Connect with us

Taxclopedia

PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM ( Part I )

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Tarif pajak UMKM ditetapkan lebih ringan agar menjadi insentif bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan memajukan usaha mereka di Indonesia.

 

Dalam UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Baca Juga : PP 23 Tahun 2018, Insentif Pajak untuk UMKM (Part II)

Data UMKM di Indonesia pada tahun 2016-2017 dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah penulis sajikan sebagai berikut:

JENIS UMKM 2016 2017
UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

UNIT USAHA

(Unit)

TENAGA KERJA

(Orang)

PRODUK DOMESTIK BRUTO

(Rp Miliar)

MIKRO 60.863.578 103.839.015 4.292.287,8 62.106.900 107.232.992 4.727.989,4
KECIL 731.047 5.402.073 1.128.056,8 757.090 5.704.321 1.234.210,7
MENENGAH 56.551 3.587.522 1.588.938,3 58.627 3.736.103 1.742.435,7

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sumbangsih UMKM terhadap perekonomian nasional sangat signifikan, pantas saja pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan UMKM di negara kita sampai dibentuk kementerian khusus untuk menanganinya. ( bersambung ke Part II )

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Taxclopedia

Realitas Pahit “Shadow Economy”

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

Meski dianalogikan sebagai bayangan, “shadow economy” adalah realitas pahit yang menjadi batu sandungan ekonomi sebuah negara.

“Shadow economy? Bayang-bayang ekonomi dong? Istilah apalagi itu?” kata Joni ketika membaca judul berita pada sebuah media on-line. Sambil mengernyitkan dahi, Joni pun berseloroh kepada Agus, anak buahnya yang menjaga lapak busana Muslim miliknya di BLOK D, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Ternyata ekonomi juga punya bayang-bayang, bukan cuma manusia saja yang punya,” kata Joni lagi. Agus pun membalas, “Bos, kalau punya bayang-bayang berarti akan terus ikut dong ya, ke mana dia pergi.”

“Betul, Gus, cuma yang aku bingung, bayang-bayang itu sesuatu yang negatif atau positif sih?” Joni balik bertanya. Sekenanya Agus menjawab, “Entar, Bos, tunggu aku selesain kuliah S3 di Amrik, ya,” Dan mereka pun tertawa terbahak-bahak.

Pembaca yang budiman, pada rubrik “Taxclopedia” edisi kali ini penulis mencoba mengetengahkan fenomena shadow economy di berbagai negara, tentunya dengan berbagai perspektif/sudut pandang dengan mengambil referensi dari berbagai sumber.

Istilah shadow economy adalah sesuatu yang baru dalam bidang ekonomi atau tepatnya baru muncul di tahun 1970-an (Tanzi, 2012). Dalam working paper IMF yang dirilis tahun 2018, sebuah hasil riset yang dilakukan Leandro Medina dan Friedrich Scheneider dengan judul “Shadow Economies Around The World: What Did We Learn for Over 20 Years?” disebutkan bahwa terminologi shadow economy sering dipersamakan dengan underground economy, hidden economy, grey economy, black economy, unobserved economy, informal economy, atau cash economy.

Salah satu definisi yang umum digunakan adalah definisi yang diberikan oleh Schneider dan Enste (2000). Menurut mereka, shadow economy dapat diartikan sebagai semua aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap perhitungan Produk Nasional Bruto maupun Produk Domestik Bruto tetapi aktivitas itu sama sekali tidak terdaftar.

Untuk menjelaskan fenomena ini, OECD (2002) menggunakan istilah non-observed economy dan membaginya ke dalam empat jenis aktivitas, yaitu:

  • Produksi bawah tanah (underground production), yakni aktivitas produktif yang bersifat legal, tetapi sengaja disembunyikan dari otoritas publik dengan tujuan mengelak dari pajak dan peraturan lainnya.
  • Produksi ilegal (illegal production), yakni aktivitas produktif yang menghasilkan barang dan jasa yang dilarang oleh hukum.
  • Produksi sektor informal (informal sector production), yakni aktivitas produktif yang legal yang menghasilkan barang dan jasa dalam skala produksi kecil yang umumnya dilakukan oleh usaha rumah tangga yang tidak berbadan hukum.
  • Produksi rumah tangga untuk digunakan sendiri (production of households for own final use).

