Connect with us

Taxclopedia

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM ( Part I )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Tarif pajak UMKM ditetapkan lebih ringan agar menjadi insentif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan memajukan usaha mereka di Indonesia.

 

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Baca Juga : PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Data UMKM di Indonesia pada tahun 2016-2017 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah penulis sajikan sebagai berikut:

JENIS UMKM 2016 2017
UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

MIKRO 60.863.578 103.839.015 4.292.287,8 62.106.900 107.232.992 4.727.989,4
KECIL 731.047 5.402.073 1.128.056,8 757.090 5.704.321 1.234.210,7
MENENGAH 56.551 3.587.522 1.588.938,3 58.627 3.736.103 1.742.435,7

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sumbangsih UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, pantas saja pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM di negara kita sampai dibentuk kementerian khusus untuk menanganinya. ( bersambung ke Part II )

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Penghitungan Diskon Pajak Besar-Besaran

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Pemerintah telah memberikan diskon pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang bergiat memajukan bidang pendidikan, penerapan teknologi baru dan investasi di bidang tertentu.

Mendengar kata diskon, siapa pun pasti akan suka. Bukan hanya kaum emak-emak saja yang paling meminati setiap ada toko atau oulet perbelanjaan yang memberikan diskon, tetapi bapak-bapak dan remaja milenial pun meminati hal yang sama. Setiap produk atau jasa yang diberi diskon tentu ada potongan harga dari harga normal yang biasa dijual atau diserahkan pada konsumen. Ini jelas menguntungkan konsumen. Nah, bagaimana bila diskon juga diberlakukan pada tarif pajak? Tentu juga akan menarik perhatian masyarakat, khususnya Wajib Pajak.

Sudah menjadi pandangan umum masyarakat dan Wajib Pajak bahwa pajak adalah suatu beban atau kewajiban. Karena dianggap beban, sedikit ataupun banyak akan terasa berat. Meskipun berbagai upaya pemerintah melakukan gerakan penyadaran di masyarakat pada semua lapisan tetap saja pajak itu memberatkan masyarakat dan Wajib Pajak. Itulah fakta yang tidak bisa ditutupi oleh pemerintah di negara mana pun yang mengutip pajak atas penghasilan yang dimiliki oleh warganya. Dan ternyata betul pemerintah mengeluarkan kebijakan terbarunya memberikan diskon pajak besar-besaran untuk para Wajib Pajaknya yang memenuhi kriteria tertentu dan tidak sedang merugi.

Pemerintah memberikan beragam insentif fiskal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Pemotongan pajak atau super tax deduction diberikan bagi sejumlah perusahaan yang menyediakan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diberikan mulai dari 60 persen hingga 300 persen, bagi industri pionir yakni industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Hal itu diatur dalam Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Beleid ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 Juni 2019. Dalam beleid itu juga diatur, perusahaan yang mendapatkan fasilitas adalah yang tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berikut sejumlah fakta-fakta terkait pemberian pajak besar-besaran oleh pemerintah, seperti yang dirangkum oleh penulis.

      1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 60 persen

Aturan itu menyebut, Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu, yakni industri padat karya dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Badan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 200 persen

Kemudian Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Kompetensi yang dimaksud, yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. Kemudian yang juga memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 300 persen

Lalu pada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, menurut beleid itu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu yang dimaksud adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.

  1. “Super tax deduction” diyakini bisa tingkatkan kualitas SDM

Pemberian insentif fiskal super tax deduction diyakini mampu mendorong sektor industri manufaktur agar terlibat aktif menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

PP tentang pemberian insentif pajak pada pelaku usaha yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pada 26 Juni 2019.

Kompetensi yang didorong termasuk 127 jenis kompetensi untuk siswa, pendidikan dan tenaga kependidikan pada sekolah menegah atau madrasah aliyah kejuruan.

Sebanyak 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi. Serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja.

Ragam kompetensi mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital.

Insentif pajak ini guna mendorong keterlibatan pihak swasta untuk aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Untuk mendapatkan fasilitas ini, Wajib Pajak cukup menyampaikan pemberitahuan melalui sistem on-line single submission.

