Connect with us

Prospect

Potong Potensi Mispersepsi

Diterbitkan

pada

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah tiba. Sudah mulai berlaku. Wajib Pajak yang menantikan kesempatan ini tentu gembira. Paling tidak, paranoid “jebakan batman” itu tak ada lagi di benak mereka yang dahulu ragu-ragu mengikuti Amnesti Pajak 2016.

Tak perlu berdebat lagi soal jilid I-jilid II atau beda-tidaknya dengan program Amnesti Pajak sebelumnya. Pro-kontra akan selalu ada. Namun, intinya ini adalah kesempatan kedua bagi Wajib Pajak yang sejak dulu belum beres laporan pajaknya. Bagi Wajib Pajak, program ini paling tidak memiliki dua keuntungan. Pertama, mereka punya kesempatan untuk melakukan pembayaran pajak dengan tarif yang jauh lebih rendah. Kedua, dengan mengikuti program ini berarti Wajib Pajak telah mencatatkan asetnya dalam laporan SPT. Itu berarti aset mereka telah tercatat dalam sistem administrasi negara, alias tidak lagi kucing-kucingan. Kondisi ini tentu menguntungkan Wajib Pajak.

Sebagai contoh, anggaplah Wajib Pajak memiliki aset tanah sekian hektare. Jika memilih tetap menyembunyikan aset itu, maka aset itu selamanya hanya akan menjadi aset yang minim nilai manfaat dan ekonomisnya. Kalaupun diberdayakan, maka menjadi bagian dari underground economy. Dengan dilaporkan pada SPT, maka aset tersebut masuk ke dalam ekosistem ekonomi yang transparan, memiliki nilai manfaat yang lebih luas dan aman dari sisi perpajakannya.

Kebijakan ini tidak ujug-ujug diterapkan. PPS yang merupakan bagian dari Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disahkan pada 7 Oktober 2021, kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021, dan baru berlaku mulai 1 Januari 2022.

Ada jeda yang cukup bagi Wajib Pajak untuk menimbang-nimbang, apakah mau ikut PPS atau tidak, juga mempersiapkan administrasinya. Bagi pemerintah, jeda ini juga memberi ruang untuk membuat aturan teknis pelaksanaannya sekaligus lebih bisa menyosialisasikannya. Ini berbeda dengan kondisi Amnesti Pajak 2016 yang langsung berlaku sejak diundangkan.

Selain soal aturan teknis pelaksanaannya, pemerintah juga harus menjaga kesamaan persepsi soal program ini, baik dalam proses sosialisasi maupun menjelaskan aturan teknisnya. Saat ini DJP telah menyediakan helpdesk PPS di kantor pusatnya. Mudah-mudahan kanal ini bisa meminimalisasi perbedaan interpretasi bagi petugas pajak yang hendak menjelaskan kepada Wajib Pajak sehingga berpotensi membingungkan Wajib Pajak yang butuh informasi. Artinya, seluruh tax officer yang berwenang memberi penjelasan kepada Wajib Pajak harus memiliki satu term of reference atau kerangka acuan kerja yang sama. Jangan sampai, berangkat dari aturan yang sama timbul tafsir yang berbeda-beda.

Potensi mispersepsi seperti ini harus dimitigasi sebaik mungkin, terutama di level unit-unit vertikal DJP di daerah. Banyak hal-hal teknis yang perlu distandardisasi demi terciptanya pelayanan terbaik.

Dewan Redaksi Majalah Pajak dan Ketua Bidang Keuangan & Perbankan BPP HIPMI

Prospect

Agar Industri Halal Tumbuh Maksimal

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi
Penulis: Ajib Hamdani, Dewan Redaksi Majalah Pajak, Bidang Pengkaji Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia (AEI).

 

Majalahpajak.net – Industri halal menjadi ceruk baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang potensial di Indonesia. Menyadari potensi itu, pemerintah pun telah menyusun Masterplan Ekonomi Syariah 2019–2024 sebagai strategi mewujudkan Indonesia sebagai basis produk halal dunia. Sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar dunia, keinginan itu tentu saja masuk akal.