Namun, jika kita mau mencari definisi yang pasti agak sulit karena definisi yang digunakan oleh para peneliti di bidang ini bervariasi sesuai dengan indikator yang dipergunakan dan metode yang menjadi dasar penelitiannya. Dan tentunya secara ringkas dapat disimpulkan bahwa shadow economy adalah sesuatu yang negatif dalam perekonomian sebuah negara. Namun, bila kita artikan secara umum shadow economy ialah semua aktivitas ekonomi baik itu bersifat aktivitas legal maupun ilegal yang memiliki kontribusi terhadap perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Nasional Bruto (PNB) tetapi aktivitas tersebut sama sekali tak tercatat dan terhitung.

Aktivitas ilegal yaitu pasar ilegal di mana barang dan jasa diproduksi, dijual, dan dikonsumsi secara ilegal. Aktivitas ini dapat dikatakan melanggar hukum contohnya peredaran narkoba dan prostitusi.

Sedangkan aktivitas legal yang dapat dikategorikan ke dalam shadow economy adalah produksi barang dan jasa yang diproduksi secara legal tapi ditransaksikan secara tertutup untuk menghindari kewajiban membayar pajak; pembayaran kewajiban perlindungan sosial; menghindari standar yang telah ditetapkan, seperti upah minimum, waktu kerja maksimum, hingga standar keselamatan; dan menghindari prosedur administrasi yang telah ditentukan oleh pihak regulator atau pemerintah.

Merugikan negara

Kegiatan shadow economy seperti ini membuat kinerja ekonomi suatu negara yang biasanya memakai ukuran GDP menjadi bias. Di sisi lain, kegiatan ekonomi bayangan ini bisa menciptakan kehilangan potensi pendapatan pajak sehingga merugikan negara. Aktivitas shadow economy biasanya lepas dari pengawasan otoritas pajak negara setempat, sehingga menghilangkan kewajiban membayar pajak dari pelaku shadow economy.

Pengukuran skala shadow economy menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, besarnya pajak yang harus ditanggung para pelaku ekonomi bayangan itu. Dengan melakukan aktivitas shadow economy, berarti pelaku merasa terbebani oleh pemerintah dalam hal ini tentu saja soal pajak. Dan mereka memilih untuk melakukan exit option atau pilihan terakhir yakni para pelaku usaha shadow economy terus bertahan dalam zona ini untuk terus menghindar dari pengenaan pajak.

Kedua, perkembangan shadow economy akan membuat pengambilan kebijakan di sektor ekonomi menjadi bias dan tak efisien karena pengukuran beberapa indikator ekonomi seperti pengangguran, angkatan kerja, konsumsi, dan pendapatan menjadi tidak akurat. Ketiga, berpotensi menciptakan kompetisi antara pekerja legal dan ilegal yang secara alami tertarik masuk ke dalam shadow economy.

Di Indonesia, beberapa contoh aktivitas shadow economy yang menyita perhatian publik dan juga terasa dampaknya oleh masyarakat luas di antaranya adalah peredaran telepon seluler BM (black market), illegal logging, prostitusi, penyelundupan berbagai komoditas seperti BBM, hewan-hewan langka, hingga perdagangan manusia (TKI Ilegal)

Fenomena ini menyebabkan kerugian negara dalam hal pelanggaran aturan dan kehilangan potensi pajak. Terkait ponsel BM misalnya, pemerintah kehilangan potensi penerimaan pajak impor dan lebih jauh akan merusak industri di dalam negeri.

Perekonomian Indonesia saat ini memang terlihat terbebani dengan shadow economy ini. Besaran aktivitas shadow economy yang tak tercatat selama ini berada di kisaran 8,3 persen sampai dengan 10 persen dari PDB. Jika memakai data tahun 2018 sebagai acuan, besaran PDB Indonesia tercatat sebesar Rp 14.837 triliun, maka shadow economy Indonesia mencapai Rp 1.400 triliun. Sungguh sangat fantastis bukan?