Terkait dengan diskon besar-besaran atau super deduction ada tiga sasaran yang diinginkan pemerintah dengan melibatkan pihak industri atau Wajib Pajak terkait dengan pendidikan vokasi, yakni:

  1. Kompetensi Tertentu untuk Siswa, Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Atau Madrasah Aliyah Kejuruan.
  2. Kompetensi Tertentu untuk Mahasiswa, Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Program Diploma Pada Program Vokasi.
  3. Kompetensi Tertentu Untuk Perorangan Serta Peserta Latih, Instruktur, dan/atau Tenaga Kepelatihan pada Balai Latihan Kerja.

Menurut penulis, selama ini masalah utama dunia pendidikan adalah adanya gap yang besar antara pemilik lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja. Salah satu gap besar itu adalah tidak sinkron antara kebutuhan pemberi kerja dan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja—bahasa kerennya link and match. Ini yang terjadi di mana-mana. Banyaknya pencari kerja yang tidak kompeten dan kredibel ketika sudah masuk ke lapangan kerja, baik industri, perdagangan maupun sektor jasa. Karena itu, butuh terobosan luar biasa untuk menyelesaikan problem utama bangsa ini. Dan momen itu didapatkan pada saat negara membutuhkan juga penerimaan pajak. Awalnya terlihat merugikan negara karena penerimaan pasti berkurang dari sektor pajak.Namun, jika kacamata investasi kita gunakan tentunya suatu hal yang lumrah bila kondisi awal dimulainya sebuah “investasi” akan mengeluarkan banyak biaya yang bisa berujung pada kerugian di awal terjadinya investasi.

Tapi jangan salah, investasi paling mahal dan memiliki valuasi yang tinggi di masa depan adalah investasi di bidang pendidikan. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan ini tiba di saat yang tepat, meskipun sebenarnya sangat terlambat. Negara kita sudah kecolongan dan tertinggal jauh oleh negara tetangga ASEAN, yakni Vietnam dan Thailand, bahkan Kamboja sudah melakukan hal yang sama lebih dahulu dari negara kita. Akibatnya, banyak pabrikan luar negeri atau penanaman modal asing masuk ke negara itu dibandingkan dengan negara kita. Tidak boleh ada kata sesal atau terlambat untuk sebuah optimisme dalam bernegara.

Berikutnya, penulis akan ilustrasikan bagaimana penghitungan diskon dimaksud terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan atau Wajib Pajak.

Contoh 1:

PT X melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                               Rp 500.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja dan pemagangan:                                                       Rp (400.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                                             Rp (20.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas:                                                       Rp 80.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                                        Rp (20.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                                 Rp 60.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT X sebesar Rp 20.000.000,00

(100 persen x Biaya Pemagangan).

Contoh 2:

PT Y melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 500.000.000,00

Biaya non-praktik kerja dan pemagangan:                                          Rp (400.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                                 Rp (60.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto:                                                                      Rp 40.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                            Rp (40.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp 0,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Y sebesar Rp60.000.000,00 (100 persen x Biaya praktik kerja dan pemagangan). Namun demikian, karena tambahan pengurangan itu menyebabkan rugi fiskal sebesar Rp 20.000.000,00 maka tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT Y hanya sebesar Rp 40.000.000,00.

Contoh 3:

PT Z melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 400.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja dan pemagangan:                                           Rp (350.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                    Rp (60.000.000,00)

Penghasilan (RUGI) NETO:                                                   Rp (10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                            Rp 0,00

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp (10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Z sebesar Rp60.000.000,00 (100 persen x Biaya Praktik Kerja dan Pemagangan). Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp 10.000.000,00 sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto sehingga PT Z tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Contoh 4:

PT DEF merupakan Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas tax allowance. Pada tahun 2022. Besaran fasilitas pengurang penghasilan neto (investment allowance), sebagai salah satu fasilitas tax allowance, adalah sebesar Rp 15.000.000,00. Selain mendapatkan fasilitas tax allowance, pada tahun 2022, PT DEF melakukan kegiatan praktik kerja untuk pertama kalinya dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK ini.

Rincian penghasilan bruto, biaya, dan pemanfaatan fasilitas investment allowance adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 500.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja:                                                                       Rp (470.000.000,00)

Biaya praktik kerja:                                                                 Rp (20.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas:                                           Rp 10.000.000,00

Investment Allowance:                                                                        Rp (15.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto praktik kerja                    Rp (0,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp (5.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT DEF sebesar Rp20.000.000,00 (100 persen x Biaya Praktik Kerja). Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp5.000.000,00 yang disebabkan pemanfaatan fasilitas investment allowance. Karena PT DEF telah mencatatkan rugi fiskal sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK No. 128 ini, maka PT DEF tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK No. 128 ini.

