kursi pijat, pelbagai macam minuman—teh tarik, kopi hitam, dan susu cokelat, serta kudapan lainnya. WP juga dapat membaca buku dan majalah yang disediakan di TPT. “Tempat WP kita kan jauh. Ada yang kantornya di Cikarang, Surabaya, hingga Medan. Sampai sini (KPP) pasti lelah. Kita juga ingin WP nyaman dan happy juga,” ujar Rosma.

Pelayanan paripurna mengantarkan KPP PMA Satu sebagai juara dua Kantor Pelayanan Terbaik kedua di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus.

Lebih dekat WP 

Selain itu, Rosma berupaya menjahit kepatuhan sukarela sekaligus rasa saling percaya, dengan ngobrol santai bersama WP. Metode itu terbukti efektif saat ia terapkan di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua (2016-2018). Selama tiga tahun berturut-turut, KPP yang ia pimpin itu bisa meraih target penerimaan pajak 100 persen.

“Sekarang WP sudah tahu kok kita profesional. Kita hanya ingin mengetahui lebih dalam kondisi WP satu per satu. Kesulitan WP sekarang ini sama. Ekonomi sulit, faktor tekanan ekonomi global,” ungkapnya.

KPP PMA Satu memiliki komposisi WP dari sektor industri kertas, penerbitan, kimia, karet, galian bukan logam, daur ulang, dan furnitur. Target penerimaan pajak KPP Terbaik di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus ini sebesar R p21.145,44 miliar di tahun 2019.

“Saya yakin dengan pendekatan yang intens, WP lebih patuh bayar pajak. Saya juga tularkan ke pegawai jangan takut dekat dengan WP,” kata Rosma.

Di sisi lain, Rosma selalu wanti-wanti agar para pegawai tetap kukuh menjaga integritas. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Perpajakan Direktorat Peraturan Perpajakan II tahun 2012–2016 ini tak segan memberi hukuman disiplin bagi mereka yang melanggarnya.

“Teman-teman pegawai sudah diberikan kebebasan berinovasi, tapi jangan coba- coba melanggar aturan,” tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini.

Berkat komitmen integritas itu, pada pengujung tahun 2019 ini, KPP PMA Satu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tingkat Kementerian Keuangan maupun nasional.-Aprilia Hariani

Continue Reading

Breaking News

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Majalah Pajak

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan yang telah memasuki masa purna bakti. IKPI juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Robert Pakpahan yang telah memberikan ruang komunikasi dan kerja sama yang baik antara IKPI dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Kami berharap kerja sama ini akan berlanjut dan dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Direktur Jenderal Pajak yang baru, Bapak Suryo Utomo. Tantangan dan harapan untuk memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak adalah konsentrasi kita bersama. IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak terdaftar dengan jumlah anggota saat ini mencapai 5.025 dan akan terus bertumbuh, adalah mitra Direktorat Jenderal Pajak.

IKPI mendukung Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak sehingga setiap Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sebagai mitra, IKPI bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak menerapkan ketentuan perpajakan yang benar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyokong upaya pencapaian target penerimaan negara.

 

 

 

Continue Reading

Breaking News

Breaking News1 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News1 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Breaking News1 bulan ago

Mitra DJP dalam Usaha Mencapai Target Penerimaan Negara

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak menggantikan Bapak Robert Pakpahan...

Breaking News2 bulan ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News3 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News3 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News4 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News4 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News4 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News6 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Trending