Besarnya nilai shadow economy  ini membuat perekonomian Indonesia menjadi terdistorsi dan tumbuh di bawah potensi riil. Padahal, jika aktivitas ekonomi itu terdata dengan baik, bukan tidak mungkin pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6 persen. Aktivitas shadow economy ini dinilai rawan. Pemerintah mengidentifikasi, tidak tercapainya target pajak selama ini akibat adanya underground economy/shadow economy yang sulit dipungut pajaknya, baik itu dari usaha legal maupun ilegal yang sengaja dilakukan untuk menghindari kewajiban administratif dan perpajakan. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada 2018 sebesar Rp 1.315,9 triliun atau hanya 92,4 persen dari target dalam APBN sebesar Rp 1.424 triliun. Ini artinya, masih ada kekurangan penerimaan (shortfall) pajak sebesar Rp 108,1 triliun.

Kegiatan underground economy yang ilegal dapat dilihat dari maraknya praktik pencurian ikan (illegal fishing) yang hasil tangkapannya tidak tercatat (unreported). Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti pernah mengungkapkan, saat ini unreported fishing masih cukup besar, mencapai 60 persen dari total produk perikanan di tanah air. Itu diketahui dari adanya selisih data neraca perdagangan (ekspor-impor) antara Indonesia dan negara-negara mitra dagang. Misalnya, nilai perikanan dari Indonesia yang tercatat di otoritas Hong Kong mencapai 1 miliar dollar AS, tapi yang tercatat di Indonesia hanya seperempatnya.

Berdasarkan data KKP, praktik unreported fishing juga tecermin pada selisih laporan impor ikan tuna beku dari Indonesia yang dilansir otoritas Thailand pada 2000. Laporan itu menunjukkan, tuna beku asal Indonesia yang masuk ke Thailand 52 persen lebih besar dibandingkan laporan ekspor yang dilansir otoritas Indonesia, dengan volume 271 ribu ton. Pada kasus yang sama, selisihnya meningkat menjadi 2,3 juta ton (69 persen) pada 2010, sehingga menimbulkan kerugian negara hingga 8,2 juta dollar AS. Kasus serupa diduga terjadi pada kegiatan ekspor ke negara-negara lainnya, sehingga kerugian negara akibat unreported fishing ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Sementara itu, pada aktivitas yang legal, potensi hilangnya pendapatan negara dari underground economy juga terjadi di sektor informal. Struktur perekonomian Indonesia didominasi sektor informal sehingga membuat proses penarikan pajak juga tidak optimal. Apalagi, penghasilan dari sektor ini sebagian masih di bawah baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sebuah kajian pada 2016 menyebutkan, porsi sektor informal terhadap PDB Indonesia paling tinggi di negara kawasan. Kontribusi sektor informal mencapai 57,6 persen dari PDB. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura yang hanya 45 persen atau Malaysia yang hanya 33,1 persen.

Selain itu, munculnya underground economy juga bisa disebabkan tingkat inklusi keuangan yang rendah. Menurut hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, tingkat inklusi khusus perbankan penduduk Indonesia masih berada di kisaran angka 67,82 persen. Artinya, masih ada 32,18 persen masyarakat yang belum menyentuh akses perbankan.

Dengan minimnya akses ke produk dan jasa keuangan, kegiatan ekonomi yang tercipta dari kelompok masyarakat ini sangat mungkin berpotensi menjadi shadow economy. Jika shadow economy atau kegiatan ekonomi yang tidak terdata terus terjadi, maka otoritas atau regulator negara akan sulit menghitung skala kegiatan di dalamnya, termasuk memperkirakan potensi kerugian negara yang diakibatkannya.

Pencegahan

Sejumlah langkah bisa diambil untuk mengurangi underground economy. Pertama, meningkatkan pendataan Wajib Pajak perorangan. Tidak adanya data yang jelas membuat pemerintah kian sulit menyelaraskan harta Wajib Pajak dengan penghasilan yang sebenarnya.

Kedua, memberlakukan kebijakan perpajakan yang menstimulasi sektor informal karena struktur ekonomi Indonesia didominasi sektor informal. Misalnya, dengan menurunkan batasan PTKP sehingga dapat menjaring lebih banyak Wajib Pajak dari kalangan sektor informal.