Untuk contoh format biaya terkait kegiatan vokasi yang mendapatkan diskon besar ini terdapat dalam lampiran PMK no. 128 tahun 2019 yang bisa pembaca unduh pada laman-laman penyedia peraturan perpajakan.

Salah satu yang membuat menarik adalah kemudahan dalam prosedur dan permohonan untuk mendapatkan diskon ini cukup melalui OSS atau Online Single Submission yang terintegrasi dengan semua lini birokrasi. Hanya bisa dibuktikan nantinya oleh Wajib Pajak sendiri janji pemerintah itu apakah betul kemudahan itu adalah sebuah fakta atau hanya sebuah ilusi.

Mudah-mudahan Wajib Pajak tertarik untuk mendapatkannya.-Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Taxclopedia

Mengenal “Transfer Pricing

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

“Transfer pricing” biasanya dilakukan dengan cara menetapkan harga transfer menjadi ‘terlalu besar atau terlalu kecil’. Tujuannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Transfer Pricing jika diterjemahkan bebas berarti harga yang dipindahkan atau ditransfer. Jika sebatas ini pengertiannya, tentu masih menyisakan pertanyaan bagi orang awam. Misalnya, kenapa harga harus dipindahkan? Dipindahkan ke mana? Untuk apa harga kok dipindah-pindahkan? Dan beberapa pertanyaan lanjutan lainnya. Maka penting untuk mengambil sebuah rujukan pasti apa itu transfer pricing. Transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya (Gunadi, 1997: 222).

Transfer pricing merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (arm’s length price principle) (Darussalam dan Danny Septriadi, 2013: 7). Transfer pricing merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar-pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang (Mohammad Zain, 2007:294).

Dari tiga definisi di atas dapat kita ambil beberapa irisan bahwa transfer pricing terjadi pada penyerahan barang atau imbalan jasa. Artinya, pada barang atau jasa tersebut melekat lebih dari satu atribut harga. Misal, seharusnya harga barang A milik PT ABC di pasar adalah Rp 10.000,- ternyata bisa berubah menjadi Rp 8.000,- ketika barang A dijual kepada PT XYZ. Inilah yang disebut dengan transfer pricing. Berarti, antara PT ABC dan PT XYZ patut diduga memiliki hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini adalah menjadi kata kunci dalam transfer pricing. Hubungan istimewa diatur dalam dua undang-undang perpajakan yakni UU PPh Pasal 18 Ayat 4 dan UU PPN dan PPnBM Pasal 2 Ayat 2. Untuk memahami apa itu hubungan istimewa,

Baca mahjalah Pajak  volume 66

Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Taxclopedia

Berapa, sih, Pajak YouTuber dan Selebgram?

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Bisnis era milenial tak bisa jauh dari ranah digital. Namun, belum ada mekanisme ajek untuk perkara pungutan pajaknya.

Judul di atas sengaja dibuat tidak tepat. Karena tentu yang lebih menarik adalah “Berapa sih penghasilan YouTuber dan selebgram? Namun, judul itu untuk mengesankan bahwa ada lahan profesi baru di era digital informasi dan teknologi yang menjanjikan jumlah penghasilan yang besar atau signifikan. Tentu saja ujungnya menjadi lahan potensi perpajakan di negeri ini.

Zaman now terjadi perubahan cita-cita profesi dari para generasi milenial. Terbukti ketika penulis menanyakan cita-cita anak-anak sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang lahir di atas tahun 2000, serempak mereka menjawab, “YouTuber”. Kemudian, ketika ditanya lebih jauh siapa YouTuber dari Indonesia paling populer? mereka menjawab, Atta Halilintar dan Ria Ricis. Penulis pun hanya bisa tersenyum mendengar jawaban itu. Padahal, untuk pertanyaan serupa kepada generasi yang terlahir sebelum tahun 2000, dulu top survei cita-cita mereka adalah profesi dokter, guru, pilot, dan polisi atau tentara. Karenanya, fenomena itu menjadi menarik kita bahas dalam “Taxclopedia” kali ini. Berapa sih penghasilan per bulan seorang YouTuber ternama atau seorang selebgram yang populer itu?

Penghasilan YouTuber

Kita bahas YouTuber terlebih dahulu ya, gaes.