Kabarnya, 1,8 miliar penduduk Muslim di dunia mengonsumsi produk halal senilai setidaknya 2,2 triliun dollar AS, dan diperkirakan, konsumsi ini bakal meningkat 6,2 persen hingga 2024. Ini potensi yang tidak kecil bagi Indonesia yang berpopulasi Muslim sebesar 237 juta jiwa.

Dalam sebuah ekosistem bisnis, populasi masyarakat adalah sebuah captive demand. Maka, sebelum jauh-jauh bicara orientasi global, pekerjaan rumah terbesar Indonesia adalah bagaimana memanfaatkan captive demand itu agar masuk dalam ekosistem industri halal dalam negeri. Ini penting. Berdasarkan data Global Islamic Economy Report 2020/2021, konsumsi produk halal Indonesia pada tahun 2019 mencapai 144 miliar dollar AS. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai konsumen terbesar di sektor industri halal.

Baca Juga: Peluang UKM di Kawasan Industri Halal

Di sektor busana Muslim, Indonesia merupakan konsumen ke-3 dunia dengan total konsumsi 16 miliar dollar AS. Sektor farmasi dan kosmetika halal Indonesia menempati peringkat ke-6 dan ke-2 dengan total pengeluaran masing-masing 5,4 miliar dollar AS dan 4 miliar dollar AS.

Pertanyaannya, dari nilai kue miliaran dollar AS itu, berapa persen tingkat konsumsi yang diserap oleh captive demand itu dari produk halal dalam negeri? Faktanya, melihat data perbandingan ekspor-impor produk halal yang ada, kita masih defisit.

Menilik laporan Pasar Halal Indonesia 2021/2022 yang diterbitkan Bank Indonesia bersama Indonesia Halal Lifestyle Center, Indonesia masih tertinggal. Pada 2020 lalu, ekspor produk halal Indonesia baru mencapai sekitar 8 miliar dollar AS. Sedangkan impor produk halal sudah mencapai 10 miliar dollar AS. Artinya, banyak konsumsi produk dari industri halal masih berasal dari luar negeri. Maka mimpi Indonesia untuk menjadi pusat industri halal dunia masih jauh panggang dari api. Padahal, dengan segala kekayaan sumber daya alam dan manusia yang ada saat ini, seharusnya Indonesia bisa menciptakan berbagai macam produk halal yang dibutuhkan penduduknya, bahkan dunia, baik di sektor gaya hidup halal (fesyen dan kosmetik), kesehatan, dan pariwisatanya.

Baca Juga: Produk Halal harus Sasar Generasi Z

Maka, tugas bersama pemangku kepentingan saat ini adalah bagaimana menyatukan serakan puzzle sektor industri halal ini agar tertata dan menjadi serangkaian ekosistem yang terintegrasi dan saling terhubung, tergantung satu sama lain, sehingga menjadi nilai tambah bagi tumbuh kembangnya industri halal di tanah air.

Dari sisi upaya pengembangan bisnis, misalnya, bagaimana membuat para pelaku bisnis industri halal ini mendapatkan kemudahan dan insentif tertentu untuk mengembangkan usahanya. Misalnya, kemudahan perizinan, pendampingan untuk mendapatkan literasi di bidang bisnis industri halal, dan sebagainya.

Demikian halnya sektor perbankan dan keuangan syariah. Bagaimana mereka bisa memberikan kemudahan dari sisi akses permodalan. Setidaknya, jasa keuangan dan perbankan syariah bisa memberikan layanan yang kompetitif dibandingkan jasa keuangan dan perbankan yang konvensional. Pembiayaan syariah juga bisa lebih fokus pada usaha kecil menengah (UKM) karena sektor ini memberikan kontribusi paling signifikan terhadap PDB.

Jadi, jika ingin pembiayaan syariah juga memberikan kontribusi maksimal terhadap PDB maka alokasi untuk UKM harus berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Saat ini rasio kredit masih di bawah 20 persen. Jika ini dilakukan, maka mimpi menjadi pusat industri halal akan menjadi keniscayaan.