Ketiga, menciptakan aturan pajak yang lebih bersahabat (friendly) dengan pelaku usaha. Meningkatnya aktivitas underground economy harus juga dilihat sebagai reaksi dari individu yang merasa terbebani oleh pajak pemerintah. Dalam konteks ini, meningkatnya kegiatan underground economy menjadi indikator dari tingginya beban pajak yang harus ditanggung pelaku ekonomi.

Keempat, peningkatan pengawasan di semua sektor kegiatan ekonomi untuk mencegah praktik-praktik ilegal. Misalnya, untuk mencegah pencurian ikan dengan meningkatkan patroli di seluruh perairan Indonesia, sedangkan untuk mencegah penyelundupan barang ke luar negeri, seperti kayu, bahan bakar minyak (BBM) hingga hewan langka, dibutuhkan pengawasan yang intensif dari masing-masing instansi terkait.

Kelima, meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki akses ke produk dan jasa keuangan maka akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dana pihak ketiga (DPK) industri keuangan akan tumbuh maksimal. Sehingga fungsi intermediasi industri keuangan akan meningkat dan dapat menjadi bantalan bagi sistem keuangan jika terjadi resesi.

Sulitnya menghitung skala kegiatan shadow economy dan mengukur potensi kerugian sebuah negara akibat aktivitas ekonomi bayangan menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi bahwa salah satu penyebab tak terpenuhinya target pajak tahun 2018 adalah adanya kegiatan ekonomi bayangan yang legal tetapi sulit dipungut pajaknya. Tahun 2019 ini kembali penerimaan pajak tidak tercapai juga bisa menjadi indikator masih tingginya shadow economy di negara ini.

Shadow economy tak hanya terjadi di Indonesia. Shadow economy merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi sebagian besar negara, bahkan negara kaya yang memiliki PDB jauh di atas Indonesia. Namun, dengan berbagai upaya serius—edukasi, kebijakan yang berpihak kepada publik (investor, rakyat)—kita akan mampu mengurangi dampak negatif shadow economy.

Continue Reading

Taxclopedia

Penghitungan Diskon Pajak Besar-Besaran

Majalah Pajak

Published

on

Foto: Ilustrasi

Pemerintah telah memberikan diskon pembayaran pajak bagi Wajib Pajak yang bergiat memajukan bidang pendidikan, penerapan teknologi baru dan investasi di bidang tertentu.

Mendengar kata diskon, siapa pun pasti akan suka. Bukan hanya kaum emak-emak saja yang paling meminati setiap ada toko atau oulet perbelanjaan yang memberikan diskon, tetapi bapak-bapak dan remaja milenial pun meminati hal yang sama. Setiap produk atau jasa yang diberi diskon tentu ada potongan harga dari harga normal yang biasa dijual atau diserahkan pada konsumen. Ini jelas menguntungkan konsumen. Nah, bagaimana bila diskon juga diberlakukan pada tarif pajak? Tentu juga akan menarik perhatian masyarakat, khususnya Wajib Pajak.

Sudah menjadi pandangan umum masyarakat dan Wajib Pajak bahwa pajak adalah suatu beban atau kewajiban. Karena dianggap beban, sedikit ataupun banyak akan terasa berat. Meskipun berbagai upaya pemerintah melakukan gerakan penyadaran di masyarakat pada semua lapisan tetap saja pajak itu memberatkan masyarakat dan Wajib Pajak. Itulah fakta yang tidak bisa ditutupi oleh pemerintah di negara mana pun yang mengutip pajak atas penghasilan yang dimiliki oleh warganya. Dan ternyata betul pemerintah mengeluarkan kebijakan terbarunya memberikan diskon pajak besar-besaran untuk para Wajib Pajaknya yang memenuhi kriteria tertentu dan tidak sedang merugi.

Pemerintah memberikan beragam insentif fiskal guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang). Pemotongan pajak atau super tax deduction diberikan bagi sejumlah perusahaan yang menyediakan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diberikan mulai dari 60 persen hingga 300 persen, bagi industri pionir yakni industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Hal itu diatur dalam Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. Beleid ini telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 25 Juni 2019. Dalam beleid itu juga diatur, perusahaan yang mendapatkan fasilitas adalah yang tidak mendapatkan fasilitas Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berikut sejumlah fakta-fakta terkait pemberian pajak besar-besaran oleh pemerintah, seperti yang dirangkum oleh penulis.