Berapakah penghasilan atau uang yang bisa didapatkan melalui YouTube? Pertanyaan itu seolah-olah menjadi sebuah misteri yang sulit dijawab. Sebab, penghasilan dari YouTube diperoleh dari iklan AdSense. Iklan AdSense merupakan produk advertising network dari Google yang nilai keuntungannya ditentukan oleh banyak faktor.

AdSense adalah program kerja sama periklanan melalui media Internet yang diselenggarakan oleh Google. Melalui program periklanan AdSense, pemilik situs web atau blog yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya diperbolehkan memasang unit iklan yang bentuk dan materinya telah ditentukan oleh Google di halaman web mereka. Pemilik situs web atau blog akan mendapatkan pemasukan berupa pembagian keuntungan dari Google untuk setiap iklan yang diklik oleh pengunjung situs, yang dikenal sebagai sistem pay per click (ppc) atau bayar per klik.

Selain menyediakan iklan-iklan dengan sistem bayar per klik, Google AdSense juga menyediakan AdSense untuk pencarian (AdSense for Search) dan iklan arahan (Referral). Pada AdSense untuk pencarian, pemilik situs web dapat memasang kotak pencarian Google di halaman web mereka. Pemilik situs akan mendapatkan pemasukan dari Google untuk setiap pencarian yang dilakukan pengunjung melalui kotak pencarian, yang berlanjut dengan klik pada iklan yang disertakan pada hasil pencarian. Pada iklan arahan, pemilik situs akan menerima pemasukan setelah klik pada iklan berlanjut dengan tindakan tertentu oleh pengunjung yang telah disepakati antara Google dengan pemasang iklan.

Ternyata, faktor penentu pendapatan dari Youtube bukan hanya melalui iklan AdSense yang tampil atau jumlah klik pada video Youtube atau jumlah subscriber (pelanggan) saja. Menurut Socialblade (situs penyedia data statistik pengguna media sosial populer) menyebut bahwa kualitas traffic, negara asal pemilik akun, kategori video, harga iklan yang tayang, adblock, jumlah klik nyata dan sebagainya merupakan di antara faktor penentu pendapatan tersebut.

Pertanyaan berikutnya adalah berapa rata-rata penghasilan dari YouTube?

Ada yang berkata bahwa penghasilan dari YouTube itu secara kasar 1 dollar AS per 1000 views, tapi ternyata angka itu tidak bisa kita jadikan ukuran karena jika kita membuat sebuah video dan tidak ada yang melakukan klik pada iklan meski jumlah views sudah mencapai 1000 maka angka 1 dollar AS pun rasanya mustahil. Belum lagi jika topik video kita tidak relevan dengan satu iklan pun sehingga iklan yang muncul kurang menarik bagi viewers dan memiliki harga lelang yang rendah.

Di Indonesia, biasanya para YouTuber jarang mendapat 1 dollar AS per 1000 views. Biasanya pendapatan per 1000 views bagi YouTuber di Indonesia berada di antara 0,3 hingga 0,8 dollar AS atau rata-rata uang yang dihasilkan dari setiap 1000 views pada sebuah video YouTube di Indonesia hanya mendapatkan 0,55 dollar AS. Dengan demikian, jika video kita mendapatkan satu juta views, maka pendapatan yang bisa diperoleh setidaknya adalah 550 dollar AS atau sekitar Rp. 7,000,000. Sekali lagi, angka itu merupakan rata-rata, tetapi lebih realistis dibanding 1 dollar AS per 1000 views.

Banyak di antara YouTuber yang mengeluhkan jika jumlah views video mereka sudah mencapai puluhan ribu, tetapi pendapatan masih di angka belasan dollar AS atau bahkan di bawah 10 dollar AS. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki Effective cost per mille yang rendah dibandingkan dengan negara lain, apalagi jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang bayaran per 1000 views-nya bisa mencapai 1 sampai 7 dollar AS. Apa itu Cost per mille (CPM), juga disebut biaya ‰ dan Cost Per Thousand (CPT) (dalam bahasa Latin mille berarti ribu), adalah pengukuran yang biasa digunakan dalam iklan. Radio, televisi, koran, majalah, dan iklan daring dapat dibeli atas dasar menunjukkan iklan untuk seribu penonton. Misalnya, $ 1 CPM berarti $1 untuk tampilnya 1000 iklan yang di tampilkan kepada penonton. Metrik (CPM) dihitung dengan membagi biaya penempatan iklan dengan jumlah tayangan (disajikan dalam ribuan) yang dihasilkannya. CPM berguna untuk membandingkan efisiensi relatif dari berbagai peluang iklan atau media dan dalam mengevaluasi biaya keseluruhan kampanye iklan.