Lanjut baca

Prospect

Ekonomi Hijau Bermula dari Rumah

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Ilustrasi Rifan Fazri

 

Majalahpajak.net – Mumpung bulan ini Hari Kartini, bicara tentang ekonomi hijau dan keberlanjutan rasanya tidak afdal tanpa melibatkan perempuan. Perempuan adalah empu dalam banyak hal. Ia adalah pengampu, penyangga sekaligus penghulu yang sesungguhnya. Maka ujung tombak ekonomi hijau yang sesungguhnya ada di tangan perempuan. Di mulai dengan lingkungan keluarga, misalnya, konsep ekonomi berwawasan lingkungan bisa diterapkan melalui budaya penggunaan barang-barang yang aman dan “green” bagi keluarga.

Di dalam keluarga, perempuan bisa menjadi pelopor untuk meminimalisasi penggunaan plastik dengan mengedepankan barang daur ulang. Dari satu item saja dampaknya sungguh luar biasa. Menilik data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17 persen, atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Sebuah penelitian yang dilakukan perusahaan makanan dan minuman swasta juga menyebutkan bahwa 37,3 persen sampah yang terkumpul berasal dari rumah tangga. Bahkan, dari 175.000 ton sampah yang dihasilkan Indonesia per hari, 60 persennya merupakan sampah rumah tangga. Ini harus menjadi concern bersama agar ekonomi hijau betul-betul bisa diwujudkan.

Baca Juga : Jangan Stop di Jargon

Kemudian, pada masa pandemi Covid-19 seiring akselerasi digitalisasi di banyak hal maka aktivitas ekonomi banyak dilakukan berbasis on-line. Termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Celakanya, salah satu imbas negatif belanja on-line adalah bertambahnya sampah plastik. Lagi-lagi, di sini peran perempuan sangat signifikan, baik dalam posisi pembeli maupun penjual.

Seperti kita tahu, 52 persen dari 63,9 juta pelaku usaha mikro di Indonesia adalah perempuan. Sedangkan pada usaha kecil, terdapat 56 persen dari 193 ribu usaha kecil pemiliknya perempuan, sementara di level usaha menengah, sekitar 34 persen dari 44,7 ribu pelaku usaha adalah perempuan. Ini jumlah yang tidak kecil. Artinya, perempuan juga bisa menjadi pelopor gerakan menjadi pengusaha on-line berkonsep ekonomi hijau dengan berbagai cara. Tentu saja upaya ini perlu dukungan semua pihak, baik oleh penyedia market place, misalnya, juga pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait sebagai penentu kebijakan.

Dalam hal transaksi, misalnya, Otoritas Jasa Keuangan bisa beraksi dengan tools yang dimiliki. Salah satunya misalnya melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik atau POJK-51. Kebijakan ini mengatur secara spesifik dan mengikat untuk seluruh pelaku sektor jasa keuangan dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan.

Baca Juga : Yang Kami Lakukan Adalah Menyelamatkan UMKM

Konteks keberlanjutan ini juga harus dipahami secara komprehensif dan holistik. Keuangan berkelanjutan bukan sekadar bicara paperless, cashless semata, tetapi mengimplementasikan industri keuangan yang mengedepankan pertumbuhan berkelanjutan dengan menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Misalnya, bagi para UMKM tadi, lembaga jasa keuangan juga harus bertanggung jawab memberikan inklusi ekonomi hijau bagi pelaku UMKM.

Banyak instrumen bisa digunakan. Misalnya, dalam memberikan pinjaman, kelayakannya bukan sekadar diukur dari apakah pelaku UMKM itu bankable atau tidak, punya jaminan atau tidak, tetapi juga komitmen mereka tentang ekonomi keberlanjutan. Tentu tidak semua UMKM paham soal itu, tapi justru di sinilah tugas para entitas yang menjadi lingkup POJK-51 membangun wawasan mereka dengan banyak cara.