      1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 60 persen

Aturan itu menyebut, Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu, yakni industri padat karya dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan (PPh) Badan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 200 persen

Kemudian Wajib Pajak Badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran.

Kompetensi yang dimaksud, yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. Kemudian yang juga memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

  1. Industri yang dapat potongan PPh Badan 300 persen

Lalu pada Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, menurut beleid itu, dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu yang dimaksud adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia untuk menghasilkan invensi, menghasilkan inovasi, penguasaan teknologi baru, dan alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional.

  1. “Super tax deduction” diyakini bisa tingkatkan kualitas SDM

Pemberian insentif fiskal super tax deduction diyakini mampu mendorong sektor industri manufaktur agar terlibat aktif menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

PP tentang pemberian insentif pajak pada pelaku usaha yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pada 26 Juni 2019.

Kompetensi yang didorong termasuk 127 jenis kompetensi untuk siswa, pendidikan dan tenaga kependidikan pada sekolah menegah atau madrasah aliyah kejuruan.

Sebanyak 268 jenis untuk mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi program diploma vokasi. Serta 58 jenis untuk perorangan, peserta latih, instruktur, dan tenaga kepelatihan pada balai latihan kerja.

Ragam kompetensi mencakup berbagai sektor termasuk manufaktur, kesehatan, agribisnis, pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital.

Insentif pajak ini guna mendorong keterlibatan pihak swasta untuk aktif mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pelatihan kerja. Untuk mendapatkan fasilitas ini, Wajib Pajak cukup menyampaikan pemberitahuan melalui sistem on-line single submission.

Terkait dengan diskon besar-besaran atau super deduction ada tiga sasaran yang diinginkan pemerintah dengan melibatkan pihak industri atau Wajib Pajak terkait dengan pendidikan vokasi, yakni:

  1. Kompetensi Tertentu untuk Siswa, Pendidik, dan/atau Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Kejuruan Atau Madrasah Aliyah Kejuruan.
  2. Kompetensi Tertentu untuk Mahasiswa, Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Program Diploma Pada Program Vokasi.
  3. Kompetensi Tertentu Untuk Perorangan Serta Peserta Latih, Instruktur, dan/atau Tenaga Kepelatihan pada Balai Latihan Kerja.

Menurut penulis, selama ini masalah utama dunia pendidikan adalah adanya gap yang besar antara pemilik lapangan pekerjaan dengan para pencari kerja. Salah satu gap besar itu adalah tidak sinkron antara kebutuhan pemberi kerja dan kualifikasi yang dimiliki oleh pencari kerja—bahasa kerennya link and match. Ini yang terjadi di mana-mana. Banyaknya pencari kerja yang tidak kompeten dan kredibel ketika sudah masuk ke lapangan kerja, baik industri, perdagangan maupun sektor jasa. Karena itu, butuh terobosan luar biasa untuk menyelesaikan problem utama bangsa ini. Dan momen itu didapatkan pada saat negara membutuhkan juga penerimaan pajak. Awalnya terlihat merugikan negara karena penerimaan pasti berkurang dari sektor pajak.Namun, jika kacamata investasi kita gunakan tentunya suatu hal yang lumrah bila kondisi awal dimulainya sebuah “investasi” akan mengeluarkan banyak biaya yang bisa berujung pada kerugian di awal terjadinya investasi.

Tapi jangan salah, investasi paling mahal dan memiliki valuasi yang tinggi di masa depan adalah investasi di bidang pendidikan. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan ini tiba di saat yang tepat, meskipun sebenarnya sangat terlambat. Negara kita sudah kecolongan dan tertinggal jauh oleh negara tetangga ASEAN, yakni Vietnam dan Thailand, bahkan Kamboja sudah melakukan hal yang sama lebih dahulu dari negara kita. Akibatnya, banyak pabrikan luar negeri atau penanaman modal asing masuk ke negara itu dibandingkan dengan negara kita. Tidak boleh ada kata sesal atau terlambat untuk sebuah optimisme dalam bernegara.

Berikutnya, penulis akan ilustrasikan bagaimana penghitungan diskon dimaksud terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan atau Wajib Pajak.