Di sisi lainnya ada juga istilah yang digunakan, yakni RPM (Revenue per Mile Impression) di mana Google telah memberikan contoh dengan rumus sebagai berikut:

RPM = (Penghasilan tertaksir/Jumlah tampilan laman) * 1.000

Lantas bagaimana menghitung penghasilan per 1000 views ?

Data di atas bisa pembaca temukan pada Creator Studio > Analytics > Ad rates . Pembaca bisa melihat bahwa CPM atau RPM-nya adalah 1,08 dollar AS per 1000 tayangan iklan, bukan 1000 tayangan video.  RPM untuk wilayah Indonesia kurang lebih berada di kisaran 0,13 dollar AS ke 0,30 dollar AS, lihat tabel berikut.

Jumlah taksiran penghasilan = taksiran RPM/CPM * (Jumlah tampilan laman/1.000)

Misalnya, kita ingin mengira-ngira pendapatan Bayu Skak—YouTuber populer dari Indonesia). Menurut Socialblade, data per 27 September 2018 pukul 17.55 WIB, ia tercatat mendapat 2.385.360 views dalam 30 hari terakhir. Maka jika menggunakan taksiran Socialblade dengan rentang RPM 0,25-4 dollar AS, ia akan mendapat sekitar 596-9.500 dolar per bulan (sekitar Rp 8,8-141,6 juta).

Kita ambil contoh lainnya:

Video chandraliow di atas mempunyai 1.010.279 viewer maka taksiran penghasilan yang didapatkan dari 1.010.279 viewer itu diperkirakan antara 131.34 dollar AS s/d 303.08 dollar AS. Nilai itu didasarkan pada taksiran RPM dari 0.13 dollar AS sampai 0.30 DOLLAR AS, jika dirupiahkan maka jumlahnya sekitar Rp 4.031.267.

Jika video kita mendapatkan satu juta views, maka pendapatan yang bisa diperoleh setidaknya adalah 550 dollar AS.”

Penghasilan selebgram

Sekarang beralih ke selebgram. dilansir pada laman https://kumparan.com/@kumparantech/begini-cara-hitung-pendapatan-selebgram-berdasarkan-follower-27431110790557040, yaitu selebriti sekaligus model cantik Kylie Jenner berhasil ‘mengalahkan’ penyanyi asal AS Selena Gomez dalam hal penghasilan tertinggi di Instagram. Jenner, yang juga pebisnis makeup, bisa memperoleh hingga 231.000 dolar AS atau setara dengan Rp 3,3 miliar untuk satu kali posting endorsement.

Nilai, itu tentu sebanding dengan pengikut Jenner, yang sudah mencapai 110 juta follower dan eksistensi Jenner sebagai selebritas. Dari mana hitung-hitungan penghasilan sebagai selebgram itu? Menurut perusahaan teknologi Tribe, yang menyediakan marketplace untuk para influencer di Instagram, pengguna tetap bisa mendapatkan penghasilan meski mereka memiliki jumlah follower yang relatif tidak banyak.

Namun, untuk bisa menjadi promotor sebuah produk di Instagram, pengguna harus memiliki minimal 3.000 pengikut akunnya.

Pengguna Tribe di Inggris sendiri mendapatkan rata-rata penghasilan 144 dolar AS (sekitar Rp 2 juta) hingga 787 dolar AS (sekitar Rp 11,3 juta) untuk setiap posting-an iklan.

Dari perhitungan penghasilan yang ditawarkan platform Tribe, berikut pendapatan Selebgram berdasarkan pengikutnya yang bisa diraih!

– 3 ribu – 10 ribu follower: 65 – 131 dolar AS (Rp 936 ribu – 1,9 juta)

– 10 ribu – 25 ribu follower: 131 – 236 dolar AS (Rp 1,9 juta – Rp 3,4 juta)

– 25 ribu – 50 ribu follower: 236 – 328 dolar AS (Rp 3,4 juta – Rp 4,7 juta)

– 50 ribu – 100 ribu follower: 328 – 458 dolar AS (Rp 4,7 juta – Rp 6,6 juta)

– Di atas 100 ribu follower: di atas 458 dolar AS (Rp 6,6 juta)

Sampai saat ini, ada beberapa vendor ternama yang memasukkan produknya ke Tribe untuk promosi lewat influencer di Instagram berdasarkan harga yang telah ditetapkan adalah Unilever, HSBC, Canon, Swiss Air, dan sebagainya.