Lanjut baca

Prospect

Mengontrol Kepatuhan dengan Teknologi

Diterbitkan

pada

Penulis:

Foto: Dok. Pribadi

Majalahpajak.net-Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan pola interaksi dan komunikasi masyarakat yang ujungnya adalah kemudahan dan kecepatan, bahkan akurasi di banyak hal. Dalam konteks perpajakan, hadirnya teknologi informasi tentu akan kian memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pun bagi fiskus sendiri.

Namun, sudah sejauh mana kemudahan yang dirasakan berkat penerapan teknologi informasi itu bisa berimbas terhadap meningkatnya kepatuhan pajak (tax compliance) sehingga meningkatkan penerimaan pajak?

Sebagaimana diketahui, Indonesia menganut self-assessment system yang memberi kewenangan kepada WP untuk menghitung dan memperhitungkan menyetorkan, kemudian melaporkan sendiri kepada otoritas pajak.

Baca Juga : Inovasi Digital Kuatkan Tiga Pilar

Dengan sistem self-assessment ini, semua laporan dari WP dianggap benar, kecuali di kemudian hari petugas pajak menemukan data yang berbeda. Alhasil, sistem ini akan membuat penerimaan pajak amat bergantung kepada tingkat kepatuhan WP. Artinya, penerimaan negara akan berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak maka semakin tinggi pula penerimaan negara dan meningkat pula tax ratio.

Lantas, dalam sistem self-assessment ini apa saja fungsi otoritas pajak? Fungsinya tak lain melakukan pengawasan. Sebab, ketika berbicara self-assessment, tingkat kepatuhan itu tidak bisa diukur. Pertama, masalah WP mengerti atau tidak. Kedua, mereka mau patuh atau tidak? Inilah mengapa peran pemerintah dalam melakukan fungsi yang pengawasan sangat krusial.

Nah, fungsi pengawasan ini harus didukung oleh sistem yang mumpuni karena petugas pajak di Indonesia kira-kira hanya 50 ribu orang dan harus mengawasi jutaan WP. Sistem ini di antaranya adalah berbasis teknologi informasi. Jadi, fungsi teknologi informasi adalah sebagai tools untuk membantu otoritas untuk mengukur dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi tax compliance, semakin tinggi pula penerimaan pajak.

Maka, bicara tentang peningkatan tax ratio agar mencapai double digit—sementara ini menurun di kisaran angka 8 persen—tak bisa dilepas dari diskusi tentang pemaksimalan peran sistem teknologi informasi sebagai tools untuk mengontrol kepatuhan.

Baca Juga : Pajak Digital, Awal Kesetaraan Berusaha

Kehadiran teknologi informasi akan membuat level of playing field bagi WP. Tanpa penerapan teknologi informasi, keseragaman atas penerapan aturan tidak akan tercipta dengan perbandingan sehat. Contoh, si A pengusaha bayar PPN. Si B juga pengusaha, tetapi tidak bayar PPN. Maka tentunya si A ini akan berat untuk bersaing dengan si B karena si B tidak perlu bayar PPN. Dari kasus itu saja sudah 10 persen selisih harganya. Namun, dengan penerapan sistem teknologi informasi—yang dengan mudah mengintegrasikan dan menyinkronkan semua data ke dalam sistem—meningkatlah kepatuhan.

Saat semua masuk ke dalam sistem, di situlah keadilan dan keseimbangan. Bagi WP patuh, ini adalah berita gembira, yaitu terciptanya level of playing field bagi bisnis mereka.

Namun, jangan lupa, sistem yang mumpuni itu tidak akan bekerja maksimal tanpa dukungan kesiapan SDM. Maka peningkatan kompetensi SDM harus mengiringinya.

Bila semua sudah bisa berjalan dengan baik—WP dimudahkan dalam memenuhi kewajibannya, petugas pajak diringankan dalam mengawasinya—maka, peningkatan penerimaan pajak menjadi hasilnya.

Baca Juga : Inovasi Digital belum Tersusul Literasi

Lanjut baca

Populer