Contoh 1:

PT X melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                               Rp 500.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja dan pemagangan:                                                       Rp (400.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                                             Rp (20.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas:                                                       Rp 80.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                                        Rp (20.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                                 Rp 60.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT X sebesar Rp 20.000.000,00

(100 persen x Biaya Pemagangan).

Contoh 2:

PT Y melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 500.000.000,00

Biaya non-praktik kerja dan pemagangan:                                          Rp (400.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                                 Rp (60.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto:                                                                      Rp 40.000.000,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                            Rp (40.000.000,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp 0,00

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Y sebesar Rp60.000.000,00 (100 persen x Biaya praktik kerja dan pemagangan). Namun demikian, karena tambahan pengurangan itu menyebabkan rugi fiskal sebesar Rp 20.000.000,00 maka tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dapat dimanfaatkan PT Y hanya sebesar Rp 40.000.000,00.

Contoh 3:

PT Z melakukan kegiatan praktik kerja dan pemagangan dengan laporan keuangan fiskal sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 400.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja dan pemagangan:                                           Rp (350.000.000,00)

Biaya praktik kerja dan pemagangan:                                    Rp (60.000.000,00)

Penghasilan (RUGI) NETO:                                                   Rp (10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto:                            Rp 0,00

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp (10.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT Z sebesar Rp60.000.000,00 (100 persen x Biaya Praktik Kerja dan Pemagangan). Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp 10.000.000,00 sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto sehingga PT Z tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Contoh 4:

PT DEF merupakan Wajib Pajak yang mendapatkan fasilitas tax allowance. Pada tahun 2022. Besaran fasilitas pengurang penghasilan neto (investment allowance), sebagai salah satu fasilitas tax allowance, adalah sebesar Rp 15.000.000,00. Selain mendapatkan fasilitas tax allowance, pada tahun 2022, PT DEF melakukan kegiatan praktik kerja untuk pertama kalinya dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) PMK ini.

Rincian penghasilan bruto, biaya, dan pemanfaatan fasilitas investment allowance adalah sebagai berikut:

Penghasilan bruto:                                                                   Rp 500.000.000,00

Biaya nonpraktik kerja:                                                                       Rp (470.000.000,00)

Biaya praktik kerja:                                                                 Rp (20.000.000,00)

Penghasilan (rugi) neto sebelum fasilitas:                                           Rp 10.000.000,00

Investment Allowance:                                                                        Rp (15.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto praktik kerja                    Rp (0,00)

Penghasilan Kena Pajak:                                                                     Rp (5.000.000,00)

Tambahan pengurangan penghasilan bruto yang seharusnya dapat dimanfaatkan PT DEF sebesar Rp20.000.000,00 (100 persen x Biaya Praktik Kerja). Namun demikian, PT Z sudah melaporkan rugi fiskal sebesar Rp5.000.000,00 yang disebabkan pemanfaatan fasilitas investment allowance. Karena PT DEF telah mencatatkan rugi fiskal sebelum adanya tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK No. 128 ini, maka PT DEF tidak dapat diberikan tambahan pengurangan penghasilan bruto berdasarkan PMK No. 128 ini.

Untuk contoh format biaya terkait kegiatan vokasi yang mendapatkan diskon besar ini terdapat dalam lampiran PMK no. 128 tahun 2019 yang bisa pembaca unduh pada laman-laman penyedia peraturan perpajakan.

Salah satu yang membuat menarik adalah kemudahan dalam prosedur dan permohonan untuk mendapatkan diskon ini cukup melalui OSS atau Online Single Submission yang terintegrasi dengan semua lini birokrasi. Hanya bisa dibuktikan nantinya oleh Wajib Pajak sendiri janji pemerintah itu apakah betul kemudahan itu adalah sebuah fakta atau hanya sebuah ilusi.