Itu di luar negeri. Bagaimana dengan di Indonesia?

Kalo ditelisik, ternyata penghasilan yang didapatkan dari bisnis endorsement ini cukup menggiurkan. Lihat saja rate card Selebgram Awkarin. Berdasarkan akun official management Awkarin menyebutkan, tarif untuk satu kali posting endorsement dipatok seharga Rp 4 juta per posting.

Bayangkan, misalnya pembaca adalah seorang selebgram dengan followers lebih dari 1 juta pengikut dan menerapkan tarif endorsement sekitar Rp 4 juta per posting. Dalam satu minggu, pembaca menerima tujuh produk untuk di-publish per harinya. Dari situ saja, pembaca sudah bisa meraup Rp 28 juta. Kalo dilihat per bulan tentu lebih mencengangkan lagi, yaitu Rp 112 juta.

Kalau dalam tiga bulan pembaca terus menerus melakoni dan menekuni pekerjaan selebgram seperti ini pembaca sudah bisa meraup Rp 336 juta. Ini dengan estimasi satu produk per hari. Uang Rp 336 juta ini bisa digunakan untuk membeli dua buah unit apartemen studio yang dijual seharga Rp 155 juta di sebuah tower hunian vertikal Tangerang Selatan dekat exit Tol BSD-Ciputat–Pamulang.

Itu baru tiga bulan. Bagaimana bila menabung selama enam bulan? Tinggal kalikan saja perkiraan pendapatan Rp 112 juta sebanyak enam kali. Angka yang didapatkan sebesar Rp 672 juta. Budget ini bisa membuat pembaca dengan leluasa memilih rumah tapak sederhana dengan dua kamar tidur di area kota Bandung, yakni Dago. Sebab, harga rata-rata rumah tipe 36 di Dago adalah Rp 536 juta.

Mau jadi juragan tanah juga bisa. Kalau menghitung dari pendapatan satu tahun dengan perkiraan yang sama yakni Rp 112 juta per bulan, lalu dikalikan 12 maka hasilnya adalah sebesar Rp 1,34 miliar. Dari penghasilan itu, seorang selebgram bisa membeli satu hektare tanah di Karawang dengan harga Rp 1.338.583 meter persegi atau bisa membeli 450 meter tanah di Bekasi dengan harga 215 dollar AS (Rp 3,1 juta) per meter perseginya.

Tapi harus diingat, hitungan itu berlaku buat selebgram yang followers-nya sudah selevel Awkarin.

Bagaimana pajaknya?

Sudah terbayangkan pastinya potensi pajak atas penghasilan sebagai YouTuber dan selebgram? Yang pasti mereka wajib untuk mendaftarkan diri memperoleh NPWP dan membayar angsuran pajak per bulan sesuai PPh Pasal 25 karena mereka tergolong ke dalam orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (profesi) yang tidak termasuk dalam kategori penghitungan pajak berdasarkan PP No. 23 tahun 2018 yang dikenakan tarif 0,5 % dari penghasilan kotor setiap bulan.

Bagaimana hitungan pajaknya?

Seorang YouTuber bernama Bayu dengan jumlah subscriber sebanyak 1.000.000 memperoleh penghasilan rata-rata sebulan di tahun 2018 sebesar Rp 320.000.000,-. Dengan status masih jomblo bukan berarti bayu tidak taat pajak. Bayu mendaftarkan diri memperoleh NPWP di bulan April 2018 dan oleh pihak kantor pajak saat itu Bayu diminta membayar angsuran pajak PPh Pasal 25 berdasarkan asumsi raihan penghasilan selama 8 bulan sebesar Rp 10.000.000,-/bulan. Maka berapa pajak Bayu yang harus dibayar selama tahun 2018 dan berapa angsuran Bayu di tahun 2019?