Mudah-mudahan Wajib Pajak tertarik untuk mendapatkannya.-Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Taxclopedia

Mengenal “Transfer Pricing

Harisman Isa Mohamad

Published

on

Foto: Ilustrasi

“Transfer pricing” biasanya dilakukan dengan cara menetapkan harga transfer menjadi ‘terlalu besar atau terlalu kecil’. Tujuannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Transfer Pricing jika diterjemahkan bebas berarti harga yang dipindahkan atau ditransfer. Jika sebatas ini pengertiannya, tentu masih menyisakan pertanyaan bagi orang awam. Misalnya, kenapa harga harus dipindahkan? Dipindahkan ke mana? Untuk apa harga kok dipindah-pindahkan? Dan beberapa pertanyaan lanjutan lainnya. Maka penting untuk mengambil sebuah rujukan pasti apa itu transfer pricing. Transfer pricing merupakan jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya (Gunadi, 1997: 222).

Transfer pricing merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (arm’s length price principle) (Darussalam dan Danny Septriadi, 2013: 7). Transfer pricing merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar-pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang (Mohammad Zain, 2007:294).

Dari tiga definisi di atas dapat kita ambil beberapa irisan bahwa transfer pricing terjadi pada penyerahan barang atau imbalan jasa. Artinya, pada barang atau jasa tersebut melekat lebih dari satu atribut harga. Misal, seharusnya harga barang A milik PT ABC di pasar adalah Rp 10.000,- ternyata bisa berubah menjadi Rp 8.000,- ketika barang A dijual kepada PT XYZ. Inilah yang disebut dengan transfer pricing. Berarti, antara PT ABC dan PT XYZ patut diduga memiliki hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini adalah menjadi kata kunci dalam transfer pricing. Hubungan istimewa diatur dalam dua undang-undang perpajakan yakni UU PPh Pasal 18 Ayat 4 dan UU PPN dan PPnBM Pasal 2 Ayat 2. Untuk memahami apa itu hubungan istimewa,

Baca mahjalah Pajak  volume 66

Harisman Isa Mohamad

Continue Reading

Breaking News

Breaking News5 hari ago

Resmikan TaxPrime Compliance Center untuk Layanan Profesional

Firma konsultan pajak TaxPrime meresmikan kantor baru untuk TaxPrime Compliance Center di Jalan Guru Mughni 106, Setiabudi, Jakarta Selatan. TaxPrime...

Breaking News1 minggu ago

Bayar Pajak, Beasiswa Banyak

Jakarta, Majalahpajak.net-Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) terus menyempurnakan kurikulum sadar pajak dan menginstruksikan pembentukan relawan pajak...

Breaking News2 minggu ago

Penyelundupan Gerogoti Wibawa Negara

Jakarta, MajalahPajak.net- Kementerian Keuangan RI melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bersama Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan...

Breaking News2 minggu ago

Inovasi tak Sebatas Aplikasi

Jakarta, MajalahPajak.net-Tak sedikit Kantor Pelayanan Pajak (KPP) gugur dalam lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tingkat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena hanya...

Breaking News2 minggu ago

Apresiasi untuk Guru Penutur Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan apresiasi kepada 10 pemenang lomba vlog bertajuk “Guru Bertutur Pajak (Gutupak)” di Kantor Pusat...

Breaking News2 minggu ago

Pengelola Dana Desa harus Melek Pajak

Jakarta, Majalahpajak.net Tim Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia yang beranggotakan para pengajar Fakultas Ilmu Administrasi (FIA UI) memberikan pendampingan bagi pengelola...

Breaking News2 minggu ago

Kemensos Ajak Dunia Usaha Andil Jangka Panjang dalam Progam KAT

Jakarta, Majalahpajak.net – Menteri Sosial Juliari P. Batubara mendorong dunia usaha turut berpartisipasi berjangka panjang bersama pemerintah dalam program Pemberdayaan...

Breaking News4 minggu ago

Bahaya Hepatitis bagi Ibu Hamil dan Janin

Banyak ibu hamil yang tidak menyadari dirinya terinfeksi virus hepatitis. Apa saja dampak hepatitis bagi si janin? Hepatitis adalah peradangan...

Breaking News2 bulan ago

IKPI: Omnibus Law Perlu Kajian Mendalam Sebelum Disahkan

Untuk mendukung program pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyelenggarakan diskusi perpajakan bertajuk “Omnibus Law...

Breaking News2 bulan ago

Kerja “Happy” Kejar Prestasi

Apresiasi kepada pegawai berprestasi tak hanya memicu kompetisi positif untuk meraih kinerja lebih baik, tapi juga membangun iklim kerja penuh...

Trending