Jawab:

Penghasilan Kotor setahun (12×320.000.000)  Rp 3.840.000.000

Norma Penghitungan Penghasilan Netto

untuk pekerja seni (PER-DIRJEN No.17/2015)           50%

Penghasilan Netto Setahun                               Rp  1.920.000.000

-/- PTKP (TK/0)                                                 (Rp 54.000.000)

Penghasilan Kena Pajak                                    Rp 1.866.000.000

PPh Terutang:

5 % x 50.000.000          2.500.000

15% x 200.000.000       30.000.000

25% x 250.000.000       62.500.000

30 % x 1.771.000.000   531.300.000                Rp 626.300.000

-/- Kredit Pajak 8 bulan                                     (Rp 80.000.000)

PPh terutang yang masih harus dibayar                        Rp 546.300.000

Angsuran Pajak tahun 2019 :

1/12 x Rp 546.300.000                                      Rp 45.525.000

Perhitungan ini juga berlaku untuk selebgram dengan cara yang sama seperti di atas.

Sebagai penutup, Google Indonesia mengklaim pengguna aktif YouTube Indonesia sudah menembus angka 50 juta. Dua ratus lima puluh di antaranya paling sedikit menghasilkan sekitar 17 ribu dolar dalam setahun. Sementara pengguna aktif Instagram di Indonesia sudah berkembang hingga 22 juta akun. Maka potensi pajak influencer di Indonesia bisa mencapai angka Rp 15 triliun. Kendati demikian, hingga saat ini belum ada mekanisme ajek untuk perkara pungutan pajak tersebut. Pola transaksi endorsement masih berkembang liar di ranah digital.

Famous.id, salah satu jaringan kreator konten berbasis di Jakarta, memiliki lebih dari 400 klien yang seluruhnya memiliki kanal YouTube. Aoura L. Chandra, sang pendiri, menyebut hampir seluruh klien ini tak ada yang memiliki kesadaran membayar pajak sebelum bergabung dalam jaringannya.

Tantangan besar untuk negara ini ketika melihat perubahan pola perilaku dan sumber penghasilan baru kaum milenial, bagaimana caranya memajaki ini semua secara tepat sasaran tetapi tidak menimbulkan kegaduhan di tengah mereka sekaligus menimbulkan kesadaran dalam diri mereka untuk patuh membayar pajak.-Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Breaking News

Breaking News4 hari ago

Perlu “Grand Design” agar Berkelanjutan

Kemendikbud telah menyusun peta jalan kurikulum dan buku panduan guru program Inklusi Kesadaran Pajak. DJP diharapkan memiliki rancangan besar program...

Breaking News1 bulan ago

Merawat Amanah dan Keteladanan sang Ayah

Jabatan tak harus membuat jemawa. Itulah pelajaran berharga yang dipetik Yari dari kesederhanaan ayahandanya. Sudah puluhan tahun berlalu. Namun, kenangan...

Breaking News1 bulan ago

Dari Penjual Minyak Wangi ke Bupati Banyuwangi

Saat kecil, Anas menjajakan baju dan minyak wangi. Kelak, ia jadi Bupati Banyuwangi yang mengharumkan nama Banyuwangi. Nama Abdullah Azwar...

Breaking News2 bulan ago

Pendidikan Kita Gagal Menyuburkan Akhlak Mulia

Nilai-nilai karakter universal yang ditanamkan sejak usia dini berperan penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi...

Breaking News2 bulan ago

Calon Ibu harus Siap, Bayi Lahir harus Sehat

BKKBN berfungsi sangat strategis untuk menyokong keberhasilan pembangunan SDM, dimulai dengan menyiapkan kualitas calon ibu. Prioritas utama pemerintah ke depan...

Breaking News3 bulan ago

Tak Kumuh karena KOTAKU

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF memperkuat perannya sebagai “special mission vehicle” dengan menyalurkan pembiayaan renovasi atau pembangunan rumah...

Breaking News4 bulan ago

Tanpa Pajak, seperti Apa Indonesia?

Hari Pajak harus dikemas secara esensial, sehingga kesadaran dan kepatuhan pajak dapat terintegrasi secara otomatis.   “Dalam dunia ini tidak...

Breaking News4 bulan ago

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )

  Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam...

Breaking News4 bulan ago

E-Commerce” antara Celah dan Tantangan

Sumbangan penerimaan pajak dari sektor UMKM di tahun 2018 sekitar Rp 5.7 triliun-masih sangat kecil dibandingkan total penerimaan perpajakan nasional...

Breaking News6 bulan ago

Platform Pendirian Badan Usaha untuk UMKM

Easybiz menangkap peluang bisnis dari jasa pendirian badan usaha dan perizinan bagi pelaku UMKM. Perkembangan teknologi digital yang begitu pesat...

Trending